JAKARTA,PGI.OR.ID-Indonesia digadang akan mencapai masa keemasan pada tahun 2045 tepat saat usia kemerdekaan mencapai 100 tahun. Namun harapan tersebut tampaknya sulit terwujud mengingat masih tingginya kasus stunting di negara ini. Penurunan angka stunting di Indonesia masih berada pada angka 1,6 persen per tahun, dan World Health Organization (WHO) pun menilai kasus ini terbilang tinggi di Indonesia.

Demikian ditegaskan Deputi Bidang KSPK Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Nopian Andusti, dalam pertemuan dengan MPH-PGI, di Grha Oikoumene, Jakarta, Rabu (16/3/2022).

Lanjut Nopian, melihat kondisi ini, pada Senin (25/1/2021), Presiden RI Joko Widodo menunjuk BKKBN sebagai badan yang bertanggung jawab dan memimpin pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia, dengan target penurunan 14 persen hingga 2024. “Tugas ini sangat berat mengingat tenggat waktun hanya 2 tahun, dan persoalan stunting menjadi sangat krusial yang harus segera diselesaikan. Sebab itu kami sangat mengharapkan adanya kerjasama dengan PGI dalam rangka menurunkan kasus stunting,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, langkah-langkah untuk memerangi stunting berdasarkan Perpres 72 Tahun 2021 di antaranya adalah melalui pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu dan bayi sejak 1000 hari awal kehidupan, ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak serta memenuhi kebersihan. Namun strategi utama pencegahannya harus dimulai dari hulu, yaitu saat sebelum menikah. Tiga bulan sebelum menikah calon pengantin harus mengecek kesehatannya untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi sehat.

Selain itu, dengan penerapan aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil), sebuah aplikasi skrining, pendampingan, dan pencegahan stunting bagi calon pengantin yang nantinya akan diterapkan secara nasional. “Nah, bagaimana pesan ini bisa disampaikan, maka kami sangat berharap dan memohon bantuan PGI sehingga stop anak lahir stunting bisa tercapai,” tandas Nopian Andusti.

Pentingnya intervensi sebelum menikah untuk mencegah terjadinya stunting juga ditandaskan Direktur KIE BKKBN, Eka Sulistia Ediningsih. “Bagaimana mengajak calon pengantin untuk rutin mengecek kesehatanya tiga bulan sebelum menikah, mungkin kita bisa bergerak bersama,” katanya.

Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom menyambut baik ajakan BKKBN. Menurutnya, stunting memang menjadi persoalan pelik di Indonesia. Sebab itu, PGI pun telah memiliki program khusus terkait hal ini. “Gereja selama ini terpanggil untuk terlibat melawan stunting, namun memiliki keterbatasan karena PGI tidak punya umat, maka harus menggandeng para pimpinan gereja. Tentunya target 2024 itu sangat sulit jika hanya dipikul oleh BKKBN sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Bidang KKC PGI, Pdt. Jimmy Sormin menuturkan, keikutsertaan PGI dalam isu stunting dimulai bersama Kemenkes RI sejak 2018 lewat program Gizi Seimbang. Selanjutnya di 2019 melalui program persiapan pranikah, dengan melakukan pembinaan kepada para pendeta maupun penatua dalam konseling pranikah, yang dilaksanakan di Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat.

“Untuk literasi cegah stunting sebelum perkawinan, karena terbatas waktu dan pembiayaan, materi yang pernah dipublikasikan ke gereja-gereja akan dikembangkan kembali. Saat itu hanya tercetak, 1.000 eksemplar buku panduan yang bisa digunakan oleh gereja. Sementara, untuk bimbingan untuk remaja putri dalam mencegah stunting, hanya dilakukan di Sumba Timur pada 2021. Saya berharap jika akan berkolaborasi mungkin kita bisa menyasar remaja putri dan putra, atau pelatihan bagi para pembina katetikasi praperkawinan untuk memahami kesehatan reproduksi serta cegah stunting, dan penyakit menular,” jelasnya.

Sebagai tindaklanjut dari pertemuan tersebut, BKKBN bersama PGI akan membuat MoU, dan melayangkan surat penggembalaan kepada pimpinan sinode gereja anggota PGI terkait pentingnya pemeriksaan kesehatan tiga bulan sebelum menikah. Hal yang sama juga akan dilakukan oleh BKKBN dengan menyurati seluruh perwakilan BKKBN di daerah. Selain itu, direncanakan kegiatan webinar berskala besar yang dilaksanakan oleh kedua lembaga ini.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Ketua Umum Persatuan Profesor/Guru Besar Indonesia (Pergubi), Prof. Dr. Ir. Gimbal Doloksaribu bersama beberapa profesor dari berbagai perguruan tinggi, menyambangi kantor PGI di Grha Oikoumene, Jakarta, dan melakukan pertemuan dengan MPH-PGI, pada Rabu (16/3/2022).

