MALANG,PGI.OR.ID-Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) menggelar Konsultasi Nasional ke XIV di Komplek SLB Pembina Nasional Bagian C Kec. Lawang, Kab. Malang, Jawa Timur, selama tiga hari berturut-turut (25-27/5/2023).

Kegiatan yang mengusung tema Bertransformasi untuk Berdampak (Roma 13:8-14) ini, resmi dibuka pada Kamis (25/5/2023) dan diawali ibadah dengan pelayan firman Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom. Mengutip Kitab Roma 13: 8-14, dalam khotbahnya Ketum PGI mengingatkan, agar kita bersama-sama menjauhkan sifat rakus dan serakah.

“Kita sebagai umat percaya memiliki utang yang tidak terbayarkan, yaitu kasih. Kasih seharusnya menjadi inti pelayanan setiap Lembaga Pelayanan Kristen di masyarakat. Wujud kasih itu adalah membela orang-orang miskin, termajinalkan, dan terpinggirkan. Mereka adalah orang-orang yang sebagian besar berada di sekitar kita, namun masih sering kita abaikan,” tandasnya.

Peserta Konas adalah LPK Partisipan JKLPK dari 12 Region, dan turut mengundang tamu mitra-jaringan untuk acara pembukaan. Peserta akan membahas agenda, antara lain, Laporan Pertanggungjawaban pengurus, isu-isu strategis baik di tingkat Region maupun nasional, pemutakhiran (up date) jumlah partisipan setiap region, dan pengesahan partisipan baru, serta menetapkan lokasi penyelenggaraan Konsultasi Nasional XV JKLPK.

Selain Konas, even yang berlansung bersamaan adalah EXPO Lembaga Pelayanan Kristen. EXPO ini bertujuan untuk menjalin hubungan dan komunikasi antara Lembaga-Lembaga Pelayanan Kristen dengan unsur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta meningkatkan intensitas pertemuan, dan meningkatkan kualitas jejaring antar Lembaga Pelayanan Kristen.

Selain itu, memperluas jejaring bagi Lembaga-Lembaga Pelayanan Kristen yang terlibat dalam isu-isu strategis di masyarakat, meningkatkan kemampuan dan wawasan peserta dari Lembaga-Lembaga Pelayanan Kristen terhadap isu-isu kontemporer di masyarakat, serta mengenalkan profil lembaga dan produk dari Lembaga Pelayanan Kristen kepada masyarakat luas.

 

Pewarta: NAS

JAKARTA,PGI.OR.ID-Konferensi Internasional Agama, Perdamaian, dan Peradaban yang diinisiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerjasama dengan Rabithah Alam Islami, di Jakarta sejak 21-23 Mei 2023, telah menghasilkan apa yang disebut dengan Deklarasi Jakarta. Deklarasi tersebut berisikan komitmen para pemimpin agama untuk menjadikan agama sebagai sumber perdamaian.

Komitmen tersebut yaitu, pertama, agama adalah sumber ajaran transformasional sebagai pedoman bagi penganutnya untuk hidup damai, harmoni, dan menjadi inspirasi dalam membangun peradaban. Karena mengajarkan nilai-nilai universal seperti hak dan kewajiban asasi manusia, toleransi, kesetaraan, dan persaudaraan kemanusiaan.

Kedua, perbedaan adalah keniscayaan. Pemerintah dan kekuatan civil society harus berupaya menjaga, menghormati, dan melindunginya, serta mendorong menjadi kekuatan bersama dalam membangun kemajuan peradaban. Untuk itu, kerukunan antar umat beragama harus terus dilakukan.

Ketiga, diperlukan langkah konkret secara bersama memperkokoh aliansi global dalam ikut serta menyelesaikan berbagai konflik melalui dialog agar dapat menciptakan keamanan, perdamaian, dan dapat bersama-sama membangun peradaban.

Sehubungan dengan itu, para peserta Konferensi Internasional tentang Agama, Perdamaian, dan Peradaban berketetapan untuk terus saling memperkuat semangat kerja sama guna mewujudkan butir-butir deklarasi tersebut di atas.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis (LKKS) PP Muhammadiyah, dan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) melakukan kegiatan bedah buku Kristen Muhammadiyah: Mengelola Pluralitas Agama dalam Pendidikan, karya Prof. Dr. Abdul Mu`ti bersama Fajar Riza Ul Haq, di Gedung Kemendikbudristek, Jakarta, pada Senin (22/5).

