JAKARTA,PGI.OR.ID-Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom sangat mendukung sikap tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kepala daerah dan aparat keamanan yang tidak mengawal jaminan kebebasan beragama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 “Saya menyambut dengan sukacita pernyataan Presiden. Karena pada kenyataan yang tak dapat dipungkiri, banyak kasus penutupan rumah ibadah dan sulitnya memperoleh IMB untuk rumah ibadah,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, dalam beberapa peristiwa terlihat aparat keamanan yang mestinya melindungi umat beribadah malah tunduk kepada tekanan gerombolan masyarakat. Selain itu, Bupati atau wali kota yang mestinya mengeluarkan IMB pun tidak mau mengeluarkan IMB atas desakan gerombolan masyarakat tersbeut.

“Juga menjadi mode, FKUB yang sejatinya memfasilitasi perijinan malah terjebak pada pemaksaan kelompok-kelompok mayoritas. Semua ini jelas-jelas merupakan pengangkangan terhadap amanat konstitusi, dan sudah berlangsung lama serta masif kejadiannya,” ungkapnya.

Dia menambahkan, para Bupati dan Walikota serta aparat kepolisian ada sesungguhnya adalah karena konstitusi, dan bertugas juga, antara lain, mengawal tegaknya konstitusi.

“Oleh karenanya, peringatan Presiden pada Rapat Kerja Para Kepala Daerah yang berlangsung, Selasa (17/1) di Sentul, mestinya menohok kita semua sebagai bangsa, karena ternyata, begitu masif dan lamanya konstitusi dikangkangi justru oleh para pejabat dan aparat yang keberadaannya dilahirkan oleh konstitusi dan ditugasi melaksanakan amanat konstitusi,” jelasnya.

Dalam kaitan ini, lanjut Pdt. Gomar Gultom, dirinya mengimbau Presiden untuk menggunakan wewenang dan otoritas yang dimilikinya menindak tegas semua Bupati, Walikota dan Aparat Keamanan yang tidak mengawal jaminan konstitusi atas kebebasan beragama ini.

Selain itu, mengimbau Presiden, melalui Mendagri dan Menag untuk membereskan regulasi terkait pemberian IMB rumah ibadah. “Saya juga mengimbau Presiden untuk memerintahkan kepolisian menindak tegas gerombolan masyarakat yang gemar mengganggu kenyamanan orang beribadah,” tegasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sebagai gereja, PGI meyakini demokrasi sebagai kendaran terbaik menuju kemajuan dan kebaikan bangsa. Sebab itu, PGI mendorong agar seluruh warga gereja berpartisipasi penuh dalam Pemilu 2024 dengan menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom saat menerima kunjungan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari, S.H., M.Si., Ph.D bersama komisioner KPU lainnya, di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Senin (16/1/2023).

Lebih jauh dijelaskan Ketum PGI, namun praktik demokrasi dalam Pemilu di Indonesia masih memunculkan kekhawatiran, seperti dengan masih maraknya politik uang. Hal ini tentu mengurangi kualitas dari demokrasi itu sendiri. Kekhawatiran lain, banyak warga gereja yang ikut menjadi kontestan belum menjalankan etika pemilu dengan santun. Demikian pula persoalan terkait partai politik (parpol). 

“Saya khawatir kita terjebak dalam demokrasi prosedural, dimana nilai-nilai substansial tak tercermin. Sebab itu saya berdoa meminta Tuhan mengaruniakan keberanian, kesabaran, serta ketahanan bagi Komisioner KPU dalam pelaksanaan pemilu,” ujar Pdt. Gomar Gultom.

Sementara itu, Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacklevyn Fritz. Manuputty mengapresiasi kehadiran pimpinan KPU karena bertepatan dengan momentum ketika PGI sedang menyiapkan literasi politik kepada umat jelang Pemilu 2024.

“KPU telah menetapkan 14 Februari 2024 sebagai pelaksanaan Pemilu. Pemilihan serentak ini akan menguji KPU dan semua sinergi untuk pelaksanaannya, dan PGI terpanggil untuk ambil bagian dalam rangka mensukseskan Pemilu sebagai warga negara sesuai kapasitasnya,” tandasnya.

Diawal pertemuan, Ketua KPU Hasyim Asy’ari, S.H., M.Si., Ph.D mengungkapkan, kunjungan yang merupakan bagian dari silaturahmi ke sejumlah lembaga keumatan ini, dalam rangka memohon dukungan PGI untuk bersinergi mewujudkan Pemilu 2024 dapat berjalan aman, demokratis, dan berintegritas.

