JAKARTA,PGI.OR.ID-MPH-PGI, staf dan karyawan, melaksanakan ibadah perayaan Adven bersama anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, di Jl. Murdai 1 No.1 Rt.008/013 Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/12/2021). Meski singkat ibadah berlangsung penuh sukacita.

Panti yang dikelola oleh Yayasan Griya Asih ini, mengkhususkan diri menampung dan mengusahakan pendidikan bagi anak-anak terlantar. Penghuni panti mayoritas berusia remaja serta anak usia pertumbuhan. Akses menuju panti terbilang mudah, karena persis berada di belakang rumah susun dan jalan menuju kesana tidak dapat dilalui oleh kendaraan beroda empat. Setiba di lokasi, rombongan disambut dengan hangat oleh pengurus serta anak-anak panti.

Wasekum PGI Pdt. Krise Anky Gosal dalam kotbahnya, mengajak anak-anak untuk selalu bersukacita meski di tengah persoalan kehidupan yang mereka hadapi. Menurutnya, memasuki masa adven di Minggu keempat yang berarti damai, berharap bisa dirasakan oleh semua penghuni panti.

Perayaan Adven yang dilaksanakan PGI kali ini memang berbeda dari sebelumnya. Menurut Sekum PGI Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty, bukan suatu kebetulan jika ibadah adven dirayakan bersama-sama anak-anak panti asuhan.

“Kami sangat bersyukur, karena melalui ibadah dan kunjungan ini, diingatkan bahwa kita tidak sendiri. Kita bisa belajar untuk menemukan panggilan kemanusiaan dalam aksi konkrit, dan semakin menggerakkan persaudaraan kita kepada mereka yang kurang beruntung. Sehingga kita semua bisa bersukacita,” katanya saat menyampaikan sambutan usai ibadah.

Sementara itu, Ketua Yayasan Griya Asih, Alexander Josep Suardi, menyampaikan terimakasih atas kunjungan dan ibadah yang telah dilaksanakan oleh PGI. Apa yang telah dilakukan PGI, ujar Alexander, semakin menguatkan, dan menyemangati pengurus untuk tetap setia dalam melayani anak-anak di panti asuhan tersebut.

“Dengan kunjungan ini kami merasa tidak sendiri. Semoga Tuhan membalas dengan limpah berkat semua yang telah dilakukan oleh PGI,” tandasnya.

Menurutnya, panti asuhan yang didirikan pada 1996 ini, adalah untuk membantu anak-anak usia sekolah yang hidup dan mengais rejeki di jalanan, namun rentan terhadap pelecehan, kekerasan. Seiring perjalanan waktu, keberadaan panti asuhan yang menampung anak-anak dari berbagai latarbelakang agama ini, terus melakukan pelayanan sesuai dengan regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Diakhir kunjungan, MPH-PGI menyerahkan bingkisan dan bantuan kepada anak-anak, serta pengurus Yayasan Griya Asih.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) meminta Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo untuk, melalui kementerian terkait, meninjau ulang perizinan aktifitas PT. Tambang Mas Sangihe (TMS) di Pulau Sangihe, demikian antara lain isi surat yang disampaikan MPH-PGI kepada Presiden RI pada hari Jumat (16/12).

Permintaan ini diajukan oleh MPH-PGI, setelah Ketua Umum PGI. Pdt. Gomar Gultom, mendengar secara langsung aspirasi dari masyarakat Sangihe, Pimpinan Sinode Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST) dan Bupati Kabupaten Sanghie, dalam kunjungan kerjanya ke Sangihe pekan lalu.