Pertemuan tersebut mendiskusikan sejumlah hal terkait dunia pendidikan, salahsatunya yaitu masih sedikitnya gelar profesor di lingkungan perguruan tinggi Kristen. “Di Indonesia sekarang ini ada sekitar 6000 orang profesor, namun yang berasal dari perguruan tinggi Kristen sedikit jumlahnya,” tandas Prof. Gimbal. Sebab itu, dia pun mengajak PGI untuk berkolaborasi dalam rangka menjawab tantangan ini.

Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom menyambut baik ajakan yang disampaikan oleh Pergubi. “Harus diakui memang sangat sedikit profesor di perguruan tinggi Kristen. Mungkin perlu kita adakan pelatihan menulis untuk para dosen, karena ini bisa membantu kenaikan pangkat. Bagaimana mau jadi profesor kalau tidak bisa menulis. Ini sangat memprihatinkan, mungkin pelatihan menulis ini bisa dikerjasamakan oleh Pergubi dan PGI,” katanya.

Pada kesempatan itu, Ketum PGI mengajak Pergubi, sebagai lembaga tempat berkumpulnya kaum intelektual, untuk bersama-sama mengkiritisi arah tujuan Pendidikan Nasional saat ini, dengan adanya rencana revisi UU Sisdiknas. “Kita bisa elaborasikan bagaimana pemikiran kita dari perspektif Kristen,” ujarnya.

Selain pendidikan, Pergubi juga mengajak PGI untuk berkolaborasi dalam hal pelayanan kepada warga gereja, termasuk pembangunan rumah ibadah.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sebagai upaya membangun keberagaman dan toleransi di kalangan mahasiswa, Kampus Universitas Indonesia (UI) berencana mendirikan lima rumah ibadah multiagama di asrama mahasiswa UI, Depok.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset UI, Prof. Dr. Ir. Dedi Priadi, DEA, dalam pertemuan dengan MPH-PGI di Grha Oikoumene, Jakarta, Senin (14/3/2022). Prof. Dedi didampingi Dr. Zastrow Al. Ngatawi, MA selaku Tim Pengarah.

“Sebagai kampus yang membawa nama Indonesia, dan merangkul mahasiswa dari seluruh latarbelakang, maka rencana ini menjadi momen bagi kami untuk terlibat dalam upaya membangun keberagaman dan toleransi. Sebab itu, kami melihat perlunya datang ke PGI agar mendapat dukungan dan arahan,” jelas Prof. Dedi.

Selain lima rumah ibadah, lanjutnya, juga direncanakan pembangunan ruang pertemuan (hall), yang  difungsikan sebagai tempat pelaksanaan perayaan-perayaan keagamaan yang dilaksanakan para mahasiswa penghuni asrama, civitas kampus, serta masyarakat.

Sementara itu, Dr. Zastrow Al. Ngatawi, MA menuturkan, pembangunan rumah ibadah tersebut akan direalisasikan pada tahun ini, dan masterplan pun telah disiapkan oleh panitia. “Tentunya ini akan disempurnakan setelah mendengar masukan dan arahan dari PGI serta lembaga keagamaan lainnya ke dalam proposal,” ujarnya.

Menurut Zastrow, rencana ini telah didiskusikan jauh sebelumnya di lingkungan di Kampus UI. Namun sedikit terlambat karena perlu upaya terlebih dahulu untuk meyakinkan semua pihak. “Di asrama itu ada sekitar 2000an mahasiswa, sehingga jemaatnya jelas para mahasiswa dari masing-masing agama, supaya menjadi tempat praktek nilai kebangsaan, keberagaman dan toleransi. Pengelolaannya tentu akan dilakukan oleh mahasiswa, civitas dan pihak asrama,” kata budayawan NU ini.

Sekretaris Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty mengapresiasi rencana tersebut. Menurutnya, menggagas perspektif kemajemukan dalam lingkungan kampus sangat penting, mengingat kuatnya segregasi di dunia pendidikan terutama di perguruan tinggi negeri sekarang ini.  

