JAKARTA,PGI.OR.ID-Setiap tahunnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia (HLHS) diperingati pada tanggal 5 Juni. HLHS dicanangkan PBB demi menggugah kesadaran banyak orang untuk menjaga lingkungan dan menciptakan ekosistem hijau yang lestari.

Sejarah HLHS berawal ketika PBB menggelar konferensi pertama tentang lingkungan hidup yang kemudian menghasilkan Deklarasi Stockholm pada tanggal 5 Juni 1972. Semenjak saat itu, setiap tanggal 5 Juni seluruh komponen masyarakat dunia bergandengan tangan dengan instansi pemerintah dan komponen bisnis kecil maupun raksasa, akan bersama-sama menunjukkan partisipasinya dalam mengurai isu-isu lingkungan hidup.

Untuk tahun 2021 HLHS mengusung tema Restorasi Ekosistem. Restorasi ekosistem adalah upaya mengembalikan ekosistem ke kondisi awal mula, yang mencakup usaha pencegahan dan mengatasi berbagai kerusakan alam yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia.

Di HLHS 2021 ini, PGI menerima beberapa hadiah kecil, pertama, telah terbitnya SK Kapus Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kurikulum Pelatihan Gereja Peduli Gambut dan Mangrove. Ini merupakan hasil kerja sama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjut, akan dilaksanakan beragam pelatihan ke depan, untuk gereja-gereja dalam merestorasi gambut dan mangrove.

Kedua, PGI dan Pemprov. Papua Barat dipercaya sebagai host deklarasi serta peluncuran Prakarsa Lintas Iman untuk Hutan Tropis (Interfaith Rainforest Initiative) chapter Papua Barat. Kegiatan ini akan berlangsung pada 22-23 Juni 2021 di Manokwari, Papua Barat. Perencanaan, persiapan dan pelaksanaan dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai stakeholders di Papua Barat yang mewakili unsur pemerintah, lembaga agama, masyarakat adat, perguruan tinggi, LSM, dan organisasi perempuan.

Ketiga, masih dalam rangkaian kegiatan Prakarsa Lintas Iman untuk Hutan Tropis Indonesia, akan diluncurkan 2 buku (khotbah dan panduan) dari perspektif Kristen untuk isu hutan tropis. Kedua buku ini akan diluncurkan bersama buku-buku sejenis yang disusun oleh lembaga keagamaan lainnya.

Sekretaris Eksekutif Bidang KKC PGI Pdt. Jimmy Sormin berharap, ketiga hadiah kecil ini akan memberi kemanfaatan, atau berkontribusi positif terhadap upaya restorasi ekosistem dan membangun keadilan ekologis demi keutuhan ciptaan-Nya.

Lebih jauh dijelaskan, pelatihan gereja peduli gambut dan mangrove bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan sikap pemimpin dan pelayan gereja sehingga dapat menjalankan perannya untuk membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan/atau mangrove dengan menggunakan perspektif ajaran Kristen.

Sedangkan materi pelatihan yang diberikan terdiri dari, Kelompok Materi Umum (Pengenalan Ekosistem Gambut dan/atau Mangrove, Pengelolaan Ekosistem Gambut dan/atau Mangrove Berkelanjutan), dan Kelompok Materi Agama (Internalisasi Nilai-Nilai Ajaran Kristen dalam Pengelolaan Ekosistem Gambut dan/atau Mangrove).

Selain itu, Kelompok Materi Keterampilan (Perencanaan dan Penyusunan Materi Khotbah/Pembinaan Warga Gereja, Teknik Khotbah/Pembinaan Warga Gereja, Pengembangan Jejaring Khotbah/Pembinaan Warga Gereja serta Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Khotbah/Pembinaan Warga Gereja Mandiri).

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) bertemu dengan Taufik Madjid, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jumat (28/5/21).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik menyampaikan beberapa program kerja GAMKI yang berfokus pada pembangunan desa dan daerah tertinggal.

“Desa memiliki kekayaan dan potensi besar yang harus dikembangkan dan diberdayakan. Maka dari itu, pembangunan desa mulai dari peningkatan SDM, infrastruktur, sarana prasarana, air bersih, dan lainnya, harus terus kita tingkatkan. Bukan saja dilakukan oleh pemerintah, tetapi masyarakat dan pemuda desa harus juga berpartisipasi,” ujar Wandik.

