AMBON,PGI.OR.ID-Kongres XII Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) 2023 telah menetapkan pengurus DPP GAMKI untuk masa bakti 2023-2026, yaitu Sahat Martin Philip Sinurat sebagai Ketua Umum, Alan Christian Singkali, Sekretaris Umum. Pemilihan berlangsung di Gereja Maranatha, Ambon, Maluku, pada Jumat (19/5/2023),

Usai terpilih, dalam sambutannya Sahat Sinurat menyampaikan terimakasih kepada peserta yang telah mensukseskan berjalannya kongres. Dia juga mengapresiasi atas kepemimpinan GAMKI selama ini.

Ditambahkan, GAMKI bisa seperti sekarang ini karena peran dan pengorbanan Wandik selama ini. “Saya juga berterimakasih atas peran bang BMW (Michael Wattimena-red) sebagai Ketua MPO selama ini,” tambahnya.

Sahat Sinurat lahir di Pekanbaru, 1 Maret 1989. Alumni S1 dan S2 Institut Teknologi Bandung (ITB) ini dikenal sebagai sosok yang gesit dan cekatan. Sebelumnya dia dipercaya sebagai Sekretaris Umum DPP GAMKI. Pernah pula sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) masa bakti 2016-2018.

Kemudian terpilih sebagai Ketua Umum DPP GMKI pada Agustus 2016 di Gedung Seminari HKBP Sipoholon, Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dari rekam jejaknya dia tercatat pula sebagai pendiri Rumah Milenial Indonesia, dan aktif di Pokja Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI. Selain GAMKI, Sahat merupakan Ketua Bidang Kepemudaan dan Pengembangan Milenial DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Sedangkan Alan Christian Singkali pernah menjadi Ketum dan Sekum Pengurus Pusat (PP) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) periode 2016 – 2018 dan Ketua Bidang Organiasi dan Keanggotaan DPP GAMKI masa bakti 2023 – 2026.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Mewujudkan semangat keesaan dalam kepelbagaian dapat dilaksanakan dalam berbagai cara, salahsatunya melalui perlombaan, seperti yang dilakukan oleh Persekutuan Gereja-Gereja Wilayah DKI Jakarta (PGIW DKI Jakarta), di SMAK I Penabur, Jakarta, pada Sabtu (20/5/2023).

Perlombaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka HUT ke 58 PGIW DKI Jakarta. Selain lomba juga diadakan seminar kewirausahaan untuk menopang pelayanan.

 “Lewat olahraga kita bisa mewujudkan keesaan, menjalin kebersamaan, komunikasi, tidak sekadar bertanding. Kita bisa mengenal satu sama lain, sehingga keesaan bisa terwujud karena bisa saling mengenal. Meskipun dalam pertandingan selalu ada yang kalah dan menang, tapi itu bukan tujuan utama,” ujar Ketua Umum PGIW DKI Jakarta, Pdt. Arliyanus Larosa, M.Th, saat membuka kegiatan ini.

Hal yang sama juga disampaikan ketua panitia acara, Dr. Serirama Butarbutar, Menurutnya, perlombaan yang dilakukan tidak semata sebagai pertandingan. Meskipun ada kompetisi tetapi tetap mengedepankan rasa persaudaraan. “Lewat kegiatan ini kita lebih mengutamakan persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Demikian pula semangat mewujudkan keesaan. Selain itu acara ini juga bagian dari ucapan syukur atas HUT PGIW DKI,” katanya.

Berdasarkan pantuan di lapangan, peserta lomba dari berbagai denominasi gereja, sejak pukul 7.00 WIB telah berdatangan ke lokasi SMAK 1 Penabur Jakarta, untuk mengikuti kegiatan yang diawali dengan ibadah ini. Tidak hanya anak-anak tetapi juga orangtua turut hadir. Tercatat sekitar 600 orang peserta mengikuti berbagai lomba seperti senam, tik tok, cerdas cermat Alkitab, domino, catur, dan tenis meja.

Rencananya pengumuman pemenang, dan pemberian piala dari masing-masing kategori lomba, akan dilaksanakan bertepatan dengan puncak perayaan HUT ke 58 PGIW DKI Jakarta di HKBP Taman Mini, pada 10/6/2023.

