JAKARTA,PGI.OR.ID-Presiden RI beserta Panglima TNI, dan Kapolri perlu mengawal dengan baik kasus mutilasi terhadap Orang Asli Papua (OAP) oleh terduga 6 anggota TNI di Timika, melalui peradilan sipil, transparan, dan mudah diakses untuk memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban.

Demikian rekomendasi dari diskusi publik dan konprensi pers  terkait kasus tersebut, yang dilaksanakan oleh Biro Papua PGI via zoom, pada Senin (12/9/2022). Biro Papua PGI sangat serius menyikapi kasus yang terjadi pada 22 Agustus 2022 di Timika Papua, dan telah mendapat perhatian serius dari Presiden RI.

Diskusi dan konprensi pers menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Prof. Dr. Melkias Hetharia, SH, MHum (Akademisi Uncen), Pastor Dr. Bernard , OSA (Pastor Pastor Papua), Gustaf Kawer, SH, MSi (PAHAM Papua/Kuasa Hukum Keluarga 4 korban Mutilasi), Anum Siregar, SH, MH (ALDP/Kuasa Hukum Keluarga 4 korban Mutilasi), Pdt. Dora Balubun, STh (KPKC GKITP), Theo Hesegem (Yayasan Keadilan dan Kemanusiaan Papua), Louis Madai (MRP Daerah Pemilihan Nduga), Frits Ramandey, S.Sos (Komnas HAM Perwakilan Papua), dan Dr. Adriana Elisabeth (Komisi Papua PGI).

Seluruh narasumber sepakat bahwa kasus pembunuhan disertai mutilasi ini, merupakan peristiwa luar biasa sejak integrasi, karena dilakukan oleh terduga pelaku oknum aparat TNI dengan jenjang kepangkatan yang beragam. Sedangkan motif dari kasus ini masih terus diinvestigasi, dan didalami penyidik kepolisian RI bersama TNI.

Dalam diskusi tersebut juga terungkap bahwa publik, termasuk gereja-gereja di Papua, banyak mempertanyakan mengapa “harus” dimutilasi? Mengapa para korban yang diduga terlibat dalam bisnis senpi dengan KKB tidak ditangkap saja dan diproses hukum tapi justru dimutilasi?

Selain itu, apakah dengan mutilasi masalah politik dan keamanan di Papua terjamin dapat terselesaikan? Sudah sebegitu parahkah rasa kemanusiaan yang dimiliki terduga pelaku oknum aparat TNI sehingga mutilasi dipandang sebagai cara terbaik penyelesaian persoalan yang diisukan? Sebegitu parahkah cara pandang terduga pelaku oknum aparat TNI sehingga mutilasi menjadi pilihan menghabisi korban dan mengabaikan proses hukum yang berlaku?

Sebagaimana penanganan secara pro justitia atas berbagai kasus pembunuhan masyarakat sipil di luar hukum oleh aparat keamanan selama ini, maka apakah persoalan mutilasi akan dibawa ke ranah peradilan sipil (umum), atau kembali menempuh proses peradilan militer, yang masih bersifat tertutup dan tidak mudah diakses perkembangannya oleh pihak keluarga korban?

 

Pewarta: Pdt. Ronald Tapilatu

JAKARTA,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengecam keras aksi penolakan perijinan pembangunan gereja yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Peristiwa ini membuktikan bahwa politisasi identitas semakin mengkhawatirkan dan mengancam jalinan keragaman yang wajib kita syukuri sebagai anugerah Tuhan bagi bangsa ini. Sungguh mengenaskan bahwa di tengah berbagai bencana yang melanda negeri ini, dan menuntut diperkuatnya solidaritas kebangsaan, masih saja ada kelompok-kelompok masyarakat yang menyakiti saudara sebangsanya.

Terhadap peristiwa ini, PGI menyampaikan sikap sebagai berikut;

