JAKARTA,PGI.OR.ID-Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengutuk pembantaian 4 warga dan pembakaran sejumlah rumah warga serta satu rumah warga yang dijadikan tempat ibadah bagi warga Nasrani yang terjadi di Dusun Lewonu, Desa Lemban Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kejadian ini mempertontonkan perilaku barbar dan biadab yang harus dikecam oleh semua orang beradab.

MPH-PGI juga mengungkapkan belarasa dan keprihatinan yang mendalam kepada keluarga yang berduka, dan kepada segenap pelayan serta jemaat Gereja Bala Keselamatan di Desa Lemban Tongoa atas peristiawa yang terjadi pada Jumat (27/11/2020).

Terkait dengan peristiwa ini, kami menyerukan beberapa hal sebagai berikut;

1. Mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk sesegera mungkin mengusut tuntas kasus ini, menangkap dan menindak tegas para pelaku pembantaian biadab ini. Selain itu, perlu dikordinasikan tindakan cepat untuk memulihkan trauma keluarga korban dan masyarakat sekitar, serta memberikan jaminan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat agar tidak ada lagi ancaman teror.
2. Mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, memelihara kerukunan dan persaudaraan, sambil sepenuhnya mendukung upaya pemerintah untuk menangani kasus ini.
3. Mendorong peran tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bersikap proaktif dalam penanggulangan gerakan ekstremisme yang melegalkan cara-cara terror yang sungguh menodai nilai-nilai luhur agama maupun kebangsaan.
4. Mengajak gereja-gereja dan umat beragama lainnya untuk tekun berdoa agar tragedi kemanusiaan di Sulawesi Tengah segera terselesaikan, dan keluarga para korban serta masyarakat lainnya diberi kekuatan dan perlindungan.
5. Mangajak setiap keluarga Kristen untuk menyalakan satu lilin Adven di awal rangkaian Minggu Adven yang menandakan bahwa harapan tak akan pernah pudar di tengah prahara, serta menaikan doa syafaat bagi para korban serta keluarga korban pembantaian di Dusun Lewonu, Desa Lemban Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

Kami terus mendoakan dan mendukung semua langkah dan upaya pemerintah untuk memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bebas dari aksi teror dan estremisme.

Demikian pernyataan pers kami sampaikan untuk menjadi perhatian pihak terkait dalam penyelesaian masalah pembantaian warga dan pembakaran Rumah ibadah di Desa Lemban Tongoa, Sulteng.

 

Jakarta, 28 November 2020

a.n Majelis Pekerja Harian PGI

 

Humas PGI,

Philip Situmorang

0821-1028-7160

 

Siaran Pers Pembunuhan & Pembakaran di Sigi, Sulteng

JAKARTA,PGI.OR.ID-Mengawali rangkaian Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP), PGI melaksanakan diskusi virtual bertajuk Dukung Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS), pada Rabu (25/11).

Sebagaimana diketahui, RUU P-KS hingga saat ini belum disahkan karena pembahasan yang alot di DPR. RUU tersebut bahkan dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020. Alotnya pembahasan diakui oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Mercy Barends. Meski demikian, PDIP, bahkan Kaukus Perempuan di Parlemen tetap terus berjuang semaksimal mungkin untuk meloloskan RUU yang menjadi kepentingan seluruh anak bangsa, dan mempertaruhkan eksistensi serta martabat perempuan ini.

Dalam perkembanganya, lanjut Mercy, ada sejumlah hal yang perlu dicari titik temu, semisal  terkait jenis-jenis kekerasan seksual, ruang lingkup, dan rehabilitasi.  “Jadi harus benar-benar dibingkai agar masuk kepada inti persoalan yang terkait penghapusan kekerasan seksual, sehingga 4 tujuan dari RUU P-KS, mencegah, melindungi, menindak, dan mewujudkan lingkungan yang bebas kekerasan seksual ini benar-benar terwujud,” katanya.

Dalam rapat evaluasi Prolegnas 2020, menurutnya, RUU P-KS dipastikan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. Sebab itu, dia pun merekomendasikan agar seluruh elemen yang peduli terhadap RUU P-KS tetap menggalakkan lobi-lobi, memperkuat public campaign, dan tetap melakukan monitoring public.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Umum PGI Pdt. Krise Anki Gosal mengungkapkan, kondisi korban kekerasan seksual di Indonesia hingga sekarang ini terus meningkat dan semakin memprihatinkan. Data terakhir dari Komnas Perempuan menyebutkan sejak 2016-2019 terjadi kenaikan mendekati 100 persen.

