JAKARTA,PGI.OD.ID-Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia (HPPGA) 2020 yang mengusung tema Menerobos Tembok, Menutup Jurang Pemisah dan Maju dalam Solidaritas, dirayakan dalam ibadah syukur oleh Komisi Perempuan PGIW DKI Jakarta, di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Cililitan, Jakarta, Rabu (18/11).

Meski dilaksanakan secara tatap muka, ibadah tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat, seperti dibatasi hanya 50 orang, jaga jarak, menggunakan masker, dan disediakan hand sanitizer. Selain itu, untuk peserta lain serta puji-pujian dilaksanakan secara live streaming.

Dalam khotbahnya, Pdt. Ali Sadikin Siregar menegaskan, saat ini begitu banyak tembok-tembok pemisah, baik berdasarkan gender, status sosial, bahkan agama, yang semakin mencuat belakangan. Banyak tembok pemisah ini akan semakin memunculkan konflik.

“Dalam budaya juga ada, budaya patriarki, dimana pria dianggap berkuasa, diutamakan dan sebagainya. Inikan sebenarnya tidak sesuai dengan Firman Allah, karena perempuan dan pria diciptakan sepadan dan segambar dengan Allah,” jelasnya.

Dia mengajak kaum perempuan, juga gereja, untuk saling mendukung, dan bersama-sama menerobos semua tembok-tembok, perlu usaha untuk merobah paradigma berpikir masyarakat. Dan, apa yang diperjuangkan ini tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk generasi mendatang.

Sementara itu, Ketua Komisi Perempuan PGIW DKI Jakarta, Norry Mangindaan, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur karena meski di tengah pandemi Covid-19 acara perayaan tetap berjalan karena dukungan dari gereja dan anggota komisi perempuan.

“Meski tidak semua bisa ikut acara ini secara langsung, namun hal ini menunjukkan bahwa perempuan Indonesia telah ikut dan berkontribusi melalui pengumpulan mata uang terkecil (Permut) untuk perempuan di negara-negara miskin serta anak-anak korban bencana,” katanya.

Menurutn Norry, melalui tema yang diusung dalam HPPGA 2020, kaum perempuan diingatkan tetap berjuang bagi keadilan bagi sesama perempuan Asia. Dan komitmen untuk membaharui diri demi pelayanan serta menerobos tembok-tembok.

Dalam wawancara dengan BO terkait RUU P-KS, Norry Mangindaan menegaskan dukungannya agar rancangan perundang-undangan ini ditanggapi secara serius, dan segera  disahkan. Sebab, menurutnya, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak kini kerap terjadi di masa pandemi ini.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tahun 2016 akhir, namun mengalami pembahasan yang alot di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hingga kemudian dikeluarkan dari prioritas prolegnas 2020. Namun upaya untuk mendorong DPR membahas RUU ini seharusnya tidak berhenti hingga korban kekerasan seksual mendapatkan keadilannya.

Untuk itu, Komnas Perempuan menggelar acara Konsolidasi RUU P-KS Bersama Ormas Agama di Jakarta, Rabu (18/11). Konsolidasi tersebut dalam rangka membangun strategi guna menyuarakan pentingnya RUU P-KS sebagai payung hukum yang baru.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Eksekutif Bidang KP PGI, Pdt. H. Lokra memaparkan peta perjalanan advokasi RUU P-KS. Menurutnya, PGI terus mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk dapat memberikan prioritas terhadap RUU P-KS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), yang sudah lama menjadi agenda perjuangan masyarakat sipil.

“RUU P-KS ini sangat baik sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Mereka adalah kelompok yang selama ini terdiskriminasi dan sangat rentan menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual,” tegasnya.

Dia menambahkan, bentuk advokasi yang dilakukan oleh PGI adalah melalui keputusan Sidang Raya PGI di Waingapu dan telah diterjemahkan dalam Prokelita. PGI terus melakukan upaya sosialisasi dan edukasi kepada warga gereja terkait penting dan mendesaknya RUU P-KS ini.

