JAKARTA,PGI.OR.ID-Setara Institute merilis laporan terkait Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) pada 2022. Dalam laporan yang rutin dikeluarkan setiap tahun ini, lembaga tersebut menempatkan Jawa Timur di posisi pertama sebagai provinsi dengan pelanggaran KBB terbanyak.  Tercatat sebanyak 34 peristiwa pelanggaran KBB terjadi di daerah tersebut.

Provinsi dengan pelanggaran KBB terbanyak disusul oleh Provinsi Jawa Barat (25 peristiwa, DKI Jakarta (24 peristiwa), Banten (11 peristiwa), Jawa Tengah (11 peristiwa), Sumatera Utara (10 peristiwa), Nanggroe Aceh Darusalam (7 peristiwa), Kalimantan Barat (7 peristiwa), Nusa Tenggara Barat (6 peristiwa), dan Riau (5 peristiwa).

Secara umum, Setara Institute mencatat ada 175 peristiwa dengan 333 tindakan pelanggaran KBB di Indonesia pada tahun 2022. Angka ini mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan temuan pada tahun lalu, yakni 171 peristiwa dengan 318 tindakan.

Sedangkan tren pelanggaran KBB pada 2022 didominasi oleh 3 hal, yaitu kasus gangguan tempat ibadah yang terus mengalami kenaikan yang signifikan dalam enam tahun terakhir, penggunaan delik penodaan agama, dan penolakan ceramah.

Sementara itu, pelanggaran KBB oleh aktor negara paling banyak dilakukan oleh pemerintah daerah (47 tindakan), kepolisian (23 tindakan), Satpol PP (17 tindakan), institusi pendidikan negeri (14 tindakan), dan Forkopimda (7 tindakan). Pelanggaran KBB oleh aktor non-negara paling banyak dilakukan oleh warga (94 tindakan), individu (30 tindakan), ormas keagamaan (16 tindakan), MUI (16 tindakan), dan Forum Kerukunan Umat  Beragama/FKUB (10 tindakan).

Masuknya FKUB sebagai top 5 aktor non negara dengan pelanggaran KBB terbanyak menunjukkan bahwa alih-alih  menjalankan peran fasilitasi pendirian rumah, cukup banyak FKUB  yang masif pasif dan justru mempersulit persyaratan pendirian tempat ibadah.

Seperti dikutip dari detiknews.com, Peneliti Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Setara Institute, Syera Anggreini Buntara, saat memeparkan laporan tersebut di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, pada Selasa (31/1/2023), menuturkan, Jawa Timur untuk pertama kalinya menggeser Jawa Barat yang konsisten menempati posisi pertama selama 15 tahun terakhir.

Lebih jauh dijelaskan, peristiwa pelanggaran KBB di Jawa Timur didominasi dengan penolakan ceramah sebanyak 8 peristiwa, penolakan pendirian tempat ibadah sebanyak 6 peristiwa, kebijakan diskriminatif sebanyak 4 peristiwa, dan pelaporan penodaan agama sebanyak 3 peristiwa.

Naiknya posisi Jawa Timur menjadi peringkat pertama provinsi pelanggaran KBB terbanyak, menurut Syera setidaknya dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, masih kuatnya stigma terhadap tradisi agama atau kelompok kebudayaan leluhur yang menyebabkan beberapa kelompok melakukan aksi penolakan terhadap tradisi agama atau kebudayaan leluhur tersebut, seperti penolakan maupun perusakan sesajen dan dupa. Kedua, ialah kuatnya organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur.

“Kuatnya organisasi Nahdlatul Ulama di Jawa Timur memperkuat soliditas penolakan terhadap penceramah yang selama ini dikenal mengancam kemajemukan (pluralisme) dan praktik keagamaan yang melekat dengan budaya Nusantara yang dijunjung oleh Nahdlatul Ulama. Akan tetapi, dalam perspektif HAM, penolakan ceramah tetap merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat sehingga tetap tidak dapat dibenarkan,” katanya.

