JAKARTA,PGI.OR.ID-Menanggapi penolakan rencana pendirian gereja di kota Cilegon, yang diprakarsai oleh kelompok yang menamakan diri sebagai Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon, dan juga ditanda tangani oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, pada Rabu (7/9/2022), Said Aqil Siroj (SAS) Institute, dalam siaran pernya yang dikeluarkan beberapa waktu lalu, sangat menyesalkan hal ini.

Selain itu, SAS Institute dengan tegas menyatakan, pertama, apa yang dilakukan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon dengan ikut menandatangani penolakan pendirian geraja, adalah jelas pelanggaran terhadap konstitusi, yakni UUD Pasal 29 ayat 2, yang menjamin setiap warga negara bebas memeluk agama daan beribadat berdasarkan agama dan kepercayaaannya.

Kedua, apa yang dilakukan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon dengan ikut menyutujui penolakan pendirian rumah ibadah (gereja) jelas melanggar Hak Asasi Manusia, di mana pemerintah seharusnya menjamin kebebasan beragama dan beribadat warganya.

Ketiga, apa yang dilakukan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon dengan ikut menyetujui penolakan pendirian gereja, lebih karena mengikuti desakan warga atau kelompok yang intoleran, dan kurang mempertimbangkan konstitusi, HAM, PMB 2 Menteri tentang pendirian tempat ibadah. Ini jelas tidak benar.

Keempat, bila ada alasan historis yang melatar belakangi penolakan gereja tersebut atau penolakan itu didasari pada Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189/Huk/ SK/1975, tanggal 20 Maret 1975, yang mengatur tentang Penutupan Tempat Jemaah Bagi Agama Kristen dalam daerah Kabupaten Serang, sekarang Cilegon, maka alasan apapun, seharusnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Selama daerah itu masih dalam NKRI maka harus tunduk kepada konstitusi. Maka SK Bupati tersebut harus dibatalkan, karena ini dapat dinilai sebagai upaya makar.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Upaya bela negara adalah tanggung jawab semua pihak, tanpa terkecuali. Mahasiswa pun punya tanggung jawab melakukan bela negara. Tidak hanya belajar dengan sungguh-sungguh, tapi juga aktif berorganisasi dan kritis terhadap sesuatu yang tidak benar.

Demikian orasi ilmiah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, saat Sidang Terbuka Senat Universitas Kristen Indonesia (UKI) dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, di Aula UKI, Cawang, Jakarta, Senin (5/9/2022).

“Salah satu ancaman besar negeri kita adalah radikalisme hingga separatisme. Hasil survei sebuah lembaga menyatakan 30,16 persen mahasiswa di Indonesia memiliki sikap toleransi yang rendah, bahkan sangat rendah,” jelas Bamsoet, panggilan akrabnya.

Lebih jauh dijelaskan, pada survei yang lain diketahui, toleransi publik di Indonesia masih rendah, sekitar 49,1%. “Data BNPT di 2021menyebutkan, ada 33 juta rakyat Indonesia yang terpapar paham radikalisme. Ini dibuktikan bahwa isu separatisme dan kekerasan masih saja muncul sepanjang 2022 dan banyak masyarakat sipil menjadi korban. Begitu juga nilai-nilai budaya asing telah menggeser kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaan,” katanya.

Dia pun juga mengingatkan, ancaman terbesar juga yang muncul adalah LGBT (Lesbian, Gay, Bi-Seksual, danTransgender). LGBT telah menjadi ancaman terhadap sendi-sendi kehidupan, selain menyalahi norma-norma agama. Sebab, tidak ada agama yang menghalalkan pasangan sejenis. Ditekankan pula, menghindari penyebaran berita-berita hoaks juga bagian dari bela negara.

Sementara itu, Rektor UKI, Dhaniswara K. Harjono mengungkapkan, saat ini UKI yang didirikan pada 1953 ini memiliki 4 julukan yakni, Kampus Kasih, Kampus Perjuangan, Kampus Bhinneka Tunggal Ika, dan Kampus Unggul.