Isi surat yang disampaikan ke Presiden RI, antara lain menyebutkan, bahwa

1. Aliansi Masyarakat Adat dan Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST) telah menyampaikan surat dan sikap penolakan atas beroperasinya PT. Tambang Mas Sangihe (TMS) yang akan melakukan aktivitas pertambangan di area seluas 420 km2 dari total luas wilayah Kepulauan Sangihe sebesar 736, 98km2.
2. Izin PT. TMS dinilai bertentangan dengan nafas UU 27/2007 jo UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, terutama menyangkut perlindungan terhadap pulau dengan luas kurang dari 2.000 km2.
3. Usaha pertambangan ini dirasakan tidak sejalan dengan misi pembangunan Kab. Kepulauan Sangihe yang bertumpu pada pertanian, perikanan dan pariwisata. Selain itu, proses Amdal yang ditempuh sebagai dasar pemberian izin oleh Kementerian ESDM dinilai tidak mengindahkan suara dan keberatan Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe dan masyarakat setempat.

Demikian surat PGI ke Presiden RI yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum.

 

Jakarta, 18 Desember 2021

 

 

Humas PGI
Philip Situmorang

Rilis Pers Hentikan Penambangan di Sangihe

CIPAYUNG,PGI.OR.ID-Pandemi covid-19 yang telah berjalan hampir dua tahun, dirasakan tidak lagi menjadi penghalang dalam pelayanan anak di Sekolah Minggu meski harus secara virtual. Namun malah membuat para guru Sekolah Minggu semakin kreatif. “Diawal pandemi memang kami memulainya dengan cara sederhana, namun semakin ke sini, semakin bagus, menarik, dan matang, serta lebih kreatif,” ujar Pdt. Bagus Heri dari GKPB.

Demikian pula penuturan Dewi dari GKMI. Dia melihat, pelayanan Sekolah Minggu semakin mengalami kemajuan karena memaksa para guru Sekolah Minggu untuk menguasai teknologi. “Kami semakin kreatif dan membentuk tim pemuridan anak secara digital.”

Sedangkan Wilson Simamora dari GKP, menyampaikan pengalaman yang tidak kalah menarik. Pelayanan anak Sekolah Minggu di Kabupaten Tasikmalaya, memang terus diperhadapkan pada tantangan. “Karena lokasi kami di daerah pedesaan dituntut untuk mengenal teknologi. Tapi akhirnya harus menyerah karena mati lampu, sinyal pun ikut mati,” katanya.

Pengalaman-pengalaman tersebut mencuat dalam sesi sharing pelayanan anak di masa pandemi, di hari pertama kegiatan Konsultasi Nasional Pelayanan Anak ke VI PGI,  yang berlangsung secara hybrid, di Pondok Remaja PGI, Cipayung, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (14/12/2021). Sesi ini dilakukan agar seluruh peserta mendapat gambaran terkait tantangan yang dialami para pengajar Sekolah Minggu di daerah masing-masing.

Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacklevyn F. Manuputty dalam sambutan pembukaan menegaskan, peran pelayan anak atau para penggiat anak memang sangat besar dalam membentuk pertumbuhan iman, dan karakater anak-anak melalui pelayanan Sekolah Minggu. “Sebab itu, dengan tantangan menggunakan metode virtual, para pelayan anak harus membangun kerjasama dengan orang tua atau keluarga sehingga anak-anak dapat mengikuti  Sekolah Minggu dengan baik dari rumah. Para pelayan anak juga harus lebih kreatif supaya anak-anak tidak bosan,” katanya.

Sekum PGI berharap, melalui kegiatan ini para pelayan maupun penggiat anak semakin kreatif dalam melayani anak-anak dalam pertumbuhan iman serta tumbuh kembang anak-anak. Dan, pelayanan yang dilakukan adalah untuk kepentingan terbaik anak.

Konas Pelayanan Anak ke VI PGI 2021 akan berlangsung selama tiga hari (14-16/12/2021), dengan mengusung tema Akulah  Yang Awal dan Yang Akhir” (band Wahyu 22:12-13), dan sub tema Literasi Digital bagi Pelayan Anak. Kegiatan ini diikuti perwakilan dari 42 sinode gereja anggota PGI, 8 PGIW/SAG, dan 4 lembaga mitra.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Persoalan pelanggaran HAM masih terus terjadi di Indonesia. Negara yang diberikan mandat untuk menegakkan HAM, dalam banyak hal masih terkesan abai dan tidak terlihat kehadirannya. Sebab itu, sebagai gereja kita memiliki tugas dan tanggungjawab untuk ikut melindungi dan memajukkan HAM.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom dalam acara virtual bertajuk Perayaan Hari Anti Korupsi dan Hari Hak Asasi Manusia, pada Jumat (10/12/2021).