Penolakan pendirian tempat ibadah, lanjut Syera, menjadi salah satu pelanggaran KBB yang paling banyak terjadi di Jawa Timur. Dia pun mengatakan hal ini menjadi pengingat bagi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk memperkuat kepemimpinan dengan nuansa toleransi.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Pandemi Covid-19 yang telah menggerus berbagai sendi kehidupan sama sekali tidak melemahkan ikatan kebangsaan kita. Justru menjadikan soliditas dan solidaritas kebangsaan semakin kuat.

Hal tersebut ditegaskan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menghadiri perayaan Natal Bersama MPR RI, DPR RI, DPD RI Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 di Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, pada Selasa (31/1/2023).

Lanjut pria yang akrab disapa Bamsoet ini, keberhasilan dalam penanggulangan dampak pandemi Covid-19 juga dirasakan pada sektor perekonomian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai entitas perekonomian yang paling terdampak oleh pandemi. Tercatat sekitar 84,8 persen di antaranya kini telah pulih.

Lebih jauh dijelaskan, keberhasilan mempertahankan ikatan soliditas dan solidaritas kebangsaan di tengah masa-masa sulit menghadapi pandemi tersebut tidak terlepas dari kuatnya komitmen kita dalam merawat semangat kebersamaan, toleransi, dan tenggang rasa sebagai nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Pada kesempatan itu, dia juga mengapresiasi segenap umat Kristiani yang senantiasa menjadikan momen perayaan Natal sebagai “momen kemanusiaan” untuk memberikan derma dan berbagi kasih kepada sesama dalam semangat persaudaraan.

Menurutnya, semangat persaudaraan adalah narasi universal yang hidup dan berkembang dalam setiap agama. Sehingga, momentum perayaan Natal senantiasa dijadikan penyemangat untuk melangkah maju bersama.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bersama Universitas Kristen Indonesia (UKI) menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentag Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) lewat seminar nasional bertajuk Proteksi Diri dari Predator Seksual, di Graha William Soerjajaya, Kampus UKI, Cawang, Jakarta, pada Jumat (27/1/2023).

Seminar diikuti jajaran DPN Peradi dan civitas akademika UKI Jakarta, mahasiswa UKI serta siswa SMP dan SMA atau sederajat, serta pihak lainnya secara luring dan daring. 

Pada kesempatan itu, Ketua Umum (Ketum) DPN Peradi Otto Hasibuan menuturkan, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) banyak hal yang harus disosialisasikan, termasuk ekses dari berlakunya UU tersebut.

Lebih jaub dijelaskan Otto, dalam menangani kekerasan seksual, juga harus memperhatikan korban. Menurutnya anggapan bahwa negara tidak perlu mencampuri penyelesaian persoalan kekerasan seksual karena harus diselesaikan antar-individu adalah keliru karena UUD menyatakan melindungi hak asasi manusia. “Hak asasi manusia harus diproteksi oleh negara dan negara harus hadir, sehingga seminar ini sangat penting sekali,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor UKI Dr. Dhaniswara K. Raharjo menyampaikan, salah satu indikator kekerasan seksual adalah adanya pemaksaan. Menurutnya, baik perempuan atau laki-laki harus berani melawan. “Jadi kalau merasa tidak nyaman, tentu harus berani menyatakan tidak dan melaporkan kepada pihak yang berwenang,” katanya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyampaikan kerjasama atau kolaborasi Peradi dan UKI tersebut sangat positif dalam mensosialisasikan UU TPKS dan mencegah tindak pidana tersebut. “Kekerasan terhadap perempuan dan anak merukapan pelanggaran HAM yang harus dihapuskan,” katanya.

Sesuai hasil survey pengalaman hidup perempuan nasional pada 2021, jelas Menteri PPPA, menunjukkan kekerwsan fisik dan atau seksual yang dilakukan pasangan dan selain pasangan selama hidupnya masih dialami oleh sekitar 1 dari 4 perempuan usia 15-64 tahun.