• Peristiwa ini sungguh mencederai amanat Konstitusi RI yang memberikan garansi kesetaraan bagi setiap warga negara untuk memeluk dan beribadah secara bebas, menurut agama dan keyakinan yang dianutnya. Berhadapan dengan situasi ini, kehadiran pemerintah mutlak diperlukan, sehingga tidak terkesan membiarkan jiwa konstitusi dilecehkan di hadapan para penguasa daerah.
• Peristiwa ini sangat berlawanan dengan semangat Moderasi Beragama yang sedang diarus-utamakan pada semua level pemerintahan dan masyarakat. Peristiwa ini juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai Gerakan Nasional Revolusi Mental yang tengah digalakan oleh pemerintah.
• Kita tak boleh lelah mengupayakan dialog dan kerjasama sebagai cara bermartabat untuk mengelola perbedaan dan mengembangkan kerukunan di bangsa ini. Sekalipun begitu, kita tak boleh mengesampingkan terjadinya ketidak-adilan, sekalipun atas nama kerukunan. Kebebasan beragama yang bertumpu pada keadilan bukanlah paradoks terhadap kerukunan, namun keduanya harus terintegrasi karena menerjemahkan perintah etis setiap agama.
• Kami menganjurkan umat Kristen untuk tetap mengedepankan nilai-nilai kasih dalam menyikapi peristiwa seperti ini. Hendaklah kita tidak goyah di dalam iman dan keyakinan kita, juga tidak terjebak di dalam kebencian dan dendam, serta generalisasi yang keliru, namun “bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang” (Band. I Tes 3: 11-13).

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, sambil mengulurkan tangan persaudaraan sebagai sesama anak bangsa yang berjuang bersama untuk memelihara nilai-nilai luhur dan persaudaraan di negeri ini.

 

Jakarta, 9 September 2022

Jeirry Sumampow
Kepala Humas PGI

Siaran Pers PGI Terkait Pelarangan Perijinan Pembangunan Gereja di Cilegon

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sejumlah aktivis bersama perwakilan organisasi masyarakat sipil, termasuk PGI, yang tergabung dalam Jaringan Tolak Hukuman Mati (JATI), menggelar aksi damai untuk pembebasan Merry Jane Veloso, Merri Utami, dan Tutik yang menjadi korban perdagangan orang, dan sindikat narkoba, di gerbang timur Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Sebagaimana diketahui, Mary Jane Veloso buruh migran asal Filipina dan Merri Utami (MU) buruh migran perempuan asal Indonesia yang sampai hari ini masih di penjara, dan terancam hukuman mati. Mary Jane ditangkap di Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta pada 25 April 2010 karena petugas menemukan heroin sebesar 2,6 kilogram yang terbungkus alumunium foil. Sedangkan, Merri Utami ditangkap di bandara Soekarno Hatta Jakarta sejak tahun 2002 karena petugas menemukan narkoba jenis heroin seberat 1,1 kg di dinding tas.

Hingga saat ini Mary Jane menunggu untuk diberikan kesempatan testimoni, menuntut pembebasan sayangnya tidak diberikan. Sudah 2 kali pergantian Presiden Filipina dan Indonesia, namun kejelasan proses keadilan Mary Jane masih digantung. Sementara Merri Utami memohon grasi kepada presiden namun juga tidak diberikan. Nasib serupa dialami Tutik, buruh migran asal Indonesia yang ditahan di Cina.

Aksi yang dilaksanakan bertepatan dengan kunjungan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr ke Indonesia ini, diisi dengan orasi serta pembacaan pernyataan sikap bersama. Dalam pernyataan sikapnya, JATI menuntut kepada Presiden Joko Widodo untuk membebaskan Mary Jane dan Merri Utami dari ancaman hukuman mati serta mengembalikan kepada keluarga masing-masing, karena  Mereka korban yang harus dilindungi dan bukan dihukum.

Selain itu, mendesak agar Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, segera memberi kesempatan kepada Mary Jane Veloso bersaksi dalam persidangan di Filipina terhadap perekrutnya. Hingga sekarang, Mary Jane tidak diberi kepastian kapan dan bagaimana dia bisa bersaksi, dan memaparkan apa yang menimpa dirinya.

JATI juga mengingatkan, sebagai negara-negara supplier tenaga kerja di Asia Tenggara untuk berbagai sektor, berharap kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden Ferdinand Marcos Jr tidak hanya membahas kerjasama bisnis dan keamanan negara saja, namun juga membahas perlindungan, serta kondisi kerja migran dengan menggunakan kekuatan diplomasi mereka.

Adapun organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Jaringan Tolak Hukuman Mati (JATI) yaitu Jaringan Buruh Migran Indonesia – Hong Kong, Beranda Perempuan – Indonesia, DIAN Interfidei – Indonesia, Human Rights Working Group (HRWG) – Indonesia, Indonesian Family Network (IFN) – Singapore, GANAS COMMUNITY (Gabungan Tenaga Kerja Bersolidaritas) – Taiwan, Persatuan BMI Tolak Overcharging – PILAR Hong Kong, dan Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) – Hong Kong.

