TAHUNA,PGI.OR.ID-Pembukaan Sidang MPL-PGI di GMIST Betlehem, Tahuna, Sulawesi Utara, pada Jumat (28/1/2022), meninggalkan kesan sangat dalam bagi seluruh peserta sidang.

Tidak hanya karena maraknya puji-pujian, dan ibadah yang dikemas secara teatrikal, tetapi juga kolaborasi apik antara musik bambu Jemaat GMIST Tabadine dengan Qasidahan Kampung Tidore Tahuna, di acara tersebut Meski singkat namun sarat makna.

Kolaborasi ini sebagai perwujudan tingginya toleransi di daerah tersebut. Tidak salah jika pada 2021 menerima penghargaan “Harmony Award”.

Penghargaan pemerintah pusat ini  sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Dalam sambutan saat pembukaan sidang, Ketua Panitia Sidang MPL-PGI 2022 yang juga Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana SE.ME, juga menyinggung kolaborasi ini.

“Komitmen Kepulauan Sangihe memelihara keberagaman sangat tinggi, baik suku maupun agama. Penampilan musik bambu dan rebana ini sebagai bukti. Sehingga pada 2021 menerima penghargaan Harmoni Awardsi,” tandasnya.

Semua tentu berharap prestasi yang luar biasa ini tetap terjaga selama-lamanya.

 

Pewarta: Markus Saragih 

 

TAHUNA,PGI.OR.ID-Pandemi Covid-19 yang telah mendera kehidupan dunia sebegitu rupa, merupakan katup dari ecoside, akibat dari perilaku manusia. Serangan masif industri atas habitat ekologis, dalam rangka globalisasi produksi pangan dan pertanian seiring dengan domestifikasi hewan dan tanaman, telah melahirkan hama dan virus, akibat mutasi genetika. 

Demikian salah satu catatan Pengantar Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom mengawali Laporan MPH-PGI  yang disampaikan di hari kedua Sidang MPL-PGI 2022, di GMIST Imanuel, Tahuna, Sulawesi Utara, Sabtu (23/1/2022).

Sebab itu, menurut Ketum PGI pandemi ini mestinya semakin menyadarkan kita bahwa kekerasan manusia atas alam harus segera dihentikan. Dalam kaitan inilah MPH-PGI terus mengembangkan pelayanan terkait program yang telah kita kenal selama ini sebagai “Gereja Sahabat Alam” (GSA). Selain mengembangkan GSA, juga mendorong dan memfasilitasi agar gereja-gereja semakin siap dan mampu mengorganisasi serta mempersiapkan diri mengefektifkan mitigasi dan pencegahan, respons darurat saat bencana dan rekonstruksi pasca-bencana.

Dalam pengantarnya, Pdt. Gomar Gultom juga menyoroti tantangan lain yang diingatkan oleh SR XVII di Waingapu, yaitu krisis kebangsaan yang melanda negeri ini. “Kita tentu sangat mengapresiasi capaian-capaian dari pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, baik pembangunan di bidang politik maupun ekonomi. Namun tidak dapat dipungkiri, masih banyaknya “PR” bangsa kita dalam menghadapi persoalan seperti korupsi yang masih menggurita,” katanya.

Selain itu, kekhawatiran akan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penegakan HAM yang belum beranjak jauh seperti masalah Papua, pelanggaran HAM berat di masa lalu, kebebasan beragama dan berkepercayaan (KBB), ketidakadilan terhadap kelompok masyarakat adat, serta belum finalnya Pancasila sebagai ideologi bangsa pada sebagian kelompok yang masih mencita-citakan ideologi alternatif, dan lain sebagainya.

Menurutnya, terhadap semua masalah ini, gereja harus juga melibatkan diri dalam meresponsnya. Dan, PGI dengan segala keterbatasan yang ada, telah berupaya mengadvokasi kasus-kasus tersebut, baik di lingkup lokal, regional hingga nasional.

