SIPOHOLON,PGI.OR.ID-Perhelatan Sinode Godang ke 65 Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang berlangsung pada 9-13 Desember 2020 di Seminarium HKBP Sipoholon, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, akhirnya menetapkan Pdt. Dr. Robinson Butarbutar MA, sebagai Ephorus HKBP Periode 2020-2024. Prosesi pemilihan berjalan lancar.

Usai pemilihan Ephorus dilanjut dengan pemilihan Sekjen HKBP, 3 Kepala Departemen dan Pimpinan di 31 distrik (Praeses). Pdt Dr Victor Tinambunan menempati posisi sebagai Sekjen HKBP. Sedangkan Kepala Dep. Koinonia Pdt Deonald Sinaga, Kepala Dep. Marturia Pdt Kardi Simanjuntak dan Kepala Dep. Diakonia Pdt Debora Sinaga.

Pdt. Dr. Robinson Butarbutar, sebelumnya menjabat sebagai Ketua Rapat Pendeta HKBP 2017-2021, dan Ketua Ikatan Alumni STT-HKBP 2017-2021. Pria kelahiran Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, 1 Januari 1961 pernah pula memimpin satu Departemen Program Internasional United Evangelical Mission berkantor di Jerman, sejak sejak Januari 2009-Juli 2013. Departemen ini bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung program-program pelatihan untuk Pimpinan ke-34 Gereja/Anggota UEM di benua Afrika, Asia dan Jerman (Eropa) tentang Kepemimpinan Strategis Berdasarkan Visi, program beasiswa Pascasarjana, program perempuan dan Pemuda.

Selain itu, jebolan Doktor Teologi dari SEAGST di Trinity Theological College, Singapura (1999) ini, pernah juga menjadi Dosen Perjanjian Baru sebagai tenaga pertukaran Selatan-Selatan UEM di Fakultas Teologi Universitas Silliman di Philippina (2000-2002), dan Pelaksana Staf Eksekutif UEM di Wuppertal untuk Asia, dan Sekretaris Eksekutif UEM untuk Asia (2002-2003), serta  Pelaksana Tugas Direktur Sekolah Pendeta HKBP di STT-HKBP (2015-2016).

Dalam sambutannya saat pelantikan, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom menegaskan, bahwa usaha manusia saja tidak cukup dalam hidup ini, apalagi dalam memimpin dan membawa HKBP ke arah yang lebih baik. Yang paling dibutuhkan adalah campur tangan Roh Kudus. Sebab itu, dia mengajak kelima Pimpinan HKBP bersama para Praeses untuk senantiasa mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Apalagi tantangan yang di hadapi HKBP, bersama gereja-gereja di Indonesia, makin hari makin berat saja di tengah masyarakat dan bangsa Indonesia.

“Masyarakat dan Bangsa Indonesia membutuhkan sentuhan tangan HKBP. Peran transformatif HKBP telah begitu menyejarah. Jejak-jejak HKBP tercatat di sanubari umat, sekalipun mereka sudah jadi warga gereja lain. Itu sebabnya saya kira, mata dan hati tertuju ke Pearaja ini dengan penuh harap,” katanya.

Diakhir sambutan, Pdt. Gomar mengajak seluruh warga HKBP untuk sedia menopang dalam doa dan ragam dukungan lainnya. Hanya kalau kita menopang pimpinan kita dengan segenap hati, maka masyarakat dan bangsa ini akan menghargai HKBP. Dan pada gilirannya mampu membuktikan diri sebagai gereja yang Tuhan utus di bumi Indonesia.

Pdt. Dr. Robinson Butarbutar menikah  dengan Srimiaty Rayani Simatupang, SSi, MHum (dibidang English Applied Linguistics dari Universitas Negeri Medan pada tahun 2008). Srimiaty Rayani Simatupang merupakan Dosen Luar Biasa di FKIP-UHN Pematang Siantar pada 2015 – 2016 dan di STT-HKBP Pematang Siantar pada 2017.