Selain itu, Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) – Macau, Migrant Care – Indonesia, Mitra Wacana – Indonesia, Gabungan Migran Muslim Indonesia (GAMMI) – Hong Kong, Ikatan Persaudaraan Pekerja Migran Indonesia (IPPMI) – Singapore, Liga Pekerja Migran Indonesia (LIPMI) – Hong Kong, dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), kehilangan salah seorang stafnya, Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PGI Pdt. Em. Surya Samudera Giamsjah, yang telah berpulang pada Rabu (24/8/2022), di Rumah Sakit Colombia, Jakarta. Kepergiannya mendatangkan duka yang amat dalam bagi MPH-PGI, staf dan seluruh karyawan.

Pdt. Em. Surya Samudera Giamsjah lahir di Kota Malang, 5 Agustus 1976, meninggalkan istri Rosmei Warni Zega, dan anak Gifford Kara Samudera Giamsjah. Almarhum dikenal sebagai sosok yang penuh semangat, humanis, dan aktif tidak hanya dalam gerakan oikoumene tingkat nasional maupun internasional, tetapi juga lintas iman.

Boksu Surya, panggilan akrabnya, menempuh pendidikan teologia di STT Bandung. Pada 5 Agustus 2004 dia ditahbiskan sebagai pendeta di GKI Jemaat Sangkrah, Solo, Jawa Tengah. Seiring berjalannya waktu, dia pun berpindah untuk melayani di GKI Taman Majapahit, Semarang, pada 30 November 2009. Selanjutnya, pada 13 Juni 2022 di GKI Taman Majapahit melalui kebaktian emeritasi, sebutan pendeta emeritus secara resmi disematkan kepada Pdt. Surya Samudera Giamsjah.

Dalam kanal youtubenya, almarhum mengungkapkan, bahwa emiritasi bukanlah akhir. Melainkan sebuah pintu gerbang menuju sebuah pelayanan dengan tantangan yang baru. Sidang MPL-PGI 2022 di Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, MPH-PGI mengangkat sekaligus memperkenalkannya kepada seluruh peserta sebagai Kabiro Litbang PGI.

Pada Kamis (25/8/2022), MPH-PGI beserta staf dan karyawan melaksanakan ibadah penghiburan di Rumah Duka RS Carolus, Jakarta, tempat almarhum disemayamkan. Usai ibadah, Wasekum PGI Pdt. Krise Anky Gosal, menyampaikan rasa dukacita atas kepergian Pdt. Surya Samudera Giamsjah, sosok yang menurutnya telah lama terlibat dalam sejumlah program PGI, terlebih setelah mengikuti kegiatan SR DGD di Busan.   

“Kami semua menyampaikan rasa dukacita, dan ikut sepenanggungan dengan keluarga yang ditinggalkan. Kehidupan seluruh keluarga tentu tidak akan sama lagi, namun yakinlah masa sulit ini akan terlewati karena berjalan bersama Tuhan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, istri almarhum, Rosmei Warni Zega mengungkapkan bagaimana sukacita almarhum karena dapat melayani sebagai Kabiro Litbang PGI. “Ini kerinduannya, untuk bisa melayani di PGI. Tuhan telah mewujudkan apa yang dia inginkan, dan itu membawa kebahagiaan dalam hatinya,” katanya.

Dia pun menceritakan kesetiaannya untuk menjaga dan merawat almarhum, yang telah sekian lama bergumul dengan penyakitnya. Bahkan ketika sang Ibu tutup usia di Nias, Rosmei memilih untuk menemani Boksu Surya. “Saya ingat janji pernikahan kami, meski dalam sehat maupun sakit tetap setia,” ungkap Rosmei.

Ungkapan duka disampaikan oleh beberapa sahabat yang kenal dengan almarhum, diantaranya Ketua Umum LAI Pdt. Dr. Henriette Tabita Hutabarat-Lebang. Menurutnya, Pdt. Surya Samudera dikenal oleh teman-teman dalam gerakan oikoumene, baik di Asia dan global, sebagai seorang yang sangat bersahabat, dan penuh perhatian. Diapun mendoakan agar kekuatanNya menyertai istri serta anak kekasih di saat perpisahan yang berat ini.

Rencananya, jenazah almarhum Pdt. Em. Surya Samudera Giamsjah akan dikremasi pada Sabtu (27/8/2022). Selamat jalan Boksu Surya.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

MALANG,PGI.OR.ID-Radikalisme dan fundamentalisme selalu hadir dan mencari celah di tengah komunitas bangsa Indonesia. Radikalisme dan fundamentalisme dapat semakin kuat dan bertumbuh pesat di kalangan pemuda dan kehidupan politik jelang pemilu 2024. Sebab itu, ditengah situasi seperti ini, komunitas agama termasuk pemuda, dipanggil untuk menghadirkan perdamaian di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.

