JAKARTA,PGI.OR.ID-Kidung pujian selama berabad lamanya menjadi pengiring liturgi gereja. Dalam perjalanannya, keberadaan kidung pujian hadir tidak hanya di dalam liturgi gereja, namun juga menjadi kebutuhan ibadah umat Tuhan di manapun berada.

Selama puluhan tahun gereja-gereja di Indonesia menggunakan Kidung Jemaat sebagai buku himne di dalam kebaktian. Tercatat sebanyak 478 lagu disusun dan diterbitkan oleh Yayasan Musik Gerejawi (YAMUGER) sejak tahun 1986. Demi melengkapi Kidung Jemaat yang telah lebih dahulu diterbitkan, dan pada tahun 2017 YAMUGER menerbitkan Kidung Keesaan.

Guna menggaungkan penggunaan lagu-lagu Kidung Keesaan kepada jemaat, YAMUGER berkolaborasi dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menggelar malam puji-pujian bertajuk Hymn Singing, bertepatan dengan HUT ke 56 YAMUGER, di Auditorium Grha Oikoumene, Jakarta, pada Sabtu (11/2/2023) malam.

Mengusung tema Love The Earth, Love One Another, and Keep United, lagu-lagu Kidung Keesaan dinyanyikan dengan apik oleh PS Teruna GPIB Nazareth, Kolintang Torang Samua Basudara, PS Mazmur Bakti Umum GIA, PS Kaum Lansia GKPI Rawamangun, PS Anak Ecclesia GKI Serpong, Fanning The Flame, PSDC GKJ Nehemia, PS Pemuda GKP Depok, Band Rawinala, dan Svara YAMUGER. Jemaat pun tampak antusias mengikuti acara yang juga ditayangkan melalui kanal youtube ini.

Adapun lagu-lagu tersebut, antara lain Tuhan Kau yang Maha Besar, Yesus Raja Damai, Masih Ada Waktu, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu, Datanglah Ya Sumber Rahmat, Haleluya Pujilah Tuhanmu, Firman-Mu Tuhan Suluh Bagiku, dan Kasih Pasti Lemah Lembut.

Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom dalam pemberitaan firman di acara ini menuturkan, bahwa kidung puji-pujian yang dilantunkan dalam sebuah ibadah merupakan wujud dari ungkapan syukur yang bernilai setara dengan pesan khotbah. “Ibadah kita tidak kurang di mata Tuhan walaupun tanpa adanya khotbah sekalipun. Lewat kidung puji-pujian yang kita lantunkan kita sudah ikut memuliakan nama Tuhan,” jelasnya.

Namun, menurutnya, menjadi catatan saat ini adalah bagaimana umat dimampukan untuk menjawab tantangan dalam mengubah pesan yang terkandung di dalam setiap lagu pujian menjadi laku di dalam keseharian. Untuk itu, dia pun mengajak jemaat untuk selalu bersyukur, menterjemahkan serta mempraktikkan syair lagu-lagu pujian tersebut.   

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty. Dalam sambutannya dia mengatakan, bahwa pelayanan musik dan puji-pujian bukan sekadar tempelan dalam ibadah, tapi juga sarana dalam menyampaikan firman. Sebab itu, ketersediaan buku nyanyian merupakan sebuah kebutuhan yang tidak terhindarkan, termasuk Kidung Keesaan.

“Nyanyian gerejawi pun mengalami perubahan. Ini berarti gereja senantiasa bertumbuh dan berkembang, juga lewat nyanyian gerejawi. Maka Kidung Keesaan sangat penting untuk dimiliki dan diinternalisasi dalam dinamika berjemaat,” tandasnya, sambil mendorong agar Kidung Keesaan menjadi buku nyanyian utama dalam peribadahan.

Sedangkan Ketua Dewan Pengurus YAMUGER Pdt. Daniel Zacharias, M.Th, berharap agar Kidung Keesaan dapat dipergunakan oleh gereja-gereja. “Ketika PGI merayakan Ulangtahun di 2017 di GKI Rawamangun, Bapak Tigor Tanjung menyerahkan buku Kidung Keesaan kepada Pdt. Ery Lebang, ketika itu Ketua Umum PGI, ini menjadi tonggak Kidung Keesaan dapat digunakan oleh jemaat untuk menggantikan Kidung Jemaat,” jelasnya.  

Kini, ujar Pdt. Daniel, Kidung Keesaan telah mengalami kemajuan yaitu dengan munculnya Kidung Keesaan 4 Suara, serta Kidung Keesaan dengan platform digital.   

Dipenghujung acara, Pengurus YAMUGER, anak dari para pendiri YAMUGER, dan MPH-PGI menyerahkan buku Kidung Keesaan kepada seluruh para pengisi acara, dan dilanjut dengan pemotongan kue ulang tahun yang disaksikan oleh seluruh undangan.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Pernyataan Presiden Ir. Jokowi Widodo dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda pada 17 Januari 2023 lalu ternyata belum efektif berlaku di lapangan. Hal ini terbukti dengan masih adanya pelarangan aktivitas keagamaan dan penghentian beribadah, baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh kelompok masyarakat tertentu di beberapa tempat belakangan ini.

