JAKARTA,PGI.OR.ID-Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Suryo Utomo, SE, Ak, M.B.T., Ph.D bersama jajarannya berkunjung ke Grha Oikoumene pada Rabu, 8/3/2023. Kunjungan silaturahmi ini disambut Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Gomar Gultom, didampingi Sekretaris Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Manuputty, bersama jajaran pemimpin dan staff.

Percakapan hangat berlangsung di tengah merebaknya berita mengenai kekisruhan yang menimpa Direktorat Jenderal Pajak serta mengimbasi Kementerian Keuangan secara menyeluruh. Kasus yang menimpa beberapa pejabat Ditjen Pajak dan Bea Cukai, selama Minggu-minggu terakhir ini telah menyita perhatian publik dan menimbulkan kekecewaan, skeptisisme dan sikap apatis masyarakat. Seruan-seruan penolakan pembayaran pajak bermunculan sebagai reaksi publik.

Selama berlangsungnya percakapan, Suryo Utomo menyampaikan kekhawatirannya terhadap adanya ajakan untuk tolak bayar pajak. Dia pun menyampaikan permohonan agar seluruh lembaga keagamaan, termasuk PGI, tetap memberikan pesan kepada warga gereja tetap taat pajak. “Kasus tetap kasus dan biarlah peradilan yang akan membuktikan, tetapi kewajiban tetap menjadi kewajiban, dalam hal ini kewajiban kita untuk membayar pajak,” katanya.

Menurut Suryo, pajak yang masuk ke kas negara akan kembali ke masyarakat lewat pembangunan. Selain itu, pajak merupakan salah satu pilar besar dari sumber penerimaan negara. “Maka sekali lagi kami sangat mengkhawatirkan jika ada ajakan untuk tidak membayar pajak, mengingat pentingnya membayar pajak. Dan kami mengunjungi lembaga-lembaga keagamaan untuk tetap mengingatkan kesadaran membayar pajak,” harapnya.

Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom mengapresiasi kedatangan Dirjen Pajak beserta jajaran, dan sekaligus berharap agar warga gereja tidak mudah terprovokasi akibat kasus yang terjadi. “Kasus yang terjadi belakangan ini adalah sebuah kasus yang tidak harus dikaitkan langsung dengan kewajiban warga gereja untuk membayar pajak,” tegasnya.

Oleh sebab itu, lanjut Pdt. Gomar, PGI menghimbau seluruh warga gereja untuk tetap menjalankan tugasnya, tetap menghormati pemerintah, taat hukum, taat membayar pajak, serta mendoakan pemerintah. “Membayar pajak itu jelas tertera dalam Alkitab. Kristus katakan “berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan, dan berikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar”.  Tugas kita berdoa dan mengusahakan kesejahteraan bagi banyak orang. Kesejahteraan rakyat dan bangsa, dan itu hanya mungkin kalau kita semua taat pajak, dan pemerintah akan mengelolanya untuk kesejahteraan rakyat.

Lanjutnya, PGI sangat menghargai Menteri Keuangan RI yang segera menyikapi kasus ini, mengambil tindakan tegas dan terhadap aparatnya yang bersalah, serta melakukan dialog public secara transparan untuk memperbaiki rasa percaya masyarakat yang tercederai. PGI juga mengapresiasi Dirjen Pajak yang langsung turun ke masyarakat untuk mendialogan maslah ini dalam mengambil sejumlah Langkah pembenahan.

Pada kesempatan itu, Ketum PGI juga melihat pentingnya peristiwa ini menjadi momentum yang harus disikapi Kemenkeu untuk mendorong direalisasikannya UU Pembuktian Terbalik.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam ini membahas juga berbagai topik lainnya mengenai aturan-aturan perpajakan dan tanggungjawab gereja untuk menaatinya. Sejumlah rencana program dalam rangka kolaborasi kedua lembaga juga muncul dalam perbincangan.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JABAR,PGI.OR.ID-Sekalipun konstitusi kita telah menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB), demikian pula Presiden Jokowi menegaskan hal pemenuhan dan perlindungan hak dasar ini oleh negara, namun kasus pelanggaran KBB tetap berulang terjadi di negeri ini. Kebutuhan akan kolaborasi dan beragam pendekatan oleh aktor-aktor lokal dan antarpihak kian kritikal. Hal ini dalam rangka merawat dan mengadvokasi KBB di akar rumput.

