JAKARTA,PGI.OR.ID-Komitmen PGI dalam rangka membangun kader-kader pemimpin bangsa yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, terus diupayakan melalui berbagai kegiatan, salah satunya melalui kerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI).

Beberapa waktu lalu PGI telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Lemhanas untuk pelatihan intensif bagi para pemimpin gereja dalam rangka membangun nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila di Indonesia. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan secara khusus dengan Gubernur Lemhanas RI Andi Widjajanto, di Gedung Lemhanas, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, pada Selasa (11/4/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom didampingi oleh Sekretaris Eksekutif bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC) Pdt. Jimmy M.I. Sormin, Sekretaris Eksekutif bidang Keesaan dan Pembaruan Gereja (KPG) PGI, Pdt. Lenta Enni Simbolon, serta Rr. Manda Andrian, Asisten Staf KKC.

“Telah disepakati kerja sama antara PGI dan Lemhanas, tidak semata untuk pelatihan atau kursus singkat kebangsaan, tetapi juga untuk bentuk kegiatan lain, seperti dukungan narasumber seminar, kajian politik dan kebangsaan, serta aksi kemanusiaan yang bisa difasilitasi oleh Lemhanas melalui mitra-mitranya,” tandas Pdt. Jimmy Sormin.

Pdt. Jimmy meminta kepada Gubernur Lemhanas agar peran strategis para pendeta atau pemimpin gereja dalam memengaruhi kehidupan umat bahkan masyarakat, perlu diperhatikan dan diberdayakan. “Wawasan kebangsaan yang luas, kemampuan untuk memetakan dan menganilis kehidupan sosial dan politik, akan membuat para pemimpin gereja semakin kritis dan sensitif terhadap isu kebangsaan dan beragam tantangannya. Dengan demikian umat juga dapat lebih teredukasi dengan baik agar berperan aktif demi kemaslahatan dan keutuhan bangsa ini,” tegasnya.

Pdt. Gomar Gultom juga menjelaskan kepada Andi Widjajanto dan jajarannya, bahwa di PGI sendiri juga memiliki program pembinaan yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh Lemhanas. Program tersebut adalah Pendidikan Oikoumene Keindonesiaan (POK). Para pemimpin muda gereja dari beragam denominasi dididik dengan wawasan oikoumene dan kebangsaan. Mereka juga mendapatkan kesempatan untuk mengalami perjumpaan dengan para pemimpin di pemerintahan, gereja, maupun masyarakat. Untuk satu angkatan mereka bertemu sebanyak 3 kali/tahap dalam satu tahun.

Pdt. Lenta Simbolon menambahkan, “POK telah dilaksanakan PGI untuk 4 angkatan dari 2016, 2017, 2018 dan 2019. Program ini dilaksanakan PGI untuk menjawab krisis kader oikoumene diantara pendeta-pendeta calon pemimpin gereja yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat,” jelasnya.

Meski sempat terhenti karena pandemi, lanjutnya, program ini akan dilaksanakan kembali di 2023. “Kami perlu dukungan dari banyak pihak termasuk Lemhanas, karena POK ini sering disebut sebagai Lemhanasnya gereja-gereja. Kiranya Lemhanas bisa mendukung program ini dengan mengutus narasumber atau dalam bentuk dukungan lainnya,” ujar pendeta dari Huria Kristen Indonesia (HKI) ini.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam ini, juga didiskusikan terkait fenomena artificial inteligence atau kecerdasan buatan, yang menimbulkan pro dan kotra di kalangan masyarakat maupun gereja. Merespon isu tersebut, dalam waktu dekat PGI akan melakukan kajian etis dan teologis, juga studi yang lebih mendalam. Diharapkan Lemhanas juga turut mendukung kegiatan ini dengan mengutus narasumber yang mumpuni.

Pada kesempatan itu, pendidikan politik bagi warga gereja menjelang tahun politik 2024 juga menjadi sorotan. Diinformasikan bahwa sepanjang tahun 2023, PGI telah merencanakan edukasi bagi warga gereja, dan kader-kader gereja yang akan ikut dalam politik praktis. Termasuk juga telah mempersiapkan program edukasi untuk pemilih pemula.

Namun mengawali semua program edukasi tersebut, PGI akan menyelenggarakan seminar nasional secara hybrid, dan memohon Gubernur Lemhanas berkenan menjadi salah satu narasumber utama.

Gubernur Lemhanas beserta jajarannya berkomitmen untuk mengembangkan kerja sama ini. Diupayakan sebelum akhir 2023 akan dilaksanakan pelatihan untuk 1 angkatan para pemimpin gereja, seminar nasional, dan diskusi terkait politik dan AI. Diakhir pertemuan, pimpinan kedua lembaga saling bertukar cinderamata.