Bentuk nyata advokasi yang sudah dilakukan oleh PGI, lanjutnya, adalah dengan memfasilitasi percakapan bersama organisasi masyarakat sipil sejak 2017 sampai sekarang, mengadministrasi dalam dokumen gereja (Prokelita), juga diterjemahkan dalam bentuk program seperti peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (HAKTPA). Selain itu, dalam bentuk lobby parlemen, diskusi serta seminar yang ditujukan kepada gereja-gereja.

“RUU P-KS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang sudah masuk dalam agenda PROLEGNAS 2021 ini akan menjadi perhatian PGI bersama organisasi masyarakat sipil untuk dijadikan prioritas dan didorong untuk disahkan oleh Legislatif,” ujar Pdt. Lokra.

Sebab itu, PGI mendorong pemerintah dan DPR RI untuk lebih konsisten dan serius melakukan perlindungan kepada kelompok rentan dalam masyarakat yakni perempuan dan anak, melalui agenda pengesahan RUU P-KS dan PPRT dimaksud.

 

Pewarta: Henrek Lokra

JAKARTA,PGI.OR.ID-Agama menjadi salah satu pilar penting dalam memberantas korupsi, dan salah satu strategi pemerintah dalam memeranginya yaitu melalui pendidikan. Gereja sebagai salah satu elemen yang juga peduli terhadap pendidikan, sangat memiliki peran signifikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Keynotespech dalam diskusi virtual bertajul Belajar Asyik Pendiikan Anti Korupsi di Sekolah Minggu, yang diinisiasi oleh PGI, KPK, dan GAMKI, Sabtu (14/11).

Sebab itu, lanjut Lili, KPK sangat menyambut baik upaya yang dilakukan PGI untuk mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi sejak dini kepada anak-anak di Sekolah Minggu yang diharapkan dapat berkesinambungan.

“Karena KPK tidak mampu sendiri. Harus ada gerakan dari masyarakat,  dan semua elemen harus bahu-membahu. Korupsi adalah musuh bersama, dan kita baru merayakan hari Pahlawan, maka mari gereja menjadi pahlawan anti korupsi,” ujarnya kepada guru-guru Sekolah Minggu dari berbagai daerah yang ikut dalam diskusi ini.

Hal senada juga disampaikan Sekjen PP GAMKI, Sahat Sinurat. Menurutnya korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa sehingga dibutuhkan komitmen dan kontribusi bersama untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Dia juga melihat pentingnya memberikan pembelajaran sejak dini terkait nilai-nilai antikorupsi di Sekolah Minggu.

Sementara itu, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, salah satu nara sumber dalam diskusi ini menegaskan, korupsi juga merupakan tantangan bagi agama-agama, dan korupsi bukan hanya menyangkut uang, tetapi juga waktu, janji dan informasi. Sebab itu, gereja tidak boleh mendiamkan, gereja harus prihatin dan peduli, bahkan harus ikut memberantasnya dengan memulai dari diri sendiri.

Menurutnya, roh konsumtivisme, yaitu selalu bertumpu pada hasil yang tidak menghargai kerja keras, budaya instan akibatnya menjadi tidak sabar, dan godaan jalan pintas sehingga muncul mental yang menerabas, sebagai awal korupsi, dan hal ini telah menjangkiti anak-anak. Sebab itu, para guru-guru Sekolah Minggu harus mengembangkan habitus baru sejak dini kepada anak-anak.

“Misalnya dengan mengingatkan bahwa kasih karunia Allah itu cukup (2 Kor. 12:9),  karena kasih Allah itu tidak pernah berkesudahan. Ini bisa dikembangkan lewat lagu-lagu, cerita-cerita. Kita juga harus mulai menanamkan rasa adil. Konsep adil yang bersumber dari pendamaian oleh Allah dalam diri Yesus (2 Kor. 5:19) yang juga mempunyai dimensi sosial-ekonomi. Lewat inilah kita mengajarkan nilai-nilai kejujuran, ketaatan, belajar dan kerja keras ,” jelas Pdt. Gomar.

