JAKARTA,PGI.OR.ID-Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur, pada Senin (29/1/2024). Dalam Keppres tersebut terdapat lima poin keputusan, salah satunya perubahan nomenklatur Isa Almasih menjadi Yesus Kristus.

Sehingga terdapat beberapa perubahan penyebutan nama hari libur dalam kalender nasional, yakni berganti menjadi libur kelahiran, wafat, kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus.

Seperti dimuat dalam salinan lembaran Keppres yang telah diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, Selasa (30/1), nomenklatur terbaru itu termaktub bersama 16 rangkaian hari libur yang tercantum dalam diktum kesatu.

Adapun rincian 16 daftar hari libur yang dimaksud yakni:

1. 1 Januari Tahun Baru Masehi;
2. 1 Muharram Tahun Bam lslam Hijriah;
3. Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.;
4. Idul Fitri (dua hari);
5. Idul Adha;
6. Maulid Nabi Muhammad S.A.W.;
7. Kelahiran Yesus Kristus;
8. Wafat Yesus Kristus;
9. Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah);
10. Kenaikan Yesus Kristus;
11. Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka);
12. Hari Raya Waisak;
13. Tahun Baru Imlek;
14. Proklamasi Kemerdekaan;
15. Hari Lahir Pancasila 1 Juni;
16. Hari Buruh Internasional 1 Mei.

Sementara itu pada diktum kedua disebutkan apabila pada hari-hari libur tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, Aparatur Sipil Negara karena kepentingan tugas dinas/pekerjaan diharuskan bekerja, baginya berlaku ketentuan-ketentuan bekerja pada hari libur.

Adapun hari-hari libur sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu angka 2, angka 4, dan angka 5, ditetapkan setiap tahun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Selanjutnya pada diktum keempat disebutkan pada saat Keppres tersebut berlaku, maka membuat keempat Keppres lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Adapun keempat Keppres yang dicabut yakni Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang HariHari Libur, Keputusan Presiden No. 148 Tahun 1968 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur.

Kemudian Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun l97l tentang Hari Wafat Isa Al-Masih Dinyatakan Sebagai Hari Raya/Hari Libur, dan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971, Pemerintah sebelumnya sepakat mengubah nomenklatur Isa Almasih menjadi Yesus Kristus.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Jelang perhelatan Pemilu 2024, pimpinan lembaga keagamaan melakukan pertemuan bertajuk Silaturahim Nasional untuk Pemilu Damai, Jujur, Adil, dan Bermartabat, di Hotel Syahid, Jakarta, pada Selasa ( 16/1/2024).

Dalam pertemuan ini, secara bergantian mereka (para pimpinan lembaga keagamaan, red), menyampaikan Deklarasi Pemilu Damai yang terdiri dari 7 poin. Ketujuh poin tersebut yaitu, pertama, berkomitmen untuk menjaga dan mengawal proses demokrasi, sesuai tahapan Pemilu 2024 agar berjalan dengan aman, damai, jujur, adil dan bermartabat.

Kedua, mengajak semua komponen bangsa untuk berpartisipasi aktif mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.  Ketiga, mengajak seluruh Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab.

Keempat, mengajak semua pihak untuk ikut aktif melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan Pemilu agar berjalan sesuai aturan, berlangsung secara aman, damai, jujur, adil dan bermartabat. Kelima, mengajak semua Pemangku Kepentingan, Paslon, Timses, Parpol dan Elite Politik untuk bersikap sportif dan taat azas dalam berkampanye dengan tidak menjadikan konten agama dan SARA sebagai bahan kampanye negatif dan bahan candaan.

Keenam, mendesak seluruh komponen bangsa baik Pemerintah, peserta Pemilu maupun masyarakat untuk menerima hasil Pemilu yang dilaksanakan dengan Netral, jujur, adil dan bermartabat. Ketujuh, mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadikan Pemilu sebagai pesta demokrasi yang menjunjung perbedaan pilihan, namun tetap menjaga persaudaraan dan persatuan.

Hadir dalam acara tersubut Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Basuki, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Ketum MUI KH Anwar Iskandar, Waketum PBNU KH Zulfa Mustofa, dan Ketua PP Muhammadiyah Prof Syafiq A Mughni.

Hadir pula Ketum Mathla’ul Anwar, Ketum PGI Pdt Gomar Gultom, Ketum KWI Mgr Antonius Subianto Bunjamin OSC, Ketum Persatuan Umat Buddha Indonesia Prof Philip K Widjaja, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, dan Ketum Matakin Xueshi Budi Santoso Tanuwibowo.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Prof. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Hukum Bisnis Program Pascasarjana UKI, di Auditorium Graha William Soerjadjaya UKI Cawang (10/01).

