JAKARTA,PGI.OR.ID-Berbicara tentang peran agama dalam pembangunan berkelanjutan, delapan tokoh organisasi keagamaan yang mewakili PP Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Pesekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) menegaskan pentingnya mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) ke dalam pelayanan umat.

Dalam workshop “Keberagaman Beragama untuk Pembangunan Berkelanjutan” pada Rabu (16/6), yang diusung Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas dan didukung kerjasama Indonesia-Jerman yang dijalankan The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, para tokoh agama bersama bertukar pandangan dan pengalaman dalam upaya mendukung pembangunan nasional.

Sembilan tahun menjelang 2030 yang menjadi batas waktu pencapaian TPB/SDGs pemerintah Indonesia telah berhasil meningkatkan capaiannya dan menempati peringkat 101 pada 2021 naik dari posisi tahun sebelumnya. Selama 2013 hingga 2019, Indonesia telah berhasil menurunkan persentasi kejadian stunding sebanyak 10% dari sebelumnya  37,2% di 2013 menjadi 27,6% pada 2019. Sementara itu penurunan kejadian tuberculosis sebanyak 41,6% dari sebelumnya 312 per 100.000 penduduk pada 2019 dan menjadi hanya 182 penduduk di 2020 juga menjadi salah satu capaian penting yang mendorong kenaikan posisi Indonesia dalam pencapaian TPB/SDGs.

Namun demikian, TPB/SDGs yang mencakup 17 (tujuh belas) tujuan utama dan 169 target untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan yang inklusif bagi manusia dan lingkungan kini dan masa mendatang sangatlah luas dan memerlukan kolaborasi multi pihak agar tercapai. Organisasi keagamaan sebagai salah satu ujung tombak dan pelopor pembangunan memegang peranan penting untuk mencapai TPB/SDGs. Setidaknya 30.900 sekolah tingkat dasar hingga menengah atas yang ada di seluru pelosok Indonesia merupakan kontribusi organisasi keagamaan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas. Begitupun kontribusi dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial ke umat yang juga sejalan dengan konsep TPB/SDGs.

Mewakili Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Vivi Yulaswati, MSc, selaku Ketua Sekretariat SDGs Indonesia menyampaikan apresiasi pemerintah Indonesia terhadap kontribusi organisasi keagamaan dalam pembangunan nasional. Lebih lanjut beliau menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk organisasi keagamaan untuk bersama-sama mencapai TPB/SDGs. Seperti telah berlangsung selama ini bahwa Bappenas selalu melibatkan pihak non pemerintah baik akademisi, swasta, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan dalam konsultasi kebijakan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs. Hal ini sejalan dengan prinsip kerjasama multi pihak yang menjadi poin tujuan 17 dari TPB/SDGs itu sendiri.

Pandangan miring bahwa nilai agama tidak relevan dengan perkembangan dunia dan pembangunan tidaklah tepat. Pada dasarnya nilai-nilai agama bukan hanya selaras dengan tujuan pembangunan, namun justru menjadi dasar pembangunan seutuhnya. Hal-hal seperti keadilan, menolong sesama, mengangkat derajat orang miskin, kesetaraan, dan peletarian lingkungan telah lama menjadi inti dari ajaran-ajaran agama. Karenanya tokoh-tokoh agama memainkan peran penting untuk menyiarkan nilai-nilai universal dan kerukunan kepada umat untuk bersama-sama mencapai tantangan TPB/SDGs.

Turut hadir dalam workshop tersebut Philipp Johannsen selaku Lead Advisor Governance and Inclusive Growth dari GIZ yang menjadi pelaksana kerjasama Indonesia-Jerman.

Dalam sambutannya beliau menyampaikan komitmen Jerman selaku mitra pembangunan Indonesia untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai TPB/SDGs. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia menunjukan contoh yang baik dalam praktek kebebasan beragama dan terlihat betapa kontribusi agama dalam pembangunan di Indonesia sangat penting.

Pada workshop tersebut, perwakilan lintas organisasi keagamaan juga mendapat pelatihan bagaiamana memahami TPB/SDGs ke dalam perencanaan kegiatan atau program pelayanan umat masing-masing organisasi. Diharapkan ke depannya, organisasi keagamaan dapat mensinergikan kegiatan dan program mereka ke dalam kerangka TPB/SDGs. Untuk itu sebagai tindak lanjut dari workshop ini, Bappenas didukung GIZ akan bersama-sama memfasilitasi organisasi keagamaan dalam upaya kontribusi mereka mencapai TPB/SDGs.

SIMALUNGUN,PGI.OR.ID-Lewat Gerakan Diakonia, para pendeta dan penginjil GKPS melakukan aksi gotong royong merperbaiki jalan yang rusak Lintas Siantar – Saribudolok, berjarak kurang lebih 67 km, yang  banyak mengalami kerusakan di berbagai titik, seperti di wilayah Panombeian Panei sampai Panei Tongah, Raya Bayu sampai Goting Raya dan Sintaraya sampai Tiga Runggu adalah yang paling parah.

Gotong royong yang dimaksud dengan cara menyisipkan batu padas dan sirtu (batu pasir) ke jalan-jalan yang berlubang. Membiayai gerakan ini, khususnya untuk membeli batu padas dan sirtu (pasir batu), Pendeta-Penginjil dan seluruh simpatisan merogoh uang pribadi masing-masing untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam aksi.

