JAKARTA,PGI.OR.ID-Salah satu hal yang sangat fundamental di bangsa ini adalah tentang kerukunan dan toleransi di tengah keberagaman. Sebagai bangsa yang memiliki begitu banyak keberagaman para pendiri bangsa berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara yakni Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun belakangan, terkhusus dalam kehidupan keberagamaan, kerap diwarnai oleh aksi intoleransi. Sebab itu, pemerintah melalui Kementrian Agama (Kemenag) RI, sekitar 3-4 tahun terakhir, gencar mengkampanyekan tentang Moderasi Beragama, sebagai instrumen yang tepat dan relevan untuk menjaga kehidupan yang harmonis dan toleran di Indonesia. Menjaga dan merawat Moderasi Beragama pun menjadi penting untuk dilakukan.

Mengupas Moderasi Beragama, RRI menggelar acara Dialog Beranda Nusantara: Moderasi Beragama dalam Harmoni Nusantara, yang dilaksanakan secara multi platform, dengan menghadirkan tokoh lintas agama, Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty (PGI), KH. Yahya Cholil Staquf (PBNU), Mgr ign Kardinal Suharyo (KWI), Jandi Mukianto (Walubi), Letjen (Purn) TNI Wisnu Bawa Tenaya (PHDI), dan Budi Santoso Tanuwibowo (Matakin), di Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Dalam diskusi tersebut Kardinal Suharyo mengungkapkan, Konsili Vatikan Kedua pada tahun 1963-1965 mengeluarkan pernyataan penting terkait makna Moderasi Beragama, yaitu semua yang baik ada pada semua agama, dan adanya kebebasan beragama.

“Dua dokumen ini menjadi titik balik di dalam Gereja Katolik untuk mengubah cara berimannya, menjadi beriman secara moderat dengan inspirasi iman. Dengan inspirasi iman berusaha membangun kehidupan bersama. Salah satu puncak dari proses itu, pada 4 Oktober 2019 di Abu Dhabi, Paus Fransiscus bersama pimpinan-pimpinan agama di seluruh dunia, menandatangai dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama,” jelasnya.

Menurut Kardinal Suharyo, proses Moderasi Beragama di Indonesia kini terus berjalan, dan diharapkan akan tiba saatnya nanti bangsa ini memetik buah-buah yang baik dari Moderasi Beragama. Untuk itu, peran tokoh-tokoh agama sangat diperlukan untuk mendampingi serta mencerdaskan umat agamanya masing-masing, dengan penghayatan iman yang benar dalam rangka membangun harmoni dan toleransi.

Sementara itu, Ketua PNBU KH. Yahya Cholil Staquf melihat, dalam menegakkan Moderasi Beragama, maka yang dibutuhkan adalah membangun kesetaraan hak dan martabat manusia. Sehingga tidak boleh ada diskriminasi dari berbagai latarbelakang apapun, termasuk agama. Selain itu, membangun harmoni dan toleransi adalah hal penting.

“Toleransi sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak dulu sebagi bagian dari konstruksi peradaban budaya kuno, dan NU terus berusaha melakuka re-kontekstualisasi atau meninjau ulang berbagai macam elemen-elemen dari wawasan keagamaan, supaya bisa lebih mendorong harmoni dan toleransi itu terus terwujud. Sejak NU berdiri sampai sekarang, hal itu terus diusahakan, sampai puncaknya pada tahun 2019 ketika NU menyatakan bahwa kategori kafir atau non Muslim tidak relevan dalam konteks budaya bangsa modern, karena semua warga negara harus setara di depan hukum, tidak boleh ada diskriminasi,” jelasnya.

Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty pada kesempatan itu mengungkapkan, ditengah trend global Moderasi Beragama, konsep dan gagasan Moderasi Beragama di Indonesia bisa menjadi sebuah kontribusi nasional untuk tantangan global. Sekalipun agama ditantang dalam perkembangan sekularisasi, tetapi bisa memainkan perannya yang sangat luar biasa.

Terkait Moderasi Beragama, “Kita punya memori dan narasi kolektif tentang peran luhur agama-agama terkait 4 indikator di dalam roadmap Moderasi Beragama yaitu; Komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghargaan kepada tradisi,” katanya.