Hal tersebut melatarbelakangi kegiatan Lokalatih Fasilitator Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan (KBB) Tingkat Dasar yang diinisasi oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), serta didukung oleh CKU, PGIW Jabar, PUSAD Paramadina, dan Jakatarub. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari berturut-turut (7-10/03/2023).

Sebanyak 25 peserta, yang merupakan utusan dari PGIW Jawa Barat, Jakatarub, organisasi lintas agama, akademisi, dan pejabat kesbangpol kota Bandung mengikuti lokalatih yang diselenggarakan di Putri Gunung, Lembang, Jawa Barat, ini secara antusias.

Dalam sambutan Sekretaris Umum PGIW Jawa Barat, Pdt. Paulus Wijono, mengungkapkan bahwa kolaborasi untuk merespons isu-isu keberagaman dan berbagai kasusnya sangat dibutuhkan di Jawa Barat ini. Kegiatan ini sangat diharapkan tidak berakhir dalam ruang-ruang diskusi, melainkan dalam tindak lanjut yang nyata. Rencananya, akan dibuat desk KBB untuk Jawa Barat pasca lokalatih bersama jaringan antariman di Jawa Barat.

Sementara itu, Risdo Simangunsong, Ketua Jakatarub, dalam sambutannya menekankan bahwa lokalatih ini merupakan keberlanjutan dan kolaborasi Jakatarub bersama PGI dan mitra-mitra lainnya yang telah dibangun selama ini. Jaringan Jakatarub yang ada di Jawa Barat secara aktif membangun kegiatan-kegiatan yang membangun seperti ini, yang sangat diharapkan semakin berkembang melalui lokalatih fasilitator KBB ini.

Sedangkan Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC) PGI Pdt. Jimmy Sormin melihat, kehadiran peserta dalam lokalatih ini sebagai titik cerah gerakan bersama untuk merawat serta mengelola keberagaman berikut tantangan-tantangannya di Jawa Barat. Tentu pertemuan ini harus terus dikawal lebih lanjut dan dalam jangka panjang. Oleh karenanya PGI sangat mendukung beragam program yang dilakukan oleh jaringan di Jawa Barat dalam memastikan KBB berlangsung sebagaimana amanat konstitusi.

“Selain kita mendengar beragam hal yang menempatkan persoalan masalah intoleransi di Jawa Barat sebagai salah satu yang tertinggi, ada banyak hal positif lainnya yang telah menjadi modal sosial di masyarakat untuk kita rawat bersama. Oleh karenanya kita tidak hanya merespons masalah-masalah terkait keberagaman, karena masalah pasti akan selalu ada, tetapi bagaimana menguatkan imunitas masyarakat terhadap beragam konflik antar identitas– dengan nilai-nilai yang telah hidup di tengah-tengahnya sejak lama,” tandas Pdt. Jimmy.

Sekretaris Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Manuputty, juga hadir dalam lokalatih ini dan memfasilitasi sesi mengenal konflik keagamaan dan resolusinya. Berangkat dari pengalamannya sebagai salah satu tokoh perdamaian di Maluku, khususnya dalam konflik berdarah Ambon dua dekade silam, beliau merefleksikan beberapa metode yang efektif dalam memetakan dan merespons konflik sosial, khususnya yang berbau keagamaan.

Adapun materi konsep dan keterampilan pokok yang diberikan dalam lokalatih ini antara lain: Peta KBB di Jawa Barat, Konflik dan pendekatan Penanganan Konflik Keagamaan, Mendengarkan secara Efektif, Pendekatan dan Tools Hak: HAM dan KBB, Asset Based Community Development (ABCD) dan KBB, Peta Kebutuhan, Aset dan Tujuan Strategis, serta Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL).

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) PGI (Januari 2024) di Metawai, Sumatera Barat, dan Sidang Raya ke XVIII PGI (8-15/11/2024), di Toraja.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom setelah bertemu dengan  Luhut Panjaitan di Kantor Kemenko Marves Jl. MH. Thamrin No.8, Jakarta Pusat, pada Jumat (3/3/2023) malam.

