JAKARTA,PGI.OR.ID-Kemenangan Taliban menguasai pemerintahan di Afganistan beberapa waktu lalu cukup menggemparkan dunia, termasuk Indonesia. Banyak yang merespons bahwa Taliban saat ini berbeda generasi dan cara pandangnya sehingga tidak perlu khawatir. Namun banyak pula yang akhirnya galau dan tegang setelah menerima berbagai informasi terkait kondisi Afganistan terkini.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait dampak kemenangan Taliban secara global serta bagi masa depan Indonesia, PGI bersama PB NU menginisiasi diskusi daring dengan topik “Taliban Menang, Indonesia Tegang”, pada Rabu (25/8/2021). Diskusi yang dipandu Edna C. Pattisina ini, menghadirkan narasumber KH. Dr. Marsudi Syuhud (Ketua PB NU), Alto Labetubun (Aktivis Kemanusiaan), dan Mayjen TNI (Purn) Anshory Tadjudin (Mantan Dubes RI di Afganistan).

Dalam diskusi tersebut, Alto Labetubun, yang selama 10 tahun menetap di Afganistan menjelaskan, rakyat Afganistan sangat loyal kepada suku atau klan, bukan kepada negaranya. Inilah yang menyebabkan Taliban dapat dengan cepat masuk dan mengambil alih kekuasaan. Ditambah lagi pemerintahan Afganistan sebelumnya dibangun dari pondasi yang tidak stabil. Sehingga penegakan hukum dan rasa nasionalisme di negara ini sangat rendah, dan budaya demokrasi yang diciptakan tidak kuat. Sementara korupsi dan konflik juga sangat tinggi.

“Pertanyaannya, apakah Taliban yang dulu sama dengan yang sekarang? Taliban sekarang memang menciptakan wajah yang sedikit berbeda secara optik, seperti melakukan negosiasi, dialog. Ini wajah politik yang cukup berbeda dengan Taliban zaman sebelumnya. Kedua, ada narasi-narasi Taliban untuk tidak mau lagi menjadi safe heaven bagi kelompok teror. Namun saya tidak yakin perubahan radikal ini akan diterjemahkan dalam proses good government. Karena kekuatan Taliban adalah kekuatan yag direkatkan dengan kepentingan pragmatasi,” jelasnya.

Alto menambahkan, dirinya tidak melihat adanya korelasi signifikan terhadap perubahan pola dan trend terorisme di Indonesia. “Sebab itu, kita gak usah tegang. Karena harus percaya kepada penegak hukum kita yang luar biasa untuk memetakan jaringan terorisme. Beberapa hari terakhir kita lihat sudah menangkap lebih dari 50 orang. Kemenangan Taliban memang bisa memunculkan narasi glorifikasi oleh kelompok teroris, juga politikus di Indonesia. Ini yang perlu disikapi supaya tidak lagi terjebak dalam kerangka berpikir pragmatis yang sangat mengedepankan politik identitas,” tegasnya.

Sementara itu, mengawali paparnnya, KH. Dr. Marsudi Syuhud mengungkapkan hubungan yang terjalin selama ini antara PB NU dengan Taliban. Menurutnya, dalam sejumlah pertemuan yang pernah dilakukan dengan kelompok ini, terakhir pada 30 juli 2019 di Jakarta, PB NU selalu menyampaikan masukan yang intinya agar Taliban dengan suku atau klan yang ada di Afganistan bersatu.

“Kami juga mendorong untuk segera melakukan musyawarah agar bisa mendapatkan kata yang sama seperti di Indonesia ada konsensus nasional. Supaya dari macam-macam organisasi keIslaman yang ada di sana bisa mengimplementasikan cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Juga agar jangan lagi Taliban punya potret seperti masa lalu. Saya lihat Taliban hari ini ingin melakukan apa yang disampaikan PB NU. Sehingga pesan-pesan yang mereka sampaikan sangat berbeda dengan Taliban pada masa lalu,” katanya.

Menyinggung apakah kemenangan Taliban dapat mempengaruhi Indonesia? Menurutnya, fakta menunjukkan Indonesia telah lebih dulu merdeka, dan Taliban melakukan studi ke Indonesia termasuk ke NU, agar bisa membuat negara yang berdiri kokoh. Sehingga diharapkan Indonesia yang bisa mempengaruhi Taliban untuk bisa mendirikan negara.

“Karena mereka butuh pengakuan maka akan ada dialog. Ketika dialog bisa ketemu kata yang sama, sekarang menemukan kata yang sama tidak gampang. Begitu mereka bisa menemukan kalimat kenegaraan yang tepat seperti Pancasila, ini akan membantu mereka. Kita doakan agar Afganistan berdiri menjadi negara yang kuat dan bisa diakui. Jadi kita biasa-biasa saja,” tandas Marsudi.

Sedangkan Mayjen TNI (Purn) Anshory Tadjudin melihat, kemenangan Taliban untuk yang keduakalinya ini, tidak perlu menimbulkan ketegangan di Indonesia. Tetapi justru kita dapat mengambil pelajaran karena sudah 40 tahun Afganistan dilanda konflik sehingga muncul kemiskinan dan masyarakatnya tercerai berai.

“Saya berharap Taliban bisa menepati janji untuk menjunjung tinggi HAM. Sekaligus berharap NU dengan anggotanya di Afganistan dapat terus membangun jejaring dan membantu mereka,” pungkasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Akhir-akhir ini keberagaman identitas keagamaan semakin tidak dihargai oleh sebagian anggota masyarakat. Persoalan menghina ajaran agama tertentu mulai terasa ramai. Hal miris ini telah menyebabkan narasi kebencian turut memenuhi media sosial anak-anak bangsa. Entah siapa yang lebih dahulu memulai, hal ini telah menimbulkan reaksi saling balas dan dapat mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama.

Di sisi lain, kami melihat bahwa reaksi penghinaan terhadap identitas agama dimaksud, disulut karena penghinaan oleh beberapa individu yang berpengaruh luas di masyarakat. Akibat dibiarkannya perbuatan yang menyakiti hati dan melanggar kepatutan itu, beberapa individu lain yang merasa diperlakukan tidak adil akhirnya menggencarkan serangan balik di media sosial. Pihak kepolisian pun turun tangan setelah menerima laporan dari kalangan tertentu saja, dengan melakukan penangkapan dan meneruskannya ke ranah hukum.

