JAKARTA,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)  mencermati dengan prihatin angka penyebaran Covid19. Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mempublikasikan data kenaikan kasus Covid-19 mencapai 664.930 kasus pada 20 Desember 2020. Memperhatikan perkembangan ini, PGI mendukung keputusan pemerintah mengurangi cuti bersama pada liburan Natal dan Tahun Baru 2020 untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

Terkait dengan data terbaru perkembangan Covid-19, PGI menyampaikan beberapa imbauan menyongsong Natal dan Tahun Baru;

1. PGI tetap pada imbauan yang telah diedarkan sebelumnya agar Gereja-gereja merayakan Natal dan Tahun Baru dalam bentuk virtual. Kita telah menyelenggarakan ibadah virtual maupun bentuk ibadah lainnya yang tidak menghadirkan kerumunan umat selama masa pandemi ini. Tentu kita tidak menghendaki ketahanan diri kita yang telah terbentuk selama ini untuk menghentikan laju penyebaran Covid-19 menjadi mubazir, hanya karena ketidaksabaran kita untuk berkumpul dan beribadah secara ragawi.

2. Kalaupun dimungkinkan dilaksanakan dalam bentuk ragawi maka jumlah kehadiran umat dalam ibadah harus dibatasi, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat serta berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 di wilayah tempat tinggal masing-masing.

3. Natal tahun ini hendaknya dirayakan secara sederhana, dengan menghindari penyelenggaraan ‘open house’ serta kegiatan sejenis lainnya. Hindarilah juga aktifitas bepergian dan persinggungan dengan kerumunan orang di ruang publik dalam berbagai bentuk acara perayaan Natal dan Tahun Baru.

4. Manfaatkanlah anugerah waktu yang tersedia bersama keluarga untuk menjadikan keluarga sebagai palungan tempat menyambut berita Natal itu.

5. Ciptakanlah ide-ide kreatif untuk saling mengirim ucapan Selamat Natal kepada orang-orang yang dikasihi, maupun kepada kelompok-kelompok marginal yang kerap terlupakan. Ingatlah di dalam doa, keluarga-keluarga yang berduka karena ditinggalkan orang-orang terkasih akibat terpapar Covid-19, pembunuhan, bencana, serta berbagai sebab lainnya.

6. Dukung dan doakanlah para tenaga medis, Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19, serta berbagai elemen pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan yang terus berjuang untuk menangani Pandemi Covid-19 serta semua dampak ikutannya.

7. Songsonglah Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dengan tetap optimis dan berpengharapan.

 

Jakarta, 21 Desember 2020
Humas PGI,

Philip Situmorang

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sejumlah pimpinan sinode gereja di Indonesia kembali menyampaikan seruan terkait peristiwa kekerasan di Papua yang tak kunjung berhenti. Seruan tersebut disampaikan saat Zoom Briefing “Kampanye Stop Kekerasan di Papua” yang dilaksanakan oleh Biro Papua PGI, Kamis (17/12), dan diikuti oleh para tokoh Papua, baik yang ada di Papua maupun Jakarta, serta aktivis kemanusiaan.

Mereka menegaskan, sudah setengah abad lebih Papua berintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) namun pendekatan pembangunan yang dilakukan telah mengabaikan pendekatan humanis dan adil untuk memastikan bahwa warga Papua adalah warga Indonesia. Diskriminasi terhadap orang Papua masih banyak ditemukan di berbagai tempat di Indonesia. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Papua sehingga kerap menyatakan ketidaknyamanannya menjadi bagian dari Indonesia.

Pendekatan keamanan masih menjadi prioritas dan karenanya eskalasi kekerasan terus meningkat, bahkan telah menyasar kepada pekerja gereja terutama yang melayani di daerah-daerah konflik. Pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan dua bulan yang lalu, telah menimbulkan ketakutan bagi warga Papua. Hingga saat ini, pemerintah belum mengambil langkah yang komprehensif untuk mencegah terjadinya praktek pembunuhan di Papua. Tak terhitung banyaknya korban jiwa yang berjatuhan.