Pengukuhan Prof. Dhaniswara K. Harjono dihadiri langsung oleh Kepala LLDikti Wilayah III, Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc. Hadir pula antara lain Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan Hakim Konstitusi RI Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.Hum.

Sebagaimana siaran pers yang diterima media, dalam orasi ilmiahnya bertajuk Direksi Kebal Hukum?: Kajian Hukum Bisnis dalam Perspektif Restrukturisasi BUMN, yang disampaikan pada Sidang Terbuka Senat dalam rangka pengukuhan, Prof. Dhaniswara K. Harjono menuturkan, kajian hukum terhadap perseroan terbatas termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bagian dari hukum bisnis.

“Direksi sebagai penanggung jawab perseroan dalam melaksanakan tugas kepengurusannya didasarkan doktrin Business Judgement Rule sebagai prinsip yang menyatakan bahwa direksi suatu perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan sepanjang keputusan didasarkan pada itikad baik dan sepenuhnya untuk kepentingan Perusahaan,” jelasnya.

Lanjut Dhaniswara, kajian terhadap perseroan terbatas termasuk BUMN merupakan bagian dari hukum bisnis. Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seringkali dihadapkan pada situasi yang dilematis dan menimbulkan keragu-raguan dalam mengambil keputusan strategis untuk kepentingan pengelolaan perseroan, khususnya terkait dengan keperluan untuk melakukan transaksi dan investasi yang didalamnya terkandung risiko bisnis dan risiko hukum.

“Dalam kepengurusan perseroan, kerap terjadi direksi perseroan yang bertanggung jawab untuk kepengurusan perseroan demi kemajuan perseroan justru terjerat permasalahan hukum akibat dari keputusan atau kebijakan yang dibuatnya. Namun apabila ternyata keputusan yang diambil justru mengakibatkan kerugian bagi perseroan, seringkali direksi dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini.

Dhaniswara menegaskan prinsip doktrin Business Judgment Rule memberi perlindungan hukum bagi direksi yang beritikad baik agar dapat menjalankan kegiatan usaha perseroan dengan leluasa. Perlindungan hukum seperti ini merupakan solusi untuk menjawab kekhawatiran direksi yang ingin berkreasi dan berinovasi serta mengambil peluang di tengah ketidakpastian iklim usaha, namun khawatir dengan risiko tuntutan hukum.

Pada kesempatan itu, Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc, mengungkapkan, bahwa UKI merupakan perguruan tinggi yang banyak menghasilkan guru besar. Kiranya guru besar dapat meningkatkan kualitas perguruan tinggi dan Sumber Daya Manusia. Publik memiliki harapan tinggi kepada guru besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jabatan profesor tidak menjadi akhir perjalanan akademik.

“Saya berharap agar Prof. Dhaniswara dapat menjadi agent of change dan berkontribusi positif untuk masa depan yang lebih baik. Serta membangun jejaring untuk mengembangkan ilmu pengetahuan,” pesannya.

Guru Besar UKI dalam bidang Ilmu Hukum Bisnis, Prof. Dhaniswara K. Harjono, menyampaikan rasa syukurnya telah menerima Surat Keputusan (SK) Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Universitas Kristen Indonesia (UKI), dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.

“Terimakasih teman-teman LLDikti Wilayah III yang mendukung dan membantu dalam pengangkatan saya sebagai Guru Besar. Kiranya yang saya dapatkan ini memberikan manfaat bagi bangsa, negara, serta masyarakat dan untuk universitas-universitas di bawah naungan LLDikti Wilayah III. Saya berharap kenaikan jabatan akademik dosen dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul di Indonesia,” harap Dhaniswara.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Mengusung tema Kemuliaan Bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi (Lukas 2:14), Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) menggelar acara Syukur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, di Lantai 3 Grha Oikoumene, Jakarta, pada Senin (8/1/2024).

Acara yang diawali ibadah dengan pengkhotbah Pdt. Mercy Anna Saragih ini, diikuti pengurus DPP PWKI, DPD PWKI Jabar, DPD PWKI Banten, DPD PWKI DKI Jakarta, Kabiro Perempuan dan Anak PGI, KPAI, perwakilan Komnas Perempuan, BNN, BPOM, komisi perempuan lintas agama, Ditjen Bimas Kristen, dan GMKI.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PWKI Pdt. Deety BT Liow – Mambo S.Th menyatakan rasa syukurnya karena Tuhan telah membimbing Lembaga ini untuk boleh melewati tahun 2023 dengan berbagai program yang telah dilakukan, hingga memasuki tahun 2024.

“Kita patut bersykur kepada Tuhan karena atas bimbinganNya kita boleh melewati tahun 2023 dan memasuki tahun 2024, dengan berbagai program yang telah kita laksanakan. Kita juga patut bersyukur karena bisa menggelar perayaan ini atas kerjasama dan gotong royong, dari semua pengurus,” katanya.