Sedangkan berdarkan hasil survey nasional pengalaman hidup anak dan remaja 2021 yakni 4 dari 100 anak laki-laki usia 13-17 tahun di perkotaan, pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk kontak maupun non-kontak di sepanjang hidupnya. Sementara di pedesaan, prevalensinya sebanyak 3-100 anak laki-laki. “Bagi anak perempuan yang tinggal, baik di perkotaan bahkan pedesaan, prevalensinya bahkan dua kali lipanya anak laki-laki, yaitu 8 dari 100,” jelasnyanya.

Menurut Bintang, angka itu merupakan fenomena gunung es, yakni jumlah korban dan kasus kekerasan seksual yang sebenarnya terjadi jauh lebih tinggi dapiada yang dilaporkan. “Keadaan ini harus menjadi perhatian semua, karena dampak yang ditimbulkan kepada korban mengakibatkan penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan juga sosial” tandasnya.

Lahirnya UU 12 Tahun 2022 tentang TPKS, menurutnya, merupakan suatu bukti bahwa negara sangat berupaya melindungi rakyatnya. Dia berharap semua mengawal implementasi UU tersebut demi terciptanya lingkungan yang aman dan bebas dari tindak kekerasan seksual.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

AMBON,PGI.OR.ID-Kota Ambon, Maluku, siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Kongres Nasional XII Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Kongres GAMKI akan dihelat sejak 19-23 Maret 2023 mendatang.

Ketua Panitia Kongres XII GAMKI, Lucky Wattimury, mengungkapkan, Kongres direncanakan akan dipusatkan di Gereja Maranatha. “Sesuai informasi dari DPP GAMKI peserta kongres diperkirakan 600 sampai 700 orang. Itu sudah termasuk dari kabupaten kota (DPC) dan juga DPD se Indonesia. Jadi kita sudah siapkan semuanya untuk itu,” kata Wattimury kepada wartawan di Baileo Oikumene, Kota Ambon, Selasa (24/1/2023).

Ia mengatakan, kongres GAMKI sendiri sedianya dihelat di kota Ambon pada Desember 2022 lalu. Namun karena telah memasuki minggu-minggu Adventus, sehingga berdasarkan kesepakatan bersama lalu diundur.

“Jadi nanti kongres pada tanggal 19 Maret sampai 23 Maret 2023. Meskipun begitu, jadwal persiapan dari Tahun 2022 sudah kita lakukan,” tambah Wattimury yang didampingi Wakil Ketua Bidang Media, Izack Tulalessy, Ketua DPC GAMKI Kota Ambon, Mayos Picanussa, dan Sekretarisnya.

Wattimury mengaku, pembukaan GAMKI rencananya dilakukan di Gereja Maranatha. Sementara study meeting berlangsung di gedung Baileo Oikumene. “Jadi nanti pusat kegiatan kongres itu di Gereja Maranatha. Ini sesuai saran dari rapat panitia DPD GAMKI Maluku. Teman-teman sudah koordinasi dengan ketua Sinode GPM dan kami sendiri juga akn koordinasi dengan Kementerian Agama Provinsi Maluku,” jelasnya.

Terkait rencana Kongres XII GAMKI di Kota Ambon, Wattimury yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Maluku ini mengaku telah bertemu dengan Sekda Maluku dan Penjabat Wali Kota Ambon.

“Tadi malam saya baru ketemu dengan Pak Sekda Maluku dan Pak Wali kota Ambon melaporkan tentang Ambon sebagai tuan rumah penyelenggaraan. Pada prinsipnya Pak Wali kota, Pak Sekda, mendukung sepenuhnya semua langkah yang akan diambil oleh panitia dalam rangka suksesnya kegiatan tersebut,” ujarnya.