Dalam catatan PGI, ada setidaknya lima peristiwa diskriminasi dan intoleransi yang terjadi pascapernyataan Presiden tersebut.

1. Forkopimda Kab. Sintang, Kalimantan Barat pada 26 Januari 2023 mengeluarkan kesepakatan yang meminta agar Pemkab Sintang menerbitkan Surat Edaran Bupati untuk melarang kegiatan-kegiatan Jemaah Ahmadiyah.
2. Forkopimda Kab. Sukabumi, Jawa Barat, pada 2 Februari 2023 menyatakan akan menghentikan pembangunan dan menyegel mesjid Ahmadiyah di Parakansalak.
3. Hari yang sama, 2 Februari 2023, beredar banyak spanduk penolakan aktivitas Ahmadiyah di beberapa tempat di Kab. Gowa, Sulawesi Selatan.
4. Pelarangan dan pembubaran ibadah pada 5 Februari 2023 di Jemaat GPdI Metland, Desa Pasir Angin, Cileungsi, Bogor, oleh masyarakat sekitar.
5. Minggu, 5 Februari 2023 juga terjadi pelarangan beribadah oleh warga sekitar terhadap jemaat GPIN (Gereja Protestan Injili Nusantara) Filadelfia, di Bandar Lampung, Lampung.

Pelarangan tersebut pada umumnya dilakukan dengan alasan bahwa rumah ibadah tersebut belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan atas nama masyarakat mayoritas.

Terkait dengan beberapa peristiwa diskriminatif dan intoleran tersebut, PGI perlu menyampaikan beberapa hal.

1. Memohon perhatian Presiden Ir. Joko Widodo untuk kasus-kasus tersebut. Perlu ada perintah yang lebih tegas dan tindakan nyata untuk menindak para pelaku intoleransi agar kasus seperti ini tidak terus terjadi dan masyarakat semakin taat hukum.
2. Meminta Kepolisian RI melakukan tindakan tegas kepada para pihak yang melakukan tindakan intoleran untuk menjamin kegiatan peribadahan setiap umat beragama dan berkepercayaan.
3. Meminta Pemerintah Daerah untuk lebih patuh terhadap konstitusi ketimbang pada kesepakatan para pihak yang sering malah mengangkangi konstitusi sesuai arahan Presiden.
4. Mendorong FKUB di masing-masing daerah tersebut untuk segera mengambil peran memfasilitasi proses pengurusan IMB agar rumah ibadah yang belum memiliki IMB tersebut bisa segera memperoleh ijin. FKUB ada di tengah masyarakat untuk memfasilitasi berdirinya rumah ibadah dan memastikan bahwa setiap orang bisa beribadah di rumah ibadah sesuai agamanya sendiri demi terwujudnya kerukunan dan perdamaian.
5. PGI menyampaikan solidaritas dan dukungan kepada jemaat Ahmadiyah dan warga gereja yang mengalami perlakuan diskriminatif dan intoleran tersebut. PGI mendoakan agar sebagai sesama anak bangsa tetap tenang, sabar, dan melakukan langkah-langkah sesuai hukum yang berlaku, sambil mengharapkan adanya perlindungan dari negara.

 

Jakarta, 8 Februari 2023

 

Jeirry Sumampow
Kepala Humas PGI

Siaran Pers PGI. PGI Minta Perhatian Presideen Joko Widodo terhadap Kasus Diskriminasi dan Pelarangan Beribadah

JAKARTA,PGI.OR.ID-Penegasan PGI dalam Sidang MPL-PGI di Balikpapan beberapa waktu lalu, terkait pembangunan IKN agar tidak melupakan masyakarat adat, mendapat apresiasi dari komunitas masyarakat adat Paser yang telah mendiami wilayah Sepaku, Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Masyarakat Paser, yang telah sejak lama mendiami daerah tersebut, ternyata mengalami persoalan tanah. Pada 1968 Pemerintah menerbitkan HGU kepada PT. Agroindomas seluas 210 Ha. Didalam lahan HGU tersebut terdapat masyarakat adat Paser yang mendiami lahan seluas 40 Ha untuk permukiman dan perkebunan.

Di tahun 2004 Pemkab meminta izin kepada masyarakat Paser untuk meminjam lahan membuat pilot project peternakan kambing di daerah tersebut, dan meminta warga Paser untuk pindah sambil dijanjikan bangunan rumah 4 unit per keluarga. Namun hingga saat ini, hanya 2 unit rumah yang diterima masyarakat dan hanya status Hak Pakai, bukan hak milik sebagaimana yang telah dijanjikan Pemkab.

Kabar terbaru lahan HGU seluas 210 Ha telah berakhir dan disertifikasi APL atas nama Pemkab Penajam Paser Utara, sehingga warga masyarakat tidak memiliki kepastian hukum atas tanah yang ditinggali sejak nenek moyangnya. Permasalahan ini telah beberapa kali diadukan ke Pemkab dan Pemprov, tetapi belum mendapatkan hasil.