Selain MPH-PGI, turut serta dalam pertemuan perwakilan Sinode Gereja Kristen Protestan Mentawai (GKPM),  Pdt. Billman Simanjuntak, S.Th, Kepala Dinas Perhubungan Mentawai, Tohap Nababan, Ketua Sinode Gereja Toraja (GT)  Pdt. Alfred Anggui, serta perwakilan 14 gereja di Sentul, Bogor.

“Puji Tuhan, beliau sangat prihatin dengan ketertinggalan Mentawai dan mendorong berbagai instansi pemerintah untuk memberi perhatian mendapat yang lebih,” katanya.

Sedangkan dukungan terhadap Sidang Raya, Menko Marves akan membantu memfasilitasi persiapan pembangunan auditorium oleh Gereja Toraja. Selain itu. LBP juga akan membantu fasilitasi untuk pengembangan UKI Toraja dan RS Gereja Toraja.

Luhut Panjaitan juga menyampaikan dukungan bagi kegiatan Youth Leaders Gathering, yang akan dilaksanakan oleh Biro Pemuda PGI Agustus mendatang. Sementara itu, kepada perwakilan Komunitas 14 gereja di Sentul, dijanjikan akan memfasilitasi agar gereja-gereja di Sentul memperoleh lahan untuk pembangunan satu gedung gereja untuk dapat dipakai oleh 14 gereja yang ada di sana, yang akan menjadi percontohan bagi pembangunan gereja-gereja yang beragam di tengah kemajemukan Indonesia.

 

Pewarta: Markus Saragih

TANGERANG,PGI.OR.ID-Mengusung tema Qua Vadis Sekolah Kristen? dan sub tema Kolaborasi Menjuju Solusi, Majelis Pendidikan Kristen (MPK) Indonesia  bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menggelar kegiatan Koordinasi Nasional (Pra-Konas Gereja dan Pendidikan), di Kampus Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, pada Rabu (1/3/2023).

Dalam sambutannya, Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom menegaskan, bahwa di kalangan gereja, Yesus sendiri yang memulai tugas pengajaran. Narasi kitab Injil juga berkali-kali menyebutkan, Sang Guru menjalankan pelayanannya dalam tiga hal menonjol, yaitu mengajar, menyembuhkan orang sakit dan berkotbah. Dia keluar masuk desa, menelusuri lorong-lorong sempit Galilea dan desa lain dengan tiga hal menonjol itu.

“Saya kira itu juga sebabnya, sejarah pekabaran Injil meneruskan ketiga pelayanan tersebut secara simultan. Sejarah mencatat, dimana pos perkabaran Injil berdiri, pada saat yang sama berdiri sekolah, balai pengobatan dan ruang ibadah. Itulah esensi gereja yang sebenarnya. Dan lewat ketiga dimensi itu juga terlihat peran transformatif gereja yang menyejarah itu,” jelas  Pdt. Gomar.

Menurutnya, gereja pun meneruskan tradisi itu, hingga kini. Tugas mengajar diteruskan lewat katekisasi, tugas menyembuhkan diteruskan dengan konseling dan tugas berkotbah diteruskan dengan adanya mimbar. Sayangnya, ada kecenderungan beberapa dekade ini, pelayanan gereja memusat pada mimbar untuk kotbah.

Lebih jauh dijelaskan, alasan utama Yesus mengajar adalah karena dengan datangnya Yesus, maka Kerajaan Allah sedang datang. Dan dalam rangka menghadirkan Kerajaan Allah itu, Yesus mempersoalkan dan mempertanyakan seluruh pemahaman dan sikap-sikap manusia. Dan dalam mempersoalkan itulah Dia melakukan pengajaran.

“Orang yang telah menerima Kerajaan Allah mestinya terpanggil juga untuk mengajar agar sikap hidup manusia dan struktur-strukturnya benar-benar mengalami perubahan mendasar seturut dengan iklim Kerajaan Allah itu. Hanya dengan proses pendidikan dan pengajaran kita bisa mewarisi, dan mewariskan harta dalam bejana itu; dan hanya dengan pengajaran kita berharap transformasi masyarakat terjadi: masuk dalam Kerajaan Allah di dunia ini,” katanya.

