JAKARTA,PGI.OR.ID-Pandemi Covid-19 ternyata juga menimbulkan masalah psikologis seperti takut, cemas, kuatir, putus asa, jengkel, marah, stress, depresi, dan sebagainya. Untuk membantu jemaat yang mengalami masalah psikis ini, gereja dapat melakukannya melalui pelayanan pastoral dengan metode hipnoterapi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Ikatan Profesi Pastoral di Indonesia (IPPI) Pdt. Dr. Daniel Susanto, dalam webinar K-Talks bertajuk Hipnoterapi dalam Pelayanan Pastoral di Masa Pandemi, yang diinisiasi oleh Bidang KKC-PGI bersama IPPI, pada Rabu (30/6).

Mengutip dari Konsil Kedokteran Indonesia, dijelaskannya, hipnoterapi adalah suatu bentuk terapi dengan memberdayakan tenaga pikiran bawah sadar dengan terlebih dahulu mengistirahatkan pikiran sadar klien. “Mekanisme kerja hipnoterapi sangat terkait dengan aktivitas otak manusia. Aktivitas ini sangat beragam pada setiap kondisi melalui gelombang otak yang dapat diukur dengan EEG atau Electroenchepalograph,” jelasnya.

Ditambahkan, bahwa semua proses dalam hipnoterapi bersifat ilmiah dan harus disetujui terlebih dahulu oleh klien. Karena seseorang yang akan dihipnoterapi akan dibawa ke kondisi “tidur”, sebaiknya didampingi oleh keluarga atau teman yang dapat dipercaya. Selain itu, untuk dapat melakukan hipnoterapi diperlukan pendidikan/training memadai dan yang bersertifikat. “Para pelayan pastoral yang menggunakan hipnoterapi juga tidak boleh melakukan perbuatan yang menyimpang dan merugikan orang yang dilayaninya,” tandas Pdt. Daniel.

Seperti apa praktik hipnoterapi? Pdt. Noortje Lumbantoruan, MTh, seorang hipnoterapis dari Institute Adi W Gunawan, lembaga pelatihan hipnoterapi klinis di Indonesia, dalam webinar ini mengatakan, berdasarkan pengalamannya, proses hipnoterapi yang dilakukan, terkhusus kepada warga gereja, diawali dengan doa atau meditasi agar menurunkan gelombang otak.

“Dengan kondisi ini dia akan merasa aman, nyaman dan damai. Selanjutnya saya akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan kepadanya, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang dan sebagainya. Ini terus kita perdengarkan, dan pada akhirnya dia akan menyerahkan bebannya. Responnya bila dia menangis sambil berdoa itu tandanya sudah dalam kondisi katarsis, atau proses hipnoterapis yang dalam. Dan biasanya akan mengalami kelegaan yang luar biasa,” kata Pdt. Noortje.

Dalam proses tersebut, juga mengedukasi ke dalam pikiran bawah sadar klien agar melalui firman Tuhan yang disampaikan, mengajak untuk menghilangkan segala pikiran negatifnya. Namun dia mengingatkan, sebelum melakukan hipnoterapi, perlu persetujuan untuk bersedia dihipnoterapi, mampu dan bersedia memfokuskan pikiran, serta mampu berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal.

Baik Pdt. Daniel Susanto maupun Pdt. Noortje Lumbantoruan menegaskan, hipnoterapi tidak bertentangan dengan ajaran iman Kristen, karena sifatnya ilmiah, dilakukan secara sukarela, dan tidak menggunakan magic, tenung dan sebagainya. Selain itu, hipnoterapi tidak mencampuri iman kepercayaan siapapun.

Webinar yang dimoderatori oleh Dr. Rhere Rewindinar ini, mendapat respon positif dari para peserta. Hal ini terlihat dari banyak pertanyaan yang disampaikan melalui chat room.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Pada Jumat (25 Juni 2021) bertempat di Grha Oikoumene PGI telah dilakukan penandatangan kerjasama antara Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Yayasan Kesehatan PGI CIKINI (YAKES CIKINI) dan PT. Famon Awal Bros Sedaya (PRIMAYA).