Terhadap persoalan ini, masyarakat Paser dengan dana swadaya, pada Selasa (7/2/2023), mendatangi kantor PGI dengan harapan agar lembaga ini dapat memfasilitasi pertemuan dengan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni. Di hari yang sama pertemuan tersebut pun dapat terlaksana.

Pada kesempatan itu, Wamen ATR Raja Juli Antoni menyebutkan bahwa permasalahan ini adalah kewenangan Pemkab, dan karena lahan berada di kawasan IKN maka Badan Otorita juga perlu dilibatkan. Meski demikian, Wamen berjanji akan mempelajari status tanah masyarakat Paser, dan riwayat kepemilikan lahannya. Sedangkan untuk sementara waktu, Wamen meminta agar dibuatkan kronologis kasus secara lengkap, dengan bukti-bukti untuk bahan advokasi PGI.

Usai pertemuan, salah satu perwakilan masyarakat Paser menyatakan rasa syukur dan terimakasih kepada PGI, yang telah membukakan jalan sehingga dapat menyampaikan secara langsung kepada pemerintah terkait atas apa yang telah mereka alami. “Kami bersyukur PGI sudah memfasilitasi kami untuk bertemu Wakil Menteri meskipun kami bukan anggota PGI dan bukan jemaat gereja tapi kami masih dilayani di kantor ini, semoga bantuan dari PGI ini dapat membuahkan hasil yang baik.”

Sementara itu Juandi Gultom staf PGI yang mendampingi masyarakat bertemu Wamen ATR mengatakan bahwa PGI sebagaimana rekomendasi Sidang MPL 2023 berkomitmen untuk membantu masyarakat yang tengah menghadapi kasus agraria tanpa memandang agama dan sukunya.

“PGI tidak memiliki alat pemaksa seperti polisi dan bukan juga lembaga yang memiliki otoritas mengeluarkan sertifikat tanah, tetapi PGI memiliki komitmen PGI untuk menggunakan jejaringnya untuk membantu masyarakat yang memiliki kasus – kasus agrarian, dan itu sudah ditegaskan kembali lewat sidang MPL 2023 yang baru saja berlangsung di Balikpapan,” ujarnya.

 

Pewarta: Henrek Lokra

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Nahdlatul Ulama (NU) yang berarti Kebangkitan Para Ulama adalah organisasi keagamaan Islam Indonesia didirikan oleh Hasyim Asy’ari, kepala pesantren di Jombang, Jawa Timur pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Hari Selasa 7 Februari 2023 (16 Rajab 1444 H) ini, merupakan hari ulang tahun NU seabad. Puncak acara peringatan seabad NU berlangsung Selasa ini di Stadion Delta Sidoarjo.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt Gomar Gultom menyampaikan selamat atas capaian satu abad NU. “Atas nama gereja-gereja di Indonesia, saya mengucapkan selamat atas usia NU satu abad. Bangsa kita berhutang besar atas peran signifikan NU dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kemampuan dan komitmen para ulama NU yang membumikan Islam sebagai rahmat dan kesejahteraan bagi alam semesta khususnya bagi masyarakat Indonesia yang majemuk sangat menentukan perjalanan bangsa Indonesia dahulu, sekarang dan di masa depan,” ungkap Pdt Gomar Gultom.

“Menurut saya hal ini akan semakin menempatkan NU pada posisi yang sangat penting bukan saja dalam merawat keutuhan NKRI ke depan, tetapi juga menyumbang bagi peradaban dunia kini dan di masa depan. Di tengah berbagai kegalauan global saat ini,” lanjut Ketum PGI. “Dalam terang inilah gereja-gereja di Indonesia menaruh harapan besar bagi seluruh pimpinan, para ulama dan nahdliyin NU untuk bersatu padu bersama seluruh elemen bangsa membangun bangsa ini. Dan kami gereja-gereja siap untuk bekerja bersama dalam berbagai aras.”

Senada dengan Ketum, Sekretaris Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty melihat perjalanan NU sejak awal sudah dengan tegas memosisikan NU sebagai pilar perlawanan terhadap penjajah kala itu, sekaligus pembentukan bangsa ini. “Dan dalam seluruh pengabdiannya bagi bangsa ini, kami lihat NU berkontribusi sangat banyak dalam sosial, politik, ekonomi,” ujarnya.

Menurut Pdt Jacky, panggilan Sekum PGI, bahwa NU bukan hanya milik umat Islam, melainkan juga aset bangsa dan milik semua golongan. Maka pada satu abad NU ini, dia mengajak setiap elemen untuk mensyukuri dan merayakan bersama perjalanan NU. Dia menilai bahwa NU merupakan salah satu elemen penting dalam rangka menjaga kemajemukan negara Indonesia. “NU lahir atas respons perjalanan bangsa, sejak awal yang diikat dengan tujuan bersama, yakni kemerdekaan melawan penjajahan. Sehingga kita punya ikatan bersama yang disimpan dalam memori kolektif,” kata dia.