Berdasarkan hasil riset para penulis buku tersebut, munculnya fenomena varian Kristen Muhammadiyah (Krismuha) disebabkan oleh interaksi yang intens antara anak-anak Muslim dengan Kristen dalam proses pembelajaran di sekolah Muhammadiyah, tanpa menghilangkan jatidirinya sebagai seorang Kristen yang taat.

Pada kesempatan ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, memberikan apresiasi adanya buku tersebut sebagai bentuk keterlibatan publik dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang mencintai keberagaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

“Gagasan toleransi yang dihadirkan dalam buku ini sejalan dengan cita-cita kami di Kemendikbudristek untuk menghapus kekerasan dari dunia pendidikan Indonesia. Sejak tiga tahun lalu, kami telah menjadikan intoleransi sebagai salah satu bentuk kekerasan yang wajib dicegah dan ditangani, di samping perundungan dan kekerasan seksual,” tuturnya.

Menurut Nadiem, kemerdekaan dalam belajar hanya akan terwujud jika sekolah dan kampus menjadi ruang aman yang mampu melindungi semua warganya, terlepas dari latar belakang identitas agama, suku, atau status sosial. Kemendikbudristek terus memprioritaskan gerakan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan melalui berbagai inisiatif. Salah satunya yang menjadi momentum bersejarah dalam dunia pendidikan Indonesia adalah lahirnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

“Sebagai tindak lanjut dari terbitnya aturan tersebut, sekarang 100% perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia sudah memiliki satuan tugas. Satgas tersebut bertanggung jawab memberikan edukasi kepada warga kampus sebagai upaya pencegahan kekerasan, serta melakukan pemeriksaan atas laporan kekerasan sebagai bentuk penanganan,” tutur Mendikbudristek.

Ditambahkan, hadirnya buku ini tentu akan semakin mendukung pencegahan dan penanganan intoleransi di satuan pendidikan. “Terwujudnya satuan pendidikan yang inklusif dan toleran adalah kunci untuk menguatkan kebinekaan Indonesia, bibit untuk melahirkan Pelajar Pancasila yang cerdas berkarakter. Oleh karena itu, mari  terus bergotong royong menciptakan pendidikan Indonesia yang toleran dan inklusif, bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar,” pesannya.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan terbitnya buku Krismuha ini layak diapresiasi dan menggugah kesadaran bahwa kemajemukan agama, suku, ras, dan golongan tidak menghalangi diri untuk berbuat yang terbaik bagi kehidupan bersama di mana pun berada.

“Kemajemukan adalah Pelangi yang indah untuk merajut hidup toleran sarat penghormatan, perdamaian, dan saling memajukan. Ini komitmen Muhammadiyah dalam memajukan bangsa dan merekatkan keindonesiaan yang heterogen,” pungkas Haedar.

Selain para penulis selaku penyaji pada bedah buku tersebut, yang hadir sebagai pembicara kunci adalah Mendikbudristek RI, Nadiem Anwar Makarim. Pembahas lainnya Dr. Rustamadji, M.Si (Rektor UNIMUDA Sorong Papua), Prof. Dr. Siti Ruhani Dzuhayatin, M.A. (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI), dan Anindito Aditomo, Ph.D. (Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek).

 

Pewarta: Markus Saragih

AMBON,PGI.OR.ID-Kongres XII Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) 2023 telah menetapkan pengurus DPP GAMKI untuk masa bakti 2023-2026, yaitu Sahat Martin Philip Sinurat sebagai Ketua Umum, Alan Christian Singkali, Sekretaris Umum. Pemilihan berlangsung di Gereja Maranatha, Ambon, Maluku, pada Jumat (19/5/2023),

Usai terpilih, dalam sambutannya Sahat Sinurat menyampaikan terimakasih kepada peserta yang telah mensukseskan berjalannya kongres. Dia juga mengapresiasi atas kepemimpinan GAMKI selama ini.

Ditambahkan, GAMKI bisa seperti sekarang ini karena peran dan pengorbanan Wandik selama ini. “Saya juga berterimakasih atas peran bang BMW (Michael Wattimena-red) sebagai Ketua MPO selama ini,” tambahnya.