Sebab itu, dalam seruannya, para pimpinan sinode gereja di Indonesia menegaskan, pertama,  keprihatinan mendalam atas terjadinya berbagai peristiwa kekerasan yang dialami oleh warga Papua baik yang di Tanah Papua maupun di luar Papua yang menjadi korban diskriminasi/stigmatisasi bahkan korban pembunuhan. Sebagian dari mereka hingga saat ini masih tinggal di tempat-tempat pengungsian dan hidup dalam keterbatasan sehingga berdampak bagi kehidupan mereka terutama bagi anak-anak dan perempuan.

Kedua, mendesak pemerintah Indonesia bersama DPR RI untuk segera menghentikan pendekatan keamanan yang dilakukan dan telah mengakibatkan korban berjatuhan dan menimbulkan ketakutan dan trauma mendalam bagi warga Papua. Untuk menghindari jatuhnya korban lagi, kami meminta agar segera dilakukan penarikan pasukan non organik di Papua dan menghentikan operasi militer di Papua.

Ketiga, meminta negara untuk segera menyelesaikan berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dengan membawa pelaku kekerasan dan pelanggar HAM sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan rasa adil bagi warga Papua serta menumbuhkan kepercayaan warga Papua terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Keempat, penyelesaian konflik di Papua hendaknya mengedepankan pendekatan dialog yang setara dan bermartabat dengan menyingkirkan jalan kekerasan untuk menciptakan tanah Papua sebagai tanah damai.

Seruan yang merupakan bentuk solidaritas gereja-gereja di Indonesia terhadap persoalan di Tanah Papua ini, didukung oleh Pdt. Elson Lingga, M.Th (Bishop Sinode GKPPD), Pdt. DR. Dorkas Orienti Daeli, M.Th (Sekum Sinode BNKP), Pdt. DR. Paul Ulrich Munthe (Sekum Sinode GKPS), Pdt. Rehpelita Ginting, M.Min (Sekum Moderamen Sinode GBKP), Pdt. John Asihua (Sekjen Sinode GKE), Pdt. Marganti Gabe Panggabean, M.Ag (Kepala Biro III Sinode GKPA), Pdt. Rita Purba (Pimpinan Sinode GPKB), Pdt. Abednego Juwarisman, M.Si (Ketua MPH Sinode GKJTU), Pdt. Adventus Nadapdap (Kepala Departemen Litbang Sinode HKI), dan Pdt. Debora Sinaga (Kepala Departemen Diakonia Sinode HKBP).

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Ketua Forum Pemuda Lintas Agama Kota Tomohon, Manado, Sulawesi Utara, Toar Pangkey menemui MPH-PGI di Grha Oikoumene, Jakarta, Rabu (16/120), dalam rangka meminta masukan terkait kegiatan Festival Pemuda Lintas Agama yang rencananya akan digelar pada Agustus 2021, bersamaan dengan Festival Bunga di daerah itu.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), dan sekarang memohon masukan dari MPH-PGI terkait kegiatan yang sudah diprogramkan ini, dan rencananya juga akan dihadiri peserta dari luar negeri,” ujar Toar Pangkey, yang saat itu didampingi oleh Isa dan Nosen dari ICRP.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom menyarankan agar kegiatan tersebut ditunda, mengingat kondisi bangsa akibat pandemi Covid-19. Sehingga diusulkan dalam bentuk virtual. “Jangan dulu pertemuan ragawi lah, karena Indonesia belum siap bahkan di 2021. Khawatir justru kegiatan ini tidak jadi berkat. Alangkah baiknya dilakukan persiapan yang matang. Contoh Muktamar PP Muhammadiyah saja diundur. Menurut kajian universitas yang ada di naungan Muhammadiyah mengatakan tahun 2021 belum aman. Kita butuh kesabaran yang luar biasa,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputy. Menurutnya, sejumlah kegiatan interfaith internasional, termasuk jaringan pemudanya, sedang memformulasi ulang rencana kegiatan dalam bentuk ragawi. Sebab itu, yang dibutuhkan sekarang adalah gagasan kreatif lewat virtual, namun tidak menghilangkan makna dari kegiatan tersebut.