Dalam diskusi ini, Pdt. Oklin J. Tarigan dari KAKR Moderamen Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) berbagi pengalamannya terkait pengajaran nilai-nilai anti korupsi kepada anak-anak, melalui kegiatan Ersuli atau Rumah Belajar Sekolah Minggu GBKP yang juga disesuaikan dengan tema tahunan GBKP. Menurutnya, dalam kurikulum Sekolah Minggu GBKP ada 9 karakter penting yang diajarkan seperti, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, pekerja keras, sederhana, berani, dan adil.

Lanjut Pdt. Oklin, nilai-nilai tersebut disampaikan melalui cerita-cerita di Alkitab, penayangan video, dan simulasi. “Untuk mandiri misalnya, kami mengangkatnya dari 1 Samuel 3, tentang Samuel muda yang menjadi pelayan. Kami menekankannya dengan cara simulasi hidup mandiri dengan membuat daftar hal-hal yang sudah bisa dilakukan anak-anak secara sendiri. Lalu untuk misalnya dalam Mazmur 90:12, pentingnya menghargai waktu. Guru menjadi teladan dalam berdisiplin. Serta ada reward yang kami berikan jika anak-anak datang tepat waktu,” jelasnya.

Selain itu, untuk pekerja keras, anak-anak diingatkan untuk belajar, ibadah, menabung, dan lainnya yang akan mendatangkan kelimpahan. Dengan ayat Alkitab yang terambil dari Amsal 10:4, 12:24 dan 13:4. “Lalu untuk adil, kami angkat dari Imamat 19:15 tentang kisah Raja Salomo. Karakter adil ini hamper tiap minggu di Rumah Belajar itu sungguh-sungguh ditekankan bagaimana anak-anak suka berebut mainan, berebut membaca buku cerita, tapi juga bagaimana kita memperlakukan mereka, mengajari membagi waktu dengan adil sehingga semua bisa mendapat kesempatan,” katanya.

Semua ini menurut Pdt. Oklin dapat dilakukan dengan adanya kerjasama antara guru Sekolah Minggu, majelis jemaat dan orangtua.

Nara sumber terakhir, Direktur Dikyanmas KPK Giri Suprapdiono juga menekankan pentingnya  9 nilai-nilai anti korupsi, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, berani, sederhana, kerja keras dan adil, diajarkan sejak dini kepada anak-anak di Sekolah Minggu. Ini penting agar melalui pendidikan mereka diajarkan untuk tidak korupsi. Sehingga agar kelak orang tidak korupsi bukan karena takut, tetapi memang tidak ingin. Karena dia punya kemampuan memimpin diri yang kuat.

Diinformasikan pula, index persepsi korupsi Indonesia terbaik pencapaiannya. Mulai dari skor 17 kini merangkak skornya menjadi 40. Ini meningkat secara stabil sehingga terbaik di dunia, dengan peringkat ke 85 dari 185 negara. Dan pencapaian skor 40 ini melalui perjuangan yang luar biasa, meskipun masih ada framing dan fitnah, tetapi pemberantasan korupsi di Indonesia sudah on the track.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom menegaskan bahwa pendekatan dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol infantil alias bersifat kekanak-kanakan. Hal ini disampaikannya sebagai kritik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat yang hendak membahas Rancangan Undang-undang atau RUU Larangan Minuman Beralkohol.

“Saya melihat pendekatan dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol ini sangat infantil, apa-apa dan sedikit-sedikit dilarang. Kapan kita mau dewasa dan bertanggung-jawab?” ujarnya.

Menurut Ketum PGI, negara-negara Arab, seperti Uni Emirat Arab, kini membebaskan minuman keras. Ia mempertanyakan mengapa Indonesia justru hendak membuat regulasi yang melarang minuman beralkohol.

Lanjut Gomar, yang dibutuhkan saat ini ialah pengendalian, pengaturan, dan pengawasan yang ketat serta penegakan hukum yang konsisten. Hal ini pun sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 300 dan 492 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019. “Tidak semua hal harus diselesaikan dengan Undang-undang, apalagi dengan beragamnya tradisi dalam masyarakat Indonesia tentang minuman beralkohol ini,” tegasnya.

