JAKARTA,PGI.OR.ID-Gejolak ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19 dan berkembangnya paham radikalisme ternyata tidak mengoyahkan rasa nasionalisme. Bangsa ini tegak berdiri dalam bingkai Rumah Bersama Pancasila yang hadir setia menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian benang merah dari Webinar Kebangsaan, Nasionalisme di Tengah Pandemi yang dilaksanakan Lembaga Pembinaan Ideologi Bangsa, Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (DPP PIKI), pada Rabu (18/8/2021).

Webinar menghadirkan narasumber Dosen UKIM Ambon Prof. Pdt. John A. Titaley, DTh, Deputy Bidang Pengkajian dan Materi BPIP Prof. Dr. FX. Adji Samekto, M.Hum, Walikota Bitung Ir. Maurits Mantiri, MM, dan Anggota DPRD Sulawesi Utara Sandra Rondonuwu, STh, SH.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PP PIKI, Dr. Badikenita Putri, SE., M.Si berharap rasa nasionalisme tetap kuat meski berada di tengah badai cobaan yang melanda dunia. “Nasionalisme harus tetap kita tegakkan sebagai seiring tema yang diambil DPP PIKI pada kepengurusan ini, Tegakkan Keadilan ( Amos 5:15),” ujarnya.

Menurutnya, Indonesia pasti bertahan dalam gencarnya perubahan yang kita sadari begitu pelik menekan kehidupan bermasyarakat. Indonesia Raya yang sering dikumandangkan telah menjadi pendorong yang mengangkat rasa cinta terhadap tanah air. “Kiranya PIKI bergerak aktif untuk memberi warna dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Kita harus tetap mempertebal rasa nasionalisme sebagai anak bangsa,” tandas Badikenita Putri.

Pada kesempatan itu, Prof. Pdt. John A. Titaley, Th.D menegaskan, Pancasila tidak bertentangan dengan iman Kristen, sebab nilai-nilai Pancasila menjunjung kesetaraan dan menjamin terwujudnya hak asasi manusia apapun latarbelakangnya.

“Dalam pidatonya Bung Karno menegaskan Indonesia untuk semua. Arti semua buat semua menurut sila Ketuhanan yang Maha Esa adalah bahwa dalam kehidupan beragama, apakah itu agama yang percaya pada ilah tertentu (theistik) atau percaya pada sesuatu yang non ilahi (non theistik), tidak boleh ada yang tertinggal mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara. Pemerintah berkewajiban menjaminnya,” jelasnya.

Dia berharap agar kehidupan keberagamaan kita menjadi inklusif, dan hal ini harus dipelopori oleh gereja. Dengan demikian Indonesia berpeluang menjadi fenomena kehidupan keberagamaan global.

Sementara itu, Prof. Dr. F. X. Adji Samekto menegaskan, implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara masih menjadi PR yang harus diselesaikan. Sebab, memasuki era globalisasi dan reformasi telah terjadi pensurutan peran Pancasila, dan tidak lagi diarusutamakan dalam penyelenggaraan negara.

“Kita paham di pasca Reformasi salah satu dampaknya adalah pembubaran BP 7. Akibatnya semakin generasi muda atau milenial semakin tidak kenal Pancasila. Pancasila hanya dikenalkan sebagai bagian dari pelajaran PPKn, bukan sebagai ideologi bangsa. Dengan demikian jelas hanya diperkenalkan sebagai ilmu pengetahuan, maka yang dicari hanya angka atau nilai,” katanya.

Globalisasi dan reformasi, lanjutnya, selain melemahkan pengarusutamaan Pancasila, juga sikap memungkiri realitas keragaman dan kesederajatan. Sementara ekses teknologi memudahkan generasi muda masuk ke dalam ideologi lain. Belum lagi kehadiran media sosial yang menambah beratnya upaya implementasi karena setiap orang bisa menjadi pewarta, tanpa cek end ricek, dan cover oth side.

Dampak pelemahan juga terjadi di bidang ekonomi dengan adanya dominasi pasar bebas, sebuah cara berpikir yang sebenarnya sudah ada sejak era rasionalisme di Eropa setelah abad pertengahan, yang mengikis ekonomi Pancasila dimana didalamnya terdapat nilai-nilai budaya dan masyarakat Indonesia. Sebab itu, dia melihat perlunya diskursus terhadap hal ini, dan melihat perlunya generasi muda membicarakan kembali bagaimana mendudukkan Pancasila dalam pembangunan nasional.

Rumah Bersama Pancasila
Pembicara lainnya, Ir. Maurits Mantiri. Menurutnya, menjaga nasionalisme adalah menjaga hamonisasi. Tiga hal penting yang diharapkan dari harmonisasi nasionalisme, masing-masing tanpa diskriminasi, tanpa ketidakadilan dan tanpa ketidakpastian.

