JAKARTA,PGI.OR.ID-Pimpinan Sinode Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) mengunjungi Grha Oikoumene, Jumat (5/11/2021) pagi, untuk memperkenalkan kepengurusan baru Sinode KGPM yang dipimpin oleh Pdt. Franky Londa.

Bersama Sekum PGI, Pdt. Jacklevyn Manuputty, percakapan berlangsung hangat seputar isu-isu terkini  yang digumuli gerakan oikoumene Indonesia, maupun tantangan pelayanan yang dihadapi KGPM.

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Pengurus Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dan Wahana Visi Indonesia (WVI) bersama MPH-PGI membicarakan kordinasi implementasi program SinerGi (Supporting Disaster Preparedness of Local NGOs and Communities), di Grha Oikoumene, Jakarta, Jumat (5/11/2021).

Program SinerGi yang digawangi oleh HFI, disasarkan untuk memperkuat kapasitas perempuan dan anak dalam pengelolaan bencana. Gereja-gereja dinilai memiliki kapasitas yang dapat dikelola untuk menggerakan partisipasi segmen-segmen gereja dalam pengelolaan bencana.

Biro PRB PGI yang digawangi oleh Pdt. Shuresj Tomaluweng dan menjadi salah satu anggota HFI, berharap gereja-gereja anggota PGI dapat segera menginstalasi unit PRB di gerejanya masing-masing, terutama bagi gereja yang terletak di wilayah rawan bencana. Saat ini PGI, melalui Biro PRB, secara bertahap sedang mengasistensi proses institusionalisasi Unit PRB melalui pelatihan di beberapa gereja anggota PGI.

JAKARTA,PGI.OR.ID-Korupsi masih menggerogoti sendi-sendi kehidupan masyarakat. Meski berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dan KPK, namun hal itu tidak serta merta membuat jera para pelaku korupsi. Sebab itu, menjadi penting bagi masyarakat sipil untuk dapat berperan serta melakukan upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi ini.

Menyikapi hal tersebut, Bidang Keadilan dan Perdamain PGI melaksanakan kegiatan Focus Group Disscusion (FGD) Manajemen Pencegahan Korupsi di Lingkungan Gereja, secara virtual, pada Jumat (5/11/2021).

FGD yang diikuti oleh para pendeta dan pimpinan sinode ini, dalam rangka mendapatkan masukan guna perumusan strategi tindak lanjut pencegahan korupsi di lingkungan gereja. Sehingga diharapkan gereja-gereja bisa menjadi role model pencegahan korupsi sebagai sarana kesaksiannya ditengah bangsa Indonesia.

Menurut Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, perilaku koruptif kini tidak hanya terjadi di lingkungan negara, tapi di seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam gereja, dan budaya korupsi juga telah menggilas habis idealisme generasi muda yang kita siapkan untuk memimpin bangsa ini ke depan. “Saya khawatir para koruptor menjadi teladan bagi anak-anak kita, karena koruptor seakan-akan sudah menjadi selebritis,” tegasnya.

Sebab itu, lanjut Ketum PGI, ada 5 kebiasaan baru yang perlu dikembangkan, diantaranya, Gereja harus terus-menerus mempersiapkan jemaat lewat pembinaan agar iman tetap tumbuh, sehingga berani menolak korupsi, memilih beribadah kepada Tuhan diatas segala-galanya, mengembangkan spiritualitas keugaharian, dan membenci pengajaran suap.

Sementara itu, Ajarani Mangkujati Djandam melihat, Gereja perlu membangun budaya dan integritas melawan korupsi. Karena menurutnya, sistim yang lemah dan perilaku yang tidak memiliki integritas, serta budaya juga menjadi pemicu tindak korupsi. “Budaya upeti misalnya, dianggap bukan budaya korup, dan dianggap wajar dalam budaya sosial, tapi dalam hukum positif tidak demikian. Ini juga perlu diperhatikan,” tandasnya.

Lebih jauh dijelaskan, ketika gereja mengangkat seseorang pejabat negara duduk dalam kepengurusan gereja, maka gereja tidak dapat melepas tanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh orang tersebut ketika melakukan praktik korupsi.