 

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Panja Komisi IX DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama perwakilan lembaga-lembaga keagamaan, seperti PGI, PBNU, PP Muhammadiyah, KWI, Matakin, PHDI, Matakin, dan PKMBI, di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, pada Selasa (11/4/2023).

Sebagaimana diketahui, RUU Kesehatan masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2023. Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) telah menyerahkan laporan Penetapan Prolegnas Prioritas 2023 kepada pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna DPR.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Eksekutif bidang Keadilan dan Perdamaian (KP) PGI, Pdt. Henrek Lokra, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR yang telah mengagendakan pembahasan RUU Kesehatan. Hal ini penting sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap warganya.

“RUU ini diharapkan membawa transformasi yang lebih baik bagi dunia kesehatan di Indonesia. PGI menekankan agar pemerintah selalu hadir dengan mengedepankan civil society tidak hanya sisi bisnis atau profit,” katanya.

Terhadap RUU Kesehatan, lanjut Pdt. Lokra, PGI fokus kepada sejumlah isu, diantaranya disabilitas, tenaga kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Terkait disabilitas, PGI berpendapat perlu untuk lebih memberdayakan disabilitas lebih baik. Rehabilitasi terhadap disabilitas kini tidak hanya rehabilitasi, tapi yang perlu diperhatikan adalah upaya habilitatif, mengingat tidak semua kaum difable perlu untuk direhabilitasi.

Sementara terhadap tenaga kesehatan, PGI berpendapat kejelasan kode etik perlu diperhatikan, sehingga tidak ada kriminalisasi profesi kesehatan, Penting untuk pemerintah terlibat dalam sertifikasi kedokteran, perlu mendorong produksi tenaga medis agar tidak ada wilayah yang kekurangan tenaga medis, serta perlu untuk mendorong kesejahteraan tenaga medis khususnya yang melayani di daerah-daerah terpencil.

“Sedangkan terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS), JKN harus tetap dikelola pemerintah sebagai tanggungjawab negara menghadirkan layanan bagi masyarakat, perlu mendorong agar JKN memperhatian juga upaya promotif dan preventif sehingga bukan saja setelah sakit yang diperhatikan, serta penting untuk memastikan RS melayani pasien yang menggunakan JKN tetap baik,” tandasnya.

Ditambahkan, paradigma RUU Kesehatan  masih sangat kontinental. Sehingga perlu memasukkaan paradigma wilayah kepulauan dalam rangka asesibilitas layanan kesehatan. Juga rumah sakit non pemerintah, dan nakes yang melayani agar tidak dihalangi dalam menjalankan pelayanan kesehatan non profit, seperti yang selama ini banyak dilakukan di gereja-gereja.

Diakhir paparannya, Pdt. Henrek Lokra menyampaikan harapan agar RUU ini dapat dibahas secara lebih cermat dan melibatkan semua pihak untuk transformasi bidang Kesehatan di Indonesia. PGI akan merumuskan detail masukan RUU untuk menjadi pertimbangan pemerintah dan dewan.

Sebelumnya, PGI juga telah melaksanakan FGD secara online terkait RUU Kesehatan, bersama sejumlah pakar, aktivis serta praktisi kesehatan, dalam rangka mendapatkan masukan terkait RUU ini.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

Pendapat PGI Terkait RUU Kesehatan

JAKARTA,PGI.OR.ID-Penyegelan bangunan yang dipakai warga GKPS Purwakarta untuk beribadah oleh Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika adalah tindakan diskriminatif dan tidak mencerminkan toleransi antar umat beragama. Tidak adanya IMB yang disebut sebagai alasan penyegelan bangunan gereja adalah alasan yang dibuat-buat oleh Bupati, mengingat beberapa gereja di Purwakarta sudah puluhan tahun mengajukan izin pendirian rumah ibadah namun izin tersebut tidak juga diperoleh. Gereja-gereja seperti Huria Kristen Indoensia (HKI) Purwakarta dan Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Purwakarta dan Gereja Kristen Perjanjian Baru juga mengalami nasib yang sama.

PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 pasal 13 dan 14 mengamanatkan kepala daerah untuk memberikan izin sementara sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mencari solusi pendirian rumah ibadah, sementara jemaat terus mengupayakan dukungan KTP 90 dan 60. Jauh sebelum diterbitkannya PBM 9 dan 8 tahun 2006, pengajuan izin tak kunjung membuahkan hasil.

Tindakan intolerasi dengan alasan IMB dan berpedoman pada PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 sangat tidak tepat. Keberadaan rumah ibadah adalah kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pengayom masyarakat seharusnya dapat menjalankan fungsinya dalam membina kerukunan antar umat beragama di Purwakarta, salah satunya dengan memfasilitasi pendirian rumah ibadah.

