JAKARTA,PGI.OR.ID-“Kami di Lemhanas mencetak policy maker, bukan pendidikan akademik.”, demikian antara lain penjelasan Andi Widjajanto, Gubernur Lemhanas, pada kunjungan silaturahimnya ke Grha Oikoumene pagi ini (9/3).

Mengawali paparannya kepada MPH dan Staf, Gubernur Lemhanas, yang baru Dilantik oleh Presiden RI pada 21 Februari 2022 lalu, menyatakan empat fungsi Lemhanas, yakni:
a). Melakukan Pendidikan Kepemimpinan Strategis, yakni mencetak para pemimpin pada posisi “decision/policy maker”, b). Menyelenggarakan Kajian strategis jangka pendek dan menengah dengan user presiden, c). Menyelenggarakan Pemantapan nilai kebangsaan di daerah-daerah, dan d). Mengelola Laboratorium pengukuran ketahanan nasional.

Lemhanas yang berada langsung di bawah Presiden ini memiliki Dewan Pengarah yang terdiri dari empat Menteri Koordinator, 3 Menteri Triumpate, Ketua Kadin dan Gubernur

Pada pertemuan ini Gubernur dan MPH-PGI mendiskusikan beberapa hal terkait dengan masalah-masalah agama dan kebangsaan kita dewasa ini, termasuk proses-proses politisasi agama untuk kepentingan jangka pendek, serta terjadinya berbagai pergeseran struktural dari peradaban dan ketokohan agama sebagai akibat dari transformasi budaya digital.

Pada pertemuan ini juga disepakati beberapa program kerjasama antara Lemhanas dan PGI ke depan, antara lain:
1. PGI menjadi salah satu lembaga penseleksi peserta program pendidikan Lemhanas regular. MPH-PGI data menseleksi mereka-mereka yang dirancang untuk kepemimpinan PGI nantinya, sebagai calon peserta.
2. Menyelenggarakan pendidikan reguler dengan mengadopsi Pendidikan Oikoumene Kebangsaan (POK) yang selama ini dikembangkan oleh PGI menjadi program bersama. Untuk ini akan ada kajian dan evaluasi khusus, sehingga nantinya para peserta POK mendapatkan sertifikat dari PGI dan Lemhanas.
3. Kesiapan Lemhanas untuk memfasilitasi pelatihan dalam lingkungan PGI dalam rangka Pemantapan kebangsaan, berdasar peta wilayah yang nanti akan dikeluarkan oleh Lemhanas

Gubernur juga bersedia terlibat langsung dalam mengevaluasi kurikulum POK yang selama ini dikembangkan oleh PGI.

JAKARTA,PGI.OR.ID-Hari ini, 8 Maret 2022, diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day/IWD). Peringatan tahun 2022 ini dilaksanakan dengan tema Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow. Tema kampanye adalah #BreakTheBias.

Tema tersebut dipilih sebab selama ini perempuan dari berbagai latar belakang sosial budayanya selalu mengalami bias, stereotip, dan diskriminasi. Akibatnya, kesetaraan gender sulit untuk dicapai. Bias tersebut bisa datang dari mana saja, mulai dari komunitas, tempat kerja, sekolah, perguruan tinggi, dan lingkungan di sekitar.

Kampanye #BreakTheBias dimaksudkan untuk mengajak seluruh masyarakat di dunia untuk berupaya memiliki kesadaran terhadap bias gender yang selama ini menempel pada perempuan dan berupaya mematahkannya.

Untuk itu, dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional tersebut, PGI sebagai bagian dari kelompok masyarakat sipil di Indonesia, yang selama ini ikut memperjuangkan kesetaraan gender, ingin menegaskan beberapa hal.