Sahat Sinurat lahir di Pekanbaru, 1 Maret 1989. Alumni S1 dan S2 Institut Teknologi Bandung (ITB) ini dikenal sebagai sosok yang gesit dan cekatan. Sebelumnya dia dipercaya sebagai Sekretaris Umum DPP GAMKI. Pernah pula sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) masa bakti 2016-2018.

Kemudian terpilih sebagai Ketua Umum DPP GMKI pada Agustus 2016 di Gedung Seminari HKBP Sipoholon, Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dari rekam jejaknya dia tercatat pula sebagai pendiri Rumah Milenial Indonesia, dan aktif di Pokja Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI. Selain GAMKI, Sahat merupakan Ketua Bidang Kepemudaan dan Pengembangan Milenial DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Sedangkan Alan Christian Singkali pernah menjadi Ketum dan Sekum Pengurus Pusat (PP) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) periode 2016 – 2018 dan Ketua Bidang Organiasi dan Keanggotaan DPP GAMKI masa bakti 2023 – 2026.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-SETARA Institute bersama International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyelenggarakan survei kondisi toleransi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), untuk memperoleh gambaran terkini situasi dan kondisi toleransi siswa. Survei dilatarbelakangi oleh kebutuhan pengetahuan baru status toleransi dan juga respons atas dinamika intoleransi yang terjadi dalam beberapa peristiwa, termasuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi derajat toleransi siswa SMA.

Survei dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data dilakukan oleh surveyor secara face to face interview di Bandung, Bogor, Surabaya, Surakarta dan Padang. Metode Purposive sampling digunakan untuk menentukan sekolah-sekolah yang dituju. Selanjutnya surveyor mengambil sampling dengan metode simple random sampling untuk menetapkan siswa SMA sebagai responden. Jumlah sampel yang sebanyak sebanyak 947dengan margin of error 3,3% pada tingkat kepercayaan 95%. Penelitian diselenggarakan pada Januari-Maret 2023.

Hasil survei tersebut disampaikan dalam acara bertajuk Desiminasi Hasil Survei Toleransi Siswa SMA di 5 Daerah, di Jakarta, pada Rabu (17/5/2023).

Survei mendapatkan sejumlah temuan kunci. Pertama, pada 12 pertanyaan kunci yang digunakan sebagai indikator toleransi siswa, penelitian ini menemukan kecenderungan yang positif pada hampir semua pertanyaan. Tingginya penerimaan perbedaan keyakinan (99,3%), penerimaan perbedaan ras dan etnis (99,6%), empati terhadap kelompok yang berbeda agama/keyakinan (98,5), dukungan pada kesetaraan jender (93,8%) dalam kepemimpinan OSIS adalah tren yang sangat positif di kalangan pelajar. Dengan kata lain, peragaan intoleransi di sejumlah sekolah sesungguhnya tidak memperoleh dukungan signifikan dari para siswa di area penelitian ini.

Kedua, namun, jika diuji dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih ideologis, kecenderungan toleransi semakin menurun. Menjawab pertanyaan apakah akan menahan diri melakukan kekerasan dalam merespons penghinaan terhadap agama yang dianut, 20,2% responden menyatakan tidak bisa menahan diri. Sekalipun angka yang bisa menahan diri masih cukup besar di 79.8%. Demikian juga terkait persepsi tentang Barat. Sebanyak 51,8% responden menyatakan setuju bahwa negara Barat seperti Amerika, Inggris dan Australia dianggap sebagai ancaman terhadap agama dan budaya Indonesia.

Ketiga, terkait sikap responden terhadap penggunaan jilbab di sekolah, sebanyak 61,1% menyatakan setuju bahwa mereka merasa lebih nyaman jika semua siswi di sekolah menggunakan jilbab. Sedangkan 38,9% lainnya menyatakan tidak setuju.

Keempat, temuan terkait syariat Islam sebagai landasan bernegara, juga didukung oleh 56,,3% responden. Oleh karenanya, dukungan terhadap persepsi bahwa Pancasila sebagai bukan ideologi yang permanen, artinya bisa diganti, juga sangat besar yakni 83,3% responden.

