JAKARTA,PGI.OR.ID-Sejumlah tokoh bangsa menserukan agar para penyelenggara negara di lembaga eksekutif dan legislatif, serta lembaga-lembaga negara lainnya, untuk segera mengambil langkah-langkah menuju perdamaian di Papua. Seruan tersebut disampaikan kepada awak media, di Lt 3 Grha Oikoumene, Jakarta, pada Kamis (9/11/2023).

Para tokoh bangsa yang hadir antara lain Dr. (H.C). Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, dan KKP-PMP KWI Mgr. Siprianus Hormat.

Seruan perdamaian juga disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia, para pihak berkonflik, terutama faksi-faksi Kelompok Sipil Bersenjata, ULMWP, para tokoh adat dan masyarakat asli Papua, serta agamawan setempat.

Pada kesempatan itu, Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid menegaskan, seruan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa begitu banyak persoalan yang terjadi di Papua. Sebab itu, pentingnya pemerintah dan semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan perdamaian di Papua.

Hal senada juga disampaikan Ketum PGI Pdt. Gomar Gultom. “Papua masih bersimbah darah. Luka lama belum kering, tapi luka baru sudah ditoreh oleh berbagai kepentingan. PGI melihat derita Papua adalah derita kita semua. Sebab itu hendaknya kita terbeban untuk mendesak semua pihak yang bertikai, terkhusus pemerintah, juga elemen masyarakat, paling sedikit melakukan jeda kemanusiaan, agar kekerasan dapat dihentikan,” tegasnya.

Sementara itu, Drs. Marzuki Darusman, S.H melihat pentingnya dilakukan dialog yang bermartabat perlu dilanjutkan kembali. Sayangnya, lanjut mantan Jaksa Agung RI ini, dialog terkesan dihindari karena menurut pemerintah terkesan berunding secara setara. “Jadi kuncinya ada di pemerintah,” ujarnya.

Sedangkan Mgr. Siprianus Hormat menjelaskan bahwa KWI selalu bersatu untuk mendukung Masyarakat Papua, dalam artian agar kedamaian dapat terwujud di daerah ini. “Dalam Sidang Tahunan para Uskup tahun ini, disepakati untuk memberi pesan terkait kondisi Papua. Sebab itu inisiatif lewat seruan ini merupakan niat baik  dari para tokoh bangsa untuk mengingatkan kembali pemerintah,” tandas Mgr. Siprianus.

Uskup Jayapura Mgr. Yanuarius You yang juga hadir, mengingatkan adanya masalah kekerasan yang terjadi di Papua secara berkepanjangan, nyawa pun sudah seperti dianggap tidak berarti, dan masyarakat sipil yang harus menjadi korban. “Rakyat terpaksa harus mengungsi, terdiskriminasi dan dimarginalkan. Belum lagi adanya eksploitasi alam yang besar. Sebab itu seruan ini sangat tepat dan dialog harus terus dikedepankan agar kedamaian sungguh terjadi di Papua,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, para tokoh bangsa secara bergantian membubuhkan tandatangan di lembar Seruan Untuk Perdamaian di Tanah Papua.

Berikut naskah Seruan Untuk Perdamaian di Tanah Papua

Jakarta, 9 November 2023

Situasi krisis kemanusiaan secara global, termasuk yang terbaru di Ukraina dan Palestina adalah tragedi kemanusiaan terbesar pada abad ini. Ketika kita merenungkan tantangan-tantangan global itu, pada waktu bersamaan kita juga perlu merenungkan perhatian kita pada halaman rumah kita sendiri, yaitu Indonesia. Dengan skala berbeda, krisis kemanusiaan yang kita saksikan di dunia itu sebenarnya juga dapat kita lihat secara dekat di Tanah Papua.

Tanah Papua terus menerus dinodai oleh konflik bersenjata, pelanggaran hak-hak asasi manusia, kerusakan alam, kepunahan satwa langka, dan penderitaan kemanusiaan berupa pengungsian dan kelaparan akibat konflik. Kami sangat yakin bahwa penyelesaian damai adalah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh. Hanya lewat jalan penyelesaian damai maka kita dapat mencegah jatuhnya korban jiwa, dan memungkinkan terwujudnya kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran di Papua.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini memiliki keprihatinan yang mendalam atas situasi konflik bersenjata di Tanah Papua. Dengan keprihatinan ini, kami menyampaikan seruan perdamaian bagi Pemerintah Republik Indonesia dan para pihak berkonflik, terutama faksi-faksi Kelompok Sipil Bersenjata, ULMWP, para tokoh adat dan masyarakat asli Papua, serta agamawan setempat. Kami menyerukan kepada para penyelenggara negara di lembaga eksekutif dan legislatif dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk segera mengambil langkah-langkah menuju perdamaian di Papua.

Sebagai langkah awal, kami mengimbau agar pihak berkonflik dapat membangun kepercayaan. Penyelenggara negara perlu bekerja sama dengan segenap komponen bangsa untuk menangani situasi krisis kemanusiaan dan memulai kembali penjajakan-penjajakan menuju dialog damai. Semua pihak perlu membuka dialog, termasuk menangani pengungsian, kelaparan, ketidakadilan, kerawanan pemilu, serta memperbaiki situasi hak asasi manusia di Papua.

Maka dengan ini kami menyerukan kepada Pemerintah dan para pihak berkonflik di Papua untuk melanjutkan kembali proses penjajakan damai. Pembicaraan ini harus difasilitasi oleh penengah yang terpercaya dan imparsial, termasuk tokoh nasional dan para pemimpin perempuan, agama dan adat Papua, demi membangun kepercayaan dan keyakinan untuk adanya penjajakan dialog.

 

Tertanda,

Dr. (H.C). Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid
Prof. Dr. Franz Magnis Suseno SJ
Prof. Dr. Makarim Wibisono, MA
Drs. Marzuki Darusman, S.H.
Alissa Wahid, Ketua, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Pdt. Gomar Gultom, Ketua Umum, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia
Prof. Dr. H.Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum, PP Muhammadiyah
Mgr. Siprianus Hormat, KKP-PMP, Konferensi Waligereja Indonesia

 

 

Pewarta: Markus Saragih