“Predikat Unggul yang diperoleh UKI pada 26 Juni 2022 itu adalah sebuah pengakuan secara nasional akan eksistensi UKI dalam memberikan pendidikan yang unggul dan terpercaya. Tidak hanya itu saja, sejumlah program studi (prodi) di UKI juga telah berstandar A,” ujarnya.

Rektor UKI pun mengajak para mahasiswa baru untuk berperilaku baik dan penuh kasih satu dengan yang lain, serta benar-benar menjaga harkat dan martabat baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Deputi Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Nisan Setiadi, mengajak generasi muda untuk tidak mudah diadu domba dengan virus intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Selain itu, terus meningkatkan persatuan dan kesatuan.

“Mahasiswa atau generasi muda harapan bangsa juga harus terus memupuk rasa cinta tanah air, bela bangsa, serta kesatuan dan persatuan untuk membentingi diri dari ancaman virus intoleransi, radikalisme, dan terorisme,” ujar Nisan dalam keterangannya yang dikeluarkan pada Selasa (30/8/2022).

Menurut Nisan, hal ini penting karena di era digital sekarang ini mahasiswa sangat rentan terpapar ideologi transnasional yang hanya ingin memecahbelah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terutama bagi mahasiswa yang akrab dengan dunia maya, karena menjadi tempat penyebaran virus-virus tersebut dengan masif.

Lebih jauh dijelaskan, ada empat vaksin yang sangat manjur untuk membentengi generasi muda bangsa dari virus-virus tersebut. Pertama, NKRI harga mati. Kedua, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi. Ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Keempat, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Moderasi beragama menurutnya juga penting.

                                       

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGO.IR.ID-Menyatu dalam suasana Car Free Day, pada Minggu (28/8/20220, di Bundaran Hi Jakarta, dilaksanakan kegiatan Kirab Merah Putih, sebagai bagian dari kegiatan memeriahkan peringatan 77 tahun kemerdekaan Indonesia.

Kegiatan tersebut dipelopori oleh Maulana Habib Muhammad Luthfi bin Yahya, anggota Wantimpres RI juga sebagai Rois’ Aam JATMAN atau Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah. Tema yang diusung dalam Kirab Merah Putih ini yaitu Menyatukan Harmonisasi Negeri.

Kirab diawali dengan pelepasan peserta oleh Presiden Jokowi di Istana Negara disaksikan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Habib Luthfi. Kemudian peserta Kirab yang mengarak bendera Merah Putih sepanjang 1.700 meter, bergerak menuju Bundaran HI untuk selanjutnya diterima oleh Kapolri dan Habib Luthfi.

Kemeriahan perjalanan peserta Kirab Merah Putih yang berbusana khas budaya nusantara ini, juga diiringi  marching band, dan pasukan pengibar bendera Merah Putih. Acara juga dimeriahkan dengan tarian beragam budaya nusantara dan stage music dengan penampilan beberapa artis ibukota serta pembacaan sajak Merah Putih oleh dua orang pelajar SD.

Perjalanan Kirab Merah Putih berakhir di Bundaran HI, dan dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar Merah Putih oleh Habib Luthfi diikuti Kapolri dan jajarannya serta semua masyarakat yang hadir. Serta ditutup dengan doa lintas agama oleh perwakilan organisasi lintas agama yaitu Habib Luthfi (JATMAN), Pdt. Ronald Rischard (mewakili Ketum PGI), Romo Mikail Endro Susanto (KWI), Dharmanari Candra (PERMABUDHI), I Gusti Putu Raka Arthama (PHDI JATIM) serta Desdiandi Hartopoh (MATAKIN).

 

Pewarta: Ronald R.T

JAKARTA,PGI.OR.ID-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) relatif siap untuk segera dijadikan undang-undang.