Lanjut Sekum PGI, kekristenan sejak awal dan hingga saat ini, tetap menegaskan bahwa komitmen kebangsaan bukan semata-mata panggilan kewarga-negaraan tetapi juga panggilan iman. Dan nilai-nilai kekristenan terus-menerus bersinergi dengan nilai-nilai kultur yang mengusung keguyuban, kemanusiaan, toleransi, dan penghargaan terhadap yang lain.

Ditambahkan, dalam roadmap Moderasi Beragama aspek toleransi sangat ditekankan. Toleransi penting untuk diarus-utamakan, namun Moderasi Beragama harus juga memberi ruang untuk menggeluti masalah hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB).  Negara harus menegakkan hukum terkait persoalan-persoalan hak KBB karena ini merupakan perintah konstitusi. Jika tidak, akan bertabrakan dengan gagasan-gagasan Moderasi Beragama.

Tidak kalah penting, para pemuka agama yang kredibel harus merebut ruang literasi agama di dunia digital yang semakin hingar bingar dengan perdebatan antaragama yang saling menyakitkan sesama anak bangsa.

“Sekarang ini, seketika orang bisa menjadi ahli dan merasa memiliki otoritas tunggal ketika memasuki dunia digital. Sayangnya, banyak orang kehilangan hikmat untuk berdialog dengan santun dan bermartabat. Orang kehilangan kebijaksanaan untuk mendengar dan bertanya. Kondisi ini mencederai ruang bersama yang kita bangun yang kita rawat dengan susah payah,” tegasnya.

 

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, tengah menginisiasi dialog damai terkait konflik di Papua. Upaya itu dilakukan sejak tahun lalu ketika bertemu tokoh masyarakat dan pihak Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Saya bersama komisioner lain, Beka Ulung Hapsara juga telah bertemu Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cendrawasih beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan, Komnas menyampaikan niatan kepada pihak aparat, agar mau melakukan upaya dialog damai,” ujar Taufan di Jakarta, dalam keterangan pers, Rabu (23/3/2022).

Menurutnya, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri dan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen Teguh Muji Angkasa, menyambut baik upaya yang dilakukan Komnas HAM. 

Adapun tujuan dialog damai tersebut, lanjut Taufan, agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan di Bumi Cenderawasih. Taufan pun mendesak gaar OPM dan pemerintah untuk segera melakukan gencatan senjata dan menurunkan ego masing-masing

“Misinya adalah mencegah terulangnya kekerasan. Kalau ketemu saya akan bicara dengan semua pihak, bisa enggak menghentikan pendekatan senjata ini, dan kita masuk dalam pendekatan dialog,” tandasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sebagai bentuk dukungan kepada Kementrian Agama (Kemenag) RI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) berencana menayangkan program bertema Moderasi Beragama.  

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan saat beraudiensi dengan Menag RI Yaqut Cholil Qoumas, di kantor Kemenag RI, Jakarta, Kamis (17/3/2022).

Seperti dilansir dari Kemenag.go.id, menurut Herik, rencana tersebut bentuk dukungan IJTI terhadap program Moderasi Beragama yang selama ini digemakan Kemenag. “Keberagaman di Indonesia merupakan berkah yang harus dijaga dengan baik. Oleh karenanya gagasan moderasi beragama perlu digemakan kepada masyarakat secara audio-visual melalui media yang punya jangkauan luas seperti televisi, media streaming, youtube, dan sosial media,” katanya.

Dia juga berkomitmen bahwa IJTI selalu berusaha untuk membuat profesi jurnalis televisi dapat menangkal tayangan-tayangan negatif. Terlebih dengan maraknya perkembangan teknologi informasi seperti sosial media, youtube, dan lain-lain.

“Kita memiliki media yang bukan hanya sebarannya luas tapi juga mengikuti kaidah jurnalisme yang aman. Televisi memiliki tingkat keamanan dan kredibilitas yang tinggi karena selalu diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers,” ungkap Herik

Menag Yaqut menyambut baik rencana Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) untuk menayangkan program bertema Moderasi Beragama. “Kita cari saja apa yang bisa kita kerjasamakan dengan jurnalis televisi,” katanya. 