Sebab itu, lanjut Ketum PGI, kekristenan selalu menempatkan pendidikan dalam skala prioritasnya. “Saya meragukan kecurigaan sementara pihak, yang menilai bahwa kekristenan menjadikan pendidikan melulu sebagai entry point, bagi sebuah proses kristenisasi. Walau mungkin pada kurun tertentu, atau bahkan mungkin kini oleh kelompok tertentu, pendekatan seperti itu diterapkan, saya tetap menilai bahwa pendidikan menjadi prioritas bagi gereja bukanlah soal terkait dengan survivalnya gereja, apalagi menjadi sekedar, entry point,” ujarnya.

Pdt. Gomar melihat, melalui pendidikanlah seseorang dimanusiakan, dengan menyadari diri dan sekitarnya. Menjadi pertanyaan, pertama, apakah pelayanan pendidikan itu kini cukup hanya dalam bentuk kehadiran kelas katekisasi, dan menyerahkan selebihnya kepada yayasan atau kepada negara? Kedua, ketika gereja masih melayankan pendidikan dalam bentuk sekolah kristen, apakah itu masih dalam terang pelayanan atau sudan menjadi komoditi dagang?

“Ini pergumulan konkrit kita mestinya, di tengah fenomena masyarakat kita yang menempatkan pendidikan sebagai komoditi dagang. Koordinasi Nasional hari ini bertajuk Kolaborasi. Kolaborasinya seperti apa? Saya masgul dan saya cukup prihatin dengan fenomena yang berkembang dalam perkembangan pengelolaan sekolah-sekolah milik gereja yang dalam posisi hidup segan mati tak mau,” tandasnya.

Sebab, katanya, bukan rahasia umum lagi, di beberapa bentuk kolaborasi, ganti memberdayakan sekolah-sekolah gereja yang “hidup segan mati tak mau” itu, sekolah atau yayasan raksasa yang kaya malah memperdayakan gereja-gereja, dengan mengakuisisi  sekolah-sekolah milik gereja yang sedang megap-megap.

Ditandaskan, kita masih bergumul bagaimana baiknya gereja mengelola sekolah-sekolah. Tetapi dengan mengakuisisi sekolah-sekolah yang megap-megap sangat jauh dari prinsip pemberdayaan. Pola itu tidak memberdayakan gereja di bidang pendidikan. “Pola sedemikian justru mematikan prakarsa gereja, dan pada gilirannya malah makin melepaskan tanggung-jawab gereja yang memanusiakan itu, lewat proses pendidikan dan pengajaran,” pungkasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Perayaan Hari Doa Sedunia (HDS) setiap minggu pertama pada bulan Maret akan kembali selenggarakan di 2023. Tata Ibadah tahun ini dipersiapkan oleh Komite HDS di Negara Taiwan, dengan tema “Aku Telah Mendengar tentang Imanmu”.

Biro Perempuan dan Anak Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (BPA-PGI) kembali mendistribusikan Tata Ibadah HDS 2023 untuk digunakan dalam Perayaan HDS 2023 oleh seluruh Umat Kristiani di Indonesia, sebagai wujud kebersamaan dalam gerakan oikoumenis oleh Gereja-Gereja di Indonesia dengan Gereja-Gereja lain di dunia.

Untuk mendownload materi dan tata ibadah HDS 2023, silahkan klik di bawah ini.

Materi HDS 2023 Dewasa

Materi HDS 2023 Anak

JAKARTA,PGI.OR.ID-Masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN), sangat mendukung proses pembangunan daerah yang bakal menjadi ibukota negara ini. Namun ada saja persoalan terkait tanah di wilayah itu. Seperti yang disampaikan perwakilan warga Desa Bumi Harapan, Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur, ketika bertemu dengan MPH-PGI di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Rabu (22/2/2023).

Bedu Rahman, salah satu perwakilan warga Desa Bumi Harapan menuturkan, tanah ulayat mereka seluas 42 hektar yang berada di lokasi KIPP IKN, dikuasai sepihak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Panajam Paser Utara. “Dengan berbagai dalih tanah yang sekian lama itu dijadikan untuk proyek pemerintah yang notabene awalnya itu adalah untuk penggemukan sapi, tapi diakhir perjalanan ini pemerintah membuat legal standing di atas tanah itu berupa sertifikat, dan mengatakan bahwa lahan itu bukan lahan kami, tapi mendapat HGU yang dijadikan HPL,” jelasnya.