Hal tersebut disampaikannya dalam pidato kunci sekaligus membuka acara Kick Off Diskusi Publik RKUHP di Ayana Midplaza, Jakarta, pada Selasa (23/8/2022).

Dilansir dari antaranews.com, Menko Polhukam menjelaskan, pembentukan KUHP nasional merupakan salah satu politik hukum pertama yang diperintahkan untuk dibuat di Negara Republik Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaannya.

“Dalam aturan peralihan Pasal 2 UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945, digariskan bahwa hukum dan lembaga-lembaga peninggalan kolonial masih berlaku sepanjang belum dibentuk hukum dan lembaga yang baru. Artinya, ketika kita menyatakan kemerdekaan, saat itu sudah ada perintah konstitusi agar hukum-hukum yang berlaku sejak zaman kolonial Belanda diganti dengan hukum-hukum yang baru,” jelas Mahfud.

Lebih jauh dijelaskan, salah satu hukum peninggalan zaman kolonial Belanda yang harus diganti adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. “Setelah tidak kurang dari 59 tahun, tepatnya sejak tahun 1963, kita mendiskusikan perubahan RKUHP,” katanya.

Sudah selama 59 tahun Indonesia terus membahas dan merancang RKUHP ini melalui tim yang silih berganti dan mendapat arahan politik hukum dari tujuh presiden. Dengan demikian, menurutnya, RKUHP yang saat ini dapat dikatakan sudah siap untuk diberlakukan. “Sosialisasi dan dialog sudah dilakukan secara massif di parlemen, kantor-kantor pemerintah, kampus, dan masyarakat luas selama 59 tahun perjalanan RKUHP ini,” tandasnya.

Meskipun demikian, oleh karena hukum harus merupakan cermin kesadaran dan keinginan masyarakat, serta harus dipahami oleh seluruh masyarakat, maka melalui Sidang Internal Kabinet pada 2 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo meminta agar RKUHP disosialisasikan lagi ke seluruh lapisan masyarakat.

“Maka Presiden meminta agar kementrian/lembaga terkait mendiskusikan lagi dengan akademisi, ormas-ormas, civil society organization, dan lainnya, dari pusat sampai ke daerah,” tandas Mahfud MD.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

  

JAKARTA,PGI.OR.ID-Bertempat di Masjid Istiqlal Jakarta, pada 17 Agustus 2022, para Pimpinan Lintas Agama melakukan upacara dan perayaan bersama Peringatan 77 tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Ini merupakan tonggak sejarah pertama secara nasional, karena dilakukan secara khusus bersama lintas agama,” kata Prof. Dr. Nazaruddin Umar, selaku inisiator kegiatan ini.

“Harapannya kegiatan ini di masa depan dapat terus dilakukan oleh pimpinan lintas agama di seluruh daerah di Indonesia. Karena Indonesia ini beragam kultur dan agama maka keberagaman kultur dan agama dalam kebersamaan harus terus dinampakkan sebagai bukti kekuatan persatuan Indonesia”, tambah Imam Besar Masjid Istiqlal, selaku Inspektur Upacara pada kegiatan tersebut.

Acara tersebut berlangsung sejak jam 7 pagi dengan upacara bendera di halaman Masjid Istiqlal. Peserta upacara sebagian besar adalah para pelajar dan mahasiswa madrasah di lingkungan Masjid Istiqlal termasuk pengurus atau pengelola Masjid Istiqlal. Dimeriahkan pula oleh atraksi Marching Band Istiqlal Jakarta, yang beberapa kali menjadi juara Marching Band tingkat Asean.

Selain foto bersama, acara ini juga menjadi spesial karena dilakukan dalam bentuk Doa  Lintas Agama, yang dimulai oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Kemudian dilanjutkan secara berturut-turut oleh Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo (Ketua KWI), Ibu Siti Hartati Moerdaya (Ketum DPP Walubi), Pdt. Ronald Rischard T (Karo Papua PGI), I Ketut Budiasa, ST, MM (Sekum PHDI), dan diakhiri oleh Ws. Ir. Wawan Wiratma (DPP Matakin).

