JAKARTA,PGI.OR.ID-Merayakan HUT ke 58, Persekutuan Gereja-Gereja Wilayah DKI (PGIW DKI) Jakarta melaksanakan baksi sosial (baksos) berupa pemberian sembako kepada warga yang ada di sekitar Pusat Oikoumene Jakarta (POJ), kantor PGIW DKI Jakarta, pada Rabu (19/4/2023) siang.

Sebanyak 100 paket sembako diserahkan kepada perwakilan RT 02 RW 04 Kelurahan Rawamangun,  Nevonta Sembiring. Baksos merupakan rangkaian kegiatan dari HUT ke 58 PGIW DKI Jakarta. 

Pada  kesempatan itu, Ketua panitia Serirama Butarbutar, menyampaikan ucapan selamat merayakan Idul Fitri kepada pengurus RT/RW, seraya mendoakan seluruh warga yang merayakan beroleh kesehatan dan sukacita.

Dia pun berharap bagi warga yang berencana mudik agar perjalanan pulang menuju kampung halaman dapat berjalan dengan lancar.

Sementara itu, Sekum PGIW DKI Jakarta Pdt. Ferry Simanjuntak, mengatakan bahwa bakti sosial ini merupakan bagian dari sukacita khususnya PGIW rasakan dengan bertambahnya umur pada lembaga ini, dalam rasa syukur ini kami ingin berbagi kepada warga sekitar khususnya dalam menyambut hari raya idul fitri. Ia berharap semoga rasa syukur ini bisa diterima dan menjadi sukacita warga dalam menyambut hari raya.

Merespon bakti sosial tersebut, Nevonta Sembiring menyampaikan terima kasih atas kepedulian PGIW DKI Jakarta atas bingkisan lebaran berupa sembako. Dia juga mengatakan bahwa sembako yang diberikan PGIW akan disalurkan dengan baik kepada warga yang membutuhkan agar tepat sasaran.

Penyerahan bingkisan lebaran berupa sembako kepada warga sekitar yang akan merayakan hari raya Idul Fitri merupakan bentuk kepedulian dalam kebersamaan antara PGIW dan warga sekitar. Kedua pihak tersebut berharap rasa kepedulian dan saling mengasihi dapat terjalin dengan baik antar umat beragama di wilayah itu.

 

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan, dan implementasinya setelah disahkan, guna menghadirkan transformasi kesehatan di Tanah Air.

“Kami kira harus mendukung sepenuhnya transformasi kesehatan (melalui RUU Kesehatan) karena memang masih banyak sekali permasalahan di bidang kesehatan,” ujar Tito, saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Sosialisasi RUU Kesehatan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemendagri, yang dikeluarkan pada Senin (17/4/2023).

Tito mengimbau kepala daerah untuk membentuk tim yang dipimpin Kepala Dinas Kesehatan untuk mempelajari muatan dalam regulasi tersebut. Selain itu, mengimbau para gubernur untuk menggelar rapat bersama bupati dan wali kota di wilayahnya, guna membahas tindaklanjut yang perlu dikerjakan atas terbitnya regulasi tersebut. Sementara kepada para sekretaris daerah, diingatkan agar mengatur penerapan regulasi tersebut di lapangan.

Ditekankan bahwa transformasi kesehatan tidak dapat dilakukan jika hanya diupayakan oleh kepala dinas kesehatan di daerah, tetapi harus didukung keinginan politik kepala daerah terkait. “Jadi, mohon rekan-rekan dibentuk sekali lagi dari sekarang, mulai dibentuk tim untuk mengantisipasi implementasi UU ini agar sistem kesehatan nasiona kita dan semua daerah membaik,” imbaunya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan beragam aspek yang diatur dalam RUU Kesehatan. Dia mengatakan RUU tersebut merupakan inisiatif DPR RI yang didukung pemerintah karena sesuai dengan inisiatif transformasi kesehatan nasional.

Budi berharap kepala darah dapat mengonsolidasikan seluruh dinas kesehatan dan direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) agar mendukung RUU Kesehatan dan memastikan penerapannya berjalan dengan baik.