“Ini rencana yang luar biasa. Jika bisa diselebrasikan dan dirawat akan menjadi tempat pembelaran kemajemukan berbasis kampus. Apalagi di asrama sehingga jelas jemaatnya, dan pasti akan memberi dampak yang sangat kuat. Tinggal bagaimana mengelolanya. Karena ada perbedaan di kekristenan dalam hal jemaat. Kalau di universitas Kristen kan jelas ada pendeta yang melayani,” katanya.

Terkait hal ini, Sekum PGI menjelaskan keberadaan Persekutuan Oikoumene Umat Kristen (POUK) di Indonesia, yang digagas oleh PGI, bagi warga jemaat dari berbagai interdenominasi yang berdomisili di kompleks TNI-POLRI, dan perusahaan. “Untuk pelayannya bisa diatur secara bergiliran dengan meminta tenaga utusan gereja, dengan pembiayaan dari gereja yang mengutus. Sehingga bisa mengantisipasi ajaran atau aliran yang disusupkan,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, PGI juga memberi masukan agar pendirian rumah ibadah, terkhusus gereja, mengakomodir kebutuhan anak-anak, ramah alam, dan dengan arsitektur bergaya Nusantara.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam ini, juga diikuti SE Bidang KKC PGI Pdt. Jimmy Sormin, SE Bidang KP PGI Pdt. Henrek Lokra, Kepala Humas PGI Jeirry Sumampouw, dan Juliandi Gultom.  

Pembangunan rumah ibadah di lingkungan kampus dalam rangka mempromosikan keberagaman dan toleransi di kalangan sivitas akademika juga telah dilaksanakan oleh beberapa perguruan tinggi, diantaranya Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) di Surakarta, yang merupakan universitas pertama di Indonesia yang memiliki rumah ibadah multiagama. Tidak hanya UNS, Universitas Pancasila pun pada awal Januari 2022 juga mempunyai rumah ibadah bagi enam agama yang diresmikan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sesuai latarbelakang awal pembentukannya, Yayasan Oikoumene (YO) PGI harus membantu mengoptimalkan aset milik gereja anggota PGI.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom saat melantik Pengurus YO PGI Masa Bakti 2021-2026 di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Rabu (9/3/2022). Pelantikan dilaksanakan secara hybrid.

“Perlu juga dipikirkan untuk membuat tulisan terkait kisah keberhasilan maupun kegagalan agar menjadi pembelajaran atau penyemangat baru bagi gereja. Salib Putih bisa jadi contoh dari cerita sukses, bagaimana GKJ bisa bangkit dengan dukungan YO yang mengawali, mendampingi sehingga bisa menjadi seperti sekarang,” jelasnya.

Diingatkan pula, agar para pengurus memberi perhatian terhadap kondisi saat ini yang masuk dalam zona baru akibat pandemi. “Presiden Jokowi makin efektif dan efisien dalam menjalankan pemerintahan. Berharap hal sama juga bisa dilakukan YO PGI sehingga dalam laporannya tidak detail, dan rumit, agar persidangan gerejawi tidak luput dari tugas utamanya,” tandas Pdt. Gomar.

Ketua Umum YO PGI, Harijadi Soedarjo merespon positif apa yang disampaikan oleh MPH-PGI. Dia berharap ke depan YO PGI akan lebih simpel dalam penyusunan laporan, dan dapat kembali kepada misi awalnya yaitu membantu gereja anggota PGI dalam mengoptimalkan aset-aset yang dimilikinya.

Harijadi, yang juga Ketua Umum YO PGI periode sebelumnya ini, pada kesempatan itu menyampaikan capaian-capaian yang telah dilakukan meski di tengah pandemi Covid-19. Capaian tersebut menurutnya dapat terwujud dikarenakan soliditas diantara pengurus. “Kami bersyukur punya tim yang kompak, dan semoga ke depan tetap solid agar pelayanan YO PGI bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Adapun susunan Personalia Yayasan Oikoumene PGI Masa Bakti 2021-2026 yaitu:

Pembina:
Pdt. Gomar Gultom
Pdt. Dr. Bambang H. Widjaja
Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty
Sheila Salomo, SH
Ir. Ichsan K. Gunawan

Pengawas:
Pdt. Jacub Sutisna
Pdt. Kumala Setiabrata, MTh
Lim Kwang Tak

Pengurus:
Harijadi Soedarjo (Ketua Umum)
Mira Amahorseya (Ketua)
Gideon Sulistio (Ketua)
Chris Kanter (Ketua)

Agus Widijanto Budiono (Sekretaris 1)
Pdt. Krise A. Gosal (Sekretaris 2)

Gonti Manalu (Bendahara 1)
Arie A.S Moningka (Bendahara 2)  

Pdt. Karyanto Gunawan (Anggota) 
Rozelin Marsaulina Panggabean (Anggota)

 

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-“Kami di Lemhanas mencetak policy maker, bukan pendidikan akademik.”, demikian antara lain penjelasan Andi Widjajanto, Gubernur Lemhanas, pada kunjungan silaturahimnya ke Grha Oikoumene pagi ini (9/3).