“Di sini memang perlu keterlibatan anak-anak muda untuk berkreasi lewat virtual. Tetap saling memperkuat dan membangun. Sidang MPL PGI saja kita buat secara online. Saya yakin di Tomohon punya fasilitas untuk melaksanakan kegiatan secara virtual,” ujar Pdt. Jacky.

Taor Pangkey mengaku bersyukur atas masukan yang diterima dari MPH-PGI, dan akan disampaikan kepada semua pihak terkait. Sementara mewakili ICRP, Isa juga melihat masukan yang diberikan oleh MPH-PGI sangat tepat.  Menurutnya memang perlu ada bentuk lain yang harus dipertimbangkan. “Kami juga berharap bisa bersama-sama mendisain acara tersebut secara virtual,” tandasnya.

Selain MPH-PGI, ikut pula dalam pertemuan itu Sekretaris Eksekutif  Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC) PGI Pdt. Jimmy Sormin, Kepala Biro Papua PGI Ronald Tapilattu, dan Plt Kepala Biro Pemuda dan Remaja PGI Jesica  Kansil.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

SIGI,PGI.OR.ID-Pasca Bencana Alam yang terjadi di Sulawesi Tengah Wilayah Padagimo (Palu, Donggala, Sigi, Parigi Moutong) Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) melalui Unit PRB-PGI terus memberi dukungan bagi Jemaat GKST dan GPID yang berada di Wilayah Donggala dan Sigi yang sangat terdampak akibat peristiwa bencana alam tersebut. Tidak sedikit rumah warga dan rumah ibadah yang menjadi korban dari bencana alam yang sangat dasyat ini.

Unit PRB-PGI yang di dukung oleh Presbyterian Church of Ireland kini telah mendukung enam Jemaat GKST dan GPID di Wilayah Kabupaten Sigi dalam pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Jemaat. Enam Jemaat tersebut adalah GKST Jemaat Bethel Watubula, GPID Jemaat Filadelfia Lakuta, GKST Jemaat Imanuel Siroa, GKST Jemaat Karmel Puroo, GPID Jemaat Pniel Puroo, dan GPID Jemaat Tiberias Kangkuro.

Keenam Jemaat ini telah mendapatkan dukungan baik dalam bidang pertanian, peternakan, usaha pembuatan keripik pisang, usaha pembuatan sapu ijuk/sapu lidi, pendamping psikososial bagi anak-anak dan remaja, tof untuk guru-guru sekolah minggu remaja, nutrisi tambahan untuk anak-anak, remaja, ibu hamil dan lansia serta pelatihan pengurangan resiko bencana berbasis Gereja.

Unit PRB-PGI melaksanakan Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Komisi PRB Sinode GPID di Kantor Sinode, Kamis (10/12).  Dalam kegiatan ini, Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty hadir dan menjadi salah satu narasumber dengan Materi Peran Gereja dalam Penanggulangan Bencana. Hadir pula Leo Ratuwalangon dari Yayasan Bumi Tangguh sebagai narasumber dan sharing pembelajaran dari beberapa teman-teman yang tergabung dalam Jakomkris (YEU, Pelkesi dan Rebana).

Keesokkan harinya Pdt. Jacky Manuputty, panggilan akrabnya, melakukan monitoring program yang telah terlaksana di Wilayah Sigi bersama Tim Unit PRB-PGI di dampingi Majelis Sinode GPID. Monitoring program di mulai dari Jemaat GPID dan GKST yang ada di Desa Puroo Kecamatan Lindu. Di Jemaat ini, kedatangan Sekum PGI bersama rombongan disambut dengat antusias dan penuh sukacita, dalam balutan kearifan lokal masyarakat Lindu.

Pdt. Jacky  dan Ketua Umum Sinode GPID dipakaikan “Siga” (Penutup Kepala) sebagai simbol rasa sukacita dan berkat serta pengakuan dan penerimaan sebagai warga sekaligus orang tua bagi masyarakat Lindu. Kegiatan ini juga di hadiri oleh beberapa perangkat desa antara lain Sekertaris Camat Lindu, Kepala Desa Puroo, Tua-tua adat dan sebagian jemaat.

 

Pewarta: Sherly

JAKARTA,PGI.OR.ID-Memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia Tahun 2020, PGI melaksanakan diskusi secara langsung dan virtual terkait kasus kekerasan terhadap perempuan. Kegiatan ini merupakan sesi terakhir dari rangkaian kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP) oleh PGI, di Grha Oikoumene, Jakarta, Kamis (10/12).

Sebagaimana diketahui, peringatan Hari HAM Sedunia dilakukan setiap tahun pada 10 Desember. Tahun ini, Hari HAM Sedunia mengusung tema “Recover Better”. Dipilihnya 10 Desember sebagai Hari HAM karena pada tanggal itu bertepatan dengan hari di mana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) pada tahun 1948.

UDHR merupakan dokumen tonggak sejarah yang menyatakan hak-hak setiap orang sebagai manusia tidak dapat dicabut tak peduli ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Dokumen tersebut hingga kini telah diterjemahkan dalam lebih dari 500 bahasa, dan menjadi dokumen yang paling banyak diterjemahkan di dunia. Britanica menuliskan, penetapan Hari HAM sedunia dilakukan dalam sidang paripurna Majelis Umum PBB 4 Desember 1950. Saat itu, penetapan dilakukan dengan mengundang semua negara anggota PBB. Pertemuan itu menyebutkan, setiap tahun akan dipilih tema yang menarik perhatian sebagai bagian dari upaya penegakan HAM. Beberapa tema di antaranya adalah diskriminasi, memerangi kemiskinan, dan melindungi korban pelanggaran hak asasi manusia.

Pakar hukum dan HAM Valentina Sagala, salah satu narasumber dalam diskusi ini menegaskan, HAM adalah hak-hak yang bersifat kodrati dan universal, melekat dengan sendirinya pada diri manusia dan tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat merampas atau mencabutnya. Sebab itu, negara berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, dan memenuhi. Kaitan dengan itu, pemerintah harus melakukan berbagai upaya dalam rangka menghentikan kekerasan terhadap perempuan, sebagai upaya pemenuhan HAM, secara khusus perempuan.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Sekretaris Umum PGI Pdt. Krise Anki Gosal. Sebab itu, menurutnya peringatan Hari HAM Sedunia adalah momentum untuk meneguhkan komitmen dan meningkatkan kesadaran komunitas agama, termasuk gereja, akan HAM sebagai hak yang teranugerahkan dari Pencipta atas diri tiap manusia. Sehingga tak dapat dicabut oleh apapun termasuk keyakinan.

Sementara itu, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom ketika dimintai komentarnya terkait kegiatan kampanye 16 HAKtP yang dilaksanakan oleh PGI, menegaskan, tujuan dari kegiatan ini meliputi dua hal. Pertama, menunjukkan komitmen PGI untuk stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan stop segala bentuk kekerasan, apapun bentuknya, dan kepada siapapun. Kedua, sebagai wujud keberpihakan kepada para korban kekerasan. Itu sebabnya, semua elemen sedang giat-giatnya mengadvokasi Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

“Dan paling banyak korban kekerasan adalah perempuan dan anak. Dan itu keprihatinan kita bersama. Kita semua ini adalah keturunan dan dilahirkan seorang perempuan, semestinya perempuan dan anak itu tidak boleh lagi dibuat terlunta dalam kesehariannya,” tegas Pdt. Gomar.

Usai diskusi, MPH PGIW Jabar, Pdt. Dr. Margie Ririhena-de Wanna, membacakan deklarasi Persekutuan Gereja-Gerja di Indonesia yang berisi sikap dan komitmen untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui upaya mendorong gereja-gereja di  Indonesia untuk lebih serius dan lebih meningkatkan program nyata berkesibambungan.

Meminta kepada Pemerintah dan lembaga legislatif untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai wujud dari komitmen negara memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari aksi kekerasan atas nama apapun. Selain itu, memperkuat jejaring dalam mengadvokasi kebijakan pemerintah yang pro kemanusiaan demi terwujudnya penegakan hukum yang adil bagi para korban dalam upaya mewujudkan dunia bebas dari kekerasan.

Dalam diskusi yang dipandu oleh Karen Pooroe, seorang penyintas yang pada kesempatan itu juga menyampaikan testimoninya, dilakukan penayangan video berisi advokasi HAM yang telah dilakukan oleh PGI, pesan dan harapan pimpinan lembaga pemerintahan, serta pimpinan sinode gereja dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia, aksi bagi masker di depan Grha Oikoumene PGI untuk mengkampanyekan stop kekerasan terhadap perempuan, dan pemutaran Vlog tentang pandangan anak milenial tentang demokrasi (Pemenang Lomba Vlog Asmara Nababan). Juga pembacaan Puisi “Hentikan Kekerasan di Papua” oleh Elis Toam, Mahasiswi UKI Jakarta yang mewakili Milenial Papua.

Selain itu, prosesi penyalaan lilin oleh peserta di Grha Oikoumene dan zoom, sebagai bentuk perenungan dalam rangka mengenang para korban kekerasan, keluarga dan tenaga medis yang meninggal dunia di tengah pandemi covid-19.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Pimpinan Gereja Bala Keselamatan (BK) Mengunjungi Korban dan Warga Terdampak Aksi Terorisme di Sulawesi Tengah.

Kunjungan ini merupakan kunjungan pastoral terhadap anggota keluarga korban dan warga masyarakat terdampak aksi sadis terorisme di dusun Lewonu, desa Lembantongoa, kecamatan Sigi, Palu, Sulawesi Tengah, pada tanggal 27 November 2020 lalu.

Bersama Pimpinan Bala Kesalamatan (BK), Kolonel Yusak Tampai dan Letnan Kolonel Alberth Sarimin, perwakilan Majelis Pekerja Harian (MPH-PGI), Pdt. Jimmy Sormin, Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC) PGI, mengunjungi lokasi tempat terjadinya pembantaian warga gereja Bala Keselamatan, pada 2 Desember 2020. Di lokasi kejadian Pimpinan Bala Keselamatan dan Pdt. Jimmy sempat berkoordinasi dengan Kapolda Sulawesi Tengah serta tim gabungan TNI dan Polri yang sedang mengamankan lokasi kejadian dan memburu para pelaku teror. Tidak lupa para hamba Tuhan ini mendoakan aparat keamanan yang tengah bertugas tersebut.

Selepas mengunjungi lokasi kejadian, rombongan melakukan kunjungan pastoral ke para keluarga korban dan warga dusun Lewonu yang diungsikan di desa Lembantongoa. Mereka  sangat trauma dan tidak ingin kembali ke rumahnya di dusun Lewonu,  sore itu mereka tampak lesu karena ternyata sejak pagi belum sempat makan akibat terus-menerusnya berdatangan tamu dari berbagai tempat dan lembaga/organisasi untuk mengunjungi mereka.

Di tengah ramainya kunjungan dari pihak pemerintah maupun lembaga-lembaga yang datang memberi bantuan, Pdt. Jimmy, Kol. Yusak dan Let-kol. Sarimin memberi penguatan kepada para keluarga korban dan masyarakat Lewonu di pengungsiannya melalui doa dan sapaan penuh penguatan.

Sebagai Komandan Teritorial BK, terhadap warga gerejanya dan warga dusun Lewonu lainnya Kol. Yusak menyampaikan rasa duka mendalam mewakili keluarga besar BK Indonesia maupun Internasional. Ia pun menekankan bahwa BK akan terus mengawal proses pemulihan kembali, serta bertanggung jawab hingga mereka mendapat tempat tinggal yang baru dan kehidupan yang lebih baik.

Pdt. Jimmy juga menyampaikan bela rasa dari MPH-PGI bahkan gereja-gereja anggota PGI di seluruh Indonesia yang turut mendoakan sejak terinformasikannya kejadian beberapa hari yang lalu tersebut. Duka warga BK dan dusun Lewonu adalah juga duka gereja-gereja di Indonesia; seraya mengingatkan betapa berharganya mereka bagi Tuhan dan warga gereja yang terus mengingat dalam doa-doanya.

Melalui kunjungan pastoral ini pula PGI dan BK menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa penyerangan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal (OTK) yang mengakibatkan korban meninggal sebanyak 4 (empat) orang serta  terjadinya pembakaran 6 (enam) rumah warga dan satu rumah ibadah Gereja  Bala Keselamatan – Pos Pelayanan Lewonu,  adalah tindakan kekerasan yang tidak dapat diterima.
2. Bahwa peristiwa ini adalah tindakan kekerasan murni dan tidak ada kaitannya dengan religious persecution/ persekusi agama.
3. Mengapresiasi upaya dan rencana pemerintah pusat dan daerah, bersama aparat  TNI dan POLRI, dalam menangani kejadian di dusun Lewonu dan melakukan pencarian para pelaku teror, serta rehabilitasi para keluarga korban dan warga masyarakat yang terdampak.
4. Mengapresiasi pihak-pihak yang memberi perhatian kepada keluarga korban dan warga dusun Lewonu lainnya.
5. Memohon perhatian dan kesediaan pemerintah maupun pihak-pihak yang ingin memberi perhatian dan bantuan agar memerhatikan pula kesehatan fisik maupun mental para korban yang lelah dan masih trauma, dengan mengatur waktu kunjungan, wawancara atau aktivitas lainnya.
6. Kejadian dan situasi warga Lewonu agar tidak dieksploitasi untuk kepentingan-kepentingan sepihak dan tidak bertanggung jawab.
7. Potensi gesekan sosial dan ketidakamanan akibat berbagai bantuan yang diterima oleh keluarga korban harus diantisipasi, demikian pula keamanan masyarakat Lembantongoa pasca-penyerangan harus terus menjadi prioritas pemerintah melalui TNI-POLRI.

 

a.n. Majelis Pekerja Harian PGI                                                                       Pimpinan Bala Keselamatan

 

Narahubung:

• Jimmy Sormin (SE KKC PGI), 085228385610, jimmysormin@gmail.com
• Albert D. Sarimin (Sekretaris Program BK), 082187490777, alberth.sarimin@ins.salvationarmy.org

 

PRESS RELEASE PASTORAL VISIT PGI-BK

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Gereja didorong untuk mengembangkan atmosfer yang penuh cinta kasih dan penerimaan terutama bagi mereka yang rentan dan terinfeksi HIV/AIDS. Selain itu mengembangkan refleksi teologis sebagai landasan teologi bagi gereja untuk merespon persoalan HIV/AIDS.

Hal tersebut ditegaskan Pdt. Retno Ratih Suryaning Handayani dalam diskusi virtual Perempuan dan Anak Dalam HIV & AIDS, yang dilaksanakan oleh PGI sebagai bagian dari rangkaian kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP), pada Selasa (1/12).

Lanjut Retno, gereja juga didorong untuk berpartisipasi dalam forum diskusi yang lebih luas terkait dengan isu HIV/AIDS. Dan, memperlengkapi para pelayan gereja dengan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, serta melengkapi dengan ketrampilan dalam mendampingi warga jemaat menghadapi persoalan HIV/AIDS.

“Gereja sebagai tubuh Kristus dipanggil sebagai komunitas yang menyembuhkan dimana karya penyembuhan dan kasih Allah ada dalam diri Tuhan Yesus. Sebagai tubuh Kristus kita disatukan di tengah penderitaan sesama dan menyatakan keberpihakan kita terhadap mereka yang ditolak dan mengalami keputusasaan, di antara mereka adalah yang terinveksi HIV AIDS,” jelas anggota MPH-PGI ini.

Sedangkan Husen Muhamad, Program Manajer Kios Informasi Kesehatan Pusat Penelitian HIV/AIDS Unika Atmajaya, Jakarta, melihat, sejak awal kemunculannya pada 1980an, HIV/AIDS tidak hanya dipandang sebagai masalah medis tapi juga dikaitkan dengan permasalahan moral. Karena itu orang yang hidup dengan HIV/AIDS rentan mengalami luka moral yang memaksa mereka menanggung stigma negatif seumur hidup. Stigma merupakan atribut yang mendiskriditkan seseorang.

Lebih jauh dijelaskan, perempuan sangat rentan terhadap HIV/AIDS akibat budaya patriarki di Indonesia. dan mengalami kerentanan yang berganda, apalagi jika memiliki status positif HIV/AIDS. Bukan hanya itu, stigmatisasi dan tindakan diskriminasi juga kerap menimpa mereka. “Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) bersama dengan PPH Atmajaya di 2016 mencatat bahwa prevelensi kekerasan yang dialami oleh perempuan dengan HIV/AIDS lebih tinggi daripada perempuan pada umumnya,” katanya.

Sebab itu, Husen mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk gereja, pemangku dan pelaksana kebijakan, mengarahkan intervensi pencegahan HIV/AIDS yang berbasis gender. Selain itu, peningkatan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan menjadi faktor penentu untuk pengurangan kerentanan perempuan terinfeksi HIV. Salah satu cara adalah memprioritaskan program-program yang terkait dengan peningkatan hak-hak perempuan dan akses yang cukup untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi.

Di sesi sharing pengalaman, Sekretaris Eksekutif HKBP Aids Ministry Berlina sibagariang menuturkan, khusus di Tapanuli kebanyakan kasus HIV/AIDS disebabkan pemuda/di yang merantau ke kota besar seperti Jakarta, kemudian kembali ke kampung tanpa sadar membawa virus tersebut.

“Mereka tidak tau statusnya lalu menikah, sehingga menularkan kepada mereka yang sangat rentan seperti perempuan dan anak-anak. Dengan pendampingan kami kepada mereka sudah banyak pasangan yang suami positif, istri negatif, dan  anaknya tetap negatif. Itulah seharusnya tugas gereja. Harus hadir mendampingi agar mereka tidak berpikir bahwa HIV/AIDS adalah akhir dari segala-galanya. Padahal tidak seperti itu, semua bisa dikeloka dengan baik,” jelas Berlina.

Sebab itu, pihaknya selalu melakukan pelayanan pencegahan dan pendampingan, baik melalui penyampaian informasi, sosialisasi, capacity building, dan lainnya, tidak hanya kepada warga gereja, tetapi juga seluruh masyarakat dan komunitas. Disamping membangun kerjasama dengan sejumlah pihak untuk dapat memberi akses dan perhatian kepada mereka yang terpapar HIV/AIDS.

Sedangkan Hana Hutabarat, seorang penyintas,  yang mengaku telah hidup selama 9 tahun dengan HIV/AIDS, meyakini bahwa apa yang dialaminya adalah anugerah Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Sebab dengan demikian, dia bersyukur dapat menolong dan menguatkan orang lain.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Pengurus Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional (LPPN) Periode 2021-2026 temui MPH-PGI di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Senin 31/11). Mereka diterima oleh Pdt. Gomar Gultom, Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty, Pdt. Krise Anky Gosal, dan Arie Moningka.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Dewan Pembina LPPN Dr. Ir. Pos M. Hutabarat menyampaikan informasi terkait susunan personalian LPPN Periode 2021-2026, Christian Centre, Yayasan Sukahati, warta digital, dan renovasi sekretariat LPPN yang berlokasi di Jl. Kayu Jati Raya No.6, RT.1/RW.4, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur.

“Pembentukan Christian Centre pernah diusulkan ke pemerintah agar ada di semua daerah, namun baru hanya di 4 daerah. Untuk di Jakarta ini perlu terus didorong karena gubernur pernah berjanji, dan kami sudah membentuk panitianya,” kata Pos Hutabarat.

Sementara Ketua Harian LPPN Dr. Saur Hasugian, MTh, DD mengungkapkan, dalam Munas 2018 singkatan Pesparawi berubah menjadi Pekan Seni Paduan Suara Gerejawi. Sedangkan Pesparawi berikut akan dilaksanakan antara Juni-Juli 2022 di Yogyakarta.

Pada kesempatan itu, Pdt. Gomar Gultom menyambut positif apa yang telah dilakukan oleh LPPN, serta kerjasama antara LPPN dengan PGI selama ini. “Meski memang ada yang membutuhkan waktu untuk kami pelajari. Soal Christian Centre mungkin perlu dicari nama lain,” ujarnya.

Pertemuan yang berlangsung singkat dan berjalan penuh kekeluargaan ini, diakhiri dengan foto bersama.

 

Pewarta: Markus Saragih