RS PGI Cikini yang dimiliki oleh PGI berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 5,5 Ha  berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia. Untuk mengelola RS PGI CIKINI, PGI mendirikan YAKES CIKINI dimana YAKES CIKINI juga mengelola AKPER CIKINI.

Saat ini RS PGI CIKINI sudah berusia 123 tahun dengan kondisi bangunan yang sudah tua dan memerlukan bangunan baru, demikianpun fasilitas kesehatan serta alat kesehatan yang sudah jauh tertinggal dengan rumah sakit lain bahkan sebagian sudah tidak berfungsi, ditambah dengan berkurangnya jumlah pasien rawat inap (BOR) serta pasien rawat jalan, sementara jumlah hutang terus membengkak mengakibatkan defisit yang besar. Sejak tahun 2017 s/d 2019 RS PGI CIKINI merugi secara akumulatif sebesar lebih kurang Rp.77 M dan hutang RS PGI CIKINI per Desember 2020 sebanyak Rp. 52 M, sementara kewajiban dana pensiun sejumlah Rp. 58 M. sehingga totalnya Rp. 110 M. Bahwa saat ini kondisi keuangan RS PGI CIKINI sedikit terbantu karena ditunjuk menjadi Rumah Sakit rujukan COVID-19.

Permasalahan yang dihadapi RS PGI CIKINI ini telah disampaikan oleh MPH PGI di Sidang Raya Tahun 2019 di Waingapu dan Sidang Raya mengamanatkan untuk dilakukan pengembangan RS CIKINI dengan  mengundang investor dengan mekanisme BOT. MPH – PGI telah membentuk Tim Negosiasi yang terdiri dari Ir. Chris Kanter (Ketua), Constant Ponggawa SH, Sheila Salomo SH, Prof Dr. Miranda Gultom, Agus Dharma dan Lim Kwang Tak dengan tugas mewakili PGI untuk proses negosiasi dengan pihak Investor. Setelah melakukan berbagai kajian, percakapan dan rapat koordinasi dengan Tim Negosiasi dan ketiga Organ YAKES CIKINI, MPH PGI memutuskan menempuh kerjasama BOT dan telah menyampaikannya pada Sidang MPL-PGI Januari 2021.

PGI menegaskan kerjasama BOT ini adalah dalam rangka meningkatkan dan memodernisasi RS PGI  Cikini baik dalam bentuk fisik bangunan maupun dalam bentuk pelayanan modern, tanpa terjadi pengalihan kepemilikan tanah dan RS PGI CIKINI dalam bentuk langsung ataupun tidak langsung. Investor hanya menyewa dan mengelola 1 Ha tanah untuk jangka waktu 30 tahun dan akan membangun di atasnya bangunan Rumah Sakit seluas 14,000M2 dan bangunan parkir 4,000M. Sementara itu sisa tanah seluas kurang lebih 4,5 Ha akan tetap dikelola oleh PGI dan YAKES PGI untuk menunjang dijalankannya visi dan misi PGI dan YAKES PGI. Investor tidak dibolehkan mengagunkan bangunan dan tanah sewaan. Atas penyewaan dan pengelolaan rumah sakit tersebut investor memberikan konpensasi yang pasti kepada PGI dan YAKES PGI, dan setelah penandatangan (selambat lambatnya 3 bulan) akan langsung dilakukan perbaikan-perbaikan ruangan yang penting. Tanah sewaan dan bangunan akan dialihkan kembali penguasaannya ke PGI setelah 30 tahun. Dalam pengelolaan ini PGI akan menempatkan Komisaris Utama dan satu Direksi dalam PT yang mengelola RUMAH SAKIT selama BOT tersebut. Dengan ikut sertanya perwakilan PGI pada posisi  Komisaris Utama dan Direksi, secara langsung PGI ikut mengawasi dan mengendalikan jalannya RS PGI CIKINI. Dengan demikian, tidak ada pengalihan tanah maupun kepemilikan RS PGI Cikini ke pihak Investor, baik secara langsung ataupun tidak langsung. RS PGI CIKINI SECARA HUKUM TETAP DAN AKAN TETAP MENJADI MILIK PGI.