Mengawali paparannya kepada MPH dan Staf, Gubernur Lemhanas, yang baru Dilantik oleh Presiden RI pada 21 Februari 2022 lalu, menyatakan empat fungsi Lemhanas, yakni:
a). Melakukan Pendidikan Kepemimpinan Strategis, yakni mencetak para pemimpin pada posisi “decision/policy maker”, b). Menyelenggarakan Kajian strategis jangka pendek dan menengah dengan user presiden, c). Menyelenggarakan Pemantapan nilai kebangsaan di daerah-daerah, dan d). Mengelola Laboratorium pengukuran ketahanan nasional.

Lemhanas yang berada langsung di bawah Presiden ini memiliki Dewan Pengarah yang terdiri dari empat Menteri Koordinator, 3 Menteri Triumpate, Ketua Kadin dan Gubernur

Pada pertemuan ini Gubernur dan MPH-PGI mendiskusikan beberapa hal terkait dengan masalah-masalah agama dan kebangsaan kita dewasa ini, termasuk proses-proses politisasi agama untuk kepentingan jangka pendek, serta terjadinya berbagai pergeseran struktural dari peradaban dan ketokohan agama sebagai akibat dari transformasi budaya digital.

Pada pertemuan ini juga disepakati beberapa program kerjasama antara Lemhanas dan PGI ke depan, antara lain:
1. PGI menjadi salah satu lembaga penseleksi peserta program pendidikan Lemhanas regular. MPH-PGI data menseleksi mereka-mereka yang dirancang untuk kepemimpinan PGI nantinya, sebagai calon peserta.
2. Menyelenggarakan pendidikan reguler dengan mengadopsi Pendidikan Oikoumene Kebangsaan (POK) yang selama ini dikembangkan oleh PGI menjadi program bersama. Untuk ini akan ada kajian dan evaluasi khusus, sehingga nantinya para peserta POK mendapatkan sertifikat dari PGI dan Lemhanas.
3. Kesiapan Lemhanas untuk memfasilitasi pelatihan dalam lingkungan PGI dalam rangka Pemantapan kebangsaan, berdasar peta wilayah yang nanti akan dikeluarkan oleh Lemhanas

Gubernur juga bersedia terlibat langsung dalam mengevaluasi kurikulum POK yang selama ini dikembangkan oleh PGI.

JAKARTA,PGI.OR.ID-Hari ini, 8 Maret 2022, diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day/IWD). Peringatan tahun 2022 ini dilaksanakan dengan tema Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow. Tema kampanye adalah #BreakTheBias.

Tema tersebut dipilih sebab selama ini perempuan dari berbagai latar belakang sosial budayanya selalu mengalami bias, stereotip, dan diskriminasi. Akibatnya, kesetaraan gender sulit untuk dicapai. Bias tersebut bisa datang dari mana saja, mulai dari komunitas, tempat kerja, sekolah, perguruan tinggi, dan lingkungan di sekitar.

Kampanye #BreakTheBias dimaksudkan untuk mengajak seluruh masyarakat di dunia untuk berupaya memiliki kesadaran terhadap bias gender yang selama ini menempel pada perempuan dan berupaya mematahkannya.

Untuk itu, dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional tersebut, PGI sebagai bagian dari kelompok masyarakat sipil di Indonesia, yang selama ini ikut memperjuangkan kesetaraan gender, ingin menegaskan beberapa hal.

1. Secara teologis kami memahami bahwa manusia diciptakan setara, laki-laki dan perempuan. Karena itu, bias, diskriminasi, dan steriotipe yang selama ini masih kuat dalam masyarakat merupakan hal-hal yang menghambat pemenuhan kesetaraan gender dalam dinamika kehidupan sosial. Masih kuatnya tiga hal itu dalam praktik kehidupan sehari-hari menciderai hakekat kemanusiaan.
2. Seperti kita ketahui bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia masih sangat tinggi. Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan juga disumbang oleh cara berpikir yang masih bias gender, yaitu yang menempatkan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Karena itu, dalam momentum Hari Perempuan Internasional ini PGI mengimbau agar STOP KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN!
3. Dalam rangka menghentikan kekerasan seksual terhadap perempuan, PGI mendesak agar Pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU TPKS (Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). PGI menilai bahwa RUU TPKS merupakan salah satu solusi untuk menghentikan kekerasan seksual terhadap perempuan.