Menurutnya, peningkatan ekonomi desa adalah tugas semua warga negara Indonesia. Pemuda harus produktif dan melakukan aktivitas yang dapat memajukan ekonomi desanya. Sebab itu, kehadiran GAMKI untuk melatih dan memberdayakan pemuda hingga ke desa-desa, menjadi sangat penting dalam mendukung percepatan pembangunan desa.

“GAMKI melalui bidang Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal akan melakukan pelatihan dan pembinaan bagi pemuda desa. Hal ini menjadi sasaran utama kita, untuk mewujudkan keadilan dan keberlanjutan pembangunan, seperti tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang kita canangkan saat ini,” jelas anggota Komisi V DPR RI dari dapil Papua ini.

Wandik mengharapkan adanya MoU antara Kemendes dan GAMKI yang berkaitan dengan pembangunan desa dan daerah tertinggal. “GAMKI mengajak Kemendes untuk dapat bekerjasama melakukan program pemberdayaan di desa dan daerah tertinggal sehingga terjadi percepatan pembangunan yang tepat sasaran di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekjen Kemendes Taufik Madjid mengatakan, pemuda memiliki pemikiran yang kreatif dan inovatif. Keterlibatan pemuda desa dalam mendukung program pembangunan sangat dibutuhkan oleh pemerintah. “Sesuai arahan dari Presiden, pembangunan desa dan daerah tertinggal akan difokuskan di Indonesia Timur. Kemendes menyambut baik GAMKI yang ingin bekerjasama dalam program pembangunan desa dan daerah tertinggal,” ujar Taufik.

Lanjutnya, berbagai program kerja yang dilakukan DPP GAMKI melalui Bidang Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, sangat erat kaitannya dengan pembangunan desa. “Program pemberdayaan pariwisata, UMKM, dan pelatihan kepada pemuda desa yang dilakukan GAMKI sejalan dengan program dari pemerintah. Pemerintah menjalankan program satu desa satu produk, desa inklusif, dan berbagai programnya. Kami mengapresiasi kinerja GAMKI dan perlu ditindaklanjuti dengan MoU antara GAMKI dan Kemendes,” katanya.

Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat menyampaikan terimakasih atas kesediaan Kemendes untuk melakukan MoU dan kerjasama dengan DPP GAMKI. “Ketua Umum DPP GAMKI telah berkomunikasi dengan Menteri Desa sebelum penyusunan program kerja dalam Sidang Pleno DPP GAMKI akhir 2019 lalu terkait program pembangunan desa dan daerah tertinggal. Dan sejak awal kepengurusan hingga saat ini, walaupun tersendat dengan situasi pandemi Covid-19, GAMKI tetap konsisten melakukan program-program yang berfokus pada desa dan daerah tertinggal,” jelas Sahat.

Ditambahkan, program pemberdayaan pemuda desa yang dilakukan oleh GAMKI sejalan dengan Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, dimana terdapat 62 kabupaten yang masuk dalam kategori daerah tertinggal. “Program yang dilakukan GAMKI sejalan dengan Perpres Jokowi terkait daerah tertinggal. Kami melakukan program pelatihan dan pemberdayaan kepada para pemuda di Mentawai, Sumba, Maluku Utara, Papua, dan berbagai daerah tertinggal lainnya. Kami mengajak Kemendes untuk bekerjasama sehingga berbagai program ini dapat berlangsung secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut turut didampingi fungsionaris DPP GAMKI lainnya, di antaranya Jumady Sinaga (Sekretaris Bidang Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal), Michael Rajagukguk (Kepala Departemen Pembangunan Daerah Tertinggal), Robert Sianturi (Ketua Bidang Perhubungan dan Transportasi), dan Astri Christafilia Litha (Mantan Bendum DPP GAMKI 2008-2011).

 

Pewarta: Markus Saragih

Oleh: Pdt. Jacky Manuputty

Pembantaian warga oleh kelompok teroris MIT di daerah Poso, Sulteng selalu berulang dengan cara yang sadis. Pada akhir tahun 2020 kita dikejutkan dengan pembantaian 4 warga di daerah Lewonu, Palu, tak berselang lama, pada 11 Mei 2021 peristiwa serupa berulang lagi. 4 warga Desa Kalemago, Kecamatan Lore Timur, Poso kembali dibantai dengan cara barbar.