                                                                                                  

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai sistem pendidikan melalui revisi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Dilansir dari ANTARANews.com, Tenaga Ahli Utama KSP Agung Hardjono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (10/3/2022), mengatakan UU Sisdiknas yang telah berusia 19 tahun perlu direvisi, untuk menyelaraskan guna menjawab tantangan-tantangan baru yang timbul saat pandemi Covid-19.

“Revisi terhadap UU Sisdiknas dapat memberikan ruang bagi setiap daerah untuk mengaspirasikan kebutuhan dan mengakomodasi konteks belajar yang berbeda-beda. Terlebih lagi, pandemi menuntut adanya fleksibilitas, jadi UU Sisdiknas harus mampu beradaptasi dengan situasi krisis di depan,” kata Agung.

Revisi UU Sisdiknas, lanjut Agung, diharapkan dapat memberikan kemerdekaan kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai konteks dan tahap perkembangan usia dan kemampuan pelajar. Selain itu terdapat ketentuan di UU Sisdiknas yang sudah tidak relevan lagi seiring dengan perkembangan proses belajar mengajar saat ini, seperti kewajiban guru untuk mengajar 24 jam secara tatap muka per pekan karena saat ini sistem belajar mengajar sudah mengadaptasi penggunaan teknologi informatika.

Saat ini sistem pendidikan Indonesia diatur melalui tiga undang-undang yang berbeda yakni UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, UU N0 14/2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. Hal itu, menurut KSP, berpotensi memunculkan ketidakselarasan dan tumpang tindih, terutama dalam peraturan turunannya.

Oleh karena itu, revisi UU Sisdiknas akan mengintegrasikan ketiga UU tersebut dalam satu sistem pendidikan yang dinamis dan sesuai dengan amanah UUD 1945.

Revisi UU Sisdiknas sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2020-2024. Meskipun demikian, revisi UU Sisdikas yang merupakan inisiatif dari pemerintah ini, belum terdaftar masuk daftar pendek terpilih (shortlist) prioritas Prolegnas 2022.

Agung menjamin pemerintah akan melibakan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat dalam pembahasan revisi UU Sisdiknas. KSP, yang bertugas mengelola isu strategis dan mengawal pengendalian program prioritas nasional, berkomitmen untuk menjamin keterbukaan proses revisi UU Sisdiknas.

“KSP akan mengawal tidak hanya dengan memberikan masukan, namun juga bersama Kementran Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) akan membuka ruang diskusi yang lebih luas khususnya dengan organisasi guru, pelajar, dan kelompok masyarakat lainnya,” kata Agung.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

    

JAKARTA,PGI.OR.ID-Pelaku perjalanan domestik dengan transportasi darat, laut, maupun udara kini tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen atau PCR negatif untuk melakukan perjalanan darat, laut maupun udara.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers daring terkait hasil ratas PPKM di Jakarta, Senin, (7/3/2022), mengatakan kebijakan itu berlaku bagi mereka yang sudah divaksin lengkap. “Pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara laut maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap, sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif,” katanya.

Luhut yang juga Koordinator PPKM Jawa Bali mengatakan hal itu diputuskan pemerintah dalam rangka transisi menuju aktivitas normal. Kebijakan secara detail akan ditetapkan dalam surat edaran yang akan diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait yang akan terbit dalam waktu dekat.

Selain itu, Luhut juga mengatakan seluruh kegiatan kompetisi olahraga dapat menerima penonton dengan syarat sudah melakukan vaksinasi booster dan menggunakan PeduliLindungi. Kapasitas penonton yang diperbolehkan akan disesuaikan dengan level PPKM daerah di mana level 4 kapasitas hanya 25 persen; level 3 kapasitas 50 persen; level 2 kapasitas 75 persen; dan level 1 kapasitas 100 persen.

Luhut memastikan kebijakan yang diambil pemerintah diberlakukan atas dasar masukan para ahli di bidangnya. Ia juga memastikan semua peta jalan yang dibuat hingga saat ini tetap diberlakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap menjunjung tinggi prinsip bertahap, bertingkat dan berlanjut. “Semua peta jalan yang dibuat hingga hari ini juga tetap diberlakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap menjunjung tinggi tahap yang sering kami sampaikan yaitu, bertahap, bertingkat dan berlanjut untuk memitigasi hal-hal yang tidak kita inginkan,” katanya.