“KPU tak bisa jalan sendirian, tetapi butuh dukungan dari berbagai lembaga kemasyarakatan. Sering kami sampaikan kepada publik bahwa Pemilu adalah arena konflik yang sah untuk memperoleh dan memperjuangkan kekuasaan. Konflik itu biasa dalam pemilu, tetapi harus dihindari penggunaan kekerasan fisik maupun verbal,” katanya.

KPU pun melihat kesamaan tugas dengan PGI yaitu untuk melayani masyarakat. “Maka sinergitas dengan PGI sebagai lembaga umat sangat penting, sehingga pesan-pesan kepemiluan bisa diperluas resonansinya oleh lembaga-lembaga seperti PGI yang punya Jemaah,” ujar Hasyim Asy’ari.

Pada kesempatan itu, dia juga menggungkapkan ada dua visi besar KPU yaitu pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, dan musyawarah besar bangsa Indonesia. “Secara design kepemiluan, pemilu serentak ini bisa jadi instrumen integrasi bangsa. Selain Pemilu ada pemilihan gubernur, walikota, dan lainnya. Pemilu sebagai musyawarah besar bangsa Indonesia. Pemilu tak bertentangan dengan Pancasila. Sarana musyawarah, karena masing-masing warga negara diberi kesempatan untuk bersura melalui surat suara,” katanya.

Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, juga mendiskusikan sejumlah hal diantaranya terkait kerawanan pemilu, partisipasi pemilih pemula dalam pesta demokrasi, juga pemilu di Papua.

Sebelumnya, pimpinan KPU telah melakukan kunjungan ke PP Muhammadiyah, PBNU, dan Majelis Tinggi Agama Konghucu, dalam rangka membangun dukungan untuk kesuksesan Pemilu 2024.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Memeriahkan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-77, Kementerian Agama (Kemenag) RI menggelar Jalan Sehat Kerukunan dan Deklarasi Damai Umat Beragama, di halaman kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat, pada Sabtu (14/1/2023).

Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC) PGI Pdt. Jimmy Sormin hadir dalam kegiatan tersebut, bersama perwakilan pimpinan lintas agama lainnya, seperti KH Aunullah A’la Habib (Islam), Romo Agustinus Heri Wibowo (Katolik), Wisnu Bawa Tenaya (Hindu), Asun Gautama (Buddha), dan Xs. Budi Santoso Tanuwibowo (Khonghucu).

Hadir pula para ASN Kemenag, tokoh penghayat kepercayaan, serta tokoh pemuda dan perempuan dari berbagai agama, antara lain Alissa Wahid, Sunanto (Ketua Pemuda Muhammadiyah), tokoh pemuda Katolik, Kristen, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Dari kalangan influencer, hadir antara lain Habib Husein Jakfar (Islam), Frans Nicholas (Kristen), Olga Lydia (Katolik), dan Cecilia (Khonghucu).

Sebelum memulai jalan sehat kerukunan, terlebih dulu dilakukan pembacaan Deklarasi Damai Umat Beragama oleh Habib Husein Ja’far al Hadar, yang diikuti oleh seluruh peserta. Adapun isi dari deklarasi tersebut, yaitu, pertama, untuk satu memperkuat komitmen kebangsaan, untuk merawat kebinekaan, yang menjadi anugerah bangsa Indonesia. Kedua, mengukuhkan gerakan moderasi beragama untuk seluruh umat beragama, dan guna mewujudkan kehidupan sosial yang rukun dan harmonis.

Ketiga, menghindari segala bentuk ujaran kebencian berita bohong dan tindakan yang dapat mengakibatkan pembelahan sosial akibat polarisasi politik. Keempat, berkomitmen untuk tidak menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye atau aktivitas politk praktis sebagaimana larangan yang tertuang dalam UU Pemilu.

Sementara itu, Menag RI Yaqut Qholil Qoumas dalam arahannya menegasskan, bahwa acara tersebut bukan sekedar jalan sehat semata, melainkan menjadi kesempatan untuk pertemuan bagi kita yang berbeda-beda.

“Kita diciptakan berbeda, dan tidak sama, dengan tujuan untuk persatuan. Yang berbeda tidak perlu disamakan, yang sama tidak perlu dibedakan. Di semua agama ada ajaran yang sama, yaitu mendekatkan diri pada Tuhan, pasti ada kedamaian. Dan momen ini menjadi salah satu perwujudan kita mendekatkan diri pada Tuhan,” tandas Qholil Qoumas.

