JAKARTA,PGI.OR.ID-Papua kembali bersimbah darah. Pada 23 Februari 2023, kerusuhan memakan korban jiwa dan korban luka-luka terjadi di Wamena, Papua Pegunungan. Akibat kerusuhan berdarah ini setidaknya dilaporkan 12 orang meninggal dunia dan 17 orang luka-luka. Dari kondisi fisik korban, ada temuan luka yang diakibatkan oleh tembakan maupun senjata tajam.

Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid mengatakan, dalam insiden Wamena sebenarnya tidak langsung berhubungan dengan konflik senjata. Tetapi, kekuatan senjata yang bereskalasi, dan itu memberi pengaruh yang cukup serius bagi penggunaan-penggunaan kekuatan, baik dalam bentuk jumlah pasukan, atau penggunaan kekerasan yang tidak perlu, termasuk penggunaan senjata api.

“Dalam kasus Wamena penggunaan senjata api dengan peluru tajam telah mengakibatkan nyawa melayang dari warga sipil sebanyak 12 orang. Sebab itu, pemerintah perlu mengambil langkah serius, karena ongkosnya terlalu besar hanya karena rumors penculikan anak, dan kurang profesionalitas aparat keamanan dalam menangani masalah ini,” ujar Usman dalam diskusi publik bertajuk Wamena Berdarah 2023: Adakah Unsur Kejahatan Kemanusiaan? di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Selasa (14/3/2023).

Usman menilai, sudah saatnya negara mengevaluasi potensi-potensi konflik bersenjata untuk bisa meredam atau mengurangi eskalasinya, salah satunya mendorong penjajakan dialog antara pemerintah Indonesia dengan yang pro kemerdekaan Papua.

Diskusi yang diinisiasi oleh Koalisi Kemanusiaan Papua dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan ini, juga menghadirkan Theo Hesegem, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua sebagai salah satu narasumber. Theo mengungkapkan secara jelas kronologis dan situasi terakhir penyelesaian kasus di Wamena. Salah satu kesepakatan keluarga korban adalah tentang pemberian uang duka.

Menurutnya, penegakan hukum sangat penting dalam menyelesaikan kasus Wamena, dan pemberian uang duka jangan memperlemah proses hukum. “Saya meminta keluarga korban untuk membuat laporan polisi, saya akan ajak,” tandas Theo.

Sementara dari perspektif media, jurnalis senior Editor Harian Jubi, Angela Flassy menyoroti pentingnya pemberitaan yang massif dan berimbang dalam kasus Wamena. Hal ini diperlukan agar kasus serupa tidak terulang lagi. Pemberitaan yang tidak berimbang memang berdampak besar terhadap kasus, situasi politik, dan lainnya bagi Papua. Akibat pemberitaan yang tidak menyeluruh atau hanya sepotong-sepotong dalam kasus Wamena, membuat kebijakan-kebijakan yang diambil juga tidak menjadi utuh. Akibat kebijakan yang sepotong-sepotong, maka kejadian pun terus berulang-ulang.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova  Sigiro, juga menegaskan bahwa peristiwa di Wamena merupakan rangkaian siklus kekerasan dan konflik berdarah yang masih terus berlanjut di Papua.  Dalam catatan Komnas HAM, di tahun 2022 ada 46 kasus peristiwa kekerasan maupun konflik yang telah menyebabkan korban jiwa 63 orang, terbanyak dari masyarakat sipil.

“Peristiwa di Wamena kalau kita lihat dari informasi yang beredar di publik adalah sebuah konflik yang memiliki dimensi horizontal dimana dipicu oleh konflik sosial, terkait adanya isu penculikan anak. Tapi kemudian konflik itu berubah ketika eskalasinya semakin tinggi dengan adanya keterlibatan aparat keamanan dan merubah konflik tersebut menjadi dimensi vertikal,” ujar Atnike.

Dia pun melihat dalam kasus Wamena adanya peningkatan sentimen antara masyarakat yang berbeda etnis, akibat adanya isu sosial yang muncul dalam masyarakat sehingga memicu terjadinya kekerasan.  Sebab itu, Ketua Komnas HAM melihat perlu adanya ruang komunikasi dan interaksi sosial, yang mendapat perhatian pemerintah daerah dan pusat, juga seluruh elemen di Papua, termasuk Komnas HAM.

Peneliti BRIN, Prof. Cahyo Pamungkas menyoroti pemberian uang duka, yang menurutnya dianggap sebagai kompensasi.  “Apakah tepat menggunakan mekanisme kompensasi, jika disinyalir ada keterlibatana aparat, ini tidak bisa menyelesaikan konflik di Papua. Kekerasan akan terus bergulir karena tidak ada hukuman, yang ada itu impunitas, melalui kompensasi. Jika hal ini dibiarkan akan menjadi kebiasaan dan memperburuk upaya penegakan hukum,” ujarnya.

Menurut Prof. Cahyo, siklus kekerasan tetap berlanjut hingga sekarang ini, seiring bertambahnya pemekaran DOB di Papua. Pemekaran bisa merubah sifat konflik, karena akan banyak ruang-ruang politik, yang membuat polarisasi masyarakat semakin tajam.