Berdasarkan kondisi ini, kami menyatakan protes keras dan meminta Presiden Republik Indoensia, melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia untuk memberikan teguran keras kepada Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, mendesak bupati Purwakarta untuk mengeluarkan izin sementara serta segera mencari solusi bagi umat GKPS dan gereja lainnya di Purwakarta agar dapat melaksanakan peribadahan mereka dengan aman dan nyaman.

Kami menolak semua bentuk diskriminasi dan tindakan intoleransi yang dilakukan oleh siapapun di negara Pancasila ini, apalagi dengan motif kepentingan tertentu yang merusak sendi persatuan dan kesatuan bangsa.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama sebagai sesama anak bangsa.

 

Jakarta, 4 April 2023

 

Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI

Pdt.Henrek Lokra
Sekretaris Eksekutif

Siaran Pers PGI. Bupati Purwakarta, Hentikan Diskriminasi

 

 

“IA MENDAHULUI KAMU KE GALILEA; JANGAN TAKUT!”
(Bdk. Mat 28 : 7, 10)

 

Saudara-saudari seiman di dalam Kristus,

Tanpa terasa kita memasuki masa Paskah. Paskah tahun ini merupakan yang perdana setelah masa pandemi global yang relatif telah berakhir. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah yang oleh karena kemurahan-Nya telah menolong kita melewati masa mencekam tersebut. Kita juga mengapresiasi kerja keras semua pihak, baik pemerintah, pekerja medis dan para medis, relawan, organisasi-organisasi nonpemerintah, maupun warga masyarakat. Kita teringat bahwa pesan Paskah 2022 lalu, yang mengambil tema “Tak Terpisahkan dari Kasih Allah” (Rm. 8:38-39), sungguh sudah kita rasakan sepanjang tahun lalu hingga sekarang. Tuhan bersama kita melalui masa-masa sulit tersebut. Kasih Kristus adalah sebuah kenyataan yang amat berharga.

Pada Paskah tahun ini, PGI mengambil nas dari Matius 28:7, 10, karena kita menyadari bahwa kita belum sungguh-sungguh terlepas dari banyak masalah krusial. Setelah berlalunya pandemi Covid-19, kita menghadapi ketidakpastian ekonomi dan politik akibat perang Rusia-Ukraina yang diperkirakan memicu inflasi dan krisis ekonomi yang sudah terjadi di beberapa negara dan akan menghantam lebih banyak negara, gempa dahsyat di Turki, dan mulai memanasnya suhu politik di Tanah Air menjelang Pilpres dan Pilkada serempak pada 2024 yang berpotensi memunculkan benturan bermotif SARA.

Nas di atas berbicara mengenai kehadiran Kristus yang mendahului kita semua. Kristus yang tadinya mati dan meninggalkan para murid, kini bangkit, hadir serta bersama para murid dengan cara mendahului mereka ke Galilea. Kembali ke Galilea yang tidak dapat membanggakan simbol-simbol sesakral Bait Suci, daerah yang dihuni bersama Goyim, bangsa-bangsa yang tak bersunat!

Orientasi baru setelah kebangkitan Kristus ini menegaskan ulang misi-Nya yang terarah kepada “yang lain”, seperti yang ditunjukkan penulis Injil Matius sejak awal. Kita diingatkan bahwa di antara nenek moyang Yesus terdapat perempuan Moab (Mat. 1:5). Saat Ia lahir, orang-orang asing yang dikenal sebagai orang Majus ikut menyambut-Nya (Mat. 2:1-12). Setelah Ia bangkit, ruang untuk Kabar Baik itu kembali terarah kepada “yang lain”, kepada segala suku dan bangsa (Mat. 28:19).

Kristus yang bangkit memberi sinyal baru mulainya gerakan baru dengan harapan dan tatapan baru. Benar, Ia pernah menjadi korban ketidakadilan di tangan bangsa-Nya sendiri, di kota yang diyakini sebagai kota tersuci di bumi. Namun, pengalaman tragis itu tak dapat melumpuhkan daya juang yang diinspirasi oleh kebangkitan-Nya. Di Galilea, tempat yang jauh dari titik tersuci dalam keyakinan Yahudi, Ia meyakinkan para murid bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada-Nya (Mat. 28:18). Kekuatan baru inilah yang memberdayakan para murid dan gereja di sepanjang zaman itu untuk mewartakan dan mewujudkan Kabar Baik bagi segala bangsa!