Namun, lanjut Pdt. Gomar, gereja sendiri masih menghadapi persoalan pelik. “Kebijakan gereja merespon pelanggaran HAM belum sepenuhnya terekam dalam kebijakan gereja. Maka melalui kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari HAM sedunia ini, menohok kita untuk mengadministrasikan isu HAM ke level strategis gereja,” jelasnya.

Selain itu, gereja juga masih memiliki sikap ambigu. Ketika hak asasi orang lain dilanggar gereja terkesan diam. Ketika haknya dilanggar, barulah gereja merasa terusik. “Misalnya ketika kelompok Ahmadiyah dan kelompok lainnya direnggut haknya, kita sebagai gereja diam seribu bahasa. Ketika izin dan rumah ibadah diganggung langsung kita bicara HAM. Semoga kita semakin sensitif dan memiliki komitmen kuat untuk menegakkan HAM,” tandas Ketum PGI.

Potret buram penegakkan HAM di Indonesia memang tergambar jelas dalam acara ini. Seperti dipaparkan oleh beberapa perwakilan lembaga yang selama ini concern terhadap persoalan tersebut. Seperti diungkapkan Rocky Pasaribu dari KSPPM. Menurutnya hak asasi masyarakat adat hingga sekarang masih terenggut dengan kehadiran PT TPL. Sementara Komisioner HAM RI Beka Ulung Hapsara menyatakan hal serupa.

“Kekerasan aparat, pembungkaman ekspresi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kemudian proyek-proyek infrastruktur yang menyebabkan penderitaan bagi masyarakat adat, konflik sumber daya alam, dan pelanggaran HAM berat masih membutuhkan uluran tangan, pikiran dan sumber daya yang kita miliki,” jelas Beka Ulung.

Demikian pula apa yang disampaikan Ketum YLBHI Muhammad Isnur. Dia melihat rakyat masih banyak mengalami pelanggaran HAM. Sebab itu, penting untuk terus menagih pemerintah agar dapat menegakkan HAM seperti yang telah dituangkan dalam konstitusi.

Masih maraknya pelanggaran HAM juga diungkapkan Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos. “Kita masih juga menyaksikan kriminalisasi kebebasan berekspresi yang meningkat dalam beberapa tahun ini, belum lagi dakwaan terhadap mereka yang dituduh melakukan penistaan terhadap agama. Sejumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama belum juga mendapatkan solusi, penolakan pembangunan gereja masih terjadi di sejumlah daerah, rumah ibadah Ahmadiyah di sejumlah daerah tidak boleh digunakan, juga konflik agraria makin meningkat,” kata Tigor.

Namun di sisi lain dia melihat, ada upaya yang dilakukan pemerintah misalnya dalam penyusunan Rancangan Aksi Nasional HAM 2021-2025 yang fokus kepada 4 kelompok rentan yaitu perempuan, anak, disabilitas dan kelompok masyarakat adat. Selain itu, Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan Hak Asasi PBB untuk 2020-2022.

Meski belum ada perkembangan yang berarti dalam penegakkan HAM, Bonar mengingatkan untuk tidak pesimis, dan gereja, yang juga bagian dari masyarakat sipil, harus tetap berkontribusi, bekerjasama dengan lembaga dan umat agama lain, untuk bahu-membahu bagi pemenuhan HAM di negeri ini.