 

Pewarta: Ronald R. T

JAKARTA,PGI.OR.ID-Presiden RI Joko Widodo, menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-77 Republik Indonesia di depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Selasa (16/8/2022).

Mengenakan busana ada dari Provinsi Bangka Belitung. dalam pidatonya Presiden Joko Widodo menegaskan, Indonesia menghadapi tantangan yang sangat berat. Semua negara, di seluruh dunia, sedang menghadapi ujian. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia belum sepenuhnya bangkit. Tiba-tiba meletus perang di Ukraina, sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi. Seratus tujuh negara terdampak krisis, sebagian di antaranya diperkirakan jatuh bangkrut. Diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrem, dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan dan kelaparan.

Ujian tersebut tidak mudah bagi dunia dan juga tidak mudah bagi Indonesia. Semua ini harus kita hadapi dengan kehati-hatian dan dengan kewaspadaan. Namun, di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur, Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, termasuk lima besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, dengan 432 juta dosis vaksin telah disuntikkan.

Inflasi juga berhasil dikendalikan di kisaran 4,9%. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7%. Jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9%. Bahkan, sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus Rp106 triliun. Oleh karena itu, Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan Listrik, sebesar Rp502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi.

Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di 5,44% pada kuartal II tahun 2022. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut, dan di semester I tahun 2022 ini surplusnya sekitar Rp364 triliun. “Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah perekonomian dunia yang sedang bergolak. Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hatihati. Namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia Maju,” jelasnya.

Pada bagian lain pidatonya, Joko Widodo juga menyampaikan terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan, yang berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional. Dia pun juga mengharapkan dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di negeri tercinta ini, untuk memperkokoh ideologi bangsa. “Saya menghargai upaya MPR dalam mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, serta menggagas kerja sama internasional dalam mengatasi permasalahan global,” katanya.

Dukungan DPR dalam menghadapi krisis kesehatan dan perekonomian, menurut Joko Widodo, telah sangat membantu Pemerintah. DPR telah mendukung beberapa transformasi besar, antara lain UU IKN dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. DPD, sesuai dengan kewenangannya, telah ikut berperan dalam penyusunan beberapa rancangan undang-undang, terutama terkait dengan Otonomi Khusus dan pembentukan provinsi baru.

Lanjut Presiden RI, reformasi pelayanan hukum di Mahkamah Agung terbukti telah meningkatkan kualitas penyelesaian perkara. MA terus mengedepankan keadilan restoratif. MA juga telah meningkatkan akses pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Mahkamah Konstitusi telah meningkatkan pelayanan penegakan konstitusi secara efektif. Sistem peradilan berbasis elektronik semakin memudahkan akses masyarakat. Peran MK sebagai tuan rumah Kongres MK sedunia, juga patut diapresiasi. BPK telah menjaga sinergi antara kualitas tata kelola keuangan negara dan fleksibilitas dalam menghadapi krisis. Ini sangat membantu Pemerintah.

“Rencana penyelenggaraan Supreme Audit Institution (SAI)-20 juga semakin memperkokoh kepemimpinan Indonesia di G20. Komisi Yudisial terus memberikan layanan prima dalam mengawal peradilan yang bersih dan berwibawa. Penanganan laporan masyarakat terkait lembaga peradilan telah membantu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga nasional yang lain sesuai wewenang dan perannya. Terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia, kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, juga kepada Komnas HAM dan Lembaga-lembaga nasional lainnya,” jelasnya.