Pelaksanaan aksi Gerakan Pendeta-Penginjil Berdiakonia dilakukan di titik-titik kerusakan terparah sepanjang jalan lintas Sumatera dari Siantar-Seribudolog. Senin (14/6), di jalan lintas Sumatera sekitar Kecamatan Panombeian Panei dan Kecamatan Panei. Selasa (15/6), di jalan lintas Sumatera sekitar Kecamatan Raya (Raya Bayu) sampai Kecamatan Dolog Masagal (Gonting Raya). Rabu (16/6), di jalan lintas Sumatera sekitar Kecamatan Purba (Sinta Raya-Tigarunggu).

Peserta Gerakan Pendeta-Penginjil Berdiakonia adalah seluruh Pendeta-Penginjil, Vikar Pendeta, Magang Pendeta, dan sebahagian Majelis Jemaat yang tergabung dari beberapa Distrik di GKPS, diantaranya GKPS Distrik I (Pematangsiantar), GKPS Distrik II (Pamatang Raya), GKPS Distrik III (Saribudolog), GKPS Distrik V (Tebing), GKPS Distrik IX (Sidamanik).

Kordinator lapangan Gerakan Diakonia Pdt. Jhon Winsyah Raja Saragih, mengatakan, aksi ini lahir dari keprihatinan sosial terhadap kerusakan jalan di Kabupaten Simalungun, khususnya jalan lintas Sumatera yang telah memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat Simalungun. Selain itu, untuk mengkritisi pihak-pihak yang bertanggungjawab, juga sebuah proses edukasi kepada masyarakat bahwa mereka juga ikut bertanggung jawab dalam pemeliharaan-perbaikan jalan.

Gerakan Diakonia ini juga bertujuan untuk mendesak kebun PTP IV Bah Jambi unit Marjandi agar segera memberikan solusi atas penanganan banjir yang sering terjadi disekitar Panei Tongah, terkhusus saat musim hujan. Harapan ini disampaikan, karena disinyalir bahwa penyebab banjir di sekitar Panei Tongah adalah bersumber dari air yang meluap pada musim hujan dari perkebunan sawit tersebut.

Melalui Gerakan Diakonia merawat jalan ini diharapkan ke depan seluruh lapisan masyarakat mau memberikan perhatian terhadap pemeliharaan jalan. Demikian juga seluruh inter denominasi gereja yang ada di Kabupaten Simalungun, kiranya dapat terpanggil untuk terjun dan turun secara langsung untuk bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat dalam perbaikan jalan.

“Kewajiban ini harus dilakukan gereja sebagai perpanjangan tangan Kristus di dunia, yang harus terlibat dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Para Pendeta-Penginjil, tidak hanya menyampaikan khotbah di mimbar-mimbar gereja, tetapi juga di mimbar kehidupan nyata para jemaatnya,” tandas Pdt. Jhon Winsyah.

Rencananya gerakan ini tidak hanya sampai di sini saja, akan ada tahap kedua yang direncanakan dalam bentuk gerakan yang lebih besar dan luas melibatkan melibatkan seluruh pihak masyarakat dan gereja yang ada di Kabupaten Simalungun.

Pewarta: Markus Saragih

PONOROGO,PGI.OR.ID-Aksi penolakan pembangunan rumah ibadah yang menimpa Gereja Bethany di Jalan Thamrin, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, pada Rabu malam (9/6) direspons cepat oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).

Sebagaimana diketahui, penolakan dilakukan oleh warga di 4 RT, di antaranya RT 01/02, RT 02/02, RT 01/03, RT 02/03. Dalam keterangannya Ketua RT 02/02, Hence Hapsaki mengatakan, penolakan didasari karena tidak adanya izin dari lingkungan yang mayoritas Muslim.

Sedangkan Kapolsek Kota Ponorogo AKP Kusbiantoro mengatakan bahwa langkah dari pihak Kepolisian yang pertama mengamankan agar tidak terjadi tindakan anarkis agar kerukunan tetap terjaga dan kondusif.

PGI telah merespons baik melalui PGIW Jawa Timur dengan menghubungi pemerintah daerah setempat. Menurut Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian (KP) PGI Pdt. Henrek Lokra, hasil sementara kasus ini akan dikawal dengan baik, dan telah direncanakan langkah-langkah solutif, yang tidak menimbulkan kegaduhan atau memperburuk keadaan.

Dia pun berharap agar semua pihak dapat menahan diri dan menghindari provokasi yang hanya akan menggangu solidaritas sesama warga bangsa.

Sementara itu, Majelis Pertimbangan PGIW Jawa Timur Pdt. Simon Filantropa yang dihubungi via wa menjelaskan, pihaknya akan terus mengkonfirmasi data yang akurat terkait kasus ini. “Ketika membangun nggak ngomong apalagi lapor PGIW, ketika bermasalah teriak minta tolong pada PGIW. Info dan cerita jadi bias nggak karuan,” tegasnya. Namun ia menyampaikan proses penyelesaian sedang berlangsung.

Pewarta: Markus Saragih

JAYAPURA,PGI.OR.ID-Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) Willem Wandik, S.Sos menghadiri Pembukaan Konperensi Daerah (Konperda) III GAMKI Papua yang dilaksanakan di Hotel Horison, Jayapura, pada Kamis (10/6). Pelaksanaan Konperda III GAMKI Papua berlangsung selama tiga hari dan ditutup pada hari Sabtu (12/6) di Kotaraja, Jayapura.