 

Pewarta: Markus Saragih

YOGYAKARTA,PGI.OR.ID-Usai berhasil mendiseminasikan hasil riset PGI-ICRS untuk isu dinamika Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di kalangan generasi Z pada platform digital, PGI-ICRS kembali menyampaikan kepada publik hasil riset dengan topik berbeda. Topik kali ini adalah sejarah pergulatan kebebasan dan kerukunan di Indonesia. Hasil riset ini didiseminasikan melalui seminar yang diadakan di University Club Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada Kamis (17/5/2023).

Seminar ini dimoderatori oleh Pdt. Jimmy Sormin, dan menghadirkan para peneliti, antara lain Trisno Sutanto, Zainal Abidin Bagir, Asfinawati, Suhadi Cholil, Maufur, dan Ihsan Ali Fauzi. Hasil penelitian ini ditanggapi oleh Robert Hefner (Boston University) dan Diah Kusumaningrum (Universitas Gadjah Mada). Sementara peserta seminar yang hadir di lokasi kegiatan adalah para undangan yang berasal dari beragam unsur, seperti akademisi/peneliti sosial, aktivis, pemerintah, dan tokoh agama. Sementara secara online, PGI-ICRS hanya memfasilitasi live streaming melalui kanal Youtube Yakoma PGI.

Penelitian yang melandasi buku ini dimulai tak lama setelah beberapa anggota tim penelitinya menerbitkan buku yang berjudul Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama (2022). Setelah penerbitan buku itu, ada beberapa pertanyaan lanjutan yang mencuat di antara tim peneliti. Dalam buku itu kami melihat setidaknya ada tiga paradigma pengelolaan keagamaan yang berpusat pada ide-ide berbeda: kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB), kerukunan (umat) beragama (KUB), dan yang paling akhir adalah moderasi beragama (MB).

Dua yang terakhir sebetulnya tidak dapat dikatakan saling bersaing, karena dalam dokumen-dokumen resmi pemerintah, misalnya dalam RPJMN 2020-2024, MB disebut sebagai upaya strategis dalam rangka ”Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama”; sementara kebebasan beragama tidak muncul dalam dokumen itu.

Ini menunjukkan betapa sentralnya paradigma kerukunan umat beragama dan betapa kuatnya ia bertahan dalam politik agama Indonesia. Padahal, di sisi lain, istilah itu secara eksplisit tidak pernah muncul dalam Konstitusi kita, sejak 1945 hingga hari ini, setelah Indonesia melalui beberapa periode sejarah yang penting, dan beberapa upaya perubahan konstitusi.

Bakal buku dari penelitian ini terutama dimotivasi oleh pertanyaan tersebut: Mengapa ide kerukunan beragama bertahan dan tampak berakar kuat sebagai prinsip normatif utama dalam tata kelola keagamaan di Indonesia? Dan, sebaliknya, mengapa gagasan KBB kurang mendapat perhatian, atau bahkan sering dituduh sebagai “pengaruh Barat yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa”? Padahal, setelah Amandemen Konstitusi di masa reformasi, jaminan konstitusional KBB sangat kuat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28E UUD 1945.

Pertanyaan lanjutannya adalah: Apakah ada ketegangan antara kedua ide itu, yakni antara paradigma KBB dengan KUB? Apakah ide kebebasan dan kerukunan menempati posisi yang berbeda dalam tata kelola keagamaan kita? Ataukah keduanya bersaing? Demikian pula dengan kebebasan: Bagaimana ia muncul dalam debat-debat di Indonesia? Dan, akhirnya, bagaimana kaitan antara ide dan kebijakan terkait kerukunan dan kebebasan? Jika ada ketegangan, dapatkah dibayangkan adanya juga semacam konvergensi di masa depan?