“Ditengah pandemi Covid-19, nasionalisme justru lebih berwujud di tengah kesulitan akibat pandemi. Kita lihat perjuangan tenaga medis sebagai garda terdepan demi kemanusiaan, tanpa mengenal lelah.Kesadaran, partisipasi dan kegotongroyongan masyarakat menguat luar biasa. Gaya hidup sehat terasa semakin membudaya,”tandas pria yang juga Wakil Ketua Umum DPP PIKI ini.

Menurut Maurits, Sulawesi Utara, dalam hal ini di kota Bitung sedang membangun Rumah Bersama Pancasila di masa Pandemi, yang merupakan sarana untuk belajar nilai-nilai Pancasila yang menjadi nilai luhur bangsa Indonesia. Karena Pancasila merupakan nilai yang digali dari kearifan lokal Bangsa Indonesia. Seluruh Nusantara harus menjadi rumah bersama Pancasila, dimana Pancasila harus tetap tumbuh kokoh dengan atau tanpa pandemi seperti saat ini.

Rumah Bersama Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kembali penerapan nilai nilai Pancasila sebagai penumbuh rasa nasionalisme secara komunal. Nasionalisme adalah cahaya dalam Rumah Bersama Pancasila, terlebih dalam situasi pandemi.

Rumah Pancasila hadir untuk meningkatkan pengenalan tentang ke-Indonesia-an kepada masyarakat, yaitu beragam kebudayaan Indonesia sehingga masyarakat Indonesia lebih mengenal dan mencintai kebudayaan bangsa Indonesia. Selain itu, meningkatkan semangat dan rasa kebersamaan serta mempertahankan identitas sebagai bangsa. Mengikat ras, bahasa, sejarah, agama dan nasionalisme sebagai perbedaan yang menyatukan. Menjunjung tinggi arti kemerdekaan dan tidak meremehkan perjuangan melawan penjajah serta mendorong perubahan perilaku khususnya perilaku gotong-royong.

Sedangkan Sandra Rondonuwu, S.Th., SH. lebih melihat dari sisi yang berbeda. Bahwa Pancasila memang harus “diganggu” untuk bereposisi semakin kuat dan tegak berdiri. “Pancasila dalam perjalanannya mengalami banyak tantangan, namun justru dengan hal itu Pancasila semakin kuat,” katanya.

Menurutnya, tatanan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan norma-norma yang terkandung dalam Pancasila. Pertanyaan, apakah Pancasila masih relevan dengan era kekinian, era digital, era 4.0. Yang pasti dengan berbagai tantangan yang dialami Pancasila dalam perjalanan waktu tentu bisa menjawab semuanya.

“Asalkan tentunya, masyarakat tetap setia dengan Pancasila. Soal kreatifitas masyarakat dalam tantangan global sudah bisa dibuktikan semua bisa kita lewati. Tinggal sekarang, bagaimana merdekakan kreatifitas putra putri bangsa dengan ideologi bangsa, Pancasila,” pungkasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Generasi muda, terkhusus anggota-anggota GAMKI dan GMKI harus turut membantu pemerintah dalam mempercepat penyelesaian COVID-19 melalui berbagai kegiatan sosial.

Hal tersebut disampaikan politisi senior Akbar Tandjung, narasumber ‘Refleksi Kebangsaan Memperingati 76 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia’ dan peluncuran Electronic Book (e-book) Memoar Amir Liven Sirait: Hanya Karena Kasih Karunia, yang diterbitkan oleh Charles Bonar Sirait School of Communication bekerjasama dengan Dewan Pengurus Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI), pada Selasa (17/8/2021).

Akbar menekankan, Indonesia sebagai negara yang majemuk, penting untuk menjunjung tinggi kebersamaan dan saling mengasihi. “Meskipun melalui latar belakang yang berbeda, namun kita tetap berbangsa dan bernegara satu, serta dikenal dunia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat,” papar Ketua DPR RI 1999-2004 itu.

Merespon e-book Amir Liven Sirait, Akbar Tandjung mengingat masa-masa mudanya bersama sahabatnya tersebut sebagai sesama aktivis 1970 dan 1980-an itu.

“Saya mengenal Bung Amir Liven Sirait sebagai aktivis yang baik dan konsisten dalam memperjuangkan terwujudnya visi organisasi. Secara khusus, beliau memiliki perhatian lebih dalam bidang seni budaya dengan berbagai capaian prestasinya. Selain memiliki pengalaman dalam berkiprah di DPP KNPI, beliau juga berkiprah di DPP Golkar. Beliau terpilih sebagai anggota DPR dari Golkar pada Pemilu 1997 dari daerah pemilihan Sumatera Utara,” kenang  pria yang pernah menjabat tiga posisi menteri di kabinet pemerintahan Presiden Soeharto ini.

