JAKARTA,PGI.OR.ID-Merespon beberapa isu-isu Nasional menjelang akhir tahun 2020, diantaranya pandemi Covid 19, persoalan intoletansi, terorisme, dan HAM, sejumlah pimpinan Organisasi Kepemudaan Lintas Agama seperti Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, Gemabudhi, Peradah, Gema Mathla’ul Anwar, Gemaku, Gemapakti, dan GAMKI menyampaikan pernyataan melalui saran pers yang dikeluarkan pada, Rabu (30/12). Berikut pernyataannya:

1. Negara harus berdiri di atas semua agama, kepercayaan, suku, dan golongan. Semua Kementerian dan Lembaga berkewajiban untuk memberikan kebijakan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan suku, agama, etnis, dan golongan, sebagaimana yang telah diamanahkan oleh UUD 1945;

2. Meminta dan mendukung Pemerintah untuk melindungi pemenuhan hak kebebasan rakyat Indonesia dalam memeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta mendukung Pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia dan menindak tegas orang ataupun kelompok yang melakukan tindakan kekerasan dan intoleransi kepada sesama warga negara Indonesia;

3. Mendorong Pemerintah untuk tetap fokus membangun budaya toleransi terutama pada proses pendidikan agama di Indonesia dengan mengedepankan nilai – nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam proses pembelajaran berdasarkan Perpres No.87 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Karakter. Sehingga terbentuk karakter generasi muda yang berbudi pekerti luhur sesuai warisan budaya Indonesia;

4. Meminta dan mendukung Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah penanganan Pandemi Covid-19, baik dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan memberikan vaksinasi secara gratis kepada masyarakat berdasarkan skala prioritas, serta melakukan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan;

5. Meminta dan mendukung Presiden untuk menegaskan kepada setiap Kementerian dan Lembaga terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional serta menindak tegas setiap penyelewengan anggaran ataupun kebijakan yang dilakukan oleh oknum pejabat;

6. Meminta dan mendukung Pemerintah untuk memulihkan kembali kondisi pariwisata Indonesia yang sedang menurun dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, serta mengembangkan pariwisata Indonesia dengan berdasarkan pada budaya dan kearifan masyarakat lokal;

7. Mendorong Pemerintah untuk menghadirkan suasana damai di bumi pertiwi dengan mengusut tuntas secara adil berbagai tindak kekerasan yang terjadi di sejumlah daerah pada tahun 2020 ini, seperti di Papua, Sigi, Jakarta, dan wilayah lainnya di Indonesia sehingga kepercayaan masyarakat dan persatuan bangsa dapat tetap terjaga;

8. Meminta dan mendukung Pemerintah untuk sesegera mungkin mengakhiri konflik berkepanjangan yang telah mengorbankan dan menelantarkan warga sipil di tanah Papua dengan menarik pasukan militer non organik yang telah dikirim ke Tanah Papua serta menyelesaikan konflik di tanah Papua dengan mengedepankan pendekatan “local wisdom” sesuai semangat Otonomi Khusus Tanah Papua (Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001);

9. Meminta TNI dan Polri yang mendapatkan penugasan ke Provinsi Papua dan Papua Barat untuk terlebih dahulu mendapat pembekalan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat sehingga memiliki pemahaman tentang kondisi sosial budaya masyarakat Papua.
Pesan tersebut disampaikan oleh pimpinan Organisasi Kepemudaan Lintas Agama yaitu Sunanto (Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah), Karolin Margret Natasa, (Ketua Umum PP Pemuda Katolik), I Gede Ariawan (Ketua Umum DPN Peradah), Bambang Patijaya (Ketua Umum DPP Gemabudhi), Ahmad Nawawi (Ketua Umum DPP GEMA Mathla’ul Anwar), Kris Tan (Ketua Umum PP Gemaku), Asmat Suaanto (Ketua Umum DPP Gemapakti), dan Willem Wandik (Ketua Umum DPP GAMKI).

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Presiden Joko Widodo mengutuk keras segala bentuk tindak teror dan di luar batas kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Presiden juga menegaskan bahwa tak ada satupun tempat di Tanah Air bagi tindak terorisme tersebut.

Hal itu disampaikan Presiden dalam keterangan resminya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (30/11).

“Tindakan yang biadab itu jelas bertujuan untuk menciptakan provokasi dan teror di tengah masyarakat yang ingin merusak persatuan dan kerukunan di antara warga bangsa,” ujarnya.

Kepala Negara dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukacita mendalam bagi keluarga korban. Pemerintah akan memberikan santunan bagi keluarga mereka yang ditinggalkan.

Selain itu, Presiden Joko Widodo telah meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk mengusut tuntas jaringan pelaku teror itu hingga ke akarnya. Kepada Kapolri dan Panglima TNI, Kepala Negara juga menginstruksikan peningkatan kewaspadaan. “Sekali lagi, saya tegaskan bahwa tidak ada tempat di Tanah Air kita ini bagi terorisme,” kata Presiden.

Menyikapi aksi tersebut, Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk tenang dan tetap menjaga persatuan sambil meningkatkan kewaspadaan. Dalam kondisi saat ini, semua elemen masyarakat harus bersatu melawan terorisme.

 

Pewarta: Markus Saragih

MANOKWARI,PGI.OR.ID-Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Kongres XXXVII Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Manokwari, Papua Barat, Selasa (24/11). Kongres tersebut akan berlangsung hingga Minggu (28/11).

Dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual, Presiden Joko Widodo menegaskan, dunia telah mengalami transformasi yang luar biasa akibat disrubsi teknlogi, dan akibat dari hiper kompetisi, sehingga merobah semua sendi-sendi kehidupan kita. Dan semakin mengalami percepatan akibat pandemi Covid-19, termasuk di kehidupan mahasiswa.

“Kemudian persaingan antarnegara makin tinggi, melibatkan lintas aktor di semua lini kehidupan. Kita harus memperkuat konsolidasi kekuatan nasional agar kita semakin kokoh. Dan kita harus meningkatkan kecepatan, efisien, inovasi dan kreatifitas agar kita bisa menjadi pemenang,” katanya.

Untuk itu Presiden Joko Widodo mengajak keluarga besar GMKI untuk berbagi tugas, karena  pemerintah sedang melaksanakan transformasi besar-bearan, dan mengajak para mahasiswa untuk juga melakukan transformasi secara sinergis dan terkonsolidasi untuk membangun kekuatan Indonesia agar memenangkan kompetisi sekarang ini.

Lanjutnya, pemerintah telah melakukan transformasi struktural, sehingga tidak bisa lagi melakukan cara-cara lama yang rumit dan birokrat, dan tidak efisien. Kita harus mengembangkan cara-cara baru yang cepat dan inovatif, untuk memecahkan masalah besar bangsa, terutama masalah yang dihadapi anak muda, atau mahasiswa yaitu masalah ruang kerja yang sangat layak dan membawa kemajuan bagi Indonesia.

“Itulah pertimbangan besar diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebuah reformasi struktural yang kita inisasi sendiri. Sebab itu, saya mengajak untuk berlayar bersama dalam gelombang besar, transformasi nasional yang sedang kita gerakan sekarang ini,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom dalam sambutan virtualnya mengingatkan, bahwa mahasiswa memiliki posisi sangat istimewa dalam tataran masyarakat karena mereka memiliki kejernihan berpikir dan kemurnian idealisme.  “Sajarah sudah membuktikan ini. GMKI juga telah menorehkan sejarah panjang dalam perjalanannya selama ini, sebagai bukti kehadirannya dalam membangun masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Pdt. Gomar berharap kongres tidak terjebak hanya pada kepentingan jangka pendek, seperti pemilihan pengurus pusat, walaupun itu sangat penting, namun kiranya juga pada masalah-masalah strategis yang sedang terjadi sekarang ini.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan para pemuka agama, untuk membahas perkembangan dunia khususnya menyangkut persaudaraan dan kerukunan antar umat beragama, di Istana Merdeka, Jakarta Sabtu (31/10).

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengajak seluruh dunia untuk mengedepankan persatuan dan toleransi beragama guna membangun kehidupan yang lebih baik. “Terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apa pun. Indonesia mengajak dunia mengedepankan persatuan dan toleransi beragama untuk membangun dunia yang lebih baik,” kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers virtual setelah pertemuan, sebagaimana dilansir dari ANTARA.

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa hari terakhir pidato Presiden Prancis Emmanuel Macron menuai banyak kecaman dari berbagai negara.

Salah satu pernyataannya yang menuai kecaman adalah, saat dia menyatakan bahwa memberi izin kepada Majalah Charlie Hebdo untuk menerbitkan karikatur Nabi Muhammad SAW. Tak hanya itu, Macron juga melontarkan pernyataan yang menghubungkan aksi terorisme dengan agama. Hal ini sontak  memicu kemarahan dari berbagai negara di belahan dunia.

Pernyataan Macron dikeluarkan sebagai respons atas kematian guru bernama Samuel Paty, setelah membahas karikatur Nabi Muhammad SAW di Majalah Charlie Hebdo. Samuel Paty tewas karena dibunuh oleh seseorang bernama Abdoullakh Abouyedovich Anzorov pada saat perjalanan ke Paris, Prancis.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dan menyatakan bahwa pernyataan tersebut telah menghina agama Islam, melukai perasaan umat Islam, serta dapat memecah belah persatuan umat beragama di dunia.

Presiden Jokowi juga mengecam keras aksi kekerasan yang terjadi di Paris, Prancis, dan juga aksi kekerasan yang terjadi selanjutnya di Nice, Prancis.

Dalam pertemuan itu, Sekretaris Umum PGI, Pdt. Jacklevyn F. Manuputty menyampaikan pentingnya mengedepankan dialog antarperadaban selain antariman, karena dalam ruang globalisasi tanpa batas ini persinggungan ideologi tak terhindarkan. Benturan antara sekularisme Prancis dan Islam terjadi saat ini, dan Indonesia bisa menawarkan gagasan-gagasan kreatif dialog antarperadaban sebagaimana menjadi salah satu pilar diplomasi Indonesia selama ini, dan perspektif jalan tengah (wasatiyah) harus menjadi narasi diplomasi kita.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, jajaran Mentri Kabinet Indonesia Maju, dan juga para pemuka agama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Persatuan Umat Buddha Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia.

 

Pewarta: Markus Saragih