Diakhir diskusi, Latifah Anum Siregar, mewakili Koalisi Kemanusiaan Papua, memberikan catatan menarik. Menurutnya, terkait peristsiwa Wamena, yang pertama harus dilihat adalah menyangkut kronologis pertsiwa, karena sekarang ini banyak versi yang bersliweran. Kedua, menyangkut penembakan, karena info yang ada sekarang seakan ada yang terputus, sehingga tidak memiliki gambaran yang jelas. Ketiga, perlu investigasi. Tidak cukup tim independen.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar acara Penganugerahan Penghargaan Pelopor Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Indonesia (RAN PE Awards) 2023, kepada sejumlah kementrian, lembaga dan pemerintah provinsi, di The Sultan & Residence, Jakarta, pada Jumat (13/3/2023).

Selain seluruh jajaran BNPT, RAN PE Awards 2023 juga dihadiri oleh Wasekum PGI Pdt. Krise Anky Gosal, pimpinan Komnas Perempuan, perwakilan pemerintah daerah, LPSK, Wakil Kejagung, Dubes Jepang, dan Irak, serta perwakilan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil.

Kepala BNPT Komjenpol. Dr. Boy Rafli Amar, dalam sambutannya menegaskan, RAN PE telah berjalan selama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan Januari 2021.

Menurutnya, penetapan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE ini merupakan langkah maju, sekaligus memperlihatkan komitmen pemerintah Indonesia baik pada tingkat lokal, nasional, regional maupun global dalam meminimalisir potensi berkembangnya terorisme yang muncul mulai dari pemikiran, sikap dan tindakan ekstrem yang berkembang di tengah-tengah masyarakat saat ini.

Selama dua tahun pelaksanaan RAN PE, lanjut Kepala BNPT, berbagai capaian keberhasilan telah ditunjukkan baik di tingkat pusat maupun daerah yang dihasilkan melalui kerja kolaboratif para pemangku kepentingan sebagai perwujudan penerapan “Whole Government and Whole Society Approach” yang merupakan pendekatan utama pelaksanaan RAN PE ini.

Sebab itu, melalui penghargaan ini Boy Rafli berharap semakin banyak lagi capaian dan mempercepat tujuan RAN PE lewat aksi-aksi nyata dan sinergitas antarpemangku kepentingan. “BNPT akan terus berkoordinasi dengan kementrian lembaga agar tidak tumpang tindih tetapi memperkuat kolaborasi untuk mencegah paham-paham yang berbasis kekerasan,” katanya.

Ada empat kategori penerima penghargaan dalam RAN PE Awards 2023, Kategori pertama adalah Inisiator Pelaksanaan RAN PE yang diberikan kepada pemerintah pusat dan daerah yang menginisiasi pelaksanaan RAN PE. Di tingkat pusat, penghargaan ini diberikan kepada Kemendagri dan Komnas Perempuan. Sedangkan di tingkat daerah, penghargaan jatuh kepada Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, dan Kota Bandung.

Kategori kedua adalah Kategori Berkomitmen, diberikan kepada K/L yang konsisten dalam memberikan kontribusi terkait RAN PE di masing-masing pilar. Penghargaan kategori berkomitmen pada Pilar 1 (Pencegahan) diberikan kepada Kemendikbud Ristek, Pilar 2 (Penegakan Hukum, Pelindungan Saksi dan Korban, dan Penguatan Kerangka Legislasi Nasional) diberikan kepada Kejaksaan Agung, dan Pilar 3 (Kemitraan dan Kerja Sama Internasional) diberikan kepada PPATK.

Kategori ketiga adalah Inisiator Program Berkelanjutan, diberikan kepada K/L dan organisasi masyarakat yang memiliki program berdampak dan berkelanjutan. Penghargaan ini jatuh kepada Polri, AMAN Indonesia, dan Peace Generation.

Kategori terakhir adalah Inisiator Kolaborasi Multipihak, yakni penghargaan yang diberikan kepada K/L dan organisasi masyarakat yang aktif berkolaborasi dalam pelaksanaan RAN PE. Penerima penghargaan ini adalah Wahid Foundation melalui program Sekolah Damai bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Ditjenpas Kemenkumham dan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih melalui program rehabilitasi dan reintegrasi bagi narapidana dan mantan narapidana terorisme.

Pada kesempatan itu,  juga diluncurkan Forum Kemitraan Nasional antara Pemerintah dengan Pemangku Kepentingan di Masyarakat. Forum Kemitraan merupakan wadah untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme.

 

Pewarta: Markus Saragih

KYOTO,PGI.OR.ID-Para pemuka agama di dunia perlu melakukan dialog lintas agama guna mencari solusi damai atau setidaknya mengurangi konflik antaragama.

Ajakan tersebut disampaikan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin saat memberikan kuliah umum Pengalaman Indonesia dalam Memperkuat Dialog Lintas Agama dan Islam Moderat sebagai Kontribusi untuk Menciptakan Perdamaian Dunia” di Universitas Kyoto, Jepang, Rabu (8/03/2023).