Dia berharap, para generasi penerus dapat bersyukur manakala berkesempatan membaca buku memoar ini, karena perjalanan hidup Amir Liven Sirait termasuk kiprahnya dalam berorganisasi dan berpolitik, merupakan referensi yang berharga sebagai inspirasi yang mencerahkan.

“Buku ini mampu menginspirasi para pembaca, khususnya generasi muda, dalam rangka mewujudkan masa depan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan majemuk yang lebih baik di bawah naungan dasar negara Pancasila dan UUD 1945,” kata tokoh HMI yang juga merupakan pendiri dan mantan Ketua Umum KNPI ini.

Amir Liven Sirait penulis e-book yang merupakan Tokoh Senior GMKI dan GAMKI mengenang perjalanannya sebagai aktivis muda, termasuk saat menjadi salah seorang penandatangan Deklarasi Pemuda Indonesia pada 23 Juli 1973 yang kemudian melahirkan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Amir Liven Sirait menekankan pentingnya jiwa nasionalisme. Mantan Ketua Umum GAMKI yang kini berusia 82 tahun itu mengutip pernyataan mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, “Jangan tanya apa yang dapat diberikan negara kepadamu, namun pikirkan apa yang kamu dapat berikan kepada negara, dalam hal ini bangsa Indonesia.”

Buku ‘Hanya Karena Kasih Karunia, Sebuah Memoar Amir Liven Sirait’ dicetak setebal 624 halaman berisi kisah masa kecil dalam kemiskinan di Sumatera Utara, menempuh pendidikan tinggi di Yogyakarta, hingga menjadi aktivis di Jakarta dan larut dalam berbagai kiprah gerakan sosial kemasyarakatan. Dari GMKI, GAMKI, KNPI, Partai Golkar, anggota DPR, MPR, DGI, Yayasan PGI Cikini, sampai membantu Menteri Pemuda dan Olahraga yang saat itu dijabat Abdul Gafur, rekan sesama aktivis kepemudaan dan Tokoh KNPI.

Menurut ayah empat anak dan Sembilan cucu ini, dalam setiap peristiwa kehidupan yang dilalui selalu mengalir kasih Tuhan, dan petunjuk jalan baru yang harus ditempuh menuju akhir yang menjanjikan. “Memoar ini mengandung esensi rangkaian penderitaan dan kesulitan, rangkaian kegagalan dalam mengejar cita-cita, kadang mencucurkan air mata tetapi tidak sebanding dengan kasih sayang Tuhan yang terus mengalir meliputi kehidupan saya pada usia lanjut lebih dari 80 tahun. Kasih Tuhan inilah yang hendak saya ceritakan pada anak-anak, cucu-cucu, keluarga, teman dan sahabat yang membacanya,” ungkapnya.

Peluncuran buku ini juga menghadirkan Ketua Umum DPP GAMKI 2011-2019 yang juga Ketua MPO GAMKI 2019-2022, Michael Wattimena, yang sedang menyelesaikan studi disertasi doktoral di Amerika Serikat serta dihadiri para senior dan intelektual Kristen lainnya. Dia mengapresiasi peluncuran buku ini. Menurutnya, buku biografi Amir dalam bentuk e-book sangat bermanfaat bagi generasi muda di kalangan pemuda gereja, khususnya GAMKI.

Sementara itu, Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik mengajak semua pihak untuk mendukung pemerintah dalam mencari dan menemukan solusi untuk membawa bangsa dan negara Indonesia menuju ke jalan keselamatan, kebangkitan, dan kejayaan.

Wandik melihat, pandemi Covid-19 bagaikan tsunami yang melanda dan mengancam jutaan populasi dan semua lapisan kelas sosial masyarakat Nusantara. Menjadi pembelajaran berharga bagi kita bahwa kemampuan intelektual, jabatan, dan harta, ternyata itu semua tidak bisa memberikan jaminan kepada kita semua untuk luput dari pandemi Covid-19.

Sedangkan Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jefri Gultom menegaskan, GMKI patut bersyukur atas perjalanan panjang senior Amir Liven Sirait. “Sejauh mata memandang kisah hidupnya yang dinamis, syarat peristiwa yang bermakna, juga cerita perjuangan yang menginspirasi,” kata Jefri.

Pada kesempatan lainnya, Charles Bonar Sirait mewakili pihak penerbit menjelaskan pada e-book “Hanya Karena Kasih Karunia” Amir Liven Sirait menuliskan beberapa konsep pembangunan politik yang berkonotasi geografis, derivatif, teleologis, dan fungsional. Seluruh pengalaman kehidupan Amir Liven Sirait yang diceritakan dengan cara bertutur mewakili aspek-aspek tersebut, baik yang terjadi di Indonesia maupun di negara lainnya.