Terhadap situasi ini dibutuhkan sikap bijaksana dan adil dalam meresponsnya. Oleh sebab itu Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPH PGI) menyampaikan bahwa:

1. Semua pihak haruslah bersikap bijaksana dalam menyampaikan pandangan terhadap agama atau keyakinan lain di ruang publik. Adalah lebih baik warga bangsa mengedepankan “titik temu” atas perbedaan yang kita miliki daripada “titik tengkar” yang hanya membawa kemunduran dan perpecahan.
2. Pihak kepolisian dan/atau penegak hukum hendaknya bersikap adil, tidak memihak pada kelompok tertentu saja dalam hal penistaan agama. Beberapa warga gereja telah ditangkap dan diadili karena dianggap telah menista agama tertentu, namun demikian perlakuan yang sama tidak didapatkan oleh mereka yang terlebih dahulu menghina kekristenan dan agama lainnya.
3. Perilaku ketidakadilan hukum dalam kasus-kasus seperti ini telah memicu keresahan di kalangan umat Kristen. Hal ini akan menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi upaya bersama kita mengarus-utamakan moderasi beragama yang saat ini sedang digalakan. Sebaliknya, menumpuknya rasa ketidakadilan dikhawatirkan akan memperpanjang perilaku saling membalas yang melemahkan ketahanan masyarakat kita.
4. Sikap saling balas ini perlu segera diakhiri dengan sikap dewasa dalam hidup beragama, sikap tegas dan adil oleh penegak hukum, serta upaya para tokoh agama dan masyarakat dalam menghargai perbedaan ajaran, pandangan dan tradisi agama.

Demikian siaran pers ini kami buat untuk menjadi perhatian bersama. Terima kasih.

Jakarta, 26 Agustus 2021

Humas PGI

 

Philip Situmorang

Rilis Pers Tanggapan PGI soal Penghinaan Agama

 

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Karya Pastoral Berbagi bagian dalam pelayanan yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan gereja, dan merupakan respon gereja untuk menyatakan belas kasih Allah, karena kita telah lebih dulu menerima kasihNya. Inilah dasar dari pelayanan Jemaat GKJ Manahan, Surakarta, ketika memberikan pertolongan kepada mereka yang terdampak pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan oleh Pdt. Retno Ratih Suryaning Handayani, M.Th.,MA dalam diskusi virtual bertajuk Pastoral Berbagi: Berbagi dalam Pelayanan Pastoral pada Masa Pandemi, Selasa (24/8/2021).

Bertolak dari pengalaman Jemaat GKJ Manahan, lanjut Pdt. Retno Ratih, ketika virus Corona melanda Indonesia di 2020 lalu, terjadi perubahan yang luar biasa di lingkungan sekitar gereja. Sebagai bentuk karya pastoral gereja pun melakukan kegiatan dalam dua kategori, bagi yang terdampak pandemi dan mereka yang terkonfirmasi posisitif terpapar covid.

“Dalam percakapan kami dengan tukang becak, pedagang mainan, mereka mengatakan sangat kesulitan bahkan untuk makan sehari-hari. Maka ide yang muncul adalah program makan siang untuk sahabat karena sebelum ramadhan, kami menghimpun makan siang dengan nasi bungkus, kenapa nasi bungkus karena sangat memungkinkan jemaat banyak yang berpartisipasi,” ungkapnya.

Program tersebut dimulai sejak 7 April hingga 19 Juni sebanyak 3 kali dalam seminggu, dan  mendistribusikan hampir 27 ribu nasi bungkus. “Meski berhenti sampai 19 Juni tapi tidak menghentikan concern kami untuk berbagi dan peduli di tengah pandemi yang masih berlangsung. Bahkan kami menghayati program ini juga program lintas iman. Karena tidak hanya GKJ Manahan, tetapi teman-teman lintas iman bergabung bersama,” jelas Anggota MPH-PGI ini.

Bentuk lain dari karya Partoral Berbagi yang dilakukan oleh GKJ Manahan yaitu mengembangkan komunitas Dipulihkan untuk Memulihkan. Komunitas para penyintas covid-19 ini menjadi kekuatan bagi GKJ Manahan dalam mendampingi jemaat dan masyarakat yang terkonfirmasi dan terdampak positif covid-19. Dan melalui Komunitas ini berupaya menemukan metode yang tepat dalam mendampingi jemaat yang terkonfirmasi.

“Jadi ini beberapa hal yang kami lakukan sebagai gereja, ketika kami memahami Pastoral Berbagi itu tidak hanya berada pada tataran memberi nasihat, tetapi bagaimana melalui pendampingan itu jemaat sungguh dikuatkan. Melalui karya pastoral itu kita merespon belas kasih Allah untuk merawat umat dan menjaga kehidupan, juga memulihkan bagi yang sudah dipulihkan mempunyai semangat untuk memulihkan mereka yang terluka,” jelas Pdt. Retno Ratih.

Sementara itu, narasumber lain Pdt. Dr. Johannes Setiawan dalam materinya berjudul Pastoral Berbagi dalam Terang Perumpamaan Orang Samaria (Menurut Pemikiran Emmanuel Levinas) mengungkapkan, Pastoral Berbagi memanggil kita memeluk yang lain sebagai yang lemah: anak-anak korban kekerasan, anak-anak yatim piatu setelah kedua orang tuanya meninggal karena covid, mereka yang tidak mampu membeli oksigen, para pelaku isoman yang tidak terawat dengan baik. Selain itu, Pastoral Berbagi juga mengundang gereja menjadi Communion yang bertanggung jawab sekaligus menjadi model bergereja di masa Pandemi.

“Pastoral Berbagi dimulai dengan proses melihat. Inilah yang menurut Levinas  “bertanggung jawab.” Melalui komunikasi wajah tepatnya wajah yang asimetris, berhadapan langsung,  bukan yang diperlihatkan oleh Imam dan orang Lewi selaku  “yang sama”, yang terstruktur oleh keagamaan legalistik, beku, dan berwajah escapis,” katanya.

Dosen Pascasarjana STT Cipanas ini menambahkan, Pastoral Berbagi memanggil kita untuk menyadari peran-peran di sekitar kita yang diharapkan mampu menuntaskan masalah diskriminasi baik fisik maupun verbal. Dan disinilah empati kita berkembang. “Proses empati kita juga melibatkan pandangan Levinas bahwa tanpa apapun yang “melekat” padanya, kita harus bertanggung jawab kepadanya,” pungkas Pdt. Johannes.