Usai deklarasi, para tokoh lintas agama secara bergantian memanjatkan doa untuk perdamaian di Indonesia. Dilanjut dengan jalan sehat kerukunan yang dimulai pukul 08.00 WIB, dan berakhir di lokasi yang sama. Acara serupa juga dilaksanakan secara serentak di seluruh Kantor Wilayah Kemenag Provinsi di Indonesia.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom mengapresiasi pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait pengakuan pemerintah terhadap 12 pelanggaran HAM berat masa lalu, dalam keterangan pers, usai menerima laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM (PPHAM) masa lalu, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (11/1/2023).

“Atas nama gereja-gereja di Indonesia, saya sangat mengapresiasi pernyataan pers Presiden hari ini terkait pelanggaran HAM berat masa lampau. Ini sebuah langkah maju, bahkan lompatan besar pada proses penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia, yang selama puluhan tahun beberapa hal cenderung ditutupi bahkan disangkal adanya,” jelas Ketum PGI.

Ditambahkan, dirinya menghargai dengan tulus pengakuan dan penyesalan Presiden. Meski tidak disertai permohonan maaf. “Sekali lagi hal ini menurut saya sudah sangat maju. Sesungguhnya dengan penyesalan itu, implisit di dalamnya sudah terkandung permohonan maaf,” tandasnya.

Selain itu, apresiasi diberikan atas penegasan Presiden yang menyatakan bahwa penyelesaian non judisial ini tidak menegasikan penyelesaian secara hukum. “Malah menurut saya, pengakuan ini bisa menjadi pintu masuk untuk proses hukum selanjutnya. Kini menjadi tugas seluruh elemen bangsa yang berkehendak baik untuk mengawal proses ini dengan lebih sungguh-sungguh,” tegas Pdt. Gomar Gultom.

Lebih jauh dijelaskan Ketum PGI, penghargaan juga disampaikan kepada Tim PPHAM bentukan Presiden yang bekerja cepat dalam perumusan masalah yang cukup pelik ini, sehingga Presiden bisa tiba pada pengakuan di atas pada waktunya.

“Sebagai tindak lanjut pernyataan ini, saya mengusulkan dua hal pertama, perlunya penghapusan segera berbagai bentuk memorial maupun materi sejarah yang ada selama ini, yang bisa dinilai sebagai pembelokan sejarah dan pengaburan fakta pelanggaran HAM yang terjadi. Kedua, perlunya memorialisasi atas pelanggaran HAM berat tersebut dalam bentuk statuta, sebagai peringatan kepada generasi berikut agar tidak terulang,” katanya.

Adapun keduabelas pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut yaitu Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari di Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1989, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, dan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.

Kemudian Peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA Aceh 1999, Peristiwa Wasior Papua 2001-2002, Peristiwa Wamena Papua 2003, dan Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sejak kemarin (Senin, 9 Januari 2023) beredar surat yang menggunakan kop surat PGI dan mengatasnamakan PGI terkait permintaan biodata pendeta. Berkaitan dengan beredarnya surat tersebut, maka kami ingin memberikan penjelasan sebagai berikut;

1. Surat tersebut adalah palsu. Sebab PGI tak pernah mengeluarkan surat tersebut.
2. Surat tersebut dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan yang memiliki kepentingan lain yang tidak kami ketahui.
3. PGI menghimbau semua pihak yang menerima surat tersebut, khususnya gereja dan para pendeta atau hamba Tuhan, untuk tidak mengindahkan dan mengikutinya.

Demikian penjelasan kami. Semoga dimaklumi dan mendapatkan perhatian bersama.

 

Jakarta, 10 Januari 2023

Salam,

Jeirry Sumampow
Kepala Humas PGI

JAKARTA,PGI.OR.ID-Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom menghadiri kegiatan Pertemuan Tahunan (Jalsah Salanah) Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) 2023, yang berlangsung di Kampus Mubarok, Parung, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/1/2023).

Jalsah Salanah dibuka langsung oleh pejabat sementara Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia Mirajuddin Shd, yang ditandai dengan pengibaran bendera Merah Putih dan bendera lewa-e Ahmadiyah. Selain para pengurus besar JAI, hadir juga peserta dari cabang-cabang Bogor dan sekitarnya. Jalsah Salanah tahun ini mengusung tema “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat Menguatkan Empati, Mengatasi Resesi”.

