JAKARTA,PGI.OR.ID-Tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer.

Demikian Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke 78 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/8/2023).

“Oleh sebab itu, menurut saya, pemimpin itu harus punya public trust, karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Joko Widodo, seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh komponen bangsa. “Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, dan para pemimpin adat, kepada guru, budayawan, tenaga kesehatan, dan awak media, partai politik, politisi, aparat pemerintah, dan TNI/Polri, serta kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini,” katanya.

Presiden RI juga menghargai upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam memperkokoh fondasi kebangsaan, meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok haluan negara, serta menguatkan kerja sama internasional untuk berkontribusi pada pemecahan persoalan global.

Menurutnya, dukungan Dewan Perwakilan Rakyat juga sangat luar biasa besar dalam mendukung reformasi struktural, mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, menghindari penyelewengan pengelolaan keuangan negara,  dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024.

Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan kewenangannya juga telah aktif menyerap aspirasi masyarakat daerah, berperan dalam penyusunan beberapa RUU, dan juga melakukan telaah terhadap sistem tata negara kita. Demikian pula kontribusi Badan Pemeriksa Keuangan juga sangat signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran serta perbaikan berkelanjutan Program Prioritas Nasional.

Selain itu, upaya Mahkamah Agung dalam menciptakan keadilan patut diapresiasi melalui peningkatan transparansi peradilan, pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik, serta percepatan proses penanganan perkara dengan biaya murah. Mahkamah Konstitusi juga terbukti semakin cepat dalam menyelesaikan perkara, transparansi dalam proses persidangannya, dan mempermudah pelayanan para pencari keadilan.

Demikian pula Komisi Yudisial, yang menurut Joko Widodo terus aktif melakukan advokasi, pelatihan, dan investigasi, menjatuhkan sanksi tegas terhadap hakim yang melanggar untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.

“Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman RI, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Komnas HAM, dan lembaga-lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi sesuai peran dan  kewenangannya,” ujarnya.

Diakhir pidatonya, Joko Widodo berharap semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan. Marilah kita bersatu padu, Terus Melaju untuk Indonesia Maju.

 

Pewarta: Markus Saragih