Luhut juga meminta keterlibatan masyarakat dan edukasi mumpuni pemerintah agar hidup berdampingan bersama Covid-19 nantinya bukan hanya slogan. “Perlu kami tegaskan semua kebijakan dalam proses transisi yang akan kita lalui bersama ini bukan dilakukan secara terburu-buru. Kita harus sudah siap untuk menuju satu proses transisi secara bertahap dengan menerapkan kebijakan berbasiskan data yang ada,” katanya.

Pemerintah memastikan kondisi dan penanganan pandemi Covid-19 saat ini terus membaik. Berdasarkan data, tren kasus harian nasional menurun sangat signifikan, begitu pula kondisi rawat rumah sakit yang juga menunjukkan penurunan. Demikian pula tingkat kematian yang semakin melandai.

 

Sumber: ANTARA

JAYAPURA,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereje-gereja dan Lembaga-lembaga Injili (PGLII), Persekutuan Gereja-gereja di Papua (PGGP), serta Wahana Visi Indonesia (WVI) menyelenggarakan Workshop Membangun Paradigma Inklusif (MPI) dengan tema “Api Injil Terus Menyala dari Tanah Papua” di Jayapura, Papua (23-25/2).

Pelatihan MPI yang ketiga kalinya ini menghasilkan program turunan berupa 5 (lima) program unggulan dan prioritas yang terdiri dari 2 (dua) program Pendidikan yaitu Integrasi Sekolah Minggu dan PAUD melalui program pembekalan guru Sekolah Minggu dan PAUD, dan Program Penggalangan Pendanaan.

Sedangkan bidang ekonomi, yaitu pendataan pemberdayaan ekonomi jemaat dan pedagang di pasar  Youtefa. Sedangkan program unggulan penanganan isu-isu sosial antara lain penanganan 60.000 pengungsi dan pembangunan shelter (penampungan sementara untuk para pengungsi) masyarakat korban konflik.

Ketua II PGGP Pdt. Metusaleh P.A Maury S.Th saat membuka kegiatan, dalam sambutannya berharap peserta workshop bersemangat dan menghasilkan program turunan dari rekomendasi Hari Pekabaran Injil (HPI) dengan perspektif MPI.

Sementara itu, Ketua III PGLII Deddy Madong, SH., MA., mengatakan, Workshop MPI di Papua merupakan bagian dari dukungan PGLII kepada gereja-gereja di Papua untuk menyelesaikan masalah di Papua. Persoalan tersebut, menurut Dedy harus diselesaikan dengan kekhasan Papua, terutama pendekatan Injil dimana kekristenan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat di Papua.

Dalam tiga kali penyelenggaraan MPI, Deddy melihat kemajuan dari proggram MPI. “Saya berharap program ini terus dilanjutkan dan diterapkan ke tingkat kota dan kabupaten dengan masalah yang lebih spesifik,” tandasnya.

HPI yang diperingati ke-167 oleh PGGP merupakan titik tolak membangun semangat iman, ketahanan pengharapan dan jangkauan kasih yang meluas, melintas batas. Nuansanya nampak dalam hasil keputusan dan rekomendasi konferensi para pemimpin gereja dalam rangkaian HPI.

Workshop MPI merupakan bagian dari rangkaian HPI yang menegaskan bahwa kehadiran gereja-gereja Papua adalah sebagai umat Allah yang dipanggil untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah yang dinampakkan dalam kepeduliaan untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah pendidikan, ekonomi dan isu-isu sosial di Papua.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan sekadar memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan membangun gedung-gedung pemerintahan. Melainkan pemindahan tersebut adalah lompatan bagi Bangsa Indonesia untuk melakukan transformasi bangsa menuju Indonesia Maju.

“Kita akan membangun IKN Nusantara yang benar-benar menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, mencerminkan identitas nasional, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, mewujudkan kota hutan, melanjutkan smart city, kota modern dan berkelanjutan serta memiliki standar internasional,” jelas Presiden RI Jokowi dalam akun Youtube RRI, pada Rabu (23/2/2022).

Menurutnya, IKN Nusantara akan menjadi representasi bangsa yang unggul sehingga menjadi contoh bagi perkembangan kota-kota lain di Indonesia. Dan menunjukkan bagi warga dunia bagaimana Indonesia menjalankan rencana baru dalam membangun cita-cita masa depan.