Diskusi Pastoral Berbagi: Berbagi dalam Pelayanan Pastoral pada Masa Pandemi yang diinisiasi oleh PGI bersama Ikatan Profesi Pastoral Indonesia (IPPI) ini, merupakan kegiatan rutin 2 bulan sekali lewat Program K-TALKS Ruang Berbagi.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Menko Marves Luhut B. Panjaitan memimpin Video Conference Meeting bersama para pemuka agama dari PGI, MUI, NU, Muhammadyah, KWI, PHDI, Matakin, Walubi, Ephorus HKBP, serta beberapa perwakilan perguruan tinggi, terkait perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia, pada Jumat (20/8/2021). Turut hadir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Pada kesempatan tersebut, Menko Marves bersama para menteri lain menginformasikan berbagai hal, seperti penanganan Covid di Indonesia yang menunjukkan ke arah lebih baik dibanding dengan negara-negara tetangga, walau angka kematian masih banyak yang perlu diverifikasi.

Selain itu, melihat efikasi dari ragam vaksin yang ada saat ini, nampaknya Herd Immunity tidak mungkin dicapai. Oleh karenanya yang sangat dibutuhkan saat ini adalah ngupayakan angka RO yang saat ini ada pada kisaran 1,2 – 1,5 menjadi <1,0 berbarengan dengan coverage vaksinasi yang tinggi serta dengan ketat melakukan 3M dan 3T.

Diinformasikan pula, realitas yang menunjukkan bahwa isolasi mandiri (isoman) cukup berisiko. Terbukti angka kematian cukup tinggi dari kasus isoman. Olehnya agar isoman dipindahkan menjadi isolasi terpusat. Selain penangan medis yang terkendali, isoter ini sepenuhnya dibiayai oleh negara. Serta upaya mengejar produksi vaksin dalam negeri terus diupayakan, yang diperkirakan akan mulai berproduksi pertengahan 2022.

Sementara Covid diperkirakan masih akan terus ada hingga beberapa tahun ke depan. Dan PPKM akan senantiasa ada dengan varian level yang berbeda-beda. Tidak tertutup kemungkinan di masa yang akan datang, akan ada institusi khusus yang menangani masalah PPKM ini.

Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, dalam pertemuan ini, menyampaikan rasa hormat dan apresiasi dari gereja-gereja atas kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam penanganan pandemi ini. Menurutnya, keadaan memang tidak mudah, sehingga membutuhkan kerjasama semua pihak, termasuk antara gereja dan pemerintah.

Dia menegaskan, bahwa PGI dan gereja-gereja di Indonesia terus melakukan literasi covid, walau harus diakui masih ada juga sekelompok kecil yang masih menolak adanya covid ini, tetapi jumlahnya sangat kecil, khususnya di Papua. Selain edukasi/literasi tersebut, gereja juga aktif dalam melaksanakan program vaksinasi, tidak hanya di tingkat sinode, bahkan juga di level jemaat-jemaat lokal.

“Saat itu kami sedang mendorong gereja yang sebelumnya menyediakan fasilitas untuk pusat isoman, agar bertransformasi menjadi isoter, dalam kerjasama dengan otoritas kesehatan setempat,” jelasnya.

Disampaikan pula keprihatinan atas kecenderungan para elit politik yang menggunakan pandemi ini sebagai alat dalam menggapai kepentingan politiknya. “Dalam kaitan ini, saya memohon pemerintah juga perlu tegas dalam mengajak semua elit politik menghentikan segala provokasi yang mengombang-ambingkan rakyat hanya demi kepentingan 2024. Saatnya kini semua elemen bangsa bersatu padu menghadapi pandemi ini” katanya.

Ketum PGI meminta pemerintah menertibkan media mainstream yang cenderung memberi panggung kepada para provokator tersebut menggunakan pandemi sebagai ajang provokasi. “Meski dalam alam kebebasan pers, pemerintah perlu bertindak tegas dan mengajak kerjasama semua media mainstream, agar tidak simpang siur informasi kepada masyarakat tentang penanganan pandemi ini,” tegasnya.

Pdt. Gomar Gultom juga sangat mengharapkan peran para pemuka agama untuk terus mengkampanyekan protokol kesehatan, termasuk dalam kotbah, ceramah dan pembinaan umat lainnya.

JAKARTA,PGI.OR.ID-Esensi demokrasi di era pandemi Covid-19 adalah bagaimana menempatkan masyarakat untuk tetap hidup dan menempati kehidupannya sebagai tujuan utama. Sebab itu, dibutuhkan kerjasama pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia tidak mengalami kehancuran.

Demikian benang merah dari diskusi virtual bertajuk Demokrasi di Era Pandemi yang diinisiasi oleh PGI bersama KN-LWF Indonesia, pada Kamis (19/8/2021). Diskusi yang dibuka oleh Ketua KN-LWF Indonesia Pdt. M. Rumanja Purba ini, menghadirkan narasumber Merphin Panjaitan, Pdt. Debora Sinaga, DR. Robertus Robert, dan Dr. Veronika Saraswati.

Dalam pengantar diskusi, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom mengungkapkan, ditengah gempuran idiologi alternatif, barisan elit politik yang mengaku nasionalis-religius terpecah belah oleh ragam kepentingan, apalagi menjelang Pemilu 2024. “Memang watak masyarakat politik kita walau dibungkus dengan jargon-jargon demokrasi, namun pada kenyataannya gambaran perpolitikan kita masih jauh dari masyarakat demokratis yang kita cita-citakan,” jelasnya.

Menurutnya, kini gereja maupun masyarakat sipil terlibat dalam upaya menghadapi pandemi Covid-19 sebagai panggilan yang tidak bisa kita elakkan atau abaikan. Namun demikian, bangunan utama bangsa yang menyangkut ideologi dan proses demokratisasi yang menjadi dambaan bersama, seharusnya tidak boleh dikesampingkan, sekalipun di masa pandemi ini.

Pada kesempatan itu, Merphin Panjaitan dalam paparannya menjelaskan, sebagai negara demokrasi seharusnya berjalan mengikuti kehendak rakyat karena rakyat adalah pemilik negara. Sebab itu, negara harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan rakyat, termasuk di masa pandemi Covid-19, di wilayah manapun termasuk di Indonesia. Demokrasi harus dijalankan untuk memenuhi hak asasi manusia, terutama hak hidup.

“Negara demokrasi biasa dikelola dengan dialog dan pemungutan suara, pemungutan sura sudah kita lakukan waktu Pemilu. Nah saya melihat dialog itu yang kurang dalam penentuan stretegi apa yang akan dilakukan dalam menghadapi covid. Atas nama keselamatan masyarakat pemerintah menjalankan misalnya PPKM. Apakah PPKM ini sesuai dengan keutuhan masyarakat? Ini menjadi soal. Bagi yang menerima gaji bulanan mungkin tidak soal, tapi pekerja harian ini masalah,” ujarnya.

Sekarang, lanjut penulis buku Indonesia Menciptakan Sejarahnya ini, yang dibutuhkan adalah menyatukan kekuatan untuk bagaimana menghadapi Covid-19, karena menyangkut hak hidup rakyat.

Narasumber lain, Pdt. Debora Sinaga, mensoroti demokrasi di era pandemi, terkhusus di wilayah Sumatera Utara, yang menurutnya terkesan lambat dalam hal penanganan Covid-19. Semisal dalam hal pembagian logistik dan vaksinasi. “Saya sangat terunyeh di saat ibu-ibu dan perempuan yang terpinggirkan mengatakan sampai saat ini, walaupun banyak bantuan dari pemerintah yang mengalir, kami sudah didata beberapa kali namun bantuan itu sampai sekarang tidak pernah sampai kepada kami, karena ternyata pengambilan keputusan dan untuk menentukan siapa yang berhak, itu berada di tangan orang yang memiliki kekuasaan,” jelas Kepala Departemen Bidang Diakonia HKBP ini.

Hal ini, lanjut Pdt. Debora, membuktikan bahwa memang ternyata pemahaman demokrasi, biasa yang dikatakan dari, oleh dan untuk rakyat, sudah bergeser. Dan kenyataannya rakyat menjadi terpinggirkan oleh segelintir orang yang selalu mengatasnamakan kekuasaan. Sebab itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah dengan rakyat untuk menggaungkan dan mengimplementasikan demokrasi.

Sementara itu, Dr. Robertus Robert, menyinggung soal Manajemen Krisis Otoriterian Advantage dalam kaitannya dengan demokrasi di era pandemi. Menurutnya, semua berawal dari krisis yang baru. Ada banyak pemerintahan memilih respon untuk menghadapi krisis tersebut, misalnya sebagian memilih untuk melegitimasi kebijakan otoriterian advantage sebagai sesuatu yang dianggap lebih baik atau cocok.

Lebih jauh dijelaskan, ciri-ciri otoriterian advantage, pertama, menggunakan sistem politik di tangan elit politik supaya respon bisa cepat. Kedua, pemeliharaan terhadap kendali dan kontrol yang ketat supaya jalur informasi efektif dan bisa membentengi kecaman dari publik. Model seperti ini berhasil di satu tempat, namun belum tentu berhasil di negara lain. Ada negara demokratis yang berhasil tapi ada juga yang kedodoran dalam menghadapi pandemi. Ini menjadi godaan untuk menggunakan otoriterian advantage ketika pandemi terjadi, bukan hanya oleh negara yang otoriterian tetapi juga negara rezim demokratis.

Bagaimana dengan Indonesia? Dia menjelaskan, respon terhadap pandemi yang dilakukan diantaranya mengecilkan krisis dengan harapan muncul optimisme yang leih besar, mengembangkan klaim keistimewaan kultural, mengandalkan lembaga BIN, Polri, TNI dalam tes, vaksinasi, pelacakan, mengandalkan sensor data dan info yang asimetris,  dan mengandalkan segelintir elit terdekat.

“Akibatnya otoritas medis menjadi lemah, institusi-institusi demokratik gagal dimanfaatkan, kepercayaan dan partisipasi masyarakat lemah, timbul persoalan dalam hubungan pusat dan daerah. Konsekuensinya krisis menjadi lebih panjang. Lalu bagaimana kita merespon ini? Disinilah respon yang lebih kokoh bagi civil society seperti gereja atau asosiasi-asosiasi, untuk lebih ke luar karena pandemi ini hanya mungkin diselesaikan apabila ada partisipasi yang kokoh,” katanya.

Sedangkan Dr. Veronika Saraswati dari CSIS, yang menjadi narasumber terakhir menegaskan, manusia adalah akar dan tujuan dari demokrasi, sehingga masyarakat bersama-sama pemerintah adalah variabel terpenting dalam mangatasi pandemi.

“Dan, menghadapi pandemi kita berkejaran dengan waktu karena menyangkut nyawa manusia. Sebab itu, diperlukan konsisten dalam menjalankan program atau strategi yang sudah ditetapkan. Tidak hanya sekadar wacana tetapi harus bisa diaplikasikan untuk kepentingan orang lain,” katanya.

Mengacu kepada pengalaman pemerintah China dalam mengontrol pandemi Covid-19, menurut Veronika, ada yang patut diperhatikan dari apa yang dilakukan oleh negara itu, semisal melakukan pendekatan ilmiah, mengeluarkan kebijakan dan peraturan ketat, menjaga stabilitas ekonomi, kebijakan politik dan kontrol sosial ditempatkan sebagai prioritas.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) bersama Christian Conference of Asia (CCA) melalui program Action Together in Combating HIV and AIDS in Asia (ATCHAA), akan menyelenggarakan Lokakarya Nasional Peningkatan Kapasitas Advokasi HIV dan AIDS di Indonesia.

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara virtual pada 1-3 September 2021, dengan tujuan meningkatkan wawasan serta keterampilan pelayan gereja dalam merespons secara efektif masalah HIV dan AIDS, terutama di tengah situasi pandemi Covid-19.

Adapun program yang disiapkan meliputi SOGIESC (Sex, Orientation, Gender Identity, Expression, Sex Characteristic), HIV dan Orientasi Seksual Dalam Pelayanan Gereja/Lembaga Keagamaan, Penggunaan Bahasa yang Tepat Dalam Isu HIV, Kenyataan dan Kondisi HIV di Indonesia, Pencegahan HIV Hingga Saat Ini (ABCDE, PrEP, Kondom, Pengobatan, U=U), Fakta dan Mitos HIV, Kondisi dan Situasi SEMATHA Dalam Masa Pandemi Covid-19, Bagaimana Menghapus Stigma dan Mengakhiri HIV, serta Rencana Tindak Lanjut.

Bagi pimpinan atau pelayan gereja yang tertarik untuk mengikuti kegiatan ini secara penuh dan aktif, dapat mendaftar terlebih dahulu, dengan mengisi formulir online pada  https://bit.ly/2VSiHwq dan diisi paling lambat 27 Agustus 2021. Para pendaftar akan diseleksi (hanya 30 peserta). Bagi yang terpilih akan dihubungi oleh tim kerja. Selama mengikuti kegiatan, peserta mendapatkan fasilitas narasumber dan fasilitator, e-certificate, biaya internet, dan materi-materi lokakarya.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Dina Sirait: 08118241234 atau kkc.pgi@gmail.com.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Pandemi Covid-19 menerjang siapa saja, tanpa terkecuali para pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri. Kondisi yang mereka alami tentu sangat sulit dan memprihatinkan, karena berada di negara lain yang memiliki kebijakan tersendiri dalam menghadapi pandemi. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak untuk memberi perhatian serius terhadap isu ini.

Melihat kondisi tersebut, sekaligus untuk mengupdate advokasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditengah pandemi Covid-19, PGI menggelar Focus Group Discussion (FGD) secara virtual, yang diikuti para pemerhati pekerja migran dari Migran Care, Komnas Perempuan, Kabar Bumi, HRWG, KWI, Solidaritas Perempuan JBM, dan KSBSI, pada Senin (9/8/2021).

Dalam sambutannya, Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty menegaskan, PGI menaruh perhatian penuh terhadap persoalan pekerja migran. Dalam situasi pandemi, yang  mengakibatkan adanya perobahan pola manajemen, sementara kerentanan yang dialami pekerja migran semakin meningkat, perlu keseriusan dan mendorong kerja yang lebih besar untuk menanggulangi isu ini.

“Pekerja migran lintas negara kadang terombang-ambing. Sebab itu kita perlu sharing bersama melihat dalam dinamika pandemi ini, untuk mengadrees isu pekerja migran. Ada inovasi-inovasi dalam manajemen kerja seperti apa yang mungkin bisa disinergikan dalam situasi yang khusus ini, berdasarkan mandat dan kapasitas masing-masing lembaga, baik dalam kerjasama dengan lembaga pemerintah,” jelasnya.

Pemantik FGD, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani pada kesempatan itu menuturkan apa yang telah dilakukan oleh BP2MI dalam upaya pemenuhan hak PMI selama pandemi Covid-19. Semisal terkait pemulangan PMI terkendala. Merujuk Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 No.8 tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Covid 19, BP2MI melakukan langkah-langkah seperti menyiapkan help desk sebagai tempat pendataan PMI di bandara/pelabuhan/PLBN kedatangan, menyiapkan rumah sakit rujukan, dan karantina PMI ke tempat-tempat yang telah disiapkan seperti Wisma Atlet , Shelter, RTPC, RS dan Hotel.

Selain itu, melakukan pendampingan kepulangan PMI yang sakit ke daerah asal, memfasilitasi pemulangan jenazah ke daerah asal dan diserah terimakan kepada keluarganya, membuka layanan pengaduan PMI dan keluarganya termasuk pemenuhan hak, melakukan pendampingan dalam rangka pemberdayaan PMI yang telah selesai dan kembali ke Tanah Air, serta mendukung fasilitas prakerja.

Lebih jauh dijelaskan, pihaknya juga mempersiapkan skema kepulangan PMI baik melalui bandara maupun pelabuhan, dengan membaginya menjadi 6 debarkasi seperti Bandara Soekarno Hatta, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bandara Juanda, Bandara Kualanamu, Batam Centre, serta Pelabuhan Tanjung Priok. Ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan. BP2MI juga menyelamatkan dokumen-dokumen PMI yang ditahan, gaji yang belum dibayar, jaminan sosial, asuransi luar negeri, dan pendampingan hukum.

Apa yang disampaikan Benny mendapat apresiasi peserta FGD, dan melihat apa yang telah dilakukan oleh BP2MI sebagai wujud kepedulian dan keseriusan  dalam memberi pelayanan kepada PMI ditengah pandemi Covid-19. Meski demikian, dalam curah pendapat, sejumlah peserta mengungkapkan masih adanya perlakuan buruk yang diterima PMI di negara penempatan saat pandemi.

Seperti disampaikan Siti Badriyah dari Migran Care. “Kami beberapa kali menerima pengaduan PMI yang akan diberangkat sudah bayar biaya penempatan, visa, karena negara penempatan melakukan lockdown akhirnya tidak jadi berangkat. Lalu minggu lalu kami menerima pengaduan ada 50 PMI di Malaysia yang positif, mereka karantina di rumah sakit tapi cuma dikasih makan-minum, tidak diberi obat-obatan, dan tidak diperbolehkan ke luar untuk beli obat. Belum lagi soal MOU antara Indonesia dengan Malaysia sudah kadaluarsa,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Wiwin Warisatin dari Kabar Bumi, yang mengatakan masih banyaknya para calon pekerja migran ditengah pandemi yang ingin diberangkatkan ke Timur Tengah secara ilegal. Sementara Novia dari Solidaritas Perempuan mensoroti sulitnya menarik kembali uang yang telah distor oleh calon pekerja migran yang tidak jadi diberangkatkan. Sedangkan Daniel Awigra dari HRWG mengusulkan perlunya didorong semacam task force antar kelembagaan yang fokus untuk luar negeri, dengan tugas melakukan negosiasi dengan negara penempatan agar memberikan jaminan sosial kepada PMI di negara tersebut.

Catatan dan masukan penting dari FGD yang dimoderatori oleh Sekretaris Eksekutif Bidang Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI Pdt. Henrek Lokra ini, rencananya akan dirumuskan menjadi rekomendasi, dan diharapkan adanya advokasi berkelanjutan demi mewujudkan pemenuhan hak para PMI di masa sulit ini.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sebuah foto seorang jemaat perempuan memegang spanduk bertuliskan “lebih kurang 6 tahun kami beribadah di bawah tenda, namun kami belum pernah mendapatkan kepastian hukum” viral. Kemudian banyak mempertanyakan apa yang telah dilakukan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dengan kondisi itu?

Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI Pdt. Henrek Lokra menginformasikan bahwa berita tersebut adalah kejadian tahun 2015. “PGI sejak awal terlibat memediasi persoalan tersebut. PGI tidak memiliki alat pemaksa, yang punya alat pemaksa itu adalah negara, dalam hal ini Polisi, Satpol PP dan Jaksa. Ini tergantung Pemerintah Pusat untuk intervensi persoalan ini,” tegasnya.

Dalam catatan yang ada, keterlibatan PGI bermula dari peristiwa perusakan dan pembakaran gereja di Aceh Singkil yang terjadi pada Oktober 2015 lalu. Umat Kristen di daerah itu hingga kini masih beribadah di bawah tenda. Perjanjian antara 11 perwakilan dari masing-masing umat Islam dan Kristen bahwa hanya boleh terdapat 1 gerejadan 4 undung-undung (gereja kecil) di wilayah Singkil tidak pernah terlaksana.

Bahkan, pada Agustus 2020 diinformasikan bahwa rencana pembangunan rumah dinas pendeta Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) Napagaluh, yang adalah anggota PGI, dipersulit oleh Pemkab Aceh Singkil dengan rujukan regulasi negara Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Antar Umat Beragama.

Situasi yang sama sekali bertentangan dengan tugas pemerintah dalam rangka pembinaan kerukunan antar umat beragama itu sendiri. Fakta menunjukan bahwa kehidupan kerukunan antar umat beragama yang natural hidup berdampingan selama ini, malah dirusak oleh Pemkab Aceh Singkil yang tidak melaksanakan tugas pembinaan warga secara baik atau dapat diduga sengaja dipelihara untuk komoditas politik kelompok tertentu.

Pada Desember 2020, Komnas HAM melakukan mediasi antara para pihak. Namun bisa dikatakan mediasi tersebut gagal karena pihak Pemkab Aceh Singkil memandang bahwa sebagai pendatang warga Singkil yang Kristen harus menyesuaikan diri dengan budaya setempat.

Melihat masalah ini PGI tidak tinggal diam. Sejak awal mediasi dan advokasi telah dilakukan. PGI juga berkoordinasi dengan Kantor Staf Presiden namun belum menemukan solusi di mana 21 gereja mendapatkan izin pendirian rumah ibadah. PGI telah melaksanakan fungsinya bersama gereja-gereja di Aceh singkil. Dalam PBM 9&8 2006 ditegaskan bahwa pemerintah wajib memfasilitasi pendirian rumah ibadah.

PGI telah dua kali (tanggal 15 dan 22  Oktober 2015), menyurati Presiden Jokowi terkait persoalan di Aceh Singkil. Dalam surat tersebut PGI menyampaikan keprihatinan atas abainya Negara dalam menjamin penegakkan hak-hak masyarakat dalam menjalankan ibadahnya, dan  mempertanyakan komitmen Pemerintah RI terhadap mandat Konstitusi untuk melindungi segenap masyarakat (Pembukaan UUD 1945) dan untuk menjamin kebebasan beragama (Pasal 29 UUD 1945).

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Jelang penyelenggaraan Sidang Raya XI Gereja-Gereja se-Dunia (DGD/WCC), PGI bersama DGD menggelar Pertemuan dan Konsultasi Pra Sidang Raya XI DGD/WCC secara virtual, dengan mengusung tema Walking Through the Valley in Faith (Berjalan Melewati Lembah dalam Iman), pada Kamis (29/7).

Konsultasi yang diikuti MPH-PGI, anggota Komite Sentral WCC di Indonesia, dan pimpinan sinode gereja anggota DGD/WCC ini, menjadi momen untuk berbagi informasi, pengalaman terkait tantangan, keberhasilan, dan pelajaran yang dipetik selama pandemi Covid-19, mendiskusikan tema Sidang Raya XI DGD/WCC, serta kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang proses Sidang Raya XI DGD/WCC, juga bagaimana terlibat dalam gerakan oikoumene global.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom menjelaskan, Sidang Raya XI DGD/WCC merupakan kewajiban konstitusional kita sebagai anggota DGD, tetapi terutama adalah sebagai ungkapan kolektif kita sebagai gereja yang Tuhan utus di dunia ini. Dan, Sidang Raya yang kita sedang jelang ini tidaklah berlangsung di ruang hampa, tapi akan berlangsung di tengah pergumulan masyarakat dunia, yang kini sedang diterpa pandemi Covid-19, yang begitu meluluh-lantakkan kehidupan kita.

Saat ini, lanjut Ketum PGI, kita sedang menghadapi tragedi kemanusiaan, dengan begitu banyaknya korban jiwa berjatuhan akibat Covid-19. Pandemi ini adalah sebuah kejadian yang luar biasa, dan olehnya tidak bisa dihadapi dengan biasa-biasa saja. Sesungguhnya, kita semua ikut andil dalam tragedi ini, karena membiarkan virus ini terus menyebar oleh keseharian kita yang banal, oleh perlakuan kita terhadap alam yang telah melampaui maksud-maksud ketika Tuhan menciptakan dunia ini, oleh karena kerakusan kita yang tanpa batas, serta oleh karena ketidak-disiplinan kita mematuhi protokol kesehatan yang ada.

Sebab itu, sebagai gereja kita semua terpanggil untuk menyelamatkan kehidupan. Mempertahankan kehidupan lebih berharga daripada geliat ekonomi; memperjuangkan kehidupan lebih berarti dari pada sekedar seremoni dan perjumpaan ragawi, bahkan memperjuangkan kehidupan lebih mulia dari pada sekedar ritus dan upacara di gedung-gedung ibadah. Gereja harus berada pada garda terdepan dalam memutus rantai penyebaran virus ini, seraya tetap peduli dan menyediakan diri sebagai penyembuh.

“Saya sangat mengapresiasi gereja-gereja di Indonesia yang tanggap dalam menangani pandemi ini, dan ikut aktif ambil bagian dalam rupa-rupa bentuk. Selain mencerdaskan umat untuk mematuhi protokol kesehatan, saya menyaksikan gereja-gereja yang proaktif melakukan program vaksinasi, dan bahkan begitu banyak gedung-gedung gereja yang ditransformasikan menjadi ruang-ruang untuk isolasi mandiri. Saya juga menyaksikan sikap berbagi gereja, khususnya bagi mereka yang kurang beruntung. Semua ini menunjukkan kehendak gereja-gereja di Indonesia untuk berjalan bersama di lembah, pun di lembah kekelaman akibat pandemi ini,” jelasnya.

Lebih jauh diungkapkan, ditengah pandemi yang begitu mengenaskan ini, kita semua pun masih harus berhadapan dengan ragam masalah sosio-ekonomi dan politik yang menjadi pekerjaan rumah kita selama ini. Kita masih berhadapan dengan masalah-masalah HAM, seperti tindak kekerasan yang terus terjadi di Papua, masalah pekerja migran, masalah pengungsi, hak-haka masyarakat adat, serta korupsi yang masih mengganggu perjalanan kita sebagai bangsa. Kita juga menghadapi krisis ekologis yang mengancam kelangsungan kehidupan alam semesta ini, serta ancaman radikalisasi dan terorisme yang masih membayangi.

“Saya bersyukur bahwa gereja-gereja di Indonesia tetap siuman menghadapi dan menyikapi itu semua, pun di tengah terpaan pandemi ini. Saya memahami, hanya cinta kasih Kristuslah yang memungkinkan itu semua bisa berlangsung. Dan saya berdoa, gereja-gereja di Indonesia, sebagai bagian dari gereja-gereja di dunia, tetap hadir sebagai perpanjangan tangan Kristus di dunia ini. Di atas semua itu, mari dengan kerendahan hati memberi ruang dalam diri kita untuk campur tangan Tuhan, melalui curahan Roh Kudus. Kerendahan hati memberi ruang bagi kemungkinan terjadinya perjumpaan Ilahi. Dan itulah mujizat terbesar dalam hidup kita,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal WCC Dr Isabel Apawo Phiri, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir di konsultasi ini. “Kami berharap dapat mendengarkan dan belajar dari pengalaman Anda tentang tantangan, keberhasilan, dan pelajaran yang dipetik selama masa-masa sulit yang dipicu oleh pandemi COVID 19 ini,” tandasnya.

Menurut Dr. Isabel, dunia harus banyak belajar dari ribuan tahun warisan Indonesia yang kaya, dengan komunitas, bahasa, agama, dan budayanya yang hidup dan beragam, dengan sejarah panjang masyarakat yang hidup dalam harmoni satu sama lain. Gereja-gereja dan komunitas-komunitas Kristen di Indonesia, yang merupakan bagian penting dari populasi negara, adalah berkat dan bagian penting dari masyarakat, yang memberikan sumbangan yang besar bagi pembangunan bangsa, pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang diberikan Tuhan.

“Kami menghargai dan berterima kasih atas dedikasi dan komitmen Anda untuk melayani komunitas Anda dan menghidupi iman Anda untuk memastikan bahwa gereja tetap sebagai institusi yang relevan secara teologis dan sosial dalam setiap konteks Anda,” katanya.

Dari perspektif Kristen dan ekumenis, jelas Dr. Isabel, gereja-gereja di Indonesia telah memberikan kontribusi yang kaya untuk mengembangkan gerakan ekumenis modern di Asia dan Global. Sehingga pertemuan dan kegiatan seperti ini, perlu dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa gereja-gereja dapat berkontribusi, memperkaya satu sama lain, dan persekutuan Kristen di seluruh dunia.

Ditambahkan, bahwa di masa-masa sulit ini, gereja-gereja di Indonesia telah menunjukkan bahwa meskipun dogma dan kepercayaan berbeda-beda dan dapat memecah belah, kebutuhan masyarakat dibagi. Kebutuhan akan cinta, persekutuan, rezeki, dan keamanan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat dan memuaskan, bebas dari penyakit dan kelaparan, dimiliki bersama di seluruh perbedaan agama dan etnis.

“Dengan karya Diakonia gereja, kita melihat yang lain, bahkan dari komunitas yang berbeda, sebagai pembawa citra Ilahi dan menanggapi kebutuhan setiap orang. Mengikuti ajaran Yesus mengikat kita bersama dengan semua, terutama dalam melayani yang paling terpinggirkan di masa-masa ketika Covid-19 berdampak pada komunitas kita,” tegasnya.

Mengawali konsultasi, melalui tayangan video pimpinan sinode GMIT, HKBP, GPIB, GKPB, GMIH dan GKI di Tanah Papua berbagi informasi dan pengalaman terkait tantangan, keberhasilan, dan pelajaran yang dipetik selama pandemi Covid-19. Merefleksi apa yang telah disharingkan oleh gereja-gereja, anggota Komite Sentral WCC di Indonesia, Pdt. Dr. Henriette Hutabarat Lebang menyatakan, pandemi memang telah mengancam seluruh kehidupan, ditambahkan dengan berbagai pesoalan yang sedang melanda bangsa Indonesia, termasuk bencana alam dan pengaruh teknologi.

“Meski demikian gereja-gereja di Indonesia coba menjawab semua tantangan itu. Dengan adanya pandemi juga bencana, gereja saling kerjasama, merasa tidak bisa berjalan sendiri, dan melihat kesatuan menjadi penting. Sehingga kelompok yang selama ini kurang bersahabat, mau bekerjasama. Mengacu tema Sidang Raya kali ini, menurut hemat saya gereja-gereja di Indonesia berada pada jalurnya, yaitu ditengah pandemi membangun jembatan relasi, dan persaudaraan melampaui sekat-sekat yang diciptakan oleh manusia,” kata mantan Ketum PGI ini.

Konsultasi yang berlangsung selama tiga jam ini, tentu sangat membantu para peserta terutama pimpinan sinode gereja anggota DGD/WCC yang akan menjadi delegasi dari SR XI DGD/WCC nanti. Terlebih setelah mendapat pencerahan terkait tema SR XI DGD/WCC dalam konteks Indonesia yang disampaikan oleh Pdt. Prof. Joas Adiprasetya, Th.D, serta informasi seputar proses Sidang Raya XI DGD/WCC oleh Pdt. Benjamin Simon dan Charlotte Belot dari WCC.

Sekilas SR ke XI DGD/WCC
Sidang Raya XI DGD/WCC akan berlangsung di Karlsruhe, Jerman, pada 31 Agustus-8 September 2022, dibawah tema Christ’s Love Moves the World to Reconciliation and Unity (Kasih Kristus Menggerakkan Dunia menuju Rekonsiliasi dan Persatuan). Komite Sentral WCC menerima undangan sekaligus tawaran dari Gereja Injili Jerman untuk menjadi tuan rumah Sidang Raya XI DGD/WCC ini. Sidang Raya DGD merupakan momen yang signifikan karena memiliki perwakilan dari berbagai belahan bumi pun merupakan pertemuan oikumenis antar gereja-gereja di dunia.

Sidang Raya berlangsung setiap delapan tahun, dan ini akan menjadi Sidang ke XI DGD/WCC. Persidangan ini merupakan badan pemerintahan tertinggi DGD, yang diharapkan akan memberikan arahan untuk delapan tahun ke depan, sekaligus merupakan momen untuk memilih komite pusat periode berikutnya. Seperti halnya sidang-sidang sebelumnya, Sidang Raya XI DGD/WCC diharapkan berkontribusi untuk memperdalam persatuan gereja-gereja dalam Kristus sekaligus memberikan kesaksian bersama kepada seluruh dunia. Sidang ini akan menjadi tonggak sejarah perjalanan iman bersama akan keadilan dan perdamaian sebagai persekutuan gereja.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA, PGI.OR.ID – Menteri Kooordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD bertemu dengan Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPH PGI) secara virtual di Jakarta, pada Rabu malam (28/7) dengan suasana yang hangat dan terbuka. Menkopolhukam menyampaikan pertemuan virtual dilakukan karena kondisi pandemi yang biasanya dilakukan secara tatap muka dengan lembaga keumatan lainnya. “Kami biasanya bertemu secara tatap muka dengan lembaga keumatan secara langsung namun karena pandemi silahturahim atau menjalin hubungan baik tetap dilakukan. Sebelumnya kami juga bertemu dengan NU, Muhamdiyah, Katolik dan lainnya dan malam ini dengan PGI,” kata Menko Mahfud. Menko Mahfud didampaingi sejumpah Deputi dan Staf Ahli.

Selain Ketua Umum PGI, MPH dan staf PGI lain yang hadir, antara lain Sekretaris Umum Pdt. Jacky Manuputty, Wakil Sekretaris Umum Pdt. Krise Gosal, Wakil Bendahara Pnt. Arie Moningka, Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan Pdt. Jimmy Sormin, Sekretaris eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian Pdt. Henrek Lokra, Kepala Biro Papua Ronald Tapilatu, Kahumas Philip Situmorang dan Asisten Sekum Herman Lumbantoruan.

Dalam kesempatan itu Menkopolhukam mempersilahkan pimpinan PGI menyampaikan beberapa hal yang berkaitan apa yang dirasakan dalam kondisi pandemi dan saran bagi Menkopolhukam.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Pdt. Gomar Gultom menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas pertemuan virtual yang terjadi antara PGI dan jajaran Menkopolhukam. Ketum Pdt. Gomar juga menyampaikan di masa pandemi, masyarakat cukup kuat menghadapi pandemi. “Terkait masalah pandemi Covid, kami melakukan banyak perjalanan dengan protokol yang ketat hingga kepelosok desa dan kami melihat warga kita cukup kuat dengan kearifan-kearifan yang dimiliki, hanya saja warga mengalami kegalauan dengan perkembangan informasi lewat medsos yang muncul dengan adanya kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang muncul. Dan masyarakat kita paham betul situasi ini dan mendoakan para peminpin kita untuk tetap kuat dalam memimpin. Oleh karena itu diperlukan komunikai yang intens, yang cukup kuat. Karena ada warga jemaat yang lebih percaya medsos dari pada pimpinan gerejanya dan ini membutuhkan kerjasama untuk mengatasinya,”kata Pdt. Gomar.

Ketum juga menambahkan, PGI bersama bersama pimpinan gereja meluruskan informasi dan memakai saluran komunikasi yang jelas dan meminta gereja-gereja untuk menaati aturan kesehatan danmendukung program pemerintah terkait vaksinasi. “Di kantor PGI kami sudah melakukan vaksinasi tahap pertama dan kedua. Lalu, kami mendorong gereja-gereja untuk mengubah fasilitas gereja yang dipunyai, seperti ruang pertemua dan guest house untuk menjadi tempat isolasi mandiri,”ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacky Manuputy menambahkan, PGI membantu pemerintah dalam pandemi dengan membentuk Gereja Melawan Covid yang dibentuk pada bulan Maret 2020 dan dalam perkembangannya bukan saja soal kesehatan tapi juga ada tiga hal. “Pandemi menyentuh wilayah ketahanan masyarakat di lapisan bawah. Jarak antara masyarakat yang memiliki sumber daya dan yang tidak memiliki sumber daya cukup besar sehingga menyulut penolakan kebijakan pemerintah. Krisis kedua, yaitu menjadi ladang subur terhadap politisasi untuk melawan pemerintah dengan perkembangan pandemi ini, khususnya di medsos yang menyerang soal tenaga kerja asing sehingga di masyarakat berkembang sterotipe pada kelompok asing dan ini memikis kepercayaan pada pemerintah dan juga adanya pertarungan politik menjelang 2024. Krisis ketiga yang kami amati, terjadi peguatan negara yang memunculkan konflik opensif dan defensif yang menghadirkan banyak buzzer yang melemparkan narasai-narasi yang justru membuat banyak perbedaan,” kata Pdt. Jacky.

Pdt.Jacky menambahkan, gereja hadir sebagai sumber pengelolaan makna untuk mengelola pandemi, untuk membela kehidupan dan itu disampaikan lewat media online dan medium lainnya atau juga lewat artikel-artikel atau tool kreatif kreatif lainnya. “Gereja memposisikan diri sebagai pengola informasi dan kita dorong untuk melakukannya menjad lebih baik. Kami berharap kita bertindak bersama lewat tindakan-tindakan solideritas kemanusian yang bisa disounding oleh pemuka agama dan kemudian lewat tindakan konkret satu dengan yang lain dalam situasi pandemi ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Wakil Sekretaris Umum Pdt. Krise Gosal juga menyampaikan ucapan terima kasih pada Satgasnas Pemeriintah karena PGI banyak dibantu. “Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan khususnya bagi RS Immanuel Bandung yang dibantu pengadaan oksigen dan juga bantuan-bantuan lainnya oleh Satgasnas,” kata Pdt. Krise.

Biro Papua yang diwakili Ronald Tapilatu juga menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi, antara lain mengapresiasi karja-kerja dalam penanganan kasus Pdt. Yeremia sehingga bisa terjadi. Juga mengapreasi terhadap tindakan tegas Panglima TNI terhadap kasus Merauke yang dipercaya ada koordinasi dengan Menkopolhukam. “Soal situasi di Puncak Jaya dan Intan Jaya dan sekitarnya selain didiminta mengatasi kelompok teror dan pengungsi akibat persoalan yang terjadi sehingga ada juga banyak anak-anak yang menjadi korban karena tidak bisa sekolah akibat mengungsi. Dan persoalan ini perlu bersama-sama ditangani dan endapat perhatian khusus. Juga terkait dengan revisi otsus yang menjadi protes dan masalah juga perlu diberi perhatian khusus dari pemerintah pusat. Persolan lainnya karena Papua juga sudah masuk dalam PPKM Level 4, apakah perlu ditinjau ulang soal PON yang akan dilaksanakan 3 buan mendatang. Apakah PON ini ditunda, atau dipaksa dilaksanakan karena dalam kondisi ini dapat memicu banyak yang terpapar,” kata ronald.

Menko Mahfud dengan lugas menanggapi setiap masukan dan saran dari pimpinan PGI mulai dari persoalan penangan pandemi, pengelolaan informasi, posisi PGI hingga persoalan Papua. “Berbagai persoalan yang terjadi yang disampaikan sama seperti yang dilakukan pemerintah sehingga perlu terus menerus dialog dilakukan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih atas informasi yang telah disampaikan,” kata Menko Mahfud mengakhiri pertemuan virtual tersebut.

 

 

Pewarta : Phil