 

Terima kasih!

 

Jakarta, 8 Maret 2022

 

Jeirry Sumampow
Kepala Humas PGI
HP: 0811-8119-178

 

Siaran Pers PGI dlm rangka Memperingati Hari Perempuan Internasional

JAKARTA,PGI.OR.ID-Saat kita masih mengelola dampak pandemi Covid-19 terhadap melemahnya kondisi ekonomi, kini kita diperhadapkan lagi dengan situasi perang Ukraina yang berakibat pada melonjaknya harga energi dunia, terutama gas alam. Peningkatan harga energi akan berpengaruh langsung terhadap seluruh rantai pasokan yang menyebabkan harga berbagai barang turut naik, seiring meningkatnya inflasi di banyak negara. Belanja konsumen yang melemah akibat Covid-19, akan semakin dilemahkan bila perang semakin meluas.

Dalam seminggu terakhir telah terjadi kenaikan tarif tol, elpiji, BBM, dan lainnya. Kelangkaan barang dan kenaikan harga terjadi pada berbagai komoditi, di antaranya: minyak goreng, kedelai (tahu, tempe), daging sapi dan daging ayam. Di tengah situasi ini, Presiden Jokowi telah menyerukan kewaspadaan dan kehati-hatian masyarakat untuk menyikapi kemungkinan berkembangnya situasi ekonomi yang sulit.

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mencermati sungguh-sungguh situasi sulit yang sedang berkembang dan berharap pemerintah dapat segera melakukan intervensi untuk mengatasi kelangkaan bahan pokok dan kenaikan harga, guna memperkuat ketahanan masyarakat. Warga gereja dan masyarakat secara umum diimbau untuk sedapat mungkin membatasi gaya hidup konsumerisme, sebaliknya mengembangkan pola hidup ugahari yang mengarus-utamakan laku hidup sederhana dan kesediaan untuk saling membantu antara sesama warga bangsa.

Dalam solidaritas global, bersamaan dengan perayaan minggu-minggu pra-Paskah, PGI mendorong gereja-gereja anggota untuk terus berdoa bagi mereka yang menderita akibat kebrutalan perang di Ukraina. Semoga perang segera dihentikan sehingga pemulihan dampak perang terhadap kemanusiaan dan lingkungan bisa segera digalakan.

 

Tuhan berkati!

 

Jakarta, 7 Maret 2022

 

Jeirry Sumampow
Kepala Humas PGI
Hp: 0811-8119-179

Siaran Pers PGI Isu Terkini

JAKARTA,PGI.OR.ID-PGI melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) secara hybrid dalam rangka mendapatkan masukan terkait Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), dengan menghadirkan narasumber Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek Anandito Aditomo, serta Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), Ki Saur Panjaitan, pada Selasa (1/3/2022).

Pada kesempatan itu, Anandito mengungkapkan, pembentukan RUU Sisdiknas saat ini berada pada tahap perencanaan. Pelibatan publik pada tahap perencanaan telah mulai dilakukan dan akan terus diperluas. Masyarakat juga akan dilibatkan di tahap penyusunan dan pembahasan.

Lebih jauh dijelaskan, urgensi revisi UU tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) karena satu sistem pendidikan diatur dalam tiga undang-undang, yakni UU 20/2003 (Sisdiknas), UU 14/2005 (Guru dan Dosen), UU 12/2012 (Pendidikan Tinggi). Hal ini memunculkan potensi ketidakselarasan.

Selain memunculkan potensi ketidakselarasan, lanjut Anandito, beberapa pengaturan dalam undang-undang tersebut terlalu mengunci sehingga menimbulkan permasalahan dalam implementasinya, dan tidak dapat mengikuti perkembangan jaman, serta ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah materi UU Sisdiknas.

Sebab itu, menurut Anandito RUU Sisdiknas menawarkan perbaikan agar ketiga peraturan tersebut terintegrasi dalam satu uu, untuk melaksanakan amanah UUD 1945 tentang satu sistem pendidikan, lebih sederhana, dan tidak tumpang tindih. “Perbaikan yang juga ditawarkan yaitu agar dapat merespon perkembangan yang cepat, disusun lebih fleksibel, dan ruu yang sedang direncanakan sudah mengakomodasi semua putusan Mahkamah Konstitusi terkait tiga UU yang diintegrasikan,” katanya.