1. Secara teologis kami memahami bahwa manusia diciptakan setara, laki-laki dan perempuan. Karena itu, bias, diskriminasi, dan steriotipe yang selama ini masih kuat dalam masyarakat merupakan hal-hal yang menghambat pemenuhan kesetaraan gender dalam dinamika kehidupan sosial. Masih kuatnya tiga hal itu dalam praktik kehidupan sehari-hari menciderai hakekat kemanusiaan.
2. Seperti kita ketahui bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia masih sangat tinggi. Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan juga disumbang oleh cara berpikir yang masih bias gender, yaitu yang menempatkan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Karena itu, dalam momentum Hari Perempuan Internasional ini PGI mengimbau agar STOP KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN!
3. Dalam rangka menghentikan kekerasan seksual terhadap perempuan, PGI mendesak agar Pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU TPKS (Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). PGI menilai bahwa RUU TPKS merupakan salah satu solusi untuk menghentikan kekerasan seksual terhadap perempuan.

 

Terima kasih!

 

Jakarta, 8 Maret 2022

 

Jeirry Sumampow
Kepala Humas PGI
HP: 0811-8119-178

 

Siaran Pers PGI dlm rangka Memperingati Hari Perempuan Internasional

JAKARTA,PGI.OR.ID-Saat kita masih mengelola dampak pandemi Covid-19 terhadap melemahnya kondisi ekonomi, kini kita diperhadapkan lagi dengan situasi perang Ukraina yang berakibat pada melonjaknya harga energi dunia, terutama gas alam. Peningkatan harga energi akan berpengaruh langsung terhadap seluruh rantai pasokan yang menyebabkan harga berbagai barang turut naik, seiring meningkatnya inflasi di banyak negara. Belanja konsumen yang melemah akibat Covid-19, akan semakin dilemahkan bila perang semakin meluas.

Dalam seminggu terakhir telah terjadi kenaikan tarif tol, elpiji, BBM, dan lainnya. Kelangkaan barang dan kenaikan harga terjadi pada berbagai komoditi, di antaranya: minyak goreng, kedelai (tahu, tempe), daging sapi dan daging ayam. Di tengah situasi ini, Presiden Jokowi telah menyerukan kewaspadaan dan kehati-hatian masyarakat untuk menyikapi kemungkinan berkembangnya situasi ekonomi yang sulit.

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mencermati sungguh-sungguh situasi sulit yang sedang berkembang dan berharap pemerintah dapat segera melakukan intervensi untuk mengatasi kelangkaan bahan pokok dan kenaikan harga, guna memperkuat ketahanan masyarakat. Warga gereja dan masyarakat secara umum diimbau untuk sedapat mungkin membatasi gaya hidup konsumerisme, sebaliknya mengembangkan pola hidup ugahari yang mengarus-utamakan laku hidup sederhana dan kesediaan untuk saling membantu antara sesama warga bangsa.

Dalam solidaritas global, bersamaan dengan perayaan minggu-minggu pra-Paskah, PGI mendorong gereja-gereja anggota untuk terus berdoa bagi mereka yang menderita akibat kebrutalan perang di Ukraina. Semoga perang segera dihentikan sehingga pemulihan dampak perang terhadap kemanusiaan dan lingkungan bisa segera digalakan.

 

Tuhan berkati!

 

Jakarta, 7 Maret 2022

 

Jeirry Sumampow
Kepala Humas PGI
Hp: 0811-8119-179

Siaran Pers PGI Isu Terkini

JAKARTA,PGI.OR.ID-Kaum perempuan hendaknya tetaplah menaruh kepercayaan kepada Allah, meski di tengah penderitaan dan ketidakpastian yang dialami, serta tidak hilang pengharapan. Melainkan tetap menjadi perempuan yang selalu berdoa untuk adanya pemulihan.

Demikian khotbah Pdt. Sari Boy Manik, dalam ibadah Hari Doa Sedunia (HDS) 2022 yang berlangsung tidak hanya onsite di Gereja HKI Tanjung Priok, Jakarta, tetapi juga melalui fasilitas zoom, pada Jumat (4/3/2022) pagi. “Teruslah berseru dan berdoa, karena Allah tidak pernah melupakan janjiNya. Kiranya lewat ibadah ini terjadi pemulihan bagi gereja, dan dunia serta memberikan harapan baru bagi kita semua,” tandas Pdt. Sari.