Tujuan utama kerjasama BOT ini adalah untuk menjamin YAKES CIKINI tidak lagi menanggung kerugian, dapat melunasi hutang-hutang, dapat membayar gaji karyawan, uang pensiun, jasa medik dan kewajiban lain sebagaimana mestinya. Sebaliknya dengan kerjasama BOT ini, ada jaminan dan kepastian memperoleh dana rutin yang dapat dikembangkan untuk mengimplementasikan visi dan misi PGI dan YAKES PGI. Selain itu, RS PGI CIKINI akan mempunyai Gedung Rumah Sakit Modern yang baru dilengkapi dengan alat kesehatan serta fasilitas kesehatan yang modern untuk menambah daya saing. Melaluinya diharapkan RS PGI CIKINI tetap eksis kini dan di masa depan dengan tidak menghilangkan fungsi sosial Rumah Sakit berdasarkan panggilan historisnya . Kader-kader muda RS PGI CIKINI yang mumpuni berpeluang mengembangkan diri sebagai spesialis handal bukan hanya di RS PGI CIKINI tapi juga dalam network investor.

Di lain pihak, PGI dan YAKES CIKINI akan mengembangkan area seluas 4,5 Ha lainnya, tanpa mengalihkan kepemilikan atas tanah, dengan melakukan upaya-upaya kerjasama yang saling menguntungkan demi menunjang visi dan misi serta pelayanan PGI di lingkungan Gereja-gereja anggotanya, umat Kristiani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. YAKES CIKINI juga akan mengembangkan AKPER CIKINI agar bisa terus eksis dan menghasilkan tenaga perawatan yang handal.

Setelah melalui proses penjaringan investor dan negosiasi yang panjang, akhirnya Tim Negosiator yang dibentuk PGI mengusulkan PRIMAYA untuk bekerjasama dengan PGI dan YAKES CIKINI. Hal yang menggembirakan dalam kerjasama adalah kesediaan PRIMAYA untuk tidak mensyaratkan adanya jaminan berupa tanah milik PGI sehingga tidak ada peralihan kepemilikan sama sekali, serta PGI bisa menempatkan perwakilannya sebagai Komisaris Utama dan salah satu Direksi pada PT yang akan mengelola RS PGI CIKINI, sesuatu yang sangat berbeda dengan kerjsama BOT pada umumnya. Sejauh ini PRIMAYA sudah berpengalaman dalam pengelolaan rumah sakit yaitu dengan membuka dan mengelola beberapa rumah sakit modern.

Seluruh proses ini sudah dipercakapkan oleh para pimpinan Gereja melalui persidangan-persidangan Oikumenis dalam lingkup PGI dan telah mendapatkan penetapan dari Sidang MPH PGI, Sidang MPL PGI maupun Sidang Raya PGI.

Semoga ini menjadi berkat bagi Gereja, masyarakat dan bangsa.

 

Pewarta : Phil

JAKARTA,PGI.OR.ID-MPH-PGI melantik Pengurus Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PPKS-PGI) Masa Bakti 2021-2026, dalam rangkaian ibadah virtual, pada Jumat (25/6). Selain pengurus, kegiatan ini juga diikuti beberapa staf PGI.

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan SK MPH-PGI NOMOR: 27/PGI-XVII/SKEP/2021 tentang Kepengurusan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PPKS-PGI) Masa Bakti 2O21-2O26.

Dalam khotbahnya, Wasekum PGI Pdt. Krise Anky Gosal mengatakan, pandemi Covid-19 mendatangkan penderitaan kepada seluruh masyarakat. Sebab itu, PPKS PGI hadir untuk memberikan akses akan kebutuhan hidup bagi mereka yang menderita melalui ketrampilan, beasiswa, dan sebagainya.

“Dengan demikian PPKS adalah khotbah di balik mimbar gereja, melalui aktifitasnya yang memberi dan memberdayakan serta mengembalikan hak mereka. Dan pengurus yang baru  telah digerakkan Tuhan untuk memahami belas kasih Tuhan yang tak terbatas. Kiranya Tuhan akan terus memelihara gerak belas kasih ini agar terwujud dalam perjalanan hingga 5 tahun ke depan,” tandasnya.