Diakhir sambutannya, Joko Widodo mengingatkan masyarakat untuk harus selalu waspada, hati-hati, dan siaga, karena krisis demi krisis masih menghantui dunia. Geopolitik dunia mengancam keamanan kawasan. “Kita harus selalu Eling lan Waspodo, harus ingat dan waspada. Kita harus selalu cermat dalam bertindak. Kita harus selalu hati-hati dalam melangkah. Saya tegaskan kembali. Agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan. Ada minimal 5 agenda besar yang tadi telah saya tekankan. Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu, mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia Maju. Dengan komitmen dan kerja keras, dengan inovasi dan kreativitas,” tegas Presiden Joko Widodo.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Peneliti masalah sosial dan politik Made Supriatna mengungkapkan, dalam pemilihan umum, mengeksploitasi politik identitas merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam memobilisasi suara. Dan tidak selamanya politik identitas merupakan satu hal yang buruk.

“Di banyak daerah, sekalipun politisi memainkan kartu identitas, koalisi tetap terbentuk. Jadi memang tidak selamanya politik identitas merupakan satu hal yang buruk. Tidak selamanya menghasilkan kekerasan. Bahkan ia lebih banyak menghasilkan kerjasama, dan kerjasama yang  tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Misalnya di Kalbar tahun 2008 koalisi Dayak, Cina, Madura terbentuk,” jelas Made saat diskusi Hegemoni Politik Identitas Dalam Pemilihan Umum 2024, yang dilaksanakan melalui zoom oleh Bidang Keadilan dan Perdamaian (KP) PGI, pada Senin (15/8/2022).

Sebab itu, lanjut Made, siapa pun yang berlaga di 2024, pasti akan mengeksploitasi politik identitas. Meski demikian, perlu kehati-hatian dalam menggunakan politik identitas untuk mencapai kemenangan. Perlu diperhatikan keharusan untuk membentuk koalisi.

Ditambahkan, politik identitas bukan barang baru di negara ini. Dalam realitas politik pendekatan ini termaterialisasi dalam Pemilu 1955, dimana pemilih memilih berdasarkan identitas. “Politik identitas sudah ada sejak kita memikirkan Republik ini. Adalah salah pandangan yang mengatakan politik identitas mulai sejak 2017 pada Pilgub DKI. Ia sudah mulai jauh sebelum itu,” tandasnya.

Sementara itu narasumber lain, Staf Ahli Menkominfo Devi Rahmawati, secara khusus menyoroti berita hoaks di media sosial terutama menjelang Pemilu 2024. Temuan Litbang Kominfo sejak 2018-2022 berita hoaks tertinggi meliputi informasi terkait kesehatan, pemerintahan, politik, dan penipuan.

Menurutnya, jika informasi hoaks secara terus menerus disebarkan maka ada 7 bahaya yang ditimbulkan, seperti adanya ketakutan, kepanikan, kebingungan, mampu menghantarkan orang kepada kematian, kegagalan, kebodohan, dan konflik sosial.

“Nah, terkait konflik sosial. Bayangkan jika para kandidat menggunakan cara-cara politik dengan menyebar berita hoaks, maka konflik sosial bukan lagi halusinasi tapi betul-betul menghampiri kehidupan kita sehari-hari. Masyarakat pun terpecah-belah. Bukan hanya di Indonesia, hampir semua negara terkena pandemi hoaks. Ada upaya adu domba. Contoh black lives matter di Amerika. Sosmed menjadi media baru penyebar hoaks,” jelasnya.

Sebab itu, ujar Devi, Kominfo melakukan upaya dengan merangkul pemuka agama agar umat tidak terbelah akibat berita hoaks yang memainkan politik identitas. Selain itu, pada 2021 telah merangkul 10 juta masyarakat Indonesia untuk ikut program Cakap Digital. Hal serupa juga diharapkan dapat terwujud di 2022. Program ini sesuai arahan Presiden Jokowi agar memastikan masyarakat Indonesia memiliki 4 ketrampilan yang harus dikuasai, agar tidak mudah terbawa arus konten negatif.

