TORAJA,PGI.OR.ID-Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja menggelar acara Kick Off 500 Hari Menuju Sidang Raya (SR) ke XVIII PGI 2024 di Tongkonan Sangullele-Kantor BPS Gereja Toraja, yang didalamnya dilakukan peluncuran logo serta peresmian perpustakaan digital Gereja Toraja, sebagai media center SR ke XVIII PGI 2024, pada Sabtu (17/6/2023).

Sebagaimana diketahui, SR ke XVIII PGI 2024 akan berlangsung pada 8-15 November 2024, dengan tuan dan nyonya rumah Sinode Gereja Toraja. Kegiatan tersebut akan diawali Pertemuan Raya Pemuda Gereja (PRPG) PGI, dan Pertemuan Raya Perempuan (PRPrG) PGI.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Panitia SR XVIII PGI Pdt Musa Salusu, MTh menyampaikan terimakasih atas kepercayaan dari gereja-gereja di Indonesia untuk menjadi tuan dan nyonya rumah kegiatan ini.

“Sidang Raya ke XVIII PGI adalah pesta iman gereja-gereja di Indonesia, dan juga forum pengambilan keputusan tertinggi PGI. Sidang ini tidak hanya milik gereja tapi juga masyarakat. Sebab itu, kami selaku panitia berharap seluruh rangkaian kegiatan, baik PRPG, PRPrG, sidang MPL dan SR, dapat berjalan dengan baik dengan dukungan dari warga gereja juga masyarakat, serta pemerintah daerah, baik Tana Toraja maupun Toraja Utara, demi kemajuan daerah, gereja, dan demi kemuliaan Tuhan di Toraja, Indonesia dan dunia,” ujarnya.

Sedangkan Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom dalam sambutannya berharap, dengan adanya Kick Off 500 Hari Menuju SR XVIII PGI ini, kita semua beriringan memasuki perjalanan arak-arakan oikoumenis gereja-gereja di Indonesia, yang sangat beragam dan multi etnis, serta menjadikannya sebagai pengalaman iman bagi kita semua.

“Gereja Toraja, yang menjadi tuan dan nyonya rumah persidangan ini, sepemahaman saya, memiliki keunikan tersendiri dalam merayakan karya Misi Kristus di dunia ini. Semoga lewat keunikan ini, gereja-gereja di Indonesia lainnya juga dapat merayakan imannya dalam menyambut dan mempersiapkan diri untuk menghadiri SR yang akan datang,” katanya.

Ketum PGI menyampaikan keyakinanya akan komitmen dan kerja keras BPS Gereja Toraja bersama panitia akan mempersembahkan yang terbaik dari potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk mempersiapkan sidang raya ini. “Dari berbagai perkunjungan saya ke Toraja sekaitan dengan persiapan SR ini, saya menyaksikan kerja keras dan spirit yang menggebu dari masyarakat, gereja dan pemerintahan di Toraja untuk bahu membahu mempersiapkan segala sesuatunya untuk SR ini. Saya sangat mengapresiasinya,” tandas Pdt. Gomar Gultom.

Menurutnya, simbol-simbol, kekayaan dan pergumulan masyarakat Toraja diintegrasikan dengan simbol gerakan oikoumene dan pergumulan gereja-gereja di Indonesia lewat logo yang baru saja diluncurkan, telah menunjukkan betapa seluruh potensi dan kekayaan Toraja hendak dipersembahkan bagi gerakan oikoumene melalui SR ke XVIII ini.

Sementara itu, Ketua Umum BPS Gereja Toraja Pdt. Dr. Y.R. Alfred Anggui, MTh, mengungkapkan, bahwa sesungguhnya kegiatan Kick Off 500 Hari Menuju SR ke XVIII adalah wujud ungkapan hati, pikiran, serta luapan perasaan terbuka yang disampaikan kepada seluruh pimpinan sinode gereja anggota PGI, bahkan kepada seluruh masyarakat Kristen di Indonesia, bahwa Gereja Toraja, dengan segenap masyarakat serta pemerintah daerah Toraja di 2 kabupaten ini, sungguh berkomitmen mempersembahkan yang terbaik, melakukan semaksimal mungkin, demi terwujudnya SR XVIII PGI.