Kristus yang bangkit mendahului kita ke Galilea untuk mengajak kita melihat ulang hidup dan misi gereja dalam terang kebangkitan-Nya. Tragedi politis seperti yang dialami-Nya, bencana kemanusiaan dan alam niscaya berulang dari zaman ke zaman. Namun, sekali lagi, kita diajak untuk kembali ke “Galilea” yang mengingatkan kita pada visi awal yang menggerakkan gereja untuk bersaksi dan menghadirkan Kabar Baik-Nya dalam berbagai situasi yang terjadi, entah itu bayang-bayang resesi ekonomi, memanasnya suhu politik di tanah air, atau bencana-bencana yang melanda silih berganti.

Oleh karena itu, saudara-saudari seiman di dalam Kristus, di masa Paskah 2023 ini, izinkanlah Kristus hadir dan mendahului kita dengan menunjukkan jalan melalui kebangkitan sesudah kematian. Yesus telah memberikan panduan yang jelas bagi kita untuk menemukan orientasi baru, menjadi gereja dan pribadi-pribadi yang terus berupaya menguak ruang bagi “yang lain”, berjuang bersama “yang lain”. Kita tak perlu takut karena Dia Yang Bangkit senantiasa hadir dan mendahului kita menuju ”Galilea”. Seperti kepada para murid-Nya, kita diajak untuk “menyusul” Kristus dengan meyakini kuasa kebangkitan-Nya. Kita akan melihat Kristus yang bangkit di sana! Kristus yang hidup dan berkuasa menyertai kita senantiasa.

Selamat Paskah!

 

Teriring salam dan doa kami,
a.n Majelis Pekerja Harian PGI

 

 

Pdt. Gomar Gultom
Ketua Umum

 

Pdt. Jacklevyn F. Manuputty
Sekretaris Umum

 

Pesan Paskah 2023 pdf

 

 

 

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) bersama Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) telah melakukan penelitian dalam rangka memetakan dan memahami perspektif kaum muda dalam wacana Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB).

Penelitian dilakukan dalam dua putaran. Putaran pertama dilaksanakan pada 2021, dilanjutkan dengan putaran kedua pada 2022. Penelitian pertama berfokus pada persepsi generasi Z (Gen Z) terhadap kasus-kasus KBB di media daring. Penelitian kedua yaitu memusatkan perhatian pada kaum muda yang lebih luas, yaitu Gen Z dan Y (Milenial), dalam rentang usia 18 hingga 34 tahun.

Pada putaran kedua, penelitian dilakukan di 5 kota (Denpasar, Jakarta, Manado, Padang, dan Pontianak). Sedangkan tim peneliti terdiri dari Leonard C. Epafras, Evelyn Suleeman, dan Daisy Indira Yasmin.

Hasil penelitian yang dirampungkan dalam laporan bertajuk Dinamika Aktivisme Digital Kaum Muda Indonesia dalam Wacana Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) ini, diluncurkan di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Selasa (28/3/2023).

Pada kesempatan itu, anggota tim peneliti, Leonard Chrysostomos Epafras, mengungkapkan sejumlah pokok temuan dari hasil penelitian tersebut, yaitu kaum muda cair dan fleksibel dalam beragama, toleran terhadap perbedaan namun kadar toleransi berjenjang, dan kaum muda peka pada isu sosial dan kemanusiaan seperti lingkungan hidup dan keamanan data, namun terbatas perhatiannya terhadap wacana KBB.

Selain itu, kaum muda masih di bawah bayang-bayang struktur, dan kaum muda mengelola eksistensi di medsos sebagai ruang sosial dan kanal ekspresi diri, ekspresi keagamaannya, di antaranya sebagai taktik dan strategi menghindari tatapan otoritas dalam menentukan sikap keagamaannya.

Hasil penelitian ini merekomendasikan, pertama, demistifikasi sekat generasi, mempertalikannya dalam ikatan lintasgenerasi. Butuh siasat lintasgenerasi Rele-FUN. Kedua, wacana KBB perlu menjadi bagian pendidikan umum secara programatis dengan metode pendidikan yang menyesuaikan dinamika kaum muda, lintasgenerasi dan konteks lokalnya.

Ketiga, pendidikan dan pencampingan wacana KBB mempertimbangkan keterkaitannya dengan keprihatinan sosial lain, seperti lapangan pekerjaan, kelestarian lingkungan hidup, ekonomi, AI, dan lainnya. Keempat, belajar dari dan merangkul para micro-preacher dan religiofluencer (religious influencer) dalam diskusi dan pengembangan wacana KBB di medsos. 

Saidiman Ahmad dari Saiful Mujai Research & Consulting (SMRC) mengapresiasi hasil penelitian yang dilakukan PGI bersama ICRS. Menurutnya, dalam penelitian lain juga mendapati kaum muda lebih positif melihat keadaan, dan lebih terbuka, termasuk melihat soal keagamaan.