Tim peneliti yang dibentuk berdasarkan kerja sama antara PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia) dengan ICRS (Indonesian Consortium for Religious Studies), tidak berambisi menjawab semua pertanyaan itu dengan memuaskan, namun setidaknya ingin melakukan penjajakan untuk membedah rangkaian problematik di atas. Pelacakan dilakukan sebagian besarnya dengan melihat ke belakang, memahami debat-debat posisi agama dalam dalam perumusan cita-cita bangsa Indonesia, sejak masa awal proses kemerdekaan pada tahun 1945, hingga kini. Pelacakan dilakukan dengan melihat bagaimana kedua gagasan tadi muncul dalam diskursus negara melalui dokumen-dokumen resmi, entah dalam bentuk perdebatan Konstitusi yang berulang kali terjadi, maupun dalam praktik kebijakan, peraturan dan putusan peradilan.

Satu catatan penting perlu disebut di awal. Para peneliti meyakini, “kerukunan” (atau bisa juga disebut “harmoni”) merupakan konsekuensi tak terelakkan bagi suatu masyarakat yang sangat majemuk seperti Indonesia, namun bercita-cita untuk dapat hidup bersama di atas landasan norma kesetaraan dan keadilan. Dan sesungguhnya kita masih dapat melihat praktik-praktik “kerukunan” dalam masyarakat itu di banyak tempat di pelosok Indonesia. Namun problem utama yang didedah dalam penelitian ini bukan pada praktik “kerukunan” pada ranah masyarakat itu. Fokus kajian ini adalah upaya-upaya negara untuk membentuk kerukunan. Di titik inilah upaya membangun “kerukunan” dapat berada dalam ketegangan dengan “kebebasan”.

Buku yang berangkat dari hasil penelitian ini akan dipublikasikan dalam beberapa bulan ke depan melalui salah satu penerbit nasional.

 

Pewarta: Markus Saragih

           

JAKARTA,PGI.OR.ID-Memasuki Bulan Oikoumene (Mei) ini, PGI kembali mengeluarkan Pesan Bulan Oikoumene kepada Gereja-gereja di seluruh Indonesia. Pesan Bulan Oikoumene 2023 mengusung tema “Kasih Kristus Menggerakkan Dunia Menuju Rekonsiliasi dan Persatuan (Bdk. 2 Korintus 5:14-21), mengikuti tema Sidang Raya Dewan Gereja Dunia 2022 di Karlsruhe.

Tema tersebut dilandaskan kepada teks 2 Korintus 5:14 yang bicara mengenai kasih Allah dalam Trinitas yang menguasai orang percaya untuk bergerak ke luar dan menawarkan kasih kepada yang lain. Kasih Kristus, yaitu Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, diberikan tidak hanya untuk golongan tertentu, melainkan untuk semua ciptaan (bdk. Kol. 2:9).

Melalui kasih dan pengorbanan Kristus, Allah mendamaikan diri-Nya dengan dunia (2 Kor. 5:19). Kristus tergerak oleh belas kasih dalam karya-Nya di berbagai kota dan sinagoge yang dikunjunginya (bdk. Mat. 9:35-36). Sebagai tubuh Kristus, Gereja diutus untuk menyatakan Misi Allah melalui karya kesaksian, karya persekutuan yang penuh kasih, serta karya pelayanan kepada yang membutuhkan, dalam doa bagi semua makhluk.

Dalam pesan tersebut disampaikan bahwa pada tahun 2023 ini, kita masih menghadapi berbagai tantangan yang meminta Gereja untuk bergerak dalam belas kasih seperti Kristus untuk melayani seluruh makhluk, sambil terus menguatkan pesan persatuan di antara tubuh Kristus. Kasih Kristus yang menguasai umat menggerakkan kita untuk membawa harapan bagi mereka yang mencari keadilan, yang terpinggirkan, ciptaan yang tidak bisa membela dirinya dari aksi serakah manusia yang merusak habitat alaminya. Kasih yang awalnya memampukan dan menopang, kemudian menuntut respons dan pengorbanan.

Untuk melihat secara lengkap Pesan Bulan Oikoumene 2023 silahkan klik di bawah ini.

Pesan Bulan Oikoumene PGI 2023

JAKARTA,PGI.OR.ID-SETARA Institute bersama International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyelenggarakan survei kondisi toleransi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), untuk memperoleh gambaran terkini situasi dan kondisi toleransi siswa. Survei dilatarbelakangi oleh kebutuhan pengetahuan baru status toleransi dan juga respons atas dinamika intoleransi yang terjadi dalam beberapa peristiwa, termasuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi derajat toleransi siswa SMA.