Dalam sambutannya, Pdt. Gomar Gultom mengingatkan umat beragama untuk tidak terjebak pada simbol-simbol, dan tidak mengabaikan nilai-nilai universal, cinta kasih.

“Love for all, hatred for none. Kita bisa hidup dan sampai ke cinta itu jika menjalankan agama secara substansial. Beragama secara dogmatis hanya akan memisahkan kita. Sebaliknya, beragama secara substansial akan menggerakkan dan mendekatkan kita. Dialog antarumat beragama, perjumpaan harus makin menumbuhkan iman kita masing-masing karena Allah kita bekerja dalam proses interpretasi dalam kerja dan perjumpaan,” jelasnya.

Sebab itu, lanjut Ketum PGI, kita tidak perlu kuatir akan perjumpaan dan kerja interfaith seperti ini. Dalam semangat itulah kita akan menghadapi berbagai krisis: krisis global, krisis pangan, perang nuklir, pemilu, dan sebagainya.

Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan apresiasi kepada JAI dalam kerja bersama membangun keadaban publik selama ini. Menurutnya, pilihan untuk berjuang bersama sering merupakan jalan sunyi dan tidak populer. Namun dari perspektif iman Kristiani, seluruh jerih perjuangan tidak akan sia-sia. Dan pada akhirnya Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan bagi kita semua yang berjuang.

Sebelumnya, Pdt. Gomar Gultom juga menyampaikan terima kasih atas kontribusi Ahmadiyah dalam “Bersih Sampah” yang dilakukan setiap tahun.

“Salah satu tujuan Jalsah Salanah adalah untuk mensyukuri rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Pandemi ini merupakan katup dari pembunuhan alam (ecoside) akibat ulah manusia. Mestinya, pandemi makin menyadarkan kita bahwa kekerasan alam oleh manusia harus segera dihentikan. Sebab itu, kami menyampaikan terima kasih atas kontribusi Ahmadiyah lewat “Bersih Sampah” yang dilakukan setiap tahunnya,” tandas Ketum PGI. 

 

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Menghadapi tahun 2023, gereja dan umat diingatkan kesiapannya dalam hal kreativitas. Hal ini diperlukan karena kreativitas merupakan kunci dalam melewati perkembangan zaman, dimana dunia saat ini tengah berada dalam kondisi yang paradoks dan serba tidak pasti.

Demikian sambutan Ketua PGI Pdt. Dr. Bambang H. Widjaja di acara Ibadah Syukur Awal Tahun, yang berlangsung di Grha Oikumene, Jakarta (5/1/2022).

Paradoks yang dimaksud, lanjutnya, adalah konsekuensi dari kemajuan teknologi informasi yang memaksa sejumlah media massa raksasa harus menutup penerbitan mereka dan beralih penuh ke ranah maya. Sedangkan di sisi lain masyarakat tengah riuh rendah dengan latto-latto, sebuah permainan tradisional yang akrab dengannya sewaktu masih duduk di bangku Sekolah Dasar. “Jadi satu sisi ada kemajuan, tetapi di sisi lain orang kembali kepada akar tradisi karena permainan itu populer sewaktu saya masih duduk di bangku Sekolah Dasar,” tuturnya.

Dia juga menyoroti pengumuman Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, beberapa waktu lalu yang memutuskan mencabut kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Tetapi beberapa minggu sebelumnya, lanjut Pdt. Bambang, Presiden juga menyampaikan tentang ancaman resesi global.

Menyinggung tema Natal Bersama yang diangkat oleh MPH-PGI dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) tahun 2022, yakni ‘Pulanglah Mereka ke Negerinya Melalui Jalan Lain (Matius 2: 1-12), dia melihat, sangat relevan untuk kondisi kita. “Pulang ke negerinya artinya punya sasaran yang jelas, konsisten dengan tujuan. Tetapi di saat yang sama melalui jalan yang lain, artinya tahun ini harus diisi dengan kreativitas, dengan pola pikir dan langkah-langkah yang kreatif,” tutur pendeta dari Gereja Kristen Perjanjian Baru ini.

Yang juga menjadi pesan dari MPH-PGI adalah ajakan kepada umat untuk meletakan pengharapan dan hidup mereka begantung kepada Tuhan, sebagai sumber kekuatan dalam merespon zaman. 