Usai dilantik, Ketua PPKS-PGI Masa Bakti 2021-2026 Dewi Soedarjo, selain mengucapkan terimakasih kepada MPH-PGI, juga kepada pengurus PPKS-PGI yang baru. Menurutnya, tugas kali ini tidak ringan karena di tengah pandemi Covid-19. “Namun saya percaya bersama Tuhan dan pengurus baru bisa menjalankan program. Kiranya Tuhan senantiasa mengikat kita untuk bahu-membahu mewUjudkan program 5 tahun ke depan,” kata Dewi.

Sementara itu, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom diakhir kegiatan juga menyampaikan terima kasih kepada pengurus lama dan baru, yang telah menyediakan diri. “Saya makin gembira dan semangat karena pengurus yang baru sangat potensial dan menjanjikan. Semoga akan makin memperkuat tim,” tandasnya.

Lebih jauh dijelaskan, fokus PPKS-PGI adalah pelayanan diakonal, yang sering kali dianggap gereja hanya sebagai pelayanan suplementer atau pelengkap semata. Padahal, pelayanan diakonial adalah ibadah yang sesungguhnya.

“Itu substansi bergereja. Kita harus berani mengatakan tidak ada evangelisasi dan pewartaan kabar baik tanpa ada kepedulian dan keterlibatan sosial. Ini yang ditekankan Yesus, dan ini menerabas semua ibadah konvensional kita. Kepedulian terhadap sesama itu lebih dilihat dan dinilai oleh Kristus di akhir zaman,” tandasnya.

Nantinya, pengurus PPKS-PGI yang baru akan menjalankan tugas yaitu, melakukan upaya-upaya dalam melaksanakan kegiatan di bidang diakonia, sosial dan pendidikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial baik dalam lingkungan gereja ataupun masyarakat umum lainnya, melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan secara bertanggungjawab Tata Kerja PPKS-PGI, serta mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya.

Adapun Pengurus PPKS PGI Masa Bakti 2021-2026:

PENASEHAT:
Pdt. Jacklevyn F. Manuputty
Lygia Christiawan

PENGURUS:
Ketua: Dewi Soedarjo
Wakil Ketua: Dani Firmansjah
Sekretaris: Tegoeh Hary Santoso
Bendahara: Laura Kansil
Anggota:
Mira A, Harefa
Pinky Rosalie M
Budi Kurniawati Nauli
Trita Amahorseya
Chrisye Franz Subono
Liana Prajanti
Lenny Dasuha
Pdt. Henrek Lokra – (ex Offisio PGI)

 

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

MANOKWARI,PGI.OR.ID-Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbang) Provinsi Papua Barat bekerjasama dengan Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia Wilayah Papua Barat, melaksanakan Pembekalan Program Prakarsa Lintas Agama untuk Hutan Tropis – Indonesia Chapter Papua Barat, di salah satu hotel di Manokwari, pada Rabu (23/6). Kegiatan ini diikuti tokoh lintas agama yang ada di provinsi tersebut.

Dalam sambutannya, Dewan Penasehat IRI Indonesia Pdt. Jimmy Sormin mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan sebagai respon terhadap persoalan hutan tropis yang konon dan berdasarkan riset semakin terdegradasi. Atas dasar itu kolaborasi bersama pemerintah, pelaku usaha, masyarakat adat, dan elemen lain terpanggil membangun, dan selanjutnya menyelamatkan hutan tropis demi masa depan.

“Puji Tuhan Papua Barat adalah salah satu tempat hutan terbesar di dunia setelah Amazon. IRI melihat apa yang dilakukan hari ini merupakan momen bersejarah bagi kebersamaan kita selaku masyarakat adat, agama, dan pemerintah untuk terus semakin berkomitmen dalam mendukung upaya perlindungan hutan tropis, sekaligus juga membangun kehidupan bersama,” jelas Pdt. Jimmy Sormin.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakatoni menyebutkan, Papua Barat dengan luas keanekaragaman hayati terlengkap di bumi.