Soal lain yang muncul dalam UU Sisdiknas diantaranya, tidak menyebutkan nilai Pancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum. Sehingga menurutnya perlu dilakukan perbaikan agar memperkuat karakter Pancasila, nasionalisme, dan budi pekerti, kurikulum wajib mencakup mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan Bahasa Indonesia.

Sementara itu, Ki Saur Panjaitan melihat, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terkait pembentukan RUU Sisdiknas, semisal  UUD 1945 Pasal 31, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pendidikan juga harus terkait dengan kebudayaan.

Saur juga mengutip pendapat Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan bahwa pengertian pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberi bimbingan dalam hidup dan tumbuh kembangnya jiwa rasa anak didik, agar dalam menjalani garis kodrat pribadinya serta dalam menghadapi pengaruh lingkungannya mendapat kemajuan hidup lahir batin.

Selain itu, sebagai usaha kebudayaan dan kemasyarakatan, maka tiap pelaksanaan pendidikan wajib memelihara dan mengembangkan garis hidup yang terdapat dalam tiap aliran kerohanian dan kemasyarakatan untuk mendapatkan kehalusan budi dan penghidupan menuju ke arah adab Kemanusiaan.

Menurutnya, adaptasi tentu diperlukan mengingat kita berada di dunia global dan konektivitas menjadi suatu keharusan. Namun demikian, kita secara tegas perlu meletakkan Pancasila sebagai dasar filosofi pendidikan untuk mencapai suatu tatanan kehidupan yang cerdas, baik secara secara politik-ekonomi maupun sosial-budaya. Pancasila tidak sekadar untuk dihafalkan, sebagaimana yang kita lakukan dan banggakan selama ini.

“Taman Siswa melihat dalam perjalanan terjadi penurunan. Dulu nasionalisme begitu tinggi, sekarang orang lebih banyak meminati sekolah berciri agama. Sebab itu, rasa nasionalisme ini yang harus terus digaungkan, termasuk dalam dunia pendidikan. Karena skill tidak memjamin, tetapi yang penting adalah pembentukan karakter,” tandas  pengurus Perguruan Taman Siswa ini.

FGD yang dipandu Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC) PGI Pdt. Jimmy Sormin ini, diikuti MPH-PGI, pemerhati dan praktisi pendidikan, Pokja Pendidikan PGI, serta beberapa Sekretaris Eksekutif di lingkungan PGI. 

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sekretariat Umum PGI memberikan kesempatan kepada warga gereja untuk berkarya di lingkungan PGI dalam posisi:

1. Direktur Yakoma
   Memimpin Unit Komunikasi Masyarakat dan Pengembangan Informatika. Melaksanakan program /produk multi media, jurnalistik, dan broadcast, serta memfasilitasi berbagai media advokasi, kampanye, dan kebijakan PGI.
2. Kepala Biro Perempuan dan Anak
   Memimpin Biro Perempuan dan Anak yang bertanggungjawab memfasilitasi dan kolaborasi untuk Women Crisis Center; Memfasilitasi penguatan peran perempuan dalam politik ; Melakukan advokasi terkait Keadilan dan Keseraraan Gender,  Perempuan dalam politik, penguatan kapasitas intergenerasi Kristen ; Memfasilitasi penerapan gereja ramah anak, serta pendidikan disiplin positif untuk intergenerasi warga gereja.

Kriteria Umum untuk semua posisi:

1. Memiliki Integritas, Spiritualitas dan Komitmen Kristiani yang mendalam, serta kepribadian yang matang dan bertanggungjawab.
2. Menguasai serta aktif dalam komunikasi dan administrasi berbahasa Inggris.
3. Memiliki kemampuan bekerjasama dalam tim, serta lintas bidang.
4. Menghormati budaya, bekerja inklusif, penyesuaian diri dalam konteks multi budaya, ras dan agama.
5. Memiliki wawasan nasional dan internasional.
6. Memiliki pengalaman dan kemampuan fund raising eksternal.
7. Memiliki pengalaman manajerial serta merancang, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan keuangan bidang bersangkutan, serta dapat bekerja dibawah tekanan.
8. Mampu mengorganisir seminar, lokakarya, konsultasi dan program-program pelatihan yang terkait dengan Bidang yang dilamar, maupun lintas bidang / biro
9. Mampu mengembangkan jejaring dan kerjasama internal, kerjasama di dalam maupun luar negeri, dalam rangka implementasi program untuk bidang terkait yang dilamar, pada aras Nasional, Regional, dan Internasional.
10. Mampu mengoperasikan program-program computer dan berbagai aplikasi office, serta menguasai komunikasi internet.
11. Bersedia tinggal menetap di Jakarta selama dinas dan bersedia menandatangani surat kesediaan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, termasuk tidak merokok dalam lingkungan.