“Gereja Toraja sangat memahami sangat baik arti penting kehadiran persekutuan gereja di Indonesia bagi pelayanan bersama di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Manifesto pendirian PGI, DGI waktu itu, dengan jelas mencatatkan bahwa DGI adalah karunia bagi gereja-gereja di Indonesia, termasuk bagi kami. PGI hadir sebagai suatu wujud keesaan gereja yang tidak hanya untuk kepentingan gereja sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan, termasuk didalamnya kesejahteraan bagi bangsa dan negara Indonesia,” jelasnya.

Sebab itu, lanjut Pdt. Alfred Anggui, Gereja Toraja sebagai bagian dari PGI, yang juga bagian dari bangsa ini, ingin turut berkontribusi membangun bangsa melalui pelaksanaan SR ke XVIII PGI.

Mewakili pemerintah, Bupati Tana Toraja Pnt. Theofilus Allorerung, SE dan Bupati Toraja Utara Yohanis Bassang, SE, M.SI, keduanya menyampaikan dukungan penuh atas penyelenggaraan SR ke XVIII PGI. “Di tahun 2024 ada 3 agenda besar yaitu Pilpres dan Legislatif, Pilkada, dan SR PGI, saya berharap ketiga acara ini berjalan sukses tentu dengan bekerja keras dari semua pihak,” kata Yohanis Bassang.

Sedangkan Thelofilus Allorerung mengingatkan, bahwa pemerintah, warga gereja dan masyarakat Tana Toraja dan Toraja Utara, adalah bagian dari kesuksesan SR ke XVIII PGI. “Karena itu kami bersama-sama dengan panitia, akan mensuskeskan acara ini, dan berharap panitia dapat mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena taruhannya bukan hanya BPS Gereja Toraja tetapi seluruh masyarakat Tana Toraja dan Toraja Utara,” tegasnya.

Kegiatan Kick Off 500 Hari Menuju SR ke XVIII PGI diakhir dengan pemukulan gendang oleh pimpinan BPS Gereja Toraja, Ketua Panitia SR, bersama Bupati Tana Toraja dan Bupati Toraja Utara.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

MEDAN,PGI.OR.ID-Pendidikan Politik di Medan diselenggarakan pada tanggal 15 – 17 Juni di Hotel LePolonia Medan. PGI bekerjasama dengan United Evangelical Mission (UEM), BAWASLU Provinsi Sumatera Utara dan Moderamen Gereja Batak Karo Protestan (GBKP).

Kegiatan dimulai dengan ibadah pembukaan yang dipimpin oleh Ketua Umum Moderamen GBKP, Pdt. Krismas Imanta Barus sebagai pelayan firman, kemudian dilanjutkan dengan sambutan – sambutan yang disampaikan Sekretaris Umum PGIW Sumatera Utara, Pdt. Dr. Eben Siagian (mewakili MPH PGI), Pdt. Jenny Keliat (mewakili Moderamen GBKP), serta Ridho Simamora (mewakili UEM).

Komisioner BAWASLU Sumatera Utara, Henry Simon Sitinjak dalam pemaparannya mengingatkan kepada para peserta agar tidak menggunakan rumah ibadah sebagai tempat berkampanye. “Rumah Ibadah itu harus dijaga agar tidak disalahgunakan menjadi tempat berkampanye.” ujar Sitinjak.

Lebih lanjut Sitinjak juga mengatakan warga gereja perlu terlibat dalam menyukseskan rangkaian Pemilu 2024. “Dalam pelaksanaan Pemilu, kita perlu pengawasan yang baik dari seluruh masyarakat, warga gereja diharapkan berperan dalam pengawasan ini. Kalau Bapak, Ibu mau, silahkan mendaftarkan Lembaga Bapak, Ibu sebagai pengawas pemilu ke BAWASLU atau KPU. Partisipasi kita sebagai warga gereja sangat dibutuhkan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu yang baik dan jujur,” papar Sitinjak.