Hal tersebut menjadi latarbelakang dari kegiatan Workshop Pemuda Penggerak Perdamaian dan Moderasi Umat Beragama, yang dilaksanakan oleh Kemitraan Emansipatoris PKN-PGI, di Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan Jl. Shodanco Supriadi 18, Malang, Jawa Timur

Kegiatan yang berlangsung secara hybrid selama tiga hari (23-25/8/2022) ini, diikuti kaum muda lintas iman, termasuk perwakilan dari 13 sinode Gereja (GKI, GKPB, GKJ, GBKP, GMIT, GKS, GKJTU, GKST, GMIH, GPID, dan GKJW, serta perwakilan 3 lembaga (PGI, PGIW & SAG).

Di hari pertama, peserta mendapat pembekalan terkait Politik dan Agama yang disampaikan oleh Pdt. Retno Ratih S Handayani dari GKJ, dan mantan aktivis Gusdurian Mohammad Mahpur. “Gereja-gereja di Indonesia dipanggil menjadi berkat bagi bangsa Indonesia dan turut memikul tanggung jawab dengan berpartisipasi secara positif, kritis, kreatif, dan realistis, dengan tetap berpengharapan demi transformasi menuju masyarakat berkeadaban,” jelas Pdt. Retno Ratih.

Sementara di hari kedua, secara khusus menyoroti Politisasi Identitas dan Peta Politik Elektoral 2024 dengan narasumber Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, dan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) Jeirry Sumampow.

Menurut Bawono Kumoro, perkembangan politisasi identitas dalam kontestasi politik elektoral di Indonesia patut dicermati. Politisasi identitas berpotensi mengarah pada hal-hal kontraproduktif dengan tujuan demokrasi itu sendiri. Pertentangan politik berdasarkan identitas dapat merusak modal sosial sehingga menurunkan kapasitas bangsa Indonesia dalam menghasilkan pencapaian-pencapaian terbaik.

Sedangkan Jeirry Sumampow melihat, politik identitas digunakan karena melihat Pemilu sebagai arena kompetisi, orang makin merasa aman dan berlindung dalam “kelompok sendiri”, sempit dan dangkalnya paham keagamaan, sebagai alat untuk mempengaruhi opini pemilih demi kemenangan, regulasi tak cukup “efektif” menjerat politik SARA, dan tak adanya gagasan baru.

Selain diskusi, dan sharing, lokakarya juga diisi dengan exposure ke Candi Patirtan Sumberawan, Jawa Timur. Usai kunjungan, mereka diminta untuk menuliskan pengalamannya.  

Workshop yang mengusung tema Pemuda Penggerak Perdamaian dan Moderasi Jelang Pemilu 2024 ini, bertujuan agar termotivasi untuk gaya hidup damai dan moderasi di kalangan pemuda lintas iman, paham dan mensyukuri realitas kemajemukan dan tantangan radikalisme yang masih dan makin marak saat ini.

Selain itu, pemuda memiliki pengetahuan dan ketrampilan menjadi agen perdamaian dan moderasi di tengah masyarakat yang hadir jelang Pemilu 2024.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Direktur Mission 21 (M21) Pdt. Jochen Kirsch mengucapkan terima kasih kepada PGI karena telah memberikan legal basis sekaligus menjadi payung bagi staf M21 untuk bekerja di Indonesia. Diharapkan kerjasama antara M21 dengan PGI menyalakan terang dan harapan bagi dunia.

Hal tersebut disampaikan Pdt. Jochen saat bertemu dengan MPH-PGI di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Kamis (18/8/2022). Turut hadir dalam pertemuan tersebut, beberapa sekretaris eksekutif dan kepala biro di PGI.

Pada kesempatan itu, Pdt. Jochen, yang didampingi Kordinator Regional Asia untuk M21 Meliani Kurniawati, mengungkapkan pengalamannya ketika berkunjung ke Indonesia 9 tahun lalu, dalam posisi sebagai Program Officer M21 untuk Nigeria, bersama delegasi Nigeria di Indonesia.

“Saat itu mereka khawatir dan skeptis untuk kunjungi Indonesia sebagai negara Islam, terutama anggota delegasi yang beragama Kristen. Di akhir kunjungan mereka sangat terimpresi dengan Muslim Indonesia. Mereka sangat terinspirasi melihat M21 bisa bekerjasama dengan Muslim di Indonesia. Mereka sangat senang bisa kunjungi Masjid Istiqlal sebagai orang Kristen, karena di Nigeria tidak mudah bagi Kristen bisa kunjungi masjid,” katanya.

Kunjungan ini, lanjut Pdt. Jochen ternyata sangat berdampak, dan mereka yang berkunjung ke Indonesia saat itu, kini memainkan peranan penting untuk membangun perdamaian di Nigeria, baik anggota delegasi Muslim maupun Kristen. 