“Untuk beberapa isu, MPH-PGI menyampaikannya secara langsung kepada Presiden, beberapa lainnya melalui surat terbuka dan ditujukan pada pihak-pihak terkait. Hal ini bukanlah baru di PGI. Masalah Papua dan penutupan gereja, misalnya, sudah berulangkali PGI sampaikan kepada Presiden, baik melalui surat maupun percakapan langsung, walau sejauh ini kita belum melihat respons yang memadai dari negara,” jelasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

TAHUNA,PGI.OR.ID-Memasuki hari kedua (29/1/2022) peserta melakukan diskusi panel terkait Pikiran Pokok Sidang MPL-PGI 2022: Spiritualitas Keugaharian: Membangun Keadaban Publik Demi Pemeliharaan Bumi Sebagai Sakramentum Allah, dengan tiga narasumber Prof. DR. IR. Bambang Hero Saharjo, Henny Supolo Sitepu, dan Pdt. Dr. Zakaria Ngelow.

Pada kesempatan itu, dari perspektif ekologis, Prof. Bambang Hero menggambarkan kondisi sumberdaya alam (hutan) yang menurutnya semakin menunjukkan kekhawatiran. Mengutip data The Nature Conservancy Indonesia, flora dan fauna di seluruh dunia mengalami kepunahan, dan Indonesia masuk ke peringkat ketiga dari 10 negara teratas, setelah Ekuador dan Madagaskar.

Sebab itu, menurut Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institute Pertanian Bogor ini, terkait pemeliharaan bumi, ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama, pengusahaan sumberdaya alam (hutan) akan terus berlangsung, baik dengan cara yang legal maupun illegal, meskipun dampak negatifnya nyata dan lestari.

Kedua, ketimpangan dalam penguasaan sumberdaya alam (hutan) dan ketidakadilan dalam regulasi yang ada, menjadi latar belakang pembenaran untuk melakukan perusakan lingkungan dengan atas nama meningkatkan kesejahteraan. Ketiga, ketidakmampuan hokum menjadi panglima dalam menekan dan mencegah perusakan lingkungan , hendaknya menjadi peluang bagi mereka yang peduli dan bekerja berdsarkan suatra hati yang sesungguhnya dan tulus.

Sedangkan dari perspektif pendidikan, Henny Supolo Sitepu melihat spiritualitas keugaharian dalam perspektif gereja-gereja di Indonesia bisa diartikan berani berkata cukup, mengontrol diri, bersedia berbagi pada yang belum memiliki kecukupan, serta melibatkan advokasi terhadap kebijakan yang menyulitkan pemenuhan kecukupan.

Untuk mewujudkannya, menurut Ketua Sehingga Yayasan Cahaya Guru ini, yang dibutuhkan adalah kemandirian. Mandiri untuk menemukan potensi diri, potensi lingkungan dan menggunakannya keduanya untuk kebaikan bersama.

Pdt. Dr. Zakaria Ngelow yang menelisik dari perspektif teologi menyimpulkan bahwa, (1) spiritualitas keugaharian adalah perlawanan terhadap kerakusan manusia merusak dan menghabisi sumber daya alam. Spiritualitas keugaharian dijalankan dengan etos hidup sederhana, berbagai sumber daya dengan sesama, dan peka terhadap kerusakan ekologi. (2) Keadaban publik terjalin dengan norma-norma moral-etik dan spiritualitas keagamaan, namun perlu regulasi yang didukung dan dikembangkan dalam tatanan politik. 

(3) Memelihara bumi adalah kewajiban keagamaan, yang dalam antropologi Kristen terkait dengan penciptaan manusia sebagai imago Dei. Akal budi manusia dimaksudkan untuk memampukan manusia memelihara bumi, tetapi dalam perjalanan sejarah justru mengembangkan teknologi modern yang merusak alam. (4) Pandangan bahwa bumi adalah sacramentum Allah menekankan fungsi ciptaan menyatakan kemuliaan Allah dan karena itu merusak alam menciderai kemuliaan Allah.

Pemaparan ketiga narasumber mendapat apresiasi dari para peserta. Terlihat dari banyaknya pertanyan dan komentar yang disampaikan.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

TAHUNA,PGI.OR.ID-Di tengah upaya penanganan kasus varian Omicron, gereja harus menjadi contoh dengan disiplin melakukan protokol kesehatan (prokes) dan penggunan aplikasi pedulilindungi di setiap kegiatan.