“Tahun 2015 sudah mendeklarasikan diri sebagai provinsi konservasi pertama untuk melindungi bumi dan isinya. Kebijakan Pemda melalui Perdasus tentang pembangunan berkelanjutan sebagai wujud pembangunan ekonomi,” jelasnya.

Lebih jauh dijelaskan, Perdasus memberi peluang dan tantangan karena minimal harus mempertahankan 75 persen tutupan hutan. Masyarakat adat menggantungkan kehidupan dari alam. Sebab itu, diharapkan melalui kegiatan ini bisa menghasilkan rekomendasi yang nantinya disampaikan ke Pemda agar nantinya dapat menjadi sebuah kebijakan.

Sedangkan Kepala Balitbang Papua Barat Prof. Charlie D Heatubun menyatakan, Papua Barat sebagai provinsi toleran di Indonesia dan memiliki indeks toleransi dalam 5 tahun terakhir selalu menempati urutan teratas. Selain itu, dalam hal pembangunan berkelanjutan Papua Barat adalah yang terdepan.

Menurutnya, untuk mewujudkan komitmen Pemda dan juga masyarakat, dibutuhkan kerjasama semua pihak. “Artinya pemerintah, akademisi, masyarakat sipil itu sudah ada, jadi kita perlu juga mengedepankan peran serta tokoh agama dan tokoh adat. Ini sesuatu yang cukup signifikan,” tandasnya.

Dia yakin apapun agama dan kepercayaan selalu mengedepankan upaya untuk melindungi, melestarikan ciptaan Tuhan dan bagaimana merawat bumi. Karena hal itu merupakan amanat agung yang memang sudah dititipkan kepada semua agama dan kepercayaan.

Untuk diketahui, selain di Indonesia, IRI juga terbangun dan bergerak di Brazil, Kolombia, Kongo, Meso Amerika, dan Peru, dalam gerakan bersama platform interfaith hutan tropis.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Mission-21 saat ini membutuhkan seorang staf akunting. Bagi warga gereja yang berminat dipersilahkan untuk mengirimkan lamarannya. Adapun kriteria yang ditetapkan yaitu:

Kriteria Umum:

1. Anggota jemaat/gereja anggota PGI.
2. Mempunyai pengalaman di bidangnya minimal 3 tahun.
3. Diutamakan berpengalaman di bidang pengelolaan keuangan untuk Non Profit Organization.
4. Memiliki integritas, spiritualitas dan komitmen Kristiani yang mendalam, kepribadian yang matang, kerjasama, dan bertanggungjawab.
5. Pendidikan minimal Strata Satu (S1).
6. Menguasai dan aktif berbahasa Inggris.
7. Mampu mengoperasikan program-program computer, khususnya Microsoft (Word, Excel dll).
8. Bersedia menandatangani surat kesediaan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (pelamar bersedia menjalankan prokes ketat dan tidak merokok dalam lingkungan kerja).
9. Bersedia tinggal dan menetap di Kota Jakarta.

Kriteria Khusus:

1. Berlatar belakang pendidikan ekonomi (minimal S1 Ekonomi).
2. Memiliki kemampuan yang memadai untuk membuat anggaran dan laporan keuangan.
3. Menguasai PSAK45.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang perpajakan.
5. Memiliki kemampuan membuat daftar asset, asuransi dan lainnya yang terkait.
6. Dapat berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan pihak Internal maupun Eksternal.
7. Memiliki kemampuan memfasilitasi keperluan keuangan untuk berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Mission 21.

 

Berkas lamaran : Surat Lamaran, Curriculum Vitae (CV), Scan Ijazah Terakhir, Fotocopy KTP, Pas Foto Berwarna, Sertifikat/Berkas pengalaman di bidang organisasi atau yang terkait dengan pengalaman kerja (jika ada, bisa disertakan lebih baik). Harap dimasukkan melalui email pgi@cbn.net.id sebelum tanggal 6 Agustus 2021.