Wattimury mengaku untuk mensukseskan kegiatan tersebut, butuh kerjasama berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota Ambon, maupun Pemerintah Provinsi Maluku. “Ada hal-hal yang sifatnya tanggung jawab bersama pemerintah kota Ambon dan pemerintah provinsi Maluku. Dan nanti kami akan mencari waktu yang tepat untuk bertemu dengan pak Gubernur Maluku. Karena biar bagaimanapun juga selaku Gubernur kita harus lapor ke Beliau,” ungkapnya.

Selain Gubernur Maluku, Wattimury juga mengaku pihaknya akan melakukan audiens dengan Kapolda Maluku maupun Pangdam XVI/Pattimura. “Dari sisi teknis pelaksanaan, Kami panitia sudah siap untuk melaksanakan kongres GAMKI tanggal 19 Maret yang akan datang,” pungkasnya.

 

Sumber: ambonkita.com

JAKARTA,PGI.OR.ID-Prodi Magister Pendidikan Agama Kristen (MPAK) Pasca Sarjana UKI, kembali menggelar kegiatan, diantaranya webinar bertema Bersama Prodi MPAK Kita Songsong Era Society 5.0 dengan Cekatan, Teliti dan Sigap di Bawah Terang Kasih Yesus, pada Selasa (24/1/2023).

Webinar dengan judul Anti-Learning Loss ini, bertujuan antara lain untuk mempersiapkan pendidik PAK dengan berbagai bekal teori, pengertian, sejarah dan implikasinya pada PAK masa kini, serta memotivasi para pendidik PAK untuk bersemangat memikirkan dan menelurkan gagasan-gagasan baru dalam mengajarkan materi PAK untuk mengatasi Learning Loss demi kembalinya kesinambungan dan semangat belajar seluruh praktisi pendidikan.

Selain itu, menuntaskan ketentuan RPS ketiga mata kuliah yaitu Teori Perkembangan PAK dalam Masyarakat Majemuk dan Manajemen PAK pada Keluarga, Gereja dan Masyarakat agar mahasiswa memiliki nilai UAS.

Sebanyak 22 orang mahasiswa pascasarjana program studi Magister Pendidikan Agama Kristen semester ganjil TA 2022-2023 menjadi narasumber dalam webinar ini. Mereka (narasumber, red), didukung oleh segenap mahasiswa pascasarjana program studi Pendidikan Agama Kristen semester ganjil TA 2022-2023 lainnya yang berjumlah total 32 orang, dengan pembagian kelompok sesuai mata kuliah seperti Teori Perkembangan PAK, PAK Dalam masyarakat Majemuk, dan Manajemen PAK pada Keluarga, Gereja dan Masyarakat.

Menurut Ketua Prodi MPAK UKI Dr. Djoys A. Rantung, MTh, Prodi MPAK UKI memiliki visi yaitu menjadi program studi yang bermutu, mandiri dan inovatif dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Manajemen, Desain Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Agama Kristen di Indonesia dan Asia sesuai nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2027.

Sedangkan misinya yaitu pertama, meningkatkan kualitas pendidikan yang bermutu, mandiri dan inovatif dalam Manajemen, Desain Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Agama Kristen dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dijiwai nilai-nilai kristiani dan semangat nasionalisme. Kedua, meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidang Manajemen, Desain Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Agama Kristen, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

Ketiga, meningkatkan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Manajemen, Desain Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Agama Kristen di tingkat nasional dan Asia. Keempat, menjadikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai budaya kerja dalam semangat melayani. Kelima, meningkatkan mutu dan kapasitas sumber daya manusia yang berjiwa melayani dan berwawasan global secara berkelanjutan. Keenam, mengembangkan kerjasama dalam bidang tri dharma dengan institusi pendidikan dan gerejawi secara oikumenis di Indonesia dan Asia.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, pada Selasa (17/1/2023), Presiden Jokowi mewanti-wanti para kepala daerah peserta Rakornas untuk menjamin kebebasan beribadah dan beragama warganya.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa kebebasan tersebut dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 29 ayat (2). Jaminan konstitusional tersebut, menurut Jokowi, tidak boleh dikalahkan oleh kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan beberapa pihak di daerah setempat, seperti kesepakatan yang dibuat pemerintah daerah dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang melarang pembangunan tempat ibadah.

