JAKARTA,PGI.OR.ID-Pada momen 77 tahun Indonesia merdeka kita perlu belajar dari para pendiri bangsa. Semisal pada Sidang BPUPKI, 22 Juni 1945, dibentuk Panitia Sembilan, yang diketuai oleh Soekarno. Kita tahu bersama hasil dari Panitia Sembilan ini, Piagam Jakarta. Lalu pada 18 Agustus 1945, Sidang PPKI menyepakati perubahan sila pertama, dengan menghilangkan tujuh kata. Perubahan ini, untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara karena Indonesia terdiri dari beragam suku dan agama.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom dalam Dialog Nasional Lintas Agama, di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Senin (8/8/2022). Dialog mengusung tema Membina Persaudaraan Melalui Hikmah Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77.

“Buat saya menarik, bagaimana AA Maramis, yang Kristen sedia mencantumkan 7 kata dalam Piagam Jakarta, dan bagaimana Kyai Abdul Wahid Hasyim, Teuku Muhamad Hasan dll yang muslim sedia menghapus tujuh kata tersebut pada 18 Agustus. Inilah yang saya lihat, kesediaan memasuki kesepakatan dengan mengedepankan kepentingan bersama, dan mengorbankan kepentingan diri dan kelompok,” jelasnya, dalam dialog yang digagas oleh Badan Pengelola Masjid Istiqlal ini.

Selain itu, lanjut Ketum PGI, kita juga perlu belajar dari ungkapan para pendiri bangsa kita yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu tidak semata karena adanya kejuangan mereka, tetapi adalah rahmat Tuhan, baik di teks proklamai maupun pembukaan UUD 1945. Ini merupakan sebuah pengakuan tetapi sekaligus juga tanda kerendahan hati, yang membuka pintu untuk senantiasa mensyukuri rahmat Tuhan atas Indonesia merdeka.

Munculnya semangat kesatuan bangsa di tengah beragam suku dan agama adalah rahmat dan anugerah Tuhan. Tanpa kesediaan sedemikian, kita tidak akan mengenal dan menikmati indahnya kemajemukan Indonesia. “Saya merasa perlu menyampaikan hal pertama ini di tengah kecenderungan kita sekarang yang selalu mau menang sendiri dan memaksakan kehendak kita. Ruang publik kita, ganti kita berbagi dengan memberi kesempatan semua pihak mengekspresikan dirinya secara adil, kini ruang publik dipenuhi dengan rebutan yang seolah tak pernah berakhir,” ujarnya.

Selain itu, Ketum PGI juga menyoroti keragaman masyarakat kita, termasuk keragaman agama, kini sedang diusik oleh fanatisme agama, yang menurutnya perlu disaring oleh keindonesiaan kita. “Soekarno mengatakan, kalau  mau jadi Islam tidak harus menjadi orang Arab, kalau mau jadi Kristen tak harus menjadi irang Jahudi dan kalau mau jadi Hindu tidak harus jadi orang India. Ini penting kita camkan kini agar keindonesiaan kita tidak terserabut karena fanatisme agama dan kemajemukan kita tidak tersekat-sekat karena paham keagamaan,” katanya.

Lanjutnya, dalam lingkungan gereja, merumuskan pergumulan rangkap gereja-gereja, yang di satu sisi orang Kristen bergumul dengan Tuhannya dalam arti menghayati kebenaran dan anugerah di dalam Kristus, dan, di pihak lain, sekaligus merupakan pergumulan dengan kebudayaan dan realitas masyarakat di mana orang Kristen itu hidup, yakni NKRI dan Pancasila.

Namun menurutnya, gereja perlu mengingatkan: “Pendekatan yang melulu teoritis terhadap Pancasila cenderung menjerumuskan kita pada probelamtika teoritis pula, tanpa menyentuh problematika nyata yang mendesak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang sedang membangun. Pendekatan teoritis terhadap Pancasila mengandung bahaya akan melibatkan kita ke dalam suatu usaha yang melelahkan dan sia-sia, karena menghadapi keruwetan teoritis yang tak akan pernah mampu kita uraikan…. Masalah-masalah yang nyata malah jadi terlantar…Pancasila bisa membeku dan buntu dalam bentuk formal sehingga tidak lagi mampu memberikan ilham serta daya dorong untuk bertindak.”

Dia pun menyinggung kehadiran para pemuda ASEAN lintas agama di acara tersebut. “Saya mengingatkan kita semua fenomena keberagamaan kaum muda dewasa ini. UIN Syarif Hifayatulah tahun lalu merilis hasil penelitian yang memgatakan kaum muda muslim lebih banyak mendapatkan ajaran agama dari medsos, dengan narasumber dari ustad-ustad yang tidak otoritatif secara teologis. Mereka kebanyakan adalah ustad dadakan karena faktor selebritas,” jelasnya.