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-DPP GAMKI mengimbau agar DPC GAMKI seIndonesia turut ikut mensukseskan Program Vaksinasi Covid-19, seperti yang dilaksanakan oleh DPC GAMKI Kota Dumai bersama beberapa lembaga Kristen lainnya.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat, menanggapi kegiatan Program Vaksinasi Massal yang dilaksanakan oleh DPC GAMKI Kota Dumai bersama GMKI, PGIW, dan Rumah Sakit Bhayangkara Polres Dumai, pada Jumat (18/6).

Sebagaimana diketahui, untuk menyukseskan program pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Dumai, beberapa lembaga Kristen, antara lain Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia WIlayah (PGIW), mengadakan program vaksinasi di Gereja HKBP Jalan Sultan Syarif Kasim Dumai dan Pospel HKI Batu Bintang Kel. Bukit Batrem, Dumai.

Dalam pelaksanaan program vaksinasi ini, panitia melibatkan tim medis dari Rumah Sakit Bhayangkara Polres Dumai. Terlihat masyarakat sangat antusias mengikuti program vaksinasi yang dilakukan oleh penyelenggara.

“Kami dari DPP GAMKI menghimbau DPD dan DPC GAMKI di seluruh Indonesia untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-teman GAMKI Dumai, yaitu ikut membantu pemerintah memberikan edukasi tentang vaksin dan melaksanakan program vaksinasi Covid-19. Kita harus bergotong royong mendukung percepatan pelaksanaan program vaksin Covid-19 di daerah-daerah,” kata Sahat.

Ditambahkan, banyaknya masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti program Vaksin Covid-19 ini menunjukkan masyarakat percaya kepada Pemerintah dan tidak terperdaya dengan informasi hoaks yang disebarkan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Sementara itu, Ketua DPC GAMKI Kota Dumai Parmonangan Sitorus, mewakili penyelenggara mengatakan, sangat senang karena masyarakat sangat antusias dan pro aktif mengikuti kegiatan vaksinasi.

“Kami tidak menyangka masyarakat yang datang untuk divaksin sangat ramai dan melebihi ekspektasi penyelenggara. Harapan ke depannya, masyarakat di Kota Dumai semuanya sudah tervaksinasi, sehingga segala urusan administrasi masyarakat dapat terpenuhi,” tutup Parmonangan.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, libur cuti bersama yang biasanya diberlakukan pada Perayaan Natal, ditiadakan tahun ini. Alasannya, situasi pandemi Covid-19 yang belum selesai di Tanah Air.

Hal ini disampaikan Muhadjir Effendy dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Jumat (18/6). “Kebijakan ini sesuai arahan Presiden untuk mengantisipasi wabah Covid-19 sehingga ada peninjauan ulang libur dan cuti bersama,” katanya.

Perubahan tersebut menurut Menko PMK, dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akibat merebaknya penularan Covid-19 yang sampai kini masih belum tuntas. Presiden memberikan arahan agar ada peninjauan ulang terhadap hari libur dan cuti bersama yang selama ini tercantum dalam SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.

Keputusan peninjauan ulang ini, dituangkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendayagunaan Aparatur Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Menteri Tenaga Kerja serta Menteri Agama. libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah/2021 Masehi yang jatuh pada Selasa (10/7) digeser waktunya menjadi Rabu (11/7).

Sementara untuk libur Maulid Nabi Muhammad SAW 2021 yang semula berlangsung pada Selasa (19/10) digeser menjadi Rabu (22/10). Sedangkan libur cuti bersama Natal 2021 pada Jumat (24/12) ditiadakan. Namun pada tanggal 25 Desember 2021 tetap libur satu hari.

Muhadjir meminta masyarakat memahami kondisi tersebut, dan dalam hal ini pemerintah juga harus memahami psikologis umat beragama. “Hari libur tetap diberikan sebagai bentuk penghargaan pada umat beragama,” pungkasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

Salam sejahtera dalam kasih Kristus!

Di tengah suasana bangsa yang masih bergumul menghadapi pandemi Covid-19, kiranya penyertaan dan penghiburan dari Tuhan senantiasa bersama Saudara sekalian.