Lanjutnya, PWKI sebagai lembaga pelayanan, maka kerja sama merupakan sebuah kekuatan. Sebab itu, memasuki tahun 2024 kebersamaan itu harus semakin diperkuat. “Ada atau tidak ada dana, kita akan terus berjalan karena semua saling melengkapi, saling berkorban, dan bahu-membahu.,” tandas Pdt. Deety.

Lebih jauh dijelaskan, begitu banyak persoalan terkait dengan perempuan dan anak, yang perlu diselesaikan oleh bangsa ini. Sebab itu, keterlibatan PWKI dalam membantu pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut sangat dibutuhkan.

“Negeri ini membutuhkan pelayanan dari PWKI. Sebab itu, mari kita ibu-ibu turut bergandengantangan, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain agar pelayanan kita di tahun yang baru ini semakin luar biasa,” tandasnya.

Dia pun berharap hal serupa dapat juga dilakukan oleh PWKI di daerah-daerah, melakukan pelayanan dan bersama-sama bergerak sebagai “Ibu bangsa Indonesia”.

Sementara itu, mewakili Anggota Luar Biasa PWKI DR. Tilly Kasenda mengajak semua anggota PWKI bersama-sama menghadapi tantangan yang ada sekarang ini. “Sebagai sesama angota PWKI mari kita hadapi tantangan yang ada dengan permohonan kepada Tuhan. Selain itu, memasuki tahun 2024, agar PWKI terus berkembang menjadi wadah yang inspiratif bagi wanita Kristen Indonesia,” ujarnya.

Tilly mengajak seluruh anggota untuk memperkuat iman, serta menjadi pilar yang kokoh dalam Masyarakat. Dapat menjadi saluran kasih bagi masyarakat luas, dan mengadvokasi kesetaraan gender. Hal senada juga disampaikan Penasihat PWKI Sheila Aryani Salomo, S.H. Menurutnya, apapun yang akan dilaksanakan oleh PWKI di tahun yang baru ini semua untuk kemuliaan Allah. Dan di tahun politik ini ini tetap menjaga kebersamaan dan Persekutuan, agar tidak terpecah-belah.

Acara Syukur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 PWKI diakhiri tukar kado oleh pengurus dan anggota PWKI yang hadir.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Dalam rangka Hari Amal Bhakti (HAB) ke-78, Kementerian Agama RI menggelar bakti sosial di beberapa rumah ibadah di wilayah Jakarta, salah satunya adalah Gereja Isa Al Masih, Jakarta pada Rabu (3/1/2024).

Dilansir dari kemenag.go.id, laman resmi Kemenag RI, kegiatan Bakti sosial diawali dengan melakukan bersih-bersih bersama di area gereja oleh karyawan Kementerian Agama yang melibatkan beberapa direktorat, mulai dari Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Inspektorat Jenderal, Sekretariat jendral dan beberapa unit kerja lainnya.

Usai melakukan bersih-bersih kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan simbolis Al-Kitab terjemahan versi 2 oleh Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki kepada pendeta Gunawan Hartono. “Bersih-bersih serta penyerahan al-Kitab ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan Kemenag dalam rangka Hari Amal Bhakti ke-78, kegiatan ini hanyalah salah satu bukti bahwa Kemenag hadir untuk masyarakat. Seperti yang sering di katakan Gus Mentri bahwa kementerian ini adalah kementerian semua agama, oleh karena itu kita hadir di sini,” ungkapnya.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak gereja yang dengan suka rela menerima rombongan Kementerian Agama. “Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu sehingga menerima kami begitu hangata dan terbuka,” ujar Saiful.

Dalam kesempatan ini, Wamenag juga berharap tak ada lagi Jemaah yang kesulitan dalam beribadah di Indonesia. Karena itu, lanjut Wamenag, Menteri Agama RI telah mengeluarkan Surat Edaran no 11 Tahun 2023 Tentang Pemanfaatan Kantor Kementerian Agama Sebagai Rumah Ibadat Sementara.

“Menteri sudah keluarkan surat edaran no 11, jadi bagi umat yang belum memilki rumah ibadah untuk bisa beribadah di kantor kemenag di seluruh Indonesia. Itu diharapkan menjadi bukti bahwa Kemenag hadir untuk Masyarakat Indonesia,” katanya.

Tak lupa, Wamenag juga berpesan agar umat juga mampu menerapkan moderasi beragama, untuk menjaga kedamaian dan kesatuan di Indonesia. Karena menurutnya, perbedaan merupakan anugerah dari tuhan bagi manusia. “Seperti yang telah dilakukan oleh Gereja Isa Almasih Pegangsaan ini, yang telah menerapkan konsep moderasi beragama dengan mempekerjakan siapapun tanpa memandang latar belakangnya, dan tetap rukun,” ungkap Wamenag.