Dalam kaitan ketiga hal ini, Ketum PGI memandang perlunya pertemuan para tokoh agama seperti yang digagas secara berkala oleh Badan Pengelola Mesjid Istiqlal ini, dengan harapan para tokoh agama makin kuat mendorong umatnya beragama secara cerdas, dengan menghidupi substansi agama ketimbang mengendepankan simbol-simbol keagamaan, dan sedia melepas klaim-kalim keagamaannya semata, sebagaimana para pendiri bangsa kita. Semuanya demi Indonesia yang jaya dan majemuk.

Sementara itu, Imam Besar Mesjid Istiqlal, Prof Dr KH Nazaruddin Umar, mengatakan selama para tokoh agana bersatu maka tiang-tiang langit akan makin kokoh, dan sebaliknya kalau para tokoh agama terbelah akan runtuhlah tiang-tiang langit.

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Smartphone berfungsi tidak hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga dapat menghasilkan foto, dan video dengan kualitas yang sangat baik. Untuk mengetahui bagaimana memaksimalkan penggunaan smartphone sebagai sarana fotografi dan videografi, staf bersama karyawan PGI mengikuti pelatihan di ruang rapat Lt. 2 Grha Oikoumene, Jakarta, Jumat  (5/8/2022).

“Sekarang smartphone multifungsi, dan menjadi tools yang berguna, serta dapat membantu kita untuk membuat foto dan video, dengan fitur-fitur yang ada,” kata Fajar Indrajaya, fotografer CNN Indonesia, narasumber pelatihan.

Meski demikian, jelas Fajar, karakter smartphone yang ringkas, kaya fitur, dan hasil yang instan, tetap memiliki kelemahan, seperti sensor kecil, dan mic internal yang terbatas. Sehingga membutuhkan perangkat tambahan seperti gimbal, dan mic eksternal (shotgun dan klip on). 

Menurutnya, menghasilkan foto dan video yang bagus dengan smartphone perlu usaha serta keberanian untuk bereksperimen dengan memperhatikan cahaya, aspek rasio, serta komposisi. “Cahaya adalah elemen kunci dalam menghasilkan foto dan video yang bagus. Jadi perlu sekali diperhatikan, Lalu ISO atau sensiffitas sensor kamera kepada cahaya, juga diafragma, dan shooterspeed,” tandas Fajar.

Materi pelatihan disampaikan dengan santai dan komunikatif. Meski hanya berlangsung 2 jam, peserta pun cukup antusias mengikuti, dan sangat merasakan manfaatnya.

Pelatihan fotografi dan videografi menggunakan smartphone merupakan bagian dari kerjasama antara PGI dengan PT. Modula Cahaya Indonesia, dalam rangka pengembangan kapasitas media pemberitaan PGI, terutama dalam platform digital seperti website, facebook, twitter, dan instragram. Selain fotografi dan videografi, direncanakan pula pelatihan teknik menulis, serta public speaking.  

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Menyambut Ecumenical Youth Gathering (EYG) WCC 11th Assembly 2022, Biro Pemuda dan Remaja (BPR) PGI melaksanakan kegiatan Pertemuan Pemuda Remaja Indonesia, yang akan berlangsung pada 2-3 Agustus 2022, dengan mengusung tema Kasih Allah Memperdamaikan dan Memulihkan Orang Muda di Gereja dan Masyarakat.

Selain bentuk partisipasi terhadap arak-arakan serta perayaan oikumenisme global di tingkat nasional, pertemuan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan gerakan oikoumene tingkat global, dan isu-isu yang menjadi perhatian orang muda di Indonesia.

Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacklevyn F. Manuputty dalam sambutannya saat membuka pertemuan yang dilaksanakan secara hybrid, pada Selasa (2/8/2022), menegaskan, partisipasi orang muda sangat besar dalam gerakan oikoumene, baik regional maupun global, dan pertemuan ini memperkuat jejaring gerakan oikoumene orang muda di Indonesia. Sebab itu perlu mendapat dukungan. Dan, sebagai konsolidasi suara orang muda, pertemuan ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

“Terutama isu-isu gereja yang hanya bisa diadaptasi secara cepat oleh anak-anak muda, seperti transformasi digital. Ini merupakan kekuatan baru bagi gereja-gereja di Indonesia dalam menghadapi beragam persoalan ke depannya, melalui orang muda,” tandasnya.  

Mengakhiri sambutan, Pdt. Jacky menyampaikan bahwa PGI mendukung penuh, dan selalu mendorong gereja-gereja untuk mengembangkan anak-anak mudanya.