Menutup sambutannya, Pdt. Bambang Widjaja mengajak segenap pemangku kepentingan untuk membuka kerja sama seluasnya yang bisa dilakukan bersama dengan gereja, demi kepentingan bangsa Indonesia. “Sekali lagi izinkan kami dari Majelis Pekerja Harian PGI mengajak kerja sama seluas-luasnya di antara semua kita demi kebaikan masa depan bangsa dan negara kita,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam khotbahnya yang terambil dari Tema Natal PGI-KWI 2022 (Matius 2:12), Pdt. Dr. Yohanes Adrie Hartopo, menegaskan, ada dua hal penting yang menyebabkan mengapa orang-orang Majus pulang ke negerinya melalui jalan lain. Pertama, adanya tuntunan Allah, Allah yang mengontrol segala sesuatu. “Tuntunan Allah sangat nyata kepada orang Majus ini untuk bertemu dengan Yesus yang baru lahir, yang ada di Bethlehem,” ujarnya.

Kedua, adanya ketaatan. Orang Majus melakukan apa yang diberitahukan dan mereka lakukannya. Ini berarti bentuk dari ketaatan dari apa yang disampaikan dalam mimpi ini.

“Inilah yang bisa kita pelajari dari orang Majus. Saya senang sekali dalam Pesan Natal PGI-KWI 2022 ada kalimat yang sangat baik yang saya kutip yaitu……setelah mengalami sukacita dalam perjumpaan yang istimewa tersebut, orang-orang bijak itu kembali ke negerinya melalui jalan lain, seperti yang ditunjukkan Tuhan. Orang-orang Majus mampu melewati tantangan hambatan, dan kesulitan dalam perjalanan mereka mencari Yesus, dan setelah berjumpa denganNya, mereka juga berani menempuh jalan baru, dan yang belum tentu mudah dari sebelumnya. Saya aminkan kalimat ini,” tegas Pdt. Yohanes.  

Lebih jauh dijelaskan, setelah bertemu Yesus orang Majus tidak lagi menjalani hidup dengan cara lama. Tetapi dengan cara baru, dengan menjadi manusia baru, dan salah satu cara baru itu adalah ketaatan. Inilah yang menjadi panggilan bagi kita semua. Sebab itu, ditegaskan Pdt. Yohanes Adire, memasuki tahun yang baru bukan hanya percaya akan tuntunan Allah yang tidak pernah salah menuntun kita, tetapi marilah kita memasuki tahun yang baru dengan satu sikap berani untuk taat.

Ibadah syukur yang dilaksanakan dalam rangka mengawali tahun kerja 2023 PGI ini, turut dihadiri oleh Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia, Zuhair Al Shun; Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong Ph.D; Dirjen Bimas Kristen, Dr. Jeane Marie Tulung; Komisioner Komnas Perempuan, Rainy Hutabarat; Utusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kemenag; Utusan Aras Gereja Nasional; Mitra Interfaith PGI; perwakilan PGIW dan sinode-sinode anggota PGI, serta rohaniwan dari instansi TNI dan POLRI.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Rombongan Komisioner Komnas Perempuan bersama dua Sekretaris Eksekutif PGI, Pdt. Jimmy Sormin dan Pdt. Henrek Lokra, menemui sejumlah pejabat di Kementerian Agama (Kemenag) RI, untuk menyampaikan beberapa hal terkait masalah keberagaman akhir-akhir ini. Rombongan diterima oleh Stafsus, Juru Bicara, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), dan Staf Ahli di kantor Kemenag RI, pada Senin (19/12/2022).

Pada kesempatan itu, rombongan menyampaikan terkait masa depan HKBP dan kehidupan keberagaman di Cilegon. Baik pihak rombongan maupun Kemenag, menyampaikan informasi terkini yang mereka miliki sembari mendiskusikan hal-hal yang perlu dilakukan agar semangat moderasi beragama dapat terwujud di Cilegon, demikian pula hak-hak konstitusional warga Cilegon untuk dapat beribadah sesuai agama, dan kepercayaan masing-masing dapat terpenuhi serta terlindungi.

Pdt. Jimmy Sormin mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Kemenag ketika masalah pelarangan berdirinya gereja di Cilegon viral. Dia berharap agar upaya memastikan semangat moderasi beragama yang digaungkan oleh Kemenag sendiri, dapat terus berlanjut di Cilegon, sehingga kejadian tersebut tidak terulang, dan menjadi preseden bagi daerah-daerah lain.