Acara Perayaan Hari Anti Korupsi dan Hari Hak Asasi Manusia diinisiasi PGI dan didukung oleh sejumlah lembaga mitra. Selain refleksi dari sejumlah lembaga, tembang lagu bertema kemanusiaan, dan pembacaan puisi serta pemutaran video seputar HAM, juga mewarnai kegiatan ini.

 

Pewarta: Markus Saragih

Oleh: Pdt. Jacklevyn F. Manuputty

Orang bilang Wamena itu surga kecil, tempat berkumpul suku-suku dari Pegunungan Tengah, Papua. Kota indah yang terletak di cekukan lembah Baliem itu memang menawan. 34 tahun silam saat beta berkunjung ke Wamena, kota sejuk itu dihiasi bunga beraneka warna.

Pasar Nayak adalah salah satu destinasi yang sering beta kunjungi ketika itu. Pasar itu sungguh unik, bisa dilihat orang-orang suku Dani menjual hasil kebun dan ternak mereka, berbaur dalam damai dengan warga pendatang. Orang-orang Dani dengan busana khas, Holim (Koteka) bagi lelaki dan Yokal serta Sali (rok rumbai) yang terbuat dari kulit pohon untuk wanita mewakili tradisi masa silam, bercampur dengan para pedagang warga pendatang yang hilir mudik mengenderai motor dan kendaraan lainnya sebagai penanda era modern.

Setelah 34 tahun beta Kembali, Wamena telah bersalin rupa menjadi kota modern. Bandara udara Wamena adalah penanda pertama perubahan itu, keren dan megah. Banyak gedung modern kini berdiri, menggantikan honai yang dulu masih ditemukan di sekitar kota. Infrastruktur kota bertumbuh dimana-mana, mengoyak romantisme beta tentang Wamena sebagai ‘kota bunga’ yang sejuk dan menawan. Kota mengalami perluasan, pasar Nayak telah dipindahkan ke pinggiran kota. Di tempat lamanya sudah dibangun pasar modern, juga mall Wamena simbol modernitas.

34 tahun adalah masa yang panjang untuk merubah wajah kota ini secara fisik, namun tidak secara psikis. Harga -harga kebutuhan pokok memang telah jauh lebih murah dibanding 34 tahun lalu, namun harga ‘rasa percaya’ terasa meroket tinggi.

Persoalan sosial-politik di wilayah pegunungan tengah telah menebarkan kecurigaan yang tinggi dari ‘Orang Asli Papua (OAP) di wilayah itu terhadap elemen-elemen pemerintahan, terutama TNI dan Polri. Begitu pula sebaliknya, kelompok-kelompok OAP, atau yang berhubungan dengan mereka, selalu diawasi. Kekerasan dan pelanggaran Ham akibat konflik KKB dan TNI-Polri di beberapa kabupaten pegunungan tengah menyulut ketegangan sampai ke Wamena.

Para pendeta lintas denominasi yang beta jumpai dalam kunjungan ke Wamena menuturkan betapa sulitnya mereka berada di tengah ketegangan itu. “OAP itu jemaat kami, begitu pula banyak anggota TNI-Polri adalah anggota jemaat kami. Kami harus melayani mereka dengan setara. Terkadang oleh aparat keamanan kami dicurigai. Dalam beberapa pertemuan pendeta, Alkitab dan jubah pendeta milik kami harus diperiksa. Sebaliknya, kalau kami berkordinasi dengan aparat keamanan, kami juga dicurigai oleh kelompok-kelompok OAP,” ujar seorang pendeta.

Ucapan ini tak beta sangkali. Dalam pertemuan pertama dengan sejumlah pendeta lintas denominasi di Wamena, seorang anggota intelejen polisi meminta turut serta. Beta mengijinkannya masuk, kemudian memintanya meninggalkan ruang pertemuan setelah menjelaskan sifat pertemuan sebagai perjumpaan pastoral antara sesama pendeta.