Turut hadir Dirjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung, Sekretaris Ditjen Bimas Kristen Johni Tilaar, Direktur Pendidikan Katolik Salman Habeahan, dan para ASN Kementerian Agama.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

Keterangan foto: Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki memberikan al-Kitab ver 2 kepada pendeta Gunawan Hartono. Fotografer: Hilman Fauzi

KUALA LUMPUR,PGI.OR.ID-Dalam rangka melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan/Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), dan menjalankan Misi Universitas Kristen Indonesia (UKI), Program Pascasarjana UKI yang terdiri dari Prodi Magister Pendidikan Agama Kristen, Magister Administrasi Pendidikan, Magister Manajemen dan Fakultas Ekonomi Bisnis, sejak 11-13 November 2023 mengadakan kegiatan PKM Internasional di Gereja Toraja Kuala Lumpur, 23, Jalan Bandar Lapan Belas, Pusat Bandar Puchong, Malaysia.

Bersama-sama dalam rombongan tim ini Direktur Program Pascasarjana yakni Prof. Dr. dr. Bernadeta Nadeak, M.Pd, PA yang memberikan materi Sehat di Usia Lanjut bukan penyakit, tetapi kita harus dapat manage kehidupan di usia lanjut dengan spiritualitas yang baik dan cara hidup yang sehat, Dr. Djoys Anneke Rantung, M.Th., selaku Kaprodi MPAK yang juga Ketua Tim, memberikan materi Etika Komunikasi Pelayanan dan Pertumbuhan Gereja, Dr. Dra. Mesta Limbong, M.Psi, selaku Kaprodi MAP memberikan materi Keluarga Tangguh, serta Dr. Ir. Ktut Silvanita Mangani, MA., selaku Dekan FEB dan juga dosen MM, memberikan sharing Manajemen Pengelolaan Keuangan.

Direktur Program Pascasarjana Prof. Dr. dr. Bernadeta Nadeak, M.Pd, PA, dalam sambutannya menegaskan, bahwa PKM Internasional ini merupakan kegiatan pengabdian dan pelayanan dari UKI, yang akan dilakukan secara berkelanjutan.

Kegiatan PKM didahului dengan penandatanganan MOU, MOA, IA dari UKI, PPS dan Prodi MPAK, MAP, MM serta FEB bersama Gereja Toraja Kuala Lumpur. Berdasarkan data, jumlah anggota Majelis di Gereja Toraja Kuala Lumpur ada 8 orang, dengan jumlah Kepala Keluarga  yang terdaftar adalah 30 KK belum termasuk warga Toraja yang ada di sekitar Kuala Lumpur, dan juga dari berbagai etnis atau bangsa yang berbeda, yang menjadi simpatisan tetapi selalu datang beribadah.

Sementara itu, Dr. Djoys Anneke Rantung, M.Th menuturkan, ada beberapa hal dalam gereja ini yang menjadi sorotan, antara lain terkait pelayan gereja atau majelis gereja dan jemaat dalam memaknai hakekat pelayanan dalam membangun kebersamaan, serta persekutuan yang baik. Selain itu, soal tugas dan panggilan bersama dalam gereja yakni bersekutu, bersaksi dan melayani.

Menurutnya, pembinaan tentang etika pelayanan dalam berkomunikasi dipandang penting sebagai bagian dari Pendidikan Agama Kristen yang berfokus pada spiritualitas pelayan dalam melayani di tengah jemaat dan masyarakat, sehingga mereka diperlengkapi dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai pelayan-pelayan.

“Percakapan dengan Pendeta selaku Ketua Jemaat Gereja Toraja Kuala Lumpur Malaysia bahwa mereka menghendaki pembinaan ini diberikan kepada majelis gereja untuk  diperlengkapi serta jemaat untuk menjalin persekutuan yang baik dalam rangka pertumbuhan jemaat yang sehat,” ungkapnya.

Atas dasar itulah, ujar Djoys, Program Studi Magister Pendidikan Agama Kristen, Magister Administrasi Pendidikan, Magister Manajemen, Doktor Pendidikan Agama Kristen Program Pascasarjana, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI mengadakan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk pembinaan majelis gereja dan jemaat tentang etika  komunikasi  pelayanan dan pertumbuhan jemaat, manajemen gereja serta ketahanan keluarga  gereja Toraja Kuala Lumpur Malaysia.