Hal tersebut ditegaskan Mentri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan dalam ceramahnya via zoom, di hari pertama Sidang MPL-PGI 2022 di GMIST Imanuel, Tahuna, Sulawesi Utara, Jumat (28/1/2022).

“Dengan semangat ini, saya  juga ingin kepada peserta Sidng MPL-PGI 2022 jangan lupa disiplin, biarlah kita menjadi contoh, baik dalam penerapan prokes itu sendiri maupun penggunaan pedulilindungi, tapi tidak perlu panik. Juga percepatan vaksin, saya kira PGI bisa mendorong pemerintah, dan kami akan membantu menyiapkan vaksin, karena kesediaan vaksin sangat mencukupi,” jelasnya.

Menurut Menko Marves, pandemi yang telah berjalan selama 2 tahun, merubah seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Namun dengan tekad yang kuat dan disiplin yang tinggi, juga penanganan secara holistik, Indonesia sedikit demi sedikit akan bangkit dengan kebiasaan baru. Bahkan meski di tengah pandemi muncul berbagai inovasi, termasuk di bidang IT. Sehingga tanpa disadari Indonesia telah masuk pada era digitalisasi, serta efisiensi di sana-sini.

“Pandemi menyadarkan pemerintah untuk tidak bergantung kepada negara lain. Pemerintah sudah memutuskan akan menggunakan produk utama buatan dalam negeri sehingga ekonomi kerakyatan akan jalan, dan ketahanan ekonomi kita menjadi lebih bagus lagi,” katanya.

Dijelakan, dari perspektif ekonomi semua telah kembali bergerak seperti kondisi sebelum masa pandemi. Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2022 akan di atas 5%. Meski demikian, kuncinya ada pada pengendalian covid.  

Luhut melihat, gereja punya peran besar dalam mendorong perekonomian daerahnya masing-masing, karena pemerintah akan mengeluarkan kebijakan bahwa Pemda harus mengadakan 40-50% barang dan jasa dari UMKM. Gereja juga perlu mendorong jemaat untuk lebih produktif mengembangkan talenta-talenta yang ada. Termasuk dalam pelayanan pendidikan.

“Pemerintah akan mendorong industri-industri di daerah-daerah, maka kita harus bekerjasama mempersiapkan sumber daya manusia. Mulai tahun ini pemerintah juga sudah menyiapkan program 1000 pelajar terbaik yang akan untuk dikirimkan ke berbagai universitas terkenal di dunia. Biarlah gereja mencari talenta-talenta terbaik di jemaat yang bisa didorong menjadi bagian dari 1000 orang ini. Mereka nantinya akan membuat negara ini menjadi lebih baik lagi,” tandasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

TAHUNA,PGI.OR.ID-Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom melakukan pemecahan buah kelapa dengan sebilah pisau sebagai tanda dibukanya kegiatan Sidang MPL-PGI 2022 di Sangihe Talaud. Pemecahan/pembelahan kelapa yang dimaknai sebagai buah kehidupan masyarakat kepulauan dan lautan sebagai penanda dimulainya sidang.

Pembukaan berlangsung di Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST) Jemaat Bethlehem di Jl. Buas Dumuhung, Tahuna, Sulawesi utara, pada Jumat (28/1/2022), yang diawali dengan ibadah.

Sejak pukul 08.30 peserta dan jemaat berdatangan untuk mengikuti ibadah pembukaan yang dilaksanakan secara hybrid dan melalui YouTube YAKOMA PGI ini. Khotbah disampaikan sangat apik dalam bentuk drama berkisah tentang berbagai tantangan yang dihadapi gereja, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, teknologi, maupun lingkungan. Gereja diharapkan tidak abai dalam menyikapi tantangan-tantangan tersebut.

Selain itu, gereja harus kokoh dan tidak terkoyak oleh bumi yang telah carut-marut ini. Dan gereja perlu menjadi perahu oikoumene yang tangguh dan mempesona, menjadi gereja yang kudus, serta konsisten melakukan spiritualitas keugaharian.