Lanjut Pdt. Krise, sehingga pada Sidang Raya di Waingapu, Sumba tahun 2019,  merekomendasikan hasil Pertemuan Raya Perempuan Gereja (PRPrG) PGI, memandatkan kepada gereja-gereja di Indonesia untuk mengembalikan, dan mengangkat harkat serta martabat manusia sebagai imagodei, sebagai ciptaan yang segambar dengan Allah, yang memiliki hakekat dan martabat yang harus dihargai dan dihormati. Sehingga segala bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah penghianatan atas maha karya cipta Allah sendiri.

“Dasar utama inilah dan menugaskan gereja-gereja untuk lima tahun ke depan, sejak November tahun lalu, untuk kembali fokus kepada penanggulangan kekerasan. Oleh karena pemetaan pada Sidang Raya itu, kekerasan seksual bukan hanya terjadi di ranah publik atau di tempat kerja, tetapi bahkan terjadi di lembaga-lembaga yang diharapkan  menjadi tempat pensemaian bibit budi pekerti, perdamaian, hak asasi, seperti di rumah tangga, bahkan di ranah keagamaan pun tidak luput dari kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kalau hari ini kita fokus kepada kekerasan seksual, tidak menutup kemungkinan di lingkungan gereja juga terjadi kekerasan seksual,” kata Pdt. Krise.

Sebab itu, menurut Wasekum PGI, RUU P-KS adalah sebuah jawaban dan kerinduan dari satu kebutuhan untuk kesejangan-kesejangan dari pengaturan-pengaturan  seputar kekerasan seksual di Indonesia, karena mengatur mulai dari pencegahan hingga pemenuhan hak korban. “Dan RUU P-KS ini juga diharapkan menjadi satu jawaban atas pergumulan panjang dari gereja-gereja di Indonesia yang memetakan kekerasan pada Sidang Raya ke 17 di Waingapu, Sumba Tahun 2019. Kami percaya dan kami melihat RUU P-KS ini turut akan saling memperkuat gereja untuk mengembalikan harkat manusia kepada ciptaan Allah yang harus dihormati, dihargai, dan mempunyai hak hidupnya yang tidak boleh direbut, dirampas,” tegasnya.

Hal ini pulalah yang mendorong PGI untuk bergandengan tangan dengan para pengambil keputusan di DPR RI untuk segera mensahkan RUU P-KS menjadi undang-undang.

Diskusi virtual yang berlangsung selama tiga jam ini, juga diisi dengan sharing lapangan yang disampaikan oleh Sekretaris Umum Sinode Gereja Kristen Sumba (GKS) Pdt. Marlin Lomi dan Pdt. Julinda Sipayung dari Woman Crisis Centre Sopou Damei Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS).

Pdt. Marlin Lomi pada kesempatan itu menyampaikan upaya advokasi oleh GKS terhadap kasus kawin tangkap di Sumba. Menurutnya, kasus ini masih terus terjadi dan belum menjadi perhatian serius, bahkan dianggap sebagai sebuah kewajaran. Sehingga dengan pendekatan adat kasus dianggap selesai. Peristiwa terakhir terjadi di wilayah Sumba Tengah.

“Sebab itu kami berkoordinasi dengan solidaritas perempuan dan anak, Perwati dan lainnya kemudian memang kami berpikir kasus ini tidak bisa dibiarkan, ini kejahatan kemanusiaan yang harus disikapi secara serius,” tandasnya.

Lanjut Pdt. Marlin, secara lembaga gereja Sinode GKS tegas menolak tindakan perilaku kasus kawin tangkap. Karena itu, peran edukasi tetap dilakukan baik tingkat klasis dan jemaat. Termasuk advokasi kepada pelaku dan korban. “Kami mendesak pembuatan perda dan pengesahan RUU P-KS. Juga berharap agar segera dibuat perda dengan melibatkan gereja, forum adat, pemerhati perempuan dan lainnya, serta berharap akan ada tindakan hukum terhadap pelaku,” katanya.

Sedangkan Pdt. Julinda menyampaikan sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh WCC Sopou Damei GKPS dalam kaitan dengan kampanye 16 HAKtP. Seperti, ibadah, webinar, fgd, dan kampanye di sejumlah tempat dengan mengusung tema stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun untuk tahun ini dilaksanakan secara live streaming karena pandemi Covid-19.