Sedangkan output yang diharapkan yaitu adanya pengetahuan tentang berkomunikasi dan etika seorang majelis gereja dalam berjemaat dan melayani, manajemen gereja, ketahanan keluarga, pengembangan diri dalam keterampilan komunikasi dan etika, pengembangan karakter yang baik dalam hubungan persekutuan jemaat, pertumbuhan jemaat dalam kualitas dan kuantitas, serta keterampilan manajemen gereja.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sejumlah tokoh bangsa, di antaranya Hj. Sinta Nuriyah, Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, Prof. Dr. Abdul Mu‟ti, Pdt. Gomar Gultom, Mgr. Antonius Subianto, Marzuki Darusman, dan Makarim Wibisono, menggelar Deklarasi untuk Perdamaian Papua, yang berlangsung di Grha Oikoumene, kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).

Pada kesempatan tersebut, Hj. Sinta Nuriyah menyebutkan, “akhir-akhir ini, kita berulangkali mendengar kabar yang menyedihkan dari Papua. Berkali-kali terjadi konflik bersenjata yang menyebabkan banyak korban jiwa dari warga sipil, aparat keamanan, maupun dari kelompok bersenjata. Warga papua yang harus mengungsi pun semakin banyak. Bahkan beberapa hari lalu kita membaca kabar puluhan warga Papua yang meninggal karena kelaparan”.

Apa yang terjadi di Papua saat ini, disebutnya, seharusnya menjadi pengingat, bahwa ada pekerjaan rumah bagi bangsa kita yang belum selesai. Persoalan Papua sudah berlangsung sekian lama, namun kita belum menunjukkan kemajuan yang berarti.

“Pada zaman Pemerintahan Gus Dur, Papua termasuk salah satu isu yang mendapatkan perhatian besar. Almarhum Gus Dur memilih pendekatan membangun perdamaian sejati dan berkelanjutan di sana. Gus Dur menyadari, persoalan Papua tidak bisa didekati dengan pendekatan atasan bawahan apalagi pendekatan represif. Bagi Gus Dur, persoalan Papua berakar pada martabat dan jati diri warga Papua. Karena itu, Gus Dur mengembalikan nama Papua bagi warga Papua. Sejarah pun mencatat bahwa di masa tersebut, konflik berdarah dan pelanggaran HAM dapat dimininalisir,” bebernya.

Belajar dari pendekatan Gus Dur tersebut, dan mencermati keadaan Papua saat ini, menurut  Hj. Sinta Nuriyah, rasanya penting untuk mengupayakan pendekatan perdamaian dengan berlandaskan keadilan. “Kami mewakili para tokoh agama dan tokoh masyarakat, menyerukan agar Pemerintah dan pihak-pihak terkait dapat mengambil inisiatif Jeda Kemanusiaan, menghentikan kekerasan, sehingga kita dapat mengurus warga sipil yang terdampak oleh konflik ini,” imbaunya.

“Walaupun saat ini dinamika politik Pemilu 2024 menyita perhatian kita, kita tidak boleh mengesampingkan krisis kemanusiaan yang terjadi di Papua. Sebab, Papua adalah Indonesia. Semoga Tuhan terus merahmati kita dengan kejernihan nurani, sehingga kita bisa melangkah ke depan dalam perdamaian sejati,” sambungnya.

Senada dengan Hj. Sinta Nuriyah, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Gomar Gultom menuturkan, Papua selalu bersimbah darah. Derita Papua adalah derita kita semua. “Kita harus mendesak semua pihak yang bertikai di Papua, terutama pemerintah Indonesia untuk memulai jeda kemanusiaan,” tegasnya.

Pemerintah, kata Pdt. Gomar, harus mengambil tindakan itu sembari mempersiapkan dialog. Semua bentuk kekerasan harus dihentikan, termasuk oleh aparat keamanan. “Roadmap to Papua” yang dirumuskan LIPI harus sepenuhnya dilakukan. “Pemerintah sejauh ini hanya tertarik pada pembangunan infrastruktur, tetapi belum menyentuh hal lain, yakni persoalan HAM dan kerusakan ekologi,” ucapnya.

Sementara mantan Jaksa Agung RI, Marzuki Darusman menegaskan, persoalan Papua adalah persoalan eksistensialisme orang Papua yang terancam relasinya terhadap bumi Papua. “Sudah saatnya dialog ditingkatkan ke level negosiasi, atau perundingan antara Orang Papua dan Pemerintah secara setara dan bermartabat. Sejarah integrasi Papua ke Indonesia harus dibicarakan dengan transparan. Mungkin kita tak bisa lagi mengubah realitas integrasi, tetapi kita perlu bertanya, apa yang diperoleh Masyarakat Papua sejak integrasi?, tandasnya.

Uskup Jayapura, Mgr Yanuarius You, Pr, yang hadir dalam pertemuan itu turut menyampaikan keprihatinannya terhadap masyarakat sipil yang menjadi korban, maupun masyarakat Papua yang tinggalkan kampung mereka dan hidup terlunta-lunta di pengungsian.