Kami menyaksikan dengan prihatin peningkatan kasus baru penularan covid-19 selama seminggu terakhir, setelah kita berjuang bersama pemerintah dan seluruh komponen bangsa untuk menanganinya selama lebih dari setahun. Kluster-kluster baru penularan covid-19 bermunculan dan menyebar cepat dengan varian virus yang berbeda. Fasilitas kesehatan yang tersedia pun semakin kesulitan untuk melayani arus kedatangan pasien baru yang tertular tersebut.

Menyikapi kondisi yang yang memprihatinkan ini, kami mendorong Gereja-gereja untuk menahan diri dalam pelaksanaan kegiatan persekutuan dan pelayanannya di gedung Gereja, terutama bagi Gereja-gereja yang memiliki media dan jaringan komunikasi yang baik. Kepada Gereja-gereja dengan keterbatasan sarana digital, disarankan untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi pelayanan sebagaimana telah dilaksanakan selama ini dengan tetap mewaspadai penyebaran virus.

Diharapkan bagi Gereja-gereja untuk mengimbau umatnya membatasi keluar rumah bila tidak sangat diperlukan. Janganlah lengah dan terjebak pada zonasi wilayah karena mobilitas masyarakat lintas wilayah masih sangat tinggi dengan resiko penularan yang besar. Protokol kesehatan ketat yang diberlakukan selama ini hendaknya terus digiatkan sebagai bagian dari sikap hidup sehari-hari, maupun dalam aktivitas pelayanan di Gereja.

Kami terus berharap Gereja-gereja menjadi pelopor atau teladan dalam beragam upaya yang dilakukan pemerintah dan lembaga lainnya untuk menghentikan penularan virus yang mematikan ini. Dengan begitu, panggilan kita untuk menjadi garam dan terang bagi dunia juga dapat teraktualisasi pada masa-masa yang berat ini; itulah ibadah yang sejati.

 

Atas doa dan perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

 

a.n Majelis Pekerja Harian PGI
Seruan PGI untuk Menyikapi Perkembangan Virus Covid-19

JAKARTA,PGI.OR.ID-Platform Ikhtiar Jakarta, sebagai referensi semua pihak dalam mendukung aksi mitigasi dan adaptasi bencana iklim di DKI Jakarta, resmi diluncurkan, pada Kamis (17/6). Kegiatan ini diinisiasi oleh Yayasan ICLEI Indonesia dan Pemerintah Provinisi DKI Jakarta.

Peluncuran Platform Ikthiar Jakarta sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menjalankan komitmen mengurangi gas rumah kaca dalam agenda perubahan iklim dan komitmen pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) oleh pemerintah nasional Indonesia yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 131 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah DKI Jakarta dan berkomitmen untuk berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kacanya hingga 30% di tahun 2030.

Sejak tahun 2021 Pemerintah DKI Jakarta telah bertekad untuk menurunkan emisi GRK sebesar 50% di tahun 2030 dan Carbon Neutrality di tahun 2050. Saat ini pemerintah DKI Jakarta berkolaborasi dengan ICLEI Indonesia dalam program Ambitious City Promises (ACP) dimana salah satu keluarannya adalah membuat dokumen Ikhtiar Jakarta dalam mendukung aksi iklim secara konkrit.

Dokumen ini disusun secara inklusif dan partisipatif melalui kegiatan konsultasi public, lokakarya, dan diksusi terfokus yang dihadiri perwakilan perempuan, pemuda dan anak, lansia, disabilitas, nelayan, bisnis dan industri, LSM/CSO/komunitas yang bergerak di isu lingkungan, kelompok keagamaan dan akademisi.

Dokumen Ikhtiar Jakarta adalah komitmen, strategi dan rencana aksi terpadu antara pemerintah, masyarakat dan swasta yang menggabungkan aksi mitigasi dan adaptasi untuk mengatasi krisis iklim di DKI Jakarta. Adapun sektor yang menjadi prioritas ada sektor energi dan bangunan hijau, transportasi dan kualitas udara, limbah padat, air dan limbah cair, ruang terbuka hijau dan pertanian perkotaan, serta kesehatan dan kebencanaan.