Lanjut Bedu, sejak tahun 1960 mereka telah mendapat surat keterangan untuk menggarap lahan tersebut. Namun secara sepihak hak garap itu dicabut oleh pemerintah daerah. “Padahal seharusnya yang berhak mencabut adalah mereka yang menerbitkan waktu itu, ada camat dan kepala desa. Untuk itulah kami datang ke PGI memohon dukungan advokasi, atau dukungan kekuatan moril, supaya bisa mendapatkan apa yang menjadi hak-hak kami,” tandasnya.

Merespon apa yang dihadapi oleh warga Desa Bumi Harapan, Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty menegaskan, bahwa PGI selalu terbuka dalam merespon apa yang dialami masyarakat, terlebih menyangkut hak ulayat.

Sebab itu, lanjut Pdt. Jacky, PGI akan secara maksimal mendukung persoalan ini, melalui Komisi Hukum PGI, jaringan lembaga, termasuk lembaga lintas iman, yang juga memiliki kepedulian terhadap persoalan agraria. “Kita tentu sama-sama mendukung pembangunan IKN, namun seperti yang telah ditegaskan oleh PGI hendaknya proyek ini tidak mengabaikan hak-hak masyarakat,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Eksekutif bidang Keadilan dan Perdamaian PGI, Pdt. Henrek Lokra. Menurutnya, advokasi akan dilakukan bersama dengan tim hukum untuk menyerahkan laporan kasus tersebut ke Komnas HAM dan Ombudsman RI, serta diupayakan untuk menyurati Presiden Joko Widodo.

“Pada dasarnya masyarakat sangat mendukukung program Nasional Pemerintah. Meskipun demikian, program tersebut mesti dilakukan dengan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat. PGI mendorong pemerintah untuk memperhatikan hak-hak masyarakat adat dimaksud,” tandas Pdt. Lokra.

Sebelumnya, warga Desa Bumi Harapan juga telah melakukan upaya yaitu membuat laporan ke kepolisian, dan bertemu langsung dengan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengecam keras aksi penghentian ibadah secara paksa dan provokatif yang dilakukan terhadap Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) pada Minggu, 19 Februari 2023, di Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

Adapun video penghentian paksa ibadah dimaksud telah tersebar luas dan menimbulkan keresahan di kalangan umat Kristen.

Sangat disayangkan bahwa kasus-kasus seperti ini masih terjadi setelah pada Januari 2023, dalam Rakornas Kepala Daerah 2023 di Sentul, Presiden Jokowi secara tajam mengritisi pelarangan pembangunan rumah ibadah, serta menegaskan bahwa konstitusi menjamin kebebasan beribadah dan beragama.

Penghentian jalannya peribadahan dengan paksa yang dilakukan terhadap Jemaat GKKD Bandar Lampung dengan sendirinya bertentangan dengan imbauan Presiden Jokowi, sekaligus mencederai amanat Konstitusi yang menjamin kebebasan beribadah dan beragama.

PGI memahami bahwa ada aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk mendirikan rumah ibadah. Sekalipun demikian, ketidaklengkapan ijin tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan secara paksa peribadahan yang sedang berlangsung, apalagi tindakan penghentian itu dilakukan dengan cara-cara yang sangat tidak bermartabat, serta menimbulkan teror dan ketakutan.

PGI meminta kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk tidak membiarkan kasus-kasus seperti ini berulang terus tanpa tindakan hukum yang tegas dan transparan. Sikap pembiaran negara akan berakibat pada pudarnya wibawa negara, berkembangnya rasa tidak percaya, serta terakumulasinya gesekan di tingkat akar rumput yang kapan saja bisa disulut oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab menjadi konflik terbuka.

Kepada para pelayan dan Jemaat GKKD, serta umat Kristen secara menyeluruh, PGI menganjurkan untuk tetap teguh dan bertahan dalam iman kepada Kristus. Tetaplah memelihara spirit persaudaraan kebangsaan sambil mengedepankan nilai-nilai kasih dalam menyikapi peristiwa ini.

 

Jakarta, 20 Februari 2023

 

Terima kasih!