Pada pembukaan Konperda, Willem Wandik menjelaskan, sesuai dengan tema Usahakanlah Kesejahteraan Kota Dimana Kamu Berada dan Doakanlah, GAMKI selalu ada di garda terdepan dalam menyuarakan distribusi keadilan sosial (social justice) bagi kaum komunal, teraniaya, dan termarjinalkan.

“Karena semua memiliki hak yang sama, dijamin konstitusi yang sama, yang berlaku di Republik yang kita banggakan ini. Karena kita semua memiliki hak yang sama untuk mendapatkan distribusi social justice sebagai anak kandung dari ibu pertiwi,” kata Wandik seperti yang tertulis dalam rilis yang diterima media pada Minggu (13/6).

Dalam sambutannya berjudul Nasionalisme Yang Hidup di Tanah Papua, Willem Wandik menyampaikan, persoalan dan konflik yang saat ini masih berlangsung di Tanah Papua menjadi salah satu fokus perhatian GAMKI untuk dapat diselesaikan dengan pendekatan kemanusiaan dan cara-cara damai.

“Saat ini konflik yang terus terjadi antara sipil bersenjata dan TNI Polri menyebabkan korban berjatuhan tidak hanya di kedua pihak, tapi juga warga sipil. Kalau kondisi seperti ini, tidak bisa kita membuka front perlawanan, menggerakkan massa, ataupun demo terus menerus. Begitu juga sebaliknya, tidak bisa Jakarta terus memobilisasi pasukan non organik karena hal itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan konflik di Tanah Papua,” ujarnya.

Wandik menegaskan, penyelesaian konflik Papua bukan dilakukan dengan cara militeristik, namun dengan cara dialog damai dan distribusi keadilan sosial, melalui pendekatan kearifan lokal yakni pendekatan budaya dan agama.

“Warga sipil terus dihadapkan kepada kehidupan kekerasan di tengah konflik antara sipil bersenjata dan TNI Polri. Maka dalam konteks bernegara, kita semua bisa menjadi alat perjuangan dalam rangka menghadirkan keadilan dan kedamaian di Tanah Papua,” tegas anggota DPR RI dari dapil Papua ini.

Menurutnya, persoalan Papua bisa diselesaikan dengan jalan yang disediakan oleh negara melalui sistem bernegara. Namun, pemerintah pusat harus melibatkan semua pihak, terkhusus pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRD, serta tokoh-tokoh agama, adat, dan pemuda lainnya. “Untuk menyelesaikan persoalan Papua, pemerintah pusat harus melibatkan orang-orang yang tepat yang memahami konteks Papua. Tidak hanya sebatas didengar aspirasinya, tapi juga dilibatkan dalam menyusun perencanaan, kebijakan, pelaksanaan program, ataupun penyusunan peraturan perundang-undangan terkait,” jelas Wandik.

Walaupun UU Otonomi Khusus (Otsus) itu sudah benar, lanjut Wandik, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana sesungguhnya yang diharapkan oleh UU Otsus itu sendiri ataupun harapan masyarakat. “Dalam praktek UU Otsus di Tanah Papua, semua pelaksanaannya di bawah kendali pemerintah pusat. Bagaimana daerah dapat selesaikan konflik, jika kewenangannya justru diambil-alih oleh pemerintah pusat. Seharusnya dengan pendekatan kearifan lokal, yakni budaya dan agama,” katanya.

Dia berharap, pemerintah pusat di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat mengambil kebijakan penyelesaian konflik yang mengutamakan keadilan dan kedamaian di Tanah Papua. “Konflik akan terus melahirkan konflik. Permusuhan akan terus melahirkan permusuhan. Korban akan terus melahirkan korban. Konflik kekerasan hanya akan terus melahirkan dendam yang berkepanjangan dari generasi ke generasi. Papua damai hanya bisa diwujudkan dengan pendekatan kearifan lokal. Tidak ada cara lain,” pungkasnya.

Pembukaan Konperda III GAMKI Papua dihadiri oleh Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat MP Sinurat, Ketua DPRD Provinsi Papua Johny Banua Rouw, Kepala Kesbangpol Provinsi Papua, perwakilan Kapolda Papua dan Pangdam Cenderawasih, perwakilan pimpinan Sinode, Gereja, dan Lembaga Keagamaan Provinsi Papua, Ketua Umum PP GMKI Jefri Gultom, Ketua DPD KNPI Papua Albert Wanimbo, Ketua-Ketua organisasi kemahasiswaan Kelompok Cipayung, Ketua BEM Uncen, DPD GAMKI Papua, dan DPC GAMKI se-provinsi Papua.

Pewarta: Markus Saragih

PEARAJA,PGI.OR.ID-Ephorus HKBP Pdt. Dr. Robinson Butarbutar menolak adanya rencana relokasi HKBP Sikhem Sopokomil untuk pembangunan Tailing Storage Facility (TSF). Penolakan tersebut disampaikan melalui surat tertanggal 9Juni 2021 yang sampaikan kepada kepada pimpinan PT Dairi Prima Mineral (DPM).

Penolakan tersebut, jelas Ephorus HKBP, dalam kerangka perjuangan untuk mempertahankan ruang hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan alam sekitar. Dalam hal ini ada ribuan warga masyarakat termasuk jemaat HKBP yang tinggal di hilir sungai yang akan terdampak dari potensi kebocoran bendungan tailing di Sopo Komil.