“Secara moral gereja harus malu, dan ini bisa menjadi peringatan untuk pentingnya uji kelayakan dilakukan oleh gereja. Selain itu, prinsip-prinsip good government juga harus dilakukan dalam gereja untuk mendukung pemerintah dalam melawan praktik korupsi,” kata jemaat GKI Kwitang, Jakarta ini.

Pemikiran menarik juga diungkapkan salah seorang peserta FGD,  Pdt. Leo TB dari GMIT. Menurutnya, tidak adanya SOP, juknis, evaluasi dan monitoring dalam pengelolaan anggaran menjadi penyebab adanya praktik korupsi dalam gereja. Padahal semua ini sangat dibutuhkan.

Sebab itu, dia melihat perlunya PGI mengeluarkan semacam panduan dalam rangka monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran di gereja. Penting pula mendorong gereja-gereja memanfaatkan teknologi melalui aplikasi keuangan agar transparansi dalam pengelolaan anggaran yang dapat dipercaya bisa dilakukan.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Prof. Dr. Philip K. Widjaja didampingi beberapa pengurus, menyambangi MPH-PGI dalam rangka silaturahmi sekaligus mendiskusikan berbagai hal, di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Kamis (4/11/2021).

Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom menyampaikan terimakasih atas kunjungan yang dilakukan oleh Permabudhhi, dan berharap lembaga ini dapat berjalan dengan baik sampai diakhir periode kepengurusan, serta dapat merangkul semua komunitas Budhha di Indonesia.

Dia juga mengingatkan agar majelis agama-agama di Indonesia bebas dari tarikan politik, sehingga dengan demikian suaranya bisa menjadi lantang. “Mari kita saling mengingatkan untuk kembali ke relnya, karena tarikan politik sangat kuat sekali,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, selain terkait struktur, serta bidang dan biro yang ada di lingkungan PGI, Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacky Manuputty menjelaskan fokus perhatian dan tantangan dalam pelayanan PGI sekarang ini, seperti krisis kebangsaan, lingkungan, oikoumene, dan tantangan transformasi digital.

Diakhir pertemuan, Prof. Dr. Philip K. Widjaja Philips mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh PGI, dan menyampaikan terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan, sehingga dapat saling bertukarpikiran dalam rangka membangun relasi ke depan.

Sebelumnya, pengurus Permabudhi  juga melakukan kunjungan ke Kemenag, Matakin, FKUB, KWI, dan Dirjen Bimas Budhha.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-MPH-PGI telah melakukan pelayanan ke sejumlah daerah, diantaranya Papua, Mentawai (Sumatera Barat), Bitung (Sulawesi Tengah), dan Mamuju (Sulawesi Barat).

Sejak 24-26 Oktober 2021, Ketum PGI Pdt. Gomar Gultom melakukan pelayanan ke Papua  untuk mengikuti Perayaan HUT ke-65 GKI Tanah Papua sekaligus meresmikan pembukaan kantor Klasis GKI Waibu Moi di Sentani Barat. Selain itu, menghadiri peletakan batu pertama pembangunan kantor Sinode GKI Tanah Papua, dan  peresmian Gedung Grha Sara.

Sedangkan Sekum PGI Pdt. Jacklevyn F. Manuputty, sejak 25-27 Oktober 2021 berada di Mentawai untuk mengikuti Sidang Sinode  Gereja Kristen Protestan di Mentawai (GKPM).

Sementara itu, Wasekum PGI Pdt. Krise Anki Gosal mengikuti Sidang Sinode Gereja Kristen Sulawesi Barat (GKSB), di Kecamatan Kalumpang, Sulawesi Barat (26-30/10),  mengikuti Ibadah Syukur SAG Sulutteng, serta pertemuan dengan Pengurus Wisma Pelaut PGI, Bitung (31/10-2/11).

Meski ditengah situasi pandemi Covid 19, serta berbagai tantangan dalam perjalanan, seluruh pelayanan dilakukan dengan penuh semangat, dan sukacita.

 

 

 

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengajak Pimpinan Sinode Gereja Anggota PGI, khususnya Persekutuan Perempuan untuk mengadakan Ibadah Perayaan Asian Church Women’s Conference (ACWC) Tahun 2021.