Kriteria Khusus Direktur Yakoma:

1. Berpengalaman memimpin dan mengelolah lembaga / unit usaha broadcast minimal 5 tahun.
2. Memiliki pengetahuan memadai tentang industri media, serta perkembangan dan Arsitektur IT (dibuktikan dengan portofolio terkait).
3. Memiliki pengetahuan memadai tentang Strategi Inbound Marketing.
4. Trampil berinovasi melalui kreativitas dalam membangun Corporate IT.
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang strategi komunikasi pada aras lokal, nasional dan internasional.
6. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang gerakan oikoumene pada aras lokal, nasional dan internasional.
7. Pengalaman manajerial SDM.
8. Pendidikan minimal S1 Komunikasi / Informatika.

Kriteria Khusus Kepala Biro PA:

1. Anggota jemaat dari Gereja anggota PGI.
2. Mempunyai pengalaman sebagai tenaga penuh waktu dalam pelayanan Sinode / gereja yang bersangkutan, sedikitnya lima tahun.
3. Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Sinode Gereja yang bersangkutan.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender, Hak dan Perlindungan Anak, Isu-isu pemberdayaan perempuan dan anak, pengkaderan dan pengembangan kreatifitas.
5. Mampu mengembangkan pandangan dan gagasan yang tepat dalam kerangka tanggungjawab Gereja membaharui kehidupan jemaat dan masyarakat.
6. Memiliki pemahaman yang memadai terkait aktifitas Biro Perempuan dan Anak dengan membuat karya tulis 3-4 halaman folio.
7. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang gerakan oikoumene pada aras lokal, nasional dan internasional: berbagai aliran di dalam dan sekitar gereja, serta pemahaman tentang keberagaman latar belakang (tradisi) gereja-gereja.
8. Pernah terlibat dalam program PGI / kegiatan-kegiatan oikoumenis.
9. Pendidikan minimal S1.
10. Batas usia 30-45 tahun.

Pelamaran dan batas waktu:

1. Lamaran dikirim langsung kepada MPH – PGI melalui email: pgi@cbn.net.id dengan melampirkan berkas : biodata / dokumen-dokumen pendukung Kompetensi / Kriteria.
2. Batas waktu penerimaan berkas pada tgl 20 Maret 2022.

JAKARTA,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) bekerja sama dengan Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) Universitas Gadjah Mada, mendiseminasikan hasil penelitian program nasional Moderasi Beragama, pada Jumat (25/2/2022).

Penelitian PGI dan ICRS UGM disusun oleh Trisno S Sutanto, Suhadi Cholil, Woro Wahyuningtyas, dan Danial Sutami Putra. Model penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan pembacaan kritis terhadap buku babon Moderasi Beragama (MB), dan dokumen Roadmap yang dibuat oleh Pokja MB Kemenag RI.

Seperti disampaikan Trisno Sutanto, hasil penelitian PGI dan ICRS UGM menyimpulkan, diskursus moderasi beragama muncul sebagai upaya pemerintah menjawab tantangan terorisme dan berbagai bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama, karena itu Moderasi Beragama punya irisan sangat dekat dengan program “de-radikalisasi.“

Disimpulkan pula, bias terhadap kelompok Islam ini terlihat mulai dari kosakata yang dipakai, ranah problematis yang menjadi concern utama, maupun rangkaian program-program konkret yang disusun. Diskursus Moderasi beragama masih kurangnya perhatian pada kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Dokumen Roadmap yang dibuat oleh Pokja MB Kemenag sendiri berusaha memperbaiki rumusan awal itu, dan menempatkannya sebagai living document yang selalu perlu diperbarui agar mampu menjawab tantangan-tantangan kiwari yang terus berubah. “Terobosan Roadmap tersebut membuka peluang bagi partisipasi kritis dari berbagai kelompok yang memperjuangkan KBB, termasuk di dalamnya gereja-gereja yang bernaung di bawah PGI,” tandasnya.