“Saya ingin menyerukan bahwa sudah saatnya bagi para pemuka agama di dunia untuk selalu duduk bersama melakukan pencarian solusi damai, paling tidak mengurangi konflik yang bersumber pada konflik pemeluk agama,” katanya, seperti dikutip dari siaran pers.

Wapres RI berpandangan, dialog merupakan salah satu pilar untuk merawat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat multietnis dan multi agama. Sebab, ia menilai dialog adalah pengakuan akan sebuah perbedaan dalam arti keberagaman serta pengakuan atas keberadaan dan hak orang lain.

Dialog antaragama ini, tandasnya, dapat menjadi solusi bagi munculnya ancaman esktremisme keagamaan serta ketagangan dan konflik antarumat beragama di beberapa wilayah tertentu. Pilihan investasi penyelenggaraan dialog lintas agama semakin tepat dan semakin urgen saat ini dibandingkan dengan masa-masa lalu. Budaya dialog merupakan sarana ideal untuk membangun jembatan komunikasi antar-pemeluk agama dan internal agama.  

Lebih jauh dijelaskan, dialog lintas agama itu mesti memberikan perhatian kepada masalah-masalah yang penting, misalnya, mempromosikan hidup berdampingan lintas agama, menghormati kebebasan beragama, menyebarkan budaya moderat, serta meningkatkan harkat martabat manusia. “Dialog lintas pemeluk agama merupakan panggilan penting kemanusiaan dan sebagai upaya menjawab cita-cita dasar manusia yang menginginkan perdamaian untuk sesama, tanpa mengkaitkan dengan keyakinan dan agamanya yang berbeda,” kata Ma’ruf.

Dia pun mengeklaim, pemerintah serta organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia terus mempromosikan dialog lintas agama. Selain itu, Indonesia memiliki Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi serta kabupaten/kota yang beranggotakan majelis-majelis agama, yang dibentuk untuk mencegah terjadinya konflik berlatar belakang agama dan sekaligus menyelesaikan perselisihan internal dan lintas umat beragama.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Kamis (23/2/2023) terjadi penggunaan kekuatan berlebihan yang menyebabkan hilangnya setidaknya 12 nyawa oleh aparat keamanan. Berdasarkan informasi yang koalisi himpun dari berbagai sumber, termasuk jaringan dan jurnalis, aparat keamanan melakukan penembakan peluru tajam ke arah massa hingga terjadi korban jiwa.

Menyikapi kondisi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua, dalam siaran persnya yang dikeluarkan pada Jumat (3/3/2023) menyatakan:

Pertama, mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban sekaligus berharap pengungkapan terhadap kebenaran benar-benar dilakukan.

Kedua, kami memandang dalam peristiwa yang menyebabkan jatuhnya 12 korban tersebut telah terjadi penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive use of force) oleh aparat keamanan saat mengendalikan kerusuhan. Penggunaan senjata api dalam penanganan massa memang dimungkinkan, akan tetapi penggunaannya seharusnya dilakukan secara ketat dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan dan standar operasional yang berlaku.

Ketiga, penggunaan kekuatan berlebihan terutama di Papua selama ini memperkuat cermin pendekatan keamanan yang dilakukan Pemerintah di Papua. Perlu diingat kembali bahwa status darurat militer dan daerah operasi militer di Papua sejak awal Reformasi telah dicabut dan oleh karena itu penanganan massa secara koersif di tengah-tengah sipil harus dihindari.

Keempat, kami mendesak aparat keamanan untuk berhenti menyakiti perasaan warga sipil di Papua dengan berhenti membunuh orang Papua. Negara harus belajar dari peristiwa sebelumnya dimana jatuhnya korban jiwa dalam penanganan massa sebelumnya juga terjadi di beberapa wilayah di Papua pada 2019 yang menentang tindakan rasisme aparat keamanan di Surabaya. Dalam peristiwa itu, puluhan orang meninggal dunia. Jauh sebelum itu juga pada tahun 1998 terjadi penggunaan kekuatan berlebihan yang mengarah pada pelanggaran ham yang berat, yakni kasus Biak Berdarah yang menewaskan 8 orang meninggal dunia. Ironisnya, kendati penembakan terhadap warga sipil terus terjadi dalam penanganan massa di Papua, namun hingga saat ini tidak ada langkah konkret aparat keamanan melakukan perubahan tata kelola keamanan bahkan terkesan aparat keamanan membiarkan spiral kekerasan tersebut terjadi.