Ditambahkan, yang lebih penting adalah pembinaan serius oleh seluruh komponen masyarakat agar semakin dewasa dan bertanggung jawab. Pendekatan prohibitionist atau larangan buta seperti RUU Larangan Minuman Beralkohol dinilainya tak menyelesaikan masalah penyalahgunaan minuman beralkohol. “Janganlah sedikit-sedikit kita selalu hendak berlindung di bawah undang-undang dan otoritas negara dan dengan itu jadi abai terhadap tugas pembinaan umat,” tandas Gomar.

Dia mengatakan PGI pun telah menyampaikan pandangan ihwal RUU Larangan Minuman Beralkohol sejak 2016 lalu. Ia pun mengaku geleng-geleng kepala dengan pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol di DPR saat ini.

Padahal di sisi lain, katanya, ada banyak desakan dari masyarakat yang meminta DPR memprioritaskan RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Gomar mengingatkan RUU-RUU ini sangat mendesak karena menyangkut masalah-masalah struktural yang sulit diselesaikan tanpa sebuah regulasi yang berwibawa.

RUU Larangan Minuman Beralkohol diusulkan oleh 21 anggota DPR dari tiga fraksi, yakni Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Gerindra. Salah satu pengusul, Illiza Sa’aduddin Djamal beralasan RUU ini mendesak demi melindungi generasi bangsa dari penyalahgunaan minuman beralkohol.

 

Pewarta: Markus Saragih

LEMBE,PGI.OR.ID-Oikonomics PGI terus mengembangkan programnya. Kali ini bekerjasama dengan mitra Pusat Pelatihan Misi Terpadu Gereja Kristus Yesus (PPMT GKY), Oikonomics PGI hadir di Pulau Lembe, Sulawesi Utara, dengan Jemaat GMIM Mesias, melakukan pelatihan beberapa produk pengembangan kapasitas ekonomi dalam jejaring kolaborasi membangun ekosistem produksi dan digital sebagimana misi yang di bawakan oleh Oikonomics PGI

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Lembe yang sangat sulit mengakses jaringan internet, sekarang telah menikmati jaringan internet berkat kerjasama Oikonomics PGI dengan PT Telkom dimana pada peluncuran marketplace openpo.online Oikonomics PGI 11-11-2020 lalu, Pulau Lembe sudah dapat dengan mudah mengakses jaringan internet terbesar di Indonesia.

Menilik PPMT GKY, lembaga pelayanan ini memiliki misi yaitu meningkatkan kualitas pemimpin gereja di pedesaan agar menjadi pemimpin rohani dan pemimpin masyarakat yang militant, tangguh, cakap, dan memiliki karakter rohani yang kuat, berintegritas dan memiliki kualitas dalam menjalankan tugas-tugas penggembalan umat.

Bentuk kerjasama pelayanan yang telah dilaksanakan meliputi pemberdayaan pertanian organic terpadu, pemberdayaan perkebunan rakyat, pemberdayaan perikanan terpadu, pemberdayaan peternakan terpadu, dan pemberdayaan peternakan terpadu.

Dalam waktu dekat, pembangunan Minyak Atsiri di Amurang akan segera dilaksanakan juga setelah penanda tanganan MOU antara PGI dengan PT Indeso, sebuah perusahan Industri Minyak Atsiri terbesar di dunia. Mohon dukungan doa dan mari berkolaborasi dalam program Oikonomics PGI.

 

Pewarta: Pdt. Henrek Lokra

JAKARTA,PGI.OR.ID-Di Hari Peringatan Kesehatan Nasional (HKN) ke 56, PGI menerima penghargaan dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk kategori Organisasi Kemasyarakat yang Pro-aktif dalam Menanggulangi/Pencegahan Covid-19. Penghargaan tersebut disampaikan dalam acara Puncak Perayaan Hari Kesehatan Nasional ke 56, yang dilaksanakan secara virtual di Kantor Kemenkes RI, Jakarta, Kamis (12/11).

Selain PGI, ada juga lembaga keagamaan lain yang menerima penghargaan tersebut, diantaranya  PBNU, PP Muhammadiyah, Perwakilan Umat Budha Indonesia, dan Dewan Masjid Indonesia. Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty menyampaikan terimakasih atas penghargaan yang diberikan kepada lembaga-lembaga keagamaan ini.