Tata Ibadah ACWC Tahun 2021 ini dipersiapkan oleh saudara-saudari kita dari Komisi Perempuan Gereja di Pakistan dengan tema: “Berani Kembali Membangun Rumah Tuhan”.

Untuk mendownload Tata Ibadah ACWC Tahun 2021 silahkan klik di bawah ini.

Tata Ibadah ACWC Tahun 2021

 

WAINGAPU,PGI.OR.ID-Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Sumba Timur membuat pasangan suami-istri, Fendy Armando dan Elizabeth Heniwijaya tergerak untuk membuka shelter sebagai “Rumah Aman” bagi mereka yang mengalaminya.

Di tempat ini, korban mendapat perlindungan, pendidikan, ketrampilan, dan penanganan secara holistik, dengan melibatkan para relawan. Sekalipun terus berkomunikasi dengan Dinas Sosial setempat, mereka masih terus bergumul dengan fenomena gunung es dari kasus anak korban kekerasan, serta beragam keterbatasan shelter ini sendiri dalam melayaninya.

“Kerena kebanyakan pelakunya keluarga dekat, bisa ayah kandung atau saudara kandung, pastilah rumah mereka tidak lagi menjadi aman bagi dirinya. Jadi kami membuat shelter ini agar mereka merasa aman, dan bertumbuh dengan baik di sini,” jelas Fendy ketika ditemui Tim PGI usai mengikuti kegiatan Orientasi Kader Gereja untuk Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Waingapu, Sumba Timur, beberapa waktu lalu.

Sejauh ini shelter tersebut berada di bawah bendera Yayasan Hambila Wai Luri yang berlokasi di Jalan Ikan Hiu No. 14 Kambajawa, Kota Waingapu, Sumba Timur, NTT. Menurut Fendy, apa yang dilakukannya itu, bermula ketika melakukan pelayanan di salah satu desa terpencil di Sumba Timur.

“Ketika saya melayani tiba-tiba ada 3 anak yang berumur 13, 14 dan 16 tahun datang mendekat sambil menangis. Saya tanya kepada pemilik rumahnya kenapa anak ini menangis, ternyata anak itu sudah hamil. Dari situlah kami tidak bisa tidur. Saya tanya Tuhan kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan buat anak-anak ini, apalagi ternyata mereka jadi korban kekerasan seksual oleh keluarga dekat,” jelasnya.

Keberadaan rumah aman ternyata sangat dibutuhkan. Hal ini terbukti sejak didirikan 2 tahun lalu, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual terus berdatangan. Namun karena keterbatasan, tidak semua bisa ditampung. Pasalnya, jelas Fandy, jika menerima mereka tidak sebatas memberikan rasa aman saja, tetapi juga pendidikan, ketrampilan, serta penguatan secara spiritualitas, agar kelak bisa hidup mandiri.

“Kami memang sangat fokus untuk melindungi anak-anak, jangan sampai niat menolong tapi malah tidak menyelesaikan masalah. Kami ingin memastikan dia pulih secara psikologis, dan punya masa depan yang lebih baik. Sementara untuk persoalan hukumnya kami bicarakan dengan rekan-rekan di LBH. Kami hanya memfasilitasi kalau teman-teman butuh informasi, baik dari korban, dan lain-lain,” tandasnya.

Shelter rumah aman kini menampung 6 orang anak, dan dua diantaranya perempuan yang telah memiliki bayi. Fandy merasa bersyukur karena sekarang ada beberapa tempat yang sudah mulai memiliki rumah aman. “Ada beberapa teman, puji Tuhan sudah mulai bergerak, kita besyukur kepada Tuhan bahwa ada juga orang-orang yang tergerak dan kita tidak lagi jalan sendiri,” tandasnya.

Dia juga merasa bersyukur karena pelayanan rumah aman serta pelayanan lainnya, masih bisa berjalan hingga sekarang, meski hanya mengandalkan kocek pribadi, serta bantuan dari beberapa teman. Mereka juga membutuhkan dukungan gereja, agar anak-anak tersebut mendapat dukungan pastoral, dan shelter ini sendiri dilindungi dari kemungkinan adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu di masyarakat.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan wakil presiden KH Mahruf Amin Rabu 20 Oktober 2021, sejauhmana kinerja presiden dalam mengemban tugas membangun bangsa. Disisi lain bagaimana sikap presiden dan wakil presiden menghadapi kritik dari masyarakat. Merespons dua tahun pemerintahan Jokowi-Mahruf, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Gomar Gultom M.Th mengajak masyarakat memiliki pandangan yang jernih dalam menyikapinya.