Selain itu, HKBP meminta KLHK Nature tidak memberikan ljin Lingkungan kepada PT DPM karena menurut ahli, Dairi berada di wilayah beresiko rawan gempa tertinggi di dunia.

“Demikianlah penolakan ini kami sampaikan sebagai wujud tanggungjawab gereja terhadap upaya penyelamatan Bumi dimana kita tinggal sesuai dengan Konfensi HKBP Pasal 5 tentang Kebudayaan dan Lingkungan, HKBP mempercayai bahwa Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempat bekerja di dunia ini. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia inidengan tanggung jawab penuh (Kej. 2:5-15). Kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah (Maz. 8:4-10), menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan, seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara (UIL. 5:15, 21; UL 19-20). Menjaga Kelestarian Lingkungan hidup dan hutan yang berkesinabungan adalah panggilan kita sebagai warga gereja,” katanya.

Dalam surat tersebut dijelaskan, Dairi Prima Mineral (DPM) merupakan proyek pertambangan Seng dan Timbal dengan wilayah konsesi tambang seluas 24.636 hektar. Pemilik saham PT DPM yaitu Bumi Resources sebesar 49% dan NFC China 51%. PT. DPM menerima Keppres RI No B 53/PRES/1998, tanggal 19 Januari 1998 yang merupakan kontrak karya generasi ke tujuh dengan KW: 99PKO071. PT. DPM akan menggunakan sistem Pertambangan Underground Mining (pertambangan di bawah tanah) karena wilayah konsesi perusahaan tambang berada di kawasan Hutan Lindung.

Perusahaan sudah mendapatkan ljin Pinjam Pakai Hutan Lindung (IPPKH) dari Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 387/MENHUT/2012 tentang ljin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung seluas 53,11 hektar. Rencana Relokasi HKBP Sikhem Sopo Komil di Desa Longkotan, Dairi, Sumatera Utara kembali mencuat seiring keluarnya ijin operasi produksi PT Dairi Prima Mineral, oleh Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada awal tahun 2018.

Relokasi HKBP Sikhem adalah untuk pembangunan tailing storage facility (TSF) atau lokasi pembuangan limbah perusahaan. Sebelumnya PT DPM mengajukan TSF di kawasan hutan lindung melalui skema Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung atau IPPKH. Namun, rencana ini ditolak oleh Kementerian Kehutanan dengan alasan dapat berdampak negatif bagi keberadaan flora dan fauna di kawasan hutan.

Dalam Adendum ANDAL, RKL, RPL PT. DPM tahun 2021 jelas bahwa perusahaan berencana akan membangun TSF dan infrastruktur pendukungnya dengan luasan 24, 13 hektar. Untuk kepentingan pembangunan TSF ini Perusahaan akan merelokasi gereja sebagaimana disebut di atas. Itu artinya gedung gereja yang selama ini menjadi tempat ibadah akan dirubah menjadi lokasi tempat pembuangan limbah beracun PT.DPM.

Sebelumnya pimpinan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) telah mengeluarkan surat No.40/004/II/2012 perihal bahwa Pimpinan HKBP tidak memberikan ijin atas rencana relokasi Gereja HKBP untuk kepentingan perusahaan. Kantor Pusat HKBP menegaskan bahwa aset dan harta HKBP baik di jemaat, ressort, maupun distrik adalah milik Kantor Pusat HKBP. Oleh karena itu, rencana tukar guling harus sepengetahuan dan persetujuan Kantor Pusat HKBP. Namun, PT.DPM tidak mengindahkan surat pimpinan HKBP.

Padahal, berdasarkan Hasil Kajian ahli Richard Meehan dari Amerika sebagai konsultan yang merancang dan membangun proyek-proyek bendungan di beberapa perusahaan tambang di dunia mengatakan, Tambang Dairi yang diusulkan terletak di area dengan risiko tertinggi di dunia, stabilitas bendungan di zona gempa.

Surat tersebut juga ditembukan antara lain kepada Pendeta Resort HKBP Parongil, PGI, dan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-“Kami menghendaki agar revisi UU Otsus itu dilakukan secara menyeluruh, tidak sepotong-sepotong seperti sekarang ini, yang hanya memperhatikan perobahan pada dua pasal,” demikian dikatakan Timoteus Morib, Ketua Majelis Rakyat Papua, saat bertemu dengan Pimpinan PGI hari ini (11/6) di Grha Oikoumene. Selain itu Morib juga menyesalkan tidak dilibatkannya MRP dalam proses revisi tersebut. “Padahal Pasal 77 UU 21/2001 tentang Otsus Papua itu jelas mengatakan bahwa perubahan atas UU ini dengan melibatkan rakyat Papua yang diwakili oleh MRP dan DPRP,” lanjutnya.

Rombongan MRP yang datang menjumpai Pimpinan PGI terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Pokja Agama, Pokja Adat, Pokja Perempuan dan Staf Ahli MRP dan diampingi oleh Peradi. Sebagaimana diketahui MRP adalah Lembaga negara dan Lembaga kultural Papua yang mewakili ketujuh wilayah adat, agama dan perempuan di Papua seturut dengan amanat UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

“Kami melihat kesungguhan Bapak Presiden Jokowi untuk membangun Papua. Tapi sebagai bagian dari Forkompinda Papua, dan lahir sebagai amanat Undang-undang, kami MRP belum pernah bertemu dengan Presiden. Kami berharap Nawacita dan blusukannya Presiden bisa berkolaborasi dengan MRP, dalam semangat pendekatan kultural,” lebih lanjut Monib menyatakan harapannya. “Kami sudah ke barat dan ke timur untuk menyampaikan keluh-kesah kami, tapi tak ada hasilnya. Kami berharap PGI dapat menjembatani kepada Presiden untuk menyampaikan harapan dan aspirasi kami,” kata Joel Elmulai, Wakil Ketua MRP.