Dalam kiprahnya NU banyak melahirkan tokoh-tokoh bangsa yang berperan aktif di segala bidang. Salah satu ulama NU, K.H. Abdurrahman Wahid, yang dikenal dengan Gus Dur, menjadi Presiden RI keempat. Saat ini NU dipimpin Ketua Umum K.H. Yahya Cholil Staquf, dan peringatan Seabad NU berlangsung dengan tema: “Mendigdayakan Nahdlatul Ulama Menjemput Abad Kedua Menuju Kebangkitan Baru”.

 

Pewarta: Fernandez Hutagalung

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sidang Majelis Pekerja Lengkap-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPL-PGI) 2023 yang berlangsung sejak 27-31 Januari 2023 di Balikpapan, Kalimantan Timur, dapat terlaksana dengan baik, dan telah menetapkan Pesan Sidang MPL-PGI 2023.

Dalam pesan tersebut antara lain ditegaskan, bahwa bersidang tak jauh dari Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) telah melahirkan sebuah kesadaran, dalam merancang gerak bersama gereja-gereja di masa mendatang, amat penting untuk sejenak berdiri di sini melihat Nusantara dari bumi Kalimantan. Limpahan sumber daya alam, serta hutan amat lebat yang tampak jelas, telah mengingatkan kita tentang betapa kayanya negeri ini, serta betapa pentingnya negeri ini bagi dunia seluruhnya. Emas, batubara, nikel, minyak dan gas, serta ragam sumber daya alam lainnya, berdiam di perut bumi dan terbentang luas di Nusantara, dari Merauke sampai Sabang, dan dari Pulau Rote sampai Miangas. Bahkan nikel yang makin menarik seiring dengan pertumbuhan kebutuhan energi termasuk industri mobil listrik di dunia, menempatkan Indonesia sebagai penghasil nikel terbesar di dunia.

Selain itu, Pesan Sidang MPL-PGI 2023 juga mengungkapkan, tahun 2023 jelas akan diwarnai dinamika kehidupan politik yang terus meningkat. Selain terus menyuarakan perlawanan bagi praktik politik uang yang jelas menghina kedaulatan rakyat, potensi konflik horizontal hendaknya terus diwaspadai bersama. Politisasi ragam identitas masyarakat, baik agama, suku, maupun isu rivalitas penduduk asli dan pendatang, harus bisa diantisipasi dan dicegah lebih dini. Semangat kebangsaan hendaknya terus dibangun. Pemerintah, gereja-gereja dan segenap pihak lainnya, kiranya terus mewujudkan hal ini dengan lebih bersungguh-sungguh. Kita tak ingin dikotak-kotakkan secara sengaja demi kepentingan politik berbagai pihak, sebab kita adalah saudara bersaudara yang hidup bersama dalam sebuah Rumah Betang yakni Nusantara.

Untuk melihat secara lengkap Pesan Sidang MPL-PGI 2023, silahkan klik di bawah ini.

PESAN SIDANG MPL-PGI 2023

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Perdamaian bukanlah sekedar ketiadaan perang, tetapi perdamaian sejati hanya akan mewujud jika keadilan ditegakkan, dan semua orang mampu untuk berkata “Cukup” serta selalu berjuang untuk keadilan.

Demikian pesan damai yang disampaikan oleh Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom dalam perayaan Pekan Kerukunan Antarumat Beragama atau World Interfaith Harmony Week (WIHW) 2023, di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Minggu (5/2).

WIHW 2023 dibuka dengan penampilan paduan suara lintas agama. Ketua MPR RI, perwakilan negara sahabat, dan pimpinan agama-agama tampak hadir dalam kegiatan ini.

Di awal pesan damainya, Ketum PGI menegaskan, Dokumen Persaudaraan yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus dan Imam El Tayeb, 4 tahun lalu, mestinya menohok kita semua, yang mengingatkan di tengah dunia yang begitu dalam digerogoti oleh budaya kekerasan. Hampir tidak ada hari berlalu tanpa kita mengumbar hawa nafsu. Geopolitik dunia kini membawa kita pada krisis pangan dan enerji dan kegalauan global yang berkepanjangan.

“Ini semua bersumber dari kerakusan, ketika setiap orang maupun kelompok berlomba menguasai sumber-sumber yang ada, dan bila perlu menegasikan keberadaan orang dan kelompok yang lain. Inilah sumber kemelut dunia ini,” ujarnya.

Lanjut Pdt. Gomar, Joseph G Stiglitz, peraih Nobel bidang ekonomi pernah berkata, kita ini sedang hidup di dekade kerakusan. Segala bentuk kenikmatan dunia begitu menggoda kita dalam keseharian kita. Disadari atau tidak, kita ini selalu berlaku “Untukku!”, “Untukku!”, dan tidak pernah mampu berkata “Cukup!” (Amsal 30:15).