“Ini tentunya tidak terlepas dari adanya keterbukaan dalam iklim demokrasi, tidak terbatas mengakses informasi. Maka keterbukaan ini harus dijaga, jika dibatasi akan beda hasilnya. Keterbukaan penting untuk membuka sikap anak-anak muda menjadi lebih fleksibel,” ujar Saidiman, salah satu penanggap hasil penelitian ini.

Apresiasi juga disampaikan Handi Irawan dari Bilangan Research Center (BRC). Dia melihat hasil penelitian tersebut bisa memantik pemikiran kita dalam melihat fenoma anak muda yang sangat pluralis, dalam menyikapi berbagai aspek kehidupan. 

 

Pewarta: Markus Saragih

Laporan Penelitian PGI-ICRS 2023

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Getirnya kehidupan para narapidana perempuan yang hamil, dan harus melahirkan serta membesarkan anak mereka di dalam jeruji penjara tergambar jelas dalam film dokumenter berjudul Invisible Hopes. Mereka harus tidur berhimpitan dengan narapidana lainnya, sementara hawa panas dan pengap menyeruak dalam ruang sel.  

Tidak sampai di situ. Kesulitan juga dirasakan ketika hendak mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan anak dan narapidana yang hamil, termasuk perawatan kesehatan. Segala kebutuhan yang sejatinya menjadi hak mereka pun terabaikan.

Menyambut Internasional Women’s Day (IWD) 2023 Biro Perempuan dan Anak (BPA) PGI, Komisi Perempuan dan Anak (Kompera) PGIW DKI Jakarta, bersama Lam Horas Production, menggelar pemutaran film karya Lamtiar Simorangkir itu, sekaligus mendiskusikannya, di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, pada Jumat (24/3/2023).

Invisible Hopes adalah sebuah film dokumenter panjang pemenang Piala Citra dan Piala Maya (kategori film dokumenter panjang terbaik dan penyutradaraan film panjang perdana), mengangkat kehidupan nyata para narapidana hamil dan anak-anak yang terpaksa lahir dan dibesarkan di balik jeruji penjara di Indonesia.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendorong gereja-gereja di seluruh Indonesia untuk mengambil bagian dalam pemenuhan hak narapidana hamil dan anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara.

Mengawali acara, Lamtiar Simorangkir menuturkan, bahwa film ini dibuat sebagai sumber informasi serta alat, untuk mendorong negara dan masyarakat agar lebih memperhatikan pemenuhan hak narapidana hamil terutama anak-anak yang lahir di balik jeruji penjara. 

Dia berharap, film ini dapat mendorong advokasi bagi perlindungan anak-anak Indonesia di balik jeruji penjara. “Gereja memang sudah hadir dalam pembinaan rohani di penjara. Namun saya berharap juga gereja-gereja di seluruh Indonesia mengambil bagian dalam pemenuhan hak narapidana hamil dan anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara,” tegas Lamtiar.

Usai pemutaran film, digelar diskusi dengan menghadirkan para penanggap Dr Ahmad Sofian, SH, MA, (Akademisi dan aktivis), Pdt Sonnya Uniplaita, STh, MPd (Kepala Biro Perempuan dan Anak PGI), Pdt Retno Ngapon (Kabid Koinonia dan Marturia, PGI Wilayah DKI Jakarta), dan Dr Ir Serirama Butarbutar, SE, SH, MSi, MH, (Praktisi Hukum, Kompera PGI Wilayah DKI Jakarta).

Menurut Ahmad Sofian, jika dibandingkan dengan regulasi internasional, Indonesia masih sama dengan kebanyakan negara lain, di mana negara belum hadir dalam persoalan narapidana hamil dan tumbuh kembang anak-anak di penjara. Misalnya, narapidana hamil sebenarnya tidak boleh menyatu dengan binaan perempuan lainnya. Juga, anak-anak mesti disembunyikan dan tidak boleh berada dalam penjara.

“Dan alasan pemerintah belum terselesaikannya persoalan ini pun klise, yaitu karena tidak adanya anggaran,” imbuhnya.

Sedangkan Pdt Sonnya Uniplaita, STh, MPd melihat, gereja perlu mendorong dan melakukan kerja-kerja sosial, termasuk pelayanan di penjara, tidak hanya lewat mimbar, tetapi harus menyentuh langsung. Dan untuk mewujudkannya, perlu bergandengan tangan dengan semua pihak.

“Pekerjaan kemanusiaan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kita bisa menyuarakan kepada gereja bahwa pelayanan di penjara tidak hanya dari aspek rohani, tetapi juga mental, dan bagaimana kebutuhan lainnya bisa terpenuhi supaya tidak terjadi pelanggaran hak-hak para narapidana perempuan serta anaknya,” ujarnya.

