JAKARTA,PGI.OR.ID-Kami mensyukuri bahwa masih ada anak-anak bangsa yang memberi diri untuk memimpin bangsa ini. Jika tidak ada, bisa dibayangkan kondisi bangsa ini nantinya. Sebab itu, PGI dan gereja-gereja terbuka terhadap semua calon presiden, dan meminta seluruh warga untuk hadir di bilik-bilik pencoblosan, tidak golput, dan menggunakan hati nurani.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom mengawali dialog bersama Calon Presiden (Capres) no urut 3 Ganjar Pranowo di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Senin (22/1/2024).

Pada kesempatan itu, Ganjar Pranowo didampingi Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Yenny Wahid, Wakil Ketua Tim Pemenangan Capres dan Cawapres Ganjar-Mahfud (GAMA) Olly Dondokambey, dan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo. Selain MPH-PGI, turut hadir dalam dialog pimpinan sinode gereja, PGIW, beberapa tokoh, politikus, serta perwakilan organisasi kepemudaan Kristen.

“Memilihlah dengan hati nurani, tidak memilih orang dari janji-janji karena itu tidak menjamin integritas seseorang. Melainkan track record, pengalaman hidup, perilaku selama hidup, ini lebih penting,” ujar Ketum PGI.

Memilih seseorang berdasarkan track record, lanjut Pdt. Gomar Gultom, jelas sekali dalam Keluaran 18:21: “Di samping itu kaucarilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengejaran suap; tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin seribu orang, pemimpin seratus orang, pemimpin lima puluh orang dan pemimpin 10 orang”.

“Tidak bisa kita memenuhi apa yang disebutkan dalam Keluaran 18:21 ini tanpa melihat rekam jejak. Sekali lagi saya katakan PGI dan gereja-gereja tidak hendak menjadikan gereja terlibat dalam politik praktis, kita hanya bisa menghimbau masyarakat untuk melihat hukum dan etika kepatutan. Kalau gereja tidak bicara hukum dan etika kepatutan buat apa kita hadir di negeri ini. Ini jelas sikap PGI dan gereja-gereja,” tandasnya.

Dialog yang diawali sarapan pagi bersama ini, berlangsung penuh keakraban. Sesekali Ganjar Pranowo melontarkan candaan-candaan yang mengundang tawa. Dia pun memaparkan terkait isu-isu kebangsaan, dan berbagai topik terkait kepemimpinan, serta berbagai pengalamannya saat menjadi aktivis di era Reformasi 1998 hingga menjadi Gubernur Jawa Tengah dua periode pada 2013-2023.

Menurutnya, Pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali adalah hal yang biasa saja dalam pemerintahan. Namun saat ini dibuat menjadi luar biasa. “Padahal adanya pergantian kepemimpinan sebenarnya itu hal biasa, dan ini diatur dalam konstitusi, dan ini pasti akan terjadi. Mengikuti pemilu ini bagi saya hanya panggilan sejarah dan tidak ada beban apa-apa,” ungkapnya.

Dalam dialog Ganjar merespon beberapa pertanyaan yang dilontarkan peserta diantaranya terkait kondisi pulau-pulau terluar di Indonesia, realisasi konsep Papua damai, serta konsepnya mengenai bencana. “Saya gubernur pertama yang diberi sertifikat terkait penanggulangan bencana. Hadiahnya dapat banjir di Kudus waktu itu. Saya mesti berfikir dan akhirnya menghubungi Bupati Kudus untuk menyelesaikan hal ini supaya menurunkan sejumlah kebutuhan-kebutuhan yang naik di Jakarta,” kisahnya.

Dia pun mensinggung pentingnya peran tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam mengawal pemilu yang adalah pesta demokrasi di Indonesia.

Diakhir dialog, Ketum PGI Pdt. Gomar Gultom menyerahkan plakat berupa logo PGI dengan motif batik Sidomukti kepada Ganjar Pranowo.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Mengusung Tema Kolaborasi Menuju Transformasi, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) bersama Majelis Pendidikan Kristen (MPK) Indonesia menggelar Ibadah Syukur awal tahun 2024 sekaligus seminar terkait pendidikan Kristen, di Auditorium Grha Oikoumene, Jakarta, pada Jumat, (19/1/24).

Ketua Umum MPH PGI, Pdt. Gomar Gultom dalam kotbahnya yang mengutip Mazmur 118:1,  menjelaskan, bahwa sebagai umat Kristen kita harus senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Namun, dia merasa prihatin belakangan ini banyak umat Kristen yang tidak tulus dalam mengucap syukur.

“Bahkan ada kecenderungan mengorupsi kemuliaan Tuhan. Entah lewat pujian dan lewat kotbah para pendeta. Banyak pujian maupun kotbah yang disampaikan, alih-alih memuliakan Tuhan justru mencari  kemuliaan sendiri, serta  haus pujian orang lain yang ditujukan kepada dirinya sendiri,” tandasnya.

Sebab itu, menurutnya, tempat ideal memuji Tuhan adalah keluarga atau ruang privat kita. Sehingga tidak ada tepuk tangan atau applaus dari orang lain. Kenapa demikian? Supaya pujian, penyembahan serta ucapan syukur kita kepada Tuhan sungguh-sungguh tulus dari hati kita.

Dalam ibadah syukur tersebut juga dimeriahkan kesaksian pujian dan tarian dari beberapa sekolah Kristen di Jakarta Bogor, Depok Bekasi dan Banten (Jabodesiten).

Seminar Pendidikan Kristen
Mengawali ibadah syukur, dilaksanakan seminar terkait situasi dan kondisi Pendidikan Kristen. Seminar menghadirkan narasumber Ketum MPK Indonesia Handi Irawan D, MBA, Ketua Majelis Pertimbangan PGI Pdt. Dr. Henriette Hutabarat-Lebang. Turut menyampaikan pemikiran Wakil Ketua 3 Bidang Kemitraan MPKW Jabodesiten Pdt. Kaston Sinaga, serta Sekum PGIW DKI Jakarta Pdt. Ferry Simanjuntak.