“Untuk menyelesaikan konflik ini, saya tak melihat jalan lain selain dialog. Kami akui bahwa pemerintah sudah membangun banyak infrastruktur, dan kami memberi apresiasi, namun di atas semua itu kekerasan terus berlanjut,” tandasnya. Menurutnya, pemerintah harus membangun dialog dalam relasi yang bersifat bapak – anak. Tentu tak semua permintaan masyarakat Papua bisa diterima, tetapi yang paling utama pemerintah harus lebih dahulu bersedia untuk mendengar. Sampai saat ini pintu dialog masih dikunci. Kalau masih melihat orang Papua sebagai warga bangsa maka sediakanlah jalan dialog yang bermartabat,” pungkasnya.

Selanjutnya, para tokoh bangsa ini menilai, situasi krisis kemanusiaan secara global, terutama di Ukraina dan Palestina, merupakan panggilan bagi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan fokus pada halaman rumah kita sendiri, terutama konflik yang melanda Papua.

Menurut mereka, ketika merenungkan tantangan-tantangan global itu, pada waktu bersamaan, kita juga perlu merenungkan perhatian kita pada halaman rumah kita sendiri, yaitu Indonesia. “Dengan sekala berbeda, krisis kemanusiaan yang kita saksikan di dunia itu sebenarnya juga dapat kita lihat secara dekat di Tanah Papua,” tandas mereka.

Menyikapi ini semua, sejumlah tokoh bangsa ini, memprakarsai seruan damai Papua untuk membangun kerja sama para pihak, yang bertikai dalam rangka menjajaki proses menuju penyelesaian damai di Papua. Sebab dengan sekala berbeda, krisis kemanusiaan yang kita saksikan di dunia itu sebenarnya juga dapat kita lihat secara dekat di Tanah Papua.

Melalui seruan damainya, para tokoh bangsa ini menilai, tanah Papua terus menerus dinodai oleh konflik bersenjata, pelanggaran hak-hak asasi manusia, kerusakan alam, kepunahan satwa langka, dan penderitaan kemanusiaan berupa pengungsian dan kelaparan akibat konflik. “Kami sangat yakin bahwa penyelesaian damai adalah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh. Hanya lewat jalan penyelesaian damai maka kita dapat mencegah jatuhnya korban jiwa, dan memungkinkan terwujudnya kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran di Papua,” ujar mereka.

Para tokoh yang menandatangani seruan tersebut, antara lain Dr. (H.C). Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Prof. Dr. Franz Magnis Suseno SJ, Prof. Dr. Makarim Wibisono, MA, Drs. Marzuki Darusman, S.H., Alissa Wahid (Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), Pdt. Gomar Gultom (Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia), Prof. Dr. H.Abdul Mu’ti (Sekretaris Umum, PP Muhammadiyah) dan Mgr. Siprianus Hormat (KKP-PMP Konferensi Waligereja Indonesia), memiliki keprihatinan yang mendalam atas situasi konflik bersenjata di Tanah Papua.

“Dengan keprihatinan ini, kami menyampaikan seruan perdamaian bagi Pemerintah Republik Indonesia dan para pihak berkonflik, terutama faksi-faksi Kelompok Sipil Bersenjata, ULMWP, para tokoh adat dan masyarakat asli Papua, serta agamawan setempat. Kami menyerukan kepada para penyelenggara negara di lembaga eksekutif dan legislatif dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk segera mengambil langkah-langkah menuju perdamaian di Papua,” papar mereka.

Sebagai langkah awal, para tokoh ini mengimbau agar pihak berkonflik dapat membangun kepercayaan. Penyelenggara negara perlu bekerja sama dengan segenap komponen bangsa untuk menangani situasi krisis kemanusiaan dan memulai kembali penjajakan-penjajakan menuju dialog damai. Semua pihak perlu membuka dialog, termasuk menangani pengungsian, kelaparan, ketidakadilan, kerawanan pemilu, serta memperbaiki situasi hak asasi manusia di Papua.  

“Maka dengan ini kami menyerukan kepada Pemerintah dan para pihak berkonflik di Papua untuk melanjutkan kembali proses penjajakan damai. Pembicaraan ini harus difasilitasi oleh penengah yang terpercaya dan imparsial, termasuk tokoh nasional dan para pemimpin perempuan, agama dan adat Papua, demi membangun kepercayaan dan keyakinan untuk adanya penjajakan dialog,” tutup mereka.

JAKARTA,PGI.OR.ID-Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik tingkat Nasional akan kembali digelar. Pesparani III akan berlangsung kawasan wisata Ancol, Jakarta, 27 Oktober sampai 1 November 2023.

Pesta paduan suara ini diselenggarakan atas kerja sama Ditjen Bimas Katolik dengan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Nasional (LP3KN).

Pesparani Katolik adalah aktivitas seni budaya masyarakat Katolik dalam bentuk pagelaran dan lomba musik liturgi dan nyanyian. Tujuan ajang ini adalah mengembangkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan masyarakat Katolik terhadap ibadah/liturgi gerejani.