Menurutnya, penghargaan tersebut menegaskan bahwa lembaga-lembaga agama punya peran yang sangat signifikan untuk melakukan advokasi kemanusiaan melalui kerjasama penanggulangan Covid-19.  “Lembaga-lembaga agama terpanggil pada misi luhurnya untuk bisa membela dan merawat kehidupan. Dan, penghargaan kepada lembaga-lembaga agama sekaligus memberikan ruang dan mendorong kerjasama lintas lembaga agama dalam upaya-upaya kemanusiaan dan lingkungan hidup,” tandasnya.

Di peringatan Hari Kesehatan Nasional ke 56, Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto mengajak untuk mensatukan tekad mewujudkan Indonesia yang semakin sehat, dengan menjaga diri, keluarga, dan masyarakat.

Terawan juga mengajak masyarakat untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari pandemi Covid-19 dengan cara memakai masker, jaga jarak, serta rajin mencuci tangan dengan sabun. “Mari kita bersama-sama meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, bagi bangsa dan negara,” ujarnya.

Sementara itu, sebagai dukungan bagi petugas medis yang gugur dan yang terus berjibaku untuk membantu mereka yang terpapar Covid-19, MPH-PGI, staf dan karyawan melakukan aksi Gerakan Tepuk Tangan 56 Detik Sebagai Apresiasi Kepada Pejuang Pencegahan Covid di depan kantor Grha Oikoumene, Jakarta, Kamis (12/11).

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Platform digital marketplace bernama OPENPO.ONLINE, yang diperuntukkan bagi warga gereja agar dapat berbagi dan berkolaborasi memasarkan produk-produk mereka, akhirnya resmi diluncurkan oleh MPH-PGI pada, Rabu (11/11).

Dalam sambutannya, Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty mengungkapkan, OPENPO.ONLINE merupakan bagian dari Oikonomics PGI, program pengembangan ekosistem ekonomi gereja hasil keputusan Sidang Raya XVII PGI di Waingapu. Pada waktu itu, gereja-gereja dengan sangat serius telah menggumuli tantangan disrubsi teknologi dalam perkembangannya saat ini.

“Ada tuntutan supaya gereja-gereja menyelaraskan langkah dengan lompatan teknologi yang begitu besar dan cepat. PGI kemudian memutuskan untuk mempersiapkan langkah-langkah transformasi teknologi digital secara bertahap dalam pelayanannya. Mengawali tahun kerja PGI, pandemi covid 19 menyergap kita tidak hanya secara lokal nasional tetapi juga secara global dan semua ini berdampak kepada semua aspek kehidupan, baik kesehatan, tetapi kemudian juga psikososial, dan kemudian juga keterpurukan ekonomi. Penggunaan teknologi kemudian menjadi pilihan yang tidak bisa ditunda dan karena itu Program Oikonomics PGI dipercepat realisasinya,” jelas Pdt. Jacky, biasa dia disapa.

Lanjut Sekum PGI, beberapa relawan dengan kepakarannya kemudian menggabungkan diri secara sukarela mengembangkan sistem digitalnya. Dan melalui proses tranformasi yang tidak mudah, tetapi secara bertahap dan melalui proses trail and eror program ini semakin mewujud, dan dalam perkembanganya telah menjelma menjadi suatu jaringan kolaborasi lintas denominasi gereja-gereja di Indonesia.

Grand launching OPENPO.ONLINE yang dilaksanakan secara virtual melalui zoom dan Youtube Yakoma PGI ini, berjalan lancar. Selain diisi testimoni oleh mama-mama dari berbagai daerah yang telah bergabung di jaringan ini, terkait pengalaman mereka masing-masing, juga wawancara online dengan pengelola Kawanua Top Marketplace, dan Sentra Lele Marketplace. Begitu juga ucapan apresiasi dari berbagai pihak atas peluncuran program ini.