Melayani sebagai pendeta di Wamena dan wilayah pegunungan di sekitarnya memang tak mudah. Para hamba Tuhan ini bahkan harus berhati-hati untuk  mengkritisi ketidak-adilan yang dialami OAP melalui khotbahnya. Seorang aktivis kemanusiaan di Wamena membisiki beta, “Saya ingin para hamba Tuhan disini menyampaikan isu-isu kemanusiaan secara terbuka dalam khutbah-khutbah mereka, tidak melulu uraian biblika dan teologis”.

Rekan-rekan pendeta di Wamena dan sekitarnya memang menyimpan banyak narasi pahit sepanjang pelayanan mereka, terutama narasi-narasi ketersingkiran OAP dari ulayat adat mereka di pegunungan, namun sulit bagi mereka menumpahkannya secara vulgar di ruang publik.

Konflik tak berkesudahan antara TNI-Polri dengan KKB di wilayah pegunungan menimbulkan penderitaan yang amat sangat, menyulut gelombang pengungsi dari jemaat-jemaat mereka yang mendiami wilayah itu ke berbagai daerah lain yang dirasa aman. Setidaknya ada empat kabupaten di wilayah pegunungan tengah yang terjebak konflik bersenjata, masing-masing; Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yakuhimo, dan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Sungguh tragis nasib jemaat-jemaat disana. Mereka tersebar ke berbagai tempat pengungsian, meninggalkan kampung dan seluruh fasilitas peribadahan mereka begitu saja. Para pendeta menginformasikan bahwa jemaat-jemaat dari denominasi Gereja Kingmi Papua dan Gereja Baptis yang paling terdampak karena jumlah mereka yang paling banyak di wilayah-wilayah konflik itu. Tak mengherankan kalau para pemimpin gereja dari denominasi ini terkenal bersuara vocal dalam mengkritisi kebijakan pengelolaan keamanan yang diterapkan pemerintah di wilayah pegunungan tengah.

“Barangkali juga tentara dan polisi bilang saya ini OPM di kota, tapi yah mau bikin bagaimana lagi. Kita ini gereja jadi kita melayani secara bebas,” kata seorang pendeta dari Gereja Kingmi yang beta jumpai di Wamena. Di wilayah Nduga terdapat 13 Klasis Gereja Kingmi.  Satu klasis biasanya terdiri dari beberapa jemat. Saat ini semua telah kosong. Menurut mereka, aparat kemanan sepenuhnya menguasai wilayah itu.

Informasi yang didapat dari para pendeta tak berbeda dengan tuturan para pengungsi asal Nduga yang beta jumpai di Wamena keesokan harinya. Sejak tahun 2019 mereka sudah mengungsi meninggalkan Nduga. Tak ada lagi warga yang tersisa disana, kecuali yang berlindung di Distrik Kenyam, Ibukota Kabupaten Nduga. 31 distrik lain sepenuhnya kosong.

Hampir seluruh warga Nduga yang mengungsi menetap di sekitar Wamena. Menurut salah satu kordinator pengungsi, warga Nduga menempati 14 titik pemukiman di sekitar Wamena dan lembah Baliem. Di Wamena mereka disambut baik oleh warga setempat. Sekalipun begitu, mengelola kehidupan sebagai pengungsi tentu tak mudah.

Hidup pengungsi hanya menumpang, mereka pun tak miliki lahan untuk dikembangkan. “Pergi ke Nduga sama saja menyerahkan nyawa karena wilayah itu sepenuhnya dikuasai aparat keamanan,” kata salah seorang pengungsi. Ketika beta tanyakan, apa yang sungguh mereka harapkan dalam situasi seperti ini, mereka serempak menjawab, “kami ingin aparat TNI-Polri ditarik dari wilayah pegunungan”. Harapan yang tentunya tak mudah, namun juga tak mustahil.

Wamena memang telah jauh berkembang di bidang infrastruktur, namun dalam soal kemanusiaan Wamena menimbun banyak narasi luka dan duka. Kemarahan, kesedihan, dendam, dan rasa percaya yang tergerus menggumpalkan energi negative yang mengalir turun dari wilayah-wilyah pegunungan tengah dan menggenangi Wamena.

