JAKARTA,PGI.OR.ID-Yakes PGI Cikini terus berbenah untuk memberikan layanan terbaik. Salah satunya ditandai dengan peresmian selesainya renovasi Kapel Yakes PGI Cikini  oleh Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, pada Rabu (10/1/2024).

Ketua Yakes PGI Cikini Agustin Teras Narang, dalam sambutannya menjelaskan bahwa renovasi kapel ini adalah merupakan salah satu langkah dalam berbenah yang akan disusul dengan  renovasi rumah Raden Saleh.

Sementara itu, mengawali sambutannya dengan menjelaskan kata hospital yang berasal dari bahasa latin hospes yang berarti tamu, Pdt Gomar Gultom mendorong perlunya hospitality dalam pelayanan, yaitu keramahtamaan, kesediaan berbagi, kesediaan membuka hati, kesediaan berbagi sukacita pada orang lain.

“Dibutuhkan sebuah proses untuk mempersiapkan para perawat, para dokter, para pekerja rumah sakit, untuk menjadi pelayanan yang melahirkan hospes dan tidak menjadi hostis (musuh). Awalnya Kapel ini dibangun dalam rangka itu, dalam rangka ruang bagi para perawat, para dokter dan para pekerja rumah sakit, dipersiapkan ada ruang buat mereka di tengah kelelahan, di tengah ketidakpuasan dari pasien, ruang ini menjadi semacam oase bagi para pekerja rumah sakit ini,” tandasnya.

Pada bagian lain sambutannya, Pdt Gomar Gultom dengan mengutip kalimat latin yang tertera di salah satu lukisan kaca di bagian atas kapel mengatakan bahwa “Kalau kita terlibat dalam proses mengurangi penderitaan orang lain,  sebetulnya kita sedang terlibat dalam karya Ilahi”.

Menutup sambutannya, Ketua Umum PGI mengatakan “Semoga dengan renovasi kapel ini, pelayanan kita juga terenovasi. Sehingga pelayanan kita tidak berjalan sekedar mengikuti tradisi, sekedar business as usual tetapi benar-benar mengikuti Yesus yang mengawali pelayanan kesehatan yakni menyembuhkan”.

Proses renovasi kapel berlangsung sekitar 6 bulan. Renovasi ini adalah renovasi pertama yang dilakukan setelah 118 tahun sejak kapel selesai dibangun. Dalam renovasi Kapel  yang masuk cagar budaya ini, memerlukan perencanan yang matang dan kehati-hatian untuk tetap mempertahankan bentuk awal  bangunannya.

Hadir dalam peresmian tersebut, perwakilan Dirjen Bimas Kristen,  Beberapa Sinode Gereja, Jajaran Pengurus Yakes PGI Cikini, dan para tamu undangan.

 

Pewarta: NAS

JAKARTA,PGI.OR.ID-Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Prof. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Hukum Bisnis Program Pascasarjana UKI, di Auditorium Graha William Soerjadjaya UKI Cawang (10/01).

Pengukuhan Prof. Dhaniswara K. Harjono dihadiri langsung oleh Kepala LLDikti Wilayah III, Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc. Hadir pula antara lain Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan Hakim Konstitusi RI Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.Hum.

Sebagaimana siaran pers yang diterima media, dalam orasi ilmiahnya bertajuk Direksi Kebal Hukum?: Kajian Hukum Bisnis dalam Perspektif Restrukturisasi BUMN, yang disampaikan pada Sidang Terbuka Senat dalam rangka pengukuhan, Prof. Dhaniswara K. Harjono menuturkan, kajian hukum terhadap perseroan terbatas termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bagian dari hukum bisnis.

“Direksi sebagai penanggung jawab perseroan dalam melaksanakan tugas kepengurusannya didasarkan doktrin Business Judgement Rule sebagai prinsip yang menyatakan bahwa direksi suatu perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan sepanjang keputusan didasarkan pada itikad baik dan sepenuhnya untuk kepentingan Perusahaan,” jelasnya.

Lanjut Dhaniswara, kajian terhadap perseroan terbatas termasuk BUMN merupakan bagian dari hukum bisnis. Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seringkali dihadapkan pada situasi yang dilematis dan menimbulkan keragu-raguan dalam mengambil keputusan strategis untuk kepentingan pengelolaan perseroan, khususnya terkait dengan keperluan untuk melakukan transaksi dan investasi yang didalamnya terkandung risiko bisnis dan risiko hukum.

“Dalam kepengurusan perseroan, kerap terjadi direksi perseroan yang bertanggung jawab untuk kepengurusan perseroan demi kemajuan perseroan justru terjerat permasalahan hukum akibat dari keputusan atau kebijakan yang dibuatnya. Namun apabila ternyata keputusan yang diambil justru mengakibatkan kerugian bagi perseroan, seringkali direksi dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini.

Dhaniswara menegaskan prinsip doktrin Business Judgment Rule memberi perlindungan hukum bagi direksi yang beritikad baik agar dapat menjalankan kegiatan usaha perseroan dengan leluasa. Perlindungan hukum seperti ini merupakan solusi untuk menjawab kekhawatiran direksi yang ingin berkreasi dan berinovasi serta mengambil peluang di tengah ketidakpastian iklim usaha, namun khawatir dengan risiko tuntutan hukum.

Pada kesempatan itu, Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc, mengungkapkan, bahwa UKI merupakan perguruan tinggi yang banyak menghasilkan guru besar. Kiranya guru besar dapat meningkatkan kualitas perguruan tinggi dan Sumber Daya Manusia. Publik memiliki harapan tinggi kepada guru besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jabatan profesor tidak menjadi akhir perjalanan akademik.

“Saya berharap agar Prof. Dhaniswara dapat menjadi agent of change dan berkontribusi positif untuk masa depan yang lebih baik. Serta membangun jejaring untuk mengembangkan ilmu pengetahuan,” pesannya.

Guru Besar UKI dalam bidang Ilmu Hukum Bisnis, Prof. Dhaniswara K. Harjono, menyampaikan rasa syukurnya telah menerima Surat Keputusan (SK) Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Universitas Kristen Indonesia (UKI), dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.

“Terimakasih teman-teman LLDikti Wilayah III yang mendukung dan membantu dalam pengangkatan saya sebagai Guru Besar. Kiranya yang saya dapatkan ini memberikan manfaat bagi bangsa, negara, serta masyarakat dan untuk universitas-universitas di bawah naungan LLDikti Wilayah III. Saya berharap kenaikan jabatan akademik dosen dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul di Indonesia,” harap Dhaniswara.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Pesta Demokrasi Lima Tahunan bangsa Indonesia akan digelar kembali pada 2024. Rupa-rupa persiapan menuju hari “H” pemilihan sudah terlihat ramai di ruang publik. Euphoria para pendukung pasangan calon dan peserta pemilu lainnya pun sudah terasa di setiap sudut negeri ini. Pemilu kali ini memang agak spesial, Pemilu Nasional (Pileg dan Pilpres) akan berlangsung pada tahun yang sama dengan Pilkada Serentak. Pemungutan suara Pemilu Nasional akan berlangsung pada hari Rabu,14 Februari 2024 dan Pilkada Serentak Nasional pada September 2024.

Terkait hal ini, Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia (GPIB) beberapa waktu lalu telah mengeluarkan Pesan Penggembalaan, yang terdiri dari 5 poin. Pertama, GPIB harus melihat bahwa Pemilu tak boleh semata-mata dijadikan sebagai ajang memilih orang untuk menduduki jabatan yang tersedia. Itu tentunya penting sebagai salah satu tujuan Pemilu diadakan, tetapi yang jauh lebih penting adalah menempatkan Pemilu sebagai media integrasi bangsa.

Dalam kerangka itu, maka Pemilu kiranya akan menjadi instrumen untuk membangun dan memperkuat demokrasi, dan Pemilu akan menjadi sarana bagi upaya untuk memperkuat tiang-tiang penyangga NKRI. Bukan malah menjadi media untuk menegasikan NKRI. Ingatlah pesan Alkitab: …supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan… (1 Korintus 12 : 25).

Kedua, sebagaimana prediksi banyak kalangan, politik uang dan politik SARA masih akan marak. Melihat pengalaman masa lalu dan mencermati aturan hukum terkait itu, maka pendekatan hukum rasanya sulit untuk menghilangkan praktek kotor tersebut. Karena itu, GPIB menilai perlu didorong pendekatan etik moral untuk menghadapi pelanggaran tersebut.

Perlawanan etik moral harus dilakukan oleh semua warga GPIB dalam rangka memberikan efek jera kepada pelakunya. Ingatlah pesan Alkitab: Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu… (2 Timotius 2:15).

Ketiga, manipulasi dan kecurangan proses berpotensi marak terjadi. Tidak hanya dilakukan oleh peserta pemilu, tetapi yang lebih serius adalah yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Karena itu kita perlu memperkuat kontrol dan pengawasan publik. Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) bukanlah even organizer yang hanya melakukan pekerjaan teknis penyelenggaraan tanpa memikirkan substansi demokrasi.

Karena itu, Majelis Sinode GPIB menghimbau agar seluruh warga GPIB dan seluruh warga masyarakat melakukan pengawasan proses Pemilu, secara khusus tahapan pemungutan dan penghitungan suara, agar proses Pemilu bisa berjalan lancar, jujur dan adil, serta hasilnya sungguh-sungguh merupakan cerminan pilihan murni masyarakat.

Peran pengawasan Pemilu ini merupakan wujud tanggung jawab gereja dalam mengawal demokrasi ke arah yang lebih baik. Ingatlah pesan Alkitab: Yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorangpun berkata benar; mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta; mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat… (Yeremia 9:5).

Keempat, bagi warga GPIB yang ikut sebagai calon, agar lebih mengedepankan integritas, kapasitas dan misi pembangunan masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Bidang politik bukanlah lahan untuk bermain kekuasaan, tetapi ladang pelayanan mulia yang Tuhan berikan untuk melayani rakyat dan negara secara bertanggung jawab. Para Calon harus mempersiapkan diri secara baik dan suci. Jangan ikut terlibat dengan praktek kotor dan manipulatif yang akan membuat diri ini hina dihadapan Tuhan dan rakyat. Ingatlah pesan Alkitab: Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya: “Kita harus lebih taat kepada Allah dari pada kepada manusia… (Kisah Para Rasul 5:29).

Kelima, Majelis Sinode juga mendorong jemaat-jemaat GPIB di berbagai pelosok negeri ini untuk melakukan pendidikan politik bagi warganya, agar warga gereja dapat lebih paham menggunakan hak politiknya secara bermutu dan bertanggung jawab. Doronglah warga gereja untuk memilih jika memang ada pilihan yang memadai. Jangan memilih mereka (partai atau orang) yang tidak netral dan tidak patuh kepada UU tetapi pilihlah mereka yang setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.

Sesungguhnya, berbangsa dan bernegara itu harus memegung teguh aturan. Jangan memilih mereka yang menggunakan politik uang dan politik SARA untuk mendapatkan dukungan. Begitu juga, janganlah memilih mereka yang melakukan praktek kotor dan manipulatif untuk mendapatkan kemenangan. Sebab hal-hal itu merusak harmoni sosial, menimbulkan perpecahan bangsa dan membuat Pemilu tak berkualitas.

Dampingilah dan arahkanlah warga gereja agar dapat menggunakan hak pilihnya secara murni, bersih, jujur dan bertanggung jawab. Hindari perilaku menebarkan berita bohong {hoaks}. Ingatlah pesan Alkitab: Di samping itu kaucarilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengejaran suap… (Keluaran 18:21).

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Mengusung tema Kemuliaan Bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi (Lukas 2:14), Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) menggelar acara Syukur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, di Lantai 3 Grha Oikoumene, Jakarta, pada Senin (8/1/2024).

Acara yang diawali ibadah dengan pengkhotbah Pdt. Mercy Anna Saragih ini, diikuti pengurus DPP PWKI, DPD PWKI Jabar, DPD PWKI Banten, DPD PWKI DKI Jakarta, Kabiro Perempuan dan Anak PGI, KPAI, perwakilan Komnas Perempuan, BNN, BPOM, komisi perempuan lintas agama, Ditjen Bimas Kristen, dan GMKI.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PWKI Pdt. Deety BT Liow – Mambo S.Th menyatakan rasa syukurnya karena Tuhan telah membimbing Lembaga ini untuk boleh melewati tahun 2023 dengan berbagai program yang telah dilakukan, hingga memasuki tahun 2024.

“Kita patut bersykur kepada Tuhan karena atas bimbinganNya kita boleh melewati tahun 2023 dan memasuki tahun 2024, dengan berbagai program yang telah kita laksanakan. Kita juga patut bersyukur karena bisa menggelar perayaan ini atas kerjasama dan gotong royong, dari semua pengurus,” katanya.

Lanjutnya, PWKI sebagai lembaga pelayanan, maka kerja sama merupakan sebuah kekuatan. Sebab itu, memasuki tahun 2024 kebersamaan itu harus semakin diperkuat. “Ada atau tidak ada dana, kita akan terus berjalan karena semua saling melengkapi, saling berkorban, dan bahu-membahu.,” tandas Pdt. Deety.

Lebih jauh dijelaskan, begitu banyak persoalan terkait dengan perempuan dan anak, yang perlu diselesaikan oleh bangsa ini. Sebab itu, keterlibatan PWKI dalam membantu pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut sangat dibutuhkan.

“Negeri ini membutuhkan pelayanan dari PWKI. Sebab itu, mari kita ibu-ibu turut bergandengantangan, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain agar pelayanan kita di tahun yang baru ini semakin luar biasa,” tandasnya.

Dia pun berharap hal serupa dapat juga dilakukan oleh PWKI di daerah-daerah, melakukan pelayanan dan bersama-sama bergerak sebagai “Ibu bangsa Indonesia”.

Sementara itu, mewakili Anggota Luar Biasa PWKI DR. Tilly Kasenda mengajak semua anggota PWKI bersama-sama menghadapi tantangan yang ada sekarang ini. “Sebagai sesama angota PWKI mari kita hadapi tantangan yang ada dengan permohonan kepada Tuhan. Selain itu, memasuki tahun 2024, agar PWKI terus berkembang menjadi wadah yang inspiratif bagi wanita Kristen Indonesia,” ujarnya.

Tilly mengajak seluruh anggota untuk memperkuat iman, serta menjadi pilar yang kokoh dalam Masyarakat. Dapat menjadi saluran kasih bagi masyarakat luas, dan mengadvokasi kesetaraan gender. Hal senada juga disampaikan Penasihat PWKI Sheila Aryani Salomo, S.H. Menurutnya, apapun yang akan dilaksanakan oleh PWKI di tahun yang baru ini semua untuk kemuliaan Allah. Dan di tahun politik ini ini tetap menjaga kebersamaan dan Persekutuan, agar tidak terpecah-belah.

Acara Syukur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 PWKI diakhiri tukar kado oleh pengurus dan anggota PWKI yang hadir.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Kehadiran negara dalam menegakkan konstitusi untuk mewujudkan toleransi di masyarakat menjadi kunci kehidupan yang selaras di tengah masyarakat. Sayangnya, negara tidak benar-benar hadir saat banyak tindakan intoleransi terjadi di tengah masyarakat.

Demikian ditegaskan Ketua Umum PGI Pdt Gomar Gultom dalam diskusi bertajuk Toleransi Harga Mati, di acara Visi Negarawan MetroTV, pada Jumat (5/1/2024).

Lebih jauh dijelaskan Ketum PGI, negara berperan sangat sentral dalam memastikan law enforcement terus berjalan. “Tindakan intoleransi yang terjadi dalam kajian kami dilakukan bukan oleh agama-agama tetapi oleh penganut agama,” tandasnya.

Disitulah, lanjut Pdt. Gomar Gultom, dibutuhkan negara untuk menegakkan hukum dan konstitusi. Sayangnya negara membiarkan tindakan intoleransi. Dia menduga, pembiaran terjadi karena para elit negara lebih mementingkan konstituen dibanding konstitusi. Bangsa ini kehilangan pemimpin yang memiliki sifat kenegarawan yang setia pada konstitusi.

“Sayangnya yang terjadi sekarang konstitusi dikangkangi demi konstituen,” ujarnya.

Menurutnya, toleransi bagi bangsa Indonesia, merupakan warisan yang luar biasa dan sudah menjadi identitas namun harus dipelihara dan diperjuangkan. Toleransi yang sudah berkembang diganggu egosenterisme para penganutnya.

“Toleransi yang sudah ada dan menjadi DNA bangsa Indonesia itu diganggu oleh agama-agama tetapi oleh penganutnya,” terang Pdt. Gomar Gultom.

Karena itu, dibutuhkan pemimpin yang mampu menegakan hukum dan konstitusi agar konstitusi tetap terpelihara. Penegakan hukum dan kehadiran dinilai hilang saat pelaku tindakan melawan hukum dilakukan atas nama agama.

“Hasil kajian kami di PGI membuat kami tidak terlalu yakin bila penolakan rumah ibadah itu murni dari masyarakat sebab ada pengaruh dari kepentingan-kepentingan elektoral elit politik baik dengan tindakan provokatif atau pembiaran,” katanya.

Dia pun menyayangkan rusaknya sistem ketatanegaraan yang terjadi belakangan ini. Sebagai contoh kasus GKI Yasmin yang sudah berkekuatan hukum tetap di tingkat Mahkamah Agung tetap tidak bisa dieksekusi sebab kasus itu menjadi kewenangan Pemda Bogor.

“Kasus GKI Yasmin misalnya jaman Presiden SBY sdh clear secara hukum sampai ke mahkamah Agung, inkrah di mahkamah Agung tp tdk bisa di eksekusi. Presiden katakan tdk bisa mencampuri urusan Pemda,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Marsudi Syuhud menilai ajaran agama sudah membimbing masyarakat namun perubahan di masyarakat membuat nilai-nilai toleransi harus terus disosialisasikan kepada generasi-generasi berikutnya.

“Negara agama itu sudah sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana piagam Madinah yang menyatakan Madinah sebagai potret keberagaman di kota Madinah yang beragam masyarakatnya saat itu,” katanya.

Sedangkan Penggiat Kajian Konstitusi Sukidi, Ph.D mengatakan, para pendiri negara tidak menggunakan kata mayoritas minoritas untuk konteks ke Indonesiaan. Justru memberikan kepastian bahwa negara itu untuk melindungi seluruh warga negara.

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Dalam rangka memperkuat sinergitas pemeliharaan lingkungan, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), menandatangani Perjanjaian Kerja Sama, di ruang rapat lantai 2 Grha Oikoumene, Jakarta, pada Jumat (5/1/2024).

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacklevyn Fritz Manupputy dan Kepala Kelompok Kerja Edukasi dan Sosialisasi BRGM Suwignya Utama.

Selain sosialisasi, nantinya kerja sama tersebut mencakup edukasi kepada masyarakat (warga gereja), serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendukung restorasi gambut, dan mendukung percepatan rehabilitasi mangrove.

Pada kesempatan itu, Pdt. Jacky Manuputty menuturkan bahwa ekologi menjadi isu sentral yang menjadi perhatian gereja-gereja anggota PGI. Karena itu, kerja sama ini menjadi begitu penting dan akan ditindaklanjuti. “kita punya titik yang sama, ada 3 krisis yang kini menjadi perhatian gereja dan salahsatunya ekologi. Sebab itu, kami harus bersentuhan dengan lingkungan, sehingga kerja sama ini menjadi signifikan,” jelasnya.

Dia pun berharap melalui penandatanganan kerja sama ini jejaring menjadi semakin optimal. Dan PGI akan merelisasikannya lewat program-program bersama guna menjaga, dan melestarikan lingkungan.

Hal senada juga disampaikan Suwignya. Menurutnya, bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan merupakan bagian dari strategi BRGM dalam memassifkan edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya memelihara lingkungan kepada masyarakat luas.

Ditambahkan pula, pendekatan moral keagamaan dalan memelihara lingkungan menjadi hal penting yang harus terus dilakukan. “BRGM berharap, PGI bisa mulai menyusun materi-materi khotbah terkait pemeliharaan lingkungan yang nantinya akan digunakan oleh para pendeta pada gereja-gereja dibawah PGI,“ ujarnya.

Dia melihat, selama ini kerusakan lingkungan, termasuk lahan gambut dan mangrove, lebih diakibatkan perilaku manusia yang kurang memahami betapa alam yang diberikan oleh Tuhan haruslah dijaga. Sebab itu, peran lembaga kegamaan, seperti PGI, menjadi sangat penting.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-PGI melangkah meninggalkan tahun 2023 dengan penuh Syukur. Pada perhentian ini kita lega dan mengakui, sekalipun perjalanan pelayanan cukup berat sebagai gereja dan bangsa, namun tiba dengan selamat di saat ini dan tempat ini. Allah Tritunggal sudah menolong kita sampai sejauh ini, karenanya pada perhentian ini, sebagai gereja kita patut menyebut Eben Haezer, sampai disini Tuhan menolong kita.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Umum PGI Pdt. Jackelvyn Fritz Manuputty dalam sambutannya di Ibadah Syukur Awal Tahun PGI, di Auditorium Grha Oikoumene, Jakarta, pada Jumat (5/1/2024).

“Pengakuan ini penting bagi kita untuk menapaki tahun pelayanan 2024 di dalam keyakinan bahwa Sang Immanuel akan tetap menuntun kita untuk menghadirkan damai Sejahtera Allah melalui pelayanan kita dalam lingkup Gerakan Oikoumene, maupun dalam hidup berbangsa dan bernegara,” tandasnya.

Lebih jauh dijelaskan, mengawali tahun 2024, PGI dan semua gereja anggotanya diperhadapkan pada dinamika politik kebangsaan yang menuntut keterlibatan, dan partisipasi kebangsaan kita sepenuhnya. Pilpres, Pileg, dan Pilkada akan berlangsung sepanjang tahun 2024. PGI memandang bahwa semua even ini adalah sarana konstitusional yang beretika, yakni jujur dan adil, untuk melahirkan pemerintahan yang sah dan legitimate sesuai dengan kehendak rakyat.

“Kami bersyukur bahwa menjelang Pilpres dan Pemilu kali ini, tidak terlihat banyak gejolak di antara kubu-kubu yang berkontestasi. Ruang media sosial kita tidak dibanjiri oleh caci maki, hoaks, dan pelintiran kebencian, sebagaimana terjadi dalam pemilu dan pilpres sebelumnya,” ujarnya.

Menurut Sekum PGI, sekalipun demikian gereja-gereja diminta tidak berdiam diri untuk selalu menawarkan harapan alternative di tengah situasi dimana kecemasan, ketakutan, dan kekecewaan berkembang. Gereja terpanggil untuk merestorasi harapan dari masyarakat, saat berkembangnya imoralitas akibat perebutan kuasa yang mengingkari martabat kemanusiaan dan kebangsaan.

Dalam kaitan ini, dia melihat amatlah penting bagi gereja-gereja sebagai lembaga moral dan keumatan untuk menekankan signifikansi etika dan moral dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, selain kepastian penegakan hukum yang mengatur seluruh proses Pemilu, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ketika etika dan moral ditegakkan, warga negara dapat memiliki keyakinan pada integritas sistem pemilihan dan percaya bahwa suara mereka akan dihitung dengan akurat.

“Untuk memenuhi panggilannya di dunia politik kebangsaan, gereja harus berdiri tegak di antara dua ekstrim. Ekstrim pertama adalah sikap acuh tak acuh karena menganggap politik itu kotor, dan karenanya menarik diri dari tanggung-jawab politik. Ekstrim kedua adalah sikap kompromis yang turut melegalkan kebobrokan politik. Pengutusan untuk menjadi garam dan terang dunia (Mat 5:13-16), secara eksplisit menempatkan gereja Tuhan dan umat-Nya dalam proses menggarami dan menerangi yang tak berkeputusan,” katanya.

Pdt. Jacky menegaskan, tahun 2024 akan menjadi panggung bagi bangsa Indonesia untuk mendefinisikan jalannya sejarah bangsa ini melalui pembangunan peradaban politik yang beradab dan bermartabat. Bersama semua elemen bangsa, PGI terpanggil untuk membangun optimisme bagi kemajuan bangsa ini, mendoakan bangsa ini, dan berpartisipasi dalam semua upaya baik untuk menghadirkan keutuhan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan lingkungan hidupnya.

Sementara itu, Menkopolhukam RI Prof. Mahfud MD dalam sambutannya mengingatkan, bahwa memperkuat moderasi beragama menjadi keniscayaan untuk membangun negara yang kuat. Rasa saling menghargai dan menghormati sesama umat beragama akan memperkokoh pilar pembangunan bangsa.

“Saat ini bangsa kita akan menghadapi tahun politik yang cukup berat, dengan segala dinamikanya. Berkaca pada pengalaman-pengalaman Pemilu yang lalu, maka adalah penting untuk terus memperkuat keberagaman kita dengan spirit persatuan yang didengungkan, termasuk oleh para rohaniawan,” ujarnya.

Mahfud pun melihat, bangsa ini dibangun atas dasar semangat persatuan. Karenanya, rasa saling menghargai sebagai sesama anak bangsa harus menjadi modal penting dalam menghadapi tahun politik ini.

Ibadah Awal Tahun PGI, tidak hanya dihadiri oleh MPH-PGI, staf dan karyawan, perwakilan lembaga mitra, aktivis lintas iman, Ketua Pengurus Yakes PGI Cikini yang juga ketua panitia acara Dr. Agustine Teras Narang, tetapi juga pejabat pemerintah diantaranya Wamen KLHK Drs. Alue Dohong, Dirjen P2P Kemenkes RI Dr.dr. Maxi R. Rondonuwu, Deputi 2 KSP Abetnego Tarigan, Deputi 1 KSP Febry C. Tetelepta, Kemenparekraf Bernadette Dian, Ketua Komnas HAM Dr. Atnike N. Sigiro, dan Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Dalam rangka Hari Amal Bhakti (HAB) ke-78, Kementerian Agama RI menggelar bakti sosial di beberapa rumah ibadah di wilayah Jakarta, salah satunya adalah Gereja Isa Al Masih, Jakarta pada Rabu (3/1/2024).

Dilansir dari kemenag.go.id, laman resmi Kemenag RI, kegiatan Bakti sosial diawali dengan melakukan bersih-bersih bersama di area gereja oleh karyawan Kementerian Agama yang melibatkan beberapa direktorat, mulai dari Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Inspektorat Jenderal, Sekretariat jendral dan beberapa unit kerja lainnya.

Usai melakukan bersih-bersih kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan simbolis Al-Kitab terjemahan versi 2 oleh Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki kepada pendeta Gunawan Hartono. “Bersih-bersih serta penyerahan al-Kitab ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan Kemenag dalam rangka Hari Amal Bhakti ke-78, kegiatan ini hanyalah salah satu bukti bahwa Kemenag hadir untuk masyarakat. Seperti yang sering di katakan Gus Mentri bahwa kementerian ini adalah kementerian semua agama, oleh karena itu kita hadir di sini,” ungkapnya.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak gereja yang dengan suka rela menerima rombongan Kementerian Agama. “Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu sehingga menerima kami begitu hangata dan terbuka,” ujar Saiful.

Dalam kesempatan ini, Wamenag juga berharap tak ada lagi Jemaah yang kesulitan dalam beribadah di Indonesia. Karena itu, lanjut Wamenag, Menteri Agama RI telah mengeluarkan Surat Edaran no 11 Tahun 2023 Tentang Pemanfaatan Kantor Kementerian Agama Sebagai Rumah Ibadat Sementara.

“Menteri sudah keluarkan surat edaran no 11, jadi bagi umat yang belum memilki rumah ibadah untuk bisa beribadah di kantor kemenag di seluruh Indonesia. Itu diharapkan menjadi bukti bahwa Kemenag hadir untuk Masyarakat Indonesia,” katanya.

Tak lupa, Wamenag juga berpesan agar umat juga mampu menerapkan moderasi beragama, untuk menjaga kedamaian dan kesatuan di Indonesia. Karena menurutnya, perbedaan merupakan anugerah dari tuhan bagi manusia. “Seperti yang telah dilakukan oleh Gereja Isa Almasih Pegangsaan ini, yang telah menerapkan konsep moderasi beragama dengan mempekerjakan siapapun tanpa memandang latar belakangnya, dan tetap rukun,” ungkap Wamenag.

Turut hadir Dirjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung, Sekretaris Ditjen Bimas Kristen Johni Tilaar, Direktur Pendidikan Katolik Salman Habeahan, dan para ASN Kementerian Agama.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

Keterangan foto: Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki memberikan al-Kitab ver 2 kepada pendeta Gunawan Hartono. Fotografer: Hilman Fauzi

JAKARTA,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengecam keras aksi pembubaran ibadah secara paksa dan provokatif yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat terhadap jemaat Gereja Mawar Sharon (GMS) Binjai pada Jumat, 19 Mei 2023 di Kelurahan Satia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara; Gereja Bethel Indonesia (GBI) Gihon pada 19 Mei 2023 di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau; dan Gereja Bethel Indonesia (GBI) dengan aktivitas pendidikan Agama Kristen pada 28 Mei 2023 di Komplek Bumi Parahyangan Kencana Blok E 22 no. 30 Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kejadian-kejadian tersebut berlangsung pada rentang waktu yang hampir bersamaan.

Sangat disayangkan bahwa kasus–kasus seperti ini masih terjadi setelah Presiden Jokowi secara tajam mengkritisi pelarangan pembangunan rumah ibadah, serta menegaskan bahwa konstitusi menjamin kebebasan beribadah dan beragama pada Januari 2023 lalu dalam Rakornas Kepala Daerah 2023 di Sentul, Bogor.

Atas aksi penghentian paksa aktivitas peribadahan dan pendidikan agama Kristen tersebut, PGI menyampaikan sikap sebagai berikut:

1. Keberadaan rumah ibadah adalah kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pengayom masyarakat seharusnya dapat menjalankan fungsinya dalam membina kerukunan antarumat beragama, salah satunya dengan memfasilitasi pendirian rumah ibadah. PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 pasal 13 dan 14 mengamanatkan Kepala Daerah untuk memberikan izin sementara sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mencari solusi pendirian rumah ibadah, sementara jemaat terus mengupayakan dukungan 90 dan 60 KTP.
2. Menyatakan protes keras dan meminta Presiden Republik Indonesia, melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia untuk memberikan teguran keras kepada Walikota Binjai, Walikota Pekanbaru, dan Bupati Bandung Barat; untuk mengeluarkan izin sementara sebagai bentuk fasilitasi negara berdasarkan PBM 9 & 8 tahun 2006.
3. PGI meminta kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk tidak membiarkan kasus–kasus seperti ini berulang tanpa tindakan hukum yang tegas dan transparan. Sikap pembiaran negara akan berakibat pada pudarnya wibawa negara, berkembangnya rasa tidak percaya, serta terakumulasinya gesekan di tingkat akar rumput yang berpotensi menjadi konflik terbuka, apalagi pada momentum memasuki tahun politik dengan politisasi identitas yang sangat rawan.
4. Kepada para pelayan dan jemaat GMS Binjai, GBI Gihon Pekanbaru, dan GBI di Cilame, Bandung Barat, serta umat Kristen secara menyeluruh, PGI menganjurkan untuk tetap teguh dalam iman kepada Kristus dan tetap mengikuti peraturan yang berlaku untuk izin pendirian rumah ibadah, serta terus menjalin persaudaraan sesama anak bangsa di mana saudara berada.

 

 

Terima kasih.

Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI

Pdt. Henrek Lokra
Sekretaris Eksekutif

Siaran Pers Penghentian Ibadah di Binjai, Pekanbaru dan Bandung