Sebagaimana diketahui, Perayaan Hari Doa Sedunia (HDS) 2022 dilaksanakan setiap minggu pertama di bulan Maret. Tata Ibadah tahun ini dipersiapkan oleh Komite HDS dari negara Inggris, Wales dan Irlandia Utara dengan tema Aku Tahu Rancangan-Rancangan Yang Ku-Buat Bagi Kamu (Yeremia 29:11). Inggris, Wales, sebagai Kepulauan Inggris termasuk di dalamnya Skotlandia yang juga merupakan bagian dari Britania Utara Raya.

Perayaan HDS yang dilaksanakan setiap tahun dengan Tata Ibadah yang dipersiapakan oleh negara yang masuk dalam komunitas HDS, merupakan sebuah kekuatan dalam gerakan oikoumene global, dan sebagai bukti dari solidaritas terhadap perjuangan perempuan Kristen sedunia untuk keadilan.

Meski dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, Ibadah HDS 2022 tetap mendapat respon positif dari para perempuan gereja yang tergabung di Komisi Perempuan PGIW DKI Jakarta dari berbagai wilayah. Dalam ibadah, juga dikisahkan bagaimana kekerasan dan penindasan dialami kaum perempuan di ketiga negara tersebut (Inggris, Wales, dan Irlandia Utara). Lilin pengharapan pun dinyalakan agar Allah memberikan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh dunia.

Sekilas HDS di Indonesia
Pengorganisasi HDS di Indonesia dimulai di Kota Malang, Jawa Timur. Christien Slotemaker de Bruine, perempuan Belanda,  dan Kartini Bezoen, perempuan Indonesia, yang mengorganisir perayaan HDS pada 1950.

Tahun 1957 Dewan Gereja-Gereja di Indonesia membentuk Panitia Pusat HDS Indonesia yang diketuai oleh Pdt. M. Dharma Angkuw, STh. Dan seterusnya Departemen Pembinaan dan Pendidikan (Bindik) DGI. Pada 1984 tanggung jawab HDS diserahkan pada Biro Pelayanan Wanita PGI karena perubahan struktur baru DGI menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-PGI melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) secara hybrid dalam rangka mendapatkan masukan terkait Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), dengan menghadirkan narasumber Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek Anandito Aditomo, serta Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), Ki Saur Panjaitan, pada Selasa (1/3/2022).

Pada kesempatan itu, Anandito mengungkapkan, pembentukan RUU Sisdiknas saat ini berada pada tahap perencanaan. Pelibatan publik pada tahap perencanaan telah mulai dilakukan dan akan terus diperluas. Masyarakat juga akan dilibatkan di tahap penyusunan dan pembahasan.

Lebih jauh dijelaskan, urgensi revisi UU tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) karena satu sistem pendidikan diatur dalam tiga undang-undang, yakni UU 20/2003 (Sisdiknas), UU 14/2005 (Guru dan Dosen), UU 12/2012 (Pendidikan Tinggi). Hal ini memunculkan potensi ketidakselarasan.

Selain memunculkan potensi ketidakselarasan, lanjut Anandito, beberapa pengaturan dalam undang-undang tersebut terlalu mengunci sehingga menimbulkan permasalahan dalam implementasinya, dan tidak dapat mengikuti perkembangan jaman, serta ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah materi UU Sisdiknas.

Sebab itu, menurut Anandito RUU Sisdiknas menawarkan perbaikan agar ketiga peraturan tersebut terintegrasi dalam satu uu, untuk melaksanakan amanah UUD 1945 tentang satu sistem pendidikan, lebih sederhana, dan tidak tumpang tindih. “Perbaikan yang juga ditawarkan yaitu agar dapat merespon perkembangan yang cepat, disusun lebih fleksibel, dan ruu yang sedang direncanakan sudah mengakomodasi semua putusan Mahkamah Konstitusi terkait tiga UU yang diintegrasikan,” katanya.

Soal lain yang muncul dalam UU Sisdiknas diantaranya, tidak menyebutkan nilai Pancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum. Sehingga menurutnya perlu dilakukan perbaikan agar memperkuat karakter Pancasila, nasionalisme, dan budi pekerti, kurikulum wajib mencakup mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan Bahasa Indonesia.

Sementara itu, Ki Saur Panjaitan melihat, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terkait pembentukan RUU Sisdiknas, semisal  UUD 1945 Pasal 31, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pendidikan juga harus terkait dengan kebudayaan.