Sementara itu Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom dalam paparannya yang disampaikan secara online mengatakan gereja perlu terlibat dalam proses politik karena akan menentukan pencapaian keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

“Jeremia 29 : 7 telah mengamanatkan bahwa umat harus mengusahakan kesejahteraan kota dan mendoakannya. Ayat ini menjadi ajakan untuk tidak pasif menghadapi realitas dimana kita berada, sebaliknya harus aktif mensejahterakan masyarakatnya. Oleh karenanya keterlibatan gereja dalam isu sosial, politik, ekonomi bukan hanya semata soal kebutuhan hidup tetapi panggilan iman, karena tidak ada evangelisasi tanpa keterlibatan sosial dan tidak ada pewartaan iman tanpa perjuangan keadilan.” ungkap Pdt. Gomar.

Sementara Pdt. Henrek Lokra sebagai penanggungjawab kegiatan mengatakan bahwa kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan Pendidikan Politik yang dilaksanakan PGI. Kegiatan pertama di Bali, yang kedua di Tangerang, Banten, yang ketiga di Makassar dan keempat di Medan yang sedang berlangsung.

Kegiatan ini akan berlangsung pada 15 – 17 Juni 2023 dengan Moderamen GBKP sebagai tuan dan nyonya rumah. Hadir 42 orang peserta dari berbagai gereja anggota PGI dan PGIW di wilayah Pulau Sumatera.

 

Pewarta: Juandi Gultom

JAKARTA,PGI.OR.ID-Biro Pengurangan Risiko Bencana (PRB) PGI melakukan percakapan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam rangka membangun kerjasama penguatan mitigas bencana, di Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav.38, Jakarta Timur, pada Rabu (14/6/2023).

Pada kesempatan itu, Kepala Biro PRB-PGI Pdt. Shuresj Tomaluweng menyampaikan peran PGI dalam penanganan risiko bencana yaitu mendorong gereja-gereja Anggota PGI untuk siap terhadap bencana, dan membentuk unit/biro PRB di tiap sinode.

Sementara Wakil Bendahara PGI, Pak Arie Moningka, yang juga hadir dalam pertemuan, berharap tindak lanjut dari pertemuan ini ada kerjasama antara PGI dengan BNPB.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB Dra. Prasinta Dewi, M.A.P menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan Biro PRB PGI. Menurutnya, pertemuan ini bisa menjadi awal untuk memperkuat salah satu pilar ketangguhan bencana BNPB yaitu rumah ibadah dan sekolah-sekolah Kristen.

“Saat ini sangat diperlukan penguatan untuk mitigasi bencana, baik di rumah ibadah dan sekolah-sekolah. Dengan diberikan penguatan ini, umat dapat paham terhadap bencana serta mengetahui tindakan-tindakan saat bencana terjadi,” ujar Prasinta Dewi, yang dalam pertemuan didampingi Direktur Mitigasi Bencana Berton Suar Pelita Panjaitan, dan Direktur Peringatan Dini Afrial Rosya.

Terkait kerjasama, Afrial Rosya mengingatkan pentingnya perhatian terhadap pemahaman dari pra bencana, saat bencana, hingga pasca bencana.

Di akhir pertemuan, Dra. Prasinta Dewi meminta kerjasama antara PGI dan BNPB dimulai dengan penandatangan MoU antara Pimpinan PGI dengan Kepala BNPB, dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama dengan deputi terkait. Penandatanganan MoU direncanakan akan berlangsung di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Oktober 2023, sebagai bulan PRB.

Dalam pertemuan itu, Kabiro PRB-PGI juga didampingi Anggota Komisi PRB-PGI Pdt. Victor Rembeth, serta Staf Biro PRB-PGI Herman Lumbantoruan.

 

Pewarta: Herman Lumbantoruan

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Menurut catatan Komisi Nasional Disabilitas (KND) RI terdapat 30 juta orang penyandang disabilitas di Indonesia, dan faktanya hingga saat ini stigma negatif terhadap mereka masih kerap muncul. Untuk itu, dibutuhkan adanya upaya bersama dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Ajakan tersebut disampaikan Jonna Aman Damanik dari KND, saat audiensi dengan MPH-PGI di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Selasa (13/6/2023).