Pada bagian Refleksi Kebangsaan di tengah-tengah Pandemi Covid-19, Charles yang merupakan Tokoh Komunikasi Nasional tersebut menekankan pentingnya Pemerintah, nasyarakat, termasuk DPP GAMKI memberikan perhatian penting terhadap riset dan publikasi tentang Sektor Kesehatan Masyarakat (Public Health) yang tidak dapat dipisahkan dari Pembangunan Bangsa dan Negara.

Charles Bonar Sirait menjelaskan publik dapat memperoleh e-book “Hanya Karena Kasih Karunia” secara cuma-cuma dengan memesan melalui link  www.gamki.or.id/HUTRI76.

Di akhir acara, semua pembicara sepakat, anak muda memiliki peran penting untuk membantu pemerintah menyelesaikan krisis yang dialami bangsa. Dampak pandemi Covid-19 bukanlah krisis pertama yang dihadapi Indonesia, karena itu, semangat ‘tangguh dan tumbuh’ generasi muda akan membawa Indonesia pada jalan kesejahteraan melewati persoalan besar ini.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Presiden Jokowi saat ini tengah menunjukkan dirinya sendiri dengan menjadikan pakaian adat dari Masyarakat Adat Baduy sekadar pembungkus badan, tapi Indonesia dibuat sangat jauh dari paradigma pembangunan ala Baduy yang begitu menghormati bumi.

Demikian disampaikan oleh Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menanggapi kehadiran Presiden Jokowi saat menghadiri sidang tahunan MPR 2021 dengan mengenakan pakaian adat Baduy.

Dalam janji Nawacita disebutkan bahwa Presiden Jokowi berkomitmen untuk melindungi dan memajukan Hak-Hak Masyarakat Adat, dengan membuat kebijakan perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat dengan meninjau ulang dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan kah-hak masyarakat adat.

Kemudian berkomitmen melanjutkan proses legislasi RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, Memastikan proses-proses legislasi terkait pengelolaan tanah dan sumberdaya alam pada umumnya, mendorong penyusunan Undang-Undang terkait penyelesaian konflik-konflik agraria, membentuk Komisis Independet untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat ke depan.

“Namun sampai saat ini janji Nawacita belum terpenuhi satu pun. Bahkan perampasan wilayah adat terus terjadi. Sementara itu Satgas Masyarakat Adat menguap tidak tahu kemana. Dan Undang-Undang Masyarakat Adat belum juga disahkan, bahkan terus melemah di DPR. Malah yang disahkan adalah Revisi Undang-Undang Minerba dan Omnibus Cilaka (Undang-Undang Cipta Kerja),” tambah Rukka Sombolinggi.

Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI Siti Rahma Mary menyampaikan hal serupa. “Menghormati masyarakat adat tidak cukup hanya memakai pakaiannya saja, sementara pengakuan terhadap tanah, wilayah, asal-usul, dan budayanya diabaikan, masyarakatnya digusur dan ditangkapi. 88 persen konflik tanah dan sumber daya alam yang diadvokasi YLBHI-LBH tiga bulan terakhir berada di wilayah masyarakat adat. Apakah dengan mengenakan pakaian adat Presiden hendak merayakan kemenangan atas pengusiran masyarakat adat di bawah UU Cipta Kerja?,” tanya Siti Rahma Mary.

“Keberpihakan negara terhadap masyarakat adat sebagai kelompok rentan dan selama ini cukup terabaikan adalah sebuah keharusan dan kemendesakan. Menjadi tanda tanya besar pada perayaan 76 tahun kemerdekaan RI sebagai negara demokratis, dengan belum terpenuhinya aspek rekognisi, penghormatan, perlindungan dan kepastian hukum terhadap para pemilik hak ulayat dan cikal bakal negeri ini. Kita butuh dukungan yang lebih substansial daripada sekadar kemasan dengan mempromosikan pakaian adat atau karya seni masyarakat adat lainnya. Pemangku kebijakan dengan semangat keberpihakan dan keadilan itu, sudah seharusnya memprioritaskan pengesahan RUU Masyarakat Adat yang telah lama dinantikan- sebagai sebuah kado kemerdekaan yang sejati,” ujar Pdt. Jimmy Sormin, Sekretaris Eksekutif KKC-PGI.

“Ada dua hal yang perlu ditekankan terkait posisi konstitusi dalam menghormati masyarakat adat. Pertama, pengakuan dan penghormatan masyarakat adat harus disertai dengan pengakuan dan penghormatan hak-hak tradisionalnya. Kedua, hak menguasai negara terhadap sumber daya alam harus dan hanya boleh dilakukan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan saat ini Pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan perintah konstitusi tersebut,” kata Agung Wibowo, Direktur Perkumpulan HuMa Indonesia.