Pertemuan Pemuda Remaja Indonesia diikuti sekitar 100 orang muda dari berbagai gereja. Di hari pertama, mereka mendiskusikan paparan tematik yang disampaikan narasumber Pdt. Kristi, Anggota Central Committee WCC. Menurutnya, kasih merupakan kekuatan dan nilai yang tidak akan berubah. Selalu relevan dalam setiap kondisi, termasuk ditengah pandemi Covid-19 ini. “Di negara yang majemuk seperti Indonesia, jika tidak ada kasih Kristus, kita tidak bisa menyatu seperti sekarang ini. Kasih justru sangat dibutuhkan setiap saat, termasuk untuk memulihkan relasi kita,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, Yesus menjadi teladan sebagai orang muda dari Nazaret, yang diusia muda telah memulai pelayanan. Yesus adalah contoh orang muda yang berakar kuat pada ajaran agamanya. Namun, Dia juga kreatif karena bisa mengajarkan ajaran agamanya dengan cara yang berbeda dari kebanyakan ahli-ahli agama di zamannya.

Sebab itu, pendeta GKJ Gondokusuman, Yogyakarta ini mengajak orang muda di Indonesia untuk tidak melihat usia menjadi penghalang untuk menjadi bijaksana dan berpengaruh, berakar pada iman dan nilai-nilai Indonesia, kreatif, serta menyatu ditengah keberagaman.

Pada kesempatan itu, dia juga menyinggung pentingnya peran orang muda dalam pembentukan WCC.  “Dimulai dari gerakan para awam dan mahasiswa pada abad ke-19. Gerakan ini justru tidak dimulai dengan para pendeta atau teolog. Para anak muda ini bergerak berdasarkan gerakan Young Men’s Christian Association pada 1844, Young Women’s Chrstian Association pada 1855, dan World Student Christian Federation pada 1895. Bergerak bersama tanpa menghilangkan perbedaan yang ada di dalamnya. Hal ini lah yang menunjukkan bahwa peran anak muda sangat penting sebagai pembentuk WCC,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Programme Executive WCC Youth Engagement, Joy Eva Bohol. Menurutnya, anak muda di gerakan ekumenis ingin menyebarkan kasih Kristus untuk membuat masyarakat lebih waspada terhadap streotip, diskriminasi, kekerasan, dan distorsi di tengah masyarakat. Di sisi lain, gereja seringkali tidak mendengarkan suara anak-anak muda ini di gereja.

“Hal ini membuat EYG berusaha mempertemukan 500 orang muda untuk mengakomodir suara mereka yang selama ini tidak didengarkan oleh gereja. Seharusnya gereja berusaha menghadirkan anak muda. Di sisi lain, anak muda juga harus berusaha berinteraksi dengan gerejanya. Gereja dan anak muda juga harus aktif untuk merangkul kelompok-kelompok marginal,” jelasnya.

EYG, lanjut Joy Eva, juga berusaha merekonsiliasi hubungan anak muda dengan dirinya, orang lain, dan gereja. Salah satunya mengenai isu kesehatan mental yang selama ini dipandang sebelah mata oleh gereja. Selama ini dianggap mereka yang memiliki masalah kesehatan mental, karena kurang beriman. Termasuk isu LGBTQIA dan identitas, termasuk isu keberagaman.

Hari kedua kegiatan Pertemuan Pemuda Remaja Indonesia, akan dilaksanakan pada Rabu (3/8/2022), direncanakan akan dilaksanakan melalui platform zoom, dimana para peserta akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, untuk mendiskusikan sejumlah isu seperti Identitas Diri dan Kesehatan Mental, Relasi Ekumenis dan Lintas Iman, Pemuda, Gereja, dan Era Digital, Merawat Oikos, Peran Pemuda Dalam Perjuangan Kesetaraan Gender, serta Potensi Perpecahan di Dalam Tubuh Organisasi.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Merespon surat MPH-PGI terkait buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, terutama umat Kristen Protestan dan Katolik, Tim Badan Standar, Kurikulum, dan Asasmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek RI, menemui MPH-PGI di Grha Oikoumene, pada Kamis (28/7/2022).

Pada kesempatan itu, Ketua BSKAP Anindito Aditomo menyampaikan permohonan maaf atas terbitnya buku tersebut. “Kami sadar telah terjadi kekeliruan yang sangat mendasar, dan atasnama Kemendikbudristek RI saya memohon maaf. Kami juga telah memerintahkan ditariknya buku yang telah beredar di sejumlah sekolah, serta dilakukannya revisi segera atas pokok yang bermasalah berdasarkan masukan dari PGI dan KWI,” katanya.

Agar peristiwa semacam ini tidak terulang lagi, Anandito mengharapkan adanya kerjasama strategis ke depan terkait dalam penyusunan buku kurikulum terkait keberagamaan. “Kami melihat perlu dicari solusi atas kejadian ini karena telah menjadi bola liar. Sebab itu kami ingin melibatkan PGI secara strategis ke depan untuk bersama menyusun buku terkait keberagamaan. Ada semacam Pokja begitu,” ujarnya.