Dalam rangka Kampanye 16 HAKtP, PGI akan melakukan serangkaian kegiatan hingga tanggal 10 Desember mendatang. Namun sebelumnya, juga telah dilakukan lewat IG live, pembuatan video-video pendek, dan lainnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) telah mengeluarkan Pesan Natal Bersama Tahun 2020, dengan tema “…..dan mereka akan menamakan Dia Imanuel (Matius 1:23).

Dalam Pesan Natal Bersama ini, PGI-KWI mengingatkan, pada tahun ini kita merayakan Natal dalam suasana prihatin karena wabah Covid-19 sedang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Virus ini telah merusak berbagai sendi kehidupan manusia. Banyak keluarga berduka karena kehilangan sanak saudara. Banyak pula yang kehilangan pekerjaan. Anak-anak yang harus belajar di rumah kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman sebaya.

Umat gelisah karena tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. Dilaporkan juga bahwa angka kekerasan dalam keluarga bahkan perceraian meningkat. Kondisi ini diperparah dengan maraknya politik identitas yang meningkatkan ujaran kebencian, intoleransi beragama dan etnis, radikalisme agama, serta perpecahan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat kita.

Situasi krisis ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita sesungguhnya rapuh, baik secara fisik maupun psikis. Kita dengan mudah bisa terjebak dalam keputusasaan akibat beratnya beban kehidupan yang harus kita kelola. Kita rentan terhadap keserakahan yang kerap menjebak kita untuk melakukan korupsi, serta ketidakadilan dalam relasi dengan orang lain maupun dengan lingkungan. Tubuh kita dengan mudah bisa sakit akibat terinfeksi virus, bahkan kita bisa meninggal seketika hanya karena sebuah kelalaian kecil.

Keganasan virus ini juga menegaskan bahwa kita semua sama sebagai manusia, sekalipun profesi kita berbeda, suku kita berbeda, agama kita berbeda, pendidikan dan jabatan kita berbeda. Covid-19 mengingatkan bahwa kita semua bisa diserangnya, dan karenanya kita saling membutuhkan satu dengan lainnya.

Untuk melihat secara lengkap Pesan Natal Bersama PGI-KWI Tahun 2020 dalam bentuk pdf, silahkan klik di bawah ini.

Pesan Natal Bersama KWI – PGI Tahun 2020

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPH-PGI) mengeluarkan imbauan terkait persidangan gerejawi dan perayaan Natal di Masa pandemi, yang disampaikan kepada pimpinan gereja anggota PGI, pimpinan PGIW/SAG, pimpinan jemaat-jemaat POUK, dan pimpinan lembaga mitra PGI.

Dalam imbauannya, MPH-PGI menegaskan, pertama, hendaknya kita terus mendorong warga untuk senantiasa mengembangkan habitus baru sebagai bagian dari adaptasi kita terhadap pandemi ini dengan: a). meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan mengkonsumsi gizi seimbang, banyak berolah-raga, berjemur matahari pagi atau sore dan hal-hal lain yang bertalian dengan pola hidup bersih dan sehat.

Kedua, terus menerus menaati protokol kesehatan dengan 3M: memakai masker, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta menjaga jarak.

Ketiga, terkait dengan menjaga jarak ini, MPH-PGI mengimbau gereja-gereja sedapat mungkin menghindari pengumpulan umat secara ragawi, termasuk persidangan-persidangan gerejawi. MPH-PGI sangat menghargai inisiatif beberapa gereja anggota PGI yang dengan bijak telah melaksanakan persidangan sinode secara virtual, termasuk persidangan sinode dengan pergantian kepemimpinan. Fasilitas yang tersedia dan SDM jemaat kita yang mumpuni di bidang ini, sangat mampu mendukung penyelenggaraan persidangan sinode secara virtual.

Keempat, untuk perayaan Adven dan Natal 2020, MPH-PGI mengimbau Bapak/lbu untuk mengutamakan ibadah secara virtual, sehingga setiap keluarga dapat mengikutinya melalui persekutuan yang kecil. Dengan ini diharapkan para anggota keluarga dapat merasakan bahwa rangkaian perayaan Adven hingga Malam Natal tidak terletak pada dekorasi mewah maupun semarak cahaya namun pada hati yang terbuka untuk menyambut Sang Juruselamat.

Untuk melihat secara lengkap Imbauan MPH-PGI terkait Persidangan Gerejawi dan Perayaan Natal di Masa Pandemi, silahkan klik di bawah ini.