Pada percakapan ini terungkap selama 21 tahun Otsus, dari 24 kekhususan Papua yang diamanatkan oleh UU Otsus hanya 4 yang dijalankan, yakni Gubernur dan Wakil Gubernur adalah orang Papua asli, Pembentukan MRP, persolan kekerasan serta pembangunan infrastruktur.

Meresponi harapan ke dua puluh lima anggota MRP tersebut, Ketua Umum PGI, Pdt Gomar Gultom, menyatakan bahwa Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyampaikan dukungan terhadap Majelis Rakyat Papua (MRP) yang lahir dari UU Otonomi Khusus Papua sejak 20 tahun lalu. Juga adanya Biro papua di PGI menjadi bentuk perhatian khusus PGI terhadap Papau. “Kami senantiasa terbuka untuk mendengar berbagai harapan, keprihatinan dan keluhan masyarakat, khususnya suara-suara dari mereka yang terpinggirkan. Secara khusus dengan persoalan Papua, kami memang memiliki perhatian khusus. Itu sebabnya di PGI ada Biro Papua,” kata Pdt. Gomar.

“Saya sependapat dengan MRP, betapa perlunya UU Otsus tersebut dievaluasi secara menyeluruh. Kita tidak bisa hanya bicara tentang anggaran atau dana otsus yang sudah digelontorkan pemerintah pusat. Hingga kini beberapa amanat UU Otsus tak dihiraukan, seperti menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, pembentukan Komnas HAM Papua, pembentukan Komisi kebenaran dan rekonsiliasi, dll,” lanjut Gomar.

Sementara itu, Sekretaris Umum PGI, Pdt Jacky Manuputty menyampaikan, berbicara mengenai Papua haruslah melibatkan gereja. Dan itu sebabnya, gereja akan terus mendukung penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh dengan penuh martabat. Sekum PGI juga mengungkapkan kekecewaannya karena berbagai institusi hanya membangun narasi dan berbicara tentang apa yang telah dilakukan untuk Papua, tanpa pernah berpikir sebagai bangsa besar untuk mengakui bersalah dan memohon maaf pada Papua. PGI juga prihatin dengan diabaikannya lembaga MRP dalam berbagai kebijakan di Papua, terutama dalam isu pemekaran dan perdasus.

PGI berpendapat penyelesaian masalah Papua haruslah dari hati, kejujuran dan keseriusan, melalui pendekatan kultural dan kemanusiaan, sebagaimana berkali-kali diungkapkan oleh Presiden. Pendekatan kultural itu mestinya haruslah dengan dan melalui MRP, sebagai lembaga resmi negara yang mewadahi representasi kultural (agama, adat dan perempuan).

Jakarta, 11 Juni 2021

Humas PGI

Philip Situmorang

Rilis pers_PGI Mendukung MRP yang Luput dari Perhatian (1)

JAKARTA,PGI.OR.ID-Dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan pada 9 Juni 2021, para tokoh lintas agama mendesak DPR RI untuk segera mensahkan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual  (RUU PKS) menjadi undang-undang.

Desakan tersebut didasari oleh misi utama agama hadir di dunia ini adalah menghadirkan kedamaian, cinta kasih dan membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Semua agama mengajarkan agar manusia hidup saling mengasihi dan bertindak adil terhadap seluruh ciptaan, secara khusus umat manusia tanpa memandang gender dan seksualitasnya. Manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga ia dituntut untuk bercermin pada sifat-sifat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Adil untuk diaktualisasikan dalam realitas kehidupan nyata, sehingga wajah dunia ini menjadi dunia yang penuh cinta kasih, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan.

Namun fakta yang dijumpai masih banyak ketidakadilan yang terjadi, secara khusus di Indonesia. Salah satu ketidakadilan itu mewujud dalam bentuk kekerasan seksual, yang disebabkan adanya ketimpangan relasi gender dan seksualitas. Data dari Komnas Perempuan menyatakan bahwa angka kekerasan seksual masih cukup tinggi di Indonesia, dan kebanyakan perempuan sebagai korban. Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan menyebutkan bahwa tahun 2020 ada 1.983 kasus kekerasan seksual yang terlapor ke lembaga pendamping. Namun realitas sesungguhnya mungkin masih banyak kasus yang tidak terlapor atau tidak diketahui.

Kekerasan dalam bentuk apa pun sangat bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama yang menjunjung tinggi cinta kasih dan perdamaian. Kekerasan seksual bertentangan dengan misi agama apa pun untuk mewujudkan sistem kehidupan yang adil bagi semua pihak termasuk perempuan.

Indonesia adalah negara yang berlandaskan konstitusi UUD 1945 yang menjamin perlindungan terhadap setiap warga negaranya. Indonesia juga mengakui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan telah meratifikasinya melalui UU RI No. 7 Tahun 1984 sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dari diskriminasi maupun kekerasan. Untuk itu negara harus hadir untuk menyikapi kasus kekerasan seksual. Negara adalah media bagi manusia untuk mewujudkan sistem kehidupan yang adil bagi semua pihak termasuk warga negara perempuan. Negara wajib melindungi setiap warga negara dari menjadi pelaku maupun korban kekerasan seksual.