Saur juga mengutip pendapat Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan bahwa pengertian pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberi bimbingan dalam hidup dan tumbuh kembangnya jiwa rasa anak didik, agar dalam menjalani garis kodrat pribadinya serta dalam menghadapi pengaruh lingkungannya mendapat kemajuan hidup lahir batin.

Selain itu, sebagai usaha kebudayaan dan kemasyarakatan, maka tiap pelaksanaan pendidikan wajib memelihara dan mengembangkan garis hidup yang terdapat dalam tiap aliran kerohanian dan kemasyarakatan untuk mendapatkan kehalusan budi dan penghidupan menuju ke arah adab Kemanusiaan.

Menurutnya, adaptasi tentu diperlukan mengingat kita berada di dunia global dan konektivitas menjadi suatu keharusan. Namun demikian, kita secara tegas perlu meletakkan Pancasila sebagai dasar filosofi pendidikan untuk mencapai suatu tatanan kehidupan yang cerdas, baik secara secara politik-ekonomi maupun sosial-budaya. Pancasila tidak sekadar untuk dihafalkan, sebagaimana yang kita lakukan dan banggakan selama ini.

“Taman Siswa melihat dalam perjalanan terjadi penurunan. Dulu nasionalisme begitu tinggi, sekarang orang lebih banyak meminati sekolah berciri agama. Sebab itu, rasa nasionalisme ini yang harus terus digaungkan, termasuk dalam dunia pendidikan. Karena skill tidak memjamin, tetapi yang penting adalah pembentukan karakter,” tandas  pengurus Perguruan Taman Siswa ini.

FGD yang dipandu Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC) PGI Pdt. Jimmy Sormin ini, diikuti MPH-PGI, pemerhati dan praktisi pendidikan, Pokja Pendidikan PGI, serta beberapa Sekretaris Eksekutif di lingkungan PGI. 

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sekretariat Umum PGI memberikan kesempatan kepada warga gereja untuk berkarya di lingkungan PGI dalam posisi:

1. Direktur Yakoma
   Memimpin Unit Komunikasi Masyarakat dan Pengembangan Informatika. Melaksanakan program /produk multi media, jurnalistik, dan broadcast, serta memfasilitasi berbagai media advokasi, kampanye, dan kebijakan PGI.
2. Kepala Biro Perempuan dan Anak
   Memimpin Biro Perempuan dan Anak yang bertanggungjawab memfasilitasi dan kolaborasi untuk Women Crisis Center; Memfasilitasi penguatan peran perempuan dalam politik ; Melakukan advokasi terkait Keadilan dan Keseraraan Gender,  Perempuan dalam politik, penguatan kapasitas intergenerasi Kristen ; Memfasilitasi penerapan gereja ramah anak, serta pendidikan disiplin positif untuk intergenerasi warga gereja.

Kriteria Umum untuk semua posisi:

1. Memiliki Integritas, Spiritualitas dan Komitmen Kristiani yang mendalam, serta kepribadian yang matang dan bertanggungjawab.
2. Menguasai serta aktif dalam komunikasi dan administrasi berbahasa Inggris.
3. Memiliki kemampuan bekerjasama dalam tim, serta lintas bidang.
4. Menghormati budaya, bekerja inklusif, penyesuaian diri dalam konteks multi budaya, ras dan agama.
5. Memiliki wawasan nasional dan internasional.
6. Memiliki pengalaman dan kemampuan fund raising eksternal.
7. Memiliki pengalaman manajerial serta merancang, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan keuangan bidang bersangkutan, serta dapat bekerja dibawah tekanan.
8. Mampu mengorganisir seminar, lokakarya, konsultasi dan program-program pelatihan yang terkait dengan Bidang yang dilamar, maupun lintas bidang / biro
9. Mampu mengembangkan jejaring dan kerjasama internal, kerjasama di dalam maupun luar negeri, dalam rangka implementasi program untuk bidang terkait yang dilamar, pada aras Nasional, Regional, dan Internasional.
10. Mampu mengoperasikan program-program computer dan berbagai aplikasi office, serta menguasai komunikasi internet.
11. Bersedia tinggal menetap di Jakarta selama dinas dan bersedia menandatangani surat kesediaan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, termasuk tidak merokok dalam lingkungan.