Dikarunia tiga orang anak, yaitu Martin (mahasiswa Jurusan Mesin di UNDIP Semarang, lahir tahun 1998 di Singapura), Melanchthon Bonifacio (mahasiswa Jurusan IT di ITS Surabaya, lahir tahun 2002 di Philippina), dan Emely Katharina (siswi SD, lahir tahun 2012 di Jerman).

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

SUMUT,PGI.OR.ID-Hari Hak Asasi Manusia Internasional yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2020 diperingati oleh gereja-gereja di Sumatera Utara dengan melakukan seminar dan launching tema kampanye HAM 2020 di Kantor United Evangelical Mission Region Asia.

Peringatan dilakukan dengan metode gabungan metode onsite dan online dimana peserta sebanyak 15 orang hadir di kantor UEM mengikuti seminar tentang Gereja Melawan Diskriminasi dan Eksklusi dan dilanjutkan dengan launching thema secara online langsung bersama dengan UEM Region Afrika, Jerman dan kantor pusat di Wuppertal.

Dalam seminar di kantor region menghadirkan narasumber Pdt Gomar Gultom (Ketua Umum PGI) dan Andreas Harsono (jurnalis/Human Rights Watch).

Andreas Harsono mengungkapkan bahwa pelanggaran terhadap minoritas agama dan keyakinan di Indonesia masih banyak terjadi dan itu dilakukan atas nama agama. Beliau mengutip hasil penelitian Setara Institute dimana hampir setiap tahun terjadi kekerasan terhadap minoritas dengan jumlah kasus per tahun di atas 200 kasus.  Khusus untuk gereja, menurut data PGI selama 2005 – 2010 ada 430 gereja yang ditutup dan diserang. Demikian juga yang dialami oleh 33 masjid jemaat Ahmadyah.

Penyebabnya adalah Peraturan yang diskriminatif antara lain  pada tahun 1985, kementerian agama membedakan antara agama dan kepercayaan, adanya pasal penodaan Agama pada tahun 1965 untuk melindungi hanya 6 agama, peruturan “kerukunan beragama” pada tahun 2006 yang mengharuskan tandatangan jemaat dan tetangga serta persetujuan dari Kemenag dan FKUB. Selain itu UU administrasi Kependudukan (2006) juga mengharuskan warga mengisi kolom agama dengan enam pilihan agama. Belum termasuk berbagai aturan turunannya terutama di tingkat daerah.

Menurutnya, pelaku kekerasan ini adalah organisasi intoleran yang dibacking oleh pejabat daerah maupun nasional termasuk politisi dan apparat keamanan.Berbagai peristiwa penangkapan, penyerangan bahkan pembakaran rumah ibadah terjadi dan tuduhan penodaan agama menjadi salah satu penyebab orang bisa menjadi terpidana.

Oleh karena itu, Andreas Harsono menyerukan agar Indonesia mengkaji ulang defenisi agama di Indonesia, mengkaji ulang ratusan peraturan yang diskriminatif terhadap minoritas termasuk pasal penodaan agama dan aturan pendirian rumah ibadah.Keberadaan lembaga-lembaga negara dan semi negara yang dianggap memfasilitasi diskriminasi di Indonesia juga harus dikaji ulang. Indonesia seharusnya taat pada ketetntuan International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi pada tahun 2005.

Bagaimana sikap gereja terhadap persoalan diskriminasi dan eksklusi? Pendeta Gomar Gultom mengatakan bahwa nilai-nilai HAM itu bersumber dari ajaran gereja namun suara gereja dalam pemajuan dan penegakan HAM masih harus ditingkatkan. Penegakan HAM di Indonesia masih jauh dari harapan walaupun telah ada kebijakan negara tentang HAM. Ragam diskriminasi karena agama dan kepercayaan, gender, pilihan politik, wilazah dan etnis kerap terjadi bahkan gereja juga kadang menjadi pelaku.

“Kesadaran dan perspektif HAM masih rendah termasuk di kalangan gereja-gereja. Di sisi lain adanya asumsi bahwa hukum dapat meyelamatkan masyarakat padahal hukum itu produk politik dan masih perlu dipertanyakan keberpihakannya pada konstituen atau konstitusinya. Yang terjadi malah over production of law dan less consumption of law. Eforia reformasi juga dimaknai dengan kebebasan yang salah kaprah.  Demokrasi yang terjadi adalah demokrasi prosedural seiring dengan sikap beragama yang formalistik dan dogmatis. Dan dalam semua hal ini adanya pengabaian dari Negara,” jelasnya.