Dia pun mengapresiasi PGI, karena memiliki anggota sinode gereja yang beragam, namun mampu mengelola keberagaman itu. “Saya bersyukur bisa merayakan 77 tahun kemerdekaan. Sangat impresif, untuk melihat perayaan kemerdekaan dari Monas. Yang paling mengesankan adalah melihat semua orang memakai pakaian daerah yang beragam, dan sangat indah. Indonesia memang menarik, lebih dari 17.000 pulau bergabung membentuk satu bangsa itu sangat luar biasa,” tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacklevyn F. Manuputty mengucapkan terimakasih atas kerjasama, serta kepercayaan yang telah diberikan kepada PGI, untuk menjadi tuan rumah M21 di Indonesia.

Lebih jauh dijelaskan, dalam tugas dan pelayanannya, PGI memiliki beberapa departemen untuk mengelola beberapa isu tertentu, juga biro, seperti Biro Pemuda dan Remaja, Perempuan dan Anak, Litbang, Papua, dan Biro Penanggulanga Bencana. “Hampir semua departemen dan biro sejauh ini mengelola program mereka dengan dukungan dari M21, dan lembaga donor lainnya,” ujarnya.

Diinformasikan pula fokus pelayanan PGI selama lima tahun ini, yang dirumuskan pada sidang umum terakhir tahun 2019,  yaitu tiga krisis (Kebangsaan, Ekologis, dan Ekumenis), serta satu tantangan (Transformasi Digital).

Sementara itu, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom mengingatkan bahwa M21 punya sejarah panjang dengan PGI sejak Bassel Mission. Banyak kerjasama yang telah dilakukan, termasuk ibadah rutin bersama di Grha Oikoumene. Bahkan sebelum pandemi beberapa staf M21 berkunjung ke PGI. “Kita punya perjuangan yang sama untuk menyampaikan berita Injil di Indonesia maupun Switzerland,” tandasnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban ini, Ketum PGI juga menyinggung soal kebangkitan kaum radikalisme agama terjadi di banyak agama, baik Islam maupun Kristen. Termasuk politisasi identitas yang terus berkembang terutama menjelang Pemilu 2024.

Sebab itu, jelas Pdt. Gomar Gultom saat merayakan kemerdekaan RI, seluruh peserta selalu memakai kostum daerah sebagai simbol untuk merayakan kemajemukan yang menjadi karakter bangsa Indonesia.   

Kordinator Regional Asia untuk M21 Meliani Kurniawati, saat pertemuan menginformasikan rencana kedatangan 4 orang Youth Ambassador pada akhir Agustus, untuk melihat keragaman dan peran agama-agama dalam dunia yang berubah. Diharapkan PGI dapat menerima, dan mendampingi mereka dalam kunjungan di Indonesia.

Jamuan Kasih
Malam harinya, M21 melakukan jamuan kasih dengan mengundang seluruh mitra seperti PGI, GKP, Persetia, Pasundang Durebang (GKP), Peruati, Wahid Foundation, dan BPK GM. Pada kesempatan itu, juga dilakukan pemberian cindramata selain kepada Pdt. Pdt. Jochen Kirsch, juga beberapa mitra.

Ditemuai usai jamuan, Ketua Umum Sinode GKP Pdt. Magyolin Carolina Tuasuun menyampaikan rasa terimakasih atas kemitraan yang telah terjalin cukup lama antara Sinode GKP dengan M21, dalam beberapa program semisal peningkatan sumber daya manusia melalui beasiswa untuk studi lanjut, keprihatinan terhadap kerukunan sehingga memberi perhatian untuk hubungan lintas iman di Indonesia, peningkatan ekonomi warga jemaat dan masyarakat, serta HIV/AIDS. Dia pun berharap kemitraan tersebut dapat terus berjalan, secara khusus program beasiswa untuk studi lanjut. 

Menurut rencana, selain ke PGI, Direktur M21 juga akan melakukan sejumlah kunjungan dalam rangka mempererat kemitraan dengan lembaga-lembaga di Indonesia, antara lain Kedutaan Swiss, dan Jerman di Jakarta, serta Sinode GKE di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Jelang perhelatan Sidang Raya XI Dewan Gereja Dunia (World Council of Churches/WCC) yang akan berlangsung di Karlsruhe, Jerman, pada 31 Agustus-8 September 2022, MPH-PGI melakukan pertemuan dengan delegasi Indonesia yang akan mengikuti sidang tersebut, pada Selasa (16/8/2022).