Kriteria Khusus Direktur Yakoma:

1. Berpengalaman memimpin dan mengelolah lembaga / unit usaha broadcast minimal 5 tahun.
2. Memiliki pengetahuan memadai tentang industri media, serta perkembangan dan Arsitektur IT (dibuktikan dengan portofolio terkait).
3. Memiliki pengetahuan memadai tentang Strategi Inbound Marketing.
4. Trampil berinovasi melalui kreativitas dalam membangun Corporate IT.
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang strategi komunikasi pada aras lokal, nasional dan internasional.
6. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang gerakan oikoumene pada aras lokal, nasional dan internasional.
7. Pengalaman manajerial SDM.
8. Pendidikan minimal S1 Komunikasi / Informatika.

Kriteria Khusus Kepala Biro PA:

1. Anggota jemaat dari Gereja anggota PGI.
2. Mempunyai pengalaman sebagai tenaga penuh waktu dalam pelayanan Sinode / gereja yang bersangkutan, sedikitnya lima tahun.
3. Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Sinode Gereja yang bersangkutan.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender, Hak dan Perlindungan Anak, Isu-isu pemberdayaan perempuan dan anak, pengkaderan dan pengembangan kreatifitas.
5. Mampu mengembangkan pandangan dan gagasan yang tepat dalam kerangka tanggungjawab Gereja membaharui kehidupan jemaat dan masyarakat.
6. Memiliki pemahaman yang memadai terkait aktifitas Biro Perempuan dan Anak dengan membuat karya tulis 3-4 halaman folio.
7. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang gerakan oikoumene pada aras lokal, nasional dan internasional: berbagai aliran di dalam dan sekitar gereja, serta pemahaman tentang keberagaman latar belakang (tradisi) gereja-gereja.
8. Pernah terlibat dalam program PGI / kegiatan-kegiatan oikoumenis.
9. Pendidikan minimal S1.
10. Batas usia 30-45 tahun.

Pelamaran dan batas waktu:

1. Lamaran dikirim langsung kepada MPH – PGI melalui email: pgi@cbn.net.id dengan melampirkan berkas : biodata / dokumen-dokumen pendukung Kompetensi / Kriteria.
2. Batas waktu penerimaan berkas pada tgl 20 Maret 2022.

JAKARTA,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) bekerja sama dengan Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) Universitas Gadjah Mada, mendiseminasikan hasil penelitian program nasional Moderasi Beragama, pada Jumat (25/2/2022).

Penelitian PGI dan ICRS UGM disusun oleh Trisno S Sutanto, Suhadi Cholil, Woro Wahyuningtyas, dan Danial Sutami Putra. Model penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan pembacaan kritis terhadap buku babon Moderasi Beragama (MB), dan dokumen Roadmap yang dibuat oleh Pokja MB Kemenag RI.

Seperti disampaikan Trisno Sutanto, hasil penelitian PGI dan ICRS UGM menyimpulkan, diskursus moderasi beragama muncul sebagai upaya pemerintah menjawab tantangan terorisme dan berbagai bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama, karena itu Moderasi Beragama punya irisan sangat dekat dengan program “de-radikalisasi.“

Disimpulkan pula, bias terhadap kelompok Islam ini terlihat mulai dari kosakata yang dipakai, ranah problematis yang menjadi concern utama, maupun rangkaian program-program konkret yang disusun. Diskursus Moderasi beragama masih kurangnya perhatian pada kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Dokumen Roadmap yang dibuat oleh Pokja MB Kemenag sendiri berusaha memperbaiki rumusan awal itu, dan menempatkannya sebagai living document yang selalu perlu diperbarui agar mampu menjawab tantangan-tantangan kiwari yang terus berubah. “Terobosan Roadmap tersebut membuka peluang bagi partisipasi kritis dari berbagai kelompok yang memperjuangkan KBB, termasuk di dalamnya gereja-gereja yang bernaung di bawah PGI,” tandasnya.