Survei dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data dilakukan oleh surveyor secara face to face interview di Bandung, Bogor, Surabaya, Surakarta dan Padang. Metode Purposive sampling digunakan untuk menentukan sekolah-sekolah yang dituju. Selanjutnya surveyor mengambil sampling dengan metode simple random sampling untuk menetapkan siswa SMA sebagai responden. Jumlah sampel yang sebanyak sebanyak 947dengan margin of error 3,3% pada tingkat kepercayaan 95%. Penelitian diselenggarakan pada Januari-Maret 2023.

Hasil survei tersebut disampaikan dalam acara bertajuk Desiminasi Hasil Survei Toleransi Siswa SMA di 5 Daerah, di Jakarta, pada Rabu (17/5/2023).

Survei mendapatkan sejumlah temuan kunci. Pertama, pada 12 pertanyaan kunci yang digunakan sebagai indikator toleransi siswa, penelitian ini menemukan kecenderungan yang positif pada hampir semua pertanyaan. Tingginya penerimaan perbedaan keyakinan (99,3%), penerimaan perbedaan ras dan etnis (99,6%), empati terhadap kelompok yang berbeda agama/keyakinan (98,5), dukungan pada kesetaraan jender (93,8%) dalam kepemimpinan OSIS adalah tren yang sangat positif di kalangan pelajar. Dengan kata lain, peragaan intoleransi di sejumlah sekolah sesungguhnya tidak memperoleh dukungan signifikan dari para siswa di area penelitian ini.

Kedua, namun, jika diuji dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih ideologis, kecenderungan toleransi semakin menurun. Menjawab pertanyaan apakah akan menahan diri melakukan kekerasan dalam merespons penghinaan terhadap agama yang dianut, 20,2% responden menyatakan tidak bisa menahan diri. Sekalipun angka yang bisa menahan diri masih cukup besar di 79.8%. Demikian juga terkait persepsi tentang Barat. Sebanyak 51,8% responden menyatakan setuju bahwa negara Barat seperti Amerika, Inggris dan Australia dianggap sebagai ancaman terhadap agama dan budaya Indonesia.

Ketiga, terkait sikap responden terhadap penggunaan jilbab di sekolah, sebanyak 61,1% menyatakan setuju bahwa mereka merasa lebih nyaman jika semua siswi di sekolah menggunakan jilbab. Sedangkan 38,9% lainnya menyatakan tidak setuju.

Keempat, temuan terkait syariat Islam sebagai landasan bernegara, juga didukung oleh 56,,3% responden. Oleh karenanya, dukungan terhadap persepsi bahwa Pancasila sebagai bukan ideologi yang permanen, artinya bisa diganti, juga sangat besar yakni 83,3% responden.

Kelima, sebanyak 74,4% responden menyatakan tidak setuju jika agama lain selain agama yang diyakini dianggap sesat. Tetapi kebersetujuan membela agama, termasuk harus mati, justru sangat tinggi di angka 33%.

Keenam, berdasarkan 12 pertanyaan kunci yang diajukan dalam survei ini, status toleran remaja SMA di lima kota ini yaitu sebanyak 70,2% remaja atau siswa SMA masuk ke dalam kategori remaja toleran, 24,2% merupakan remaja intoleran pasif, 5% merupakan remaja intoleran aktif dan 0,6% merupakan remaja yang berpotensi terpapar.

Ketujuh, derajat toleransi siswa/remaja SMA di tahun 2023 menunjukkan kecenderungan yang positif dengan 70,2% memiliki sikap toleran. Angka ini menunjukkan bahwa modal sosial toleransi siswa masih cukup kuat. Temuan ini sejalan dengan tren kondisi toleransi berdasarkan Indeks Kota Toleran (IKT) dan juga Indeks Kerukunan Umat Beragama yang secara garis besar menunjukkan bahwa toleransi publik Indonesia masih cukup tinggi.