Kelima, sebanyak 74,4% responden menyatakan tidak setuju jika agama lain selain agama yang diyakini dianggap sesat. Tetapi kebersetujuan membela agama, termasuk harus mati, justru sangat tinggi di angka 33%.

Keenam, berdasarkan 12 pertanyaan kunci yang diajukan dalam survei ini, status toleran remaja SMA di lima kota ini yaitu sebanyak 70,2% remaja atau siswa SMA masuk ke dalam kategori remaja toleran, 24,2% merupakan remaja intoleran pasif, 5% merupakan remaja intoleran aktif dan 0,6% merupakan remaja yang berpotensi terpapar.

Ketujuh, derajat toleransi siswa/remaja SMA di tahun 2023 menunjukkan kecenderungan yang positif dengan 70,2% memiliki sikap toleran. Angka ini menunjukkan bahwa modal sosial toleransi siswa masih cukup kuat. Temuan ini sejalan dengan tren kondisi toleransi berdasarkan Indeks Kota Toleran (IKT) dan juga Indeks Kerukunan Umat Beragama yang secara garis besar menunjukkan bahwa toleransi publik Indonesia masih cukup tinggi.

Kedelapan, jika menggunakan baseline data SETARA di 2016-2017, tren toleransi menunjukkan peningkatan dari 61,6% menjadi 70,2%. Angka ini membesar disumbang oleh menyusutnya kelompok intoleran pasif dari sebelumnya berada pada angka 35,7% menjadi 22,4% di 2023.

Kesembilan, namun, sebagian remaja pada kategori intoleran pasif juga bertransformasi menjadi intoleran aktif, sebagaimana digambarkan dari angka 2,4% di tahun 2016 menjadi 5% di tahun 2023. Demikian juga pada kategori terpapar, mengalami peningkatan dari 0,3% menjadi 0,6%.

Kesepuluh, dalam survei ini, ditemukan lima faktor yang dapat mempengaruhi sikap toleran/intoleran pada remaja di antaranya; pemahaman wawasan kebangsaan, intensitas penggunaan sosial media, aktivitas keseharian responden, sikap keagamaan dan kondisi sosial ekonomi responden. Semua variabel ini menunjukkan korelasi positif sebagai pembentuk karakter siswa.

Dari hasil survey tersebut  SETARA Institute dan INFID merekomendasikan antara lain, Kemdikbudristek, melalui Pusat Penguatan Karakter (Puspeka), yang dibentuk dengan Permendikbudristek No. 28 Tahun 2021, terus meningkatkan kualitas dan persebaran program-programnya hingga ke semua jenjang pendidikan dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Pendidikan, para penyelenggara pendidikan meningkatkan pembudayaan wawasan kebangsaan dan mainstreaming toleransi dalam pendidikan keagamaan di sekolah-sekolah. Dua variabel ini memiliki korelasi positif sebagai pembentuk karakter toleransi siswa.

Selain itu, Kemdikbudristek dan Kementerian Agama (Kemenag) membentuk instrumen pembinaan yang efektif bagi guru-guru Agama dan guru Pendidikan Kewarganegaraan, termasuk memberikan fasilitas peningkatan kualitas pengajaran sehingga semakin kontributif pada pemajuan toleransi di sekolah. Kemdikbudristek dan Kemenag juga merespons masih tingginya kategori siswa yang intoleran aktif dan terpapar radikalisme, membentuk instrumen pengawasan, pembinaan, dan desain respons yang demokratik atas fakta intoleransi yang melekat pada guru, tenaga kependidikan, dan siswa.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

AMBON,PGI.OR.ID-Mewakili Presiden Joko Widodo, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) RI Dito Ariotedjo membuka Kongres XII Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), di Gedung Christian Center, Ambon, Maluku, pada Minggu (14/5/2023) siang.

Seperti dilansir dari situs kemenpora.go.id, pada kesempatan itu, Dito menyampaikan salam hangat dari Presiden Jokowi. “Salam hangat dari Bapak Presiden, bagi beliau Maluku khususnya Kota Ambon, adalah sesuatu yang hebat untuk Indonesia,” ucap Dito yang juga didampingi Asdep Karakter Pemuda Deputi Pemberdayaan Pemuda, Amar Ahmad.