Ibadah pembukaan semakin semarak dengan hadirnya penampilan sejumlah paduan suara, serta kolaborasi musik masamper dan rebana, sebagai wujud keharmonisan yang tinggi di Kepulauan Sangihe.

Usai ibadah, Ketua Panitia Sidang MPL-PGI yang juga Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana SE.ME menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya sidang ini.

Menurutnya, Kepulauan Sangihe sangat memelihara keberagaman, baik suku maupun agama, sehingga pada 2021 menerima penghargaan Harmoni Awards. “Ini memang komitmen kami untuk memelihara kerukunan, salah satu contoh ada tampilan musik samper dan rebana tadi,” tandasnya. Dia pun berharap sidang ini akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan gereja.

Hal senada juga disampaikan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. Kerukunan beragama di Sulut menurutnya tidak lepas dari peran para tokoh agama. “Sebab itu saya berharap dari sidang ini bisa menghasilkan sesuatu yang dapat menuntun gereja-gereja ke dalam tatanan kehidupan yang baru, dan lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, mewakili MPH-PGI Pdt. Alfred Dj. Samani menegaskan, kehadiran seluruh peserta sidang, meski di tengah pandemi covid, merupakan wujud tanggungjawab mewujudkan langkah-langkah strategis bagi bangsa dan gereja.

Sebelumnya, Ketua Umum Sinode GMIST Pdt. Dr. Welman Boba, M.Th dalam sapaan pembuka, menyambut hangat kedatangan seluruh peseta sidang yang berasal dari berbagai daerah, sekaligus berharap selain bersidang tetapi juga dapat menikmati keindahan dan keramahramahan warga Sangihe Talaud.

Selesai ibadah pembukaan, peserta bergerak menuju GMIST Imanuel, Tahuna untuk melakukan proses persidangan yang akan berlangsung hingga 31 Januari nanti.

 

Pewarta: Markus Saragih

MANADO,PGI.OR.ID-Majelis Pertimbangan (MP) PGI menilai bahwa RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) merupakan sesuatu yang penting dalam rangka memutus rantai kekerasan seksual terhadap kaum perempuan. Karena itu, PGI perlu mendorong gerakan pengesahan RUU TPKS tersebut agar segera disahkan. Hal itu disampaikan MP PGI dalam Sidang MPH-PGI di Hotel Luwansa, Manado (26/1/2022).

“Tentunya dorongan itu dengan mencermati perubahan-perubahan dalam rancangan undang-undang tersebut, yang mungkin perlu ditanggapi,” tandas Sekretaris MP PGI Pdt. Dr. Zakaria Ngelow.

MP PGI juga melihat bahwa PGI perlu ikut dalam upaya memikirkan pendidikan nasional Indonesia, yang dewasa ini menjadi keprihatinan masyarakat. Beberapa hal yang ramai diperbincangkan, antara lain menyangkut Peta Jalan Pendidikan 2045 dan Kurikulum Prototype, serta kritik Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) atas kebijakan Menteri menempatkan ASN guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang semula mengajar di sekolah swasta dialihkan ke sekolah negeri.

“Dalam hubungan itu MP mendorong gereja-gereja untuk mengembangkan pemikiran dan langkah strategis bagi pengembangan SDM nasional, termasuk penekanan pada pendidikan karakter di samping penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,” jelasnya.

MP PGI juga mendorong PGI dan gereja-gereja anggota mencermati keputusan pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dan menetapkan nama Nusantara.

Sebab itu, MPH PGI perlu melakukan kajian mengenai nama Nusantara, sehingga pimpinan dan warga gereja dapat memahami aspek positif penekanan makna kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia sejak masa silam, dan menolak pemaknaan negatif Nusantara sebagai imperislisme (dan Jawasentrisme) Kerajaan Majapahit (1293-1530). Gereja-gereja perlu menekankan pemaknaan Nusantara sebagaimana dalam istilah “Wawasan Nusantara.