 

Pewarta: Markus Saragih

CILACAP,PGI.OR.ID-Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertema Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Minggu (GSM) dan Keluarga Muda untuk Mempersiapkan Generasi Unggul yang Siap Menghadapi Bonus Demografi di GKJ Jeruklegi dan GKJ Bangkal, Cilacap, Jawa Tengah, yang diketuai oleh dosen Prodi Magister Pendidikan Agama Kristen PPs UKI Desi Sianipar, M.Th, D.Th, telah berlangsung di GKJ Jeruklegi dan GKJ Bangkal, Cilacap, selama dua hari (15-16/4/2023).  

Sekitar 200 orang peserta mengikuti kegiatan yang ditujukan kepada para Guru Sekolah Minggu (GSM) di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Jeruklegi, dan kepada para keluarga muda di GKJ Bangkal Cilacap ini. Selain dosen, kegiatan juga melibatkan mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Agama Kristen PPs UKI, berkolaborasi dengan dua dosen dari Prodi Doktor Pendidikan Agama Kristen, dan Prodi Sarjana Pendidikan Agama Kristen yang semuanya berjumlah tujuh orang, yaitu Desi Sianipar, M.Th., D.Th., Dr. A Dan Kia, M.Th., Wellem Sairwona, M.Th., Endang Kristiani Hulu, S.Th, Nadia Eko Agustia, S.Th., Ade Epatri Nenomataus, S.Pd., dan Udin Firman Hidayat, S.Si.Teol.

Di GKJ Jeruklegi, tim PkM menyampaikan materi-materi yang memperkuat kompetensi para Guru Sekolah Minggu sehingga mereka dapat memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak Sekolah Minggu. Selain itu, wawasan dan pengetahuan tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh Guru Sekolah Minggu, yakni: kompetensi spiritual, kompetensi pedagogis, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Mereka juga dibekali pengetahuan dan motivasi untuk melakukan penilaian pembelajaran Sekolah Minggu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya, serta dimotivasi agar menyadari bahwa tanpa melakukan penilaian pembelajaran, mereka tidak akan pernah mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak Sekolah Minggu.

Sedangkan di GKJ Bangkal, pelatihan diberikan kepada para keluarga muda, dengan maksud agar mereka mendidik anak-anak secara bertanggung jawab dan membentuk generasi unggul yang siap menghadapi segala tantangan di era bonus demografi. Tim PkM juga menyampaikan materi tentang bonus demografi dan tantangannya; generasi unggul yang siap menghadapi era bonus demografi; dan kolaborasi gereja dan keluarga muda dalam mempersiapkan generasi Kristen yang unggul.

Para peserta pelatihan baik guru Sekolah Minggu dan para keluarga muda sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Mereka berefleksi mengenai proses mengajar anak-anak selama ini. Banyak peserta yang sebelumnya tidak memahami bonus demografi dan tantangannya dalam kehidupan generasi muda, setelah kegiatan PkM ini menjadi paham apa yang harus mereka lakukan dalam mendidik anak-anak mereka. Kegiatan PkM diakhiri dengan pelayanan khotbah dan pendalaman Alkitab di beberapa GKJ di sekitar Cilacap.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Penegakan hukum terhadap pelanggar hukum harus dilakukan secara tegas dan adil, termasuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan beribadah yang dijamin UUD 1945. Hak beragama dan kebebasan beribadah tersebut adalah hak yang paling hakiki dalam kehidupan manusia, sehingga negara wajib menjamin dan melindungi pemeluk agama, apapun agamanya.

Hal tersebut ditegaskan oleh praktisi hukum, Jhon SE Panggabean, S.H., M.H, dalam diskusi bertajuk Penegakan Hukum dalam Rangka Kebebasan Beragama dan Beribadah, yang diinisiasi oleh Persekutuan Wartawan Media Kristen Indonesia (PERWAMKI), di Hotel John’s Pardede, Jakarta, pada Jumat (14/4/2023).

“Kasus pelarangan ibadah di Lampung contohnya. Meski kedua pihak menandatangani pernyataan perdamaian kerukunan umat beragama, namun proses hukum tetap berjalan dan pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini kita patut apresiasi kepada Polda Lampung. Ini menjadi barometer ke depan untuk kasus serupa,” jelasnya.

Jhon Panggabean menambahkan, bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana hukum sebagai panglima. “Siapapun dengan dalil apapun mengganggu atau melarang orang lain yang sedang beribadah, apapun agamanya atau keyakinannya adalah perbuatan melanggar hukum yang harus diproses secara hukum,” ujar Jhon.