Dia pun sepakat dan berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerbitan buku berikutnya, serta akan memperhatikan narasi dan framing yang sensitive terhadap isu keberagaman.

Permohonan maaf juga disampaikan Zaim uchrowi, salah satu penulis buku tersebut. Dia mengaku mengembangkan buku tersebut dengan segala keterbatasan. “Buku itu sempat dievaluasi bagian kurikulum. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan siap menerima koreksi. Ini menjadi satu pembelajaran bagi kami,” ujar Zaim.

Sekum PGI Pdt. Jacklevyn F. Manuputty mengapresiasi respon cepat yang ditunjukkan oleh Kemendikbudristek RI.  Menurutnya, kekeliruan yang muncul dalam buku tersebut sangat principal karena terkait dengan inti iman Kristen, karenanya mendapat respon keras tidak hanya dari kalangan gereja, tetapi juga lembaga pendidikan Kristen. Dikhawatirkan pula polemik terbitnya buku ini akan berkembang menjadi bola liar, yang bisa saja digunakan oleh siapapun untuk kepentingan politisasi identitas. “Sebab itu kami langsung mengirim surat ke Kemendikbudristek untuk mengoreksi kesalahan ini, dan sesegera mungkin direvisi,” jelasnya.

Sekum PGI selanjutnya meminta supaya aspek-aspek yang terkait dengan dogma agama sebaiknya tak perlu dimasukan dalam buku ini karena ada keragaman denominasi Kristen Protestan yang cukup luas. “Cukup digambarkan saja aspek historis, karakter umum, dan prinsip etisnya,” tegas Sekum PGI.

Terkait kerjasama ke depan, Sekum PGI melihat hal ini sangat perlu dilakukan dengan lembaga keagamaan yang punya otoritas. Dengan demikian ada monitor dan komunikasi langsung terkait isu-isu agama yang mau disajikan dalam buku ajar. “Ini wilayah yang sangat sensitif dalam dinamika kemajemukan kita, karena itu komunikasi intensif dan kerjasama sangat dibutuhkan,” tandas Pdt. Jacky.

Sementara itu, berbagai masukan juga disampaikan oleh Sekretaris Eksekutif Bidang KKC PGI Pdt. Jimmy Sormin dan Humas PGI Jeirry Sumampow. “Usul saya mungkin perlu ada buku babon, seperti buku moderasi beragama, yang bisa jadi pegangan bersama terutama dalam rangka menyusun kurikulum terkait kebebasan beragama dan kemajemukan,” kata Pdt. Jimmy Sormin.

Pdt. Jimmy selanjutnya menyoal juga aspek-aspek lainnya dari buku itu yang bisa secara keliru menggiring siswa pada persepsi tertentu, misalnya terkait dengan kontribusi berbagai komunitas agama dan penghayat kepercayaan pada proses awal pembentukan negara Indonesia. Demikian pula representasi kelompok lainnya, termasuk kelompok Penghayat Kepercayaan, patut mendapat porsi pemberitaan yang seimbang dalam penjelasan mengenai kekayaan keragaman di Indonesia.

Jeirry Sumampow mengiyakan apa yang disampaikan oleh Pdt. Jimmy. Menurutnya ada banyak aspek dari buku ini yang bisa memancing polemic, tidak hanya terkait soal kekristenan. Sebab itu, dia meminta agar buku ini ditarik dari peredaran. “Isi buku ini bermasalah. Banyak substansi yang bermasalah. Contoh soal Piagam Jakarta yang seolah-olah itu pemberian umat Islam. Seperti yang diusulkan PGI sebaiknya menghindari pembahasan soal agama, tapi lebih kepada soal etik dan moral,” tegasnya.

Ketua BSKAP, Anindito Aditomo, dalam tanggapannya menyepakati berbagai masukan yang disampaikan, terutama pembentukan tim bersama yang melibatkan perwakilan dari PGI. “Kami telah menyurat kepada PGI menyangkut hal ini. Kami berharap PGI segera merekomendasikan wakilnya untuk terlibat dalam tim Bersama Kemendikbud,” jelas Anindito.

Terkait usulan merevisi buku itu secara keseluruhan, Anindito keberatan karena hal itu sulit dilakukan dalam waktu cepat, sementara buku ini sudah harus digunakan. “Kami akan merevisi pokok yang bermasalah ini segera, sementara revisi buku secara menyeluruh akan dilakukan kemudian, sehingga tidak terjadi kekosongan dalam kurikulum yang sedang berjalan,” kata Anindito.