KND RI merupakan lembaga negara nonstruktural yang bersifat independen, yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Pada tanggal 1 Desember 2021 secara resmi 7 orang komisioner telah dilantik melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 53/M Tahun 2021 tertanggal 30 November 2021.

Lembaga ini diberi amanah untuk melakukan tugas dan fungsinya, yaitu pemantauan, evaluasi, dan advokasi pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang meliputi 22 hak penyandang disabilitas.

“Kami memohon dukungan dari PGI terhadap disabilitas, karena melihat ini adalah tantangan kita bersama. Masih ada stigma di kalangan masyarakat terhadap mereka, bahkan ada daerah yang sengaja menempatkan penyandang disabilitas di pinggiran hutan” ungkap Jonna.

Stigma negatif tersebut seharusnya tidak boleh terjadi. “Dari perpektif Kristen jelas bahwa kita semua adalah segambar dengan Allah atau Imago Dei, dan dikatakan ada maksud Allah dalam kehidupan mereka. Memang ada gereja yang sudah melakukan pelayanan terhadap disabilitas, tapi hanya didasari oleh kasih,” ujarnya.

Sementara Fatimah Asri Muthmainah melihat, pentingnya kerjasama dengan lembaga keagamaan karena berdasarkan penelitian yang dilakukan KND apa yang disampaikan para tokoh agama lebih didengar oleh masyarakat.

“Sebab itu, kami melihat kerjasama dengan lembaga keagamaan dalam mengedukasi masyarakat memiliki dampak yang sangat besar,” jelas Komisioner KND ini.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan oleh KND. Dia melihat PGI memiliki kesamaan visi-misi dengan lembaga tersebut dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Lebih jauh dijelaskan, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas memang masih sangat terasa. Banyak gereja yang dibangun tidak ramah bagi penyandang disabilitas, namun ada juga yang sudah melihat hal ini. “Jadi kesadaran akan hal itu belumlah merata. Ada juga yang melakukan pelayanan tapi hanya bersifat karitatif. Padahal saya melihat perlunya community based yang bisa mengembangkan para penyandang disabilitas, dan menghargai setiap orang dengan apa adanya,” tandasnya.

Diakhir pertemuan kedua lembaga sepakat perlunya tidak lanjut dari pertemuan awal ini, seperti penandatanganan MoU, membangun suatu wadah, serta menggelar konferensi nasional gereja dan disabilitas.   

Selain Ketum PGI, pertemuan juga diikuti Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian (KP) PGI Pdt. Henrek Lokra, Direktur Yakoma Fernandez Hutagalung, serta beberapa staf.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, didampingi Ketua PGI Pdt. Bambang Widjaya, Ketua MP PGI Pdt. Henriette Hutabarat-Lebang, beberapa Sekretaris Eksekutif, Kepala Biro, serta staf, melakukan kunjungan silaturahim ke Kantor PBNU Pusat, di Jalan Kramat Raya, Jakarta, dan diterima oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Yahya Cholil Staquf, pada Senin (12/6/2023).

Dalam kunjungan tersebut, pimpinan kedua lembaga keagamaan ini, dengan penuh keakraban mendiskusi terkait hubungan antar umat beragama di Indonesia, serta Pemilu 2024.  

Pada kesempatan itu, Pdt. Gomar Gultom mengungkapkan rasa syukur karena mendapat sambutan hangat dari PBNU. “Memang kunjungan silaturahim sesungguhnya bukan hal baru, dan sudah menjadi tradisi antara PGI dengan NU. Sebab dalam rangka membangun bangsa ini tidak ada pilihan bagi kita selain bekerjasama dengan seluruh elemen bangsa,” ujarnya.

PGI, lanjut Ketum PGI, sangat bersyukur dengan kehadiran NU di tengah-tengah bangsa ini, dan kehadiran NU adalah rahmat Tuhan bagi bangsa Indonesia. “Kita melihat bagaimana sejarah panjang bangsa ini kita semua berhutang budi kepada NU untuk memperjuangkan Pancasila. Dalam kerangka ini, PGI melihat model Islam yang dibangun oleh NU di Indonesia ini, bisa menjadi sumbangan bagi peradaban dunia,” tandasnya.

Sementara itu, terkait kehidupan beragama di Indonesia, Ketum PBNU berharap dari pertemuan ini, akan muncul langkah-langkah bersama yang strategis dan intensif sebagai upaya untuk membangun harmoni di dalam masyarakat Indonesia.

“Kalau kita berhasil membangun harmoni yang konstruktif di dalam masyarakat yang sangat heterogen ini, mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi model bagi masyarakat lain di seluruh dunia, dan menjadi sumbangan dari bangsa ini bagi dunia,” kata Gus Yahya, yang didampingi Wakil Ketum PBNU KH Zulfa Musthofa, Ketua PBNU Drs. H. Abdullah Latopada, MA, dan Gufron Shiroz Sespri Ketum PBNU.

Sedangkan menyinggung Pemilu 2024, PGI bersama NU melihat perlunya memilih pemimpin yang membawa keteduhan, keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, tanpa melihat latarbelakang agama. Disepakati pula perlunya seruan bersama lintas agama menjelang pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia ini.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPH-PGI) menerima kunjungan silaturahim Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Jumat (9/6/2023).

Kunjungan dipimpin Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir. Turut serta pula Sekretaris Umum Abdul Mu’ti, Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M. Si, dan Sekretaris H. M. Izzul Muslimin, S. IP.

Delegasi PP Muhammadiyah diterima langsung oleh Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, Sekum PGI Pdt. Jacklevyn F. Manuputty, Wasekum PGI Pdt. Krise Anky Gosal, Wabendra PGI Arie Moningka, serta beberapa sekretaris eksekutif, kepala biro, dan staf.

Dalam kunjungan tersebut sejumlah isu dibicarakan, di antaranya terkait kehidupan keberagamaan di Indonesia, media sosial, serta jelang pesta demokrasi Pemilu 2024.

“Kunjungan silaturahim seperti ini memang sangat dibutuhkan karena sekarang ini setiap perbedaan, termasuk perbedaan agama, yang semakin dikedepankan hanya untuk kepentingan tertentu semata,” ujar Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom mengawali perbincangan.

Lebih jauh dijelaskan, fenomena perkembangan agama belakangan ini, tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia, yang makin mengarah ke kanan, termasuk juga dalam kekristenan. “Maka kami tertarik dengan penelitian yang dilakukan Mas Mu’ti tentang Kristen Muhammadiyah. Menurut saya ini sangat menginspirasi, bahwa sesungguhnya dakwah atau misi itu tidak melulu berorientasi kepada pertambahan jumlah, tetapi harus lebih bersifat kemanusiaan. Dewan Gereja seDunia juga mengartikulasikan bahwa misi itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan dengan umat yang berkeyakinan lain,” ujarnya.

Sebab itu, lanjut Ketum PGI, Kristen Muhammadiyah, bisa menjadi terobosan baru, dan sebuah pandangan model inklusif yang membuat perjumpaan antaragama menjadi sebuah rahmat.

Sedangkan Prof. Haedar Nasir melihat, umat beragama di Indonesia seharusnya telah masuk dalam fase baru, dan melihat isu, seperti kristenisasi, islamisasi, dan lainnya, adalah isu klasik yang tidak lagi memberikan ancaman bagi kedua pihak. Melainkan bisa menjadi tempat bertemu untuk memberi pencerahan keagamaan dan kemanusiaan.

“Tapi memang ada keagamaaan yang menjadi ke kanan ini perlu kita lihat, karena dalam kajian sosial agama, ini fenomena revitalisasi agama, dalam situasi yang dianggap chaos akibat sekularisasi dan lain-lain. Agama berkembang sebagai bentuk pertahanan diri lalu menjadi ke kanan, tetapi arus besarnya semakin moderat. Persoalan ini terkadang bertambah rumit karena peran media sosial,” paparnya.