Selain itu, IKN Nusantara juga merespon komitmen Indonesia dalam penanggulangan perubahan iklim yang terlihat melalui pencapaian, dan pengelolaan berbagai indikator menuju net zero carbon dan 100 persen energi baru dan energi terbarukan di tahun 2060.

“Kota 10 menit, 80 persen transportasi publik, 70 persen area hijau, pengurangan temperatur 2 derajat, saya juga meyakini IKN Nusantara akan menjadi kota yang inklusif, kota yang terbuka, kota untuk semua. Kota yang akan sangat ramah bagi semua lapisan masyarakat untuk hidup berdampingan, hidup rukun, hidup bersama-sama dan memiliki peluang yang sama untuk ikut serta membangun, dan mengembangkan IKN Nusantra,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, transformasi masyarakat dapat dimulai dengan pengembangan kota. Inilah yang akan dapat kita wujudkan nanti di IKN Nusantara, kota bersama lingkungan alami, dan lingkungan binaan berperan penting dalam mentransformasi budaya masyarakat Indonesia yang baru dan relevan dengan perkembangan masa kini, serta siap untuk perkembangan masa depan.

Upaya ini akan dilakukan melalui transformasi dalam merawat alam dan lingkungan, seminimal mungkin berdampak pada lingkungan, menggunakan material alam dan berbagai energi terbarukan. Dan transformasi dalam berbangsa dan bernegara, memperkenalkan kembali kepada poros peradaban Nusantara, pada kekayaan dan keberagaman alam dan budaya Indonesia.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Jangan gantungkan dirimu pada orang lain, tetapi bentuklah dirimu menjadi orang yang berkualitas dan terpenting andalkan Tuhan.

Pesan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Hor) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan dalam Forum Pemimpin Inspiratif GMKI-GAMKI bertema, ‘Dari Prajurit Tangguh, Pengusaha Sukses, Menjadi Menteri Terpercaya,’ Jumat (18/2/2022).

“Kalau sifatmu baik, karaktermu baik, mau bantu orang, dan bekerja dengan tulus ketika diberikan tanggung jawab, saya percaya Tuhan akan memberikan kepercayaan lebih pada kalian. Jangan khawatir, berbuat baiklah, karena jejak digital tidak akan pernah hilang,” kata pria kelahiran Sumatera Utara, 74 tahun silam itu.

Dimoderatori Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jefri Gultom dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sahat Martin Philip Sinurat, Luhut berbagi kisah suksesnya menjadi orang yang selalu berhasil dalam tiap langkah hidupnya.

Mulai menjadi prajurit yang menuntaskan berbagai operasi militer, meraih Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik Akabri Bagian Darat tahun 1970, menjadi Duta Besar, pengusaha di berbagai bidang hingga menteri di pemerintahan Presiden Gus Dur dan dua periode Presiden Jokowi.

“Saya menganggap kalian anak dan cucu saya. Maka pesan saya, hati kau harus bersih. Jika kau tidak disiplin, jangan mimpi bisa bersaing dengan orang lain. Tidak akan ada yang menghalangi jika Tuhan berencana atasmu. Kau harus sabar dan harus kerja keras,” pesan Luhut di depan ribuan kader GMKI dan GAMKI yang mengikuti pertemuan secara virtual.

Menurut pendiri dan Ketua Pembina Yayasan SMA Unggul Del di Toba Samosir itu, kehidupan penuh ‘misteri’. Untuk itu, Luhut memotivasi agar anak-anak muda Kristiani terus bekerja keras dengan hati tulus menunjukkan diri sebagai yang terbaik. Selanjutnya, serahkan pada rencana Tuhan untuk kehidupan kita ke depan. “Be Your Self. Tidak akan ada yang bisa menghalangi kalau Tuhan punya rencana buatmu. Itu yang saya sebut ‘mystery of life’,” ujarnya.