Mengakhiri percakapan ini, Sekum PGI sekali lagi menyampaikan apresiasi atas tanggapan cepat Kemendikbudristek untuk menyelesaikan polemik ini, serta kehadiran langsung ke Grha Oikumene untuk menyampaikan permohonan maaf, serta menawarkan kerjasama yang lebih terstruktur dan strategis ke depannya.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI,OR.ID-Terkait dengan beredarnya Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP Kelas VII, tulisan Zaim Uchrowi dan Ruslinawati, sejak Tahun 2021, PGI menyatakan penyesalannya. Dalam buku terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2021 ini terdapat kekeliruan yang sangat fatal mengenai ajaran Kristen (lihat hal. 79, topik penjelasan tentang Kristen Protestan). Kesalahan tersebut sangat mendasar dalam konsep ketuhanan dan Trinitas seturut agama Kristen Protestan.

Terkait dengan itu, hari ini (26/7/22) PGI telah mengirimkan surat keberatan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Surat ditandatangani oleh Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, dan Sekretaris Umum PGI, Pdt. Jacklevyn F. Manuputty.

PGI menegaskan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Memohon kiranya buku tersebut ditarik dari peredaran dengan penjelasan seperlunya kepada sekolah-sekolah yang sudah sempat menggunakannya.
2. Masih menyarankan kepada Bapak Menteri agar muatan kurikulum terkait Pancasila dan Kewarganegaraan, sebaiknya dibebaskan dari tafsir agama. Untuk itu, sebaiknya buku-buku pegangan maupun pelajarannya tidak memasuki aspek dogma/ajaran mengingat beragamnya denominasi di kalangan umat beragama. Kalaupun harus menjelaskan tentang agama, cukuplah menyebutkan sejarah ringkas dan aspek nilai-nilai etikanya saja.
3. Mengusulkan agar melibatkan kelembagaan dengan otoritas resmi seperti Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) untuk turut menelisik draft yang sementara dikerjakan terkait pokok agama Kristen, sebelum mencapai tahap finalisasi untuk diterbitkan.

 

Jeirry Sumampow
Kepala Humas PGI

Siaran Pers PGI Terkait Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

JAKARTA,PGI.OR.ID-Perayaan Hari Anak Nasional (HAN) bukan sekadar untuk diingat melainkan penting bagi kita untuk terus menerus memperjuangkan pemulihan martabat dan pemenuhan hak anak. Sejak beberapa dekade silam, masyarakat dan gereja-gereja di Indonesia masih terus bergumul dalam memerangi dan menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak.  Tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan verbal, psikologis, juga seksual.  Sangat mengejutkan dan menyedihkan, angka kasus kekerasan seksual justru meningkat di tengah pandemi Covid-19. Hal ini menjadi peringatan bagi gereja sebagai komunitas iman karena kekerasan seksual adalah pengingkaran terhadap ciptaan Allah dan pada akhirnya berarti pengkhianatan kepada Allah sendiri.

Gereja sebagai bagian integral dari masyarakat juga terpanggil untuk ikut serta dalam upaya advokasi perlindungan anak. Gereja dipanggil untuk memberi jalan bagi anak-anak menuju hidup yang utuh dalam Kristus Yesus. Yesus pernah menegur murid-murid-Nya, “… Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, …” (Lukas 18:16).

“Gereja memiliki hutang yang harus dibayar dalam rangka menjawab kehadiran gereja di dunia yaitu pemulihan martabat anak sebagai ciptaan Allah yang sempurna dan utuh. Untuk itu, dibutuhkan aksi nyata kita sebagai gereja yang diutus Tuhan bukan di ruang hampa melainkan ditengah pergumulan anak di Indonesia,” ujar Pdt. Krise Anki Gosal, S.Th., Wakil Sekretaris Umum PGI, saat pembukaan acara diskusi publik “Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak di Masa Pandemi Covid-19”, yang dilaksanakan Biro Perempuan dan Anak PGI pada Rabu, 20 Juli 2022 dalam rangkaian peringatan HAN 2022.

“Membangun kesadaran masyarakat akan eksistensi anak sebagai individu yang utuh dan bermartabat perlu terus dikerjakan. Gereja dan pemuka agama memiliki kapasitas dan tanggung jawab untuk menghadirkan narasi-narasi tentang martabat anak dan hak penuh anak akan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan”, tegas Pdt. Krise. “Terhadap kasus kekerasan seksual yang masih saja terjadi, Pdt. Krise menegaskan agar “payung hukum yang ada dapat dengan tegas menangani pelaku serta dengan aman dan ramah memberi pemulihan bagi korban.”

Sebagai informasi, selain Diskusi Publik tersebut, dalam rangkaian perayaan HAN 2022, PGI melaksanakan beberapa kegiatan lainnya, yaitu: Talk Show ditayangkan di YouTube Yakoma PGI tanggal 23 Juli 2022, Aksi Kampanye di depan Kantor PGI Jakarta, dan Aksi Sosial dan Perayaan HAN 2022 bersama anak-anak pengungsi di Kariu, Ambon (28-29/7).