Sedangkan Mahatma Gandhi pernah berkata: “dunia ini menyediakan sumber yang  mencukupi untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tapi tidak pernah cukup untuk memenuhi kerakusan setiap orang.” “Ternyata Kerakusan ini tidak hanya berlangsung di bidang ekonomi ataupun politik,  juga merangsek ke dalam kehidupan beragama. Lihat saja, betapa banyak peristiwa kekerasan dan penganiyaan yang berlangsung di dunia ini mengatasnamakan agama. Padahal, kita semua tahu, agama tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Lalu, dari mana praktik kekerasan dan penganiyaan tersebut muncul? Banyak faktor, namun faktor paling dominan adalah adanya dogmatisme agama yang kemudian melahirkan klaim kebenaran satu-satunya,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, jika dogmatism dan klaim kebenaran satu-satunya dibiarkan, sungguh bahaya. Orang sering menganggap dirinya paling benar dan mengetahui segala hal sehingga orang lain yang berbeda dengannya dianggap sudah pasti salah dan menyimpang. Dan orang lain itu juga sudah pantas disingkirkan, bahkan dengan cara yang paling kejam. Inilah yang menjadikan keseharian kita begitu banal: ingin meraup sebanyak mungkin untuk diri sendiri atau untuk kelompok, partai maupun agamanya sendiri.

“Inilah yang menjadikan kita semakin jauh dari persaudaraan, perdamaian dan kemanusiaan. Kita ini kini seolah sedang menghidupi peradaban yang mengarus-utamakan jumlah penganut, peradaban yang mengedepankan harta, kekuatan dan tahta, peradaban yang memenangkan yang bersuara keras. Sebuah peradaban yang makin menjauhkan kita dari persaudaraan dan kemanusiaan, dan malah melahirkan kebencian dan balas dendam,” tegasnya.

Menurutnya, inilah buah keserakahan itu. Bahkan oleh keserakahan itu, kita pun merelakan agama dijadikan kendaraan untuk tujuan kepentingan ekonomi maupun politik. Politik identitas yang sejatinya untuk memperjaungkan keadilan dan nasib mereka yang terpinggirkan, malah dibelokkan untuk meminggirkan mereka yang tidak sehaluan.

Pdt. Gomar menegaskan, di sini pentingnya peran para pimpinan umat untuk mencerdaskan umat dalam beragama, untuk tidak terjebak pada simbol-simbol agama semata, tetapi menukik pada intisari agama, yakni cinta, persaudaraan dan kemanusiaan. Sayangnya, pendekatan keagamaan kita sekarang ini banyak yang dijebak oleh dogmatisme beragama. Beragama secara dogmatis sedemikian akan memisahkan kita satu sama lain, sebaliknya, beragama secara substansial justru makin mengeratkan kita satu sama lain, oleh ikatan cinta dan kemanusiaan.

“Tetapi kita tidak bisa sampai di sana selama keserakahan menggurita dalam kehidupan beragama kita. Dalam perspektif Kristen, saya mengajak kita semua menghidupi ajakan Kristus dalam Doa Bapa Kami: “Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya”, serta ajakan untuk selalu berbagi dan untuk selalu berlaku adil,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dalam sambutannya menegaskan, bahwa pentingnya umat beragama menjaga perdamaian. Hal ini dikarenakan, pertama, entitas keagamaan mempunyai daya dan kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi dan memobilisasi umat yang memiliki loyalitas tanpa batas. Kedua, nilai-nilai moralitas keagamaan juga mengajarkan kepedulian dan kepekaan sosial, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, sebagai sarana dan jalan pengabdian kepada Tuhan.

Sekilas WIHW
Minggu pertama Februari telah ditetapkan sebagai Pekan Kerukunan Antar Umat Beragama atau lebih populer dengan World Interfaith Harmony Week (WIHW). Penetapan ini berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB (A/65/5) yang disponsori oleh Raja Abdullah dari Jordania di tahun 2010 yang lalu. Sejak itu di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York dan di seluruh dunia dilangsungkan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan relasi antar pemeluk agama-agama dunia.

Indonesia sendiri setiap tahun memperingati WIHW di bawah organisasi Inter Religious Council (IRC) Indonesia. Namun perayaan kali ini, pada 5 Februari  2023 di Gedung Nusantara IV Kompleks DPR/MPR RI  menjadi yang pertama setelah Pandemi Covid-19. Perayaan WIHW terakhir pada tahun 2018 yang didukung kantor Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama antar Agama dan Peradaban, mendapat penghargaan dari Raja Abdullah dari Jordania. Saat itu Ketua Kehormatan IRC Indonesia, Din Syamsuddin menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sidang Majelis Pekerja Lengkap-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPL-PGI) 2023 yang berlangsung sejak 27-31 Januari 2023 di Balikpapan, Kalimantan Timur, telah menerima secara resmi Sinode Gereja Masehi Musafir Indonesia (GMMI), sebagai anggota PGI ke 96.