Terkait hal tersebut, SETARA Institute dalam siaran persnya yang dikeluarkan beberapa waktu lalu, menyampaikan beberapa pernyataan berikut.

Pertama, SETARA Institute mengapresiasi pernyataan dan arahan Jokowi kepada Pemerintah Daerah dan Forkompimda. Dalam catatan SETARA Institute, pernyataan dan arahan Presiden dalam Rakornas Forkompimda tersebut merupakan salah satu pesan terkuat yang disampaikan secara terbuka oleh Presiden, sebab secara spesifik menggarisbawahi persoalan peribadatan dan pendirian tempat ibadah sebagai salah satu persoalan utama pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia, bukan hanya secara umum soal toleransi dan kebinekaan.

Namun demikian, perlu disampaikan bahwa situasi faktual persoalan peribadatan dan pendirian tempat ibadah di Indonesia lebih serius dari apa yang disampaikan oleh Presiden, terutama dari sisi intensitas dan skalanya. Data longitudinal SETARA Institute (2007-2022) menunjukkan, telah terjadi 573 gangguan terhadap peribadatan dan tempat ibadah dalam satu setengah dekade terakhir. Gangguan tersebut mencakup pembubaran dan menolakan peribadatan, penolakan tempat ibadah, intimidasi, perusakan, pembakaran, dan lain sebagainya. Seluruh gangguan tersebut menimpa kelompok minoritas, baik dalam relasi eksternal maupun internal agama.

Kedua, berkaitan dengan pernyataan dan arahan Presiden tersebut, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri hendaknya melakukan langkah progresif untuk menghilangkan ketentuan-ketentuan diskriminatif di dalam PBM 2 Menteri (yang sering juga disebut sebagai SKB 2 Menteri). Aturan-aturan diskriminatif tersebut menjadi pemicu bagi terjadinya penolakan dan pembatasan hak seluruh agama (khususnya kelompok minoritas) untuk beribadah dan mendirikan tempat ibadah, seperti yang diutarakan oleh Presiden. Misalnya, syarat administratif dukungan 90 orang Jemaat dan 60 orang di luar Jemaat nyata-nyata memberikan hambatan serius bagi terjaminnya hak konstitusional untuk beribadah yang oleh Pasal 29 ayat (2) diberikan kepada setiap orang atau tiap-tiap penduduk. Peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi mestinya hanya mengatur untuk memfasilitasi hak warga negara yang dijamin oleh Konsitusi Negara.

Berkenaan dengan hal ini, Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, sebenarnya sudah sejak dua tahun lalu berjanji kepada publik untuk mempermudah pendirian tempat ibadah kelompok minoritas dan meninjau ulang PBM 2 Menteri tahun 2006. Hal itu disampaikan Menteri Agama dalam forum yang diselenggarakan oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) pada 21 Januari 2021. Namun, hingga kini janji tersebut tak kunjung ditunaikan.

Ketiga, dalam analisis SETARA Institute, diskriminasi dan restriksi dalam bentuk pelarangan peribadatan dan pendirian tempat di daerah yang kerap terjadi, diakibatkan oleh rendahnya kapasitas daerah dalam isu tata kelola kebinekaan dan jaminan konstitusional atas kebebasan beragama/berkeyakinan, khususnya hak untuk beribadah dan mendirikan tempat ibadah, dengan kecenderungan menyangkal dan membiarkan terjadinya diskriminasi terhadap minoritas, atau bahkan terlibat aktif melakukan diskriminasi.

Hal itu diperburuk dengan seringnya pusat lepas tangan dalam kasus-kasus demikian yang terjadi di daerah. Padahal urusan agama bukanlah urusan pemerintahan yang didesentralisasi dari Pusat ke Daerah oleh UU Pemerintahan Daerah. Dalam konteks tersebut, SETARA Institute mengusulkan agar perizinan pendirian tempat ibadah atau rumah ibadah ditarik ke Pusat dengan mekanisme administratif yang lebih dipermudah dan disederhanakan.