Lebih lanjut Pdt Gomar menegaskan bahwa Joko Widodo menjadi presiden itu mewarisi kondisi bangsa yang amat sangat sulit baik secara politik kita masih menghadapi budaya politik yang belum sempurna, secara ekonomi juga masih melihat ketimpangan antara barat dan timur, antara mereka yang memiliki akses yang luar biasa terhadap sumber daya alam dan mereka yang terpinggirkan itu sangat menganga jaraknya. Di mana perekonomian terpusat di Jawa.

Pak Jokowi mewarisi kondisi yang seperti itu artinya memperbaiki keadaan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pada periode pertama Presiden Joko Widodo sudah menetapkan dasar-dasar pembangunan yang merata di seluruh Indonesia dan ini belum terjadi sebelumnya. “Saya kebetulan di Toraja untuk menghadiri sidang sinode Gereja Toraja, saya menyaksikan sendiri bagaimana ada perubahan pembangunan yang signifikan dibanding lima tahun yang lalu dan hampir semua Indonesia Timur mengalami perubahan itu”, ujar Gomar yang dua kali menjabat Sekum PGI ini.

Bukan saja di Indonesia Timur pembangunan itu merata dilakukan tetapi juga di Jawa yang sebelumnya banyak pembangunan mangkrak oleh Jokowi diselesaikan.

Pendeta Gomar mengakui bahwa presiden Jokowi bukanlah manusia sempurna perlu mengoreksi, bagaimanapun budaya korupsi sebelumnya memang tidak mudah dituntaskan, namun kita sebagai masyarakat di periode keduanya ini presiden bisa menuntaskan ini semua terutama persoalan korupsi.

Kemudian kalau ada wacana akan ada demonstrasi saat peringatan dua tahun kepemimpinannya presiden Jokowi-Mahruf, Pdt Gomar mengatakan sah-sah saja masyarakat mengungkapkan isi hatinya untuk menyalurkan aspirasinya. Cuma diharapkan lebih obyektif melihat situasi, artinya apa yang kita harapkan tidak serta merta terwujud.

Menanggapi adanya kelompok-kelompok tertentu yang menghendaki Jokowi Mahruf turun, Gomar melihat   tidak ada alasan untuk itu, menurunkan presiden itu kan harus melalui proses-proses politik dan hukum. Sedangkan presiden sejauh ini tidak melanggar undang-undang artinya tak  ada alasan untuk itu.

Kalau ada kepentingan-kepentingan politik, lalu dalam demo besuk ada yang ingin menurunkan presiden harap sabarlah menunggu tahun 2024 nanti. Lebih lanjut Gomar menegaskan sebaiknya sahwat-sahwat politik itu juga harus diatur dalam mekanisme kepemimpinan lima tahunan. Kalau alasan ketidaksukaan saja, lalu mau jadi apa negeri ini. Kecuali presiden dan wakil presiden sudah nyata-nyata melanggar undang-undang, ini kan tidak. Janganlah karena hanya sekedar alasan memuaskan orang-orang tertentu lalu meminta presiden turun. Presiden pastinya tidak bisa memuaskan semua orang. Makanya bagi masyarakat harusnya kita lihat manfaatnya lebih besar yang mana?

Perihal kritik kepada presiden, Pdt Gomar Gultom mengatakan bahwa presiden itu dibantu banyak orang  dalam hal ini kementerian. Untuk itu Pdt Gomar mengajak dalam menyampaikan kritik sampaikan kepada yang berkompeten, misalnya masalah pembangunan infrastruktur dianggap kurang sampaikan kritik itu ke menteri PUPR kemudian masalah korupsi yang kurang tuntas sampaikan kritik tersebut lewat KPK dan sebagainya.

“Dalam penyampaian kritik semua kan ada jalurnya artinya semua itu tidak lantas apa-apa ke presiden, contoh ada maling ayam kok langsung diserahkan ke Tuhan, kan harusnya ke Polisi. Jadi semua ada salurannya, jangan semua tiba-tiba ke presiden kan repot”, tegasnya.