Demikian pula penandatanganan MOU, diantaranya antara PGI dengan PT Telkom, untuk mendukung program ini dalam hal penyediaan fasilitas bagi daerah yang masih sulit dijangkau oleh internet. Juga dengan PT. Indesso. Selain itu, ada pula Oikovaganja, melakukan belanja dengan memanfaatkan Flash Deal yang dilakukan oleh MPH-PGI serta semua yang hadir dalam zoom.

OPENPO.ONLINE kini tengah memasarkan lebih kurang 500 produk-produk dari warga gereja. Sangat diharapkan partisipasi kita semua sebagai bagian dalam membangun kapasitas ekonomi jemaat dalam semangat berbagi.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Rumah Sakit PGI Cikini menerima bantuan sebanyak 500 baju pelindung bagi tenaga medis dari Gereja Yeollin Indonesia (GYI), di Lt. 2 Grha Oikoumene, Jakarta  Selasa (10/11). Bantuan tersebut sebagai bentuk dukungan dari GYI terhadap upaya penanganan penyebaran virus Corona di Indonesia, terkhusus di DKI Jakarta.

Secara simbolis bantuan diterima oleh MPH-PGI dan seterusnya diserahkan kepada Plt. Direktur Ketua RS PGI Cikini, Dr. Alphinus Kambodji, dan langsung mencoba bantun baju pelindung tersebut.

Dr. Kambodji mengaku sangat bersyukur atas bantuan ini, yang menurutnya sangat menolong RS. PGI Cikini untuk menangani para pasien Covid-19. “Kami sangat bersyukur atas bantuan ini. Hingga kini kami masih merawat pasien Covid-19 yang jumlahnya sekitar 60 orang,” ujarnya.

Informasi terkini terkait kasus positif virus corona di Indonesia masih terus bertambah. Dengan rata-rata penambahan masih di angka 3.000-4.000an kasus per hari. Kemenkes melaporkan tambahan 3.779 kasus corona baru di Indonesia. Dengan penambahan ini, maka kini total kasus positif COVID-19 sebanyak 444.348. Sedangkan total pasien meninggal mencapai 14.761 orang.

Kabar baiknya, jumlah pasien positif corona yang sembuh juga semakin bertambah banyak. Per hari ini, dilaporkan 3.475 pasien sembuh dari corona, sehingga totalnya jadi 375.741 orang. Sementara jumlah kasus suspek hingga hari ini berjumlah 55.560 orang. Lalu, jumlah spesimen yang dites hari ini adalah 33.063.

Satgas menyebut penanganan corona di Indonesia relatif terkendali. Indikatornya jumlah kasus yang terus menurun dan kesembuhan yang terus meningkat.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Apa yang sebenarnya telah terjadi di Prancis akhir-akhir ini, mendapat respon dari masyarakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Mulai dari aksi demo hingga ajakan untuk memboikot produk-produk dari Prancis digaungkan oleh sejumlah kelompok, bahkan kelompok agama.

Bagaimana seharusnya memahami, dan apa yang perlu dibenahi serta dikembangkan di Indonesia berkaca dari berbagai peristiwa di Prancis? Hal ini menjadi perhatian dalam diskusi daring bertajuk Belajar dari Masalah Prancis yang diselenggarakan oleh Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (KKC-PGI), Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), dan Komite Nasional Lutheran World Federation (KNLWF), Jumat (6/11).

Menurut Dosen University of California Riverside Prof. Dr. Muhammad Ali, masalah di Prancis sangat pelik dan kompleks. Meski demikian ada hikmat yang bisa didapat bagi Indonesia. Pertama, bagaimana kita mengelola perbedaan. “Ini tugas negara. Bagaimana berlaku adil, tidak diskriminatif tanpa terkecuali, tidak ada minoritas-mayoritas, dan mengakui identitas yang mejemuk. Indonesia sudah ada Pancasila, UUD 45 dan sebagainya, ini bisa menjadi contoh bagi negara lain, tetapi tinggal bagaimana penerapannya,” ujar Ali.