Pentingnya kerja sama juga disampaikan Pdt. Retno Ngapon. Menurutnya, Gereja bisa bergabung dengan pokja PLP, yang ada sehingga pelayanannya menjadi luas. “Usaha yang dilakukan Gereja di lembaga pemasyrakatan memang sudah baik, tetapi kita harus bekerja lebih lagi, salah satunya dengan menyentuh persoalan-persoalan yang muncul dalam film ini,” tandasnya.

Sementara itu Serirama Butarbutar mengatakan, sebenarnya Indonesia sebagai negara hukum sudah menjamin hak-hak warga negaranya, baik laki-laki dan perempuan, begitu juga anak anak. “Tapi ternyata setelah menonton film ini, masih ada yang luput dari perhatian kita, di mana narapidana hamil dan anak-anak di penjara belum mendapatkan perlakukan semestinya,” ujar dia.

Menurut Serirama, seorang ibu hamil mengalami perubahan hormonal, karena itu mesti diperlakukan lebih dari perempuan yang biasa. Begitu juga anak-anak jangan dibiarkan bermain-main di lapas. Ibu hamil bukan hanya bawa diri sendiri, tapi anak yang ada dalam kandungannya. Sebab itu, menyelamatkan perempuan sama dengan menyelamatkan generasi.

“Sebab itu, regulasi terkait HAM dan UU yang sudah ada, perlu mungkin diturunkan lagi dalam hal aturan pelaksanaannya. Pun, kita mendorong Kemenkumham jika memungkinkan taman bermain anak-anak terpisah dari lapas. Demikian halnya lapas bagi narapidana hamil dipisahkan dari lapas narapidana perempuan biasa,” tandasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID- PGI bersama sejumlah lembaga, diantaranya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, PT PLN Energi Primer Indonesia, Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, dan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI, di Ruang Dwiwarna Purwa, Gedung Pancagatra Lt 1, Lemhanas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, pada Senin (20/3/2023).

Proses penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjan Kerja Sama berjalan lancar. Para pimpinan lembaga secara bergantian membubuhkan tandatangan bersama Gubernur dan Deputi Kebangsaan Lemhanas RI.  

Usai penandatanganan, Gubernur Lemhanas RI Andi Widjajanto dalam sambutannya mengatakan, penandatanganan yang dilakukan dengan banyak pihak ini, menunjukkan pentingnya berjejaring dalam menyelesaikan masalah di Indonesia. “Ini juga membuktikan bahwa Lemhanas RI tidak bisa bekerja sendiri. Dia perlu dukungan dan partisipasi seluruh elemen bangsa,” katanya.

Selain itu, lanjut Andi, sesuai mandat Presiden RI Joko Widodo, agar Lemhanas RI melakukan kajian-kajian serta mempersiapkan kader-kader dalam rangka menghadapi globalisasi, termasuk pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila, serta merancang transformasi Indonesia.

“Ini yang menjadi tugas kami, dan Lemhanas RI harus memberikan opsi-opsi dalam bentuk kajian kepada Presiden. Sekali lagi kami tidak bisa melakukannya sendiri, perlu adanya kerja sama dalam rangka memastikan Indonesia bisa menjadi negara maju,” pungkasnya.

Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom mengapresiasi penandatanganan yang dilakukan sejumlah lembaga dengan Lemhanas RI. “Kami bersyukur hari ini dengan dilakukan penandatanganan kerja sama. Memang ini adalah permintaan kita sejak awal, untuk kerjasama dengan Lemhanas RI dalam kerangka, pertama mempersiapkan kader-kader pemimpin di masa depan. Kedua soal kajian-kajian. Ketiga, bagaimana kita ikut bersama-sama membangun nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila ini,” jelasnya.

Sebab itu, Ketum PGI berharap agar para kader-kader gereja, bersedia ikut dengan berbagai program yang dilakukan oleh Lemhanas RI, baik itu yang regular maupun angkatan, serta kegiatan PGI yang dilaksanakan bersama Lemhanas RI.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Pemerintah memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dalam penanganan pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia, salah satunya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), lewat PPKM Awards 2023, yang berlangsung di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (20/3). Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

PGI menerima penghargaan sebagai mitra pemerintah, untuk kategori lembaga keagamaan yang proaktif dalam penanganan covid-19 sejak muncul di Indonesia.

Penghargaan juga diberikan untuk kategori puskesmas, rumah sakit, laboratorium, sentra vaksinasi, media dan influencer, negara sahabat, organisasi internasional, perusahaan swasta dalam negeri, perusahaan swasta luar negeri, serta lembaga swadaya masyarakat.

“Bapak-ibu adalah bagian kerja keras, bagian dari perjuangan yang kita lakukan. Yang jelas dibandingkan rata-rata dunia, kita termasuk negara yang berhasil menangani Covid ini,” kata Jokowi saat membuka PPKM Award 2023.