Imbauan MPH-PGI terkait Persidangan Gerejawi & Perayaan Natal di Masa Pandemi

JAKARTA,PGI.OR.ID-Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tahun 2016 akhir, namun mengalami pembahasan yang alot di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hingga kemudian dikeluarkan dari prioritas prolegnas 2020. Namun upaya untuk mendorong DPR membahas RUU ini seharusnya tidak berhenti hingga korban kekerasan seksual mendapatkan keadilannya.

Untuk itu, Komnas Perempuan menggelar acara Konsolidasi RUU P-KS Bersama Ormas Agama di Jakarta, Rabu (18/11). Konsolidasi tersebut dalam rangka membangun strategi guna menyuarakan pentingnya RUU P-KS sebagai payung hukum yang baru.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Eksekutif Bidang KP PGI, Pdt. H. Lokra memaparkan peta perjalanan advokasi RUU P-KS. Menurutnya, PGI terus mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk dapat memberikan prioritas terhadap RUU P-KS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), yang sudah lama menjadi agenda perjuangan masyarakat sipil.

“RUU P-KS ini sangat baik sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Mereka adalah kelompok yang selama ini terdiskriminasi dan sangat rentan menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual,” tegasnya.

Dia menambahkan, bentuk advokasi yang dilakukan oleh PGI adalah melalui keputusan Sidang Raya PGI di Waingapu dan telah diterjemahkan dalam Prokelita. PGI terus melakukan upaya sosialisasi dan edukasi kepada warga gereja terkait penting dan mendesaknya RUU P-KS ini.

Bentuk nyata advokasi yang sudah dilakukan oleh PGI, lanjutnya, adalah dengan memfasilitasi percakapan bersama organisasi masyarakat sipil sejak 2017 sampai sekarang, mengadministrasi dalam dokumen gereja (Prokelita), juga diterjemahkan dalam bentuk program seperti peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (HAKTPA). Selain itu, dalam bentuk lobby parlemen, diskusi serta seminar yang ditujukan kepada gereja-gereja.

“RUU P-KS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang sudah masuk dalam agenda PROLEGNAS 2021 ini akan menjadi perhatian PGI bersama organisasi masyarakat sipil untuk dijadikan prioritas dan didorong untuk disahkan oleh Legislatif,” ujar Pdt. Lokra.

Sebab itu, PGI mendorong pemerintah dan DPR RI untuk lebih konsisten dan serius melakukan perlindungan kepada kelompok rentan dalam masyarakat yakni perempuan dan anak, melalui agenda pengesahan RUU P-KS dan PPRT dimaksud.

 

Pewarta: Henrek Lokra

JAKARTA,PGI.OR.ID-Agama menjadi salah satu pilar penting dalam memberantas korupsi, dan salah satu strategi pemerintah dalam memeranginya yaitu melalui pendidikan. Gereja sebagai salah satu elemen yang juga peduli terhadap pendidikan, sangat memiliki peran signifikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Keynotespech dalam diskusi virtual bertajul Belajar Asyik Pendiikan Anti Korupsi di Sekolah Minggu, yang diinisiasi oleh PGI, KPK, dan GAMKI, Sabtu (14/11).

Sebab itu, lanjut Lili, KPK sangat menyambut baik upaya yang dilakukan PGI untuk mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi sejak dini kepada anak-anak di Sekolah Minggu yang diharapkan dapat berkesinambungan.

“Karena KPK tidak mampu sendiri. Harus ada gerakan dari masyarakat,  dan semua elemen harus bahu-membahu. Korupsi adalah musuh bersama, dan kita baru merayakan hari Pahlawan, maka mari gereja menjadi pahlawan anti korupsi,” ujarnya kepada guru-guru Sekolah Minggu dari berbagai daerah yang ikut dalam diskusi ini.

Hal senada juga disampaikan Sekjen PP GAMKI, Sahat Sinurat. Menurutnya korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa sehingga dibutuhkan komitmen dan kontribusi bersama untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Dia juga melihat pentingnya memberikan pembelajaran sejak dini terkait nilai-nilai antikorupsi di Sekolah Minggu.

Sementara itu, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, salah satu nara sumber dalam diskusi ini menegaskan, korupsi juga merupakan tantangan bagi agama-agama, dan korupsi bukan hanya menyangkut uang, tetapi juga waktu, janji dan informasi. Sebab itu, gereja tidak boleh mendiamkan, gereja harus prihatin dan peduli, bahkan harus ikut memberantasnya dengan memulai dari diri sendiri.