Saat mengunjungi Desa Kalemago kemarin, narasi yang sama tetap terdengar, belum berubah ketika terakhir Pdt. Jimmy Sormin dari PGI mengunjungi mengunjungi warga Lewonu saat terjadinya peristiwa pembunuhan akhir tahun lalu. “Kami sudah capai dan kecewa” kata salah seorang warga yang saya jumpai.

Tentu beralasan kekecewaan mereka kepada pemerintah dan aparat keamanan yang seakan tak berdaya menuntaskan masalah keamanan di kawasan itu. berulangkali digelar operasi keamanan berskala besar oleh satgas yang dibentuk pemerintah. Beberapa gebong teroris tertangkap, tetapi lainnya muncul lagi. Pilihan korban tak pandang latar belakang agama. Permintaan sampai kecaman sudah berulang kali disampaikan oleh tokoh lintas agama Kabupaten Poso, namun tak banyak merubah situasi. Pagi ini sejumlah tokoh lintas agama kabupaten Poso kembali mendatangi DPRD Sulawesi Tengah di Palu untuk meminta para wakil rakyat mendesak pemerintah menuntaskan masalah keamanan di wilayah mereka. Masyarakat sudah capai hidup di dalam kondisi teror yang tak berujung.

Kekecewaan warga terungkap dalam pertemuan kemarin di balai Desa Kalemago, ‘ijinkan kami mempersenjatai diri untuk membela hak hidup kami bila aparat keamanan tak lagi mampu. Singkirkan dulu pertimbangan HAM terhadap teroris’ kata salah seorang warga yang kehilangan adiknya dalam peristiwa pembantaian 11 Mei lalu. Seorang ibu berdiri dan dengan lirih mengatakan ‘bantulah pendidikan anak-anak kami, karena kami tak bisa lagi berkebun untuk membiayai keluarga kami’.

Dalam peristiwa terakhir, empat orang warga mereka dibantai teroris ketika sedang mengelola kebun mereka di bebukitan yang berjarak kurang lebih 4 km dari desa mereka. Seorang ibu pendeta dari jemaat setempat membisiki beta saat memberikan sedikit bantuan kepada keluarga korban, ‘sesungguhnya mereka merasa malu menerima bantuan. Mereka adalah pekerja keras, dan dalam budaya mereka menerima bantuan tanpa bekerja merupakan sesuatu yang memalukan. Mereka hanya menginginkan rasa aman ketika berkebun.’

Tak mudah menyatakan empati dalam situasi seperti ini. Semua kata bagi saya terasa sebagai basa-basi yang hambar, sekalipun  mereka senang mengetahui bahwa banyak orang turut marah dan menaruh hati serta doa bagi mereka. Sekalipun telah kecewa, mereka tetap menaruh harapan pada pemerintah dan aparat keamanan untuk menuntaskan kelompok teroris ini. ‘Kami ingin Pak Jokowi berkunjung kesini untuk melihat kondisi kami’, kata seorang bapak lain. Miris mendengar harapan yang tulus di tengah kekecewaan mereka yang dalam.

Bersama mereka kami berdoa, bernyanyi bersama, dan mendorong diperkuatnya spirit penyintas, sambil mencoba meyakinkan untuk terus membantu membesarkan resonansi harapan mereka. ’jangan pernah berhenti berdoa karena nafas harapan kita ada pada doa’, kata seorang pendeta lainnya yang menyertai kunjungan kami. Saya turut mengamini karena doa adalah pilar yang kuat untuk menopang spirit penyintas. ‘Saya tahu tidak mudah bagi saudara-saudara untuk mengampuni, tetapi tak mustahil kita melakukannya. Karenanya mari kita terus berdoa untuk hati kita, juga mendoakan para teroris dan keluarga mereka. Percayalah bahwa Tuhan turut menanggung air mata dan kesedihan kita’, ungkap saya menguatkan keluarga-keluarga korban.

Sebelum meninggalkan mereka saya sempat berbisik pada seorang ibu yang suaminya dibantai, ‘apakah ibu mendendam?’ Dengan lirih ia menjawab, ‘saya tidak dendam, itu sudah ajal’. Saat pertanyaan lain saya ajukan ‘apakah ibu bersedia mengampuni?’ Ibu tua itu terdiam sejenak sebelum menjawab dengan kalimat yang tersekat di kerongkongannya, ‘saya mengampuni’. Saya tahu, sungguh tak gampang mengampuni bagi seorang ibu dengan empat anak yang kehilangan pilar keluarganya. Pengampunan memang berat dan butuh waktu, tetapi tak mustahil melakukannya.