Baginya, wajar jika anak muda mematok cita-cita yang tinggi. Namun, ia juga mengingatkan agar para pemuda Kristen tidak memiliki cita-cita yang tak realistis. “Terus saja bekerja keras dan berbuat baik, menolong orang lain. Lakukan semua itu dengan sungguh-sungguh. Jangan menjilat untuk sukses, jangan sombong, dan jangan mencemburui keberhasilan orang lain,” urai pria yang tak pernah minder meski ayahnya hanya sopir bus dan ibunya tak lulus Sekolah Rakyat (SR, setara dengan SD).

Dia pun mengaku tidak pernah bermimpi pada umur hampir 75 tahun masih dipercaya mengatur negeri ini. “Sampai orang bilang saya ini menteri segala urusan. Padahal, semua itu karena saya melakukan semua hal secara holistik,” terangnya.

Luhut mengawali paparannya dengan penjelasan terkait penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, serta hilirisasi industri, berdasar materi yang sehari sebelumnya dipaparkannya di depan Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna. “Kita bersyukur ekonomi Indonesia pada kuartal keempat tahun lalu tumbuh 1,06% dibandingkan kuartal sebelumnya atau 5,02% dibandingkan kuartal IV 2020. Kita minta kepada kalian anak muda untuk mendukung perekonomian RI dengan produk lokal,” ungkapnya.

Didampingi salah satu anak muda yang menjadi kepercayaannya, Staf Khusus Menko Marves Hernando Wahyono, Luhut menerangkan bahwa pihaknya tengah menggagas pertanian modern lewat ‘food estate’ di Sumatera Utara dan beberapa lokasi lain. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas para petani lokal sehingga ekonomi bisa cepat pulih.

Luhut yang di masa sekolah di SMAK 1 Penabur Bandung menjadi salah seorang pendiri Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI) untuk menentang Orde Lama dan PKI ini menegaskan prinsip hidupnya untuk tidak mempermalukan institusinya yakni korps baret merah Kopassus serta sebagai seorang Kristen. “Pegang teguh profesionalisme, tegak lurus, dan tidak biasakan berbohong jadi budaya. Jangan takut dibully. Tuhan Yesus saja banyak yang tidak suka, apalagi kita, “ katanya.

Ditambahkan, “Saya belum pernah ngomong selama ini, baru ini dengan GMKI dan GAMKI karena kalian sudah saya anggap sebagai anak-anak saya. Biasanya saya hanya memberikan materi singkat dalam kegiatan seperti ini. Saya titip agar kalian terus meningkatkan kemampuan.”

Forum Pemimpin Inspiratif GMKI-GAMKI diawali dengan doa oleh Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom serta sambutan pembuka Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari serta senior GMKI Maruarar Sirait. “Pertemuan ini punya dampak yang besar bagi pemuda-pemudi Indonesia, Kenapa kita mengundang beliau? Karena Pak Luhut kalau bekerja tuntas, dan berani ambil keputusan. Sebagai prajurit Kopassus, track recordnya jelas. Pertarungan medan operasi sangat banyak. Tak banyak orang pernah punya posisi sebanyak beliau,” ungkap mantan anggota DPR RI ini.

Sementara itu, Qodari yang juga alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggarisbawahi bahwa Luhut merupakan figur multitalenta dan paripurna. “Beliau ini manusia langka, pintar, dan banyak meraih predikat terbaik dalam hidupnya. Keberhasilan seperti itu bisa kita dapat kalau kita menemukan dan menekuni passion kita,” bebernya.

Di akhir diskusi, Ketua Umum GMKI Jefri Gultom mempersembahkan sebuah puisi yang berbunyi,

“LBP,
Orang-orang menyebutmu begitu,
Sang Jenderal dari Tanah Batak,
Ahli strategi dan juga taktik.
Tak takut meskipun sering dikritik,
Bekerja demi bangsa dan masyarakat banyak.

Sikapmu tegas, brilian dan juga pandai.
Bekerja dengan sepenuh hati.
Tak menyerah untuk negeri yang dicintai.
Sebab engkau percaya bangsa ini bisa mandiri.

LBP,
Sang prajurit tangguh, pengusaha sukses, dan Menteri yang selalu dipercaya.
Padamu banyak tugas yang diemban,
Mulai Menko Marves hingga penyelesaian kasus Covid-19.
Dirimu tak penah gentar sedikit pun,
Karena percaya seorang Jenderal tak pernah lari ketika tugas diberikan.