Kedelapan, jika menggunakan baseline data SETARA di 2016-2017, tren toleransi menunjukkan peningkatan dari 61,6% menjadi 70,2%. Angka ini membesar disumbang oleh menyusutnya kelompok intoleran pasif dari sebelumnya berada pada angka 35,7% menjadi 22,4% di 2023.

Kesembilan, namun, sebagian remaja pada kategori intoleran pasif juga bertransformasi menjadi intoleran aktif, sebagaimana digambarkan dari angka 2,4% di tahun 2016 menjadi 5% di tahun 2023. Demikian juga pada kategori terpapar, mengalami peningkatan dari 0,3% menjadi 0,6%.

Kesepuluh, dalam survei ini, ditemukan lima faktor yang dapat mempengaruhi sikap toleran/intoleran pada remaja di antaranya; pemahaman wawasan kebangsaan, intensitas penggunaan sosial media, aktivitas keseharian responden, sikap keagamaan dan kondisi sosial ekonomi responden. Semua variabel ini menunjukkan korelasi positif sebagai pembentuk karakter siswa.

Dari hasil survey tersebut  SETARA Institute dan INFID merekomendasikan antara lain, Kemdikbudristek, melalui Pusat Penguatan Karakter (Puspeka), yang dibentuk dengan Permendikbudristek No. 28 Tahun 2021, terus meningkatkan kualitas dan persebaran program-programnya hingga ke semua jenjang pendidikan dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Pendidikan, para penyelenggara pendidikan meningkatkan pembudayaan wawasan kebangsaan dan mainstreaming toleransi dalam pendidikan keagamaan di sekolah-sekolah. Dua variabel ini memiliki korelasi positif sebagai pembentuk karakter toleransi siswa.

Selain itu, Kemdikbudristek dan Kementerian Agama (Kemenag) membentuk instrumen pembinaan yang efektif bagi guru-guru Agama dan guru Pendidikan Kewarganegaraan, termasuk memberikan fasilitas peningkatan kualitas pengajaran sehingga semakin kontributif pada pemajuan toleransi di sekolah. Kemdikbudristek dan Kemenag juga merespons masih tingginya kategori siswa yang intoleran aktif dan terpapar radikalisme, membentuk instrumen pengawasan, pembinaan, dan desain respons yang demokratik atas fakta intoleransi yang melekat pada guru, tenaga kependidikan, dan siswa.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

KALTIM,PGI.OR.ID-Semiloka Eco Church digelar Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB), di jemaat GPIB Kanaan, Kenangan Kalimantan Timur, pada Senin (15/05/2023).

Acara dibuka dengan tarian adat Dayak yang disampaikan oleh anak-anak Persekutuan Teruna GPIB Kanaan Kenanga, Kaltim menghantar para tamu dan undangan memasuki ruang gereja tempat diadakannya Semiloka Eco Church. Tampak hadir pejabat daerah setempat dan Majelis Sinode GPIB.

Dari Majelis Sinode yang hadir dalam kesempatan tersebut adalah Ketua I Pendeta Marthen Laiwakabessy S.Th, Ketua II Pendeta Manuel E. Raintung, S.Si, M.M dan Sekretaris I Pendeta Roberto J.M. Wagey, M.Th.

Pdt. Manuel Raintung dalam sambutannya meminta peran serta warga jemaat untuk menjaga dan merawat lingkungan hidup yang saat ini sudah masuk dalam masa-masa krisis. “GPIB ikut memberikan sumbangan pemikiran bagaimana gereja merawat bumi, untuk melestarikan kehidupan alam ciptaan Tuhan. Kasih Tuhan itu nyata bukan hanya kepada umat yang beriman, tetapi kasih Tuhan itu juga harus nyata dalam kehidupan bersama lingkungan hidup dimana kita ada,” kata Manuel.

Menurutnya, ditengah-tengah ancaman atauakrisis lingkungan yang sudah mulai terasa yang dirasakan dirasakan belakangan adalah meningkatnya suhu udara yang cukup panas. “Ini akibat dari perubahan iklim yang cukup signifikan, di India 60 derajat. di Indonesia kalau sudah 35 derajat sudah panas. Suhu ini sudah tidak bersahabat lagi. Itulah tantangan kita, GPIB sebagai gereja tidak boleh tutup mata atau tutup hati terhadap ancaman dari krisis lingkungan ini,” tandas Manuel.