Wujud kehadiran negara untuk melindungi para korban kekerasan seksual adalah dengan memberikan payung hukum dalam bentuk Undang-Undang. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang sudah disusun oleh Jaringan Masyarakat Sipil adalah upaya yang sangat penting untuk melindungi korban kekerasan seksual dan juga para pendamping korban kekerasan seksual. Substansi dari RUU PKS ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, cinta kasih dan berkeadilan sejalan dengan ajaran agama manapun. Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS) adalah kebutuhan yang sangat mendesak bagi Negara dalam melakukan perlindungan secara hukum atas warga Negara dari kejahatan kekerasan seksual.

Adapun para tokoh lintas agama yang mengeluarkan pernyataan sikap tersebut berasal dari  PGI, KUPI, PERUATI, ICRP, WKRI, PHDI, Khonghucu, Wanita Buddhis Indonesia, dan Pengahayat Sunda Wiwitan.

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OD.ID-Ketua Umum Persekutuan  Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Gomar Gultom dalam webinar  bertajuk Dampak Kehadiran TPL Sejak di Kawasan Danau Toba, pada Selasa (1/6) mengungkapkan, banyak sekali dampak negatif akibat kehadiran PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Tano Batak, yang mengakibatkan penderitaan manusia.

Sebab itu, menurutnya, ada 15 alasan untuk menutup TPL, baik dari tinjauan  krisis ekologis, perampasan tanah, kerakusan manusia, hingga perspektif teologis  pada isu lingkungan hidup. Kelimabelas alasan tersebut yaitu:

1) Krisis Ekologi. Keindahan Danau Toba yang dulu, dapat kita nikmati di kampung halaman, kini tinggal kenangan. Sejak hadirnya truk-truk TPL, hutan kita dirambah sedemikian rupa. Truk memasuki jalan-jalan kecil di desa-desa, truk dengan tonase sangat berat memasuki kampung-kampung. Sering terjadi pembakaran hutan sehari-hari.

2) Hutan Tropis Aneka Ragam Kayu Berubah Jadi Monokultur Eucalyptus. Hutan tropis kita dengan kekayaan pohon-pohon anekaragam, berubah menjadi hanya tanaman monokultur, yaitu eucalyptus  (kayu putih). Ada dua catatan. Pertama, eucalyptus adalah tanaman pendatang (dari Australia), yang tentu saja punya ciri khas sendiri. Kedua, tanaman monokultur ini punya problem tersendiri, salah satu dampaknya, tanaman tidak ramah terhadap lingkungan. Kenyataannya, Tano Batak sekarang monokultur eucalyptus.

3) Bencana alam berupa banjir dan longsor. Kehadiaran PT IIU/TP banyak menghadirkan bencana. Misalnya, Juni-Agustus 1987 longsor menimbun 15 hektare sawah. Kemudian, longsor di Desa Sianipar 7 Oktober 1987 menewaskan 15 orang, dan longsor di Desa Bulusilape, pada 29 September 1988 mengakibatkan 14 korban jiwa. Belakangan juga terjadi akhir-akhir ini, terjadi longsor di banyak tempat. Bahkan, banjir bandang terjadi di Parapat bertepatan dengan Lebaran, 13 Mei 2021. Itu semua akibat dari perambahan hutan.  Kondisi ini tidak jauh berbeda saat masih bernama PT IIU (sebelum tutup 19 Maret 1999) dengan PT TPL (pabrik beroprasi kembali sejak 1 Maret 2003 sampai dengan sekarang). Sehingga patut disangsikan jika dikatakan adanya paradigma baru TPL.

4) Musim cocok tanam tidak menentu. Keberadaannya menyumbang pemanasan global dan perubahan iklim (global warming and climate change). Musim kemarau berkepanjangan, suatu anomali iklim. Pola musim tanam menjadi tidak menentu.  Dulu warga tahu pasti kapan becocok tanam, karena tahu kapan musim hujan. Tetapi sekarang serba tidak menentu.

5) Mutasi gen dan serangan Virus Corona. Serangan hama tak terduga, akibat terjadi mutasi gen. Covid-19 juga bagian dari mutasi gen, dari virus Corona berubah-ubah hingga Covid-19, dan Covid-19 pun bermutasi gen menjadi Covid yang lain. Habitat kehidupan kita terganggu akibat ulah manusia sendiri. Dan tidak bisa dipungkiri, Tanah Batak ikut menyumbang rusaknya habitat kehidupan dunia saat ini akibat perubahan hutan tropis menjadi huta monokultur itu.

6) Perampasan tanah rakyat. Pola pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan  tata ruang yang karut marut. Demi pembangunan, petugas negara membuat peta citra satelit dari udara yang jauh dari bumi. Pemerintah lalu menyebut hutan ini adalah hutan negara, padahal di tengah-tengah hutan itu, ada pemukiman penduduk. Sebelum Indonesia merdeka, sudah ada permukiman warga di hutan itu, tiba-tiba diklaim sebagai hutan negara.  Dan setelah menjadi hutan negara, bisa saja dia seenaknya pemerintah memberi konsesi-konsesi kepada pengusaha-pengusaha. Dan oleh kekuatan sertifikat yang diberikan negara (kepada pengusaha), maka rakyat selalu kalah saat konflik agraria karena tidak punya sertifikat. Dan memang tanah ulayat tidak memiliki sertifikat. Itulah yang terjadi. Akhirnya konflik-konflik muncul antara masyarakat dengan pemilik konsesi lahan yang diberikan Menteri Kehutanan di masa-masa pemerintahan Orde Baru (rezim Soeharto).