Pertemuan dalam rangka pembekalan ini, dilaksanakan melalui zoom, dan diikuti para delegasi Indonesia, yang merupakan perwakilan dari sinode gereja dan lembaga Kristen, dari sejumlah daerah, termasuk MPH-PGI serta beberapa sekretaris eksekutif dan kepala biro di lingkungan PGI. Duta Besar (Dubes) Jerman untuk Indonesia Ina Lepel turut bergabung sesaat pertemuan berlangsung.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom menegaskan, pentingnya persiapan ini dilakukan untuk dapat mengetahui secara menyeluruh terkait persidangan, sehingga dengan demikian delegasi bisa berpartisipasi aktif. “Memang kita dibayangi ketidakpastian karena berbagai masalah, diantaranya terkait paspor. Diharapkan kondisi ini tidak mengurangi persiapan kita. Maka persiapan sore ini tetap konsentrasi dalam isu-isu yang akan dikembangkan dalam Sidang Raya DGD nanti,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Anggota Central Committee WCC Pdt. Henriette T. Hutabarat Lebang, memberikan penjelasan secara komprehensif, tidak hanya teknis, tapi juga terkait agenda sidang, pra-sidang, materi-materi, bahkan peseta sidang, serta simulasi penggunaan indicator card dalam persidangan. “Saya berharap para delegasi sensitif satu sama lain, karena kegiatan ini diikuti dari sejumlah negara, dengan berbagai perbedaan budaya,” katanya.

Sementara Sekum PGI Pdt. Jacklevyn F. Manuputty mengulas terkait 23 isu yang akan diangkat dalam sidang. Diharapkan melalui paparannya dapat membekali delegasi untuk berbagi, dan menggumuli isu tersebut saat sidang, dikaitkan dengan kondisi yang dialami Indonesia.

Keduapuluhtiga isu diantaranya, Gereja Untuk Semua, Memperluas Dialog Tentang Gereja, Panggilan Ekumenis untuk Keadilan, Peradaban Holistik dan Pembangunan Perdamaian, Aksi Iklim dan Air Untuk Kehidupan, Perubahan Iklim dan Revolusi Industri 4.0, Menuju Perdamaian Yang Adil di Timur Tengah, serta Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

Eksekutif Program Interreligious Dialogue and Cooperation, WCC, di Geneva, Swiss, Pdt. Abraham S. Wilar, Ph.D, yang turut memberikan masukan dalam pertemuan, mengingatkan para delegasi untuk memperhatikan keberangkatan mereka ketika hendak menuju Karlsruhe dengan menggunakan kereta api, setelah tiba Bandara Internasional Frankfurt, Jerman.

Merespon pertemuan yang diinisasi oleh MPH-PGI ini, salah satu delegasi Indonesia Pdt. Elly D. Pitoy de Bell, memberikan apresiasi. “Kami telah diberikan gambaran bagaimana mengikuti kegiatan oikoumenis secara internasional ini. Kami bisa bicara secara umum dengan membawa data yang jelas. PGI dan sekrataris eksekutif sudah membantu memberi gambaran agar kami bisa berbagi diri dalam kelompok-kelompok diskusi. Semoga kami bisa secara baik membawa misi Gereja-Gereja di Indonesia,” ujar Sekretaris Umum Sinode GPIB ini, ketika dihubungi melalui handphone.

Hal senada juga disampaikan Ernisa, delegasi pemuda dari HKBP. “Kami sangat dibantu oleh inisiatif yang dibuat PGI lewat pertemuan ini, untuk pembekalan delegasi. Khusus delegasi youth sebenarnya sudah beberapa kali diberikan langsung dari WCC bagian youthnya, tapi pertemuan ini semakin menambah pemahaman kami,” tandasnya.

Sekilas SR ke XI DGD/WCC
Sidang Raya XI DGD/WCC akan berlangsung di Karlsruhe, Jerman, pada 31 Agustus-8 September 2022, dibawah tema Christ’s Love Moves the World to Reconciliation and Unity (Kasih Kristus Menggerakkan Dunia menuju Rekonsiliasi dan Persatuan). Komite Sentral WCC menerima undangan sekaligus tawaran dari Gereja Injili Jerman untuk menjadi tuan rumah Sidang Raya XI DGD/WCC ini. Sidang Raya DGD merupakan momen yang signifikan karena memiliki perwakilan dari berbagai belahan bumi pun merupakan pertemuan oikumenis antar gereja-gereja di dunia.