Hasil penelitian PGI dan ICRS UGM juga menyimpulkan, diskursus Moderasi Beragama patut dihargai sebagai suatu “strategi kebudayaan” pemerintah di dalam menangani persoalan aksi terorisme yang kerap mengatasnamakan agama, maupun maraknya sikap dan pandangan keagamaan yang dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bersama masyarakat majemuk. Dokumen Roadmap menunjukkan, strategi kebudayaan itu seyogianya difokuskan pada pembaruan pendidikan dan pengembangan literacy keagamaan.

“Sebagai strategi kebudayaan, diskursus Moderasi Beragama seharusnya menjadikan jaminan konstitusional KBB serta norma-norma dan penegakan HAM sebagai landasan utamanya. Diskursus Moderasi Beragama dapat dihargai sebagai tekad pemerintah di dalam memperbaiki kualitas birokrasi (ASN) agar dapat memberi layanan publik yang lebih akuntabel, transparan, dan non-diskriminatif,” jelas Trisno.

Menanggapi hasil penelitian tersebut, menurut Direktur Institute Dian/Interfidei Pdt Elga Sarapung yang menjadi pertanyaan penting adalah kapan gagasan baik, positif, kritis dengan segala teori/konsep tentang kerukunan, toleransi, penghargaaan terhadap perbedaan ini, dapat diimplementasikan dengan baik sehingga kelak dapat memberi perubahan dalam kehidupan bermasyarakat dan dan berbangsa.

“Paradigma agama penting untuk diluruskan. Agama sebagai institusi dan beragama sebagai sesuatu yang berkaitan hanya dengan soal-soal institusional. Sedangkan yang berkaitan dengan institusional adalah agama yang mementingkan kuantitas, fisik, dan material. Jadi, bukan agama yang mementingkan nilai-nilai substansial dari agama yakni kehidupan saling menghidupkan, yang mementingkan kualitas,” tuturnya.

Pdt. Elga Sarapung melihat, jika apa yang menjadi concern dari Moderasi Beragama tidak semata-mata hanya dalam rangka menghadapi berkembangnya aksi-aksi radikalisme bahkan terorisme, atau kekerasan atas nama agama, tetapi memperkuat dan melanggengkan persatuan hidup berbangsa dalam kebhinekaan, maka belajar dari pengalaman Indonesia selama berpuluh tahun, kiranya kepentingan birokrasi, miskinnya pengalaman berjumpa, berdialog dan berinteaksi dengan yang berbeda dari para birokrat, sempitnya pemikiran serta sifat ekslusif yang masih mungkin menjadi warna dari para birokrat, tidak menjadi hambatan bagi negara dan bangsa ini untuk maju mencapai perubahan positif demi kehidupan berbangsa.

Sedangkan penanggap lain, Dr. H. Wawan Djunaedi, MA, Kepala PKUB Kemenag RI menjelaskan, semangat Moderasi Beragama yang dicanangkan oleh pemerintah adalah dalam rangka mendekatkan semua komunitas agama, juga kelompok penghayat kepercayaan, termasuk melalui kebudayaan. “Karena Moderasi Beragama tidak menyasar kepada kelompok tertentu. Tetapi kepada mereka yang tidak anti kekerasan, tidak berwawasan kebangsaan, tidak adaptif terhadap Moderasi Beragama, juga kepada mereka yang berpotensi tidak moderat cara beragamanya,” kata Wawan.  

Lebih jauh dijelaskan, salah satu strategi yang dilakukan pemerintah dalam rangka Moderasi  Beragama yaitu melalui pendidikan. “Contoh pelatihan guru agama di Kendari yang kami laksanakan sekarang ini, standarnya kan setiap pelatihan menggunakan anggaran pendidikan, dalam hal ini anggaran Islam, tapi pesertanya tidak hanya guru agama Islam, agar Moderasi Beragama tidak pada tataran teori, tetapi para guru agama kita memiliki ruang perjumpaan dengan guru agama lain, karena guru juga ujung tombak,” ujarnya.

Selain itu, melalui pendidikan juga diharapkan terjadi pergeseran pemahaman dari seluruh ASN bahwa hak-hak konstitusi setiap warga negara harus dipenuhi. “Menteri Agama berharap seluruh ASN memiliki awareness untuk memenuhi hak-hak konstitusi warga negara, baik lintas agama maupun internal agama,” tandas Wawan.

Dia pun menegaskan pemerintah akan mengawal tata kelola kehidupan keagamaan ini melalui evaluasi, untuk mengetahui benih Moderasi Beragama yang telah disebar dapat kita semai.  

 

Pewarta: Markus Saragih