Keempat, SETARA Institute dalam konteks serupa mendorong agar terjadi pergeseran dan perluasan peran FKUB. FKUB sebaiknya tidak diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi mengizinkan atau menolak pendirian rumah ibadah. FKUB lebih baik dioptimalkan perannya untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan sesuai mandat organisasionalnya dengan memperluas kampanye toleransi, ruang-ruang perjumpaan lintas agama, serta mitigasi dan resolusi konflik yang mengganggu kerukunan antar agama, termasuk mediasi dan resolusi jika terjadi kasus penolakan peribadatan dan pendirian tempat dan rumah ibadah.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Mengawali kegiatan sepanjang tahun 2023, forum Gerakan Lintas Iman dan Masyarakat Adat untuk Hutan Tropis Indonesia (IRI Indonesia) melakukan diskusi dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Dr. Alue Dohong, pada Jumat (20/1/2023).

Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC) PGI, yang juga Ketua IRI Indonesia Pdt. Jimmy Sormin, hadir bersama Dr. Hayu Prabowo (Majelis Ulama Indonesia), Dr. M. Ali Yusuf (Nahdlatul Ulama), dan Peter Lesmana (Majelis Tinggi Konghucu Indonesia).

Pada kesempatan itu selain visi-misi, IRI Indonesia juga memaparkan berbagai program serta capaiannya, kepada Wamen. Demikian pula harapan untuk dapat berkolaborasi lebih jauh dengan kementerian LHK dalam mengkonservasi dan merestorasi lingkungan hidup.

Wamen LHK yang didampingi jajarannya, sangat mengapresiasi gerakan IRI Indonesia yang juga dikenal sebagai FORPLAHI. Menurutnya, peran umat beragama dan masyarakat adat dalam memastikan upaya perlindungan dan pemulihan hutan serta lingkungan hidup sangatlah signifikan.

Dengan peran strategis lembaga-lembaga keagamaan, lanjutnya, dapat pula memengaruhi pemerintah daerah agar membuat kebijakan/regulasi yang mendukung upaya-upaya tersebut, termasuk dalam mendorong percepatan distribusi perhutanan sosial yang mensyarakat adanya legalitas terhadap komunitas masyarakat adat yang akan menerimanya.

Dari diskusi tersebut, banyak hal yang dirancangkan oleh kementerian LHK, terutama untuk mencapai target minus emisi di tahun 2030, namun tanpa kolaborasi dari setiap pemangku kepentingan dan kebijakan, hal tersebut akan sulit dicapai.

Wamen pun berkomitmen akan membantu menjembatani gerakan antariman dan masyarakat adat ke pihak-pihak atau lembaga-lembaga terkait, serta mendukung pelaksanaan program IRI Indonesia agar berjalan dengan baik. Terkait kerja sama kementerian LHK dengan lembaga keagamaan seperti PGI juga akan disegarkan kembali.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto meminta kepada pejabat pusat dan daerah untuk mengawal penyelesaian sertifikat tempat-tempat ibadah, tanpa ada diskriminasi. Demikian disampaikan Hadi dalam keterangan resminya, yang dikeluarkan pada Jumat (20/1/2023).

“Saya sampaikan pejabat pusat sampai daerah untuk tempat-tempat ibadah kita tidak boleh diskriminatif, kita selesaikan semuanya tanpa terkecuali. Maka seluruh umat beagama dapat melaksanakan ibadahnya dengan khusuk tanpa gangguan karena memiliki kepastian hukum atas tanahnya,” katanya.

Pada Kamis (19/1/2023), Hadi menandatangani Nota Kesepahaman (Momerandum of Understanding/MoU) antara Kementrian ATR/BPN dengan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia (GKMAHK) yang diwakili oleh Ketua Pengurus GMAHK, Pdt. Sugih Sitorus.