Jokowi berharap bangsa Indonesia belajar dari penanganan pandemi Covid-19. Dia menekankan kerja sama semua pihak yang berhasil dibangun saat krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 sejak munculnya di Tanah Air. “Jangan hanya berhenti di urusan Covid. Penanganan pandemi Covid-19 menunjukkan kekuatan besar kita yang luar biasa sebagai sebuah bangsa besar,” ujarnya.

Kasus positif virus corona pertama kali diumumkan oleh pemerintah Indonesia pada 2 Maret 2020. Kala itu Presiden Jokowi dan Menkes Terawan Agus Putranto yang mengumumkan. Seiring berjalannya waktu, kasus positif virus corona pun terus bertambah. Begitu juga jumlah pasien yang meninggal akibat terinfeksi Covid-19.

Indonesia juga sempat menghadapi masalah mengenai keterbatasan alat-alat kesehatan, ruang rawat inap atau isolasi hingga lahan makam selama pandemi. Oksigen untuk para pasien pun sempat diburu di mana-mana. Pemerintah lalu menerapkan sejumlah kebijakan secara berkelanjutan untuk menekan laju penularan dan angka kematian. Vaksinasi pun digencarkan.

Kini, virus corona sudah tidak lagi menjadi ancaman. Masyarakat sudah memiliki kekebalan, sehingga efek terburuk dari virus tersebut telah menurun.

 

Pewarta: Markus Saragih

TORAJA,PGI.OR.ID-Menurut catatan BPS Gereja Toraja, masyarakat Toraja tidaklah signifikan dari segi jumlah, karena hanya ditempatkan sebagai masyarakat Sulsel lainnya. Namun demikian, sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia, masyarakat Toraja telah menunjukkan perannya yang sangat signifikan dalam pembangunan masyarakat, dan bangsa Indonesia.

Pun dalam gerakan oikoumene di Indonesia, Gereja Toraja telah menyumbangkan begitu banyak kader dalam pelayanan, pembinaan dan perjuangan pemuda dan perempuan. Bahkan dalam kepemimpinan gerakan oikoumene, mulai dari keterlibatan dalam mendirikan DGI, pada Mei 1950, perumusan DKG hingga menjadi Sekum dan Ketum PGI, dalam diri Pak Lambe dan Ibu Lebang.

Demikian sambutan Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gutlom pada puncak Perayaan 110 Tahun Injil Masuk Toraja (IMT) 2023, di halaman gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (18/3/2023).

Selain Ketum PGI, acara tersebut juga dihadiri BPS Sinode Gereja Toraja, Dirjen Bimas Kristen RI, Pangdam XIV Hasanuddin, Kapolda Sulbar, Bupati Tanah Toraja, Bupati Toraja Utara, jemaat, dan pendeta.

“Itu bisa terjadi karena Injil telah merasuki peradaban Tanah Toraja, hingga, melalui masyarakat dan Gereja Toraja, Injil itu telah menembusi dunia Indonesia dan ikut mengayuh biduk oikoumene, Injil menembusi peradaban sehingga masyarakat Toraja ikut mewarnai perjalanan gereja-gereja di Indonesia, bahkan perjalanan bangsa Indonesia,” tandasnya. 

Atas nama MPH-PGI, Pdt. Gomar Gultom menyampaikan terimakasih atas partisipasi Gereja Toraja dalam gerakan oikoumene, dan sekaligus berharap melalui perayaan ini, semakin menggerakkan kita semua serta memberi inspirasi baru dalam upaya menjadikan Injil sebagai basis perjuangan masyarakat dan Gereja Toraja. Dengan demikian, Tanah Toraja menjadi “kepingan sorga” yang Tuhan tempatkan di bumi Indonesia.

Sementara itu, Dirjen Bimas Kristen RI, Jeane Marie Tulung, dalam sambutannya juga menyampaikan terimakasih kepada Sinode Gereja Toraja, yang telah turut berperan aktif menjahit Republik ini sejak masa penjajahan, masa transisi kemerdekaan hingga di era modern.

Menurut Jeane, selama 110 Tahun Injil masuk di Tana Toraja tentu merupakan suatu perjalanan dan perjuangan yang Panjang. Di sepanjang perjalanan tersebut proses penginjilan melewati berbagai rintangan, tantangan dan pergumulan. Perjalanan 110 tahun Injil di Tana Toraja  merupakan bukti kongkrit bahwa Injil bertumbuh dalam kesaksian dan pelayanan sehingga membuahkan pengajaran yang sehat kepada umat dan sehat dalam penatalayanan.