Hal senada juga disampaikan Pdt. Henrek Lokra. Menurutnya, upaya kultural dan beragam pendekatan telah dilakukan selama kurang lebih 25 tahun terakhir, namun sebuah gedung gereja pun tidak bisa berdiri Cilegon yang telah memiliki ribuan umat Kristiani. Untuk itu, diperlukan upaya bersama dan ketegasan negara terutama terhadap pihak-pihak dan narasi-narasi yang menguatkan tindakan diskriminatif tersebut.

Mirip dengan permasalahan di Cilegon, yaitu peristiwa di Lebak terkait larangan pelaksanaan perayaan Natal umat Kristen di Maja, juga menjadi catatan buruk betapa negara absen atau kalah dengan tidak memenuhi amanat konstitusi untuk memenuhi hak warga negara dalam beribadah.

Turut menguatkan pernyataan dari Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), Pdt. Jimmy menyampaikan pentingnya kontrol dan pengawasan terhadap pejabat-pejabat di daerah yang tidak memfasilitasi warganya yang masih sulit untuk mendirikan rumah ibadah.  Demikian juga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ada di daerah-daerah agar tidak menjadi tameng oleh pemerintah.

“Jangan sampai pemerintah berlindung di balik FKUB, menjadikan FKUB legitimasi, sehingga tindakan diskriminatif tetap berlangsung. Para pengurus FKUB perlu dibekali dengan baik, agar sikap, pengetahuan dan keterampilannya sejalan dengan upaya untuk membangun kerukunan dan perdamaian,” ujarnya.

Bagian terakhir, yang menjadi perhatian anggota rombongan ini adalah pernyataan dari Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang telah beredar di banyak media digital, terkait larangan gereja membangun tenda-tenda selama ibadah dan perayaan Natal, dan mengoptimalkan gedung gereja untuk dipenuhi 100% oleh warganya karena Indonesia masih dalam kondisi PPKM level 1.

Terhadap hal ini Pdt. Jimmy mengingatkan, jika alasannya terkait mencegah penularan virus Covid-19, maka pernyataan itu salah. Justru dengan semua warga berada di dalam gedung, apalagi daya tampungnya sedikit sementara warga gereja lebih banyak di masa-masa Natal dan Tahun Baru, dapat meningkatkan risiko penularan itu sendiri. “Selama perayaan hari-hari besar gerejawi, gereja-gereja sudah biasa mendirikan tenda untuk memfasilitasi peribadahan warganya. Jangan sampai pula pernyataan Menag ini dipakai pula oleh kelompok-kelompok intoleran untuk membatasi dan mengganggu perayaan Natal di gereja-gereja,” tegas Pdt. Jimmy.

Merespon pernyataan tersebut, pejabat Staf Khusus Menag menjelaskan bahwa ada kesalahan dari pemberitaan media. “Pak Menteri tidak bermaksud demikian, namun media memberitakannya dengan cara yang berbeda. Kami akan segera mengklarifikasi hal ini,” tandasnya.

Dialog yang berlangsung lebih dari 1 jam ini berlangsung dengan hangat. Sempat tersampaikan pula upaya-upaya inovatif dari Kemenag dalam mengelola keberagaman ke depan, agar semangat moderasi beragama dan taat konstitusi itu semakin lebih baik lagi di masyarakat.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Bekerjasama dengan Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia, lembaga-lembaga keagamaan (PGI, MUI,  NU, PHDI, KWI, Muhammadiyah, Matakin, dan Permabudhi), Masyarakat  Adat, dan LSM-LSM lingkungan hidup, meluncurkan buku panduan keagamaan tentang kehutanan dan masyarakat adat, di Erian Hotel, Jakarta, pada Jumat (16/12/2022).

Buku panduan tersebut merupakan kontribusi pemikiran dan tulisan untuk dijadikan pedoman khotbah terkait ajaran agama masing-masing. Buku ini secara khusus dapat menjadi panduan bagi umat beragama dalam rangka penyelamatan hutan, dan mitigasi perubahan iklim, serta upaya pemberdayaan masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan.

Ketua IRI Indonesia yang juga Sekretaris Eksekutif Bidang KKC PGI, Pdt. Jimmy Sormin, dalam sambutannya mengungkapkan, bahwa sejak 2020 IRI Indonesia mensosialisasikan pentingnya komunitas keagamaan dalam merespon persoalan hutan. “Memang belum banyak yang memahami tentang keberadaan IRI Indonesia ini, masih dianggap asing, sehingga pentingnya sosialisasi untuk saling melengkapi secara lintas iman,” tandasnya.