Pdt. Jacklevyn F. Manuputty
Sekretaris Umum

Siaran Pers PGI. Penghentian Ibadah Kembali Terjadi, PGI Minta Ketegasan Pemerintah

JAKARTA,PGI.OR.ID-Hari ini (15/02/23), Bawaslu RI mengunjungi PGI diwakili oleh salah satu komisionernya, Herwyn J. Malonda. Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Bawaslu untuk menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan untuk mengsukseskan Pemilu 2024.

Kunjungan Bawaslu RI ini diterima langsung oleh Pdt. Gomar Gultom, Ketua Umum PGI, Pdt. Krise Gosal, Wakil Sekretaris Umum PGI, Arie Moningka, Bendahara PGI, dan para staf lainnya.

Malonda mengatakan bahwa kehadiran Bawaslu ini untuk mengajak PGI terlibat dalam menciptakan Pemilu 2024 yang damai, sejuk, kondusif, berintegritas, jujur, adil dan bermartabat.

Bawaslu berharap “PGI sebagai wadah berhimpun gereja-gereja di Indonesia bisa menjadi rujukan gereja untuk menyampaikan kepada para Pendeta dan Tokoh Kristiani tentang materi-materi tentang Pemilu damai, berintegritas, judil dan bermartabat.”

Selanjutnya, Molonda mengatakan bahwa Bawaslu dapat melakukan “sosialisasi bersama PGI dalam kegiatan-kegiatan forum warga gereja demi menciptakan gerakan pencegahan pelanggaran Pemilu.”

“Bawaslu dapat juga melakukan kerjasama untuk membangun literasi digital pencegahan dan pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 ini,” tambahnya.

Secara lebih spesifik, Malonda mengharapkan PGI dapat melakukan kajian teologis terkait isu-isu pelanggaran Pemilu yang melanggar nilai-nilai Kristiani, seperti politik uang, mahar politik, hoax, black campaign, dll.

PGI menyambut baik ajakan kerjasama Bawaslu dalam memaknai Pemilu 2024 ini. “Pada dasarnya PGI siap bekerja sama dengan Bawaslu. Karena itu, ajakan kerjasama untuk Pemilu 2024 yang lebih baik kami sambut dengan gembira,” sambut Pdt. Gomar Gultom, Ketua Umum PGI.

“Kami mengganggap ini juga sangat penting. Sebab suksesnya Pemilu adalah juga tanggungjawab warga gereja. Ada beberapa juga kegiatan terkait Pemilu yang akan dilaksanakan PGI tahun ini,” tambah Pdt. Gomar Gultom.

“PGI juga akan mendukung Bawaslu, termasuk dalam melawan kemungkinan akan maraknya politisasi SARA, ujaran kebencian, hoax, dan politik uang,” tegas Pdt. Gomar.

Diakhir pertemuan, Bawaslu mengemukakan rencana untuk melakukan Deklarasi Pemilu Damai Lintas Iman. Dalam kegiatan itu, Bawaslu mengharapkan PGI hadir bersama-sama dengan organisasi keagamaan lain, yaitu: NU, Muhamadiyah, KWI, Walubi, PHDI, dan Matakin.

 

Jakarta, 15 Pebruari 2023

 

Jeirry Sumampow
Kepala Humas PGI

Siaran Pers PGI. Dukung Bawaslu Melawan Politisasi SARA, Ujaran Kebencian, Hoax, dan Politik Uang dalam Pemilu 2024

JAKARTA,PGI.OR.ID-Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPH-PGI) membuka kesempatan berkarya Oikumenis untuk gereja dan masyarakat di lingkungan Sekretariat Umum PGI. Kesempatan ini terbuka bagi setiap warga Gereja yang berminat mengembangkan karier dan keahliannya untuk posisi: Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan.

Biro ini memimpin program penelitian dan pengembangan terkait Bidang, Biro dan Unit Kerja didalam Sekretariat Umum PGI; sesuai dengan kebutuhan panggilan dan tugas gereja; melaksanakan program secara efektif dan efisien; dan melakukan koordinasi.