 

Pewarta: Markus Saragih

MANADO,PGI.OR.ID-Selama satu hari (26/1/2022), berlangsung Sidang Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPH-PGI) di Hotel Luwansa, Jl. Pomurow No 6, Manado, Sulawesi Utara. Persidangan berlangsung hybrid dan tetap mengikuti protokol kesehatan.

Sidang yang merupakan agenda rutin ini, dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan materi dan menyepakati agenda Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) PGI yang akan berlangsung tanggal 28-31 Januari 2022 di Tahuna, Kabupaten Sangihe. Dilakukan juga evaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran PGI di 2021, berdasarkan Program Kerja Lima Tahun (PROKELITA) PGI, sebelum disampaikan dalam Sidang MPL-PGI tersebut.

Pada kesempatan itu, secara bergantian MPH-PGI menyampaikan secara garis besar pelaksanaan program serta anggaran yang terangkum dalam Laporan Bagian Umum. Sekretris Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty mengungkapkan, kondisi ekstrim sepanjang 2021 seakan menjadi situasi force major bagi implementasi rencana pelayanan yang telah dirumuskan dalam Prokelita-PGI.

“Pandemi Covid-19 dengan segera menyita waktu, energi, dan konsentrasi pelayanan teman-teman di Grha Oikoumene untuk bersinergi dengan berbagai lembaga gerejawi maupun non-gerejawi guna menanggulangi perkembangan pandemi dan beragam beragam dampak ikutannya. Syukurlah, pada akhir 2021 kondisi pandemi semakin membaik sehingga dinamika pelayanan PGI bisa semakin ditingkatkan,” jelasnya.

Disampaikan pula, pelaksanaan program pelayanan yang telah dilakukan PGI dilandasi oleh 9 Tujuan Strategis, yaitu: (1) Berkembangnya Dialog dan Aksi Bersama Gereja Lokal dalam Jejaring Oikoumene; (2) Bertumbuh-kembangnya Formasi Oikoumenis Gereja Berwawasan Kebangsaan; (3) Terdata, Tertata dan Berkembangnya Potensi Gereja-gereja di Indonesia; (4) Terkelolanya Tantangan dan Peluang Revolusi Teknologi dan Media Sosial; (5) Terbangunnya Perjuangan untuk Keadilan Sosial dan Kelestarian Ekologi serta Kemandirian Ekonomi Warga Gereja di Indonesia.

Selain itu, (6) Terbangunnya kesadaran Kritis dan Jejaring Politik Warga Gereja di Indonesia; (7) Tertatalayaninya Perlindungan Hukum dan HAM bagi Gereja dan Warga Gereja; (8)  Berkembangnya Diskursus Teologi Pemahaman Bersama Iman Kristen (PBIK); dan (9) Mengoptimalkan Kinerja dan Sinergitas Kelembagaan PGI. 

Sidang MPH-PGI 2022 dihadiri oleh unsur MPH-PGI, Majelis Pertimbangan (MP), Badan Pemeriksa Perbendaharaan (BPP) dan Sekretaris Eksekutif (SE) Departemen, Bidang dan Biro.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Brigjen Ahmad Nurwahid menegaskan, saat ini masih terdapat potensi 15.000-17.000 teroris, dari 8% penduduk yang kini terpapar radikalisme.

Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan Lembaga Persahabatan Organisasi Islam (LPOI), dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Jumat (21/1/2022).

“Di sini pentingnya, termasuk gereja, perlu beriringan dengan semua elemen bangsa menghadapi rongrongan yang mengancam keutuhan NKRI,” tandas Ahmad Nurwahid.

Sementara itu, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom mengingatkan, bahwa potensi radikalisme ada di setiap agama. Merujuk pada Tragedi Norwegia, 22 Juli 2011, menurutnya ekstreem kanan juga ada di lingkungan Kristen. “Walau tentu di sana ada faktor lain juga,” ujarnya.

Oleh sebab itu, tegas Ketum PGI, moderasi beragama amat dibutuhkan oleh semua agama. Dia pun menderivasi adagium dari Charles de Gaulle tentang tentara dan perang: “ideologi terlalu berharga jika hanya diserahkan kepada negara”.