7) Polusi Udara. Dampak lingkungan lainnya, mengakibatkan polusi udara, seperti bau tak sedap.

8) Perambahan hutan kemenyan. Perambahan hutan kemenyan di hutan Pandumaan-Sipitu Huta di Humbang Hasundutan, yang konfliknya baru berakhir setelah ada keputuasan Mahkamah Konstitusi tahun 2011 (dibacakan tahun 2012), menyebut bahwa distribusi hutan adat, bukan hutan negara. Kemenyan adalah tanaman khas Tano Batak yang kian langka.

9) Konflik agraria dan sengketa lahan. Dampak lainnya adalah sengketa lahan. Seperti menyerobotan dan pembuldozeran tanaman kopi warga di Nagahulambu, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun. Konflik di Desa Natumingka, Sihaporas, Matio, dan lainnya.

10) Kesehatan. Kesehatan masyarakat juga terdampak, yakni kulit manusia, terutama anak-anak mengalami gatal-gatal.

11) Pujangga Batak:  Tano Batak indah, tetapi dirusak. Jika menyimak lagu-lagu karya Sitor Situmorang atau karya pujangga-pujangga lain dari Tanah Batak, menggambarkan Tanah Batak itu sangat indah. Meski kurang subur dibandingkan dengan tanah di Pulau Jawa, namun alamnya sangat indah, dan  di dalamnya, banyak keindahan yang bisa dijual, tetapi  telah dirusak.  Itulah akibat alih fungsi hutan dari hutan tropis menjadi monokultur.  Dan ketika memperjuangkannya, kita selalu diperhadapkan dengan alat negara. Alat negara yang seharusnya melindungi rakyat, justru selama ini melindungi pengusaha. Inilah problem kita yang harus kita atasi.

12) Alkitab berbicara tentang lingkungan. Semua itu karena kerakusan manusia yang tidak terbatas. Akar dosa manusia. Sebab manusia memperlakukan bumi sebagai objek dan mengekploitasinya semata-mata untuk kepentingan sesaat, tanpa mempertimbangkan dampak jangka  panjang. Dalam Kejadian 1: 31 disebutkan, Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Alam punya nilai lepas dari manusia “Allah melihat bahwa semuanya itu baik” (Kejadian 1 : 10, 12,  18, 21, 25) terungkap sebelum manusia dicipta. Allah mempunyai hubungan tersendiri dengan alam tersebut, sebagaimana Ia juga memb uat perjanjian dengan mereka (Kejadian 9: 9-10).

Salah satu alasan Allah menciptakan manusia adalah untuk memelihara kebaikan alam tersebut. Bukan semata-mata mengeksploitasi, tetapi memelihara alam. Betul alam diciptakan untuk manusia, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa alam diciptakan hanya untuk kepentingan manusia (Ayub 38 – 41). Ini harus kita garis bawahi, agar alam tidak kita porak-porandakan.  Manusia merupakan bagian dari alam, terikat dalam kesatian dengan bagian-bagian alam dan tunduk pada hukum-hukum alam. Manusia dibentuk dari debu tanah (Kejadian 2 : 7) seperti hanya binatang hutan dan segala burung (Kejadian 2 : 19). Jadi lingkungan yang rusak itu dan alam semesta juga saudara kita, saudara sesama ciptaan Tuhan, yang tidak boleh diperlakukan seenaknya. Kita harus berani katakan, Saudara Udang, Saudara (makluk lain), karena kita sesama ciptaan Tuhan.

Sidang Raya PGI di Waingapu, NTT tahun 2019 membahas empat topik masalah, satu di antaranya krisis ekologis. Oleh karena itu, PGI menyerukan kepada semua gereja, seperti HKBP, GKPI, HKI, GPKS, GBKP dan gereja apa pun di Sumatera Utara dan di seluruh Indonesia, harus ikut serta memperjuangkan ekologi. Untuk Tanah Batak terutama, kita semua terpanggil.

13) Kerakusan akar masalah. Amsal 30:15 menyebutkan:  Untukku, untukku.  Epithumia = Kenikmatan dunia. Kata-kata bijak Mahatma Gandhi, “Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man’s greed“. (Bumi menyediakan hal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak untuk orang-orang yang serakah).

14) Tiga dimensi Spiritualitas Keugaharian Gereja Kristen. Gereja Kristen mempunyai tiga dimensi spiritualitas keugaharian (kesederhanaan) yakni, pertama, keberanian mengatakan cukup, termasuk keberanian mengatakan cukup sudah perusakan lingkungan. Termasuk dari gereja dan pemerintah, harus berani mengatakan, cukup TPL merusak lingkungan.  Kedua, kesediaan berbagi kepada mereka yang kurang beruntung.  Ketiga, berjuang untuk sistem yang adil, termasuk mengkritik orang-orang rakus yang merusak alam, yang merampok kekayaan alam. Kita tidak bisa mendiamkannya. Pada gilirannya, ibadah adalah membangun hubungan yang harmonis dengan Allah, yang wujudnya dalam keharmonisan dengan seluruh ciptaan-Nya, termasuk diri sendiri dan sesama manusia. Kesimpulannya, gereja adalah sahabat alam.

15) Stop menggunakan produk perusahaan tidak ramah lingkungan.  Agar memberi efek jera, mari terus kampanye kepada dunia, stop menggunakan produk hasil perusahaan-pengusaha yang tidak ramah lingkungan. Dan merampok tanah rakyat. Mari konkret bekerja, membangun kerja sama dengan pegiat lingkungan hidup seperti Greenpeace. Ini bukan tidak cinta bangsa. Bukan juga tidak memiliki nasionalisme. Tetapi kita sekarang transnasional. Kebangsaan kita juga harus melihat kemanusiaan dalam kerangka global.

JAKARTA,PGI.OR.ID-Gereja harus terus memperjuangkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Sebab hal itu bagian dari membela kehidupan, memperjuangkan harkat dan martabat manusia sebagai mahluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah (Imagodei).

Hal tersebut disampaikan Wasekum PGI Pdt. Krise Anki Gosal, dalam webinar bertajuk Tarik Ulur RUU PKS, pada Senin (7/6). Webinar yang dilaksanakan oleh BPA-PGI ini, diikuti para pendeta, pegiatperempuan dan anak, serta pimpinan sinode gereja.

Lebih jauh dijelaskan, keterpanggilan gereja terhadap persoalan ini, juga dikarenakan tindak kekerasan seksual yang terjadi kini tidak hanya di ranah publik, tetapi juga di lembaga-lembaga yang justru sebagai pensemaian bagi bibit-bibit budi pekerti, perdamaian, tempat-tempat dimana hak asasi dikembangkan, seperti di rumah tangga, lembaga pendidikan, bahkan diranah agama.

Perlunya terus perjuangan terhadap pengesahan RUU PKS, juga dikarenakan melihat kondisi korban kekerasan seksual di Indonesia bagaikan potret buram, yang sampai sekarang ini terus meningkat dan sangat memprihatinkan. “Beberapa bulan terakhir ini, data yang diinformasikan sangat miris. Contoh dari sharing bersama teman-teman di Sulawesi Utara, salah satu tempat di pinggiran Kota Manado dimana seorang anak mengalami kekerasan seksual dan berakhir dengan pembunuhan. Ini terjadi di komunitas Kristen,” katanya.

Sebab itu, menurut Wasekum PGI, gereja harus bergerak bersama untuk penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan. Dan diharapkan, ruang-ruang dialog, kampanye, advokasi, dan afirmatif, dapat menjadi sarana untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama warga gereja, dalam memperluas pemberitaan tentang tekad untuk segera sahkan RUU PKS.

“Kita percaya bahwa RUU PKS ini menjadi jawaban untuk kebutuhan, untuk kesenjangan pengaturan-pengaturan seputar kekerasan seksual, karena mengatur mulai dari pencegahan hingga pemenuhan hak-hak korban. Dan ini menjadi payung hukum untuk mencegah semakin banyaknya korban kekerasan seksual di Indonesia. Dengan disahkannya RUU ini juga semakin menambah keberanian warga gereja untuk membebaskan komunitas gereja dari kekerasan seksual,” jelasnya.

Sementara itu, menyoroti RUU PKS dari perspektif Islam, Dr. Nur Rofiah dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menegaskan, spirit memanusiakan manusia, secara khusus terhadap perempuan, dalam Islam sangat kuat, karena merupakan bagian dari misi, yaitu mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semesta, termasuk perempuan.

Menurutnya, kerentanan perempuan untuk mendapatkan ketidakadilan dalam bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, semakin tinggi.  Sebab itu, cara menghapus ketidakadilan, kekerasan seksual harus dimulai dari bagaimana membangun kesadaran atau cara pandang terhadap kemanusiaan.

“Penting bagi kita dalam menghapus kekerasan seksual, yaitu membangun kesadaran bahwa proses panjang dari beragama atau yang identik dengan kemanusiaan manusia, agar bisa bergerak untuk mendukung upaya memanusiakan manusia, termasuk perempuan,” katanya.

Webinar juga menghadirkan Ketua Panja RUU PKS Willy Aditya. Menurutnya, perjalanan pengesahan RUU PKS memang masih melalui jalan panjang, dan Panja masih membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) seluas-luasnya.

Anggota DPR RI dari Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Baleg ini menambahkan, proses yang kini berjalan adalah masih dalam penyusunan rancangan undang-undang. Jika selesai, naskah tersebut menjadi naskah usulan dari DPR RI, yang selanjutnya akan dikirim ke Presiden untuk menerbitkan surat bersama DIM. Kemudian barulah ditetapkan ditetapkan dimana ruu ini akan dibahas, apakah di Komisi 8 atau Baleg.

“Jadi kita perlu diperhatikan proses pembuatan undang-undang supaya jangan bongkar pasang, baru 5 tahun sudah direvisi, jadi perlu dipersiapkan untuk jangka panjang, termasuk dalam RUU PKS ini. Prolegnas 2021 baru disahkan Maret, bukan Januari dan pembahasannya baru 2 kali masa sidang. Sebab itu, RDPU kita buka seluas-luasnya supaya prosesnya selanjutnya bisa berjalan lancar,” pungkasnya.

Pewarta: Markus Saragih