Ketua Sinode GMMI Pdt. Gatsper A. Hawu Lado, M. Th, menyatakan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus sang Kepala Gereja atas Anugerah dan penyertaannya dalam segala proses ini. Sebab, di tengah-tengah segala keterbatasan dan perjuangan panjang selama 72 tahun, akhirnya Tuhan Yesus menjawab pergumulan untuk menjadi salah satu anggota PGI.

Menurutnya, didasari oleh kesadaran sebagai anggota tubuh Kristus GMMI siap untuk bergandeng tangan dan sama-sama melayani di ladang yang Tuhan sudah siapkan dan turut serta dalam arak-arakan gerakan Oikumene di Indonesia.

Sekilas menilik sejarahnya, Sinode GMMI, berdiri sejak 17 Desember 1950 dengan Visi: Menerima panggilan dan tanggung jawab dari Tuhan Yesus untuk melengkapi umat Tuhan dalam melaksanakan mandat pembangunan (Kej 1:28) dan mandat penginjilan Tuhan Yesus Kristus (Mat 28:18-20). Dan Misi: Dalam pertolongan Tuhan Yesus, GMMI bertekad melaksanakan peran dan fungsi gereja missioner untuk Persekutuan – Kaderisasi Pemimpin -Pemberdayaan dan Pengutusan umat sebagai hamba Tuhan Pembawa syalom.

Sinode GMMI berpusat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan alamat kantor di Jalan Sangkar Mas No. 17, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kec. Alak, Kota Kupang. Dan sudah terdaftar pada Direktorat Dirjen Bimas Kristen dengan Nomor: F/Kep/HK.00.5/37/1360/1999, tanggal 24 Mei 1999. Aliran organisasi Calvinisme dan sistim pemerintahan gereja presbiterial sinodal. Gereja-gereja lokal sudah menyebar hampir di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan baru beberapa tahun terakhir ini mengembangkan pelayanan ke provinsi-provinsi lain yakni Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi dan Bali.

Adapun jumlah jiwa di GMMI yang tersebar di gereja-gereja lokal tahun 2023 ± 12.000 orang. Jumlah Pendeta, Vikaris, dan Tenaga Orientasi sebanyak 70 orang yang melayani dalam jemaat lokal yang ada di lingkup GMMI.

 

Pewarta: Markus Saragih

BALIKPAPAN,PGI.OR.ID-Pdt. Gomar Gultom, Ketua Umum PGI, menyatakan kekuatirannya dengan makin menguatnya politik identitas dalam Pemilu 2024 ini. Kekuatiran itu disampaikan dalam Pengantar Laporan Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPH-PGI) dalam forum Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) PGI 2023 di Balikpapan, Kalimantan Timur, hari ini (Sabtu, 28/01/2023). Sebab, politik identitas akan mengancam kemajemukan dan akan merobek tenun kebangsaan.

“Tahun politik 2023-2024 diprediksi akan menjadi tahun yang cukup berat kita hadapi. Salah satu hal yang mengemuka saat ini adalah kekuatiran akan politik identitas yang makin menguat, yang mengancam sendi-sendi kemajemukan kita dan akan merobek tenun kebangsaan kita,” ujarnya.

Sehubungan dengan hal itu, Pdt. Gomar juga menyatakan keprihatinannya dengan upaya yang dilakukan banyak pihak menjadikan agama sebagai komoditi politik dan ekonomi untuk mendulang dukungan. “Kita memang sangat prihatin dengan upaya menjadikan aspek-aspek agama dan simbol-simbol keagamaan dipertukarkan dan diperdagangkan menjadi komoditi politik atau ekonomi. Agama memang sudah lama menjadi komodifikasi dalam kontestasi politik, dan sangat diminati juga oleh para elit politik dalam mendulang dukungan untuk kepentingannya,” tegasnya.

Oleh karena itu, kerja lintas iman di tengah masyarakat majemuk Indonesia harus semakin ditingkatkan. “Dialog antar agama dan kepercayaan harus dilihat sebagai kebutuhan nyata dan bukan sekedar kenikmatan intelektual, melainkan merupakan pergulatan yang menyentuh dan mengubah seluruh aspek kehidupan,” tambahnya. Bahkan, menurut Pdt. Gomar, program lintas agama dan kepercayaan yang dilakukan harus dibebaskan dari jebakan basa-basi sosial-politik dan/atau sekedar aktifitas reaksioner saat menghadapi gejolak sosial politik yang terjadi.

Menyikapi dinamika Pemilu 2024 tersebut, Pdt. Gomar mengatakan bahwa dibutuhkan landasan etik dan moral dalam menyikapi Pemilu kali ini. Dan disinilah peran gereja dibutuhkan untuk menanamkan moralitas politik kristiani kepada warganya. “Gereja punya kepentingan mendidik warganya untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen atau pemerintahan, bukan hanya karena perhitungan primordial, sektarian dan sesaat; tetapi lebih karena nurani yang digerakkan oleh rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat banyak.” katanya.