Menghadapi situasi ini, menurutnya yang diperlukan adalah dialog serta kerjasama, sehingga semua menjadi terbuka.

Sementara itu, menyoroti Pemilu 2024, sudah seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang rutin. “Padahal memilihnya cuma lima menit, kenapa harus musuhan puluhan tahun,” tandasnya.

Agama dan ideologi, ujar Prof. Haedar, masih kerap digunakan sebagai alat politik. Karena itu umat yang ikut menjadi kontestan harus lebih moderat, tidak membawa urusan agama ke dalam politik. “Menjadi concern kita bagaimana mengingatkan elit politik dan mereka yang berkontetasi tidak menyeret isu primordialisme yang akhirnya kita juga lembaga keagamaan yang harus menyelesaikan. Dua dasawarsa reformasi seharusnya memberi kita perobahan,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Pdt. Gomar Gultom. Kita masih menyisakan “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan, termasuk keberadaan partai politik. Meski demikian diakuinya demokrasi masih sebagai pilihan terbaik, meskipun proses demokrasi bersifat prosedural.

Diakhir pertemuan, kedua lembaga keagamaan ini berkomitmen untuk berupaya menjadikan Indonesia sebagai rumah bersama yang ramah terhadap keragaman dalam spirit persatuan dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, akan mengawal Pemilu 2024 berjalan dipandu oleh moral keagamaan dan kebangsaan agar terlaksana dengan penuh demokratis, bermartabat, luber jurdil, dan tidak sekadar perjuangan kekuasaan semata.

PP Muhammadiyah dan MPH-PGI juga menyepakati perlunya merumuskan pesan moral bersama lembaga-lembaga keumatan jelang pemilu 2024.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas dalam raker bersama Komisi VIII DPR, Senin (5/6/2023) mengemukakan adanya rencana supaya pendirian rumah ibadah cukup mendapatkan rekomendasi dari Kemenag saja. Aturan ini lebih simpel dari aturan lama yang membutuhkan rekomendasi dari pihak Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB).

Kemenag pun telah mengajukan pembuatan peraturan presiden (Perpres) yang baru terkait rencana aturan baru ini. Jadi di Perpres yang kami ajukan, rekomendasi hanya satu saja cukup dari Kemenag, jadi tidak ada FKUB. Karena seringkali semakin banyak rekomendasi semakin mempersulit,” kata Yaqut dalam raker tersebut.

Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (SKB) tentang Pendirian Rumah Ibadah, mensyaratkan perlunya izin dari FKUB untuk mendirikan rumah ibadah, selain dari Kemenag setempat.

Adanya rencana penyederhanaan syarat pendirian rumah ibadah yang diusulkan oleh Kemenag RI mendapat dukungan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom menegaskan, rekomendasi FKUB memang kerap menjadi alat untuk mengganjal pendirian rumah ibadah. 

Sebab itu, Ketum PGI mengapreasi apa yang telah direncanakan oleh Kemenag RI ini, dan menyebutnya sebagai langkah yang bijak.

Dalam pertemuan dengan Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam yang dilakukan pada 2020, PGI telah meminta agar SKB Dua Menteri Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah direvisi, termasuk peran FKUB.

“Revisi terhadap posisi FKUB, FKUB itu sangat proporsional dalam peraturan lama. Kita menuntut itu supaya tidak dipakai kata proporsional karena dengan proporsional itu yang terjadi voting bukan musyawarah, itu yang menghilangkan spirit bangsa kita untuk musyawarah, oleh karenanya setiap FKUB itu jumlahnya harus terdapat cerminan dari seluruh komponen masyarakat,” jelas Pdt. Gomar Gultom dalam pertemuan itu.

Dia menilai keberadaan FKUB harusnya berfokus pada dialog dan kerja sama antarumat beragama dan bukan malah memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah. “Posisi FKUB tidak boleh menjadi penentu dalam pemberian izin. Karena izin itu adalah otoritas negara. Izin tidak boleh otoritas negara diserahkan kepada elemen sipil dalam hal ini FKUB,” jelasnya.