Luhut Binsar Pandjaitan,
Terima kasih untuk pengabdianmu yang tak pernah habis-habisnya.
Untuk bangsa dan negeri tercinta.
Old Soldiers Never Die, They Just Fade Away.”

JAKARTA,PGI.OR.ID-Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H.,M.H., MBA. menjabat Rektor UKI Masa Bakti 2022-2026. Pelantikan berlangsung di Auditorium Grha Wiliam Soeryadjaya UKI, Cawang Jakarta (14/02).

Berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Biro Humas UKI, setelah melalui proses Penjaringan dan Penyaringan Calon Rektor UKI untuk Masa Bakti tahun 2022-2026, Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA ditetapkan menjadi Rektor UKI melalui Surat Keputusan Yayasan UKI No.20/YUKI/A.402/02.2022. Selanjutnya, Dhaniswara mengucapkan janji rektor di hadapan Yayasan UKI, Pendeta serta disaksikan oleh seluruh tamu undangan yang hadir. 

“Saat ini dibutuhkan kolaborasi antara Peguruan Tinggi dan Dunia Usaha dan Dunia Industri, dan ini ada kaitannya dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mahasiswa mampu berkuliah 8 semester, sudah termasuk 3 semester berkuliah sesuai passion mereka. Mereka mendapat kesempatan dengan mengikuti kegiatan pilihan selama 3 semester diluar prodinya.  Kita memiliki kualitas UKI Unggul.  Kita fokus menghasilkan alumni unggul sesuai arahan pemerintah, melalui fasilitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka,”ujar Dhaniswara. 

Dia menambahkan, UKI menghasilkan lulusan bermutu, mandiri, dan inovatif. UKI bekerja sama dengan beberapa pihak, termasuk Dunia Usaha dan Dunia Industri, dan dengan pemerintah daerah. “Kita yakin jika UKI ingin melakukan percepatan sebagaimana yang diharapkan pemerintah menghasilkan lulusan unggul, maka berkolaborasi dengan banyak pihak,” tambahnya.

Menurut Rektor UKI, saat ini UKI menjalankan proses belajar mengajar dengan sistem hybrid. Ke depannya, lebih banyak  lagi masyarakat yang akan memanfaatkan kampus sebagai tempat peningkatan kompetensi dan keterampilan karena sistem pembelajaran yang memungkinkan belajar tanpa dibatasi tempat dan waktu belajar yang kaku. Untuk itu optimalisasi digital learning di kampus sudah tidak dapat ditawar. “Modul-modul pembelajaran online baik yang berbayar maupun yang tak berbayar pun disiapkan agar dapat diakses oleh siapapun yang memerlukannya,” tandasnya.

Selain itu, SDM dosen juga akan didorong untuk lebih lebih tangguh, mandiri dan inovatif dalam berkarya. Berbagai program kemandirian dan penguatan kompetensi berkelanjutan akan dijalankan dengan konsisten sehingga UKI yang unggul dapat diwujudkan.

Ketua Pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia, Ir. Jesua Un, mengucapkan Selamat bekerja kepada Dr.Dhaniswara untuk berkarya dalam mewujudkan UKI Unggul. “Revolusi Industri 4.0 menuntut kita menghasilkan lulusan yang sangat baik. UKI hadir dengan fasilitas pembelajaran yang sangat bagus. UKI memiliki  LMS (Learning Management System), yang membuka peluang mahasiswa untuk belajar dengan baik. Kami menerapkan Project based learning, sesuai dengan generasi muda saat ini yang bisa beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja dan bisa belajar praktek langsung,” ujar Jesua Un.

Tantangan Perguruan Tinggi masa kini sangat tinggi, dengan adanya pandemic global Covid-19, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Revolusi Industri 4.0 dan Internasionalisasi Perguruan Tinggi. Ir. Jesua Un menjelaskan bahwa perguruan tinggi dapat beradaptasi dengan cepat, terjadinya pergeseran paradigma  dalam proses pembelajaran, penelitian, perubahan dalam proses belajar dan budaya kerja. Selain itu dari tantangan ini bisa melahirkan upaya dan terobosan yang kuat agar perguruan tinggi bisa tetap bertahan , melahirkan inovasi baru dalam pembelajaran dan penelitian dan menciptakan daya saing