Dikutip dari kemenag.go.id, website resmi Kemenag RI, Plt. Dirjen Bimas Katolik, A.M. Adiyarto Sumardjono menjelaskan, Pesparani merupakan pesta iman dalam bentuk ibadah syukur dan puji-pujian kepada Allah, bukan ajang kompetisi semata. Dalam konteks kebangsaan, Pesparani memiliki spirit untuk mempersatukan perbedaan karena pada prinsipnya seni bersifat universal dan memiliki pesan moral yang universal juga.

“Pesparani Nasional III mengangkat tema “Kebersamaan dalam Keberagaman”. Tema ini menggambarkan Pesparani sebagai pesta persaudaraan, keharmonisan, persatuan dan kesatuan, kerja sama, solidaritas, serta semangat pengorbanan dari umat Katolik,” terang A.M. Adiyarto Sumardjono di Jakarta (24/10/2023).

Menurut Toto, panggilan akrabnya, spirit tema ini mengajak seluruh umat Katolik untuk melihat Pesparani sebagai wadah mewujudkan rasa cinta tanah air dan memperkuat toleransi, serta moderasi beragama melalui seni dan budaya.

“Pesparani menyuarakan kebhinnekaan untuk memperkokoh persatuan dan perdamaian. Pesparani merupakan wadah konsolidasi umat Katolik untuk mewujudkan rasa cinta tanah air dan memperkuat toleransi serta moderasi beragama melalui seni dan budaya,” tuturnya.

Ada 13 cabang yang akan dilombakan dalam Pesparani Katolik III. Ke-13 cabang ini terbagi dalam empat kategori, yaitu paduan suara, menyanyikan Mazmur, cerdas cermat rohani, dan tutur Kitab Suci.

“Pesparani akan diikuti kontingen dari 38 provinsi yang terdiri dari peserta lomba, dirigen, pelatih, organis, dan ofisial. Setiap kontingen mengirimkan maksimal 250 orang,” tandasnya.

Pesparani pertama kali diselengarakan di Kota Ambon pada 2018. Adapun Pesparani Katolik II berlangsung di Kupang pada 2022.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

SEMARANG,PGI.OR.ID-Balai Litbang Agama Semarang menagadakan diskusi Publik sekaligus Ekspos Inovasi Moderasi Beragama. Gelaran diskusi ini berlangsung di Auditorium Ternate, lantai 1 ASEEC Tower Kawasan Kampus B Universitas Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, Senin (23/10/2023).

Dikutip dari kemenag.go.id, website resmi Kemenag RI, Ekspos Moderasi Beragama ini mengusung tema ‘Membangun Harmoni Melalui Kampung dan Rumah Ibadah Moderasi’. Tampak hadir Sekjen Kemenag RI, Nizar​​​​​​​.​​​​​​, Kepala Balitbang Diklat, Suyitno, Sekretaris Balitbangdiklat, Arskal Salim, Dirjen Bimas Buddha, Supriyadi, perwakilan Kakanwil Kemenag Jatim dan Perwakilan Organisasi dan Tokoh Lintas Keagamaan, (PWNU, PW MUHAMMADIYAH, FKUB, WALUBI, PHDI, MUI, PGI, KWI, MAKIN, MLKI Jawa Timur) dan Para Penyuluh Agama se-Jawa Timur.

“Saya mengucapkan apresiasi kepada Balai Litabng Agama Semarang (BLAS) dan Civitas Universitas Airlangga yang telah mengadakan kegiatan Diskusi Publik Ekspos Inovasi Moderasi Beragama ini,” kata Nizar. “Dalam lima tahun terakhir Kementerian Agama memfokuskan pada salah satu program prioritas penguatan Moderasi Beragama. Untuk sukseskan program ini, banyak dilakukan kerjasama dan menggandeng berbagai pihak, tidak terkecuali kampus umum seperti Universitas Airlangga Surabaya,” sambung Nizar.

Nizar menjelaskan bahwa penguatan moderasi beragama yang dilakukan meliputi ; penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama; penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama ; pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan ; peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, dan ; penyelarasan relasi cara beragama dan berbudaya.

Menurut Nizar, penguatan Moderasi Beragama juga akan dijalankan oleh setiap Kementerian/Lembaga dan Kementerian Agama sebagai leading sektornya, sebagaimana mandat Presiden yang tertuang dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2023. Oleh karenanya, Kementerian Agama tidak dapat berjalan sendiri, karena banyaknya dimensi kemasyarakatan yang saling terkait diantaranya dimensi pendidikan, politik, hukum, keamanan, teknologi informasi, sosial, budaya, dan sebagainya. Sehingga Kementerian Agama juga dipandang perlu untuk berkolaborasi antar Kementerian/Lembaga (misalnya dalam hal ini Kemendikbud, Kemendesa, Kemendagri, Kemenkominfo maupun Kementerian/Lembaga lainnya) dalam konteks pengembangan dan penguatan Moderasi Beragama pada masyarakat.