Hasil penelitian PGI dan ICRS UGM juga menyimpulkan, diskursus Moderasi Beragama patut dihargai sebagai suatu “strategi kebudayaan” pemerintah di dalam menangani persoalan aksi terorisme yang kerap mengatasnamakan agama, maupun maraknya sikap dan pandangan keagamaan yang dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bersama masyarakat majemuk. Dokumen Roadmap menunjukkan, strategi kebudayaan itu seyogianya difokuskan pada pembaruan pendidikan dan pengembangan literacy keagamaan.

“Sebagai strategi kebudayaan, diskursus Moderasi Beragama seharusnya menjadikan jaminan konstitusional KBB serta norma-norma dan penegakan HAM sebagai landasan utamanya. Diskursus Moderasi Beragama dapat dihargai sebagai tekad pemerintah di dalam memperbaiki kualitas birokrasi (ASN) agar dapat memberi layanan publik yang lebih akuntabel, transparan, dan non-diskriminatif,” jelas Trisno.

Menanggapi hasil penelitian tersebut, menurut Direktur Institute Dian/Interfidei Pdt Elga Sarapung yang menjadi pertanyaan penting adalah kapan gagasan baik, positif, kritis dengan segala teori/konsep tentang kerukunan, toleransi, penghargaaan terhadap perbedaan ini, dapat diimplementasikan dengan baik sehingga kelak dapat memberi perubahan dalam kehidupan bermasyarakat dan dan berbangsa.

“Paradigma agama penting untuk diluruskan. Agama sebagai institusi dan beragama sebagai sesuatu yang berkaitan hanya dengan soal-soal institusional. Sedangkan yang berkaitan dengan institusional adalah agama yang mementingkan kuantitas, fisik, dan material. Jadi, bukan agama yang mementingkan nilai-nilai substansial dari agama yakni kehidupan saling menghidupkan, yang mementingkan kualitas,” tuturnya.

Pdt. Elga Sarapung melihat, jika apa yang menjadi concern dari Moderasi Beragama tidak semata-mata hanya dalam rangka menghadapi berkembangnya aksi-aksi radikalisme bahkan terorisme, atau kekerasan atas nama agama, tetapi memperkuat dan melanggengkan persatuan hidup berbangsa dalam kebhinekaan, maka belajar dari pengalaman Indonesia selama berpuluh tahun, kiranya kepentingan birokrasi, miskinnya pengalaman berjumpa, berdialog dan berinteaksi dengan yang berbeda dari para birokrat, sempitnya pemikiran serta sifat ekslusif yang masih mungkin menjadi warna dari para birokrat, tidak menjadi hambatan bagi negara dan bangsa ini untuk maju mencapai perubahan positif demi kehidupan berbangsa.

Sedangkan penanggap lain, Dr. H. Wawan Djunaedi, MA, Kepala PKUB Kemenag RI menjelaskan, semangat Moderasi Beragama yang dicanangkan oleh pemerintah adalah dalam rangka mendekatkan semua komunitas agama, juga kelompok penghayat kepercayaan, termasuk melalui kebudayaan. “Karena Moderasi Beragama tidak menyasar kepada kelompok tertentu. Tetapi kepada mereka yang tidak anti kekerasan, tidak berwawasan kebangsaan, tidak adaptif terhadap Moderasi Beragama, juga kepada mereka yang berpotensi tidak moderat cara beragamanya,” kata Wawan.  

Lebih jauh dijelaskan, salah satu strategi yang dilakukan pemerintah dalam rangka Moderasi  Beragama yaitu melalui pendidikan. “Contoh pelatihan guru agama di Kendari yang kami laksanakan sekarang ini, standarnya kan setiap pelatihan menggunakan anggaran pendidikan, dalam hal ini anggaran Islam, tapi pesertanya tidak hanya guru agama Islam, agar Moderasi Beragama tidak pada tataran teori, tetapi para guru agama kita memiliki ruang perjumpaan dengan guru agama lain, karena guru juga ujung tombak,” ujarnya.

Selain itu, melalui pendidikan juga diharapkan terjadi pergeseran pemahaman dari seluruh ASN bahwa hak-hak konstitusi setiap warga negara harus dipenuhi. “Menteri Agama berharap seluruh ASN memiliki awareness untuk memenuhi hak-hak konstitusi warga negara, baik lintas agama maupun internal agama,” tandas Wawan.