“Kami sadar bahwa untuk menerobos tantangan yang berat ini dibutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk bisa menggerakan roda institusi yang akan bergerak dengan cepat dalam menerobos tantangan global. Kepemimpinan yang kuat yang dimulai dari pemimpin yang rendah hati dengan tekad yang kuat. Pemimpin yang bisa meramu kerendahan hati pribadi dengan tekad professional yang kuat,” tambahnya

Acara pelantikan Rektor UKI juga dihadiri Ketua Umum PGI Gomar Gultom, jajaran pembina, pengawas dan pengurus Yayasan UKI, para mantan Rektor UKI, perwakilan gereja, para Guru Besar, para Alumni yang berhimpun dalam IKA UKI, dosen dan mahasiswa. Dan dihadiri secara virtual oleh Kepala LLDikti Wilayah III Jakarta, Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P. dan Rektor dari Perguruan Tinggi lainnya.

Prosesi Pelantikan Rektor dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat dengan syarat tertentu bagi tamu undangan yang hadir langsung. Undangan wajib membawa bukti vaksin atau menunjukkan status warna hijau pada aplikasi Peduli Lindungi yang sudah ada pada ponsel. Sivitas Akademika dan undangan lainnya mengikuti prosesi wisuda secara daring melalui aplikasi Zoom dan disiarkan secara online di channel Youtube Official UKI Jakarta.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani, mengatakan bahwa pemerintah akan terus menampung masukan dan aspirasi masyarakat terkait Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Ia memastikan bahwa perspektif yang digali dari koalisi masyarakat sipil dan
akademisi melalui konsultasi publik RUU TPKS mendapatkan perhatian serius dan dikaji secara mendalam sebagai bagian dari proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh Pemerintah.

“Masukan kelompok masyarakat sipil dan akademisi merupakan bagian tidakterpisahkan dalam proses penyusunan DIM Pemerintah. Kami ingin semua pihak turut serta dan aktif menyempurnakan substansi RUU TPKS,” kata Jaleswari usai menghadiri acara konsultasi publik RUU TPKS yang digelar secara hybrid di Jakarta, Kamis (3/2).

Deputi V yang sekaligus Wakil Ketua Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan
Pembentukan RUU TPKS ini pun menyampaikan bahwa kementerian/lembaga juga telah menyiapkan skema tindak lanjut untuk mendukung pengimplementasian RUU TPKS ke depan nanti.

Diantaranya, kajian pembentukan direktorat khusus untuk penanganan kasus kekerasan seksual di Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai one-stop service bagi korban kekerasan seksual.

“Proses penyusunan DIM ini dikoordinasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan melibatkan berbagai
kementerian/lembaga serta perwakilan kelompok masyarakat sipil dan akademisi. Kami dari Pemerintah mengucapkan terimakasih terhadap kawan-kawan sipil serta akademisi semua,” lanjut Jaleswari.

Dalam konsultasi publik tersebut, Joni Yulianto dari Forum Masyarakat
Pemantau untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (Formasi Disabilitas)
menyampaikan bahwa korban kekerasan seksual disabilitas membutuhkan bentuk-bentuk penanganan dan pendekatan yang berbeda. RUU TPKS perlu menjamin inklusivitas ini.

“Difabel sering tidak menyadari dan tidak memahami tentang alat kontrasepsi bahkan tidak memahami pelecehan dan kekerasan seksual. Sehingga pendekatannya menjadi cukup berbeda dari situlah saksi ahli dan profile assessment menjadi penting untuk menjelaskan hal hal seperti ini,” kata Joni.

Selain itu, beberapa isu seperti kewajiban restitusi bagi pelaku, kehadiran Lembaga Pelayanan di kawasan terpelosok dan terpencil, serta perlindungan yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual dibawah umur juga menjadi hal yang menjadi perhatian utama para perwakilan masyarakat sipil dan akademisi.

“Kami mengapresiasi kerja keras tim pemerintah, yang tidak berlama-lama
menyiapkan DIM pemerintah. Kami berharap untuk terus dilibatkan lebih jauh dalam diskusi-diskusi penting seperti ini dalam tim pemerintah dan mengawal bersama RUU TPKS saat pembahasan nanti di DPR,” kata Ratna Batara Munti, Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK).

 

Pewarta: Markus Saragih