Secara global, lanjut Pdt. Jimmy, dunia telah melihat betapa pentingnya umat agama dalam menyikapi kerusakan hutan. “Karena ini ternyata terkait persoalan moral. Kerakusan, eksploitasi alam yang berlebihan, perusakan hutan tropis, dan lainnya. Sebab itu, peran strategis lintas agama sangat dinantikan,”  jelasnya.

Lebih jauh dijelaskan, IRI Indonesia juga telah mengevaluasi bahwa kerjasama lintas agama bersama masyarakat adat sangat diperlukan. Sehingga pada awal 2020 telah dideklarasikan sebagai sikap moral masyarakat adat dan lintas agama, terhadap situasi lingkungan hidup dan iklim di Indonesia.

Menurutnya, pendekatan kultural, yang dilakukan oleh masyarakat adat serta agama-agama terbukti bisa mengurangi kerusakan hutan, seperti yang terjadi di hutan Amazon, Brazil, Amerika Selatan. “Mereka bisa mengontrol hutannya sendiri, karena masyarakat adat dan komunitas agama mengambil perannya, tentu juga atas dukungan NGO internasional yang peduli terhadap perlindungan hutan. Kenapa ini kita adaptasi juga di Indonesia,” tandasnya.

Dia pun berharap dengan adanya buku panduan ini terbangun kesadaran dan gerakan bersama untuk merestorasi dan mengkonservasi alam di Indonesia, khususnya hutan, demi keutuhan ciptaan Allah.

Pada kesempatan itu, dosen Universitas Nasional, Dr. Fachruddin Mangunjaya dalam diskusi panel memaparkan kondisi hutan tropis Indonesia dalam keragaman hayati serta perubahan iklim. Sedangkan Fasilitator Nasional IRI Indonesia, Dr. Hayu S. Prabowo mengungkap kiprah lembaga yang merupakan aliansi multi-agama internasional ini, dalam rangka membawa urgensi moral dan sumber daya spiritual, ke upaya global untuk menjaga kelestarian hutan tropis.

Mengingat pentingnya panduan tersebut agar dapat diimplementasikan di tengah-tengah umat, peserta, baik yang mengikuti secara online dan onsite, bersama-sama mengikuti diskusi mendalam, yang dikelompokkan sesuai agama masing-masing, di ruang zoom.  

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sebagai bagian dari kegiatan kampanye anti kekerasan (negara) terhadap rakyat sipil dalam memperingati hari Hak Asasi Manusia, Biro Papua PGI melaksanakan Diskusi Kelompok Terfokus, secara khusus terhadap dua persoalan di Papua, yaitu kasus Kisor di Maybrat Papua Barat, dan kasus mutilasi yang terjadi di Timika Papua, dilanjutkan dengan konfrensi pers, di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Senin (12/12/2022).

Narasumber yang hadir pada kegiatan dimaksud, antara lain: Rivanlee Anandar (peneliti KontraS), Namaantus Gwijangge (Anggota Pansus Mutilasi DPR Papua), Michael Hilman, SH (PAHAM Papua salah satu kuasa Hukum kasus mutilasi), Leonardo Ijie, SH (LBH Kaki Abu salah satu kuasa Hukum kasus Kisor Maybrat), Pater Bernard Barus (mewakili Pastor-pastor Papua yang mendampingi para pengungsi Kisor Maybrat), dan Narip Narigi (anak dari salah satu korban Mutilasi/mewakili keluarga korban).

Dari paparan masing-masing narasumber terkait kasus mutilasi, tergambar jelas bahwa hingga saat ini belum diketahui apa motif utama pelaku pembunuhan sadis tersebut. Selain itu, masih banyak informasi yang ditemukan tim investigasi KontraS dan juga Pansus Mutilasi DPR Papua yang belum dimasukkan dalam BAP pihak penyidik.

Terhadap kasus mutilasi, “keluarga mendesak dilakukan penyelidikan dan penyidikan ulang serta memproses hukum para pelaku di pengadilan koneksitas di Timika. Permintaan tersebut tidak ditanggapi, dan tanpa sepengetahuan keluarga korban melalui kuasa hukumnya persidangan kasus mutilasi ini mulai dilakukan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura. Keluarga korban meminta dengan tegas agar proses persidangan harus dilakukan secara transparan dan berkeadilan,” ujar Narip Narigi. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Namaantus Gwijangge.

Menurut Michael Hilman, pihak LPSK sudah menemui salah satu saksi pelaku untuk memberikan perlindungan hukum dan menggali sebanyak mungkin informasi yang bermanfaat dalam rangka perlindungan saksi.