Kota bunga yang beta kenal telah berubah menjadi kota penuh kecurigaan. Tingkat criminal meningkat pesat. Kelompok-kelompok begal merajalela dan membegal, baik pendatang maupun OAP, manakala ada kesempatan. Seorang ibu pendeta bahkan meninggal karena dibegal di tepi jalan. “Daerah ini membutuhkan proses healing yang tak mudah”, seorang pendeta berbisik lirih. Beta lalu teringat ucapan Pdt. Benny Giay dalam pertemuan kami di Jayapura sebelum beta berangkat ke Wamena. “Hamba Tuhan, saya ingin melihat Kristus hadir di ruang-ruang public di Papua, bukan Cuma di gereja”.

 

(Catatan kunjungan akhir November ’21 ke Wamena)

 

Penulis, Sekretaris Umum PGI

JAKARTA,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) telah mengeluarkan Pesan Natal Bersama Tahun 2021, dengan tema Cinta Kasih Kristus Yang Menggerakkan Persaudaraan (bdk. 1 Ptr. 1:22).

Dalam Pesan Natal Bersama ini, PGI-KWI menegaskan, Natal 2021 mengingatkan kita untuk saling mengasihi dengan segenap hati dalam kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas melalui tindakan belarasa. Yesus Kristus yang kita rayakan kelahiran-Nya mendorong kita untuk mencari jalan-jalan baru yang kreatif untuk saling mengasihi, mewartakan keadilan dan membawa damai sejati.

Selain itu, pandemi Covid-19 menyadarkan kita bahwa kita semua adalah saudari dan saudara yang berada dalam satu perahu dunia yang sedang menghadapi badai Covid-19. Dalam situasi ini, falsafah hidup persaudaraan sebagai karakter khas orang Indonesia menjadi semakin bermakna dan semakin mendesak untuk kita batinkan dan wujudkan. Sebagai saudari dan saudara kita diharapkan untuk saling menunjukkan kasih melalui aksi nyata.

Untuk melihat secara lengkap Pesan Natal Bersama PGI-KWI Tahun 2021 dalam bentuk pdf, silahkan klik di bawah ini.

PESAN NATAL PGI KWI 2021

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI) Muhadjir Effendy dalam pertemuan dengan MPH-PGI di Grha Oikoumene, Jakarta (30/11/2021), menyampaikan pentingnya mendapat masukan dari sejumlah pihak termasuk PGI dalam rangka mengantisipasi lonjakan Covid di akhir tahun ini.

“Dalam audiensi ke PGI, kami mendapatkan saran dan masukan kaitannya dengan kebijakan, khususnya selama libur Natal dan Tahun baru. Karena Natal merupakan hal yang istimewa maka peribadatan Natal perlu diatur dengan baik sesuai aturan yang telah dikeluarkan sehingga berjalan baik tanpa memicu gelombang ke tiga covid yang baru. Dan PGI telah mendukung kebijakan Pemerintah untuk meniadakan cuti bersama dan telah mengimbau agar perayaan Natal dilakukan di rumah bersama keluarga,” kata Menko Muhadjir, dalam jumpa pers diakhir pertemuan.

Sebelumnya, dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom menyatakan mendukung terhadap apa yang telah diputuskan pemerintah terkait ditiadakannya cuti bersama dan juga pengaturan saat peribadatan Natal dan Tahun Baru. Khusus jumlah jemaat yang akan hadir dalam ibadah Natal dan Tahun Baru, yang menyesuaikan dengan aturan yang dikeluarkan.

“Kami telah mengeluarkan edaran untuk mekanisme ibadah pada saat ibadah Natal dan Tahun Baru kepada gereja-gereja bahwa proses peribadatan disesuaikan dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah. Dan ini tahun kedua kami melakukan peribadahan di masa pandemi. Dan sesuai ketentuan prokes dilakukan dengan koordinasi satgas setempat. Kami juga mengikuti PPKM yang telah ditetapkan, misalnya jika level 3 maka jumlah umat yang ibadah harus 25 persen dan seterusnya,” tandas Pdt. Jacklevyn Manuputty, kepada wartawan.