Selain itu, negara juga harus mempermudah perijinan pendirian rumah ibadah karena tempat beribadah adalah kebutuhan serta merupakan hak azasi umat beragama. “Peraturan apapun termasuk peratuan dua Menteri harusnya tidak boleh ada bertentangan dengan UUD 1945. Sekarang ini memang sudah ada yang menggugatnya di Mahkamah Agung,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Eksekutif bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC) PGI Pdt. Jimmy Sormin. Menurutnya, beragama dan berkeyakinan merupakan hak azasi manusia yang dilindungi Undang-undang di Indonesia. Sebab itu, tidak boleh ada pembiaran terhadap gangguan beribadah dan berkeyakinan. “Negara tidak boleh kalah oleh pelanggaran hukum,” tegasnya.

Menurut Jimmy Sormin, ada 5 masalah/kasus umum Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia yakni; Terkait Rumah Ibadah (Larangan, Pengrusakan, Perizinan yang dipersulit dsb), Penodaan Agama, Hasutan dan Ujaran Kebencian (Hate Speech), Penghayat Kepercayaan dan atau masyarakat adat kelompok agama yang rentan (syiah, Ahmadiyah) dan Pendidikan di Sekolah.

Lebih jauh dijelaskan, pelarangan orang beribadah bukan hanya karena sentimen agama, tetapi cenderung juga marak dimotifi dengan kepentingan politik dan ekonomi. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tertentu tentang jenis gereja. Sehingga menganggap setiap orang Kristen dapat beribadah di gereja manapun.

“Misalnya, mereka melihat banyak gereja di sebuah Kecamatan menganggap marak kristenisasi padahal jumlahnya tidak bertambah, hanya gerejanya karena tidak mungkin orang Jawa beribadah di Gereja etnis seperti GKPS,” jelas pendeta GPIB ini.

Meski demikian, dia pun mengingatkan warga gereja untuk peduli terhadap umat lain yang mengalami persekusi.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Keluarga Besar Yayasan Universitas Kristen Indonesia (YUKI), Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan Rumah Sakit Umum (RSU) UKI 2023, melaksanakan Ibadah Paskah di Auditorium Graha William Soeryadjaya, UKI Jakarta, pada Jumat (14/4/2023).

Ibadah berlangsung khidmat dengan iringan suara merdu Paduan Suara Mahasiswa (PSM) UKI. Diawali dengan penyalaan lilin Paskah yang menjadi simbol terang selalu menyebar untuk menerangi UKI. Nyala lilin Paskah melambangkan Kristus adalah terang dunia dan Ia hadir diantara kita. Cahaya lilin menjadi lambang kebangkitan Kristus bangkit.

“Dalam kondisi apapun kita pada saat ini, mungkin kita sedang kesulitan secara finansial, kesehatan, keluarga, dan lain sebagainya, bahkan walaupun maut menjemput kita, maka kita tidak boleh pernah sedikit pun takut! Karena Kristus sudah bangkit, bahkan Dia telah mendahului kita ke Galilea. Dia telah menang dan telah menyiapkan tempat bagi setiap orang yang menang bersama Dia, termasuk kemenangan akhir, di saat kita akhirnya berjumpa Dia dalam rumah Bapa di surga mulia,”ujar Pdt Wellem Sairwona, M.Th, dalam sapaan selamat datang guna membuka ibadah Paskah.

Berdasarkan tema Paskah PGI tahun 2023 “Ia Mendahului Kamu ke Galilea; Jangan Takut!” (Matius 28:7,10), maka Paskah Gabungan YUKI, UKI dan RSU UKI mengangkat sub tema: “Kuasa Kebangkitan Kristus Membuat Kita Berani Melakukan Karya Prestasi Yang Memuliakan-Nya.”

Sebagai pelayan firman dalam ibadah Paskah kali ini, Pdt. Magdalena Handoyo M.Th. mengajak umat melakukan karya prestasi untuk memuliakan-Nya. “Melalui iman Paskah membuat saudara yakin yang impossible menjadi possible, karena kuasa Tuhan yang telah bangkit. Paskah berkuasa mengubah visi hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan. Kuasa Paskah membuat kita mau melayani dan peduli pada orang lain,” ujar Pdt. Magdalena.

Dalam kesempatan ini, Rektor UKI, Dr. Dhaniwara K. Harjono, S.H.,M.H., MBA, memberikan pesan Paskah, bahwa ”Sesuai sub tema Paskah, saya kembali mengajak para dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa untuk terus berprestasi. Saya sering mengatakan bahwa tugas kita adalah bekerja; lakukan yang terbaik dan percayalah bahwa Tuhan yang akan memberikan ganjaran atas seluruh upaya kita.”

“Di tengah-tengah ketidakpastian yang melanda dunia, intaian resesi ekonomi yang siap meruntuhkan kita, saya mengajak kita untuk terus bekerja dengan sebaik-baiknya, saling mendukung, saling mengingatkan, dan saling menguatkan agar keadaan yang tak menentu ini tidak sampai membuat kita gelap mata, apalagi menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kita,” ujar Dhaniswara.

Senada dengan Rektor UKI, Ketua Pengurus Yayasan UKI, Edward Sirait, S.E., mengingatkan peristiwa Paskah harus menjadi momentum pengingat akan kasih dan kuasa Allah yang telah mengalahkan maut dan memanggil kita untuk memperbaiki diri dan dunia di mana kita saat ini berada. “Mari kita bagikan berita kebangkitan Yesus, ke dalam kehidupan kita setiap harinya, agar semakin banyak orang melihat dan percaya bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup selamanya,” ujar Edward Sirait, SE.

Ibadah Paskah Gabungan YUKI, UKI dan RSU UKI dilayani oleh Pdt. Magdalena Handoyo, M.Th. selaku Pelayan Firman (PF), Pdt. Mercy Anna Saragih, M.Si. selaku Pelayan Liturgi (PL) dan Pdt. Maranatha C. Tuankotta, S.Th. selaku Pendoa Syafaat (PS), serta dihadiri oleh Ketua Pembina YUKI, Edwin Soeryadjaya; Ketua Pengawas YUKI, Ir. Jesua Un; Ketua Pengurus YUKI, Edward Sirait, S.E., Direktur Utama RSU UKI, dr. Ruyandi Hutasoit, Sp.U., M.Th, dan Rektor UKI, Dr. Dhaniwara K. Harjono, S.H.,M.H., MBA beserta jajaran pimpinan Rektorat UKI, RSU UKI, YUKI, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa UKI.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-SETARA Institute telah merilis hasil survey yang dilakukan untuk Indeks Kota Toleran (IKT) 2022.  Dalam surveynya, lembaga swadaya masyarakat berbasis di Indonesia yang melakukan penelitian dan advokasi tentang demokrasi, kebebasan politik dan hak asasi manusia ini, telah menetapkan kota dengan tingkat penerapan toleransi terbaik dan terburuk.

Dalam siaran persnya yang dikeluarkan pada 4 April 2023 disebutkan, alat ukur IKT 2022 dilakukan berdasarkan metode tertentu diterapkan oleh Setara Institute, dengan mempertimbangkan 4 variabel, seperti regulasi pemerintah kota, regulasi sosial, tindak pemerintah, dan demografi sosio keagamaan. Dari aspek tersebut dihasilkan pengukuran praktik-praktik toleransi terbaik di kota-kota di Indonesia. Setara Institute melibatkan 94 kota dari total 98 kota di seluruh Indonesia.

Adapun 10 kota paling toleran di Indonesia yaitu Singkawang (Kalimantan Barat), Salatiga (Jawa Tengah), Bekasi (Jawa Bara), Surakarta (Jawa Tengah), Kediri (Jawa Timur), Sukabumi (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Manado (Sulawesi Utara), Kupang (NTT), dan Magelang (Jawa Tengah).

Sedangkan untuk 10 kota paling tak toleran yaitu Cilegon (Banten), Depok (Jawa Barat), Padang (Sumatera Barat), Sabang (Aceh), Mataram (NTB), Banda Aceh (Aceh), Medan (Sumatera Utara), Pariaman (Sumatera Barat), Lhokseumawe (Aceh), dan Prabumulih (Sumatera Selatan).

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Perayaan Paskah 2023 hendaknya menjadi momentum menjaga kerukunan, kerja sama, dan kerukunan antarumat beragama.

“Mewakili Pemerintah, kami mengajak umat Kristiani untuk merefleksikan kasih dan karya keselamatan penebusan Yesus Kristus atas dosa kita. Jadilah pribadi yang selalu memancarkan kasih dan damai kepada semua orang,” kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama (Kemenag) Jeane Marie Tulung, dalam keterangan persnya, di Jakarta, pada Kamis (6/4/2023).