Sidang Raya berlangsung setiap delapan tahun, dan ini akan menjadi Sidang ke XI DGD/WCC. Persidangan ini merupakan badan pemerintahan tertinggi DGD, yang diharapkan akan memberikan arahan untuk delapan tahun ke depan, sekaligus merupakan momen untuk memilih komite pusat periode berikutnya. Seperti halnya sidang-sidang sebelumnya, Sidang Raya XI DGD/WCC diharapkan berkontribusi untuk memperdalam persatuan gereja-gereja dalam Kristus sekaligus memberikan kesaksian bersama kepada seluruh dunia. Sidang ini akan menjadi tonggak sejarah perjalanan iman bersama akan keadilan dan perdamaian sebagai persekutuan gereja.

 

Pewarta: Markus Saragih

YOGYAKARTA,PGI.OR.ID-Pada hakikatnya keberagaman adalah konsep Tuhan dalam misteri penciptaan alam semesta ini. Tidak ada satu ciptaan-Nya yang identik sama, pasti ada banyak perbedaan meskipun sekilas nampak sama. Dalam hal ini, sangatlah jelas bahwa keberagaman dan pluralitas merupakan realita yang terjadi atas kehendak Sang Adikodrati.

Hal tersebut ditegaskan Sri Sultan Hamengku Buwono X secara langsung dihadapan sekitar 120 peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Gereja Indonesia Wilayah dan Sinode Am Gereja (PGIW-SAG) dari 28 provinsi di Indonesia, yang hadir di Bangsal Srimanganti, Keraton Yogyakarta, pada Jumat (12/8/2022).

Lanjut Sri Sultan, keberagaman sejatinya merupakan sesuatu yang sepatutnya disyukuri. “Saat kita membicarakan sebuah negara, maka keberagaman adalah sebuah keniscayaan yang sudah seharusnya kita hargai dan kita syukuri. Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar dengan keniscayaan keberagaman,” imbuhnya.

Lebih jauh dijelaskan, terdapat tiga aspek penting yang terkait dengan keberagaman di Indonesia yakni bahasa, agama, dan kepercayaan. Ketiganya dapat semakin kokoh jika dilandasi semangat Bhinneka Tunggal Ika. “Bhinneka Tunggal Ika jangan hanya dijadikan mitos, tetapi hendaknya dijadikan etos bangsa untuk ‘memperkokoh kebangsaan’ di tengah tarikan globalisasi budaya,” tandasnya.

Menilik tema peringatan 77 tahun proklamasi Indonesia “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”, Sri Sultan berharap kerja bersama menjadi syarat bangkit gumregah-nya kembali kehidupan dalam berbagai aspeknya, pasca pandemi Covid-19.

Indonesia, ujar Sri Sultan, bukanlah hanya sekedar nama-nama atau gambar deretan pulau-pulau di peta dunia. Tetapi sebuah kekuatan dahsyat yang disegani oleh bangsa-bangsa lain dengan penuh hormat. “Inilah realitas kebhinekaan budaya-budaya kita, yang selain sebagai kekayaan, juga mengekspresikan Kemerdekaan Indonesia di bidang budaya,” imbuhnya.

Hal lain yang juga menjadi landasan bertindak dan penting untuk dilakukan adalah penerapan nilai-nilai saling mengasihi dan menghargai sesama yang beragam demi terwujudnya kedamaian. “Perlakukanlah setiap orang sebagaimana kamu sendiri ingin diperlakukan orang lain,” tutup Sri Sultan.

Pada kesempatan itu, selain peserta Rakernas PGIW-SAG, hadir pula Plh. Asekda DIY Bidang Administrasi dan Umum Beny Suharsono, Ketua PGI DIY Pdt. Em Bambang Sumbodo, Ketua Rakernas PGI Purnawan Herdianto, dan Sekretaris Umum PGI Pusat Pdt Jacklevyn F. Manuputty.

Pelaksanaan Rakernas PGIW-SAG dilakukan selama 3 hari pada 11-14 Agustus 2022 dengan seluruh kegiatan dipusatkan di Auditorium Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta.

Selain dengan Sri Sultan, para peserta juga berdialog dengan Ketum PP Muhammadiyah KH. Haedar Nashir dan Ketua Umum Nahdlatul Ulama KH. Yahya Cholil Staquf. Demikian halnya dialog dengan tiga universitas juga akan digelar. Ketiga rektor tersebut adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rektor Universitas Kristen Duta Wacana, dan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta.

Ketua PGIW DIY Pdt. Em Bambang Sumbodo, menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Ngarsa Dalem karena telah berkenan hadir dan memberikan arahan. “Para tamu Rakernas kali ini berupaya membangun keadaban publik dengan pemeliharaan bumi sebagaimana filosofi Memayu Hayuning Bawana, atau memperindah keindahan dunia, salah satunya dengan membangun karakter manusia,” jelasnya.