Lebih jauh disampaikan, dari tema “Pulihkan Bangsa Kami, Mewujudkan Kepemimpinan Pemuda Kristen Yang Transformatif dan Inovatif”, Presiden memberikan apresiasi karena GAMKI dipandang memiliki konsistensi dan berkelanjutan dalam turut serta membangun sektor kepemudaan. “SDM yang berkualitas sangat diperlukan dan menjadi program pemerintah menuju 2045, dimana sebentar lagi usia 16-30 tahun akan mencapai 67 juta, yang kerap disebut Bonus Demografi,” lanjutnya dalam menyampaikan pesan Presiden.

“Peran aktif pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing, menjadi sebuah tuntutan pada generasi milenial atau generasi Z ini, diharapkan GAMKI menjadi salah satu pelopornya,” tambahnya.

Selain pesan Presiden, Menpora Dito juga menyampaikan harapan besarnya kepada GAMKI sebagai sebuah organisasi kepemudaan keagamaan. Kerjasama sinergitas dengan Kemenpora semakin ditingkatkan, dengan ide-ide baru yang cemerlang, meskipun secara masa jabatan yang terbilang singkat. “Saya memang hanya 1,5 tahun masa jabatan saat ini, namun kolaborasi aktif dan dinamis dapat terus dilakukan. Kemenpora konsen dengan ide-ide gagasan untuk pembangunan kepemudaan yang kreatif, inovatif, dan dinamis,” harapnya.

Diakhir sambutannya, dia berpesan, tahun ini hingga 2024 adalah tahun politik, pilihan boleh beda, tetapi pemuda harus aktif, tidak boleh abai dalam partisipasi demokrasi. “Tahun 2024 anak muda harus berpartisipasi dalam demokrasi, dengan tetap menjaga persatuan dari nilai-nilai Pancasila. Dan karena ini kongres yang akan menentukan keberlanjutan organisasi, saya berharap semoga Kongres XII GAMKI ini berjalan lancar, dingin, nyaman, dan damai,” tutupnya.

Pembukaan secara simbolis ditandai dengan pemukulan Tifa, alamat musik kebanggaan Ambon. Hadir, pejabat dan tokoh penting, seperti Wakil Gubernur Maluku Barnabas N Orno, Stafsus Presiden Billy Mambrasar, Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta, Deputi II KSP Abetnego Panca Putra Tarigan, Stafsus Presiden, Anggota DPR RI asal Ambon Mercy Chriesty Barends, Ketua MPO GAMKI Michael Wattimena, Waketum Sherly Wattimena, dan Ketua Panitia Kongres Lucky Wattimury.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memerintahkan jajarannya untuk proaktif memfasilitasi peribadatan umat beragama. Hal ini disampaikan Menag, menyusul kasus ramai di media sosial terkait seorang perempuan yang sempat mendapat pelarangan beribadah di Candi Ijo, Sleman, Yogyakarta.

“Pagi tadi saya sudah perintahkan (lagi) Dirjen Bimas Hindu untuk memfasilitasi penggunaan candi-candi untuk beribadah umat Hindu dengan berkoordinasi lebih progresif dengan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud,” tegas Menag, dalam siaran persnya yang dikeluarkan pada Rabu (10/5/2023).

Menurut Menag, semua warga negara berhak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. “Tidak boleh dihalangi apalagi dilarang. Pemerintah juga berkewajiban memberikan perlindungan,” tulis Menag. “Tetapi aparatur di lapangan, seringkali belum memahami protap yang harus dijalankan. Ini juga harus jujur diakui. Maka, sering muncul kesalahpahaman,” sambungnya.

Menag berharap, ke depan, permasalahan semacam ini tidak akan terjadi lagi dan dapat diselesaikan dengan kepala dingin. “Indonesia ini kuat karena keragaman yang terjaga damainya. Kalau ada yang coba-coba mempolitisir, abaikan saja. Apalagi ini tahun politik. Pasti ada yang ingin dapat panggung. Pegang saja kuat-kuat keyakinan kita tanpa harus melepaskan keindonesiaan kita. Salam Pancasila!” tandasnya.

Sementara, Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija saat ini telah menindaklanjuti permasalahan ini. “Kami melakukan pendataan ulang terhadap candi-candi Hindu di Indonesia yang masih dipergunakan oleh umat Hindu untuk kegiatan keagamaan dengan melibatkan perangkat di daerah dan Ditjen Kebudayaan Kemendikbud RI,” ujar Nengah Duija.

“Sesuai arahan Menteri Agama, kita telah tindak lanjuti dengan upaya penyelesaian jangka panjang. Data ini akan menjadi acuan regulasi dan akan disosialisasikan kepada umat, agar tidak ada kesalahpahaman lagi,” sambungnya.

Ia juga mengimbau agar semua pihak menahan diri dan tidak saling menyebarkan ujaran provokasi khususnya di media sosial terkait kejadian di Candi Ijo. “Hal ini tentu menjadi pembelajaran bagi kita semua, karena beribadah di Candi Hindu adalah bagian dari hak yang dijamin undang-undang, namun Balai Pelestarian Kebudayaan selaku pengelola candi tentu memiliki regulasi yang wajib kita patuhi,” ungkapnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada April 2023.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengungkapkan 82 persen masyarakat puas dengan kerja Jokowi. Menurutnya, ini adalah capaian tertinggi Jokowi sepanjang catatan LSI. “Kinerja Presiden pada April 2023 dinilai positif oleh 82 persen, yang menilai negatif itu ada 17,5 persen. Jadi tampaknya ini dalam data LSI adalah capaian tertinggi kinerja presiden, penilaian positif tertinggi kinerja presiden dari masyarakat,” ujar Djayadi dalam jumpa pers virtual, Rabu (3/5/2023).

Lebih jauh dijelaskan, tren kepuasan terhadap kinerja Jokowi memang meningkat dalam 6-7 bulan terakhir. Angka kepuasan publik terhadap Jokowi jauh lebih kuat dibandingkan tahun 2015. “Jadi angka ini memang cukup tinggi saya kira,” katanya.

Tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi bisa tinggi, menurut Djayadi salah satu penilaiannya adalah mengenai ekonomi, terutama inflasi. Jika inflasi di era seorang Presiden turun, maka tingkat kepuasannya tinggi. Namun, jika inflasi malah melonjak, maka tingkat kepuasan terhadap Presiden rendah.

Dia mencontohkan era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang saat itu tingkat kepuasan terhadap SBY juga mencapai angka 80-an. “Ada yang menarik juga di situ. Angka 80-an persen itu juga pernah dicapai oleh Pak SBY, pada Juni 2009, itu Pak SBY itu juga memperoleh angka di kisaran 85 persen tingkat kepuasan. Dan pada saat itu tingkat inflasi juga sangat rendah,” jelasnya.

Sedangkan tingkat kepuasan kepada Presiden pada saat ini, memang sejak Oktober 2022 lalu, terlihat tingkat inflasi menurut data BI, cenderung menurun dari angka 6 ke 5 selama 5-6 bulan terakhir. “Jadi ini salah satu penjelas mengapa tingkat kepuasan cukup tinggi kepada Presiden,” tandasnya.

Selain itu, Djayadi juga mengungkapkan kepuasan terhadap kinerja presiden juga berkaitan erat dengan kondisi hukum dan politik.

Survei LSI dilaksanakan pada 12-17 April 2023, dengan melibatkan 1.220 responden. Sedangkan metode yang dilakukan adalah metode multistage random sampling dengan margin of error -+2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyelenggarakan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2023 secara hibrida di halaman kantor Kemendikbudristek, Jakarta, pada Selasa (2/5). 

Tahun ini, peringatan Hardiknas mengusung tema Bergerak Bersama Semarakkan Merdeka Belajar. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim memimpin upacara dan menyampaikan beberapa transformasi yang telah dicapai selama tiga tahun terakhir.

“Sebanyak 24 episode Merdeka Belajar yang telah diluncurkan Kemendikbudristek kini semakin mendekatkan pendidikan pada cita-cita luhur Ki Hadjar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun bakat, minat, dan potensi peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan anggota masyarakat,” tutur Mendikbudristek, dalam siaran pers Kemendikbudristek yang dikeluarkan hari ini, Selasa (2/5/2023).