Terkait kasus Kisor di Maybrat Papua Barat, Pater Bernard, menginformasikan bahwa para pengungsi belum tertangani atau mendapat perhatian serius pemerintah setempat. Mereka yang tersisa dalam pengungsian saat ini berjumlah 1386 jiwa dari 3121 jiwa yang awalnya mengungsi sejak September tahun lalu. Segmen terbanyak adalah anak-anak dan ibu-ibu.

Dari laporan pemantauan gereja Katolik setempat, tambah Pater Bernard, ada 4 kondisi yang sangat memprihatinkan dialami para pengungsi, yaitu; tidak mendapatkan bantuan makanan dan minuman, tidak memliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, anak-anak pengungsi tidak dapat menikmati pendidikan sebagaimana layaknya, dan pengungsi masih mengalami trauma sehingga takut untuk mengambil risiko kembali ke kampung halamannya yang saat ini masih dijaga aparat keamanan.

“Harus segera dilakukan “humanitarian pause” di wilayah ini untuk memberikan kesempatan kepada berbagai lembaga kemanusiaan atau yang peduli dengan persoalan kemanusiaan di Kisor untuk melakukan tindakan penyelamatan termasuk medis dalam rangka menolong para pengungsi tersebut,” usul Pater Bernard.

Persoalan lain yang menyeruak adalah kondisi para tahanan yang telah diadili dan dijatuhi hukuman berkekuatan hukum tetap di Pengadilan HAM Makassar adalah mereka yang berusia dan berstatus anak-anak dan sedang menjalani pendidikan SMP, SMA dan bahkan kuliah. 6 tahanan yang diadili di Makassar telah diputus Hakim untuk menjalani hukuman penjara paling rendah 8 tahun. Saat ini masih ada 3 tahanan lagi yang sedang menjalani proses hukum di PN Sorong. Satu di antaranya meninggal di tahanan, bernama Abraham Mate (21 tahun). Saat ini keluarga korban masih menunggu hasil otopsi oleh pihak kepolisian setempat.

Menurut Kuasa Hukum mereka, Leonardo Ijie, 6 tahanan di Makassar selama menjalani masa penahanan di penjara baik di Polres Sorong dan di Polda Sulsel, telah mengalami penyiksaan atau perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Begitu pula dengan 2 tahanan yang masih berada di Rutan Sorong. Penyiksaan tersebut dilakukan oleh pihak aparat kepolisian untuk memaksa para tahanan tersebut mengakui perbuatan mereka dalam kasus Kisor.

“Ada Daftar Pencarian Orang (DPO) yang tanpa nama dan berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi penduduk asli setempat. DPO tanpa nama ini juga menjadi salah satu penyebab para pengungsi tidak berani pulang ke kampung halamannya, karena tidak adanya jaminan keamanan kepada mereka,” tambah Ijie.

Atas dasar beberapa fakta dan informasi yang diungkapkan para narasumber di atas, PGI berpendapat:

1. Mendukung inisiatif “humanitarian pause” yang dilakukan berbagai pihak, dalam hal ini gereja-gereja di Papua, dengan melibatkan otoritas negara dan lembaga-lembaga kemanusiaan di Indonesia yang berempati terhadap persoalan kemanusiaan yang sedang dialami para pengungsi korban konflik di wilayah Kisor-Maybrat, termasuk juga di wilayah-wilayah konflik lainnya di Papua, seperti di Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Puncak Papua dan lain-lain.
2. Mendukung KPAI menindak-lanjuti permintaan keluarga para tahanan Kisor Maybrat untuk menyelidiki tindakan penyiksaan di dalam tahanan, baik di Polres Sorong maupun di Polda Sulsel Makassar, dan melakukan upaya peninjauan kembali atas putusan Pengadilan HAM Makassar yang telah mengadili para tahanan kasus Kisor yang masih berstatus anak-anak.
3. Mendukung permintaan keluarga korban mutilasi agar proses hukum terhadap kasus mutilasi dilakukan secara transparan untuk memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban.
4. Mendukung inisiatif dialog hak asasi manusia melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dalam rangka mencari solusi damai atas berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi selama lebih dari 50 tahun berintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Terima kasih!

Jakarta, 13 Desember 2022

 

Narahubung:
Jeirry Sumampow, Kepala Humas PGI

Siaran Pers PGI. Memutus Rantai Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Papua