Dengan penilaian dan pertimbangan di atas, maka Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua juga menegaskan beberapa hal, sebagai berikut:

Pertama, peristiwa kericuhan yang terjadi seharusnya dipandang oleh aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian sebagai pelanggaran hukum dan direspons dengan penegakan hukum. Artinya apabila ada orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum seharusnya direspon dengan penegakan hukum (penangkapan) dan bukan ditembaki.  Karena negara berkewajiban untuk melindungi hak setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum agar dapat membela diri dalam suatu proses peradilan pidana yang jujur dan adil (the right to a fair trial). Apalagi penembakan terhadap kerumunan massa dalam kerusuhan ini dengan dalih mengurai/membubarkan kerusuhan justru kontraproduktif dan menunjukkan abainya negara dalam menjamin hak tersebut

Kedua, setiap penggunaan kekuatan senjata yang dilakukan oleh aparat keamanan, wajib berpegangan pada prinsip-prinsip umum yang diakui secara internasional sebagaimana Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169 mengenai prinsip-prinsip berperilaku bagi aparat penegak hukum yang dituangkan dalam Code of Conduct Law Enforcement (CCLEO) dan UN Basic Principle on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (BPUFF). Dalam ketentuan tersebut, penggunaan senjata api merupakan alternatif terakhir dengan tujuan melindungi nyawa manusia (the “protect-life”-principle), serta harus dapat diuji berdasarkan empat prinsip, yakni legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Di Indonesia, terdapat pula beberapa ketentuan yang telah mengadopsi prinsip-prinsip penggunaan kekuatan senjata yang diakui secara internasional. Khususnya ketentuan internal Polri seperti Perkap No. 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Perkap No. 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.

Ketiga, jatuhnya belasan korban jiwa dengan mayoritas korban mengalami luka tembak oleh aparat keamanan dengan senjata mematikan dalam kerusuhan ini bukan hanya sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan sudah mengarah ke level yang lebih serius, yakni kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma 1998 dan Pasal 9 UU 26/2000. Hal tersebut sudah sepatutnya direspons secara aktif oleh Komnas HAM RI untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya unsur pelanggaran HAM berat tersebut.

Keempat, Peristiwa Wamena Berdarah pada awal tahun 2023 ini hanyalah salah satu dari sekian banyak peristiwa penanganan konflik berdarah di Papua. Kami menilai bahwa pendekatan keamanan dengan penggunaan kekuatan senjata yang berlebihan hanya akan meningkatkan eskalasi pelanggaran HAM. Oleh karena itu, kami mendesak Pemerintah harus mengevaluasi dan menghentikan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi di Papua.

Oleh karena hal-hal tersebut di atas, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua mendesak agar:

1. Presiden memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap anggota yang diduga terlibat dalam kasus ini;
2. Presiden menghentikan pendekatan keamanan yang selama ini digunakan dengan mengedepankan kekuatan senjata dan memerintahkan dilakukannya perubahan tata kelola keamanan yang lebih humanis di Papua sehingga dapat memutus spiral kekerasan yang terjadi;
3. Lembaga negara independen (Komnas HAM, Ombudsman RI, Kompolnas, dll) secara aktif melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini sesuai cakupan wewenangnya;
4. Komnas HAM melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran HAM yang berat dalam kasus ini;
5. Kapolri segera melakukan evaluasi total penggunaan kekuatan dalam tugas-tugas pemolisian;
6. Presiden membentuk tim independen dengan keterwakilan masyarakat sipil yang memadai untuk melakukan kajian evaluatif tentang penggunaan kekuatan senjata dan eksesnya terhadap keamanan warga negara;
7. Presiden dan DPR segera mendorong – agenda konkret – reformasi kepolisian berkelanjutan secara struktural, instrumental, dan kultural demi memastikan kerja-kerja kepolisian yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua terdiri dari KontraS, IMPARSIAL, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Papua, LBH Malang, ICW, LBH Masyarakat, ELSAM, HRWG, Public Virtue Institute, SETARA Institute, WALHI Eknas, PBHI Nasional, ICJR, Centra Initiative, Aliansi Jurnalis Independen Jakarta, Amnesty International Indonesia, Biro Papua PGI, Aliansi Demokrasi untuk Papua, KPKC GKI-TP, KPKC GKIP, SKPKC Keuskupan Jayapura.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Pemilu 2024 tersandera ancaman, praktek kecurangan. Potensi praktik kecurangan itu dapat dilihat dari pola massif yang terjadi pada hampir setiap tahapan, mulai dari verifikasi partai politik yang diwarnai intimidasi, money politic yang massif, penyebaran berita bohong (hoax), kampanye hitam (black campaign) dan negative campaign terus merajalela, keberpihakan penyelenggara pemilu, penggunaan fasilitas negara oleh pejabat publik yang tidak semestinya, akurasi system informasi penyelenggaraan pemilu, dan lainnya.  

Potensi kecurangan lainnya, bisa saja terjadi seperti akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), akurasi logistik, dan akurasi hasil pemungutan dan perhitungan suara. Ini belum diperparah oleh masalah-masalah akut pemilu yang tidak pernah mendapat penanganan serius seperti partisipasi pemilih yang rendah, warga negara golput makin meningkat, apatisme pemilih makin menjadi, dan menguatnya politik identitas.          

Hal-hal seperti inilah yang menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu dan hasilnya yang semakin meningkat setiap periode.

Berdasar pada fakta-fakta tersebut, Komunitas Pemilu Bersih saat deklarasi melihat, untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang bersih, maka dibutuhkan beberapa faktor di antaranya; pentingnya kesiapan penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus memastikan kembali seluruh kesiapan teknis penyelenggaraan tahapan pemilu agar terhindar dari praktek manipulasi dan korupsi.

“KPU harus menjamin semua jajarannya, baik di KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, hingga KPPS bekerja professional sebagai penyelenggara pemilu. Bawaslu sebagai pengawas pemilu harus lebih proaktif dan seluas-luasnya membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus mengambil posisi terdepan dalam menjamin integritas dan etika penyelenggara agar kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga,” demikian disampaikan Koordinator Komunitas Pemilu Bersih Jeirry Sumampow, dalam  jumpa pers di Kantor Formappi, Jalan Matraman Raya, Jakarta, pada Senin (27/2/2023).

Komunitas Pemilu Bersih juga melihat peran dan posisi birokrasi yang cukup penting dalam penyelenggaraan pemilu. Birokrasi tidak boleh memihak, harus profesional memberikan pelayanan publik dan dilarang menjadi alat pemenangan peserta pemilu.

“Sementara itu, di sisi pemilih, kami Komunitas Pemilu Bersih menghimbau agar masyarakat dan seluruh elemen terkait harus bersinergi untuk mencegah terjadinya praktik money politic (politik uang), penyalahgunaan kekuasaan, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan tindakan melanggar hukum atau provokatif lainnya agar terciptanya pemilu yang bersih, damai, dan berintegritas. Seluruh elemen masyarakat sipil harus mempersiapkan diri dalam mengawal pemilu bersih dan berintegritas,” katanya.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA.PGI.OR.ID-Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) menggelar pelepasan Organ Yayasan LAI masa bakti 2018-2023 dan menyambut kehadiran Organ Yayasan LAI masa bakti 2023-2024, di Gedung Pusat Alkitab Jakarta, pada Jumat (24/2/2023).

Acara dimulai sejak pukul 10 pagi dengan agenda pembekalan organ yayasan yang baru. Setelah makan siang, kemudian acara dilanjutkan dengan agenda utama Ibadah Pisah Sambut Organ Yayasan LAI. Tampak hadir tamu-tamu undangan dari unsur-unsur gereja tingkat nasional, mitra-mitra pelayanan LAI, anggota-anggota kelompok kerja, organ yayasan yang lama dan baru dan para karyawan LAI.

Situasi pisah sambut organ yayasan LAI periode ini sesungguhnya cukup unik. Biasanya masa bakti organ yayasan LAI, merujuk pada AD/ART LAI berlangsung 5 tahun. Namun, situasi pandemi yang cukup panjang memerlukan masa-masa peralihan dan penyesuaian menuju situasi normal baru. Maka, meskipun masa pelayanan organ yang lama berakhir, masa pelayanan organ yang baru tidak berlangsung 5 tahun, tapi menjalani masa transisi selama satu tahun dari 2023 hingga 2024.

Organ Yayasan periode 2018-2023 bekerja dan melayani LAI di masa yang tidak mudah karena serangan pandemi, ternyata Tuhan senantiasa masih menyertai pelayanan LAI dan bahkan terbuka peluang-peluang baru dalam pelayanan LAI, seperti pengembangan layanan digital dan yang terakhir tentunya selesainya pembaruan Alkitab Terjemahan Baru dan berhasil terbitnya Alkitab Terjemahan Baru Edisi 2.

Ibadah Pisah Sambut dipimpin oleh Pembinan LAI, Pdt. Dr. Bambang Wijaya yang menyampaikan firman Tuhan dari 2 Raja-raja 6:1-7 dengan menggunakan Alkitab versi TB2 yang baru terbit.

Dalam renungannya disampaikan bahwa sebuah pelayanan baik pribadi maupun organisasi harus memiliki dampak bagi umat atau masyarakat. LAI bukan hanya dituntut hadir dan ada di tengah umat, namun harus membawa dampak yang mengubah hidup umat.

Agar LAI mampu menjawab tantangan zaman dan mampu bergerak maju, Pdt. Bambang Wijaya menyebut ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, adanya kesediaan untuk berubah. Kedua, adanya kesediaan untuk menghadapi kesukaran. Ketiga, adanya kesediaan untuk bertanggung jawab.

Mewakili Organ Yayasan LAI masa bakti 2013-2018,  dalam sambutannya Pdt. Robinson Radjagukguk mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Gereja-gereja dan masyarakat, termasuk staf, para mitra, kelompok kerja, dan pemerintah dalam menjalankan tugas pelayanan bersama LAI selama lima tahun sejak 2018.

Menurutnya, semua program yang dijalankan LAI tidak akan berhasil tanpa kerja sama antara staf,  mitra, dan pemerintah. Ditegaskan pula pelayanan LAI masih jauh dari paripurna. Karena masih banyak gereja-gereja dan umat Tuhan di berbagai pelosok Nusantara yang menantikan hadirnya firman Tuhan di tengah mereka, dalam bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Menjadi tugas organ yayasan yang baru untuk melanjutkan api pelayanan menghadirkan Kabar Baik hingga ke pelosok negeri. Hingga Tuhan datang kembali.

 

Pewarta: Perlando

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Gangguan atas peribadatan kelompok minoritas kembali terjadi. Jemaat Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) di Bandar Lampung dibubarkan saat sedang beribadah di dalam gereja pada Minggu (19/2). Aktor pembubaran adalah Ketua RT, Wawan Kurniawan, dan sejumlah warga setempat.

Peristiwa menyedihkan itu menandai berlanjutnya eskalasi gangguan dan penolakan atas peribadatan dan pendirian rumah ibadah. Sebelumnya, di awal tahun ini, terjadi beberapa gangguan, penolakan, pembubaran peribadatan di sejumlah daerah seperti penyesatan dan pelarangan aktivitas keagamaan Ahmadiyah oleh Forkopimda Sintang, Kalimantan Barat (26/1),

Selanjutnya, Penolakan dan pembubaran ibadah dialami Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Metland Cilengsi, Bogor (5/2), Pelarangan beribadah Gereja Protestan Injili Nusantara (GPIN) Filadelfia Bandar Lampung (5/2), dan  pelarangan pembangunan sarana peribadatan Ahmadiyah di Parakansalak berdasarkan kesepakatan Bupati dan Forkopimda Sukabumi (2/2).

“Padahal, belum lama ini, dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda, pada 17 Januari 2023, di Kabupaten Bogor, Presiden Jokowi mewanti-wanti peserta Rakornas untuk menjamin kebebasan beribadah dan beragama warganya,” ujar  Ketua SETARA Institute Hendardi pada Rabu (22/2).

Presiden Jokowi menegaskan bahwa kebebasan tersebut dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 29 ayat (2). Terjadinya eskalasi di beberapa daerah tersebut merupakan bentuk pembangkangan atas arahan Presiden.

SETARA Institute pun mengecam keras terjadinya kasus pembubaran peribadatan di GKKD Bandar Lampung. gangguan dan pembubaran atas peribadatan, yang dijamin oleh konstitusi, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.

Dalam konteks kasus GKKD, SETARA Institute mengapresiasi pihak kepolisian, khususnya Polresta Bandar Lampung, yang memberikan jaminan keamanan juga Pemda yang memberikan izin sementara selama 2 (dua) tahun kepada GKKD Bandar Lampung, sambal mengurus perizinan pendirian rumah ibadah. Langkah akomodatif dan fasilitatif semacam itu perlu direplikasi di berbagai kasus penolakan rumah ibadah, peribadatan, dan sarana peribadatan di daerah lain, seperti di Kabupaten Bogor, Kota Cilegon, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sintang, Kota Depok, dan lain sebagainya.

“Pemerintah Pusat hendaknya melakukan langkah progresif untuk membuktikan bahwa Pemerintah memiliki komitmen dan kewibawaan dalam menegakkan jaminan hak konstitusional warga negara atas kebebasan beragama/berkeyakinan dan kebebasan untuk beribadah, antara lain dengan 1) revisi PBM 2 Menteri, khususnya dengan mencabut syarat administratif dukungan 90 orang Jemaat dan 60 orang di luar Jemaat,” tambah Halili Hasan, Direktur Eksekutif  SETARA Institute.

Selain itu, kata Halili, perubahan paradigma pengaturan peribadatan dan pendirian rumah ibadah dari pembatasan ke fasilitasi, dan pergeseran peran FKUB ke perwujudan dan pemeliharaan kerukunan dengan memperluas fungsi-fungsi kampanye toleransi, penyediaan ruang-ruang perjumpaan lintas agama.

Pemerintah juga harus melakukan mitigasi dan resolusi konflik yang mengganggu kerukunan antar agama, termasuk mediasi dan resolusi jika terjadi kasus penolakan peribadatan dan pendirian tempat dan rumah ibadah.

“SETARA Institute mendesak Pemerintah agar segera menarik perizinan pendirian tempat ibadah atau rumah ibadah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dengan mekanisme yang dipermudah dan disederhanakan, di Kementerian Agama, sebab urusan agama merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat dan tidak didesentralisasikan sebagai urusan pemerintahan daerah,” tandas Halili.

 

Sumber: monitorindonesia.com

JAKARTA,PGI.OR.ID-Tokoh perempuan yang juga aktifis gerakan oikoumene, Titi Sumbung, SH, MPA pada Minggu, 19 Februari 2023, telah kembali ke haribaan Allah, dalam usia 84 tahun. Kepergian almarhum tentu mendatangkan dukacita tidak hanya di tengah-tengah keluarga, sahabat, tetapi juga gereja.

Titi Sumbung lahir pada 10 Agustus 1938. Semasa hidup, dia dikenal sebagai pejuang hak-hak perempuan, termasuk memperjuangkan keterwakilan perempuan di legislatif. Almarhum pernah menjadi anggota Kelompok Kerja Wanita PGI di tahun 80an, Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Surabaya, Sekjen DPOP PWKI, dan Ketua Indonesian Center for Women in Politics (ICWIP).

Selain itu, bersama Eric Samola, Titi Sumbung pernah menjadi Sespri Dr. Johannes Leimena. Titi Sumbung dipercayakan sebagai Waperdam II khusus menangani urusan Ormas Kristen, seperti GMKI, GAMKI, GSKI, PWKI, dan beberapa ormas di Walisongo dan Pemuda Gereja.

Dalam sebuah kesempatan, istri dari Alm. Dr. Piter Sumbung, M.PH ini menegaskan, toleransi diwujudkan melalui kesetaraan. Adanya hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu hal yang menegaskan peran keduanya di tengah-tengah masyarakat.

Namun menurutnya, upaya memajukan kaum perempuan belum juga mendapatkan hasil yang menggembirakan. Perempuan masih terpinggirkan dan terhimpit oleh ketimpangan struktural dan kultural.

Selamat jalan Ibu Titi Sumbung. Terima kasih untuk pengabdian, dedikasi dan semua perhatian yang telah diberikan bagi gereja serta kaum perempuan.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan menggelar jumpa pers dalam rangka menyoroti masih maraknya praktik pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB), di Kantor YLBHI, Jakarta, pada Rabu (15/2/2023).

Pada kesempatan itu, Direktur Riset SETARA Institute, Halili Hasan mempertanyakan kewibawaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena perintah dan arahan kepada kepala daerah dan Forkopimda untuk menjaga kebebasan beragama dan beribadah justru diabaikan.

Diketahui bahwa pelanggaran kebebasan beragama terulang kembali. Bupati dan Forkopimda Sukabumi pada awal Februari 2023 melarang muslim Ahmadiyah di Parakansalak membangun sarana peribadatan maupun kegiatan keagamaan lainnya.

Tak hanya itu, pada 26 Januari 2023, Forkopimda Sintang, Kalimantan Barat, melarang muslim Ahmadiyah melakukan aktivitas keagamaan. Melihat fakta itu, Halili menyatakan bahwa pelanggaran kebebasan beragama bagi muslim Ahmadiyah merupakan bentuk pembangkangan para kepala daerah.

“Kewibawaan Presiden dipertanyakan. Padahal pernyataan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di Bogor ) disaksikan publik Indonesia, karena hampir semua media besar mengangkatnya,” kata Halili.

Kekecewaan masih maraknya praktik pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan juga disampaikan Jurubicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Yendra Budiana. “Ternyata, pernyataan Presiden Jokowi bahwa ‘jangan sampai kesepakatan mengalahkan konstitusi’ diabaikan oleh kepala daerah yang melarang Ahmadiyah melakukan aktivitas keagamaan,” ujarnya.

Yendra menegaskan, kasus-kasus diskriminasi yang dialami Ahmadiyah akhir-akhir ini sebagai aktivasi politisasi agama menjelang pemilu serentak 2024. Karena itu, sambung Yendra, JAI akan bersiap bersama koalisi dan jaringan kebebasan beragama atau berkeyakinan untuk menghadapinya. “Dalam pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya Ahmadiyah selalu dijadikan komoditas isu untuk mengangkat popularitas (peserta pemilu),” tandasnya.

Agar pernyataan Jokowi bukan isapan jempol belaka, Yendra meminta pemerintah pusat memastikan politisasi Ahmadiyah di pemilu serentak untuk kepentingan politik yang sempit tidak terus bergulir di daerah-daerah. “Tidak menjadikan SKB 3 Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah sebagai konsideran yang diterjemahkan secara salah,” ujar Yendra.

Sementara itu, dari Bidang Keadilan dan Perdamaian (KP) Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Juandi Gultom turut menyayangkan praktik diskriminasi yang terus terjadi pascapernyataan Presiden Jokowi. Sepanjang 2022 PGI mencatat ada 23 gereja yang mengalami gangguan. Data ini terus meningkat sampai hari ini. “Padahal, kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama yang dialami gereja-gereja sebelumnya banyak yang belum diselesaikan negara,” katanya.

Disebutkan bahwa penolakan dan pembubaran ibadah yang dialami Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Metland Cileungsi, Bogor, dan pelarangan beribadah Gereja Protestan Injili Nusantara (GPIN) Filadelfia Bandar Lampung yang sama-sama terjadi pada 5 Februari 2023, setelah perintah Jokowi kepada para pimpinan daerah dan Forkopimda.

Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan melihat kecenderungan pelarangan atau penolakan beribadah, rumah ibadah dan kegiatan keagamaan kelompok minoritas agama atau keyakinan tidak tampak surut memasuki tahun-tahun politik.

Praktik intoleransi dan diskriminasi berbasis agama terus meningkat yang celakanya di banyak kasus aktor pelanggar kebebasan beragama atau berkeyakinan berasal dari unsur negara. Yang terbaru, pada 5 Januari 2023, Polres Ponorogo bersama Camat (Ngabel, Ponorogo) membubarkan paksa acara Jalsa Salanah, kegiatan tahunan jemaat Ahmadiyah. “Harusnya aparat kepolisian dan TNI berpihak kepada minoritas yang menjadi korban. Tugas aparat itu menindak pelaku,” tegas wakil koalisi dari Imparsial, Anisa Yudha.

Sebab itu, pihaknya mendesak Presiden Jokowi agar tidak berhenti pada statemen saja. Preseiden harus secara nyata mengevaluasi Kemendagri yang tidak menjalankan tanggung jawabnya mengawal para kepala daerah agar tidak melanggar kebebasan beragama. “Justru Kemendagri harus melakukan monitoring dan evaluasi ke kepala daerah agar seluruh warga diperlakukan secara setara dalam beragama dan berkeyakinan,” pungkasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

SALATIGA,PGI.OR.ID-Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) bersukacita atas predikat Unggul yang diterima tepat pada 14 Februari 2023. Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) No.111/SK/BAN-PT/AK-KP/PT/II/2023, SK Akreditasi UKSW Unggul berlaku hingga tahun 2027.

Rektor UKSW, Prof. Dr. Intiyas Utami, S.E., M.Si., Ak., mengucap syukur bahwa UKSW di usia ke 67 tahun, mendapat anugerah institusi Unggul. Keberhasilan UKSW dalam meraih peringkat Unggul adalah komitmen Rektor dan segenap jajaran pimpinan di aras Universitas, Fakultas, Prodi sampai staf dalam kerja berbasis standar mutu dan sekaligus menjadi bukti bahwa kampus ini telah melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan laman BAN PT, UKSW masuk dalam 27 PTS Swasta di Indonesia yang mendapat peringkat akreditasi Unggul, sedangkan dari PTN-PTS masuk pada 53 universitas yang terakreditasi Unggul dari total 3040-an perguruan tinggi di seluruh Indonesia (-Red). Adapun di Jawa Tengah, baru terdapat empat tinggi swasta yang meraih predikat Unggul.

Intiyas Utami, yang juga merupakan Guru Besar Departemen Akuntansi FEB, menyatakan bahwa pencapaian ini, diraih melalui siklus Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UKSW berbasis risiko yang menjadi parameter dalam pelaksanaan aktivitas yang berkenaan dengan jumlah dosen, rasio dosen, jabatan fungsional, jumlah publikasi dari dosen maupun mahasiswa hingga jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu. Rektor turun langsung dalam memimpin persiapan seluruh dokumen yang diperlukan, dengan dukungan tim Satgas yang digawangi oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Sistem informasi yang dirancang oleh tim LPM menjadi media yang mendukung untuk merekam semua kegiatan mutu di UKSW.

Sedikitnya, lanjut Rektor UKSW, terdapat tiga tantangan dalam proses meraih akreditasi Unggul yang disebutkan dalam pertemuan dengan awak media pada Kamis (16/02/2023) di Rumah Noto UKSW. Komitmen untuk dapat secara serius menjalankan seluruh standar yang ada di UKSW, membangkitkan kesadaran mutu untuk semua seluruh unsur perguruan tinggi. Lainnya, termasuk juga tracer study dengan menyebarkan kuesioner kepada alumni dan perlu respon dengan rate di atas 50 persen. Hal ini penting karena bukti lulusan UKSW diterima masyarakat adalah dengan tracer study.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Wakil Rektor Bidang Pengajaran, Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Dr. Ferdy S. Rondonuwu, S.Pd., M.Sc., Wakil Rektor Bidang Keuangan, Infrastruktur dan Perencanaan Priyo Hari Adi, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kewirausahaan Prof. Dr. Ir. Eko Sediyono, M.Kom., Wakil Rektor Bidang Kerja sama dan Kealumnian Yafet Yosafet Wilben Rissy, S.H., M.Si., LLM, Ph.D. (AFHEA) serta Kepala Lembaga Penjaminan Mutu UKSW Dr. Adita Sutresno, S.Si., M.Sc., dibahas sejumlah terobosan yang akan dilakukan UKSW.

Beberapa di antaranya adalah remodelling OBE Outcome Based curriculum. Mulai semester gasal 2023/2024, UKSW akan mengintegrasi beberapa mata kuliah yang terkait MBKM, salah satunya mengakui keaktifan mahasiswa dan prestasi mahasiswa untuk dikonversi menjadi SKS akademik. Dari bidang lainnya, kerjasama internasional akan terus digenjot.

Akreditasi Unggul yang sudah diperoleh menjadi pendukung pembukaan Program Studi (Prodi) Pendidikan Kedokteran dan Profesi Dokter yang ditargetkan pada tahun ini. Berbagai persiapan sudah dilakukan antara lain bekerjasama dengan YAKKUM untuk dukungan calon RS Pendidikan Utama.

Dengan diraihnya predikat Akreditas Unggul, Rektor Intiyas menegaskan tahapn berikutnya adalah UKSW mempersiapkan peratingan dengan Quacquarelli Symonds (QS) Star Rating dan Times Higher Education (THE). Tahun 2027, UKSW ditargetkan untuk masuk QS Asia Ranking 1100-1200 di Asia.

Untuk mencapai keberhasilan menuju target-target tersebut,  percepatan kualitas dosen ditingkatkan untuk hasilkan luaran riset di jurnal internasioanl bereputasi. Gelontoran dana hibah internal berbasis luaran menjadi dukungan peningkatan kinerja riset dan publikasi dosen. Sementara itu juga akan dilakukan hilirisasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa agar tidak mandek pada publikasi saja. Konkritnya dilakukan melalui pendaftaran hak cipta hingga dikerjasamakan dengan instansi lainnya. 

Sinergi antara seluruh komponen di UKSW mulai dari pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa dan dukungan organ yayasan untuk tetap menjaga kualitas unggul sebagai citra UKSW menjadi kunci utama.

 

Pewarta: Chisca Dianingtyas