Lanjut Mendikbudristek, saat ini anak-anak Indonesia bisa belajar dengan lebih tenang karena aktivitas pembelajaran mereka dinilai secara lebih holistik oleh gurunya sendiri. Selain itu, para kepala sekolah dan kepala daerah juga kini lebih mudah melakukan pemantauan pelaksanaan pendidikan. “Para kepala sekolah dan kepala daerah yang dulu kesulitan memonitor kualitas pendidikannya sekarang dapat menggunakan data Asesmen Nasional di Platform Rapor Pendidikan untuk melakukan perbaikan kualitas layanan pendidikan,” ujarnya.

Selain itu, diungkapkan Mendikbudristek bahwa Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran mendalam untuk mengembangkan karakteristik dan kompetensi. Bahkan, seleksi masuk perguruan tinggi negeri pun sekarang fokus pada mengukur kemampuan literasi dan bernalar. “Adik-adik mahasiswa yang dulu hanya belajar teori di dalam kelas, sekarang bisa melanglang buana mencari pengetahuan dan pengalaman di luar kampus dengan hadirnya program-program Kampus Merdeka,” ungkap Mendikbudristek.

Lebih dari itu, Mendikbudristek mengemukakan tentang berbagai capaian pendanaan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Pada program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Kemendikbudristek telah memberikan kemudahan dalam pencairan langsung hingga fleksibilitas pemanfaatannya bagi sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

Selanjutnya, adanya perluasan program beasiswa juga memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sekarang menjadi jauh lebih terbuka. “Dukungan dana padanan untuk mendanai riset juga telah melahirkan begitu banyak inovasi yang bermula dari kolaborasi. Dana Indonesiana yang fleksibel dapat mewadahi gagasan-gagasan kreatif para seniman dan pelaku budaya sehingga mampu menghasilkan karya-karya hebat yang mendukung pemajuan kebudayaan,” imbuh Mendikbudristek.

Menutup pidato, Mendikbudristek mengajak masyarakat untuk merayakan capaian transformasi tersebut dengan syukur dan semarak atas kerja keras dan kerja sama semua pihak. Mendikbudristek juga mengajak masyarakat untuk merefleksikan kembali setiap tantangan yang sudah dihadapi, juga setiap jengkal langkah berani yang sudah diambil.

“Marilah kita semarakkan hari ini dengan semangat untuk meneruskan perwujudan Merdeka Belajar, mendidik generasi Pelajar Pancasila yang cerdas berkarakter, dan membawa Indonesia melompat ke masa depan dengan pendidikan yang memerdekakan,” ajak Mendikbudristek.

Pada peringatan Hardiknas kali ini, Mendikbudristek memberikan secara simbolis Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada enam orang yang mewakili 5.685 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kemendikbudristek. Penghargaan tersebut diberikan kepada pegawai atas pengabdiannya dalam  melaksanakan tugas dengan menunjukkan kesetiaan, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, serta telah bekerja terus-menerus dalam jangka waktu selama 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun.

Tahun ini, Kemendikbudristek masih menggunakan logo yang sama seperti tahun sebelumnya dengan bentuk dari tiga elemen yaitu bintang, keceriaan, dan pena yang memiliki makna selaras dengan cita-cita Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, seluruh peserta upacara Hardiknas mengenakan pakaian adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Kali ini, Mendikbudristek memakai pakaian adat dari Provinsi Aceh. Sebanyak 443 orang pejabat dan pegawai di lingkungan Kemendikbudristek serta perwakilan peserta didik mengikuti upacara secara luring, dan 1.000 orang peserta hadir secara daring. Jumlah peserta daring tersebut terdiri dari peserta didik berprestasi, duta teknologi, Guru dan Kepala Sekolah Penggerak, mahasiswa penerima KIP Kuliah dan ADIK, Laskar Rempah, serta mahasiswa program MBKM turut mengikuti upacara secara daring.

Turut hadir dalam upacara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1993-1998 pada Kabinet Pembangunan VI, Wardiman Djojonegoro; dan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2004-2009, Kabinet Indonesia Bersatu, Bambang Sudibyo.