Kecuali jika saluran-saluran politik, hukum sudah buntu semua barulah kepada presiden, nyatanya ini tidak dan semua saluran masih bekerja dengan baik. Kalau andaikan ada demo, saat pemerintah sedang berupaya mengembalikan pemulihan masa pandemi, Pdt Gomar berharap ini kan masih masa-masa sulit akibat pandemi yang hampir dua tahun harapannya kalau ada yang demo tetap harus mengedepankan prinsip-prinsip demokratis, sopan dan menjaga jarak dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Sedangkan untuk aparat dalam mengamankan pedemo tetaplah mengedepankan secara kultural tidak dengan kekerasan tetapi tetap tegas. Maksudnya tidak bisa pihak kepolisian mengedepankan secara kultural dan membiarkan tindakan anarkis. Di sisi ini memang kita menghendaki polisi melakukan pendekatan soft, lembut dengan pendekatan kultural tetapi kalau masyarakat sudah melampaui batas-batas kewajaran polisi atau aparat harus bertindak tegas, terutama persoalan protokol kesehatan jangan sampai pandemi yang sudah melandai ini akan muncul kluster baru kembali.

“Jangan hanya kepentingan sekelompok orang lalu mengorbankan bangsa ini menjadi sulit akibat pandemi padahal hanya memuaskan sekelompok segelintir orang karena shawat politiknya ngga karu-karuan,” pungkasnya.

JAKARTA,PGI.OR.ID-Aktivis Perempuan Papua dan Papua Barat menemui MPH-PGI di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Senin (18/10/2021), untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai permasalahan di Tanah Papua.

Pada kesempatan itu, Ketua Tim Aktivis Perempuan Papua dan Papua Barat Sofia Maipauw, menyampaikan keprihatinan atas apa yang terjadi di Bumi Cenderawasih ini. Menurutnya, banyak Orang Asli Papua (OAP) yang tidak memperoleh hak dan kesejahteraan yang selama ini dijanjikan pemerintah, terutama kelompok perempuan dan anak. Dia berharap ada mekanisme agar keterwakilan perempuan dapat ditingkatkan di Tanah Papua, sehingga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan perempuan dan anak di daerah ini.

Permasalahan lain diungkapkan Anike Sabumi, diantaranya terkait kemiskinan, kurangnya pendidikan, kekerasan, kematian ibu dan anak yang tinggi, serta terjadinya pelanggaran terhadap masyarakat adat. “Belum lagi tidak adanya tenaga dokter spesialis, di masa pandemi mama di pasar sekarang tidak terima BLT, mininnya ketersediaan rumah layak huni, rekrutmen tenaga kerja tidak berpihak kepada OAP, dan pengungkapan pelanggaran HAM belum dilaksanakan pemerintah,” tambahnya.

Sebab itu, Anike berharap ada win win solution melalui dialog konstruktif antara Papua-Jakarta, sehingga terjadi proses pemulihan dan pengembalian hak dasar OAP. “Sebagai perempuan yang melahirkan, kami menyampaikan hak kami. Dan berharap PGI dapat membantu menyampaikan dan mendorong pemerintah. PGI  bisa menyampaikannya baik nasional maupun internasional,” ujarnya.

Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacky Manuputty menyampaikan terimakasih atas update situasi Papua yang telah disampaikan oleh Aktivis Perempuan Papua dan Papua Barat. Menurutnya, PGI sangat intens mendiskusikan permasalahan yang terjadi di Papua. “Tinggal yang perlu sekarang adalah aksi, bagaimana mendisain daya dorong agar dapat direspon. Kami sudah menyampaikan semua kepada presiden, termasuk bersama Ketua GKI Tanah Papua menyerahkan hasil KGM. Sikap PGI terhadap Papua juga sudah diserahkan ke pemerintah. Tapi memang ujungnya tidak tuntas. PGI selalu mengajak gereja untuk mendorong dialog,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Wasekum PGI Pdt. Krise Anki Gosal. Dia pun mengajak untuk tetap bergandeng tangan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di Tanah Papua.

 

Pewarta: Markus Saragih