“Sebagai umat, kita semua punya kepentingan, dan olehnya harus ikut serta mempertahankan ideologi Pancasila. Dalam kaitan ini PGI bersama seluruh gereja di Indonesia, siap bekerjasama dengan LPOI menghadapi ancaman hadirnya ideologi alternatif transnasional yang hendak menggantikan Pancasila,” pungkasnya.

Sedangkan Ketua Umum LPOI/LPOK KH Said Aqil Siraj melihat, pentingnya kebersamaan, saling menghormati, dan tidak menjelek-jelekkan agama lain. “Agama diturunkan untuk manusia, jangan dibalik. Agama untuk manusia agar kita mampu membangun peradaban, menjadikkan manusia mahluk bermartabat, berkualitas, manusia yang betul-betul menjadi mandataris Tuhan,” jelasnya.

Menurut Said Aqil, sebagai negara yang berideologi Pancasila, kita patut bersyukur karena tetap hidup damai meski saat terjadi pergantian kepemimpinan, tidak seperti yang terjadi di Timur Tengah.

Selain konsolidasi, kegiatan yang juga dihadiri sejumlah tokoh lintas iman ini, sekaligus menjadi ruang perjumpaan serta silaturahim anggota LPOI dan LPOK dalam rangka meningkatkan semangat kebersamaan dan kebhinnekaan mengawali 2022.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Perhelatan tahunan yaitu Sidang Majelis Pekerja Lengkap-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPL-PGI) 2022 akan berlangsung di Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada 28-31 Januari 2022, dengan tuan dan nyonya rumah Sinode Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST). Sementara persidangan akan berlangsung di GMIST Jemaat Imanuel, Tahuna.

Persiapan-persiapan terus dilakukan, baik oleh panitia lokal maupun dari Sekretariat PGI. Pertemuan bersama-sama secara virtual rutin dilaksanakan, agar kegiatan yang diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 134 peserta ini, dapat berjalan dengan baik.

Sidang MPL-PGI 2022 mengusung tema: “Aku Adalah Yang Awal dan Yang Akhir” (Bdk Wahyu 22:12-13) dan  Subtema: “Bersama Seluruh Warga Bangsa, Gereja Memperkokoh NKRI yang Demokratis, Adil dan Sejahtera Bagi Semua Ciptaan Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”. Serta dalam Pikiran Pokok: “Spiritualitas Keugaharian: Membangun Keadaban Publik Demi Pemeliharaan Bumi Sebagai Sakramentum Allah”.

Terkait Pikiran Pokok Sidang MPL-PGI 2022, Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacklevyn F. Manuputty menjelaskan, bumi sebagai sakramentum Allah mengisyaratkan gereja untuk meneguhkan dirinya sebagai ekklesia, kumpulan orang percaya yang terpanggil untuk berjumpa dengan Allah dalam kebersamaan satu sama lain, menikmati anugerah penebusan di dalam Kristus, dan dipenuhi dengan Roh untuk mewartakan kabar baik Kerajaan Allah di tengah dunia. “Pengakuan ini menuntun gereja untuk sepenuhnya berpartisipasi dalam realitas yang sedang berlangsung, serta proklamasi karya penyelamatan Kristus sampai Ia kembali, seperti dalam I Kor 11:26,” ujarnya.

Ditambahkan, imperatif etis-teologis dari pengakuan ini diwujudkan dalam tindakan memelihara bumi sebagai tatanan kudus Allah. Partisipasi orang-orang percaya dalam inkarnasi Allah melalui Kristus yang mengorbankan diri dan bangkit harus dinyatakan melalui kesedian untuk menunjukan kepenuhan ‘Hati Kristus’ yang terbuka untuk melayani, dan hidup dalam pengorbanan.

“Sakramen mengingatkan orang percaya bahwa pengorbanan Yesus adalah untuk semua, karenanya mereka yang mengambil bagian dalam perayaan sakramen patut menegaskan dirinya sebagai ’roti yang dipecah-pecahkan’ bagi orang lain, dan bekerja untuk pembangunan bumi yang lebih adil, berkelanjutan, dan bersaudara,” kata Pdt. Jacky.