Menko PMK yang dalam kunjungannya didampingi oleh beberapa staf, diterima oleh Ketua Umum Pdt. Gomar Gultom, Sekretaris Umum Pdt. Jacklevyn Manuputty, Wakil Sekretaris Umum Pdt. Krise Gosal, Bendara Pdt. Jacub Sutisna dan Wakil Bendahara Pnt. Arie Mongkingka dan sejumlah kepala biro.

Sebelumnya PGI juga telah megeluarkan imbauan kepada gereja-gereja pada 19 November 2021 lalu yang berisi; Pertama, mendorong warga untuk memprioritaskan penyelenggaraan ibadah dan perayaan Adven, Natal dan Tahun Baru, yang aman dan berkeugaharian, serta memerhatikan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pemerintah dalam upaya mengakhiri pandemi Covid-19 di negeri yang kita cintai ini. Terkait hal tersebut, pengumpulan umat secara ragawi, dan perayaan di rumah-rumah dalam bentuk “open house” sebaiknya dihindari.

Kedua, memberi pemahaman kepada keluarga-keluarga Kristen, bahwa keluarga merupakan palungan bagi kelahiran Yesus, sehingga sentrum perayaan Natal sepatutnya ditempatkan pada persekutuan keluarga. Ketiga, mendorong warga senantiasa menjadi teladan bagi masyarakat luas dalam penerapan protokol kesehatan (memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas) dan perilaku hidup bersih dan sehat.

Keempat, bersama warga, meningkatkan empati dan solidaritas terhadap para korban bencana alam dan warga masyarakat yang menderita akibat persoalan kemiskinan, diskriminasi dan ketidakadilan. Berkat yang kita terima dari Tuhan, dan sebagai ungkapan syukur atas masa Adven, Natal dan Tahun baru nanti, adalah baik untuk dibagikan kepada mereka yang sangat membutuhkan perhatian dan bantuan kita dalam rangka mengurangi beban dan penderitaannya.

PONTIANAK,PGI.OR.ID-Sejumlah peserta Seminar Agama-agama ke-36 PGI mendeklarasikan mendukung keberagaman dalam “Pernyataan Pontianak” di Rumah Raddang. Pada Sabtu, 27 November 2021.

Pernyataan para pemimpin agama dan pemuda tersebut dihadiri pula Gubernur Kalimantan Barat  H. Sutarmidji, S.H., M.Hum yang mendukung pernyataan tersebut.

“Pernyataan Pontianak” merupakan rangkaian dari Seminar Agama-agama ke-36 PGI sejak tanggal 24 November 2021 lalu. Para peserta yang berasal dari beragam lintas agama dibekali berbagai hal sejak hari pertama hingga terakhir.

Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC) PGI Pdt. Jimmy Sormin mengatakan bahwa “Pernyataan Pontianak” merupakan seruan dari para tokoh lintas agama dan budaya, serta pemuda, yang terus mendukung dan berperan aktif untuk mengelola, merawat dan mengadvokasi keberagaman di Provinsi Kalimantan Barat secara khusus, dan di seluruh Indonesia secara umum.

“Para peserta Seminar Agama-agama ke 36 PGI berharap Pernyataan ini menjadi bentuk riil komitmen bersama untuk memelihara dan mewujudkan keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kami bisa menceritakan kepada umat masing-masing akan hal ini yang menjadi bagian penting dari kehidupan sosial sebagai warga negara,’ kata Pdt. Jimmy.

Pernyataan dimulai pukul 08.30 WIB hingga selesai, dan Gubernur Kalbar berkenan pula menyampaikan respons positif atas kegiatan Seminar Agama-agama ke-36 PGI yang telah berjalan lancar.