“Moderasi Beragama perlu diperkenalkan kepada seluruh lini masyarakat melalui unit-unit terkecil yang ada di sekitar masyarakat seperti unit kampung dan unit rumah ibadah,” kata Nizar.

Kepala Balitbang Diklat, Suyitno menyampaikan bahwa acara ini bertujuan untuk mengekspos dan mengapresiasi upaya-upaya dari elemen masyarakat baik dari kampung, rumah ibadah, sekolah maupun madrasah dalam rangka penguatan dan pengembangan Moderasi Beragama. Sekakigus sebagai stimulus terhadap inovasi-inovasi masyarakat dalam pengembangan Moderasi Beragama yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kami mengapresiasi inisiatif Balai Litbang Agama Semarang yang telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan ini. Dengan adanya inovasi-inovasi dalam pengembangan Moderasi Beragama diharapkan dapat memotivasi partisipasi yang lebih luas dan mendorong inspirasi positif di masyarakat, sehingga Moderasi Beragama diharapkan dapat menjadi sikap warga bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan beragama yang rukun, damai, dan makmur,” kata Suyitno.

Sekretaris Balitbangdiklat, Arskal Salim melaporkan bahwa acara ini menjadi bagian dari rangkaian acara Konforensi Moderasi Beragama Asia Afrika yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2023. “Semoga diskusi Publik Ekspos Inovasi Moderasi Beragama ini berjalan lancar sesuai harapan bersama,” kata Arskal Salim.

Pada akhir acara, diumumkan para pemenang rumah ibadah dan kampung Moderasi Beragama, berikut ini para juaranya :

Lomba Rumah Ibadah Moderasi Beragama

1. Vihara Tanah Putih Semarang, Jawa Tengah.
2. Masjid At Taqwa dan Pura kalingga, Pekalongan Jawa Tengah.
3. Pura Kanggede, Bantul DIY.

Lomba Kampung Moderasi Beragama

1. Desa Rama Agung, Bengkuku
2. Dukuh Plumbon, Banguntapan DIY.
3. Desa Budakeling, Karangasem, Bali.

 

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Dikabulkannya permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menetapkan batas usia calon presiden dan wakil presiden paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, telah menegaskan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan Konstitusi RI.

Demikian siaran pers SETARA Institute yang dikeluarkan pada 16/10/2023, dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi.

“Apapun alasannya, MK telah melampaui batas kewenangannya. MK telah mengambil alih peran DPR dan Presiden, dua institusi yang mempunyai kewenangan legislasi, karena dengan putusan menerima dan mengubah bunyi Pasal tersebut, artinya MK menjalankan positive legislator.”

Menurut SETARA Institute, MK juga sesuka hati menafsir ketentuan open legal policy sesuai selera penguasa. MK yang mengklaim sebagai the sole interpreter of the constitution atau satu-satunya lembaga penafsir konstitusi, nyatanya telah memimpin penyimpangan kehidupan berkonstitusi dan mempromosikan keburukan atau kejahatan konstitusional (constitutional evil). Dalam posisi ini, kelas kenegarawanan seperti apa yang hendak dibanggakan dari hakim-hakim MK?

Jika dengan putusan ini Gibran Rakabuming Raka melenggang ke bursa Pilpres, tidak perlu analisis rumit untuk mengatakan bahwa putusan MK memang ditujukan untuk mempermudah anak Presiden Jokowi melanjutkan kepemimpinan bapaknya dan meneguhkan dinasti Jokowi dalam perpolitikan Indonesia. Tidak ada presiden yang sesibuk Jokowi dalam mempersiapkan penggantinya kecuali Jokowi. Hal ini terjadi bukan hanya karena nafsu kuasa Jokowi tetapi juga kecemasan akan masa depan dirinya yang landing dari kursi kepresidenan dengan warisan kebijakan yang buruk di banyak sektor.

Di luar soal kontestasi Pilpres, MK yang sebelumnya menjadi pembeda antara rezim Orde Baru dan rezim demokrasi konstitusional pasca Orde Baru, saat ini hampir tidak ada bedanya, karena dengan bangga para hakim itu mempromosikan apa yang disebut judisialisasi politik otoritarianisme.

“Jika dahulu otoritarianisme diperagakan secara langsung, maka saat ini otoritarianisme dipermak melalui badan peradilan menjadi seolah-seolah demokratis padahal yang dituju adalah kehendak berkuasa dengan segala cara,” demikian siaran pers tersebut.

 

Pewarta: Markus Saragih