Dalam peringatan HAN 2022 ini, PGI menyerukan beberapa hal:

1. Meminta Presiden segera mengeluarkan aturan turunan dari UU No.12/2022 agar kasus kekerasan seksual terhadap anak bisa segera ditangani dan diindak.
2. Memastikan agar lembaga pendidikan dan keagamaan bisa menjadi rumah aman bagi anak-anak.
3. Gereja dan lembaga pendidikan untuk dapat memberikan pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi sejak dini agar anak-anak mengenal tubuh mereka dan tahu bagaimana menjaganya. Pendidikan ini juga untuk membekali anak-anak dalam membangun pertahanan diri bagi upaya manipulasi seksual yang lalu berujung pada kekerasan seksual.
4. Gereja dan lembaga pendidikan juga perlu membekali anak-anak dan orang tua/pengasuh tentang literasi digital untuk mencegah terjadinya kekerasan dan eksploitasi anak di dunia digital.
5. Pemerintah perlu memperbanyak layanan pengaduan kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam rangka mendeteksi munculnya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak.

 

Jeirry Sumampow
Kepala Humas PGI
HP: 0811-8119-179

Siaran Pers PGI Memperingati HAN 2022

JAKARTA,PGI.OR.ID-Turut memeriahkan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2022, Biro Perempuan dan Anak (BPA) PGI menggelar kampanye perlindungan anak, di sekitar gedung Grha Oikoumene, Jakarta, pada Sabtu (23/07/22).

Kampanye dimulai pukul 10.00 WIB dengan pemberian pin, dan buklet kepada pengendara di Jl. Salemba dan Jl. Dipenogoro, serta pembentangan poster bertuliskan antara lain Stop Kekerasan Terhadap Anak, Anak Terlindungi Indonesia Maju, dan Sudahkah Kita Memenuhi Hak Anak?.  

Plt BPA PGI Ridayani Damanik menuturkan, aksi ini dilaksanakan untuk mengingatkan kembali betapa penting perlindungan terhadap anak dari berbagai kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

“Sebagaimana diketahui berdasarkan data KPP-PA 2022 kasus kekerasan seksual  792 sekitar 9,3 % dibandingkan dengan kasus 2021. Situasi ini tentu sangat memprihatinkan. Sebab Itu, kami ingin mengingatkan kembali pentingnya kepedulian terhadap hak-hak anak,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, perayaan HAN merupakan bagian dari apresiasi kita terhadap anak-anak dimana negara memberikan hari khusus untuk mereka yang dirayakan 23 Juli setiap tahunnya. “Secara khusus kami menyoroti kekerasan seksual terhadap anak selama Pandemi Covid-19. Kami mengajak semua komponen masyarakat melindungi anak dari segala bentuk kekerasan,” tegas Ridayani.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menetapkan peringatan HAN 2022 mengusung tema Anak Terlindungi, Indonesia Maju. HAN memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada 1951, Kongres Wanita Indonesia atau Kowani menyepakati digelarnya Pekan Kanak-kanak yang diperingati setiap tanggal 18 Mei. Lalu pada 1953, di Bandung, Kowani mengubah tanggal yang tadinya 18 Mei, menjadi 1-3 Juli. Perubahan dilakukan usai diskusi dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan alasan agar bisa bertepatan dengan libur sekolah.

Enam tahun berlalu, Pekan Kanak-kanak diubah lagi menjadi 1-3 Juni. Pengubahan tersebut atas saran dari Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia agar berbarengan dengan Hari Anak internasional. Pada 1964, Kowani perpanjang peringatan hari anak menjadi 1-6 Juni 2022. Pemilihan hingga tanggal 6 Juni ini berlandaskan untuk penghormatan hari lahir Presiden RI pertama, Soekarno.

Pekan Kanak-kanak pun berganti nama menjadi Hari Kanak-kanak Nasional pada 1965. Lalu pada saat Soeharto menjadi presiden peringatan hari anak mencabut peringatan tanggal 6 Juni dan namanya kembali menjadi Pekan Kanak-kanak. Lalu, hari anak pun ditetapkan menjadi tanggal 18 Agustus.

Pada tahun 1970-an, Hari Anak Internasional sempat dilarang karena dianggap disalahgunakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemerintah lalu menggantinya dengan mengikuti Hari Anak Sedunia, 20 November. Lalu, pada 1980-an, Hari Kanak-kanak menjadi Hari Anak Nasional. Di era tahun tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nugroho menetapkan Hari Anak Nasional pada 23 Juli.