Menurut Sekum PGI, relevansi pengakuan semacam ini sangat jelas saat ini. Selama dua tahun ini, kita secara efektif hidup di masa sulit dalam sejarah peradaban. Pandemi Covid-19 berdampak serius pada menurunnya ketahanan manusia pada berbagai aspek, spiritual, kesehatan, sosial, ekonomi, maupun politik. Kita juga melihat berkembangnya berbagai bentuk kemiskinan baru, bahaya kelaparan, ketidakadilan, bahkan ancaman kiamat ekologis akibat kerusakan lingkungan hidup pada tingkat yang membahayakan.

Melalui pikiran pokok ini, jelas Pdt. Jacky, kita dapat dan harus melakukannya sebagai jawaban atas tuntutan iman dan keyakinan akan identitas kita sebagai ekklesia. Situasi dimana kita hidup saat ini secara konsekuen membangkitkan dalam diri kita dimensi eskhatologi sebagai sebuah elemen yang melekat dalam eksistensi sakramen. “Berpijak pada elemen ini, kita meyakini bahwa Allah sedang dan terus bekerja untuk memulihkan bumi yang rusak, sambil mengundang kita untuk berpartisipasi dalam gerak transformasi Allah menuju pemenuhannya,” tandasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Hari ini (Selasa, 18 Januari 2022), DPR RI telah menyepakati RUU TPKS untuk masuk dalam tahapan pembahasan selanjutnya sebagai inisiatif DPR  dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022. Dari 9 fraksi, 8 fraksi menyetujui yaitu: PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, & PPP; dan 1 fraksi menolak, yaitu: PKS.

Sebagaimana diketahui bahwa gagasan dan usulan RUU ini sudah berlangsung dalam masa yang cukup panjang, hampir 10 Tahun sejak 2012 dengan nama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ketika digagas oleh Komnas Perempuan. Meski draftnya baru mulai disusun tahun 2014 oleh Komnas Perempuan, LBH Apik dan Forum Pengada Layanan (FPL).

Di DPR sendiri perjalanan pembahasan RUU ini mengalami pasang surut. Draftnya diserahkan tahun 2016 dan langsung masuk Prolegnas tahun yang sama sebagai inisiatif DPR. Namun entah apa yang terjadi, RUU ini tak kunjung jadi pembahasan, meski beberapa kali masuk Prolegnas. Bahkan sempat berganti nama menjadi RUU TPKS pada September 2021. Prosesnya tertahan di Baleg terus-menerus sampai akhir 2021. Padahal desakan masyarakat agar RUU ini disahkan sejak awal sangatlah besar.

PGI sejak Tahun 2017 sudah memberi perhatian dan terlibat dalam pembahasan RUU tersebut. Sejak saat itu, bersama-sama dengan kelompok masyarakat sipil lainnya, PGI terlibat aktif dalam advokasi RUU ini. Bagi PGI, RUU ini sangat penting untuk segera disahkan mengingat korban kekerasan seksual terus berjatuhan. Proses hukumnya pun seringkali kurang memberikan rasa keadilan bagi korban.

Suara keprihatinan PGI karena terkatung-katungnya pembahasan RUU ini sudah sering disampaikan, baik kepada DPR maupun Pemerintah, melalui berbagai media dan saluran yang ada.

Karena itu, PGI merasa gembira dengan disepakatinya pembahasan RUU ini ke tahap berikutnya. Untuk itu maka, PGI menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada Pimpinan DPR RI dan 8 (delapan) fraksi di DPR yang hari ini menyetujui RUU ini untuk dibahas selanjutnya.

PGI berharap DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk regulasi bisa melakukan proses pembahasan secara cepat supaya RUU ini bisa segera disahkan sebagai UU. Karena itu, PGI mendorong agar pembahasan dilakukan di Baleg DPR RI.

PGI juga mengajak semua komponen masyarakat sipil untuk mendorong dan mengawal agar RUU TPKS ini bisa segera disahkan.

 

Jakarta, 18 Januari 2022

 

Jeirry Sumampow
Kepala Humas PGI
HP: 08118119178.

 

SIARAN PERS PGI Apresiasi Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)