“Kalau mau disebut rekomendasi haruslah rekomendasi dari Kemenag, misalnya Kanwil atau Kandepag karena lembaga itu vertikal dari negara. Kalau FKUB ini kan masyarakat sipil, sangat mudah ditunggangi dan mudah disalahgunakan,” tandasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

 

MAKASSAR,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) kembali melaksanakan kegiatan Pelatihan Fasilitator Modul Pendidikan Politik bagi Warga Gereja, dan kali ini pelatihan berlangsung  di Grand Maleo Hotel, Makassar, pada 6-8 Juni 2023.

Sebanyak 35 orang peserta yang merupakan perwakilan dari gereja-gereja anggota PGI, yang berada di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua, serta PGIW, mengikuti kegiatan dengan tuan dan nyonya rumah PGIW Sulselbara.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom menegaskan, gereja perlu terlibat dalam proses politik karena akan menentukan pencapaian keadilan dan kesejahteraan masyarakat. “Jeremia 29:7 telah mengamanatkan bahwa umat harus mengusahakan kesejahteraan kota dan mendoakannya. Ayat ini menjadi ajakan untuk tidak pasif menghadapi realitas dimana kita berada, sebaliknya harus aktif mensejahterakan masyarakatnya,” jelas Pdt. Gomar Gultom.

Menurutnya, keterlibatan gereja dalam isu sosial, politik, ekonomi bukan hanya semata soal kebutuhan hidup tetapi panggilan iman, karena tidak ada evangelisasi tanpa keterlibatan sosial dan tidak ada pewartaan iman tanpa perjuangan keadilan.

Sementara itu, terkait kegiatan Pelatihan Fasilitator Modul Pendidikan Politik bagi Warga Gereja, Pdt. Henrek Lokra sebagai penanggungjawab menjelaskan, kegiatan ini adalah rangkaian dari 4 (empat) kegiatan Pendidikan Politik yang dilaksanakan PGI. Kegiatan pertama di Bali, yang kedua di Tangerang, Banten, yang ketiga di Makassar yang saat ini sedang berlangsung, dan keempat nanti di Medan.

Prokelita PGI tahun 2019-2024, Keputusan sidang MPH dan MPL PGI Tahun 2021 dan Keputusan Sidang MPL tahun 2023 di Balikpapan, menjadi landasan diadakannya kegiatan pendidikan politik bagi warga gereja, agar mereka mendapatkan panduan yang jelas tentang arah politik kebangsaan dan apa yang harus dilakukan oleh gereja menyikapi dan mengantisipasi kondisi kerentanan akibat politisasi identitas yang mengancam demokrasi.

Sedangkan output yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatnya kesadaran 150 peserta tentang partisipasi politik warga gereja dalam Pemilu 2024, tersedianya modul Pendidikan Politik bagi gereja-gereja di Indonesia, dan tersedianya sumberdaya manusia di setiap gereja pengutus yang dapat menindaklanjuti pendidikan politik di gereja masing-masing.

Selain itu, tersedianya buku panduan (handbook) bagi pemilh pemula akan terbit serta pemilih pemula di sekolah-sekolah Kristen dan pemuda gereja akan berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024 setelah mendapatkan edukasi ini, serta tersedia 600 pemilih pemula yang akan menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2024.

 

Pewarta: Chealsy Naomi Laras Sianturi

JAKARTA,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dalam suratnya yang dikirimkan kepada Anglican Church in Kenya (ACK), All Africa Conference of Churches (AACC-CETA), dan World Council of Churches (WCC), menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Dr Agnes Abuom, mantan Moderator WCC (2013-2022), di Kenya, Afrika Timur, pada Rabu (31/5/2023).

 “Kita mengenal Dr. Agnes Abuom sebagai sosok wanita terkemuka, yang tanpa lelah mendedikasikan dirinya untuk penguatan gerakan ekumenis selama sekitar 50 tahun. Kami menghormatinya karena kekuatan dan kepribadiannya. Dia telah menginspirasi kami tidak hanya melalui pengabdian hidupnya pada gerakan ekumenis, tetapi juga iman dan keberaniannya yang teguh dalam menghadapi tantangan berat sepanjang perjalanan ekumenisnya. Kami sangat beruntung bertemu Dr Agnes Abuom selama Sidang Umum WCC 2022 di Karlsruhe, Jerman dan sangat terkesan oleh sambutan hangatnya sebagai Moderator Komite Pusat WCC,” demikian surat tertanggal 6 Juni 2023 itu.