Kriteria Umum:

1. Pendidikan minimal Strata Satu (S1)
2. Berusia 30-45 tahun.
3. Menguasai/komunikasi dan administrasi berbahasa Inggris.
4. Menguasai program-program computer (excel, word, spreadsheet, ppt, dsb), berbagai aplikasi office, serta menguasai komunikasi internet.
5. Memiliki kemampuan bekerjasama dalam tim, serta lintas bidang, bekerja inklusif dalam konteks multi budaya, ras dan agama.
6. Mampu mengorganisir seminar, lokakarya, konsultasi dan program-program pelatihan terkait Litbang.
7. Memiliki wawasan nasional/wawasan kebangsaan.

Kriteria Khusus:

1. Anggota jemaat dari Gereja anggota PGI dan didukung oleh Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Sinode Gereja bersangkutan.
2. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai dalam hal Litbang serta mampu mengkonsolidasi, menganalisis data-data terkait informasi tentang isu-isu terkini.
3. Memiliki integritas, spiritualitas dan komitmen Kristiani yang mendalam, serta kepribadian yang matang dan bertanggungjawab.
4. Berpengalaman sebagai tenaga penuh waktu pada bidang terkait sedikitnya lima tahun.
5. Mampu berjejaring dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga riset, penelitian aras nasional, regional dan internasional.
6. Memiliki pengalaman manajerial serta merancang, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan keuangan bidang terkait.
7. Pernah terlibat dalam kegiatan oikoumenis.
8. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang gerakan oikoumene pada aras lokal, nasional dan internasional: berbagai aliran di dalam dan sekitar gereja, serta pemahaman tentang keberagaman latar belakang (tradisi) gereja-gereja.
9. Memiliki kemampuan fund raising atau penggalangan dana eksternal.
10. Bersedia tinggal menetap di Jakarta selama dinas.
11. Bersedia menandatangani surat kesediaan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

PELAMARAN

1. Surat lamaran, pas foto, serta dokumen-dokumen pendukung kompetensi dan dikirim ke Kantor PGI hanya via email: pgi@cbn.net.id

2. Waktu pelamaran tgl 10 Februari sampai 5 Maret 2023. Bagi Pelamar yang lolos berkas persyaratan dan kualifikasi, akan dihubungi untuk mengikuti proses fit & proper test.

JAKARTA,PGI.OR.ID-Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Senin (13/2/2023), telah menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Ferdy Sambo atas kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Merespon putusan tersebut, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom menyampaikan, bahwa PGI menghargai proses peradilan yang berlangsung, dan memahami perlunya hukuman berat atas Ferdy Sambo karena telah melakukan pembunuhan berencana, dan tindakan perintangan proses hukum yang dilakukan.

Namun, menurut Ketum PGI hukuman mati adalah sebuah keputusan yang berlebihan, mengingat Tuhanlah Pemberi, Pencipta dan Pemelihara Kehidupan. “Hak untuk hidup merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi oleh umat manusia. Dan karenanya, hanya Tuhan yang memiliki hak mutlak untuk mencabutnya,” ujar Pdt. Gomar Gultom.

Ditambahkan, penegakan hukum oleh negara haruslah dalam rangka memelihara kehidupan yang lebih bermartabat. Dalam terang ini, hukuman diharapkan adalah untuk mengembalikan para pelanggar hukum kepada kehidupan yang bermartabat tersebut. Oleh karena itu, segala bentuk hukuman hendaknya memberi peluang kepada para terhukum untuk kembali ke jalan yang benar. Peluang untuk memperbaiki diri ini akan tertutup, bila hukuman mati diterapkan.

Menurutnya, Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, maka mestinya kita tak boleh lagi memberlakukan hukuman mati. Dalam perspektif HAM, hak untuk hidup adalah hak yang tak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini juga ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1) bahwa “hak untuk hidup,…adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Hukuman mati, lanjutnya, itu juga mengesankan lebih merupakan “pembalasan dendam” oleh negara, atau bahkan frustrasi negara dan masyarakat atas kegagalannya menciptakan tata masyarakat yang bermartabat, dan rasa frustrasi itu dilampiaskan kepada terhukum.

“Saya meragukan pendapat sementara pihak yang menganggap hukuman mati akan memberi efek jera sebagaimana yang dimaksudkan oleh ancaman hukuman mati tersebut. Terbukti kasus narkoba terus meningkat meski negara telah mengeksekusi mati beberapa pelaku tindak pidana narkoba,” pungkasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih