JAKARTA,PGI.OR.ID-Koalisi Gerakan Tutup Toba Pulp Lestari (TPL) mendatangi kantor Komnas HAM untuk menyampaikan laporan terkait adanya ketidakadilan dan perusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas PT. Toba Pulp Lestari (TPL), pada Kamis (27/5).

Pada kesempatan itu, Yanto Simanjuntak menuturkan 3 tahun lalu dia bermaksud mengurus sertifikat tanah milik keluarganya. Namun tanah milik keluarganya itu diklaim milik PT. TPL. “Dalam pertemuan terakhir masyarakat Natumingka dengan PT. TPL dikatan semua tanah di sana adalah milik TPL, tapi kami tidak pernah dapat surat yang memberitahukan bahwa tanah mereka adalah milik TPL. Makanya keluarga kami di sana bertahan dan terjadilah bentrokan dengan TPL,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pada Selasa (18/5) terjadi bentrokan antara warga Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, Sumatra Utara dengan petugas keamanan dan karyawan PT. TPL. Peristiwa tersbut bermula dari akan dilakukannya penanaman rotasi eucalyptus yang keenam di lahan konsesi namun mendapat penolakan dari warga.

Sementara itu, Abdon Nababan dari AMAN, mengungkapkan rentetan peristiwa kekerasan antara masyarakat dan kerusakan alam yang terjadi di 7 kabupaten akibat kegiatan yang dilakukan oleh PT. TPL telah berlangsung lama, dan hal ini berpotensi menimbulkan adanya pelanggaran HAM. Sebab itu, dia berharap agar penyelesaian kasus yang terjadi jangan dipisahkan dengan kasus-kasus sebelumnya yang terkait dengan PT. TPL.

“Semoga peristiwa terakhir ini menjadi jalan masuk untuk menutup PT. TPL. Saya kira sudah banyak pengaduan di Komnas HAM yang terkait dengan PT. TPL tetapi belum ada yang berujung. Sebab itu, kami berharap agar masalah ini ditanggapi dengan serius karena telah terjadi pelanggaran HAM,” katanya.

Abdon juga berharap agar Komnas HAM melakukan komunikasi dengan Pemda Kabupaten Toba yang menurutnya telah memiliki  perda tentang hak ulayat. Namun perda tersebut sayangnya belum dijalankan. Selain itu, juga berkomunikasi dengan KLHK supaya ada kejelasan terkait tata batas tanah masyarakat di sana.

Mewakili YPDT, Joe Marbun berharap agar Komnas HAM melihat persoalan ini dengan serius. “President Habibie sudah pernah menutup PT. TPL karena dilihat lebih banyak mudaratnya, tapi pada 2002 dibuka kembali, padahal tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, melainkan menjadi awal dari terjadinya berbagai bencana,” tandasnya.

Merespon apa yang telah disampaikan, Komisioner Komnas HAM Chairul Anam menuturkan pihaknya terlebih dahulu akan menjajaki pertemuan dengan para pewakilan korban dari 7 kabupaten yang terdampak oleh adanya aktifitas PT. TPL, dan pihak kepolisian setempat, agar mendapat gambaran yang jelas terkait persoalan ini.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sebagai bagian dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), Prodi Magister Pendidikan Agama Kristen-PPS dan Prodi Pendidikan Agama Kristen-FKIP UKI melaksanakan kegiatan Pelatihan Penyusunan Program Pembelajaran Remaja Berbasis Teknologi Digital di Gereja HKBP Ressort Jatisampurna, Bekasi, secara virtual, pada Sabtu (22/5).

Kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan ini, bertujuan meningkatkan kemampuan para pendamping remaja dalam menjalankan pelayanan pendidikan kepada remaja sesuai dengan kebutuhan remaja, meningkatkan kualitas proses pembelajaran, dan meningkatkan keterampilan para pendamping dalam mengajar remaja dengan menggunakan teknologi digital.

Pada kesempatan itu, Dr. Desi Sianipar, M.Th menjelaskan, kemajuan teknologi berkembang pesat, dan mau tidak mau harus diikuti, mengupdate diri, termasuk oleh para pendamping remaja di gereja, untuk dapat menyusun program pembelajaran yang menarik dan kreatif, agar tidak menimbulkan kebosanan.

Menurutnya, hal ini memang bukan perkara mudah, terlebih karena kaum remaja sangat kritis, dinamis, punya keunikan sendiri. “Mereka punya dunianya sendiri yang sulit ditebak. Karena itu tidak bisa langsung diketahui apa yang masalah mereka. Sebab itu, diperlukan adanya pendekatan personal. Kalau belum dekat akan sulit, dan perlu memahaminya secara pribadi,” katanya saat menjawab pertanyaan salah seorang peserta.

Ditambahkan, dalam menyusun program jangan terfokus pada kuantitas, melainkan kualitas. Sebab banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan mempengaruhinya. Dan jangan jemu atau merasa berdosa. Apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita lakukan saja. “Biarlah mereka datang dengan dorongan sendiri, dan kita sambut dengan penuh sukacita. Kita hanya merancang pembelajaran, sementara yang banyak berperan aktif adalah para remaja itu sendiri,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Dr. Jusen Boangmanalu, M.Th. Menurutnya, selain memiliki potensi, kaum remaja juga memiliki kemauan yang bervariasi, sehingga sulit untuk dalam sekejap dapat membawa mereka merespons suatu program kegiatan. Sebab itu, para pendamping harus tetap sabar.

“Lama kelamaan yang kita sampaikan akan menarik mereka, dan kemudian akan menarik remaja lain. Yang penting jangan membiarkan mereka tidak ada kegiatan,” tandasnya.

Ditambahkan, medsos bisa digunakan sebagai media pembelajaran oleh para pendamping secara positif bagi remaja, terlebih di tengan pandemi covid 19 sekarang ini, dalam bentuk yang variatf dan tidak monoton.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) mendukung penuh gencatan senjata yang dilakukan antara pemerintah Israel dan Hamas Palestina. Gencatan senjata harus dilakukan agar korban jiwa dari masyarakat sipil tidak semakin bertambah.

“Saling serang di antara kedua pihak, baik militer Israel dan sayap militer Hamas, telah menimbulkan banyak korban jiwa, terkhusus perempuan dan anak. Kami berharap gencatan senjata yang dilakukan pada Jumat pagi ini dapat berlangsung lama dan dilanjutkan proses dialog untuk menyepakati solusi dua negara yang menjadi resolusi PBB,” kata Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat, di Jakarta, Jumat (21/5).

GAMKI mendukung penuh dilaksanakannya solusi dua negara serta mendesak PBB dan negara-negara dunia untuk dapat menjembatani dialog antara Pemerintah Israel dan Otoritas Nasional Palestina demi tercapainya resolusi damai jangka panjang Israel-Palestina.

Diungkapkan Sahat, sebagai bentuk solidaritasnya, GAMKI selama bertahun-tahun kerap berkunjung ke Kantor Kedubes Palestina untuk Indonesia dan juga mengundang Duta Besar Palestina dalam acara GAMKI, seperti Rakernas dan Perayaan Natal.

“Bagi GAMKI, persoalan konflik Palestina dan Israel tidak dilihat dari perspektif agama melainkan konflik wilayah yang harus dilihat dari sudut pandang kemanusiaan dan keadilan. Kita tahu bahwa di Palestina tidak hanya ada umat Muslim, melainkan juga Yahudi dan Kristen. Begitu juga di negara Israel, warganya tidak hanya memeluk agama Yahudi, tapi juga banyak yang beragama Islam dan Kristen,” kata Sahat.

Menurut Sahat, konflik antara Israel dan Palestina yang terjadi saat ini di Timur Tengah justru dijadikan komoditi politik oleh oknum dan kelompok tertentu di Indonesia.

“Kami melihat ada oknum dan kelompok tertentu di Indonesia yang menjadikan konflik Israel-Palestina sebagai komoditi politik. Mereka membuat framing di media sosial bahwa konflik Palestina adalah konflik agama, menuduh orang Indonesia yang tidak membela Palestina sebagai pengkhianat, bahkan membuat beberapa sebutan seperti zionis nusantara, yahudi pesek, pendukung Israel berasal dari bani bipang, dan lainnya,” ujar Sahat.

Sahat menyayangkan adanya oknum dan kelompok tertentu di Indonesia yang memakai konflik Israel-Palestina untuk memprovokasi dan memecah-belah masyarakat.

“Kami mengharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih bijak melihat persoalan Israel-Palestina. Jangan mudah dipengaruhi provokasi dan propaganda yang dilakukan oknum ataupun kelompok tertentu yang sengaja ingin memecah-belah dan membenturkan masyarakat kita. Bahkan sampai ada siswi yang dipecat dari sekolahnya karena dinilai menghina Palestina lewat media sosial, ini kan sanksi yang berlebihan,” kata Sahat.

Memandang persoalan Yerusalem dari sudut pandang agama saja, lanjut Sahat, hanya membuat masyarakat Indonesia menjadi tersekat-sekat dan memperdalam jurang perbedaan.

“Kalau kita hanya membela berdasarkan perspektif agama, setiap agama akan punya ego masing-masing. Baik agama Yahudi, Kristen, ataupun Islam sama-sama merasa memiliki tanah Israel-Palestina dengan sejarah kitab suci masing-masing,” kata Sahat yang pernah menghadiri pertemuan internasional Mahasiswa Kristen se-Dunia di Kairo, Mesir pada tahun 2017 untuk membahas persoalan konflik Israel-Palestina.

“Persoalan Palestina adalah tentang kemanusiaan dan keadilan. Buktinya, banyak warga Kristen dan Yahudi Palestina yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Palestina bersama dengan warga Islam Palestina. Jadi, mari kita rakyat Indonesia bersatu, tidak tepat mengidentikkan persoalan Palestina sebagai persoalan agama tertentu saja,” jelas Sahat.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Toleransi harus mewujud dalam kehidupan keagamaan dan sosial bangsa, jangan terbatas pada simbolik perayaan semata.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas saat menghadiri Halal Bihalal Digital Lintas Iman, di Jakarta. Kegiatan yang digagas Institute of Social Economic Digital (ISED) dan Nasaruddin Umar Office (NUO) ini, mengusung tema “Sambung Rasa Persaudaraan Antar Umat Beragama & Penghayat Kepercayaan”.

“Mari terus meningkatkan toleransi dan kerukunan umat beragama. Tidak terbatas simbolik perayaan ataupun peringatan keagamaan, namun terus ditingkatkan dalam kehidupan keagamaan dan kehidupan sosial kita,” kata Menag, pada Selasa (18/5).

Menurutnya, sikap moderat dalam beragama atau moderasi beragama diyakini dapat memupuk sikap toleransi dan kerukunan umat beragama. Sebab itu, seluruh umat beragama diharapkan memiliki cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah yang melindungi martabat kemanusiaan.

Menag menyambut baik Halal Bihalal Lintas Iman ini sebagai momentum untuk mempererat toleransi antar umat beragama di Indonesia. Terlebih, pada saat umat Muslim merayakan Idulfitri 1442 H lalu, umat Kristiani memperingati Kenaikan Yesus Kristus.

“Kedua perayaan dan peringatan pada hari yang sama ini termasuk momen langka. Menurut ahli astronomi dapat terjadi 200 tahunan. Selain menjadi hari besar bagi umat agama masing-masing, perayaan Lebaran dan Kenaikan Yesus Kristus tahun ini bisa menjadi momentum untuk mempererat toleransi antarumat beragama di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Founder ISED Sri Adiningsih mengungkapkan halal bihalal saat lebaran merupakan momentum khas yang hanya dimiliki bangsa Indonesia. “Halal bihalal ini adalah tradisi indah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, meskipun hanya lewat virtual, ini bisa mengobati kerinduan kita untuk bersilaturahmi,” ujar Sri.

Hal senada juga diungkapkan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Lebaran Idulfitri bukan hanya milik umat Islam, tapi milik seluruh bangsa Indonesia. “Ini sebagai tradisi yang diwariskan oleh para orang tua kita. Dan ini merupakan suatu yang unik di Indonesia. istilah halalbihalal itu hanya ada di Indonesia,” ungkap Nasaruddin.

Halal Bihalal Digital Lintas Iman ini juga dihadiri sejumlah tokoh dan perwakilan lembaga keagamaan, seperti Sekretaris Eksekutif Bidang KKC PGI Pdt. Jimmy Sormin, Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto, Ketua PHDI Wisnu Bawa Tenaya, Anggota BPIP Romo Benny Susetyo, Direktur Sekolah Pancasila Yudi Latif, Tokoh Sangha Theravada Bikhu Gunaseno, serta Komunitas Penghayat Kepercayaan Dewi Kanti.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Pasca penetapan sebagai teroris, pasukan gabungan Polri dan TNI mulai dikirim ke Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua untuk memburu KKB. Konflik senjata antara Polri-TNI dan KKB berujung pada pengungsian warga sipil yang takut terjadi baku tembak di daerahnya.

Menyikapi situasi tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) meminta pemerintah melakukan penyelesaian konflik dengan pendekatan dialog damai seperti yang dilakukan di Aceh pada tahun 2005 lalu.

Demikian ditegaskan Kepala Departemen DPP GAMKI Bidang Pembangunan SDM Papua, Bernard Rumpeday di Jakarta, pada Sabtu (15/5).

“Kami meminta pemerintah untuk melakukan pendekatan dialog damai seperti yang dilakukan saat menyelesaikan konflik dengan GAM di Aceh. Sebagai langkah awal, kami meminta kedua pihak, baik Polri-TNI dan KKB untuk menghentikan kontak senjata, demi menjaga keselamatan nyawa warga sipil yang tinggal di wilayah konflik,” katanya.

Ditambahkan, saat ini banyak warga, baik orang asli Papua dan pendatang di Intan Jaya, Puncak Ilaga, dan Ndugama yang telah mengungsi dan meninggalkan rumah mereka karena kuatir dengan konflik senjata antara aparat keamanan dan KKB.

“Kami meminta pemerintah pusat, terkhusus para pimpinan nasional dan elit di Jakarta untuk memperhatikan nasib warga sipil ini. Selain mereka rawan menjadi korban penembakan, mereka juga kesulitan memenuhi kebutuhan hidup di pengungsian mereka di hutan,” jelasnya.

Menurut Rumpeday, pernyataan beberapa pimpinan nasional terkesan tidak memahami konteks persoalan Papua dan tidak memiliki rasa empati kepada warga sipil yang berada di wilayah konflik. Sebagai contoh adalah pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang meminta KKB Papua ditumpas habis dan menomorduakan Hak Asasi Manusia.

“Yang kami tahu, Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR di berbagai kesempatan selalu mengatakan bahwa MPR adalah Rumah Kebangsaan Bersama guna merekatkan anak bangsa, namun beliau justru tidak ada membahas nasib pengungsi yang ada di wilayah konflik di Papua. Kami sangat menyayangkan dan mengingatkan kepada Ketua MPR untuk berkomunikasi lebih intens dengan anggota MPR yang berasal dari Tanah Papua seperti Kaka Yorrys Raweyai, Kaka Robert Kardinal, dan anggota MPR lainnya agar paham gambaran utuh persoalan Papua, sebelum mengambil sikap terkait penanganan persoalan Papua,” tegas Rumpeday.

Persoalan Papua, lanjutnya, harus dilakukan dengan pendekatan kearifan lokal dan kemanusiaan. Penyelesaian dengan tindakan kekerasan hanya akan membuat konflik terjadi secara berlarut-larut.

Rumpeday meminta pemerintah, baik Presiden Jokowi, Menkopolhukam, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan kementerian lembaga lainnya untuk dapat mendengar persoalan Papua dari sumber-sumber yang objektif, terpercaya, dan memahami konteks Papua secara utuh sehingga dapat mengambil kebijakan yang arif dan bijaksana.

“Presiden Jokowi harus mendengar informasi tentang persoalan Papua dari sumber yang objektif, kredibel, dan memahami konteks Papua secara utuh. Resolusi damai harus dilakukan di Tanah Papua diawali dengan penghentian kontak senjata oleh Polri, TNI, dan KKB demi melindungi keamanan dan keselamatan warga sipil. Kami mendukung penuh penyelesaian konflik dengan dialog damai seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan GAM di Aceh,” pungkasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) mengecam keras aksi pembantaian sadis terhadap empat petani oleh teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Kalemago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, pada Selasa (11/5).

Hal tersebut ditegaskan Ketua DPP GAMKI Bidang Persekutuan dan Kerohanian, Pdt. Sufriadi Mei Suhendra, pada Jumat (14/5).

“Menurut informasi rekan Pendeta yang melayani disana, ada lima orang tak dikenal yang tiba-tiba datang ke kebun masyarakat yang merupakan warga jemaat Gereja. Kemudian warga dibantai secara sadis. Mereka adalah warga yang bekerja keras mengelola kebun untuk dapat menghidupi keluarga mereka,” kata Sufriadi.

GAMKI menyampaikan dukacita yang mendalam atas meninggalnya empat warga atas tindakan terorisme yang sebelumnya sudah pernah terjadi pada akhir tahun 2020. “Kami mempertanyakan bagaimana evaluasi program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT. Kepala BNPT pada bulan Agustus 2020 lalu memberikan bantuan alat peternakan kepada eks napi teroris dan meresmikan rusun di Poso. Sayangnya saat ini, warga yang tidak berdosa masih menjadi korban pembantaian para teroris,” ujarnya.

Menurut Sufriadi, penanggulangan terorisme harus dilakukan secara adil dan komprehensif, salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada warga yang berada di wilayah rawan aksi terorisme.

“Di satu sisi kami meminta negara melalui Polri dan TNI untuk menindak tegas para pelaku aksi terorisme, sembari tetap memberikan program deradikalisasi yang terukur kepada eks teroris yang ingin kembali hidup bersama masyarakat. Namun di sisi lain, masyarakat umum harus diberikan jaminan keamanan. Sangat miris, eks teroris mendapat perhatian, namun warga baik-baik justru kehilangan nyawa,” ungkapnya.

Sebagai penutup, Sufriadi meminta masyarakat untuk tetap waspada dalam melakukan aktifitas sehari-hari dan menjalankan sistem keamanan desa. “Masyarakat harus kembali menjalankan sistem keamanan desa secara rutin dan disiplin bekerjasama dengan Polri dan TNI setempat. Semoga tidak ada lagi warga yang menjadi korban dan aparat Polri – TNI dapat segera menuntaskan operasi pemulihan keamanan di Poso,” pungkasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Bogor telah berjalan selama 10 tahun. Namun hingga kini kasus tersebut belum juga terselesaikan. Padahal Pemkot Bogor pada Desember 2019 dalam sebuah pertemuan menegaskan pengembalian kembali GKI Yasmin dan pembukaan segel tinggal menunggu waktu. Namun, alih-alih membuka segel gereja justru rencana relokasi yang kembali muncul.

“Maret 2021, Pemkot Bogor melalui Wali Kota Bima Arya melayangkan surat yang isinya menawarkan lahan baru yang jaraknya hanya 2 kilometer dari GKI Yasmin. Ini bukti dia tidak konsisten. Alih alih-alih fokus buka segel tapi malah buka lahan baru. Ini juga tindakan negara yang masuk terlalu jauh masuk ke institusi Gereja, sehingga memecah-belah jemaat gereja,” ujar perwakilan pengurus GKI Yasmin Bona Sigalingging dalam konferensi pers secara virtual di Komnas HAM, Jakarta, pada  Jumat (7/5).

Menurut Bona, seharusnya Pemkot Bogor patuh pada putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 127 PK/TUN/2010 yang menyatakan sahnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GKI Yasmin. Selain itu, status sahnya IMB GKI Yasmin, juga diakui oleh Ombudsman RI berdasarkan rekomendasi nomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/201.

“Kami dan teman-teman lain yang selama ini ikut mendampingi, menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan Bima Arya. Dan mendesak agar Presiden segera mengambil tindakan yang perlu dan sesuai hukum dan konstitusi, untuk memastikan bahwa seluruh kepala daerah, termasuk Walikota Bogor, tunduk pada hukum dan konstitusi negara, dengan segera membuka segel ilegal yang sampai saat ini masih dipasang di gereja GKI Yasmin,” jelasnya.

Dukungan terhadap GKI Yasmin, juga disampaikan Bonar Tigor Naipospos dari  SETARA Institute yang hadir dalam konprensi pers tersebut. Menurutnya, kasus ini harus segera diselesaikan. “Apalagi sudah jelas IMBnya, maka harus dapat haknya. Tapi masih saja terjadi tarik menarik, janji tidak terealisir malah ikut tekanan dari kelompok lain sehingga cenderung cari aman. Kasus Yasmin harus diselesaikan segera dan di lokasinya yang sekarang dimana rumah ibadah itu sudah didirikan,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Rafendhi Djamin dari Human Right Working Group (HRWG). Rafendhi menegaskan, menurut undang-undang, gereja yang berlokasi di Jl. KH Abdullah bin Nuh Kav 31 Taman Yasmin Bogor ini sebenarnya sudah memiliki kekuatan hukum sehingga harus dipenuhi segala hak-haknya. “Jika tidak dapat dilaksanakan saya sepakat harus ada langkah tegas dari pemerintah pusat. Bukan hanya terhadap persoalan GKI Yasmin tetapi juga terhadap persoalan lain,” tegasnya.

Sementara itu, mewakili PGI, Pdt. Henrek Lokra menuturkan, posisi PGI tetap konsisten yaitu mendukung perjuangan terhadap perlindungan HAM, dan penegakkan hukum. Sehingga dalam perkembangan penyelesaian kasus GKI Yasmin, penegakkan hukum, dialog dan kebebasan beragama tidak boleh ditinggalkan.

Dipenghujung konprensi pers, Beka Ulung Apsara dari Komnas Ham menuturkan, pihaknya akan mengingatkan Pemkot Bogor untuk mempertimbangkan semua aspek hukum yang ada di Indonesia dalam melihat persoalan GKI Yasmin. Dan perlunya melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah pusat melalui instansi terkait seperti Kemenag, Kemendagri, Polhukam, dan Kepolisian, agar kasus ini segera selesai dan diterima semua pihak. Termasuk melibatkan Sinode GKI, dan PGI.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-GAMKI adalah organisasi pergerakan umat yang visioner, menatap masa depan, serta selalu berusaha mencari solusi kebaikan bagi umat.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum DPP GAMKI, Willem Wandik dalam pidatonya pada Dies Natalis ke-59 GAMKI di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Jumat (30/4), bersamaan dengan Ibadah Perayaan Paskah Nasional.

“Kita semua rela menanggalkan kemewahan pribadi kita sendiri, untuk mengabdi pada maksud mulia Tuhan dalam pengabdian, peribadatan, pelayanan, dan menciptakan bangsa dan negara yang maju, sejahtera, adil, tenteram, dan tentunya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,” ujarnya.

Sebelumnya, Wandik mengungkapkan, Paskah Nasional dan Dies Natalis ke-59 GAMKI yang diadakan pada tahun ini merupakan refleksi kebangkitan umat Gereja dari kematian sifat manusia yang cenderung individualis, cinta dunia, memperkaya diri sendiri, untuk dapat melebur dalam keyakinan bersama Tuhan.

“Dies Natalis GAMKI ini bertujuan untuk melakukan perubahan sosial, budaya, politik, dalam konteks ketatanegaraan melalui pengorganisasian kepentingan umat Kristen dalam wadah pergerakan GAMKI secara nasional dan komprehensif,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan dukungan untuk pelaksanaan Kongres Bersama KNPI yang dilakukan oleh tiga kepengurusan DPP KNPI. “GAMKI mengundang tiga kepengurusan DPP KNPI untuk hadir dalam kegiatan Paskah dan Dies Natalis GAMKI. Indonesia saat ini masih bersatu, maka pemuda Indonesia sebagai generasi masa depan bangsa seharusnya tidak terpecah-belah. Kami mendukung penuh dan siap menyukseskan pelaksanaan Kongres penyatuan,” tegasnya.

Dalam pidatonya, Willem Wandik juga menyampaikan terimakasih atas segala perjuangan dan pengorbanan yang diberikan oleh kader-kader GAMKI di seluruh pelosok nusantara. “Saya selaku Ketua Umum GAMKI berterimakasih kepada para kader GAMKI di seluruh Indonesia. Tanpa partisipasi para kader di seluruh tingkatan DPD, DPC, hingga ranting maka keberadaan kami fungsionaris di DPP GAMKI tidaklah memiliki nilai apa apa,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Umum DPP GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat dalam pelaksanaan Dies Natalis ini memaparkan program kerja GAMKI di berbagai bidang dan daerah. “Dalam program ketenagakerjaan GAMKI bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja RI melakukan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di beberapa lahan milik Gereja. BLK yang dibangun antara lain untuk pelatihan pertanian, multimedia, dan teknik las. Selain itu, bersama Kemenaker, GAMKI juga memberikan bantuan usaha untuk 19 komunitas, antara lain usaha hasil bumi buah pala, ternak ikan lele, fotokopian, dan lainnya” jelasnya.

Sahat juga menjelaskan program GAMKI memberikan beasiswa secara penuh kepada mahasiswa yang kurang mampu dari berbagai daerah sebanyak 40 mahasiswa bekerjasama dengan International Women University di Bandung. “Para penerima beasiswa berasal dari berbagai daerah, terkhusus daerah tertinggal, antara lain Mentawai, Sumba, Papua, dan lainnya. Saat ini para mahasiswa mengikuti kuliah virtual, namun selepas pandemi ini, mereka akan berkuliah di Bandung dan mendapat pendampingan dari GAMKI dan Gereja setempat,” katanya.

Ditambahkan, dalam periode ini, DPP GAMKI memberikan prioritas kepada program pembangunan SDM dan pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal. Selain itu, bahu-membahu bersama organisasi kepemudaan lainnya untuk menjaga toleransi dan hubungan antar agama di Indonesia. “GAMKI secara aktif berusaha untuk membumikan Pancasila di tengah masyarakat yang majemuk. Dan prioritas lainnya adalah ikut serta dalam menyusun bagaimana cara menyelesaikan persoalan Papua dengan pendekatan humanis dan local wisdom,” pungkasnya.

Acara yang bertemakan “Usahakan Kesejahteraan Kota Dimana Kamu Berada dan Doakanlah!” dengan subtema “Meneguhkan Nasionalisme dan Ekumenisme Dengan Nilai-Nilai Pancasila” dihadiri oleh Dirjen Bimas Kristen, Prof. Thomas Pentury, Direktur Keamanan Negara, Brigjend Pol. Umar Effendi, Ketua Umum MPH PGI, Pdt. Gomar Gultom, dan dari negara sahabat, mewakili Kedubes Federasi Rusia, Dimitry Morozenkov.

Ibadah Paskah Nasional dipimpin oleh Pdt. Joshua Tumakaka dari Grace of Community Church. Acara ditutup dengan pemotongan tumpeng Dies Natalis GAMKI oleh Ketua Umum GAMKI yang disaksikan oleh Dirjen Bimas Kristen Prof. Thomas Pentury, Direktur Keamanan Negara, Brigjend Pol Umar Effendi, Sekretaris Umum DPP KNPI Addin Djauharudin, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto, Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI Jefry Gultom, dan Sekretaris Jenderal PIKI Pdt. Audy Wuisang.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Konflik di Papua yang terus mengakibatkan jatuhnya korban jiwa bak spiral kekerasan yang terus berlanjut. Bila dibiarkan, maka yang terjadi persoalan akan kian kompleks, masyarakat sipil banyak jadi korban. Pendekatan halus (soft approach), seperti yang dijalankan terhadap GAM di Aceh seharusnya dapat menjadi pembelajaran.

Demikian siaran pers yang dikeluarkan oleh SETARA Institute pada Selasa (27/4). Dijelaskan,  tewasnya Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Daerah Papua Brigjen TNI Putu IGP Dani NK saat baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), sangat disayangkan. Namun, bukan berarti lantas negara mengerahkan kekuatan penuh untuk memerangi KKB, seperti dikatakan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, beberapa waktu lalu.

“Dengan meletakkan urusan HAM dibelakang, justru dapat memicu berkembangnya spiral kekerasan dan kompleksitas persoalan konflik di Papua. “Dalam konstruksi HAM yang juga diatur dalam UUD 1945 pasal 28i, terdapat hak-hak yang terkategori non-derogable rights yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun,” ungkap SETARA Institute.

Menurut lembaga ini, berkembangnya spiral kekerasan hanya akan mengakibatkan semakin banyaknya korban berjatuhan, terutama dari masyarakat sipil. Bahkan pada Kamis (8/4), 2 orang guru SD juga menjadi korban penembakan karena dianggap sebagai pendatang yang bertugas sebagai mata-mata.  “Pelbagai kasus penembakan yang memakan korban jiwa, terutama dari masyarakat sipil, semakin memperlihatkan pendekatan keamanan tidak menjadi jawaban atas persoalan konflik di tanah Papua.”

Sebab itu, SETARA Institute menilai pendekatan halus penting dalam bentuk negosiasi penting dipertimbangkan. Terbukti, cara ini ampuh menuntaskan masalah GAM di Aceh. Kala itu, kelompok eks kombatan GAM yang dipimpin Din Minimi menyerahkan diri pada 2015, yang kemudian diikuti oleh 120 orang anak buahnya dan menyerahkan persenjataan yang mereka pegang.

Guna menyelesaikan konflik di Papua, SETARA Institute mendesak kedua belah pihak untuk melakukan kesepakatan penghentian permusuhan (cessation of hostilities) agar dialog mencari jalan damai dapat dilakukan. Kemudian mengedepankan penegakan hukum. “Upaya perlu dilakukan untuk mengeliminasi kekuatan bersenjata sebagai sarana solutif, penyelesaian, atau pun pemecah masalah keamanan.”

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) meminta Pemerintah dan DPR RI untuk melibatkan masyarakat Papua dalam pembahasan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik saat diterima oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mohammad Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, beberapa waktu yang lalu.

Wandik menyampaikan, penanganan persoalan Papua seharusnya mempertimbangkan kearifan lokal serta melibatkan tokoh agama dan tokoh adat yang memahami konteks persoalan Papua berdasarkan Injil Kristus sebagai local wisdom.

“Tanah Papua tidak hanya membutuhkan uang dari anggaran Otsus namun yang paling utama adalah kewenangan dalam menyusun peraturan dan kebijakan. Pelaksanaan program kerja dalam UU Otsus tidak dapat berjalan apabila peraturan turunannya tidak dibuat, melalui Perdasus dan Perdasi,” jelas Wandik seperti yang tertulis dalam siaran pers pada hari Minggu, (25/4).

Menyikapi persoalan kekerasan HAM yang masih terjadi di Tanah Papua, Wandik mengapresiasi pembentukan dan hasil kerja dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Penembakan Pendeta Yeremia Zanambani. “Kami mengapresiasi Menko Polhukam yang telah membentuk TGPF dan mengharapkan adanya tindak lanjut dari hasil pencarian fakta tersebut. Masyarakat mengharapkan adanya perlakuan hukum yang adil,” kata Wandik yang juga merupakan anggota DPR RI dari dapil Papua.

Terkait adanya pendeta yang ditangkap di Intan Jaya karena memasok senjata kepada pihak KKB, Wandik meminta pihak kepolisian mengusut tuntas dan mengungkap siapa pemasok senjata tersebut. “Kami meminta kepolisian untuk mengungkap siapa pemasok senjata, dan apakah ada yang membekingi. Tentu hal yang tidak mudah membawa senjata modern ke tengah pegunungan Papua,” kata Wandik.

Program GAMKI
Sementara itu, dalam pertemuan tersebut Sekretaris Umum Sahat Martin Philip Sinurat menjelaskan kepada Menko Polhukam tentang program pemberdayaan yang dilakukan GAMKI di daerah-daerah tertinggal.

“Berdasarkan Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, terdapat 62 kabupaten yang memenuhi kategori daerah tertinggal. GAMKI saat ini sedang menjalankan pilot project di beberapa daerah tertinggal, dan siap bekerjasama dengan kementerian terkait untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah-daerah tertinggal ini,” kata Sahat.

Terkait terbitnya PP Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang tidak memuat Pancasila sebagai mata pelajaran wajib, dan tidak adanya nama KH Hasyim Asy’ari di dalam Kamus Sejarah Jilid I yang diterbitkan Kemendikbud pada tahun 2017, GAMKI meminta Pemerintah mengevaluasi kinerja tim penyusun kurikulum dan materi pendidikan yang ada di Kemendikbud.

“Apakah murni kealpaan atau ketidaksengajaan? Ataukah ada kesengajaan dari tim penyusun agar generasi muda tidak lagi tahu sejarah berdirinya Indonesia yang sebenarnya? Apakah di antara tim penyusun ada yang berpaham radikal? Kami minta Pemerintah serius menelusurinya,” pungkas Sahat.

Menko Polhukam, Mahfud MD menyampaikan terimakasih atas saran dan masukan yang disampaikan oleh DPP GAMKI. “Terkait Otsus dan persoalan kekerasan HAM di Papua, persoalan intoleransi, radikalisme, masalah pendidikan, dan pembangunan daerah tertinggal akan menjadi bahan masukan kami. Kami juga akan menyampaikan kepada kementerian dan lembaga pemerintah terkait untuk bekerjasama dan melibatkan GAMKI,” kata Mahfud.

 

Pewarta: Markus Saragih