Sebab itu, gereja-gereja harusnya mengengembangkan kehidupan beragama yang mengarah kepada nilai-nilai substansial keagamaan ketimbang pengedepanan simbol-simbol keagamaan. Pekabaran Injil untuk memperjuangkan keadaban manusia demi fungsi transformatifnya, tidak lagi hanya dalam peran-peran ritual keagamaan. Gereja juga terlibat penuh dalam penegakan nilai-nilai universal kemanusiaan seperti keadilan, kesetaraan, kesejahteraan dan kemakmuran melalui kampanye, advokasi, penyadaran tentang HAM dari sejak dini. Hanya dengan demikian gereja ikut serta dalam penegakan HAM yang merupakan tugas hakikinya, yakni: menghargai martabat manusia sebagai gambar Allah

Kegiatan seminar ini dilanjutkan dengan diskusi yang mengangkat berbagai peristiwa diskriminasi yang dihadapi maupun yang dilakukan oleh gereja-gereja saat ini. Kemudian launching tema kampanye HAM 2021 yakni  Siapakah engkau sehingga berhak menghakimi sesama manusia (Yakobus 4, 2).

JAKARTA,PGI.OD.ID-Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia (HPPGA) 2020 yang mengusung tema Menerobos Tembok, Menutup Jurang Pemisah dan Maju dalam Solidaritas, dirayakan dalam ibadah syukur oleh Komisi Perempuan PGIW DKI Jakarta, di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Cililitan, Jakarta, Rabu (18/11).

Meski dilaksanakan secara tatap muka, ibadah tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat, seperti dibatasi hanya 50 orang, jaga jarak, menggunakan masker, dan disediakan hand sanitizer. Selain itu, untuk peserta lain serta puji-pujian dilaksanakan secara live streaming.

Dalam khotbahnya, Pdt. Ali Sadikin Siregar menegaskan, saat ini begitu banyak tembok-tembok pemisah, baik berdasarkan gender, status sosial, bahkan agama, yang semakin mencuat belakangan. Banyak tembok pemisah ini akan semakin memunculkan konflik.

“Dalam budaya juga ada, budaya patriarki, dimana pria dianggap berkuasa, diutamakan dan sebagainya. Inikan sebenarnya tidak sesuai dengan Firman Allah, karena perempuan dan pria diciptakan sepadan dan segambar dengan Allah,” jelasnya.

Dia mengajak kaum perempuan, juga gereja, untuk saling mendukung, dan bersama-sama menerobos semua tembok-tembok, perlu usaha untuk merobah paradigma berpikir masyarakat. Dan, apa yang diperjuangkan ini tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk generasi mendatang.

Sementara itu, Ketua Komisi Perempuan PGIW DKI Jakarta, Norry Mangindaan, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur karena meski di tengah pandemi Covid-19 acara perayaan tetap berjalan karena dukungan dari gereja dan anggota komisi perempuan.

“Meski tidak semua bisa ikut acara ini secara langsung, namun hal ini menunjukkan bahwa perempuan Indonesia telah ikut dan berkontribusi melalui pengumpulan mata uang terkecil (Permut) untuk perempuan di negara-negara miskin serta anak-anak korban bencana,” katanya.

Menurutn Norry, melalui tema yang diusung dalam HPPGA 2020, kaum perempuan diingatkan tetap berjuang bagi keadilan bagi sesama perempuan Asia. Dan komitmen untuk membaharui diri demi pelayanan serta menerobos tembok-tembok.

Dalam wawancara dengan BO terkait RUU P-KS, Norry Mangindaan menegaskan dukungannya agar rancangan perundang-undangan ini ditanggapi secara serius, dan segera  disahkan. Sebab, menurutnya, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak kini kerap terjadi di masa pandemi ini.

 

Pewarta: Markus Saragih