Kedua, bagaimana mengungkapkan ketidaksetujuan secara humanis. Hal ini perlu diajarkan di sekolah, keluarga, bahkan media massa, agar tetap damai meski berbeda. “Perlu ada pemahaman bahwa setuju atau tidak setuju itu sikap wajar dari manusia. Misalnya karikatur sebagai sebuah seni, ekspresi kultural yang tidak perlu ditanggapi secara serius. Bagaimana menyikapi orang yang tidak setuju ini harus dikembangkan di Indonesia. Kita harus tetap mengakui aturan bersama, tidak memaksa, intimidasi dan lainnya. Ruang publik juga tidak boleh dijadikan tempat untuk misalnya mencap orang sebagai kafir, musyrik, dan sebagainya,” katanya.

Pakar dunia Islam dan Dosen UI Dr. Mahmud Syaltout melihat, Indonesia harus belajar dari kasus di Prancis terkait penegakan hukum berdasarkan aturan yang ada secara konsisten. “Banyak peraturan di Prancis yang mendukung kebebasan dan melarang berbagai tindakan diskriminasi dan sebagainya, dan ini laksanakan dengan tegas. Sangat beda dengan Indonesia, misalnya soal suara toa yang minta dikecilkan, tapi justru yang protes malah dipenjara,” katanya.

Lanjut Syaltout, jangan sampai keributan di negara lain membuat rebut di negara kita sendiri. Sebab itu, umat beragama di Indonesia harus saling belajar satu sama lain. Dan meski keras, hukum harus ditegakkan sehingga bisa menjamin kehidupan tanpa melihat minoritas-mayoritas.

Sementara itu, menurut Ketua Umum ICRP Prof. Dr. Hj. Musdah Mulia ada 3 hal yang perlu dipetik dari masalah di Prancis bagi Indonesia ke depan. Pertama, membangun upaya reskonstruksi budaya melalui pendidikan dalam arti seluas-luasnya. Sebab, saat ini dunia pendidikan masih menghadapi masalah, seperti di PAUD sudah diajarkan sparatisme. Seharusnya nilai keadilan, dan kesetaraan yang dimajukan, agar sejak dini anak-anak memiliki penghayatan akan pentingnya keberagaman.

Kedua, perlunya literasi keagamaan dibangun dengan baik, agar pandangan diskriminatif, yang akan berujung kepada kekerasan dapat diakhiri. Juga literasi kebangsaan agar masyarakat memiliki pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Serta perlu upaya mereform undang-undang kita seperti apa sekarang. “Contoh undang-undang pendirian rumah ibadah yang menimbulkan masalah di lapangan, ini potensi konflik. Juga perda atau kebijakan publik, apakah ada unsur diskriminatif di dalamnya supaya tidak menjadi biang konflik,” tegas Musdah.

Ketiga, pentingnya reintrepretasi. Hal ini perlu dilakukan agar semua pimpinan agama menawarkan interpretasi yang lebih humanis tentang ajaran-ajaran agamanya masing-masing, untuk menghindari berbagai hal negatif yang pernah terjadi di abad-abad pertengahan yang penuh dengan kekerasan.

“Sebagai orang beragama, kita harus mengingatkan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat bahwa tujuan terakhir beragama adalah menjadikan kita lebih manusiawi. Agama yang menuju kepada spritualitas bukan mengedepankan simbol-simbol. Jika mengedepankan spritualitas, maka kita akan menjadi sosok yang tenang, damai, dan tidak hura-hura. Marilah membangun atau mengedepankan spiritualitas,” katanya.

Hal senada juga disampaikan pendeta HKBP yang juga anggota KNLWF Indonesia Pdt. Saut H. Sirait, MTh di sesi kedua. Menurutnya, agama harus masuk ke ranah pribadi, dan darisitu diharapkan adanya perjumpaan dengan spiritualitas, yang akan melampaui agama itu sendiri.

“Nah, bagaimana dengan Indonesia? Mari sekarang ini kita sungguh-sungguh kembali kepada apa yang disebut universalitas, jangan lagi sektorian. Ada pemahaman yang mengangap nilai-nilai agama di Prancis hilang. Justru nilai-nilai agama itu, spiritualitasnya direlevankan dengan tatanan sosial, melalui sikap-sikap yang menghargai tiap-tiap individu. Prinsipnya di sana jangan ada sikap atau atau perbuatan yang merugikan orang lain,” kata Saut.