Untuk itu, Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mendesak untuk segera memastikan pengesahan RUU Masyarakat Adat yang sesuai dengan Aspirasi Masyarakat Adat. Koalisi memandang bahwa draf RUU Masyarakat Adat yang ada di DPR saat ini tidak akan menjawab persoalan yang dihadapi Masyarakat Adat tetapi justru akan semakin menjauhkan  Masyarakat Adat untuk dapat menikmati hak-hak konstitusionalnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) meminta perpanjangan kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 harus diikuti dengan efektifitas percepatan penanganan Covid-19.

GAMKI mengharapkan semua pihak baik pemerintah pusat, daerah, berbagai institusi/lembaga negara dan swasta, serta organisasi masyarakat sipil untuk dapat bahu-membahu dan bekerjasama menangani Covid-19 agar PPKM dapat segera dicabut.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik merespon distribusi bansos, obat-obatan Covid-19, dan program vaksinasi yang belum merata, serta serapan anggaran COVID-19 daerah yang masih rendah.

“Semua pihak, terkhusus kementerian, institusi/lembaga pusat maupun pemerintah daerah harus memiliki ‘sense of crisis’ yang sama, sehingga berbagai program penanganan Covid-19 seperti distribusi bansos, bantuan UMKM, obat-obatan Covid-19, dan pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan dengan masif, sistematis, dan tepat sasaran,” kata Wandik di Jakarta, Sabtu (7/8/2021).

Wandik mengajak semua pihak untuk mendukung pemerintah dalam mencari dan menemukan solusi untuk membawa bangsa dan negara Indonesia menuju ke jalan keselamatan, kebangkitan, dan kejayaan.

“Pandemi ini mengajarkan kita untuk kembali menggaungkan hukum kasih dan nilai-nilai pilar kebangsaan untuk saling tolong-menolong dan gotong-royong. Menunjukkan empati kepada masyarakat yang membutuhkan tindakan nyata, membangun positivisme, etos kerja, semangat perjuangan kita sebagai komponen bangsa untuk beriman, berusaha, dan tidak menyerah,” ujar Wandik yang juga merupakan anggota DPR RI dari Dapil Papua ini.

“Pandemi Covid-19 ini bagaikan tsunami yang melanda dan mengancam jutaan populasi dan semua lapisan kelas sosial masyarakat Nusantara. Menjadi pembelajaran berharga bagi kita bahwa kemampuan intelektual, jabatan, dan harta, ternyata itu semua tidak bisa memberikan jaminan kepada kita semua untuk luput dari pandemi Covid-19,” katanya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah dan masyarakat, lanjut Wandik, GAMKI secara nasional, baik di pusat dan daerah, telah melakukan beberapa program antara lain memberikan bantuan sembako dan obat-obatan, terlibat sebagai Satgas Covid-19, pendampingan UMKM, melaksanakan vaksinasi massal, dan edukasi tentang Covid-19 dan dampak positif Vaksin.

“GAMKI bekerjasama dengan Mabes Polri, beberapa Polda/Polres, serta ormas dan lembaga sipil lainnya melakukan pembagian bantuan sembako dan program vaksinasi massal kepada masyarakat terdampak. GAMKI juga bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja melakukan program pemberian modal usaha kepada komunitas di berbagai daerah,” jelas Wandik.

Menurut Wandik, jaring pengaman sosial kepada masyarakat harus berjalan dengan efektif dan tepat sasaran sehingga tingkat penyebaran Covid-19 dapat menurun dan kebijakan PPKM dapat segera dicabut.

“PPKM adalah kebijakan yang terpaksa harus dilakukan oleh pemerintah karena keselamatan rakyat adalah prioritas utama. Namun PPKM yang berkepanjangan akan berdampak kepada kondisi ekonomi masyarakat. Mari kita berbenah diri dan bekerjasama, kita pasti bisa melalui situasi ini sehingga PPKM dapat segera dicabut,” pungkasnya.

Selama bulan Juli 2021, DPP GAMKI bekerjasama dengan Mabes Polri melakukan pembagian bantuan paket sembako kepada beberapa masyarakat dan komunitas di antaranya kepada Panti Asuhan Yaspat Bekasi, Yayasan Panti Asuhan Al-Hidayah Bekasi, Persatuan Wartawan Nasrani (PEWARNA) Indonesia, Perkumpulan Wartawan dan Media Kristiani Indonesia (PERWAMKI), Persatuan Artis Batak Indonesia (PARBI), Asrama Sakti Dasa Indonesia (YASADI), Asrama Sekolah Tinggi Theologia Injili Jakarta, Asrama STT Hagiasmos Mission, Komunitas Perantau Sulawesi Selatan, Panti Asuhan Anak Jalanan Kristen Bekasi, jemaat Gereja yang terkena Covid-19, warga terdampak PPKM, serta mahasiswa dan pemuda perantauan lainnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Presiden Joko Widodo menerima kedatangan aktivis lingkungan, Togu Simorangkir, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (6/8/2021). Kedatangannya dimaksudkan untuk menyampaikan secara langsung terkait isu lingkungan dan konflik lahan di area sekitar Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara.