Dikatakan, Dept. Germasa dan Lingkungan Hidup dalam merawat lingkungan hidup menuju sebuah kesaksian dimana gereja harus dapat menyatakan kepeduliannya. “Inilah kesempatan itu. Jikalau hasil semiloka ini baik dan tepat serta harus diberdayakan maka GPIB akan mencanangkan GPIB sebagai sahabat alam atau gereja ramah lingkungan,” ujarnya.

Mengapa ditempat ini? Menurut Manauel, tempat ini mendapat sorotan dari berbagai pihak karena itu GPIB juga sepakat untuk bertemu disini sebagai wujud nyata ikut serta dalam pembangunan nasional membangun Ibukota Nusantara yang smart city, green city dan mengikutinya sebagai green church.

Ketua Panitia Semiloka ECO Church GPIB Dr. Stella Pattipeilohy dalam sambutannya berharap jemaat-jemaat GPIB dimanapun bisa Bersama-sama terlibat dalam pengatasi krisis lingkungan. “Semiloka ini mengajak seluruh jemaat GPIB memiliki kesadaran yanag baik tentang krisis lingkungan dan berusaha membangun pola hidup tanpa sampah,” tutur Stella.

Selain itu, kegiatan ini juga mengajak pada praktik hidup yang sederhana, tidak lagi menggunakan botol minuman plastik dan melakukan penanaman pohon. Tujuan jangka panjang dari kegiatan ini yaitu bersifat eksternal bagaiamana GPIB ingin merealisasiskan salah satu isi dari dokumen keesaan PGI.

Pdt. Henry Teddy Tamaela S.Si Teol mewakili BP Mupel Kaltim 1 mengatakan, penyelenggaraan semiloka Eco Church di Kenanga ini adalah moment yang tepat.

Menurutnya, pembangunan IKN banyak mendapatkan sorotan. Jadi, kata Henry, ini moment yang tepat GPIB hadir memberikan dukungan bagi pembangunan IKN melalui kepedulian lingkungan hidup. “IKN menjadi sorotan, karena kedepan orang akan melihat IKN yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Ini momen yang baik bagi kita sebagai GPIB yang ada di Kaltim1 dan Kaltim 2 untuk bisa bersama-sama memulai menjadi teladan menopang IKN sebagai smart city, dan green city.

 

Sumber: arcusgpib.com

 

SERPONG,PGI.OR.ID-Dalam rangka memberikan panduan bagi warga gereja di wilayah Serpong, Tangerang Selatan, Banten, tentang arah politik kebangsaan dan sikap gereja mengantisipasi kerentanan politik identitas, PGI menyelenggarakan pendidikan politik di Sahid Hotel Serpong, Banten, pada Senin (15/5/2023).

Tercatat 29 gereja dan lembaga mitra PGI dari Wilayah Jawa Barat, Jakarta, Banten dan Lampung menghadiri lokakarya ini. Diharapkan setelah lokakarya bisa menjadi fasilitator bagi gereja masing-masing. Sebelumnya, kegiatan serupa juga telah dilaksanakan di Badung. Bali.

Penanggung jawab lokakarya Pdt. Henrek Lokra mengatakan pemilu tahun depan akan dihadapkan pada beberapa tantangan seperti penggunaan politik identitas, penyelenggaraan yang bersih dan transparan, serta partisipasi perempuan.

“Pemilu tahun depan akan berat sebab politisasi identitas berdasarkan agama yang kian menguat, belum terjaminnya penyelenggaraan yang bersih dan transparan, serta keterlibatan perempuan dalam politik ”, kata Pdt. Henrek Lokra yang juga Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI.

Menurutnya penggunaan identitas agama dalam ruang politik di Indonesia sudah sulit dibendung sebab agama sudah menjadi komodifikasi dalam politik dan dinikmati sebagian elit politik.

Wakil Sekretaris Umum PGI Pdt. Krise Gosal yang menjadi salah satu narasumber menegaskan peran gereja dalam bidang politik untuk menjaga agar kekuasaan dapat berjalan adil dan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. “Tugas gereja untuk mengingatkan dan menegur kekuasaan bahwa sesungguhnya kekuasaan merupakan alat pelayanan bagi seluruh rakyat”, ujar Pdt. Krise.

