POSO,PGI.OR.ID-Gelombang terakhir pelatihan mediasi profesional untuk isu kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) tahun 2023, yang digawangi oleh bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (KKC-PGI) bekerja sama dengan PUSAD Paramadina, terlaksana di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Pelatihan juga berkolaborasi dengan Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), dan Institut Mosintuwu.
Pelatihan yang berlangsung lima hari penuh (14-18/11/2023), dibuka dan diawali di ruang pertemuan Sinode GKST. Sebanyak 30 aktor antariman dan aktivis sosial di Sulteng mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias. Mereka adalah peserta yang terpilih dari sekian banyak pendaftar.
Dalam sambutannya, Ketua Umum Sinode GKST Pdt. Djadaramo Tasiabe, menekankan bahwa keberagaman dan hidup bersama sebagai warga bangsa sudah menjadi kenyataan negara kita.
“Indonesia adalah negara yang paling toleran, bayangkan salam-salam keagamaan dan jabatan dari para tamu disebutkan pada sambutan-sambutan, tidak seperti di negara-negara lain. Perbedaan yang ada di antara kita ojo dibanding-bandingke… yang menjembatani perbedaan itu adalah cinta, karenanya kita perlu memiliki cinta sebagai sesama manusia.”
Sementara itu, Wakil Direktur PUSAD Paramadina Husni Mubarok, menegaskan bahwa tokoh agama dan masyarakat adalah aktor kunci dalam mengawal isu KBB. “Tokoh agama dan masyarakat berakar dan secara mayoritas tinggal menetap di masyarakat. Ini yang tidak dimiliki oleh pemerintah maupun instansi lainnya yang kerap berpindah,” ujarnya.
Husni menambahkan, “PUSAD Paramadina bekerja sama dengan PGI dengan harapan bisa menggerakkan isu KBB agar semakin dipahami oleh masyarakat. Sekaligus pula, agar para tokoh agama memiliki keterampilan dalam menghadapi konflik-konflik keagamaan.” Ia juga mengatakan bahwa pelatihan-pelatihan ini turut mengembangkan program maupun kapasitas para pelatih. “Dengan membagi ilmu mediasi ini, kami juga merasa semakin bertambah ilmunya, belajar dari berbagai tempat,” imbuhnya.
Sebelum membuka kegiatan ini, Wakil Sekretaris Umum MPH PGI Pdt. Krise A. Gosal, dalam sambutannya menjelaskan, bahwa isu-isu keberagaman dan HAM adalah bagian dari program penting PGI. “Dalam Sidang Raya 2019 PGI, telah ditetapkan arah dari program kerja PGI selama 5 tahun, yang turut bersama-sama menggumuli tentang krisis kebangsaan, yang salah satunya adalah masalah HAM terkait KBB,” katanya.
Oleh karenanya, ujar Wasekum PGI, program yang dijalankan oleh bidang KKC ini dilaksanakan di banyak tempat selama beberapa tahun terakhir, sekaligus berkolaborasi dengan berbagai pihak.
Terkait program ini, Sekretaris Eksekutif Bidang KKC-PGI Pdt. Jimmy Sormin, menjelaskan bahwa pelatihan mediasi menekankan 30% pengetahuan dan 70% keterampilan bagi para peserta. Dengan penyelenggaraan pelatihan hingga akhir 2023, ditargetkan tersedianya 120 mediator di masyarakat, yang akan menjadi agen-agen perdamaian, dan pembawa keadilan. Diharapkan pula 2.400 orang terdampak dari aktivitas tindak lanjut dari para peserta di komunitas atau lingkungan masyarakatnya masing-masing.
PGI juga mendukung para peserta untuk melakukan beberapa proyek kecil di tengah masyarakat, melalui dana stimulan untuk setiap peserta. Rencananya pada pertengahan Desember 2023 mendatang, tim dari KKC PGI-PUSAD akan berjumpa kembali dengan para peserta, untuk kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi, serta refleksi bersama.
Pewarta: Markus Saragih