Pada kesempatan itu, Handi Irawan mengungkapkan, bahwa tidak semua Perguruan Kristen (PTK) di Indonesia  memiliki Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan (FKIP). “Dari total 37 Perguruan Tiinggi Kristen  di Indonesia yang memiliki FKIP itu hanya 21. Sesuai data, total mahasiswa FKIP (calon guru) di Indonesia pada tahun 2023 itu berjumlah 15860 orang.  Setiap tahun kelulusan sekitar 4000 orang guru yang berasal dari FKIP Perguruan Tinggi Kristen. Persoalannya,tidak semua lulusan FKIP mau mengajar di sekolah kristen. Jadi, beberapa tahun ke depan, sekolah Kristen akan kekurangan guru kristen. Sehingga hal itu bisa memicu menurunnya kualitas sekolah kristen,” ujarnya.

Mengapa banyak PTK tidak memiliki FKIP? Lanjut Handi, karena adanya FKIP itu menyedot cash flow paling banyak. Mahasiswanya bayar murah dan banyak yang dapat beasiswa. “Makanya PTK yang punya FKIP itu melakukan subsidi besar-besaran untuk FKIP.  Jadi PTK yang punya FKIP itu murni karena panggilan saja. Cuma MPK menyerukan semua ini harus dibenahi,” urainya.

Handi juga mengungkapkan setidaknya ada 3 hal yang menurunnya minat generasi muda menjadi guru sekolah Kristen. Pertama, gaji rendah dan tidak menarik (kesejahteraan guru). Kedua, penghargaan terhadap profesi guru yang kurang baik. Faktanya, Gereja lebih menghargai penginjil dan pendeta dibandingkan dengan profesi guru. Ketiga, panggilan menjadi guru sekolah kristen yang semakin lemah.

Sementara itu, Pdt. Henriatte Hutabarat-Lebang melihat, setidaknya ada 6 pokok pikiran kemungkinan-kemungkinan gereja juga akan melakukan kolaborasi menuju transformasi dalam pendidikan. Pertama, menumbuhkembangkan pemahaman warga jemaat mengenai panggilan gereja untuk ikut mencerdaskan anak bangsa lewat pendidikan, yang merupakan bagian integral dari pekabaran Injil yang utuh.

Kedua, mempererat hubungan Yayasan Pendidikan dengan jemaat-jemaat, difasilitasi oleh Sinode, yang mengarah kepada dukungan jemaat-jemaat bagi penyelenggaraan sekolah Kristen di lingkungannya (jemaat, klasis, sinode). Sebagai contoh, GMIT: jemaat memberikan 2% dari penghasilan untuk Yayasan  Pendidikan. GPM memberikan 1% dari penghasilan jemaat. Ketua Majelis Jemaat dan Ketua Klasis menjadi ex-officio sebagai Ketua Pembantu Yayasan di wilayahnya.

Ketiga, mempererat hubungan sinergis gereja/yayasan pendidikan dengan MPK pada berbagai lingkup pelayanan (lokal, wilayah, pusat). Keempat, mengembangkan kolaborasi antara sekolah-sekolah Kristen di setempat-setempat, maupun secara regional dan nasional – dengan difasilitasi oleh gereja/yayasan dan MPK pada berbagai lingkup.

Kelima, sekolah-sekolah yang sudah maju dari segi manajemen, SDM maupun dananya, hendaknya bermitra dalam mendukung, memberdayakan sekolah-sekolah yang masih lemah dan memerlukan pengembangan, dalam kordinasi dengan gereja dan MPK setempat. Keenam,  Bersinergi dengan pemerintah. Termasuk memberi masukan dalam pengembangan strategis pendidikan nasional di Indonesia.

 

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Menteri Pertahanan (Menhan) RI yang juga capres no urut 2 Prabowo Subianto didampingi Ara Sirait, politikus PSI Grace Natalie, serta Gerindra Fahri Djemi Francis, mensambangi kantor PGI, untuk berdialog dengan MPH-PGI, pimpinan sinode gereja, PGIW, MPK, pengurus GMKI, dan GAMKI, di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Jumat (19/1/2024).

Prabowo tiba sekitar pukul 15.30 WIB, langsung menuju ruang pertemuan di lantai 3. Mengawali dialog, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom menyampaikan terimakasih atas kunjungan ini, yang dilakukan ditengah-tengah kesibukan Prabowo, tidak hanya sebagai Menhan RI, tetapi juga yang ikut dalam kontestasi Pilpres.

“Selamat datang dan berjumpa dengan pimpinan gereja yang ada Jakarta, Banten dan Jawa Barat, tidak bisa semua mungkin karena cuaca, tapi kelihatannya bapak-ibu cukup antusias untuk mengikuti acara ini. Sebab itu kami ucapkan terimakasih kepada Pak Prabowo yang telah menyediakan waktu untuk bertemu dengan pimpinan gereja, mungkin ada yang bisa disampaikan termasuk juga mendengar beberapa aspirasi dari pimpinan gereja terkait proses-proses Pemilu yang akan kita laksanakan. Tentu kami juga mendoakan semua,” ujar Pdt. Gomar Gultom.

Pada kesempatan itu, Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki masa depan yang luar biasa jika seluruh elemen mampu bersatu dan saling bekerja sama.

“Our future is great, kita bisa jadi negara makmur dengan syarat kita harus rukun, bersatu, harus saling bekerja sama, saling memahami. Kita harus bersyukur banyak negara lain yang sedang berkonflik, perang saudara hingga membuat perekonomiannya runtuh. Kita harus bersyukur bahwa sebagai bangsa, kita sekarang berada dalam kondisi yang kita alami seperti sekarang. Kalau kita lihat lingkungan dunia bahkan di sekitar kita, di kawasan kita, begitu banyak terjadi perang,” jelasnya.

Dia mencontohkan perang di Ukraina yang kini masih terus bergulir dan berdampak pada melambungnya harga pangan maupun BBM di beberapa negara. Ketegangan terjadi di seluruh Benua, Utara maupun Barat, termasuk konflik Gaza yang hingga saat ini celum selesai. Bahkan peperangan terjadi di negara-negara yang tidak jauh dari Indonesia.

“Kita lihat lingkungan dunia bahkan di sekitar kita banyak terjadi perang, contoh Myanmar. Ada kelompok etnis yang berbeda saling konflik. Di Yaman, Suria, Iran, dan Gaza. Kita juga harus bersyukur karena mampu atasi krisis yang luar biasa akibat Covid 19. Banyak negara kolaps ekonominya,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Prabowo, kita juga harus bersyukur karena memiliki para founding fathers, yang arif, bijaksana, penggerak kemerdekaan, serta memiliki pemikiran yang luar biasa bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

“Mereka melahirkan Pancasila yang dapat mempersatukan semua kelompok agama, etnis, dan golongan di Indonesia. Ini sangat luar biasa. Ada beberapa negara yang majemuk di dunia, Rusia, Amerika, dan India. Kita salah satu yang masih bisa persatu ditengah kemajemukan. Sebab itu persatuan adalah modal besar yang harus dipertahankan. Kita cari titik pertemuan jangan perbedaan. Negara yang majemuk harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang dapat menjamin kepentingan semua,” tegasnya.

Dalam dialog Prabowo juga membagi-bagikan buku Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045, yang berisi gagasan-gagasan strategisnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

HONGKONG,PGI.OR.ID-Pertemuan pertama Komite Eksekutif Konferensi Kristen Asia (CCA) yang baru terpilih, berlangsung di kantor pusat CCA di Chiang Mai, Thailand, 17-19 Januari 2024.

Majelis Umum CCA ke-15, yang diadakan dari tanggal 27 September hingga 4 Oktober 2023 di Kottayam, India, memilih tiga pejabat dan tujuh belas anggota Komite Eksekutif, termasuk Ketua Komite Program.

Komite Eksekutif dipilih dari antara delegasi di Majelis Umum. Badan ini bertemu setiap tahun dan bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan keputusan Majelis Umum serta meninjau dan mengawasi program dan anggaran CCA. Masa jabatan Komite Eksekutif adalah sampai dengan berakhirnya rapat rutin Majelis Umum berikutnya, yaitu pada 2023 sampai 2028.

Keputusan penting yang akan diambil oleh Komite Eksekutif pada pertemuan pertamanya berkaitan dengan pemilihan Komite Program, Komite Keuangan, CCA Thailand Foundation, Dewan Perusahaan CCA Hong Kong, dan Komite Investasi CCA di Hong Kong.

Moderator CCA Uskup Reuel Norman Marigza, anggota United Church of Christ di Filipina, menyampaikan Pidato Pembukaan. Dia menguraikan situasi buruk yang dihadapi selama pandemi COVID-19, dan dalam konteks kekerasan di berbagai belahan dunia saat ini.

Dikatakan, “Di satu sisi, hanya harapan yang kami miliki. Tunggu sebentar, pandemi ini akan berakhir. Tunggu sebentar, penganiayaan akan berakhir. Harapan membuat kita bertahan dalam situasi yang paling gelap. Suatu saat semuanya akan berakhir, kita hanya perlu bertahan. Kita memerlukan pembaruan, pembangunan kembali, dan restorasi, dengan harapan. Harapan adalah apa yang membuat kami terus maju dalam masa tersulit dan penuh cobaan. Harapan akan memberi kita energi saat kita membangun kembali dan memulihkan dunia kita.”

Dengan kata-kata yang menyejukkan ini, Uskup Marigza lebih lanjut menyatakan, “Gereja-Gereja Asia dan gerakan ekumenis harus berpartisipasi dalam pelayanan pembaruan dan penyembuhan dalam kondisi normal baru ini. Kita harus menghadapi pelanggaran yang dianggap normal, dan mengubah dunia menjadi dunia baru sesuai dengan visi kehidupan yang lebih utuh bagi semua orang. Agar penyembuhan bisa terjadi, kita harus mengenali kesalahan dalam diri kita sendiri dan masyarakat –– baik dengan menyetujui secara diam-diam, dengan bersikap apatis, atau tidak melakukan apa pun untuk mengatasinya. Kami selalu dapat menantikan pemulihan dan pembaruan dalam penyembuhan.”

“Tunggu, berdoalah dengan penuh harap. Mari kita berdoa agar Tuhan menyembuhkan kita, memperbaharui kita dalam Roh, dan memulihkan ciptaan,” kata Uskup Marigza yang terpilih sebagai Moderator CCA pada Sidang Umum CCA ke-15.

Pada sesi ibadah, refleksi alkitabiah disampaikan oleh Ms Zion Chung, anggota komite eksekutif CCA yang tergabung dalam Gereja Kristen Korea di Jepang dan melayani sebagai misionaris di United Church of Christ di Jepang.

Ms Chung menyampaikan refleksi tentang penciptaan dan pembubaran batas-batas. “Diciptakan menurut gambar Allah bukan sekadar berarti ‘bentuk’ Allah, namun hubungan dengan Allah. Setiap orang berharga dan tidak dapat digantikan. Namun di dunia sekarang ini, nilai kita terasa tergantikan, hilang, dan diambil,” katanya.

“Dalam Kejadian 1:31, kita membaca bahwa ‘Allah melihat segala yang diciptakan-Nya dan lihatlah, semuanya itu sangat baik’. ‘Lihatlah’ adalah sebuah kata yang membangkitkan minat dan menuntut perhatian. Ini menandakan bahwa Tuhan puas dengan karya penciptaannya, dan itu membuat setiap orang yang Tuhan ciptakan mengetahui dan mencamkannya. Betapapun kacaunya kenyataan, ada cahaya yang membawa kita kepada Tuhan. Ada kedamaian ketika kita percaya bahwa semua ciptaan Tuhan itu baik,” simpul Ms Chung. (cca.org.hk)

 

 

Keterangan foto: Anggota Komite Eksekutif yang baru terpilih di kantor pusat Konferensi Kristen Asia (CCA) di Chiang Mai

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Biro Perempuan dan Anak (BPA) PGI menggelar uji publik atas draft Panduan Kebijakan Responsif Gender PGI, dengan melibatkan aktivis perempuan, pendeta, akademisi, perwakilan komisi perempuan dan anak sinode gereja, dan PGIW, di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Kamis (18/1/2024).

Uji publik yang dilaksanakan bersama Kompera PGIW DKI secara hybrid ini, untuk menjaring masukan, saran, dan lainnya, dalam rangka penyempurnaan panduan tersebut. Hasilnya akan dibawa ke Sidang MPL-PGI 2024 di Mentawai.

Wasekum PGI Pdt. Krise Anky Gosal dalam sambutannya via zoom, menyampaikan uji publik menjadi penting mengingat akan menjadi kebijakan-kebijakan terkait gender yang mengikat gereja-gereja di Indonesia. Menurutnya, telah cukup lama rekomendasi perlunya panduan kebijakan ini, mulai dari Sidang Raya XVI di Nias, yang disepakati untuk ditindaklanjuti. Namun, dalam Konas Perempuan berkembang agar PGI cukup memberi panduan, dan gereja-gereja akan melengkapinya dengan kebutuhan lokal, dalam menyusun kebijakan keadilan dan kesetaraan gender di lingkungannya.

“Selanjutnya, dalam Sidang Raya ke XVII di Sumba merekonferm ulang karena masih sangat dibutuhkan oleh gereja. Sebab itu, di SR di Sumba PGI membentuk tim yang sudah bekerja keras menyusun tapi terkendala salahsatunya pandemi covid 19,” ungkap Wasekum PGI.

Beberapa tahun terakhir ini, lanjut Pdt. Krise, kita menghadapi tantangan dari berbagai isu akibat lemahnya pemahaman tentang HAM maupun keadilan dan kesetaraan gender. Sebab itu, diharapkan uji publik ini akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang bermanfaat bagi semua. PGI pun akan mendukung gereja yang ingin menjemaatkan panduan ini.

Pada kesempatan itu, narasumber yang juga anggota tim penyusun panduan Pdt. Retno Ratih Suryaning Handayani mengungkapkan, bahwa perhatian gereja-gereja terhadap isu ketidakadilan, kekerasan dan pembebasan serta perdamaian bagi perempuan dan kaum rentan lainnya bahkan keadilan ekologis telah lama diperjuangkan oleh gereja-gereja pada level oikumene global maupun regional hingga gereja-gereja di Indonesia.

Menurutnya, panduan tersebut bertujuan antara lain memfasilitasi dan memperlengkapi gereja-gereja anggota PGI memliki panduan kebijakan responsif gender, serta mendorong gereja-gereja untuk mengimplementasikan kebijakan responsif gender dalam kehidupan bergeraja dalam konteks masing-masing. Selain itu, meningkatkan kapasitas dan kualitas pimpinan/pelayan/aktivis gereja dalam pelayanan yang responsif gender.

Sedangkan sejumlah dokumen yang menjadi dasar penyusunan kebijakan gereja berbasis gender yaitu The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Sustainable Development Goals (SDG’s) atau Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan, dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO).

Lebih jauh dijelaskan, sebelum implementasi kebijakan gereja responsif gender, ada sejumlah tahapan-tahapan yang harus dilakukan, seperti penguatan komitmen, penguatan kebijakan, penguatan kelembagaan, penguatan sumber daya manusia dan anggaran, penguatan data terpilah, penguatan istrumen perencenaan pengangaran rensponsif gender (PPRG), dan penguatan partisipasi gereja serta warga jemaat.

 

“Untuk Langkah berikutnya sosialisasi, menyusun aturan dengan memperhatikan responsif gender, implementasi kebijakan gereja responsif gender, implementasi penyusunan aturan-aturan gereja yang mengacu pada panduan responsif gender, replikasi, monitoring dan evaluasi,” tandasnya.

Uji publik juga diisi dengan diskusi kelompok. Dari diskusi ini muncul sejumlah masukan menarik seperti perlunya sinergitas dari woman crisis centre yang sudah ada untuk saling berbagi dan menguatkan, contoh praktis bahan PA berspektif keadilan Gender dimuat dalam buku (sebagai lampiran), dan hotline pelayanan pendampingan terhadap kasus kekerasan dilampirkan dalam buku agar dapat dihubungi oleh jemaat apabila ada kasus kekerasan.

Selain itu, kelompok disabilitas perempuan dan anak mendapat perhatian dalam buku panduan ini, catatan akademik bisa diinput masuk ke dalam draft, juga ada beberapa teologi yang berkembang manakah yang dipakai untuk mendukung ini (teologi pembebasan, teolgi feminis), serta update Catahu (2022 ke 2023).

Sementara peserta merekomendasi sinergitas dari PGI dan WCC yang ada di sinode/gereja dengan model dan teknisnya bisa disesuaikan, penelitian lanjutan terkait isu gender, perlu diperhatikan juga perspektif pemimpin sinode/gereja, Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) bisa dimasukkan dalam BAKI (bahan perenungan/PA).

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

MAKASSAR,PGI.OR.ID-Setelah menggelar Seminar Agama-Agama ke-38 Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (SAA ke-38 PGI) selama tiga hari, 15-17 Januri 2024, pada hari terakhir kegiatan ini para peserta dan seluruh pihak yang terlibat menyusun Deklarasi Makassar. Deklarasi tersebut dilantangkan di kantor Walikota Makassar, dihadapan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, beserta perangkatnya, dan awak media.

Deklarasi damai ini merupakan ekstraksi dari rangkaian kegiatan SAA yang mengangkat tema “Merawat dan Mengadvokasi Keadilan, serta Perdamaian di Tengah Masyarakat Majemuk Demi Pemajuan HAM dan Demokrasi di Indonesia.” Lewat seminar, diskusi/dialog, kunjungan lapangan, dan beberapa aktivitas lainnya, para peserta berefleksi dan kemudian menuangkannya ke dalam poin-poin deklarasi, sebagai bentuk aspirasi dan komitmennya.

Pdt. Jimmy Sormin, Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC) PGI, menjelaskan bahwa deklarasi ini murni disusun oleh peserta sendiri, yang telah mengikuti rangkaian kegiatan SAA.

“Peserta mendapatkan pengetahuan dari beberapa narasumber yang pakar dalam isu HAM, demokrasi, perdamaian, dan teologi. Di antara peserta juga berbagi pengalaman dan pengetahuannya masing-masing, serta berdialog dengan beberapa perwakilan kelompok-kelompok rentan di masyarakat. Ini efektif untuk membangun dialog antariman tidak sekadar saling menghargai di ranah teologis atau pemahaman, tetapi juga saling membangun semangat dan gerakan untuk beraksi bersama demi kemanusian dan keutuhan ciptaan,” jelas Pdt. Jimmy.

Pembacaan Deklarasi Makassar oleh para peserta SAA ke-38 PGI di kantor Walikota Makassar ini disyukuri oleh Pdt. Jimmy Sormin, selaku koordinator dari program PGI ini. “Kami bersyukur Pemerintah Kota Makassar telah menerima kami dengan hangat, serta sedia menyaksikan pembacaan deklarasi dari para peserta, yang tentunya beberapa poin yang ditegaskan pada deklarasi itu terkait seruan kepada pemerintah daerah dan pusat untuk bersama-sama elemen masyarakat untuk memajukan HAM dan demokrasi, bahkan perdamaian dunia,” ungkapnya.

Sejalan dengan semangat deklrasi ini, Firman Hamid Paggara, PJ Sekda Kota Makassar mengatakan bahwa, deklarasi damai ini sebuah simbol untuk mengedepankan perdamaian apalagi telah memasuki tahun politik, di mana ketakutan masyarakat dipecah belah oleh salah satu konflik seperti isu SARA.

“Atas nama Pemerintah Kota Makassar, saya mendukung seminar agama-agama yang dilakukan PGI sekaligus deklarasi damai untuk menciptakan kondusifitas dan keadilan dalam menghadapi tahun politik 2024. Saya harap melalui deklarasi damai ini bisa menciptakan penguatan umat dari berbagai agama untuk mengawal proses jalannya Pemilu damai, dan kedepannya semua orang dapat menjungjung tinggi HAM,” ucap Firman.

Peserta SAA ke-38 ini terdiri dari pimpinan lembaga keagamaan di pusat dan daerah, aktivis HAM dan demokrasi, akademisi, pegiat lintas iman, tokoh agama dan masyarakat, mahasiswa dan pemuda lintas iman, serta keterwakilan dari kelompok rentan di masyarakat.

Berikut isi “Deklarasi Makassar” tersebut.

Kami peserta SAA PGI ke-38 yang peduli akan pemajuan HAM dan prinsip-prinsip demokrasi dengan tekad dan kesadaran penuh menyatakan:

1. Berkomitmen untuk merawat dan mengadvokasi keadilan, perdamaian serta memajukan HAM dan demokrasi di Indonesia secara inklusif, kolaboratif, edukatif, dan partisipatif dalam konteks masyarakat yang majemuk.
2. Mendesak pemerintah baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat pusat maupun daerah, untuk menjalankan amanat konstitusi UUD 1945 khususnya dalam pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, terlebih hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, dengan memastikan tidak adanya aturan dan kebijakan diskriminatif, salah satunya kebijakan yang mempersulit izin pembangunan rumah ibadat.
3. Mendesak lembaga-lembaga keagamaan dan seluruh elemen masyarakat untuk menolak segala bentuk stigma, diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan atas nama identitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keutuhan NKRI.
4. Menyerukan kepada Pemerintah, KPU, Bawaslu, peserta pemilu, dan masyarakat untuk menyukseskan pemilu 2024 yang jujur, adil, damai, dan bermartabat.
5. Mengajak Pemerintah, masyarakat dan aktor-aktor global untuk bersama-sama mewujudkan perdamaian dunia yang bebas dari penjajahan, kekerasan, penindasan, dan peperangan.

JAKARTA,PGI.OR.ID-Jelang perhelatan Pemilu 2024, pimpinan lembaga keagamaan melakukan pertemuan bertajuk Silaturahim Nasional untuk Pemilu Damai, Jujur, Adil, dan Bermartabat, di Hotel Syahid, Jakarta, pada Selasa ( 16/1/2024).

Dalam pertemuan ini, secara bergantian mereka (para pimpinan lembaga keagamaan, red), menyampaikan Deklarasi Pemilu Damai yang terdiri dari 7 poin. Ketujuh poin tersebut yaitu, pertama, berkomitmen untuk menjaga dan mengawal proses demokrasi, sesuai tahapan Pemilu 2024 agar berjalan dengan aman, damai, jujur, adil dan bermartabat.

Kedua, mengajak semua komponen bangsa untuk berpartisipasi aktif mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.  Ketiga, mengajak seluruh Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab.

Keempat, mengajak semua pihak untuk ikut aktif melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan Pemilu agar berjalan sesuai aturan, berlangsung secara aman, damai, jujur, adil dan bermartabat. Kelima, mengajak semua Pemangku Kepentingan, Paslon, Timses, Parpol dan Elite Politik untuk bersikap sportif dan taat azas dalam berkampanye dengan tidak menjadikan konten agama dan SARA sebagai bahan kampanye negatif dan bahan candaan.

Keenam, mendesak seluruh komponen bangsa baik Pemerintah, peserta Pemilu maupun masyarakat untuk menerima hasil Pemilu yang dilaksanakan dengan Netral, jujur, adil dan bermartabat. Ketujuh, mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadikan Pemilu sebagai pesta demokrasi yang menjunjung perbedaan pilihan, namun tetap menjaga persaudaraan dan persatuan.

Hadir dalam acara tersubut Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Basuki, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Ketum MUI KH Anwar Iskandar, Waketum PBNU KH Zulfa Mustofa, dan Ketua PP Muhammadiyah Prof Syafiq A Mughni.

Hadir pula Ketum Mathla’ul Anwar, Ketum PGI Pdt Gomar Gultom, Ketum KWI Mgr Antonius Subianto Bunjamin OSC, Ketum Persatuan Umat Buddha Indonesia Prof Philip K Widjaja, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, dan Ketum Matakin Xueshi Budi Santoso Tanuwibowo.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 sebagai hajatan demokrasi terbesar Bangsa Indonesia akan segera berlangsung melalui pemungutan suara pada, Rabu, 14 Februari 2024. Pemilu Serentak 2024 akan diikuti dengan Pilkada 2024 pada November mendatang.

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) bersyukur bahwa menjelang Pemilu 2024, tak nampak pembelahan tajam dalam masyarakat akibat perbedaan pilihan politik. Demikian juga, ruang media sosial kita tidak dibanjiri oleh caci maki, hoaks, dan pelintiran kebencian, sebagaimana terjadi dalam pemilu sebelumnya.

Sekalipun demikian, PGI mencermati bahwa Pemilu belum sungguh-sungguh ditempatkan dalam kerangka pembangunan substansi demokrasi. Hal mana terlihat dari masih berkembangnya politik uang, serta praktek-praktek curang dan kotor yang mengabaikan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu, serta mencederai tatanan moral dan etika demokrasi. Di lain pihak, netralitas penyelenggara negara terus dipersoalkan. Keterbelahan di kalangan elit semakin berkembang, dan dikhwatirkan akan merembes ke akar rumput. Jika situasi ini dibiarkan, kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu akan rendah, generasi muda akan menjadi apatis dan enggan berpartisipasi, selain berkembang potensi delegitimasi hasil Pemilu yang bisa menyulut konflik.

Menyikapi pentingnya Pemilu 2024 bagi perjalanan hidup berbangsa dan bernegara, PGI mendorong semua warga gereja untuk mendoakan kesuksesan Pemilu. Peliharalah sikap optimis dan Pupuklah pengharapan! Berpartisipasilah secara kritis dan bermartabat dalam penyelenggaraan Pemilu untuk menghadirkan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa ini!

Untuk maksud itu, PGI memandang perlu untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran dalam kerangka pastoral sebagaimana berikut:

1. Pemilu adalah sarana bagi warga gereja, yang adalah warga negara, bersama pemerintah melaksanakan panggilan kudusnya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Di dalam Pemilu, warga negara memilih pemimpin dan wakil rakyat, serta berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional. Karena itu, berdoalah untuk keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. Mintalah hikmat dan tuntunan Allah untuk menggunakan hak pilih saudara-saudara secara bebas dan bertanggung jawab demi kemajuan demokrasi dan kesejahteraan bangsa kita.

2. Patut diingat bahwa penegakan moral dan etika selama Pemilu sangat penting untuk menjamin kualitas demokrasi. Pemilu yang bermartabat harus menjauh dari praktik korupsi, politik uang, politisasi identitas pemilih, manipulasi kekuasaan dan hukum, pelintiran kebencian dan penyebaran hoaks. Ketika moral dan etika ditegakkan, warga negara akan meyakini integritas sistem pemilihan dan percaya bahwa suara mereka akan dihitung dengan akurat.

3. Kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu, PGI mendorong untuk sungguh-sungguh mengedepankan penegakan aturan dengan berani, murni, konsekwen dan konsisten. Tugas saudara-saudara memang berat namun sangat mulia. Karena itu, kami harapkan agar bekerjalah secara jujur dan mandiri. Berpihaklah pada rakyat, bukan pada Tim Sukses atau calon tertentu. Peran saudara-saudara akan sangat menentukan apakah pemilu ini jujur dan adil, serta hasilnya bisa dipercaya. Kami mendoakan agar saudara-saudara sehat dan dimampukan menjalankan tugas mulia itu dengan baik dan bertanggungjawab.

4.Bagi warga gereja yang ikut dalam kontestasi politik nasional dan daerah, ingatlah bahwa politik bukan lahan untuk mencari kekuasaan, tetapi sarana mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum (bonum universale). Karena itu, kedepankan kejujuran dan kehormatan saudara-saudara dalam menggalang simpati dan dukungan suara rakyat. Jadilah calon yang berintegritas! Raihlah kemenangan dengan cara-cara yang tidak mempermalukan iman Kristen. Dengan demikianlah saudara-saudara akan menjadi Saksi Kristus yang baik bagi bangsa ini. Kami berdoa agar saudara-saudara berhasil dalam Pemilu ini.

5. Kepada gereja-gereja, kami mengingatkan bahwa gereja ditempatkan Allah di dalam kota/polis, bukan untuk berdiam diri, atau sebaliknya berkompromi pada kebobrokan. Gereja ditempatkan untuk mendoakan dan mengupayakan kesejahteraan bangsa ini (Bnd Yer 29:7), Dalam pelaksanaan Pemilu, kami mengajak gereja-gereja secara institusional untuk tidak memihak kepada calon pemimpin, caleg, atau partai politik tertentu. Ingatlah bahwa pilihan warga gereja sangat majemuk terhadap kandidat pemimpin dan caleg, maupun partai politik. Sekalipun demikian, gereja memiliki kekuatan untuk meningkatkan kesadaran umat tentang pentingnya karakter, integritas, dan komitmen kandidat terhadap pelayanan kepentingan publik.

6. Kepada warga gereja yang menggunakan hak pilihnya, kami menghimbau agar;

a. Sebelum memberikan suara, luangkan waktu untuk mempelajari calon-calon yang berkontestasi dalam pemilihan, serta ideologi partai-partai politik pendukung mereka. Jangan berpihak pada calon dan partai politik yang mengejar kekuasaan sebagai tujuan, tetapi dukunglah mereka yang menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk melayani pencapaian kesejahteraan bersama. Fokuslah memilih mereka yang berintegritas, setia kepada konstitusi, Pancasila dan UUD 45, serta punya komitmen kuat untuk tetap tegaknya NKRI.

b. Hindarilah keterjebakan pada visi dan misi serta janji-janji kampanye para calon yang nampak manis dan menjanjikan. Jangan tergoda pada pencitraan media, karena kampanye media cenderung memoles sisi baik dari calon yang berkontestasi. Sebaliknya, pelajarilah rekam jejak, sikap, dan kebijakan mereka terkait isu-isu penting kebangsaan, kemasyarakatan, dan lingkungan, yang menentukan kemajuan bangsa dalam lima tahun ke depan.

c. Tolaklah politik uang dan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Politik uang dan politisasi identitas biasanya dilakukan oleh para calon yang tidak yakin akan kapasitas dirinya. Jika terpilih, akan mudah bagi mereka untuk menjadi orang-orang oportunis dengan mental korup dan tamak.

d. Jauhilah hoaks, ujaran dan pelintiran kebencian, provokasi, intimidasi, dan polarisasi atas dasar pilihan politik yang berbeda. Hindari konflik dan perpecahan di tengah masyarakat maupun persekutuan gereja. Warga gereja terpanggil untuk menghadirkan Shalom, Damai Sejahtera Allah bagi bangsa ini, bukan perpecahan.

e. Berpartisipasilah sebagai relawan untuk mengawasi dan menjamin berlangsungnya Pemilu secara jujur dan adil. Saudara-saudara bisa melakukannya melalui kerjasama dengan berbagai lembaga independen pengawas Pemilu, atau melakukannya secara mandiri melalui berbagai situs pengawasan Pemilu. Salah satu di antaranya adalah melalui website https://jagapemilu.com.

f. Ingatlah bahwa partisipasi saudara-saudara dalam Pemilu tidaklah semata-mata merupakan panggilan kebangsaan, tetapi juga panggilan iman dan pengutusan untuk menjadi garam dan terang dunia (Mat 5:13-16). Hal ini secara eksplisit menempatkan saudara-saudara dalam proses menggarami dan menerangi yang tak berkeputusan.

Di atas semuanya itu, kami mengingatkan saudara-saudara bahwa gereja-gereja di Indonesia dipanggil menjadi berkat bagi Bangsa Indonesia. Hal mana dinyatakan melalui partisipasi dalam Pemilu 2024 secara positif, kritis, kreatif, dan realistis, dengan tetap berpengharapan demi transformasi menuju masyarakat berkeadaban.

Demikianlah, kami sampaikan sikap MPH PGI terhadap pelaksanaan Pemilu 2024, dan Pesan Pastoral MPH PGI kepada saudara-saudara Umat Kristiani di Indonesia. Semoga membawa berkat dan kebaikan bagi bangsa ini! Amin.

 

“Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat, tetapi jika orang fasik memerintah berkeluh-kesalah rakyat” (Amsal 29:2)

 

Jakarta, 12 Januari 2024

 

Atas nama
Majelis Pekerja Harian
Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia

 

Pdt Gomar Gultom,
Ketua Umum

 

Pdt Jacklevyn Manuputty,
Sekretaris Umum

 

Pesan Pastoral PGI Untuk Pemilu 2024

JAKARTA,PGI.OR.ID-Setelah melayani selama 37 tahun sebagai pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pdt. Gomar Gultom memasuki masa emeritasi. Sebagai wujud sukacita, keluarga besar Gultom-Simanjuntak bersama PGI melaksanakan acara Syukur Memasuki Masa Emeritasi di Usia 65 Tahun Pdt. Gomar Gultom, di Auditorium Grha Oikoumene, Jakarta, pada Sabtu (13/1/2024).

Sejumlah tokoh, pimpinan sinode gereja, pimpinan lembaga gereja aras nasional, perwakilan lembaga mitra dalam dan luar negeri, Ditjen Bimas Kristen, aktivis interfaith, jemaat HKBP Pulo Asem, kerabat serta kolega, tumpah ruah mengikuti acara yang diawali ibadah dengan pelayan firman Pdt. Prof. Binsar Pakpahan ini.

 

Pdt Gomar Gultom, kelahiran 8 Januari 1959 di Tarutung, Tapanuli Utara, adalah pendeta HKBP yang saat ini bertugas sebagai Ketua Umum PGI. Setelah menyelesaikan Pendidikan S1 Teologia di STT Jakarta pada Desember 1983, ia menjalani masa vikariat di Tongging, sebuah desa di pinggiran Danau Toba (1984-1986).

Setelah ditahbiskan menjadi pendeta HKBP pada 27 Juli 1986, bagian terbesar dalam masa pelayanannya adalah ketika diserahi tugas melakukan proses pembinaan para pelayan HKBP yaitu sebagai Kepala Biro Pembinaan HKBP. Dalam masa-masa pelayanan ini dia berjuang keras mengajak para pelayan HKBP untuk lebih serius dalam memperlengkapi warga jemaat untuk menjalankan peran sosial gereja dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakatnya, sebagai wujud mewartakan Injil din tengah masyarakat.

Tak hanya di lingkup pelayanan gerejawi, dia juga dikenal sebagai sosok yang peduli dengan keadaan bangsa. Pada 1996 misalnya, dia pernah menjabat sebagai Direktur Lembaga Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) “Jetro”. Jabatan ini dipegangnya selama 3 tahun. Selain itu, pernah pula menjabat sebagai Direktur Program Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia-JKLPK (1999-2000). Selanjutnya, Sinode HKBP kembali mempercayainya sebagai Kepala Biro Pembinaan HKBP. Biro ini dipimpinnya dari tahun 2000 hingga 2005.

 

 

Sejak 2005 oleh gerejanya ditugaskan di PGI sebagai Sekretaris Bidang Diakonia. Sejak itu banyak terlibat dalam advokasi HAM di tingkat nasional dan internasional, khususnya yang terkait dengan hak-hak kelompok minoritas, masyarakat marjinal dan pluralisme. Sejak 2009 dipercaya menjadi Sekretaris Umum PGI dan pada 2014, kembali dipercaya untuk periode kedua hingga 2019. Pada 2019, dipercaya oleh gereja-gereja di Indonesia menjadi Ketua Umum PGI periode 2019-2024.

Pdt. Gomar Gultom juga aktif dalam usaha mempersatukan gereja-gereja di Indonesia dari berbagai denominasi, termasuk Katolik, dan ikut memelopori berdirinya Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI). Terhadap kecenderungan dikotomi gereja atas ekumenikal, evangelikal, pentakotal dan katolik, dia berkali-kali mengungkapkan, gereja yang benar haruslah ekumenikal, evangelikal, pentakostal dan am pada saat yang sama.

Selain itu, suami dari Dr Loli Simanjuntak, SpPD, MARS ini, banyak terlibat dalam kegiatan interfaith dalam upaya mempertahankan kerukunan yang otentik di tengah kecenderungan berkembangnya intoleransi yang mengancam keragaman Indonesia. Pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua Indonesia Conference on Religious and Peace (ICRP) dan kini menjadi Ketua Pembina Yayasan tersebut.

Dia pun ikut memelopori berdirinya Inter Religious Council in Indonesia (IRC Indonesia) dan pernah menjadi presidiumnya. Selain itu juga menjadi anggota Dewan Kehormatan Pusat Peradi dan anggota Komisi Dewan Gereja-gereja se Dunia untuk Misi dan Pekabaran Injil (CWME-WCC). Dia juga berjasa di masyarakat, bahkan menutup PT. TPL demi isu-isu sosial dan ekologi.

Pada 2022, ayah dari Agustina Marisi Nauli Gultom, biasa disapa Ichi, menerima award dari BPIP sebagai Ikon Prestasi Pancasila 2022, dan teranyar penghargaan Anugerah Revolusi Mental 2023 dari Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK), untu kategori Usulan Mitra Kemenko PMK.

“Terima kasih untuk semua kejutan yang saya terima hari ini. Terimakasih juga untuk semua persiapan yang dilakukan oleh teman-teman staf di PGI. Terimakasih kepada seluruh undangan yang hadir, juga kepada pengisi acara. Sesungguhnya saya berhutang kepada kita semua, kepada gereja, saya berhutang kepada bangsa seperti Paulus katakan. Sempat galau juga jelang emeritus, tapi dengan topangan teman-teman saya bersemangat lagi,” ujar Pdt. Gomar Gultom dalam refleksi singkatnya.

Pada kesempatan itu, Ephorus HKBP Pdt. Dr. Robinson Butarbutar dalam sambutannya mengucapkan selamat memasuki masa emeritasi sekaligus berulangtahun ke 65. “Kebetulan saya adalah Ephorus HKBP dan beliau adalah pendeta HKBP yang bertugas di PGI, tak salah kalau saya mewakili seluruh pendeta HKBP maupun warganya, dengan sukacita mengucapkan selamat merayakan ultah dan memasuki masa emiritasi kepada Pdt. Gomar Gultom,” ujar Pdt. Robinson.

Menurutnya, ibarat tumbuhan, Pdt. Gomar Gultom dapat bertumbuh bukan di tanah yang subur, tapi justru di tanah yang kering. Namun Tuhan memakainya, dan diapun bergantung kepada Tuhan, sehingga apa yang dikerjakannya selama 37 tahun bertumbuh dan berbuah sangat lebat.

Sedangkan mewakili MPH-PGI, Sekum PGI Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty, mengapresiasi banyaknya tamu yang hadir. Menurutnya, hal ini menunjukkan cinta kasih kepada Pdt. Gomar Gultom, yang memang memiliki jelajah kebangsaan, oikoumenis, dan interfaith yang begitu jauh.

“Jelajah yang luas ini telah membentuk karakter Pak Gomar. Kami telah belajar banyak dari seorang pelayan oikoumenis, organisatoris yang handal, aktivis luar biasa, sangat cair, to the point, kritis dan punya integritas yang kuat. Semoga tetap menjadi sumur yang tidak pernah kering,” ungkap Pdt. Jacky.

Dia pun menyampaikan terimakasih kepada Ibu Loly, Ichi, juga orangtua, yang telah menjadi bagian mensupport Pak Gomar. Juga apresiasi kepada semua pihak, diantaranya Sinode HKBP yang telah memberi putra terbaiknya untuk melayani dalam gerakan oikoumene.

Sementara itu, mewakili sahabat interfaith, Nia Syarifudin dari ANBTI menegaskan, Pdt. Gomar Gultom adalah sosok yang telah bertransformasi ilmu sebagai sesama aktivis, dan sama-sama bertahan dalam posisi kuat dalam memperjuangkan NKRI.

“Seperti falsafah Masyarakat Sunda, kami sudah saling silih, dan saling asuh. Sehingga tidak usah risau meski telah memasuki masa emeritasi Pak Gomar pasti selalu ikut berjuang dalam gerakan demokrasi, untuk menata tatanan masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik ditengah keragaman budaya ini,” tandasnya.

Dalam acara ini, dilakukan pula pemutaran video perjalanan pelayanan Pdt. Gomar Gultom, serta kesan-pesan dari perwakilan keluarga, MPH-PGI, dan sahabat. Sementara penampilan grup musik Maxima, Archivelago voices, Paduan Suara Jemaat HKBP Pulo Asem, serta Padua Suara Staf PGI menambahkan maraknya acara.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

 

SWITZERLAND,PGI.OR.ID-Sekretaris Jenderal Dewan Gereja Dunia (WCC), Pdt. Prof. Dr Jerry Pillay, menandai tanggal 11 Januari sebagai “momen penting bagi keadilan dan supremasi hukum,” seiring dengan dimulainya dengar pendapat publik di Mahkamah Internasional (the International Court of Justice/ICJ), atas tuduhan terhadap Negara Israel terkait pelanggaran Konvensi 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.

Proses hukum yang diprakarsai oleh Afrika Selatan ini memberikan gambaran yang kuat mengenai dampak bencana dari aksi militer Israel yang sedang berlangsung di Gaza terhadap seluruh penduduk sipil Palestina di wilayah tersebut, dan berhak menuntut keputusan mendesak dari ICJ,” kata Pillay. “Dewan Gereja Dunia mengharapkan semua anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab untuk menghormati dan melaksanakan keputusan ICJ.”

Pillay menegaskan kembali seruan WCC untuk segera melakukan gencatan senjata dan menghormati hukum internasional. “Kami menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas atas kekejaman dan kejahatan yang dilakukan terhadap warga sipil,” katanya.

Menanggapi laporan menyedihkan mengenai serangan yang ditargetkan terhadap komunitas sipil, rumah sakit, tempat ibadah, dan infrastruktur sipil lainnya, Sekretaris Jenderal WCC telah menjadi pendukung vokal untuk penyelidikan komprehensif sejak tahap awal konflik.

Pillay menambahkan bahwa WCC melihat persidangan ICJ saat ini sebagai “peluang penting” untuk mengarahkan jalannya peristiwa menuju penghormatan terhadap hukum internasional, dan menuju jalan perdamaian. “Ini adalah momen untuk meletakkan senjata dan terlibat dalam negosiasi resolusi yang bermakna terhadap pertanyaan lama Palestina, yang masih belum terselesaikan selama lebih dari 75 tahun,” katanya.

“Sebagai ganti ketidakadilan yang ada, aspirasi WCC adalah masa depan di mana kesetaraan, kebebasan, dan keamanan menjadi kenyataan bagi semua orang di kawasan ini, dan di mana hak asasi manusia dan kesucian hidup dihormati dan ditegakkan bagi semua orang, terlepas dari latar belakang mereka. latar belakang atau keyakinan.”

Pillay menyimpulkan: “Kami berdoa agar proses peradilan ini akan menjadi katalis bagi transformasi tersebut.” (oikoumene.org)

 

Keterangan foto: Cakrawala Yerusalem. By: Albin Hillert/WCC