Penetapan tersebut dibarengkan dengan ditetapkannya UU Kesejahteraan RI No 4 tahun 1979 soal Kesejahteraan Anak. Presiden Soeharto pun telah mengeluarkan Keputusan Presiden No 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional. Dari situ, Hari Anak Nasional diperingati tanggal 23 Juli.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Terkait komunitas Lalang Rondor Malesung (LAROMA) yang sampai saat ini masih mengalami diskriminasi dan tidak terpenuhinya hak-hak termasuk hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, PGI menyatakan:

1. Meminta Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan aparat kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum dan sosial dari segala macam intimidasi dan ancaman kekerasan yang mungkin diterima komunitas LAROMA.
2. Mengimbau kepada masyarakat setempat untuk tidak melakukan intimidasi dan tindak kekerasan kepada komunitas LAROMA. Perbedaan pendapat dan pemahaman iman kepercayaan tidak harus ditanggapi dengan cara-cara kekerasan.
3. Meminta gereja-gereja di sekitar untuk mendukung pemenuhan keadilan dan HAM komunitas LAROMA dengan membuka ruang-ruang dialog kemanusiaan dan menjadi pelopor dalam memberikan keadilan kepada komunitas LAROMA.

Sebagaimana yang kita ketahui, kasus perusakan Wale Paliusan – tempat ritual komunitas LAROMA di desa Tondei Dua, Kabupaten Minahasa Selatan – yang terjadi pada Juni 2022 masih belum menemukan titik penyelesaian yang memberi keadilan bagi para korban. Komunitas LAROMA masih belum bisa beraktivitas bebas, bahkan ritual bulan purnama yang sedianya dilaksanakan tanggal 13 Juli lalu akhirnya dibatalkan.

PGI kembali menyerukan pernyataan tersebut di atas sebagai bentuk keprihatinan dan solidaritas sebagai sesama warga bangsa. Komunitas LAROMA adalah bagian integral dari bangsa Indonesia yang berhak untuk melakukan kegiatan keagamaan secara bebas, aman, mandiri, dan tanpa intimidasi.

Kekerasan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan nilai-nilai universal. Indonesia adalah negara hukum dan tidak ada warga negara yang kebal hukum. Karena itu, aparat penegak hukum harus segera memproses penanganan kasus ini dan menindak pelaku sesuai hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk menjadi perhatian kita bersama demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

 

Jeirry Sumampow
Kepala Humas PGI
HP: 0811-8119-179

Pernyataan Sikap PGI

YOGYAKARTA,PGI.OR.ID-Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) bersama Indonesian Consortium for Religous Studies (ICRS), menjadi tuan rumah dari Konferensi Internasional “Religion and Human Rights: Pedagogical Opportunities and Challenges in Higher Educations Indonesian” secara hybrid, di Universitas Gadjah Mada, Sleman, Yogyakarta.

Konferensi yang berlangsung selama tiga hari (18-20/7/2022) ini, kental dengan topik kebebasan beragama atau bekeyakinan (KBB), dalam dinamikanya baik secara global, nasional dan lokal. Para pihak yang terlibat dalam arak-arakan pengarusutamaan dan advokasi KBB pun semakin diperkaya melalui presentasi, diskusi dan lokakarya.

Pada kesempatan itu, para peserta yang mayoritas pengajar/dosen dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, bertukar informasi, serta refleksi atas temuan/perkembangan KBB di lingkungan/daerahnya masing-masing. Tidak hanya itu, peserta juga mendapatkan pencerahan dari beberapa praktisi serta pakar kajian agama dan HAM.

Tidak kalah penting, forum ini juga menjadi ajang bagi para narasumber, peserta dan perwakilan organisasi sipil, untuk dapat membangun komunikasi dan kerja sama penyelenggaraan program-program kolaboratif dalam waktu dekat. Hal ini untuk mengkonfirmasi dan mengimplementasikan road map advokasi KBB yang sempat disusun oleh jaringan KBB beberapa bulan lalu. Ide-ide inovatif dan kolaboratif untuk mengadakan riset serta program-program pengarusutamaan dan advokasi KBB mengalir dengan sangat baik.

Mewakili PGI, Pdt. Jimmy Sormin, menjadi satu-satunya undangan dari unsur lembaga keagamaan, terlibat aktif mendiskusikan KBB, dan mengembangkan jaringan serta kerja sama dengan para narasumber dan peserta. Salah satu yang akan dibangun bersama ke depan adalah program klinik KBB yang disesuaikan dengan kekhasan dan kekuatan dari masing-masing organisasi/komunitas dalam jaringan KBB ini.

Sebagaimana diketahui, Prokelita PGI sendiri menempatkan isu KBB menjadi salah satu isu utama dalam merespons 3 krisis dan 1 tantangan yang menjadi pergumulan gereja-gereja di Indonesia.

 

Pewarta: Markus S.

JAKARTA,PGI.OR.ID-Kehadiran gereja di dunia yaitu untuk pemulihan martabat anak sebagai ciptaa Allah yang sempurna dan utuh. Sebab itu, yang dibutuhkan adalah aksi nyata kita sebagai gereja, yang diutus Tuhan, bukan di ruang hampa, tapi ditengah pergumulan anak di Indonesia.