Lokakarya Pendidikan Politik Bagi Warga Gereja ini berlangsung 15 – 17 Mei 2023 di Hotel Sahid, Tangerang, Banten. Sejumlah narasumber akan hadir dalam kegiatan ini seperti, Pdt. Andreas Yewangoe (Anggota Dewan Pembina BPIP) dan Jeirry Sumampow (Koordinator TePI).

 

Pewarta: Juandi Gultom

AMBON,PGI.OR.ID-Mewakili Presiden Joko Widodo, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) RI Dito Ariotedjo membuka Kongres XII Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), di Gedung Christian Center, Ambon, Maluku, pada Minggu (14/5/2023) siang.

Seperti dilansir dari situs kemenpora.go.id, pada kesempatan itu, Dito menyampaikan salam hangat dari Presiden Jokowi. “Salam hangat dari Bapak Presiden, bagi beliau Maluku khususnya Kota Ambon, adalah sesuatu yang hebat untuk Indonesia,” ucap Dito yang juga didampingi Asdep Karakter Pemuda Deputi Pemberdayaan Pemuda, Amar Ahmad.

Lebih jauh disampaikan, dari tema “Pulihkan Bangsa Kami, Mewujudkan Kepemimpinan Pemuda Kristen Yang Transformatif dan Inovatif”, Presiden memberikan apresiasi karena GAMKI dipandang memiliki konsistensi dan berkelanjutan dalam turut serta membangun sektor kepemudaan. “SDM yang berkualitas sangat diperlukan dan menjadi program pemerintah menuju 2045, dimana sebentar lagi usia 16-30 tahun akan mencapai 67 juta, yang kerap disebut Bonus Demografi,” lanjutnya dalam menyampaikan pesan Presiden.

“Peran aktif pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing, menjadi sebuah tuntutan pada generasi milenial atau generasi Z ini, diharapkan GAMKI menjadi salah satu pelopornya,” tambahnya.

Selain pesan Presiden, Menpora Dito juga menyampaikan harapan besarnya kepada GAMKI sebagai sebuah organisasi kepemudaan keagamaan. Kerjasama sinergitas dengan Kemenpora semakin ditingkatkan, dengan ide-ide baru yang cemerlang, meskipun secara masa jabatan yang terbilang singkat. “Saya memang hanya 1,5 tahun masa jabatan saat ini, namun kolaborasi aktif dan dinamis dapat terus dilakukan. Kemenpora konsen dengan ide-ide gagasan untuk pembangunan kepemudaan yang kreatif, inovatif, dan dinamis,” harapnya.

Diakhir sambutannya, dia berpesan, tahun ini hingga 2024 adalah tahun politik, pilihan boleh beda, tetapi pemuda harus aktif, tidak boleh abai dalam partisipasi demokrasi. “Tahun 2024 anak muda harus berpartisipasi dalam demokrasi, dengan tetap menjaga persatuan dari nilai-nilai Pancasila. Dan karena ini kongres yang akan menentukan keberlanjutan organisasi, saya berharap semoga Kongres XII GAMKI ini berjalan lancar, dingin, nyaman, dan damai,” tutupnya.

Pembukaan secara simbolis ditandai dengan pemukulan Tifa, alamat musik kebanggaan Ambon. Hadir, pejabat dan tokoh penting, seperti Wakil Gubernur Maluku Barnabas N Orno, Stafsus Presiden Billy Mambrasar, Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta, Deputi II KSP Abetnego Panca Putra Tarigan, Stafsus Presiden, Anggota DPR RI asal Ambon Mercy Chriesty Barends, Ketua MPO GAMKI Michael Wattimena, Waketum Sherly Wattimena, dan Ketua Panitia Kongres Lucky Wattimury.

 

Pewarta: Markus Saragih

SWITZERLAND,PGI.OR.ID-Delegasi dari Dewan Gereja Dunia (WCC) mengunjungi Ukraina pada 10-12 Mei 2023, untuk memperbaharui hubungan dengan gereja dan organisasi keagamaan, serta menjajaki kemungkinan upaya bersama untuk mencapai perdamaian yang adil di Ukraina.