Dalam semangat ekumenis, PGI menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada keluarga tercinta Dr Agnes Abuom dan kepada Gereja Anglikan Kenya yang mempersembahkan Dr Agnes Abuom sebagai hadiah untuk gerakan ekumenis selama ini.

“Dedikasi, keberanian, iman, dan kepatuhannya dapat membangkitkan semangat kami untuk menjadi pengikut Kristus yang lebih layak. Semoga warisannya tetap ada di Gereja Anglikan Kenya dan berbuah dalam perjalanan ekumenis kita selamanya,” tandas PGI.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

Condolence Letter on the passing of Dr Agnes Abuom

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengecam keras aksi pembubaran ibadah secara paksa dan provokatif yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat terhadap jemaat Gereja Mawar Sharon (GMS) Binjai pada Jumat, 19 Mei 2023 di Kelurahan Satia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara; Gereja Bethel Indonesia (GBI) Gihon pada 19 Mei 2023 di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau; dan Gereja Bethel Indonesia (GBI) dengan aktivitas pendidikan Agama Kristen pada 28 Mei 2023 di Komplek Bumi Parahyangan Kencana Blok E 22 no. 30 Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kejadian-kejadian tersebut berlangsung pada rentang waktu yang hampir bersamaan.

Sangat disayangkan bahwa kasus–kasus seperti ini masih terjadi setelah Presiden Jokowi secara tajam mengkritisi pelarangan pembangunan rumah ibadah, serta menegaskan bahwa konstitusi menjamin kebebasan beribadah dan beragama pada Januari 2023 lalu dalam Rakornas Kepala Daerah 2023 di Sentul, Bogor.

Atas aksi penghentian paksa aktivitas peribadahan dan pendidikan agama Kristen tersebut, PGI menyampaikan sikap sebagai berikut:

1. Keberadaan rumah ibadah adalah kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pengayom masyarakat seharusnya dapat menjalankan fungsinya dalam membina kerukunan antarumat beragama, salah satunya dengan memfasilitasi pendirian rumah ibadah. PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 pasal 13 dan 14 mengamanatkan Kepala Daerah untuk memberikan izin sementara sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mencari solusi pendirian rumah ibadah, sementara jemaat terus mengupayakan dukungan 90 dan 60 KTP.
2. Menyatakan protes keras dan meminta Presiden Republik Indonesia, melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia untuk memberikan teguran keras kepada Walikota Binjai, Walikota Pekanbaru, dan Bupati Bandung Barat; untuk mengeluarkan izin sementara sebagai bentuk fasilitasi negara berdasarkan PBM 9 & 8 tahun 2006.
3. PGI meminta kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk tidak membiarkan kasus–kasus seperti ini berulang tanpa tindakan hukum yang tegas dan transparan. Sikap pembiaran negara akan berakibat pada pudarnya wibawa negara, berkembangnya rasa tidak percaya, serta terakumulasinya gesekan di tingkat akar rumput yang berpotensi menjadi konflik terbuka, apalagi pada momentum memasuki tahun politik dengan politisasi identitas yang sangat rawan.
4. Kepada para pelayan dan jemaat GMS Binjai, GBI Gihon Pekanbaru, dan GBI di Cilame, Bandung Barat, serta umat Kristen secara menyeluruh, PGI menganjurkan untuk tetap teguh dalam iman kepada Kristus dan tetap mengikuti peraturan yang berlaku untuk izin pendirian rumah ibadah, serta terus menjalin persaudaraan sesama anak bangsa di mana saudara berada.

 

 

Terima kasih.

Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI

Pdt. Henrek Lokra
Sekretaris Eksekutif

Siaran Pers Penghentian Ibadah di Binjai, Pekanbaru dan Bandung