Ditambahkan, yang harus dibangun saat ini adalah sikap-sikap intelektual yang membuka semua ruang-ruang perjumpaan dengan seluruh spektrum masyarakat terutama yang berbeda, supaya unsur-unsur kejahatan dalam perbedaan hilang. Perjumpaan akan menciptakan dialog, dan dalam dialog akan ada informasi yang dapat mengubah persepsi, sehingga menghasilkan sikap-sikap baru dalam kehidupan ini.

Demikian halnya pandangan Rm Haryanto, SJ, pengasuh Peace Train Indonesia, yang melihat pentingnya masyarakat Indonesia membangun perjumpaan-perjumpaan, karena di sana akan dapat saling belajar satu sama lain. Sebab banyak sekali praktik-praktik intoleransi akibat ketidaktahuan.

“Dalam kasus Prancis terjadi benturan budaya dan pemahaman keagamaan. Sebab itu pentingnya perjumpaan. Banyak sekali praktik-praktik intoleransi terjadi karena ketidaktahuan. Pengalaman dengan program Peace Train Indonesia di ICRP, salah satu contoh apa yang terjadi di Madura, melalui program ini ada kelompok pemuda di Madura yang sangat dinamis yang mulai membuka berbagai macam hambatan untuk memulai perjumpaan-perjumpaan pada level yang bermacam-macam. Perjumpaan tidak hanya sekadar seminar, dialog, perjumpaan terutama untuk orang-orang muda, tetapi satu program yang lebih menekankan masuk ke dalam komunitas masyarakat yang berbeda,” katanya.

Menurut Rm. Haryanto, perjumpaan-perjumpaan seperti ini juga sangat dibutuhkan pada level yang paling tinggi, yaitu pemuka dan pimpinan agama, karena kecurigaan, kesalahpahaman, dan sebagainya, masih terjadi di kalangan masyarakat.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menjalin kerjasama dengan PT TELKOM dalam rangka Grand launching Marketplace OPENPO.ONLINE Oikonomics PGI, yang akan dilaksanakan pada Rabu, 11 November 2020. Kerjasama tersebut disampaikan dalam pertemuan antara MPH-PGI, Tim Oikononics dengan perwakilan PT TELKOM, di ruang sidang Lt 2 Grha Oikoumene, Jakarta, Selasa (3/11).

Semua pihak melihat betapa pentingnya dukungan sarana dan prasarana yang mumpuni, untuk melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan secara virtual, melibatkan banyak pihak, serta daerah ini. “Pandemi Covid 19 memaksa kita semua untuk cepat melakukan tranformasi digital, termasuk dalam program Oikonomics ini. Sebab itu, yang dibutuhkan adalah connecting dan collaborating,” tandas Sekum PGI, Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty.

Sebagaimana diketahui, pandemi yang terjadi sejak Maret lalu, hingga kini berdampak bagi semua orang, secara khusus ekonomi. Melihat kondisi tersebut, PGI membangun Program Oikonomics, sebuah program pembangunan ekosistem ekonomi berbasis Gereja dan Komunitas, dengan dukungan teknologi digital, dan berlandaskan kekuatan jaringan kolaborasi yang dibangun berdasarkan Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 12:12 dan Yohanes 17:21.

Oikonomics mengedepankan Tindakan Keberpihakan (Affirmative Action) kepada basis komunitas yang lemah, tidak berdaya, dan berperan menjadi kolaborator demi mendukung kesejahteraan mereka. Oikonomics percaya akan kekuatan jaringan kolaborasi sebagai salah satu faktor penentu dalam membangun suatu industri yang kompetitif dan berkelanjutan, yang sekaligus dapat menciptakan suatu iklim industri yang aktif saling membangun, saling melengkapi, menguatkan dan membesarkan.

Bertepatan dengan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), 11 November 2020, PGI akan meluncurkan aplikasi OPENPO.ONLINE yang merupakan bagian dari Program Oikonomics. Kegiatan peluncuran yang dibagi dalam tiga sesi ini, akan diisi dengan berbagai kegiatan.

 

Pewarta: Markus Saragih