Dia pun menegaskan pemerintah akan mengawal tata kelola kehidupan keagamaan ini melalui evaluasi, untuk mengetahui benih Moderasi Beragama yang telah disebar dapat kita semai.  

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Akademi Keperawatan (AKPER) PGI Cikini yang berlokasi di Jl. Raden Saleh No. 40, Jakarta Pusat, menerima mahasiswa baru untuk tahun akademi 2022-2023. Penerimaan terbagi dalam tiga gelombang, yaitu Januari-Maret 2022, April-Juni 2022, dan Juli-Agustus 2022.

Menurut Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini, Pdt. Krise Anki Gosal, selain memiliki tenaga pengajar yang berkualitas, banyak kemudahan dan keuntungan yang didapat jika melanjutkan studi di kampus ini. Antara lain, lokasinya berdekatan dengan Stasiun Kereta Api Cikini, Jalur Busway, dan Stasiun MRT.

Selain itu, AKPER PGI Cikini juga memiliki asrama yang bersebelahan dengan kampus. Dan, menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Primaya PGI Cikini, rumah sakit ternama sebagai lapangan praktek, yang berada dalam area yang sama di Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat. “AKPER ini juga telah berpengalaman lebih dari 53 tahun menghasilkan ribuan tenaga keperawatan trampil yang siap melayani,” tandasnya.

Sebab itu, lanjut Pdt. Krise, AKPER PGI Cikini merupakan pilihan yang tepat untuk melanjutkan studi di bidang Keperawatan. Ayooo bergabung!

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sidang MPL-PGI 2022 di Tahuna, Kepulauan Sangihe memang telah berakhir sejak 31 Januari 2022 yang lalu, namun ada bagian kecil yang kehadirannya sangat penting dalam persidangan tersebut. Peserta dan semua yang hadir pasti akrab dengan para pemuda-pemudi dengan rompi cokelat yang dapat ditemukan di setiap sudut area persidangan. Ya, merekalah Pandu Sidang MPL-PGI yang siap menjadi penunjuk arah bagi semua yang hadir dan membutuhkan bantuan.

Pandu Sidang sendiri merupakan program kaderisasi yang berada di bawah program Biro Pemuda dan Remaja PGI. Berangkat dari definisi pandu sebagai petunjuk jalan dan perintis jalan, maka pandu Sidang PGI adalah mereka yang akan membantu proses perjalanan Sidang sekaligus mengedepankan kreativitas serta berproses penuh daya. Secara nasional dan internasional persidangan gerejawi melakukan kaderisasi melalui sistem pandu. Pada tingkat nasional di Indonesia, dikenal Pandu Pertemuan Raya Pemuda Gereja (PRPG), Pertemuan Raya Perempuan Gereja (PRPrG), Sidang Majelis Pekerja Lengkap (Sidang MPL), dan Sidang Raya (SR).

Setelah sempat tertunda pelaksanaannya setahun karena pandemi, tahun ini dalam sidang yang dilakukan secara hybrid, 6 utusan pemuda dari sinode luar GMIST turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, bergabung dengan 16 pandu lokal yang ditetapkan oleh sinode GMIST selaku tuan rumah.

Diawali dengan pembekalan selama 2 hari di Tahuna, para calon pandu sidang diberi kesempatan untuk mengenal lebih dalam tentang PGI, Biro Pemuda dan Remaja serta Sinode GMIST selaku tuan rumah. Turut hadir dan membuka acara pembekalan, sekretaris umum Sinode GMIST Pdt. Clementi E. Oleng, M.Th. Sementara itu PGI diwakili oleh Plt. Biro Pemuda dan Remaja Yessica Kansil, dan perkenalan dengan Sinode GMIST dibawakan oleh Pdt. Rovie Mardesa, M.Th.