Sebelumnya, Togu Simorangkir bersama Anita Hutagalung dan Irwandi Sirait, melakukan aksi jalan kaki dari Danau Toba menuju Istana Negara, Jakarta, sebagai bentuk protes atas dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL). Selain itu, aksi ini juga merupakan respons atas bentrok PT TPL dengan masyarakat adat di Natumingka, Sumatera Utara.

Ketiganya melakukan perjalanan dari Makam Raja Sisingamangaraja XII, di Soposurung, Balige, Senin, 14 Juni 2021 lalu dan tiba di Jakarta setelah menempuh perjalanan selama 44 hari.

“Tujuan dari aksi ini sebenarnya visinya itu adalah kelestarian Danau Toba untuk kesejahteraan generasi mendatang. Dengan misi aksi ini kita ingin mencari perhatian publik. Kita ingin mengatakan bahwa ini lho di Danau Toba, di Tano Batak sedang ada masalah,” ujar Togu dalam keterangannya usai diterima Presiden.

Usai pertemuan, Togu menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah mengetahui permasalahan lingkungan yang disampaikan oleh dirinya selaku perwakilan Tim 11 Aliansi Gerak Tutup TPL. Togu juga menyampaikan bahwa status Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) tidak  sejalan dengan aktivitas-aktivitas yang merusak lingkungan.

“Bapak Presiden mengatakan tadi kerusakan-kerusakan lingkungan yang sudah terjadi, mari kita tanami. Pemerintah siap memberikan bibit pohonnya, dan rencananya Bapak Presiden akan datang November atau Desember untuk melakukan penanaman bersama dengan Tim 11 dan masyarakat adat,” jelasnya.

“Tadi juga Bapak Presiden mengatakan ada 15 tanah adat yang akan diselesaikan bulan ini. Tadi saya sudah melihat lima yang sudah diselesaikan, dan sepuluh lagi akan diselesaikan beliau dalam bulan ini. Ini kabar gembira untuk masyarakat adat di sekitar Danah Toba,” tambahnya.

Di penghujung keterangannya, Togu menegaskan bahwa dengan menjaga dan melestarikan Danau Toba, generasi mendatang bisa turut menikmati keindahan dan kelestariannya. Untuk itu, ia berharap semua pihak bisa turut menjaga kelestarian lingkungan di sekitar Danau Toba.

“Kita berharap investasi-investasi yang di sekitar Danau Toba juga memerhatikan tentang lingkungan hidup, jangan hanya fokus mengeruk keuntungan tapi mengabaikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan di masa mendatang,” tandasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Krisis Ekologi: Menemukan dan Membangun Ekoteologi yang Berkesadaran Global. Demikian tema webinar nasional seri 1 yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPP PIKI), bidang Teologi dan Ekumenisme, pada Minggu (1/8),  yang diikuti sekitar 148 orang peserta dari berbagai wilayah Indonesia.

Membuka webinar, Ketua Umum DPP PIKI Dr. Badekenita Sitepu dalam sambutannya menegaskan, alam semesta merupakan “oikos” atau rumah bersama bagi manusia dan ciptaan lainnya, namun kondisi yang sedang kita hadapi sekarang ini memperlihatkan realitas krisis ekologis, sehingga DPP PIKI terpanggil untuk menunjukkan perannya dalam upaya membangun kesadaran ekoteologis melalui pelaksanaan seri webinar nasional.

Diapun mengingatkan tentang komitmen Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan yang saling terkait dan terintegrasi dalam setiap langkah gereja Kristen di dunia sebagaimana menjadi komitmen Dewan Gereja-gereja Dunia.

Sebagai keynote speaker, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Alue Dohong P,hD, dalam paparannya menekankan 4 poin penting dalam hubungan manusia dengan kerusakan ekologis, yaitu penciptaan alam semesta dan manusia, isu-isu kekinian menyangkut kerusakan ekologis di Indonesia, pemerintah dan kebijakan, serta peran strategis dan kontribusi para cendikiawan Indonesia dalam mengatasi persoalan ekologis.

Menurutnya, manusia sebagai mahkota ciptaan dari segala ciptaan lainnya menunjukkan sifat dominasi yang cenderung mengeksploitasi alam. Allah sesungguhnya menciptakan alam semesta, bukan hanya untuk kebutuhan manusia saja, tetapi juga untuk ciptaan lainnya. Justru manusia memiliki tanggungawab untuk memelihara seluruh ciptaan tersebut bahkan keberlanjutannya atau sustainability message.