Delegasi WCC terdiri dari Uskup Dr Heinrich Bedford-Strohm, Moderator WCC dari Komite Pusat, Uskup Agung Dr Vicken Aykazian, Wakil Moderator Komite Pusat WCC, dan Pdt. Prof. Dr Jerry Pillay, Sekretaris Jenderal WCC. Delegasi didampingi oleh Peter Prove, Direktur WCC dari Komisi Gereja-Gereja Urusan Internasional, dan Prof. Dr Vasile-Octavian Mihoc, Eksekutif Program WCC untuk Hubungan Ekumenis dan Iman serta Tata Gereja.

Perwakilan WCC terakhir kali mengunjungi Ukraina pada Agustus 2022, ketika mereka mengadakan sejumlah pertemuan formal, dan mengunjungi negara yang terkepung untuk mendengarkan perwakilan gereja lokal, serta lembaga negara yang bekerja dengan masalah agama, dan untuk memastikan partisipasi gereja Ukraina dalam Sidang WCC pada Agustus-September 2022 lalu.

Selama kunjungan tersebut, delegasi, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang situasi saat ini di Ukraina di bidang keagamaan, mengadakan sejumlah pertemuan formal dengan perwakilan dari gereja-gereja Ukraina serta dengan perwakilan lainnya. (oikoumene.org)

JAKARTA,PGI.OR.ID-Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memerintahkan jajarannya untuk proaktif memfasilitasi peribadatan umat beragama. Hal ini disampaikan Menag, menyusul kasus ramai di media sosial terkait seorang perempuan yang sempat mendapat pelarangan beribadah di Candi Ijo, Sleman, Yogyakarta.

“Pagi tadi saya sudah perintahkan (lagi) Dirjen Bimas Hindu untuk memfasilitasi penggunaan candi-candi untuk beribadah umat Hindu dengan berkoordinasi lebih progresif dengan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud,” tegas Menag, dalam siaran persnya yang dikeluarkan pada Rabu (10/5/2023).

Menurut Menag, semua warga negara berhak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. “Tidak boleh dihalangi apalagi dilarang. Pemerintah juga berkewajiban memberikan perlindungan,” tulis Menag. “Tetapi aparatur di lapangan, seringkali belum memahami protap yang harus dijalankan. Ini juga harus jujur diakui. Maka, sering muncul kesalahpahaman,” sambungnya.

Menag berharap, ke depan, permasalahan semacam ini tidak akan terjadi lagi dan dapat diselesaikan dengan kepala dingin. “Indonesia ini kuat karena keragaman yang terjaga damainya. Kalau ada yang coba-coba mempolitisir, abaikan saja. Apalagi ini tahun politik. Pasti ada yang ingin dapat panggung. Pegang saja kuat-kuat keyakinan kita tanpa harus melepaskan keindonesiaan kita. Salam Pancasila!” tandasnya.

Sementara, Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija saat ini telah menindaklanjuti permasalahan ini. “Kami melakukan pendataan ulang terhadap candi-candi Hindu di Indonesia yang masih dipergunakan oleh umat Hindu untuk kegiatan keagamaan dengan melibatkan perangkat di daerah dan Ditjen Kebudayaan Kemendikbud RI,” ujar Nengah Duija.

“Sesuai arahan Menteri Agama, kita telah tindak lanjuti dengan upaya penyelesaian jangka panjang. Data ini akan menjadi acuan regulasi dan akan disosialisasikan kepada umat, agar tidak ada kesalahpahaman lagi,” sambungnya.

Ia juga mengimbau agar semua pihak menahan diri dan tidak saling menyebarkan ujaran provokasi khususnya di media sosial terkait kejadian di Candi Ijo. “Hal ini tentu menjadi pembelajaran bagi kita semua, karena beribadah di Candi Hindu adalah bagian dari hak yang dijamin undang-undang, namun Balai Pelestarian Kebudayaan selaku pengelola candi tentu memiliki regulasi yang wajib kita patuhi,” ungkapnya.

 

Pewarta: Markus Saragih