Dia menambahkan tema Paskah 2023 ini adalah “Ia mendahului kamu ke Galilea; Jangan Takut”. Pengambilan tema tersebut disesuaikan dengan berbagai permasalahan yang cukup krusial dihadapi masyarakat saat ini. Masalah yang dimaksud antara lain, pandemi Covid-19 yang belum selesai, ketidakpastian ekonomi, serta memanasnya suasana politik menjelang Pilpres dan Pilkada 2024. “Oleh karenanya kita tidak perlu takut. Karena, Dia yang Bangkit senantiasa hadir dan mendahului kita menuju keberhasilan,” tukasnya.

Melalui semangat Paskah, Jeane pun mengajak umat Kristen untuk melakukan empat hal. Pertama, menjalani hidup dengan optimis ketika menghadapi persoalan dan tantangan. Kedua, menjaga kerukunan, kerjasama, dan kedamaian internal serta antar-umat beragama. Ketiga, menjaga ketertiban dan keamanan menjelang Pilpres dan Pileg tahun 2024. Keempat, menjaga dan memelihara lingkungan dengan baik.

“Pemerintah melalui Kementerian Agama mengucapkan selamat merayakan Paskah tahun 2023. Tuhan Yesus Raja dan Kepala Gereja senantiasa memberkati kita semua,” pungkasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Universitas Kristen Indonesia (UKI) menerima Anugerah Prakarsa Inklusi dari Komisi Nasional Disabilitas. Penghargaan tersebut diberikan atas upaya perguruan tinggi yang telah menerapkan konsep ramah disabilitas yang dalam pelaksanaannya memberi kesempatan kepada kaum difabel untuk memenuhi hak di bidang pendidikan.

Menurut Rektor UKI, Dr. Dhaniswara K. Harjono, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah tugas dan tanggung jawab Bersama, tidak terkecuali institusi pendidikan. “Civitas akademika memiliki tanggung jawab menjunjung tinggi hak penyandang disabilitas sebagai hak asasi dan mendukung upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai undang-undang,” ujar Dhaniswara dalam keterangannya, pada Selasa (4/4/2023).

Lanjut Rektor UKI, pihaknya sangat peduli dan berkomitmen untuk menerima mahasiswa yang memiliki kekurangan. Pihak kampus telah menyediakan sarana dan prasarana yang memberikan kenyamanan bagi mereka. “Mari bergandengan tangan memajukan bangsa dan negara. Indonesia mengalami bonus demografi dan UKI mempersiapkan SDM Unggul di Indonesia termasuk memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi para penyandang disabilitas yang ingin bersekolah di UKI,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Disabilitas Dante Rigmalia mengapresiasi UKI atas aksi nyata tersebut. Dia berharap langkah itu bisa menjadi semangat bagi institusi-institusi pendidikan lain di Tanah Air untuk melakukan hal serupa demi mengeliminir stigma terhadap penyandang disabilitas.

“Kami juga berbicara kepada mahasiswa sebagai kaum intelektual dan calon pemimpin bangsa agar memiliki perspektif yang baik terhadap disabilitas. Seperti diketahui, Kemendikbudristek RI memberikan mandat agar kampus memiliki Unit Layanan Disabilitas sehingga penyandang disabilitas bisa berkuliah di perguruan tinggi,” tandasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Setara Institute mencatat terjadi kenaikan kasus intoleransi di Indonesia selama awal tahun 2023. Setara menduga eskalasi ini berkaitan dengan persiapan tahun politik, yaitu Pemilihan Umum 2024.

“Dalam analisis Setara Insitute, mencolok upaya konsolidasi kelompok-kelompok intoleran dan mobilisasi mereka untuk menghimpun sentimen pemilih mayoritas dengan menekan kelompok-kelompok minoritas,” kata Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan, pada Jumat, (24/3/2023).

Seperti dikutip dari tempo.co, Halili mengatakan eskalasi itu nampak dari maraknya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan belakangan ini. Satu kasus terbaru, kata dia, adalah aksi penutupan patung Bunda Maria di Lendah, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penutupan itu diduga dilakukan oleh anggota Kepolisian Sektor Lendah pada Rabu, 22 Maret 2023. Patung Bunda Maria setinggi beberapa meter ditutup dengan terpal. Awalnya kepolisian menyatakan bahwa penutupan ini dilakukan atas desakan kelompok masyarakat yang merasa terganggu ibadah puasanya dengan keberadaan patung tersebut. Belakangan polisi meralat pernyataannya dengan mengatakan bahwa penutupan itu dilakukan atas dasar sukarela dari pemilik rumah doa.

Halili mengatakan kasus Kulon Progo bukanlah peristiwa pelanggaran kebebasan berkeyakinan yang pertama terjadi tahun ini. Menurut dia, selama awal tahun 2023 kejadian pelanggaran kebebasan berkeyakinan juga terjadi di Kabupaten Sintang, Kabupaten Sukabumi, Malang, Kota Lampung, Kabupaten Bogor dan sejumlah daerah lainnya. Terbaru, kata dia, ada rencana untuk menolak kedatangan Duta Besar Vatikan di Palembang.

“Aksi tersebut dilakukan Koalisi Palembang Darussalam, yang direncanakan hari ini di Gereja Katedral Santa Maria Palembang, yang menolak kedatangan Duta Besar Vatikan ke Palembang dengan alasan Palembang adalah daerah mayoritas Muslim,” katanya.

Minta pemerintah tegakkan hukum
Setara, kata Halili, mencatat rentetan kasus intoleransi dan diskriminasi tersebut terjadi terutama setelah Presiden menyampaikan arahan agar Pemda dan Forkompimda menjamin hak beragama dan beribadah seluruh warga negara sesuai jaminan UUD NRI Tahun 1945 pada kegiatan Rakornas Pemda dan Forkopimda, 17 Januari lalu. Namun kenyataannya, kata dia, Pemda dan Forkopimda membangkang dan mengabaikan arahan Presiden.

Atas rentetan kejadian intoleransi tersebut, Halili mengatakan Setara institute mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan kebebasan berkeyakinan yang dijamin oleh konstitusi. Dia mengatakan tahun politik tidak boleh dijadikan alasan pemerintah tidak hadir dalam kasus-kasus intoleransi.

Stabilitas di tahun politik, kata dia, bukanlah alasan yang dapat dibenarkan untuk mendesak minoritas tunduk pada tekanan kelompok yang mengaku mewakili unsur mayoritas masyarakat. Sayangnya, menurut Halili, pemerintah saat ini masih tersandera politisasi identitas agama, sehingga tidak berani mengambil tindakan nyata.

“Pemerintah tidak boleh canggung dalam melakukan penegakan hukum secara presisi dengan tujuan menjamin keadilan bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku, ketiadaan penegakan hukum akan mengundang kejahatan lain,” katanya.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sejumlah tokoh agama mendeklarasikan Pemilu 2024 damai dan berkualitas. Deklarasi ini merupakan komitmen para tokoh agama untuk memastikan budaya damai, rukun, dan solid, bebas dari politisasi agama. Pembacaan deklarasi dilakukan dalam Simposium Nasional bertajuk Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama, di Sekolah Partai DPIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023). Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri turut menyaksikan deklarasi tersebut secara virtual.

“Untuk menjaga tegaknya Negara Pancasila, maka kami peserta Simposium Nasional Umat Beragama, yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2023, menyepakati perlunya membangun kedamaian dalam kehidupan beragama guna lebih meningkatkan soliditas dan solidaritas berbangsa tanpa diskriminasi dan tanpa politisasi agama,” ujar Ketua PP Muhammadiyah Bidang Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri Prof. Dr. KH. Syafiq A. Mughni, membacakan isi deklarasi.

Turut mendampingi KH Syafiq saat pembacaan deklarasi yakni Fatah S Massinai dari Ahlul Bait Indonesia, Rio Sidauruk dari Sekretaris DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Hafizurrahman Danang PB dari Ahmadiyah dan Romo Hans Jeharut dari Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI).

Selain itu, Pdt Gomar Gultom dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), dan Prof Dr. KH. Hamka Haq dari Baitul Muslimin Indonesia, Sementara, Mayjend TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dari Parisada Hindu Dharma Indonesia dan WS. Budi Santoso Tanuwibowo dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia hadir secara virtual.

Para tokoh agama menyadari bahwa diskriminasi dan politisasi agama sangat bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila dan dapat berimbas pada disintegrasi bangsa. Atas dasar itu, segala bentuk gagasan yang mengarah kepada politisasi agama, atau politik identitas diskriminatif atas nama agama, harus dihindari. Terlebih dalam pagelaran pemilu 2024. “Demi tegaknya Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas para tokoh dalam deklarasi.

 

Pewarta: Markus Saragih