“Selain upaya ini, tentu perlu ada pendekatan jangka panjang yaitu edukasi. Sedangkan jangka pendek yaitu penegakan hokum. Harus ada keberanian untuk melapor ke pihak berwenang agar upaya memecah belah bisa diusut cepat dan tuntas,” tandasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Ada beberapa pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang diperdebat sehingga perlu disosialisasikan agar tidak menjadi persoalan di tengah masyarakat. Pemerintah pun telah melakukan sosialisasi di 20 provinsi, yang berakhir pada 4 Juni 2021 lalu.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Mencermati Rancangan KUHP Dalam Pembangunan Hukum Indonesia di Aula Grha Oikoumene, Jakarta, pada Kamis (11/8/2022).

“Partisipasi seluruh elemen masyarakat sangat perlu. Pemerintah terbuka terhadap masukan bagi perbaikan RKUHP dari berbagai elemen masyarakat, baik melalui diskusi publik maupun sosialisasi. Tentunya dari hasil sosialisasi ini pemerintah melakukan penyempurnaan dengan melakukan reformasi, dan memberikan penjelasan terhadap pasal-pasal kontroversi berdasarkan masukan dari berbagai unsur masyarakat, kementrian, dan lembaga terkait,” katanya,

Lebih jauh dijelaskan Prof. Edward Omar, ada 14 isu krusial yang menuai kontroversi. Keempatbelas pasal tersebut diantaranya terkait soal living law. Menurutnya, the living law dalam Pasal 2 RKUHP bahwa yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan seseorang patut dipidana adalah hukum pidana adat. Pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2.

“Berlaku dalam tempat hukum itu hidup, tidak diatur dalam KUHP, dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab,” ungkapnya.

Dikatakan Wamen Kumham, pemenuhan kewajiban adat setempat dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana. Pidana pengganti disebutnya dapat juga berbentuk pidana ganti kerugian.

Selain itu, isu pidana mati yang dicantumkan di Pasal 11 RKUHP. Dijelaskan, adanya perbedaan antara KUHP dengan RKUHP. Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok dalam KUHP, sementara dalam RKUHP ditempatkan sebagai pidana yang paling terakhir dijatuhkan demi mencegah tindak pidana. “Pidana mati selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara waktu tertentu selama 20 tahun dan pidana penjara seumur hidup,” tuturnya.

Pidana mati bisa dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun bila memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 100 ayat 1 RKUHP yakni terdakwa menunjukkan penyesalan dan ada harapan untuk diperbaiki, peran terdakwa dalam perkara pidana tidak terlalu penting, atau ada alasan yang meringankan. Sementara mekanisme pemberian masa percobaan diatur dalam Pasal 100 dan 101 yang berikutnya akan diatur lebih lanjut dalam UU tersendiri.

Demikian pula isu mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden yang dicantumkan dalam Pasal 218 RKUHP. Menurutnya, dalam RKUHP diatur penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden termasuk dalam delik aduan. Adapun pengaduan tersebut harus dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden. “Dan juga ada pengecualian untuk tidak dilakukan penuntutan apabila ini untuk kepentingan umum. Ini memang berbeda dengan yang sudah dimatikan oleh Mahkamah Konstitusi,” ungkapnya.

Isu lain yaitu soal penodaan agama yang dicantumkan dalam Pasal 304 RKUHP. Wamen Kumham mengungkapkan, pemerintah melakukan reformulasi karena mempertimbangkan usulan masyarakat, sehingga ada tiga perbuatan yang diatur, yaitu melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan; menyatakan kebencian atau permusuhan; dan menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, dan diskriminasi terhadap agama, orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia.

Diakhir paparannya, Edward kembali menegaskan, norma dalam RKUHP mencoba mengakomodasi seluruh kepentingan yang ada, dan mengembangkan berbagai masukan dari berbagai elemen masyarakat. Baik melalui dialog publik dan sosialisasi untuk melihat kekurangan-kekurangan yang ada.