Upacara Hardiknas tahun ini juga dimeriahkan oleh Orkestra Ruang Bunyi dan Vokalis Pemenang FLS2N tahun 2022, penampilan Kita Cinta Lagu Anak (KILA), permainan tradisional dari sekolah adat, serta tari tradisional Jai Bajawa dari NTT.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sosok pejuang lingkungan, Delima Silalahi meraih penghargaan Goldman Environmental Prize 2023 dari Goldman Environmental Foundation. Lembaga ini mengumumkan enam penerima Anugerah Lingkungan Goldman 2023 pada Senin (24/4/2023) pukul 17.30 waktu San Fransisko atau pada Selasa (25/4/2023) pukul 07.30 WIB. Keenam aktivis lingkungan yang menerima penghargaan pada tahun ini berasal dari Zambia, Indonesia, Turkiye, Finlandia, Brasil, dan Amerika Serikat (AS).

Penyerahan Anugerah tahun ini dilakukan dalam seremoni langsung di Opera House San Francisco. Ini merupakan seremoni tatap muka pertama sejak 2019 karena sempat terjadi pandemi Covid-19. Sementara itu, seremoni kedua diselenggarakan di Eisenhower Theater yang berlokasi di John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington DC, pada Rabu (26/4/2023) pukul 19.00 waktu setempat.

Delima Silalahi (46) merupakan direktur eksekutif Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM). KSPPM merupakan suatu organisasi nonpemerintah yang berdedikasi untuk perlindungan hutan adat di Sumatera Utara.

Pada bulan Februari 2022, berkat kampanye khusus yang dilakukan Delima bersama komunitas masyarakat adat di Tano Batak, pemerintah akhirnya memberikan hak pengelolaan sah atas 7.213 ha hutan adat kepada enam kelompok masyarakat Tano Batak.

Seperti dikutip dari gosumut.com, Delima mengaku gembira, meski menyadari bahwa ini bukanlah perjuangannya sendiri, namun kemenangan buat gerakan Masyarakat Adat di Indonesia. “Perjuangan hak atas tanah, hak atas identitas kita itu tidak turun dari langit. Itu diperjuangkan. Kita tidak sedang melanggar hukum. Ada konstitusi yang menjamin perjuangan kita. Negara tidak akan memberikannya begitu saja kepada kita,” kata Delima, Selasa (25/4/2023).

Keenam komunitas masyarakat adat yang mendapatkan pengakuan tersebut berkomitmen melestarikan hutan adatnya. Enam kelompok masyarakat adat ini memiliki program pemulihan kawasan hutan adat mereka dengan mulai menanam kembali spesies hutan asli, termasuk pohon kemenyan. Di antaranya, komunitas masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta, Nagasaribu Onan Harbangan, Bius Huta Ginjang, Janji Maria, Simenak-menak dan Tornauli Aek Godang Adiankoting.

Delima dan KSPPM mendukung masyarakat untuk menanam kembali dan merestorasi ekosistem, sekaligus meningkatkan tutupan pohon hutan dan ketahanan iklim alami. Meski dihadapkan dengan industri paling berkuasa di Sumatera Utara, Delima dan komunitas masyarakat adat berhasil mendapatkan hak pengelolaan sah atas hutan adat masyarakat.

Selain Delima, beberapa tokoh dari Indonesia pernah mendapat penghargaan ini, yakni Loir Botor Dingit (1997),Yosepha Alomang (2001), Yuyun Ismawati (2009), Prigi Arisandi (2011), Aleta Baun (2013), dan Rudi Putra (2014).

Goldman Environmental Prize dirintis di San Francisco pada tahun 1989 oleh pemuka masyarakat dan filantropis Richard dan Rhoda Goldman. Selama 34 tahun, yayasan ini telah menorehkan dampak yang teramat besar pada planet ini. Hingga kini, Goldman Environmental Prize telah memberi penghargaan kepada 219 pemenang, termasuk 98 perempuan di 95 negara.

Sebagian besar pemenang ini kemudian menempati posisi pejabat pemerintah, kepala negara, pemimpin NGO, dan penerima Nobel.“Ketika dunia menyadari krisis lingkungan akut, seperti perubahan iklim, ekstraksi bahan bakar fosil, dan pencemaran udara dan air, kita makin sadar akan hubungan kita satu sama lain dan terhadap semua kehidupan di planet,” ujar John Goldman, Presiden Goldman Environmental Foundation.

 

Pewarta: Markus Saragih