Wakil LHK menegaskan, para cendekiawan, termasuk cendikiawan Kristen, untuk menunjukkan tanggungjawabnya dalam meningkatkan kesadaran ekologis umat melalui khotbah-khotbah dan pengajaran yang berorientasi pada pemeliharaan alam semesta. Sebagai Cendekiawan Kristen Indonesia, PIKI dan 3 umat Kristen lainnya harus tampil menjadi penjaga moral yang terlibat secara praktis dalam perannya memelihara alam, dan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai tanggungjawab profetis bersama.

Narasumber lain, Manager Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional WALHI Boy Jerry Even Sembiring mengungkapkan 3 relasi manusia dengan alam yang terdiri dari Antroposentrisme yang menggambarkan superioritas manusia. Biosentrisme: superioritas spesies (living and non living) Ekosentrisme: menekankan bahwa human, dan non human memiliki posisi yang setara dan berkeadilan (ecological justice).

Ketiga hal ini menjadi Green Theorical Frameworks yang bertujuan mewujudkan keadilan spesies dan keadilan ekologis sebagai hak seluruh entitas. Pemateri ini memberikan kritik tajam tentang krisis ekologi di era kapitalisme ini. Salah satu dampak antrofosensentris terhadap kerusakan lingkungan bukanlah persoalan illegal loging, “itu hanya bagian kecil saja” tuturnya. Namun akar masalahnya adalah pada logika kapitalisme.

Pegiat Walhi ini memaparkan perlunya melakukan redefinisi, reposisi dan transformasi. Artinya, manusia perlu memaknai ulang bahwa manusia sebagai mahluk sosial, juga sebagai mahluk ekologis, sehingga orientasi ekonomi (economic man) menuju ecological man. Kita juga perlu memposisikan ulang dirinya dengan menggali sejarah konteks Indonesia dalam terang Pancasila yang berperikemanusiaan, dan menolak kapitalisme. Tetapi menjungjung tinggi ekonomi rakyat dengan prinsip usaha bersama, asas kekeluargaan dan kemakmuan rakyat.

Sementara itu, Komisi Faith and Order World Council of Churches Pdt.Yolanda Pantou, yang juga narasumber dalam webinar ini, menjelaskan dokumen Faith and Order yang dalam pendahuluannya mengeksplorasi tentang degradasi, objektifikasi dan komersialisasi ciptaan Tuhan. Orang-orang yang paling terdampak adalah mereka yang hidup dalam kemiskinan, dan yang paling tragis adalah kehidupan generasi yang akan datang. Manusia adalah orang yang paling bertanggungjawab atas kehancuran iklim, dan agama-agama perlu menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap kerusakan alam dan perubahan iklim di bumi. Keprihatinan terhadap Lingkungan merupakan panggilan iman yang sangat mendesak demi eksistensi hidup bersama.

Dokumen tersebut menegaskan bahwa keperdulian dan perlindungan bagi mereka yang rentan bahkan alam yang menjerit dalam keheningan harus dinyatakan sebagai ukuran kemanusiaan kita. Selanjutnya pemateri ini menegaskan bahwa Kerusakan lingkungan hidup harus dilihat dalam tinjauan teologis. WCC menjadikan penciptaan sebagai thema teologis dalam pertemuan-pertemuan dari masa ke masa. Gereja-gereja dipanggil untuk membangun komitmen bersama terhadap isu keadilan, perdamaian dan integritas ciptaan.

Menutup paparannya, Pdt. Yolanda Pantou menegaskan bahwa keadilan ciptaan hanya mungkin terjadi ketika manusia bertobat (metanoia) dan melakukan tanggungjawab yang diberikan Tuhan kepada mereka melalui keperdulian kepada ciptaan di bawah tuntutan Roh Kudus, dan melihat ciptaan sebagai anugerah berharga dari Allah yang kita sambut dengan rasa syukur. Pertobatan gereja-gereja akan melahirkan sebuah kesadaran bahwa kita telah menghianati rekonsiliasi sebagai puncak rencana Allah bagi ciptaan, dan kesadaran itu akan melahirkan tanggungjawab bersama untuk memelihara keutuhan ciptaaan lewat praksis eko-ekklesiologi.

Dalam setiap sesi tanya jawab, peserta mengajukan pertanyaan dengan antusias, baik dalam ruang chat, maupun bertanya langsung kepada narasumber. Ada catatan rekomendatif dari peserta yang mengusulkan bahwa Kekristenan dan PIKI ke depan, tidak hanya bersandar pada ekoteologis, tetapi juga melihat persoalan kerusakan ekologis dalam sistem sosial (Socio-ecological system), sebab dalam level sosial kita adapat melihat keterkaitan konteks yang lebih luas.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Pandemi Covid-19 telah menjadi sebuah bencana kesehatan dan kemanusiaan terbesar di abad ini karena telah menerjang seluruh dunia, dan berimbas kepada semua lini kehidupan manusia. Tidak hanya kesehatan, tapi juga berdampak kemasalah sosial, ekonomi, bahkan ke sektor keuangan. Penanganan yang luar biasa telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui gerakan vaksinasi massal juga PPKM Darurat.