“Saya merasa perlu kembali mengingatkan kita semua akan peran gereja dalam mempersiapkan warga menjadi politisi andal, mumpuni dan beriman teguh, bukan mengambil alih tugas tersebut secara langsung dengan ikut berkompetisi dengan warga jemaat melalui kontestasi Pemilu, baik sebagai peserta maupun sebagai tim sukses. Keterlibatan pimpinan gereja sedemikian akan membelah umat, karena preferensi pilihan politik yang berbeda-beda,” begitu Pdt. Gomar melanjutkan.

Disamping itu, Pdt. Gomar juga mengingatkan gereja untuk mempersiapkan warga gereja untuk menjadi pemilih cerdas dan ikut terlibat dalam seluruh rangkaian tahapan pemilu, mulai dari tahapan pendataan pemilih, pendaftaran peserta hingga pada penetapan hasil.

Pada bagian akhir paparannya, Ketua Umum PGI juga menegaskan maksud dari pelaksanaan Sidang MPL-PGI 2023 kali ini di Balikpapan, Kalimantan Selatan, yaitu untuk menyatakan dukungan nyata seluruh gereja di Indonesia terhadap IKN.

“Kita dengan sengaja melakukan persidangan di Balikpapan ini, sebagai bagian dari dukungan gereja-gereja atas perpindahan IKN ke Kalimantan Timur ini seturut dengan Undang-undang Nomor 3/2022. Kita memahami perpindahan ini sebagai momentum pemerataan pembangunan Indonesia dan komitmen bangsa untuk semakin mudah menjangkau wilayah (timur) yang selama ini terabaikan,” ujarnya.

Karena itu, salah satu agenda sidang adalah mengadakan Apel Kebangsaan dan Doa bagi Bangsa di Titik Nol IKN, sekaligus menyampaikan harapan agar pembangunan dan pengembangan IKN ini tetap menghargai dan menghormati masyarakat adat setempat sebagaimana layaknya.

 

Pewarta: Jeirry Sumampow

 

BALIKPAPAN,PGI.OR.ID-Pagi ini (Jumat, 27/01/2023), Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL-PGI) 2023 dibuka oleh Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, dalam ibadah pembukaan yang dilaksanakan dengan nuansa budaya Dayak yang kental.

Pembukaan Sidang MPL-PGI 2023 ditandai dengan pemotongan pantan yang dilakukan oleh Pdt. Gomar Gultom didampingi Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty, Sekum PGI; Pdt. Simpon F. Lion, Ketua Umum Majelis Sinode GKE; Majelis Pekerja Harian GKE dan Ketua Pelaksana Sidang MPL PGI 2023. Sidang MPL-PGI kali ini dilaksanakan di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan bertindak sebagai Tuan/Nyonya Rumah adalah Gereja Kalimantan Evangelis (GKE).

Pdt. Bambang Widjaja (Ketua PGI) mewakili MPH-PGI, dalam sambutannya menekankan pentingnya menaruh perhatian pada kemajemukan masyarakat dan kasih persaudaraan sesuai Pikiran Pokok Sidang MPL kali ini, yaitu: “Spiritualitas Keugaharian: Mewujudkan Masyarakat Majemuk yang Adil, Damai dan Makmur dengan Kasih Persaudaraan”.

Terkait kasih persaudaraan, Pdt. Bambang menyampaikan bahwa kasih persaudaraan telah lama ada di Kalimantan Timur. “Daerah dimana kita berada ini adalah daerah yang sangat dikenal dalam kasih persaudaraan. Itu tercermin dari keberadaan rumah adat Dayak, yaitu Rumah Betang.”

Ia berharap bahwa kehadiran kasih persaudaraan yang menjunjung kemajemukaan, seperti tercermin maknanya di Rumah Betang di Kalimantan Timur dan juga ada di berbagai belahan Nusantara dengan simbol berbagai rumah adat setempat. “Sehingga keberadaan IKN benar-benar mencerminkan budaya nusantara kita. Majemuk dan kasih persaudaraan. Walaupun merupakan ibukota negara, bukan berarti dengan demikian keberadaan IKN menyisihkan masyarakat adat, seperti masyarakat adat Dayak, masyarakat adat Paser, Kutai, Tidung, Banjar dan kelompok-kelompok adat lainnya,” tegas Bambang.

Pdt. Bambang Widjaja dalam bagian lain sambutannya juga menekankan pentingnya kemajemukan dan kasih persaudaraan di tengah tahun politik menuju Pemilu 2024. “Kita tidak ingin apabila di tahun politik ini identitas menjadi bagian dari percaturan politik atau yang biasa disebut dengan politik identitas. Kita ingin bertekad membangun supaya kita dapat menjadikan tahun politik ini sebagai Pesta Rakyat dan bukan persengketaan  diantara rakyat,” tambahnya.

Pada bagian akhir, Pdt. Bambang Widjaja menyampaikan harapan peserta persidangan kepada pemerintah melalui Dirjen Agama Kristen agar arahan Presiden Jokowi saat Rakornas Kepala Daerah dan FKPD pada 17 Januari 2023 terkait jaminan kebebasan beragama dan beribadah dapat terwujud.  