Menurutnya, roh konsumtivisme, yaitu selalu bertumpu pada hasil yang tidak menghargai kerja keras, budaya instan akibatnya menjadi tidak sabar, dan godaan jalan pintas sehingga muncul mental yang menerabas, sebagai awal korupsi, dan hal ini telah menjangkiti anak-anak. Sebab itu, para guru-guru Sekolah Minggu harus mengembangkan habitus baru sejak dini kepada anak-anak.

“Misalnya dengan mengingatkan bahwa kasih karunia Allah itu cukup (2 Kor. 12:9),  karena kasih Allah itu tidak pernah berkesudahan. Ini bisa dikembangkan lewat lagu-lagu, cerita-cerita. Kita juga harus mulai menanamkan rasa adil. Konsep adil yang bersumber dari pendamaian oleh Allah dalam diri Yesus (2 Kor. 5:19) yang juga mempunyai dimensi sosial-ekonomi. Lewat inilah kita mengajarkan nilai-nilai kejujuran, ketaatan, belajar dan kerja keras ,” jelas Pdt. Gomar.

Dalam diskusi ini, Pdt. Oklin J. Tarigan dari KAKR Moderamen Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) berbagi pengalamannya terkait pengajaran nilai-nilai anti korupsi kepada anak-anak, melalui kegiatan Ersuli atau Rumah Belajar Sekolah Minggu GBKP yang juga disesuaikan dengan tema tahunan GBKP. Menurutnya, dalam kurikulum Sekolah Minggu GBKP ada 9 karakter penting yang diajarkan seperti, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, pekerja keras, sederhana, berani, dan adil.

Lanjut Pdt. Oklin, nilai-nilai tersebut disampaikan melalui cerita-cerita di Alkitab, penayangan video, dan simulasi. “Untuk mandiri misalnya, kami mengangkatnya dari 1 Samuel 3, tentang Samuel muda yang menjadi pelayan. Kami menekankannya dengan cara simulasi hidup mandiri dengan membuat daftar hal-hal yang sudah bisa dilakukan anak-anak secara sendiri. Lalu untuk misalnya dalam Mazmur 90:12, pentingnya menghargai waktu. Guru menjadi teladan dalam berdisiplin. Serta ada reward yang kami berikan jika anak-anak datang tepat waktu,” jelasnya.

Selain itu, untuk pekerja keras, anak-anak diingatkan untuk belajar, ibadah, menabung, dan lainnya yang akan mendatangkan kelimpahan. Dengan ayat Alkitab yang terambil dari Amsal 10:4, 12:24 dan 13:4. “Lalu untuk adil, kami angkat dari Imamat 19:15 tentang kisah Raja Salomo. Karakter adil ini hamper tiap minggu di Rumah Belajar itu sungguh-sungguh ditekankan bagaimana anak-anak suka berebut mainan, berebut membaca buku cerita, tapi juga bagaimana kita memperlakukan mereka, mengajari membagi waktu dengan adil sehingga semua bisa mendapat kesempatan,” katanya.

Semua ini menurut Pdt. Oklin dapat dilakukan dengan adanya kerjasama antara guru Sekolah Minggu, majelis jemaat dan orangtua.

Nara sumber terakhir, Direktur Dikyanmas KPK Giri Suprapdiono juga menekankan pentingnya  9 nilai-nilai anti korupsi, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, berani, sederhana, kerja keras dan adil, diajarkan sejak dini kepada anak-anak di Sekolah Minggu. Ini penting agar melalui pendidikan mereka diajarkan untuk tidak korupsi. Sehingga agar kelak orang tidak korupsi bukan karena takut, tetapi memang tidak ingin. Karena dia punya kemampuan memimpin diri yang kuat.

Diinformasikan pula, index persepsi korupsi Indonesia terbaik pencapaiannya. Mulai dari skor 17 kini merangkak skornya menjadi 40. Ini meningkat secara stabil sehingga terbaik di dunia, dengan peringkat ke 85 dari 185 negara. Dan pencapaian skor 40 ini melalui perjuangan yang luar biasa, meskipun masih ada framing dan fitnah, tetapi pemberantasan korupsi di Indonesia sudah on the track.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom menegaskan bahwa pendekatan dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol infantil alias bersifat kekanak-kanakan. Hal ini disampaikannya sebagai kritik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat yang hendak membahas Rancangan Undang-undang atau RUU Larangan Minuman Beralkohol.

“Saya melihat pendekatan dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol ini sangat infantil, apa-apa dan sedikit-sedikit dilarang. Kapan kita mau dewasa dan bertanggung-jawab?” ujarnya.

Menurut Ketum PGI, negara-negara Arab, seperti Uni Emirat Arab, kini membebaskan minuman keras. Ia mempertanyakan mengapa Indonesia justru hendak membuat regulasi yang melarang minuman beralkohol.

Lanjut Gomar, yang dibutuhkan saat ini ialah pengendalian, pengaturan, dan pengawasan yang ketat serta penegakan hukum yang konsisten. Hal ini pun sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 300 dan 492 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019. “Tidak semua hal harus diselesaikan dengan Undang-undang, apalagi dengan beragamnya tradisi dalam masyarakat Indonesia tentang minuman beralkohol ini,” tegasnya.

Ditambahkan, yang lebih penting adalah pembinaan serius oleh seluruh komponen masyarakat agar semakin dewasa dan bertanggung jawab. Pendekatan prohibitionist atau larangan buta seperti RUU Larangan Minuman Beralkohol dinilainya tak menyelesaikan masalah penyalahgunaan minuman beralkohol. “Janganlah sedikit-sedikit kita selalu hendak berlindung di bawah undang-undang dan otoritas negara dan dengan itu jadi abai terhadap tugas pembinaan umat,” tandas Gomar.

Dia mengatakan PGI pun telah menyampaikan pandangan ihwal RUU Larangan Minuman Beralkohol sejak 2016 lalu. Ia pun mengaku geleng-geleng kepala dengan pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol di DPR saat ini.

Padahal di sisi lain, katanya, ada banyak desakan dari masyarakat yang meminta DPR memprioritaskan RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Gomar mengingatkan RUU-RUU ini sangat mendesak karena menyangkut masalah-masalah struktural yang sulit diselesaikan tanpa sebuah regulasi yang berwibawa.

RUU Larangan Minuman Beralkohol diusulkan oleh 21 anggota DPR dari tiga fraksi, yakni Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Gerindra. Salah satu pengusul, Illiza Sa’aduddin Djamal beralasan RUU ini mendesak demi melindungi generasi bangsa dari penyalahgunaan minuman beralkohol.

 

Pewarta: Markus Saragih

LEMBE,PGI.OR.ID-Oikonomics PGI terus mengembangkan programnya. Kali ini bekerjasama dengan mitra Pusat Pelatihan Misi Terpadu Gereja Kristus Yesus (PPMT GKY), Oikonomics PGI hadir di Pulau Lembe, Sulawesi Utara, dengan Jemaat GMIM Mesias, melakukan pelatihan beberapa produk pengembangan kapasitas ekonomi dalam jejaring kolaborasi membangun ekosistem produksi dan digital sebagimana misi yang di bawakan oleh Oikonomics PGI

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Lembe yang sangat sulit mengakses jaringan internet, sekarang telah menikmati jaringan internet berkat kerjasama Oikonomics PGI dengan PT Telkom dimana pada peluncuran marketplace openpo.online Oikonomics PGI 11-11-2020 lalu, Pulau Lembe sudah dapat dengan mudah mengakses jaringan internet terbesar di Indonesia.

Menilik PPMT GKY, lembaga pelayanan ini memiliki misi yaitu meningkatkan kualitas pemimpin gereja di pedesaan agar menjadi pemimpin rohani dan pemimpin masyarakat yang militant, tangguh, cakap, dan memiliki karakter rohani yang kuat, berintegritas dan memiliki kualitas dalam menjalankan tugas-tugas penggembalan umat.

Bentuk kerjasama pelayanan yang telah dilaksanakan meliputi pemberdayaan pertanian organic terpadu, pemberdayaan perkebunan rakyat, pemberdayaan perikanan terpadu, pemberdayaan peternakan terpadu, dan pemberdayaan peternakan terpadu.

Dalam waktu dekat, pembangunan Minyak Atsiri di Amurang akan segera dilaksanakan juga setelah penanda tanganan MOU antara PGI dengan PT Indeso, sebuah perusahan Industri Minyak Atsiri terbesar di dunia. Mohon dukungan doa dan mari berkolaborasi dalam program Oikonomics PGI.

 

Pewarta: Pdt. Henrek Lokra