Diakhir sambutannya, Dirjen Bimas Kristen mengatakan, tugas membangun manusia seutuhnya bukan saja menjadi tujuan pemerintah tetapi juga gereja. Sinode Gereja Toraja bersama-sama dengan pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengusahakan agar manusia bebas dari kemiskinan dan kelaparan, sehat, cerdas dan mandiri sehingga mempunyai rasa percaya diri untuk mengembangkan kerjasama dengan sesama.

Sekilas menilik sejarahnya, cikal bakal momentum Injil masuk Toraja adalah ketika penginjil (zending) dari Belanda Antonie Aris van de Loosdrecht menapakkan kakinya untuk pertama kali di Rantepao, Toraja Utara (dulu masih Tana Toraja), tanggal 16 Maret 1913. Dengan demikian, tepatnya di tanggal 16 Maret 2023 adalah usia 110 tahun masyarakat Toraja mengenal ke-Kristen-an.

Dalam rangka 110 Tahun Injil masuk Toranja, Gereja Toraja menyerahkan 21 unit sepeda motor kepada GPIL, GKSS, Gatam, GKSB, Kibaid, PGPI, NU, MUI, dan lainnya. Selain itu, melakukan bedah rumah sebanyak 110 unit, rumah milik umat dari berbagai agama.

 

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengandung polemik bahkan sebelum disahkan pada 6 Desember 2022. Sejak masih Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP masyarakat sipil sudah berulang melakukan protes karena RUU ini mengandung pasal-pasal yang bias dan tidak berkeadilan gender.

Mencegah terjadinya dampak dari potensi diskriminasi pasal-pasal tersebut, Biro Perempuan dan Anak (BPA) PGI bersama Badan Pengurus Nasional (BPN) PERUATI menggelar Semiloka Advokasi Pasal-pasal KUHP Tidak Berkeadilan Gender, di ruang pertemuan kantor Sinode GPIB, Jakarta, selama dua hari berturut-turut (15-16/3/2023).

Dalam sambutannya, Ketua PERUATI Pdt. Darwita Purba, menegaskan, bahwa KUHP yang telah disahkan pada 6 Desember 2022, didalamnya memiliki pasal-pasal yang tidak berkeadilan gender. Sebab itu, pentingnya sosialisasi kepada masyarakat, secara khusus warga gereja, dan organisasi jaringan lainnya. Melalui kegiatan tersebut diharapkan ada gerak bersama dalam menindaklanjuti KUHP ini.

Hal senada juga disampaikan Kepala BPA PGI Pdt. Sonnya M. Uniplaita. Menurutnya, selain sosialisasi, kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini, tapi sekaligus mengembangkan jejaring. “Karena bekerja di bidang kemanusiaan ini kita tidak bisa sendiri-sendiri, kita butuh kolaborasi,” ujarnya.

Lebih jauh dijelaskan, salah satu output dari kegiatan ini yaitu adanya rekomendasi yang bisa diberikan kepada gereja-gereja terkait tentang pasal-pasal yang bertentangan itu, tapi juga menjadi masukan bagi kementerian terkait, sehingga dapat menjadi perhatian.

Di hari pertama semiloka, salah satu narasumber, Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian (KP) PGI, Pdt. Henrek Lokra dalam paparannya mengkritisi sejumlah pasal-pasal krusial dalam KUHP, diantaranya, pasal 300 (Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kepercayaan), pasal 302 (Menghasut Agar Seorang Tidak Menjadi Beragama Atau Memaksa Orang Pindah Agama), dan pasal 303 (Tindak Pidana Terhadap Kehidupan Beragama/Kepercayaan Dan Sarana Ibadah).

Menurutnya, pasal-pasal dalam KUHP ini harus dikritisi dari sudut pandang teori yang benar. Bicara keadilan (justice) harus didudukan pada madzab mana bangunan teori yang dipakai? Apakah pada madzab utilitarianisme atau libertarianisme. Sebab keduanya memiliki perbedaan signifikan dalam sebuah regulasi yang menjadi public police. Termasuk didalamnya perjuangan perempuan yang tidak hanya fokus pada gender equality, tetapi sudah harus masuk pada cara berpikir yang lebih substantif dalam membuat sebuah public police.

Semiloka dihadiri sekitar 40 orang peserta, yang merupakan perwakilan gereja, NGO, Komper PGIW, serta praktisi hukum. Adapun materi yang diberikan meliputi Pasal-Pasal Bermasalah dalam KUHP 2022, (LBH APIK), Pendampingan Korban dan KUHP 2022 (WCC Pasundan Durebang), Respon Gereja terhadap KUHP 2022 (PGI), dan Pengarusutamaan Gender dan KUHP 2022 (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Sedangkan hari terakhir semiloka diisi dengan workshop.  

 

Pewarta: Markus Saragih