 

Penulis, Sekretaris Umum PGI

JAKARTA,PGI.OR.ID-Terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia (PPHKI) mengeluarkan pernyataan sikap.

Dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan pada 31 Mei 2021 ini,  PPHKI antara lain menyatakan, tanpa berprasangka pada substansi pertanyaan dan penilaian TWK, sebagaimana diatur Peraturan KPK No 1/2021 (Sans Prejudice), PPHKI berpendapat bahwa Peraturan KPK tidak dapat mengandung norma hukum yang mengantur Hak Asasi seseorang untuk dapat diangkat atau tidak menjadi ASN.

Ditambahkan, sesuai prinsip kebenaran dan keadilan yang berdasarkan Pancasila, serta pendirian PPHKI yang tidak memihak siapapun, PPHKI berharap Presiden Jokowi, berdasarkan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (7) PP No. 17/2020 Tentang Manajemen PNS, selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi Pembinaan PNS berkenan menetapkan pengangkatan 75 pegawai KPK menjadi ASN, tanpa mengurangi dilakukannya pembinaan (pendidikan kedinasan), termasuk pemberhentian sebagai ultimum remedium bagi pegawai ASN KPK yang terbukti melanggar Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan pemerintahan yang sah.

“PPHKI juga mendukung sepenuhnya sikap Presiden Jokowi tertanggal 17 Mei 2021 yang menyatakan hasil TKW terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan perbaikan KPK, baik terhadap individu/institusi KPK, dan tidak serta merta dijadikan dasar memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK, hal masa Presiden Jokowi juga sependapat dengan Pertimbangan MK dalam Putusan Pengujian UU KPK, yaitu proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK menjadi ASN,” demikian pernyataan sikap  yang ditandatangani oleh Fredrik  J. Pinakunary, SH, SE, Hasudungan Manurung, SH, MH, dan Benny Hariyono, SH, MH.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Mantan Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya Benny Mamoto, bersama perwakilan dari Kompolnas, Amnesty International, LPSK, dan MPH-PGI melakukan pertemuan di ruang rapat Lt. 2 Grha Oikoumene, Jakarta, pada Senin (31/5).

Ketua Komisi Hukum PGI yang juga mantan anggota TGPF Intan Jaya Johny Nelson Simanjuntak, SH, MH menjelaskan, pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu, membicarakan perihal teknis pelaksanaan otopsi terhadap Pdt. Yeremia Zanambani yang tewas tertembak di Kampung Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada 19 September 2020 lalu.

“Kami mendiskusikan bagaimana supaya otopsi ini dilaksanakan dengan benar, dan kemudian sebagai bahan dasar mengajukan perkara ini ke pengadilan. Bagaimana menghadirkan keluarga supaya hadir di sana, melihat dan bisa memastikan mereka tidak ragu atas kesimpulan dari yang melaksanakan otopsi nanti. Kami juga membicarakan bagaimana mengatur keamanan supaya tidak mengganggu semua personil yang akan berangkat,” jelasnya.

Johny menambahkan, otopsi akan dilaksanakan pada Sabtu 5 Juni 2021. Baik PGI, Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK akan ikut bersama-sama menyaksikan proses otopsi tersebut.

Sebagaimana diketahui, kasus penembakan Pdt. Yeremia Zanambani menjadi perbincangan serius di kalangan masyarakat. Sebab itu, PGI mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk Tim Investigas atas kasus ini.

Pemerintah pun merespons desakan tersebut dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya yang dipimpin oleh Benny Mamoto, dengan melibatkan dua orang dari PGI sebagai anggota yaitu Johny Nelson Simanjuntak, SH, MH dan Pdt. Henokh Bagau, MTh (GKII)

Atas mandat yang diberikan, Tim TGPF langsung menuju ke Papua, tepatnya ke Intan Jaya, Kampung Hitadipa, untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya. Dari laporan TGPF disimpulkan bahwa  kasus pembunuhan Pendeta Yeremia diduga melibatkan oknum aparat.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Biro Papua PGI Ronald Tapillatu, Sekretaris Eksekutif Bidang KP-PGI Pdt. Henrek Lokra, Sekretatis Eksekutif Bidang KKC-PGI Pdt. Jimmy Sormin, dan Humas PGI Philips Atrha.

 

Pewarta: Markus Saragih