Di hari kedua, para calon pandu diajak berkeliling kota Tahuna, termasuk meninjau beberapa lokasi yang akan digunakan dalam persidangan, serta mengunjungi Kantor Sinode GMIST. Dan sore harinya, seluruh peserta mengikuti ibadah pengutusan yang dipimpin oleh Pdt. Alex Tantu, Ketua Organisasi Sinode GMIST. Dalam renungannya, Pdt. Alex menyampaikan satu kalimat penguatan bagi semua Pandu Sidang yang akan mulai bertugas: “Setiap orang yang dipanggil atas kehendak Tuhan, penyertaan Tuhan berlaku baginya.” Dalam ibadah pengutusan juga dilakukan pemakaian rompi tanda Pandu Sidang telah siap bertugas dalam sidang.

Salah seorang pandu sidang, Eric Tatinting mengatakan bangga bisa berpartisipasi sebagai pandu sidang karena dapat menemukan keluarga dan pengalaman baru. Ia pun berharap masih diberi kesempatan untuk terlibat dalam acara serupa di waktu mendatang. Sementara Pandu Sidang lainnya, Filicia Lady mengaku senang karena dapat saling mengenal dengan sesama pandu yang berasal dari berbagai tempat dan merasakan keakraban dan bonding yang kuat antar sesama pandu.

Dalam sambutannya di Ibadah Penutupan Sidang MPL-PGI 2022, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom mengapresiasi kehadiran dan keterlibatan para Pandu Sidang sebagai kader-kader oikoumene yang siap untuk diutus ke medan lainnya selepas bertugas di Sidang MPL-PGI 2022. Pdt. Gomar juga berterima kasih kepada Sinode pengutus yang telah mempersiapkan dan mengirim utusan mereka untuk terlibat sebagai Pandu Sidang ke Tahuna.

Pandu Sidang menjadi salah satu upaya kaderisasi gereja tingkat nasional karena pemuda gereja penting untuk memperdalam pengetahuan dan kreativitas dalam gerakan oikoumene. Mengingat pandemi yang masih berlangsung, maka jumlah Pandu Sidang pada Sidang MPL PGI 2022 tahun ini memang tidak sebanyak biasanya. Namun tentunya, mereka yang terpilih tetap bersemangat, ceria, menjadi kader siap utus dan berkepribadian oikumenis.

 

Pewarta: Yessica Kansil

JAKARTA,PGI.OR.ID-Di tengah kekhawatiran kita menghadapi gelombang ketiga Covid-19 yang hari-hari ini meningkat tajam, kita dikejutkan dengan bentrokan antara warga masyarakat dan aparat kepolisian di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo. Bentrokan yang bermula dari penolakan sebagian warga terhadap pengukuran lahan di desa tersebut, untuk penambangan (quarry) di Desa Wadas dan pembangunan Bendungan Bener, berujung pada penangkapan 60-an warga desa yang menolak.

PGI prihatin terhadap kejadian tersebut dan berharap tidak kembali berlanjut. Untuk itu, setelah mencermati dan mengkaji, PGI menyampaikan beberapa sikap, sebagai berikut:

1. Kami bersimpati dengan warga yang dirugikan dalam peristiwa ini. Kehilangan tanah sebagai tempat hidup bukanlah sesuatu yang mudah, sekalipun ada kompensasi yang ditawarkan.
2. Meminta agar pemerintah lebih sabar dan mengedepankan pendekatan kemanusiaan terhadap warga desa yang menolak daripada sekadar mengatasnamakan pembangunan. Pemerintah perlu lebih persuasif dalam menangani persoalan ini. Penanganan yang terburu-buru berpotensi memicu konflik, baik vertikal maupun horizontal.
3. Meminta aparat kepolisian segera membebaskan warga yang ditangkap dan belum dibebaskan sampai saat ini. Dialog yang baik dengan masyarakat harus dibangun untuk menjauhkan iklim intimidatif di Wadas agar mendapatkan solusi yang tepat.
4. Meminta semua pihak untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku dan menghargai hasil putusan hukum yang ada.
5. Mendorong semua pihak dapat menjaga situasi tetap kondusif agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan atau keuntungannya sendiri.

                                                                                                                              

Terima kasih!

Jakarta, 10 Februari 2022

 

Jeirry Sumampow
Kepala Humas PGI
HP: 0811-8119-179

Siaran Pers PGI. Kedepankan Pendekatan Kemanusiaan Hadapi Warga Desa Wadas