“Ibu Dirjen Bimas Kristen, sementara persiapan persidangan ini, mulai kemarin di antara para peserta ada yang berbisik-bisik di antara sesama, dengan harapan agar salah satu pokok yang disampaikan oleh Bapak Presiden, terkait kebebasan beragama dan beribadah akan benar-benar dapat dituangkan di dalam kenyataan keseharian, baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Kementerian Agama kita”.

Sementara itu Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama, Dr. Jeane Marie Tulung S.Th., M.Pd, menyampaikan hal senada tentang pentingnya kasih persaudaran dalam kemajemukan. “Kita menyadari bahwa dalam segala perbedaan dan keragaman, kita senantiasa menyadari pula bahwa justru berbeda dan beragam itu, kita penting untuk menyatu dan bersatu”, kata Jeane.

Sidang MPL-PGI 2023 diikuti oleh pimpinan sinode gereja anggota PGI dan pimpinan PGIW/SAG seluruh Indonesia, perwakilan gereja-gereja sebagai peninjau dan lembaga-lembaga mitra PGI. Sidang MPL-PGI ini akan berlangsung 27-31 Januari 2023.

 

Pewarta: Agung dan Jeirry Sumampow

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Pembangunan rumah ibadah (gereja) merupakan pergumulan panjang tanpa kepastian dari gereja-gereja di Indonesia. Data yang dimiliki PGI menunjukkan bahwa persoalan ijin pembangunan gereja mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kasus lama belum selesai, sudah muncul lagi kasus baru. Bahkan terasa menjadi makin rumit menemukan jalan keluarnya.

Persoalan itu berjalan seiring dengan gangguan beribadah yang secara rutin dialami oleh beberapa komunitas gereja dan jemaat Kristen di beberapa tempat.

Karena itu, PGI menyambut baik dan memberi apresiasi tinggi sikap dan komitmen Presiden Joko Widodo yang disampaikan secara tegas dan gamblang dalam Rapat Koordinasi Nasional  di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Selasa kemarin (17/1/2023). Pernyataan tegas Presiden tersebut memberikan harapan ditengah pergumulan tanpa akhir terkait problematika pembangunan gereja.

Menyikapi pernyatan Presiden tersebut, Pdt. Gomar Gultom, Ketua Umum PGI, menyampaikan dukungannya. “Saya menyambut dengan sukacita pernyataan Presiden. Karena pada kenyataan yang tak dapat dipungkiri, banyak kasus penutupan rumah ibadah dan sulitnya memperoleh IMB untuk rumah ibadah,” katanya.

Lebih jauh beliau jelaskan bahwa dalam beberapa peristiwa, terlihat aparat keamanan yang mestinya melindungi umat beribadah malah tunduk kepada tekanan gerombolan masyarakat. Selain itu, Bupati atau wali kota yang mestinya mengeluarkan IMB pun tidak mau mengeluarkan IMB atas desakan dan tekanan gerombolan masyarakat tersebut.

Sejalan dengan itu “FKUB yang sejatinya memfasilitasi perijinan malah terjebak pada pemaksaan oleh kelompok-kelompok mayoritas. Semua ini jelas-jelas merupakan pengangkangan terhadap amanat konstitusi, tegasnya. Situasi ini pun sudah berlangsung cukup lama serta kejadiannya bersifat masif.

“Oleh karenanya, peringatan Presiden pada Rapat Kerja Para Kepala Daerah tersebut mestinya menohok kita semua sebagai bangsa, karena ternyata begitu masif dan lamanya konstitusi dikangkangi justru oleh para pejabat dan aparat yang keberadaannya dilahirkan oleh konstitusi dan ditugasi melaksanakan amanat konstitusi,” jelasnya.

Akhirnya, terkait dengan Pernyataan Presiden tersebut, PGI ingin menegaskan beberapa hal guna memberi jaminan kepastian tentang ijin pembangunan gereja dan jaminan kebebasan beribadah.

1. PGI mendukung penuh upaya Presiden dan Pemerintah untuk memberikan jaminan kebebasan beribadah bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat dan implementasi konstitusi.
2. PGI menghimbau Presiden untuk menggunakan wewenang dan otoritas yang dimilikinya untuk menindak tegas Kepala Daerah dan Aparat Keamanan yang tidak mengawal jaminan konstitusi atas kebebasan beragama dan berkeyakinan ini.
3. PGI menghimbau Presiden, melalui Mendagri dan Menag, untuk membereskan regulasi terkait pemberian IMB rumah ibadah. Perlu dipertegas dan diperkuat jaminan kebebasan beribadah dan berkeyakinan sebagaimana amanat Konstitusi.
4. PGI menghimbau Presiden untuk memerintahkan Kepolisian RI menindak tegas gerombolan masyarakat yang gemar mengintimidasi dan mengganggu kenyamanan dan kebebasan orang beribadah.

 

Terima kasih!

Jakarta, 18 Januari 2023

Jeirry Sumampow
Kepala Humas PGI

Siaran Pers PGI. PGI Dukung Komitmen Presiden Joko Widodo Terkait Pembangunan Rumah Ibadah