Seminar Mencermati Rancangan KUHP Dalam Pembangunan Hukum Indonesia dilaksanakan oleh Yayasan Komunikasi Indonesia (YKI), Pengurus Nasional Perkumpulan Senior (PNPS) GMKI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (Pewarna), serta Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber  Prof. Dr. Jhon Pieris, SH, MS, Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, SH, M. Hum, Dr. Jamin Ginting, SH, MH, dan Prof. Dr. Albertus Patty, MA.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Maraknya siswa di sekolah negeri dipaksakan untuk menggunakan baju jilbab membetot perhatian. Karena itu, Setara Institute angkat bicata dan meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekonologi Nadiem Makarim agar menindak tegas sekolah negeri yang memaksa siswi mengenakan jilbab.

Permintaan itu berkaitan dengan kasus pemaksaan pemakaian hijab yang marak terjadi di sejumlah sekolah negeri di Indonesia belakangan ini. “Pemaksaan pemakaian jilbab yang diduga dilakukan oleh sekolah negeri, baik pimpinan sekolah, guru-guru, maupun tenaga pendidikan di dalamnya, nyata-nyata merupakan pelanggaran dan penyelewengan kewenangan yang dimiliki oleh para aparatur di sekolah-sekolah milik negara tersebut,” kata Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institute Bonar Tigor Naipospos dalam keterangan resmi, Kamis (4/8).

Oleh karena itu, lanjut Bonar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mesti memberikan sanksi terukur yang mengandung efek jera (deterrent effect).

Nadiem juga didesak untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh, termasuk mengembangkan protokol standar kebhinekaan di sekolah negeri. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), otoritas pendidikan di daerah, pengawas sekolah, hingga masyarakat luas.

Dalam keterangannya, Bonar juga menyinggung kasus pemaksaan pemakaian jilbab di sekolah negeri merupakan fenomena yang terus berulang. Ia menegaskan masalah tersebut bertentangan dengan peran lembaga pendidikan formal yang seharusnya menjadi wadah belajar yang berorientasi kepada kepentingan siswa, damai, dan menyenangkan.

Tak hanya itu, Bonar mengatakan pemaksaan memakai jilbab melanggar hak konstitusional warga negara dalam berekspresi dan berkeyakinan. Hal tersebut juga disebut bertentangan dengan keberagaman Indonesia yang seyogianya dirawat. “Pemaksaan penggunaan simbol keagamaan tertentu di satu sisi merupakan pelanggaran atas hak konstitusional warga negara untuk berekspresi dan berkeyakinan sesuai dengan hati nurani,” kata Bonar.

 “Di sisi lain, tindakan semacam itu bertentangan dengan kebhinekaan Indonesia yang mesti kita junjung, rawat, dan terus perkuat,” lanjutnya.

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) melaporkan kasus salah seorang siswi muslim kelas X SMAN 1 Banguntapan Bantul, DIY yang mengalami depresi berat karena dipaksa mengenakan hijab ketika Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pertengahan Juli 2022 lalu.

Siswi berusia 16 tahun itu disebut mengalami trauma usai seorang guru BK memakaikan hijab kepadanya secara paksa. Dia disebut sampai menangis di toilet selama satu jam akibat perlakuan tersebut. Siswi tersebut diketahui sempat mengurung diri di kamar rumahnya dan enggan berbicara dengan orang tuanya. Pada 25 Juli, ia pingsan ketika mengikuti upacara bendera dan yang bersangkutan belum mau kembali ke sekolah.

Tim Disdikpora mengklaim telah memeriksa dua guru BK dan Kepala SMAN 1 Banguntapan. Hasil pemeriksaan, guru BK mengaku hanya menawarkan untuk mengajari mengenakan hijab.

 

Pewarta: Markus Saragih