Hingga saat ini pandemi belum berakhir, bahkan semakin parah karena munculnya varian baru covid-19 dan korban pun semakin bertambah banyak, belum lagi dampak ikutan lainnya yang menyisakan penderitaan bagi masyarakat.

Melihat kondisi ini, lembaga-lembaga keumatan Kristen seperti PGI, GAMKI, GMKI, PIKI, GSKI, PWKI, dan PNPS GMKI melaksanakan acara doa bersama secara virtual, dengan tajuk Pulihkanlah Bangsa Kami, pada Jumat (30/7).

Wasekum PGI Pdt. Krise Anki Gosal dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi kepada mereka yang hadir dalam kegiatan ini, karena bersama-sama memiliki niat untuk menyatukan hati bermohon dan meminta kemurahan Tuhan agar berlaku bagi bangsa kita.

“Sebab kita adalah bagian dari gereja yang harus menjadi pejuang terdepan pada saat ada ancaman-ancaman terhadap kehancuran hidup yang adalah anugerah Sang Pencipta. Dan olehnya pun kita terpanggil menjadi garda terdepan memutus penjangkitan dan penyebaran virus corona, serta lebih dari itu, niat kita untuk hadir di acara doa bersama ini menandakan bahwa kita sedang terus terjaga menjadi komunitas penyembuh bagi sesama, menjadi komunitas yang memberi rasa aman, dan rumah bersama bagi siapapun dia dan apapun latarbelakangnya,” kata Pdt. Krise.

Ditambahkan, bahwa memperjuangkan kehidupan jauh lebih berarti daripada sekadar seremonial perjumpaan gerejani atau perjumpaan ragawi. Dan kehadiran peserta karena keterpanggilan untuk memperjuangkan hidup, dan keterpanggilan kita untuk merawat keberlanjutan kualitas hidup manusia sebagai panggilan dasar kristiani.

Doa permohonan bagi pemulihan bangsa disampaikan secara bergantian oleh perwakilan dari PWKI, PIKI, dan PS GMKI. Selain itu, acara yang berlangsung pukul 15.00 WIB ini, juga diisi penyampaian refleksi Pulihkan Bangsa Kami oleh perwakilan GMKI, GMKI, dan PSKI. Dalam refleksinya, mereka memaparkan bagaimana penderitaan rakyat, termasuk tenaga medis yang ikut menjadi korban dari virus corona ini. Juga mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan. Selain itu, kritik terhadap elit yang terkesan lebih retoris, dan cakap mendramatisir ditengah situasi kritis akibat pandemi ini.

Dipenghujung acara, pimpinan lembaga keumatan Kristen menyampaikan pesan dan harapan kepada warga gereja untuk tetap bersolidaritas, tetap semangat, mendukung protokol kesehatan, kembali mengaungkan hukum kasih Kristus, nilai-nilai 4 pilar kebangsaan, serta  mendukung pemerintah dalam mencari solusi terhadap tantangan yang sedang dihadapi.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA, PGI.OR.ID – Rumah Sakit PGI Cikini menambah ruang untuk perawatan Covid menjadi 200 ruangan. Sebelumnya ruangan yang disediakan 100 ruang. Penambahan itu dilakukan untuk membantu Pemerintah dalam menangani pandemi Covid yang sedang tinggi angkanya di Jakarta. “Pembenahan yang sedang dilakukan RS PGI Cikini ini antara lain dengan menambah ruangan perawatan Covid19 dari 100 ruangan menjadi 200 ruangan secara bertahap,” kata Chris Kanter Komisaris Utama RS. PGI Cikini di Jakarta (28/7).

Menurut Chris Kanter, penambahan kamar itu dilakukan karena pengelolaan sebelumnya tidak maksimal selama bertahun-tahun sehingga dengan pembenahan oleh Primaya Hospital Group, penambahan itu dimaksimalkan. “Tak hanya ruangan yang ditambhkan tapi semuanya, seperti nakesnya, dokter, suster, peralatan dan lainnya. Karena kelompok yang ngomong mengerjakan pembenahan nyatanya doing nothing,” katanya.

Selain penambahan ruang kamar untuk yang terpapar Covid, juga ditambah ruangan untuk ICU sebanyak 20. “Penambahan ini dilakukan bukan nanti loh ya, tapi dilakukan sekarang ini secara bertahap,” ujarnya.

Penambahan ruang kamar untuk perawatan Covid dijelaskan Chris Kanter saat rapat koordinasi pembenahan bersama pihak Primaya di masa transisi berlangung. “Saya berharap apa yang dilakukan dengan penambahan ruang perawatan itu dapat membantu pemerintah mengatasi kondisi pandemi yang angkanya cuku tinggi di Jakarta,” katanya.

 

Pewarta : Phil