Menurutnya, sangat tepat apabila peserta Rakernas ‘ngangsu kawruh’ kepada Ngarsa Dalem, yang dengan kearifan lokal dapat menjaga dan merawat kerukunan masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Ia turut mendoakan agar Sri Sultan senantiasa diberkahi untuk senantiasa mengemban amanah dengan baik dan berharap Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi masyarakat Yogyakarta.

Adapun Yogyakarta terpilih sebagai tuan rumah Rakernas PGIW-SAG karena dapat merepresentasikan atau sebagai miniatur Indonesia. “Masyarakatnya sangat majemuk, beragam, dan relatif rukun. Tidak ada gesekan antar umat beragama dan lain sebagainya. Ini yang menjadi dasar PGIW dari seluruh Indonesia belajar dari Yogyakarta,” ujar Purnawan, sesuai audiensi dengan Gubernur DIY, Jumat (08/07) silam di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. 

Menurut Purnawan, identitas Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan dan Kota Budaya serta semangat Pemerintah Daerah mewujudkan Yogyakarta sebagai “City of Tolerance” juga dinilai dapat menginspirasi gereja-gereja di Indonesia dalam melakukan penatalayanan secara holistik dan berkesinambungan serta berdampak positif terhadap kehidupan umat Kristen yang visioner. Oleh karena itu, Rakernas PGIW se-Indonesia Tahun 2022 di Yogyakarta ini diharapkan menjadi momentum strategis guna melakukan konsolidasi, baik dalam perspektif struktur dan jejaring maupun dalam perspektif program yang membumi.

 

Pewarta: Markus Saragih/dari berbagai sumber 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Didampingi sejumlah staf, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni melakukan kunjungan, dan berdialog dengan MPH-PGI, di ruang sidang Lt. 2 Grha Oikoumene, Jakarta, pada Rabu (10/8/2022).

Pada kesempatan itu, Raja Juli Antoni mengungkapkan tentang persoalan agraria atau pertanahan di Indonesia yang sangat pelik. “Benar-benar ruwet. Saya banyak mendengar pengaduan dari masyarakat. Meski demikian saya berencana untuk memperbaiki sistimnya, dan perlahan-lahan memperbaiki segala pelanggaran yang terjadi,” ujarnya.

Menyikapi kondisi tersebut, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mengajak PGI untuk melakukan kerjasama secara struktural yang permanen, melalui Momerandum of Understanding (MoU), dalam rangka menghadapi persoalan agraria. Hal yang sama juga telah dilaksanakan dengan PP Muhammadiyah.

“MoU ini sangat penting supaya ada kepastian hukum dalam jangka panjang, bagi kita untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan agraria, dan kami akan menselaraskannya ke bawah, supaya ada ikatan. Ini seperti amanat umat yang harus dijalankan,” tandas Raja Juli.

Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom juga mengamini ruwetnya persoalan agraria, yang juga dialami oleh gereja-gereja di Indonesia. Diantaranya seperti yang dialami Sinode GKP dan GBI. “Tanah tempat kantor sinode kami di Jalan Baypass, Jakarta yang sudah lama ditempati, tiba-tiba menghadapi permasalahan,” ujar Hanan Soeharto dari Sinode GBI yang juga hadir dalam pertemuan.  

Di penghujung pertemuan, Ketum PGI menyampaikan terimakasih atas kehadiran Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni, sekaligus berharap dan mendoakan agar mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) ini, dapat menjalankan tugasnya seturut dengan amanat yang telah diberikan oleh pemerintah.

Selain MPH-PGI, pertemuan singkat namun penuh keakraban ini, juga dihadiri sekretaris eksekutif, staf, Anggota Komisi Aset PGI David M.L. Tobing, serta perwakilan sinode gereja.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-MPH-PGI menerima kunjungan khusus delegasi Gereja Protestan Indonesia (GPI) Papua Klasis GPI Asmat sebanyak 8 orang, yang dipimpin oleh Sekum GPI Papua Pdt. Dr. Ronald Helweldery, dan Ketua Klasis GPI Asmat Pdt  Rudi Falirat, pada Rabu (10/8/2022).

Kunjungan tersebut dimaksudkan sebagai courtesy call dengan MPH PGI, untuk mengenal lebih dekat program kerja, dan isu-isu oikoumenis yang sedang menjadi concern PGI, serta berbagi pengalaman dan tantangan pelayanan dari Klasis GPI Asmat Papua untuk menjadi perhatian PGI.

Selain MPH PGI, turut hadir menerima perkunjungan ini SE Bidang Keadilan dan Perdamaian, Karo Perempuan dan Anak, serta Karo Papua.

 

 

Pewarta: Pdt. Ronald R. Tapilatu