Selain itu terdapat beberapa instrument pendukung lainnya untuk meningkatkan partisipasi public dalam mendukung ikhtiar Jakarta untuk Bangkit menuju Jakarta Berketahanan Iklim. Yaitu: website Ikhitar Jakarta, buku modul agama dan perubahan iklim dalam perspektif 6 agama, buku modul penghematan energi bagi pelajar serta pilot project pengelolaan sampah organic dengan menggunakan Black Soldier Fly (BSF) atau maggot.

Dokumen Ikhtiar Jakarta dan instrumen-instrumen pendukung tersebut akan menjadi referensi dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bidang perubahan iklim yang melibatkan, pemerintah nasional, masyarakat dan swasta.

Usai peluncuran, juga dilaksanakan talkshow Peran Agama dalam Mendukung Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim di DKI Jakarta, dengan Keynote Speech Prof. Emil Salim, M.A., Ph.D. dan beberapa narasumber seperti KH. Dr. Hayu Prabowo, Pdt. Jimmy M. Immanuel Sormin, MA, Maria S.A Wardhani, SH, M. Si, Jo Prisatana, S. Sos., M.Hum, Js. Liem Liliany Lontoh, S.E, M.Ag, dan  KRHT Astono Chandra Dana, S.E, M.M, M.B.A.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) menyayangkan adanya penolakan terhadap rencana pembangunan rumah ibadah, yaitu Gereja Bethany di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Ketua DPP GAMKI Bidang Hubungan Gereja dan Lembaga Keumatan, Dr. Andriyas Tuhenay, menegaskan, Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta, Selasa (15/6).

“Pancasila harus menjadi falsafah hidup termasuk dalam menghormati hak setiap orang untuk beribadah. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan FKUB setempat harus berperan aktif memberikan edukasi tentang moderasi beragama kepada masyarakat,” ujar Andriyas.

Menyikapi persoalan penolakan pendirian rumah ibadah yang masih marak terjadi di tengah masyarakat, GAMKI menilai masih belum maksimalnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam melakukan edukasi dan sosialisasi tentang moderasi beragama.

“Seharusnya kejadian seperti di Ponorogo ini tidak terjadi jika FKUB aktif membangun komunikasi lintas agama dan memberi edukasi tentang moderasi beragama. Kami meminta kepada Bapak Menteri Agama untuk mengevaluasi kinerja dari setiap FKUB di daerah agar tidak hanya sebatas jabatan, namun juga menjalankan fungsinya dengan baik,” tegasnya.

Menurut Andriyas, peran FKUB sangat vital dalam menjaga kerukunan umat beragama di tengah bangsa Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu, seleksi anggota FKUB harus melalui mekanisme yang tepat dan diisi oleh tokoh-tokoh yang memiliki rekam jejak dalam membangun komunikasi dan kerjasama lintas agama.

“Terkadang pemilihan anggota FKUB tidak melalui mekanisme yang tepat. Seharusnya melalui Pembimas dan Kanwil Agama yang mengusulkan nama-nama calon anggota FKUB berdasarkan representasi tokoh agama dan ormas keagamaan. Seperti yang sedang terjadi di Riau, tahapan itu tidak dilakukan, sehingga kemudian hasilnya ditolak oleh beberapa ormas keagamaan yang merasa tidak dilibatkan,” katanya.

Andriyas meminta Menteri Agama untuk mengingatkan jajaran Kementerian Agama di daerah agar dapat memilih anggota FKUB yang memiliki rekam jejak dalam peranan membangun keharmonisan dan moderasi beragama. “Kita ingin FKUB dapat berperan sebagai jembatan dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Sehingga berbagai persoalan dapat dimitigasi sebelum menjadi konflik di tengah masyarakat yang majemuk,” harapnya.

Terkait masalah penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah di Ponorogo dan berbagai daerah lainnya, GAMKI mendukung Kementerian Agama untuk dapat melakukan supervisi sehingga persoalan ini dapat selesai dan warga dapat kembali beribadah dengan aman dan damai.

“GAMKI melalui lembaga advokasinya siap untuk membantu Kementerian Agama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan agama seperti pelarangan pembangunan rumah ibadah yang terjadi di berbagai daerah. Penguatan moderasi beragama penting untuk digencarkan dan didukung oleh masyarakat kita,” pungkasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih