PK Liturgi Lima-Terjemahan

95 Theses Martin Luther – Diglot (1)

Dari SKB ke PBM

Buku Hasil KGM VIII-2008

SIPOHOLON,PGI.OR.ID-Perhelatan Sinode Godang ke 65 Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang berlangsung pada 9-13 Desember 2020 di Seminarium HKBP Sipoholon, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, akhirnya menetapkan Pdt. Dr. Robinson Butarbutar MA, sebagai Ephorus HKBP Periode 2020-2024. Prosesi pemilihan berjalan lancar.

Ephorus HKBP Pdt. Dr. Robinson Butarbutar

Usai pemilihan Ephorus dilanjut dengan pemilihan Sekjen HKBP, 3 Kepala Departemen dan Pimpinan di 31 distrik (Praeses). Pdt Dr Victor Tinambunan menempati posisi sebagai Sekjen HKBP. Sedangkan Kepala Dep. Koinonia Pdt Deonald Sinaga, Kepala Dep. Marturia Pdt Kardi Simanjuntak dan Kepala Dep. Diakonia Pdt Debora Sinaga.

Pdt. Dr. Robinson Butarbutar, sebelumnya menjabat sebagai Ketua Rapat Pendeta HKBP 2017-2021, dan Ketua Ikatan Alumni STT-HKBP 2017-2021. Pria kelahiran Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, 1 Januari 1961 pernah pula memimpin satu Departemen Program Internasional United Evangelical Mission berkantor di Jerman, sejak sejak Januari 2009-Juli 2013. Departemen ini bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung program-program pelatihan untuk Pimpinan ke-34 Gereja/Anggota UEM di benua Afrika, Asia dan Jerman (Eropa) tentang Kepemimpinan Strategis Berdasarkan Visi, program beasiswa Pascasarjana, program perempuan dan Pemuda.

Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom (tengah) foto bersama dengan pimpinan baru HKBP sebelum pelantikan.

Selain itu, jebolan Doktor Teologi dari SEAGST di Trinity Theological College, Singapura (1999) ini, pernah juga menjadi Dosen Perjanjian Baru sebagai tenaga pertukaran Selatan-Selatan UEM di Fakultas Teologi Universitas Silliman di Philippina (2000-2002), dan Pelaksana Staf Eksekutif UEM di Wuppertal untuk Asia, dan Sekretaris Eksekutif UEM untuk Asia (2002-2003), serta  Pelaksana Tugas Direktur Sekolah Pendeta HKBP di STT-HKBP (2015-2016).

Dalam sambutannya saat pelantikan, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom menegaskan, bahwa usaha manusia saja tidak cukup dalam hidup ini, apalagi dalam memimpin dan membawa HKBP ke arah yang lebih baik. Yang paling dibutuhkan adalah campur tangan Roh Kudus. Sebab itu, dia mengajak kelima Pimpinan HKBP bersama para Praeses untuk senantiasa mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Apalagi tantangan yang di hadapi HKBP, bersama gereja-gereja di Indonesia, makin hari makin berat saja di tengah masyarakat dan bangsa Indonesia.

“Masyarakat dan Bangsa Indonesia membutuhkan sentuhan tangan HKBP. Peran transformatif HKBP telah begitu menyejarah. Jejak-jejak HKBP tercatat di sanubari umat, sekalipun mereka sudah jadi warga gereja lain. Itu sebabnya saya kira, mata dan hati tertuju ke Pearaja ini dengan penuh harap,” katanya.

Diakhir sambutan, Pdt. Gomar mengajak seluruh warga HKBP untuk sedia menopang dalam doa dan ragam dukungan lainnya. Hanya kalau kita menopang pimpinan kita dengan segenap hati, maka masyarakat dan bangsa ini akan menghargai HKBP. Dan pada gilirannya mampu membuktikan diri sebagai gereja yang Tuhan utus di bumi Indonesia.

Pdt. Dr. Robinson Butarbutar menikah  dengan Srimiaty Rayani Simatupang, SSi, MHum (dibidang English Applied Linguistics dari Universitas Negeri Medan pada tahun 2008). Srimiaty Rayani Simatupang merupakan Dosen Luar Biasa di FKIP-UHN Pematang Siantar pada 2015 – 2016 dan di STT-HKBP Pematang Siantar pada 2017.

Dikarunia tiga orang anak, yaitu Martin (mahasiswa Jurusan Mesin di UNDIP Semarang, lahir tahun 1998 di Singapura), Melanchthon Bonifacio (mahasiswa Jurusan IT di ITS Surabaya, lahir tahun 2002 di Philippina), dan Emely Katharina (siswi SD, lahir tahun 2012 di Jerman).

Pewarta: Markus Saragih

SIGI,PGI.OR.ID-Pasca Bencana Alam yang terjadi di Sulawesi Tengah Wilayah Padagimo (Palu, Donggala, Sigi, Parigi Moutong) Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) melalui Unit PRB-PGI terus memberi dukungan bagi Jemaat GKST dan GPID yang berada di Wilayah Donggala dan Sigi yang sangat terdampak akibat peristiwa bencana alam tersebut. Tidak sedikit rumah warga dan rumah ibadah yang menjadi korban dari bencana alam yang sangat dasyat ini.

Unit PRB-PGI yang di dukung oleh Presbyterian Church of Ireland kini telah mendukung enam Jemaat GKST dan GPID di Wilayah Kabupaten Sigi dalam pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Jemaat. Enam Jemaat tersebut adalah GKST Jemaat Bethel Watubula, GPID Jemaat Filadelfia Lakuta, GKST Jemaat Imanuel Siroa, GKST Jemaat Karmel Puroo, GPID Jemaat Pniel Puroo, dan GPID Jemaat Tiberias Kangkuro.

Keenam Jemaat ini telah mendapatkan dukungan baik dalam bidang pertanian, peternakan, usaha pembuatan keripik pisang, usaha pembuatan sapu ijuk/sapu lidi, pendamping psikososial bagi anak-anak dan remaja, tof untuk guru-guru sekolah minggu remaja, nutrisi tambahan untuk anak-anak, remaja, ibu hamil dan lansia serta pelatihan pengurangan resiko bencana berbasis Gereja.

Pdt. Jacky Manuputty

Unit PRB-PGI melaksanakan Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Komisi PRB Sinode GPID di Kantor Sinode, Kamis (10/12).  Dalam kegiatan ini, Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty hadir dan menjadi salah satu narasumber dengan Materi Peran Gereja dalam Penanggulangan Bencana. Hadir pula Leo Ratuwalangon dari Yayasan Bumi Tangguh sebagai narasumber dan sharing pembelajaran dari beberapa teman-teman yang tergabung dalam Jakomkris (YEU, Pelkesi dan Rebana).

Keesokkan harinya Pdt. Jacky Manuputty, panggilan akrabnya, melakukan monitoring program yang telah terlaksana di Wilayah Sigi bersama Tim Unit PRB-PGI di dampingi Majelis Sinode GPID. Monitoring program di mulai dari Jemaat GPID dan GKST yang ada di Desa Puroo Kecamatan Lindu. Di Jemaat ini, kedatangan Sekum PGI bersama rombongan disambut dengat antusias dan penuh sukacita, dalam balutan kearifan lokal masyarakat Lindu.

Pdt. Jacky  dan Ketua Umum Sinode GPID dipakaikan “Siga” (Penutup Kepala) sebagai simbol rasa sukacita dan berkat serta pengakuan dan penerimaan sebagai warga sekaligus orang tua bagi masyarakat Lindu. Kegiatan ini juga di hadiri oleh beberapa perangkat desa antara lain Sekertaris Camat Lindu, Kepala Desa Puroo, Tua-tua adat dan sebagian jemaat.

Pewarta: Sherly

JAKARTA,PGI.OR.ID-Memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia Tahun 2020, PGI melaksanakan diskusi secara langsung dan virtual terkait kasus kekerasan terhadap perempuan. Kegiatan ini merupakan sesi terakhir dari rangkaian kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP) oleh PGI, di Grha Oikoumene, Jakarta, Kamis (10/12).

Sebagaimana diketahui, peringatan Hari HAM Sedunia dilakukan setiap tahun pada 10 Desember. Tahun ini, Hari HAM Sedunia mengusung tema “Recover Better”. Dipilihnya 10 Desember sebagai Hari HAM karena pada tanggal itu bertepatan dengan hari di mana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) pada tahun 1948.

UDHR merupakan dokumen tonggak sejarah yang menyatakan hak-hak setiap orang sebagai manusia tidak dapat dicabut tak peduli ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Dokumen tersebut hingga kini telah diterjemahkan dalam lebih dari 500 bahasa, dan menjadi dokumen yang paling banyak diterjemahkan di dunia. Britanica menuliskan, penetapan Hari HAM sedunia dilakukan dalam sidang paripurna Majelis Umum PBB 4 Desember 1950. Saat itu, penetapan dilakukan dengan mengundang semua negara anggota PBB. Pertemuan itu menyebutkan, setiap tahun akan dipilih tema yang menarik perhatian sebagai bagian dari upaya penegakan HAM. Beberapa tema di antaranya adalah diskriminasi, memerangi kemiskinan, dan melindungi korban pelanggaran hak asasi manusia.

Pakar hukum dan HAM Valentina Sagala, salah satu narasumber dalam diskusi ini menegaskan, HAM adalah hak-hak yang bersifat kodrati dan universal, melekat dengan sendirinya pada diri manusia dan tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat merampas atau mencabutnya. Sebab itu, negara berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, dan memenuhi. Kaitan dengan itu, pemerintah harus melakukan berbagai upaya dalam rangka menghentikan kekerasan terhadap perempuan, sebagai upaya pemenuhan HAM, secara khusus perempuan.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Sekretaris Umum PGI Pdt. Krise Anki Gosal. Sebab itu, menurutnya peringatan Hari HAM Sedunia adalah momentum untuk meneguhkan komitmen dan meningkatkan kesadaran komunitas agama, termasuk gereja, akan HAM sebagai hak yang teranugerahkan dari Pencipta atas diri tiap manusia. Sehingga tak dapat dicabut oleh apapun termasuk keyakinan.

Pdt. Dr. Margie Ririhena-de Wanna, saat membacakan deklarasi menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Sementara itu, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom ketika dimintai komentarnya terkait kegiatan kampanye 16 HAKtP yang dilaksanakan oleh PGI, menegaskan, tujuan dari kegiatan ini meliputi dua hal. Pertama, menunjukkan komitmen PGI untuk stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan stop segala bentuk kekerasan, apapun bentuknya, dan kepada siapapun. Kedua, sebagai wujud keberpihakan kepada para korban kekerasan. Itu sebabnya, semua elemen sedang giat-giatnya mengadvokasi Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

“Dan paling banyak korban kekerasan adalah perempuan dan anak. Dan itu keprihatinan kita bersama. Kita semua ini adalah keturunan dan dilahirkan seorang perempuan, semestinya perempuan dan anak itu tidak boleh lagi dibuat terlunta dalam kesehariannya,” tegas Pdt. Gomar.

Usai diskusi, MPH PGIW Jabar, Pdt. Dr. Margie Ririhena-de Wanna, membacakan deklarasi Persekutuan Gereja-Gerja di Indonesia yang berisi sikap dan komitmen untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui upaya mendorong gereja-gereja di  Indonesia untuk lebih serius dan lebih meningkatkan program nyata berkesibambungan.

Foto bersama diakhir kegiatan

Meminta kepada Pemerintah dan lembaga legislatif untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai wujud dari komitmen negara memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari aksi kekerasan atas nama apapun. Selain itu, memperkuat jejaring dalam mengadvokasi kebijakan pemerintah yang pro kemanusiaan demi terwujudnya penegakan hukum yang adil bagi para korban dalam upaya mewujudkan dunia bebas dari kekerasan.

Dalam diskusi yang dipandu oleh Karen Pooroe, seorang penyintas yang pada kesempatan itu juga menyampaikan testimoninya, dilakukan penayangan video berisi advokasi HAM yang telah dilakukan oleh PGI, pesan dan harapan pimpinan lembaga pemerintahan, serta pimpinan sinode gereja dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia, aksi bagi masker di depan Grha Oikoumene PGI untuk mengkampanyekan stop kekerasan terhadap perempuan, dan pemutaran Vlog tentang pandangan anak milenial tentang demokrasi (Pemenang Lomba Vlog Asmara Nababan). Juga pembacaan Puisi “Hentikan Kekerasan di Papua” oleh Elis Toam, Mahasiswi UKI Jakarta yang mewakili Milenial Papua.

Selain itu, prosesi penyalaan lilin oleh peserta di Grha Oikoumene dan zoom, sebagai bentuk perenungan dalam rangka mengenang para korban kekerasan, keluarga dan tenaga medis yang meninggal dunia di tengah pandemi covid-19.

Pewarta: Markus Saragih

SUMUT,PGI.OR.ID-Hari Hak Asasi Manusia Internasional yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2020 diperingati oleh gereja-gereja di Sumatera Utara dengan melakukan seminar dan launching tema kampanye HAM 2020 di Kantor United Evangelical Mission Region Asia.

Peringatan dilakukan dengan metode gabungan metode onsite dan online dimana peserta sebanyak 15 orang hadir di kantor UEM mengikuti seminar tentang Gereja Melawan Diskriminasi dan Eksklusi dan dilanjutkan dengan launching thema secara online langsung bersama dengan UEM Region Afrika, Jerman dan kantor pusat di Wuppertal.

Dalam seminar di kantor region menghadirkan narasumber Pdt Gomar Gultom (Ketua Umum PGI) dan Andreas Harsono (jurnalis/Human Rights Watch).

Andreas Harsono mengungkapkan bahwa pelanggaran terhadap minoritas agama dan keyakinan di Indonesia masih banyak terjadi dan itu dilakukan atas nama agama. Beliau mengutip hasil penelitian Setara Institute dimana hampir setiap tahun terjadi kekerasan terhadap minoritas dengan jumlah kasus per tahun di atas 200 kasus.  Khusus untuk gereja, menurut data PGI selama 2005 – 2010 ada 430 gereja yang ditutup dan diserang. Demikian juga yang dialami oleh 33 masjid jemaat Ahmadyah.

Penyebabnya adalah Peraturan yang diskriminatif antara lain  pada tahun 1985, kementerian agama membedakan antara agama dan kepercayaan, adanya pasal penodaan Agama pada tahun 1965 untuk melindungi hanya 6 agama, peruturan “kerukunan beragama” pada tahun 2006 yang mengharuskan tandatangan jemaat dan tetangga serta persetujuan dari Kemenag dan FKUB. Selain itu UU administrasi Kependudukan (2006) juga mengharuskan warga mengisi kolom agama dengan enam pilihan agama. Belum termasuk berbagai aturan turunannya terutama di tingkat daerah.

Menurutnya, pelaku kekerasan ini adalah organisasi intoleran yang dibacking oleh pejabat daerah maupun nasional termasuk politisi dan apparat keamanan.Berbagai peristiwa penangkapan, penyerangan bahkan pembakaran rumah ibadah terjadi dan tuduhan penodaan agama menjadi salah satu penyebab orang bisa menjadi terpidana.

Oleh karena itu, Andreas Harsono menyerukan agar Indonesia mengkaji ulang defenisi agama di Indonesia, mengkaji ulang ratusan peraturan yang diskriminatif terhadap minoritas termasuk pasal penodaan agama dan aturan pendirian rumah ibadah.Keberadaan lembaga-lembaga negara dan semi negara yang dianggap memfasilitasi diskriminasi di Indonesia juga harus dikaji ulang. Indonesia seharusnya taat pada ketetntuan International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi pada tahun 2005.

Pdt. Gomar Gultom, salah satu narasumber dalam diskusi

Bagaimana sikap gereja terhadap persoalan diskriminasi dan eksklusi? Pendeta Gomar Gultom mengatakan bahwa nilai-nilai HAM itu bersumber dari ajaran gereja namun suara gereja dalam pemajuan dan penegakan HAM masih harus ditingkatkan. Penegakan HAM di Indonesia masih jauh dari harapan walaupun telah ada kebijakan negara tentang HAM. Ragam diskriminasi karena agama dan kepercayaan, gender, pilihan politik, wilazah dan etnis kerap terjadi bahkan gereja juga kadang menjadi pelaku.

“Kesadaran dan perspektif HAM masih rendah termasuk di kalangan gereja-gereja. Di sisi lain adanya asumsi bahwa hukum dapat meyelamatkan masyarakat padahal hukum itu produk politik dan masih perlu dipertanyakan keberpihakannya pada konstituen atau konstitusinya. Yang terjadi malah over production of law dan less consumption of law. Eforia reformasi juga dimaknai dengan kebebasan yang salah kaprah.  Demokrasi yang terjadi adalah demokrasi prosedural seiring dengan sikap beragama yang formalistik dan dogmatis. Dan dalam semua hal ini adanya pengabaian dari Negara,” jelasnya.

Sebab itu, gereja-gereja harusnya mengengembangkan kehidupan beragama yang mengarah kepada nilai-nilai substansial keagamaan ketimbang pengedepanan simbol-simbol keagamaan. Pekabaran Injil untuk memperjuangkan keadaban manusia demi fungsi transformatifnya, tidak lagi hanya dalam peran-peran ritual keagamaan. Gereja juga terlibat penuh dalam penegakan nilai-nilai universal kemanusiaan seperti keadilan, kesetaraan, kesejahteraan dan kemakmuran melalui kampanye, advokasi, penyadaran tentang HAM dari sejak dini. Hanya dengan demikian gereja ikut serta dalam penegakan HAM yang merupakan tugas hakikinya, yakni: menghargai martabat manusia sebagai gambar Allah

Kegiatan seminar ini dilanjutkan dengan diskusi yang mengangkat berbagai peristiwa diskriminasi yang dihadapi maupun yang dilakukan oleh gereja-gereja saat ini. Kemudian launching tema kampanye HAM 2021 yakni  Siapakah engkau sehingga berhak menghakimi sesama manusia (Yakobus 4, 2).

JAKARTA,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Pimpinan Gereja Bala Keselamatan (BK) Mengunjungi Korban dan Warga Terdampak Aksi Terorisme di Sulawesi Tengah.

Kunjungan ini merupakan kunjungan pastoral terhadap anggota keluarga korban dan warga masyarakat terdampak aksi sadis terorisme di dusun Lewonu, desa Lembantongoa, kecamatan Sigi, Palu, Sulawesi Tengah, pada tanggal 27 November 2020 lalu.

Bersama Pimpinan Bala Kesalamatan (BK), Kolonel Yusak Tampai dan Letnan Kolonel Alberth Sarimin, perwakilan Majelis Pekerja Harian (MPH-PGI), Pdt. Jimmy Sormin, Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC) PGI, mengunjungi lokasi tempat terjadinya pembantaian warga gereja Bala Keselamatan, pada 2 Desember 2020. Di lokasi kejadian Pimpinan Bala Keselamatan dan Pdt. Jimmy sempat berkoordinasi dengan Kapolda Sulawesi Tengah serta tim gabungan TNI dan Polri yang sedang mengamankan lokasi kejadian dan memburu para pelaku teror. Tidak lupa para hamba Tuhan ini mendoakan aparat keamanan yang tengah bertugas tersebut.

Selepas mengunjungi lokasi kejadian, rombongan melakukan kunjungan pastoral ke para keluarga korban dan warga dusun Lewonu yang diungsikan di desa Lembantongoa. Mereka  sangat trauma dan tidak ingin kembali ke rumahnya di dusun Lewonu,  sore itu mereka tampak lesu karena ternyata sejak pagi belum sempat makan akibat terus-menerusnya berdatangan tamu dari berbagai tempat dan lembaga/organisasi untuk mengunjungi mereka.

Di tengah ramainya kunjungan dari pihak pemerintah maupun lembaga-lembaga yang datang memberi bantuan, Pdt. Jimmy, Kol. Yusak dan Let-kol. Sarimin memberi penguatan kepada para keluarga korban dan masyarakat Lewonu di pengungsiannya melalui doa dan sapaan penuh penguatan.

Sebagai Komandan Teritorial BK, terhadap warga gerejanya dan warga dusun Lewonu lainnya Kol. Yusak menyampaikan rasa duka mendalam mewakili keluarga besar BK Indonesia maupun Internasional. Ia pun menekankan bahwa BK akan terus mengawal proses pemulihan kembali, serta bertanggung jawab hingga mereka mendapat tempat tinggal yang baru dan kehidupan yang lebih baik.

Pdt. Jimmy juga menyampaikan bela rasa dari MPH-PGI bahkan gereja-gereja anggota PGI di seluruh Indonesia yang turut mendoakan sejak terinformasikannya kejadian beberapa hari yang lalu tersebut. Duka warga BK dan dusun Lewonu adalah juga duka gereja-gereja di Indonesia; seraya mengingatkan betapa berharganya mereka bagi Tuhan dan warga gereja yang terus mengingat dalam doa-doanya.

Melalui kunjungan pastoral ini pula PGI dan BK menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa penyerangan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal (OTK) yang mengakibatkan korban meninggal sebanyak 4 (empat) orang serta  terjadinya pembakaran 6 (enam) rumah warga dan satu rumah ibadah Gereja  Bala Keselamatan – Pos Pelayanan Lewonu,  adalah tindakan kekerasan yang tidak dapat diterima.
2. Bahwa peristiwa ini adalah tindakan kekerasan murni dan tidak ada kaitannya dengan religious persecution/ persekusi agama.
3. Mengapresiasi upaya dan rencana pemerintah pusat dan daerah, bersama aparat  TNI dan POLRI, dalam menangani kejadian di dusun Lewonu dan melakukan pencarian para pelaku teror, serta rehabilitasi para keluarga korban dan warga masyarakat yang terdampak.
4. Mengapresiasi pihak-pihak yang memberi perhatian kepada keluarga korban dan warga dusun Lewonu lainnya.
5. Memohon perhatian dan kesediaan pemerintah maupun pihak-pihak yang ingin memberi perhatian dan bantuan agar memerhatikan pula kesehatan fisik maupun mental para korban yang lelah dan masih trauma, dengan mengatur waktu kunjungan, wawancara atau aktivitas lainnya.
6. Kejadian dan situasi warga Lewonu agar tidak dieksploitasi untuk kepentingan-kepentingan sepihak dan tidak bertanggung jawab.
7. Potensi gesekan sosial dan ketidakamanan akibat berbagai bantuan yang diterima oleh keluarga korban harus diantisipasi, demikian pula keamanan masyarakat Lembantongoa pasca-penyerangan harus terus menjadi prioritas pemerintah melalui TNI-POLRI.

a.n. Majelis Pekerja Harian PGI                                                                       Pimpinan Bala Keselamatan

Narahubung:

• Jimmy Sormin (SE KKC PGI), 085228385610, jimmysormin@gmail.com
• Albert D. Sarimin (Sekretaris Program BK), 082187490777, alberth.sarimin@ins.salvationarmy.org

PRESS RELEASE PASTORAL VISIT PGI-BK