Hal tersebut ditegaskan Wasekum PGI Pdt. Krise A. Gosal, STh, saat diskusi publik Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak Dimasa Pandemi Covid-19, yang dilaksanakan secara daring di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Rabu (20/7/2022). Diskusi dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional (HAN) 2022.

Menurutnya, gereja-gereja di Indonesia, mengalami pergumulan panjang dalam rangka memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagai panggilan gereja. “Keterlibatan gereja didasari keyakinan iman Kristen bahwa kekerasan seksual adalah pengingkaran terhadap ciptaan Allah, dan pada akhirnya penghianatan kepada Allah sendiri,” tandasnya. 

Lebih jauh dijelaskan, sangat disayangkan ditengah pandemi kasus kekerasan seksual justru semakin meningkat. Berdasarkan data KPP-PA 2022 kasus kekerasan seksual  792 sekitar 9,3 % dibandingkan dengan kasus 2021. Sementara data Simfoni tahun 2021 terjadi 11.952 kasus kekerasan anak. Termasuk 7.004 kasus kekerasan seksual. Angka kekerasan itu hanyalah angka dari kasus yang terlapor.

Lanjut Wasekum PGI, patut disyukuri pada April 2022 pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Presiden Jokowi juga telah menandatangani Perpres terkait penghapusan kekerasan terhadap anak. “Ini menjadi tonggak sejarah. Gereja juga terlibat dan hadir, baik di gereja masing-masing, maupun PGI, membahas, dan turut berproses bersama aliansi masyarakat sipil dalam rangka meperjuangkan hal ini,” tandas Pdt. Krise Gosal.

Dia pun mengingatkan agar kebijakan Gereja Ramah Anak, Kode Etik Perlindungan Anak, Panduan Bagi Anak Agar Terhindar dari Kekerasan Seksual, dan Pendidikan Reproduksi, dapat dilaksanakan oleh gereja. Selain tentunya memasifkan sosialisasi UU TPKS.  

“Dengan demikian kita semakin tercerahkan, dan dapat berperan aktif dalam memerangi kekerasan seksual di Indonesia. Dan selayaknya gereja memberi ruang agar setiap anak berhak hidup bebas dari kekerasan, dan mendapatkan hak edukasi, karena tidak hanya dijamin oleh konstitusi, tetapi karena anak diciptakan segambar dan serupa dengan Allah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dr. Susanto, MA dalam diskusi yang dimoderatori Kabiro PRB PGI Rosiana Purnomo ini, menegaskan maraknya kejahatan seksual terhadap anak dipicu oleh sejumlah faktor, seperti pengasuhan, lingkungan dan komunitas, serta mudahnya akses terhadap materi pornografi yang menginspirasi seseorang melakukan kejahatan seksual. Selain kecenderungan korban dan pelaku kejahatan seksual yang tak tertangani dan mendapat rehabilitasi; sehingga berpotensi melakukan kejahatan yang sama, serta proses hukum belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

Sebab itu, ada beberapa yang menurutnya dapat dilakukan dalam rangka mencegah anak dari kekerasan seksual. Pertama, menjali komunikasi dan kehangatan dengan anak. Kedua,  memberikan edukasi pada anak; nama bagian tubuh, bagian privat dalam tubuh, hal yang tidak boleh dilakukan/harus dicegah.

Ketiga, melakukan deteksi dini: peka terhadap tanda dan gejala yang muncul/potensial sebagai korban kekerasan, mengajarkan anak, untuk membuat batasan; kapan mengatakan tidak, menolak secara tegas, mengungkuapkan apa yang dirasakan. Keempat, menumbuhkan kesadaran dan komitmen cegah kekerasan dari lingkungan terkecil. Kelima, memberikan bimbingan terhadap anak terkait penggunaan gadget yang sehat dan bermanfaat.

Sedangkan Anggota DPR RI Willy Aditya mengingatkan, selain advokasi, perlu dibangun narasi-narasi dalam rangka memerangi tindak kekerasan seksual terhadap anak. “Upaya-upaya pencegahan tidak bisa hanya dilimpahkan kepada pemerintah saja. Narasi-narasi tersebut bisa disampaikan kepada umat, untuk mengingatkan bagaimana kekerasan seksual ini dapat menjadi ancaman bagi peradaban bangsa,” tandasnya.

Diskusi publik Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak Dimasa Pandemi Covid-19 merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh PGI dalam rangka peringatan HAN 2022. Selain diskusi, diagendakan pula perayaan HAN 2022 bersama anak-anak di Kariu, Ambon, bekerjasama dengan Komisi Anak Sinode GPM (28-29/7/2022), dan pembagian pesan-pesan moral kepada masyarakat di sekitar kantor PGI, Jl. Salemba Raya 10, Jakarta, pada Sabtu (23/7/2022).

 

Pewarta: Markus Saragih