Nota Kesepahaman tersebut berjudul “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, Asistensi Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan Aset Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia”.

Dalam sambutannya, dia menyampaikan bahwa pelaksanaan MoU merupakan tindaklanjut pertemuan pada 25 Oktober 2022 di Kantor Kementrian ATR/BPN. Di samping itu, hal ini bagian dari komietmen Kementrian ATR/BPN untuk menjaga aset tanah dan tempat ibadah milik seluruh umat beragama di Indonesia.

“Kementerian ATR/BPN memiliki tugsa menyelesaikan program sertifikasi melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang hari ini telah mencapai 101,1 juta bidang tanah terdaftar. PTSL juga menyentuh tanah-tanah, tempat-tempat ibadah,” ujar Hadi.

Lebih jauh ditegaskan, MoU ini bukan hanya sebagai seremonial, melainkan bagian dari pelaksanaan di lapangan. Dengan bantuan seluruh komponen, dia meyakini bahwa permasalahan tanah untuk tempat-tempat ibadah akan selesai pada tahun 2024. “Oleh karena itu, apabila ada yang mengganggu, ada mafia tanah, saya tidak akan segan-segan, akan saya gebuk!,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Pusat GMAHK, Pdt. Sugih Sitorus menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya penandatanganan MoU ini. “Kami umat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh sangat bangga memiliki Pak Menteri sebagai seorang pejabat tinggi di negara Indonesia, sosok yang sangat rendah hati, mau menolong, dan melayani kami,” kata Pdt. Sugih.

Dia percaya Hadi Tjahjanto melayani seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya umat GMAHK. “Saya senang Pak Menteri katakan sebelumnya, bahwa sebelum tahun 2024 urusan tanah selesai,” ujarnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa Indonesia berdiri karena kemajemukan, perbedaan, dan kebhinnekaan. Keberbedaan, kemajemukan, dan kebhinnekaan ini yang membuat Bangsa Indonesia kuat.

Hal tersebut disampaikan Menag Yaqut saat menghadiri Perayaan Natal Nasional 2022, yang mengusung tema “…… Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain” (Mat.2:12), di JCC Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/1/2023).

“Di samping kanan kiri kita, depan belakang kita, tidak ada yang sama. Kalau toh ada yang sama, tidak perlu kita beda-bedakan. Dan bagian yang berbeda ini juga tidak perlu kita sama-sama kan, karena itulah Indonesia,” katanya.

Kemajemukan dan kebhinnekaan ini, lanjut Menag, yang membuat kita kuat, dan membuat kita bersepakat untuk tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih jauh dijelaskan, tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan agama-agama atau kepercayaan lainnya. Dan tidak akan ada Indonesia, jika tidak ada Jawa, Sunda, Batak, dan daerah lainnya.

Untuk itu, seluruh peserta perayaan Natal Nasional 2022 diajak untuk bersyukur dengan keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Gus Men juga bersyukur karena perayaan Natal Nasional ini dirayakan bersama-sama oleh umat Kristen dan Katolik. “Walau Iman kita berbeda-beda, tetaplah kita semua saudara dalam kemanusiaan. Selamat merayakan Natal dan tahun Baru 2023,” tandas Menag.

Sementara itu, Ketum Perayaan Natal Nasional 2022, Gustaf Brugman mengucapkan terima kasih kepada semua tamu undangan. Natal tahun 2022 ini. “Natal Nasional ini adalah wujud nyata dari kerjasama Ditjen Bimas Kristen, Katolik, dan lainnya. Semoga dengan kebersamaan kita semua di dalam Natal Tahun ini mendatangkan kebaikan bagi seluruh bangsa Indonesia,” ujarnya.

Perayaan Natal Nasional 2022, juga dihadiri Menko PMK, Muhadjir Effendy, Menteri ATR/BPN, Ketum Perayaan Natal 2022, MPH-PGI, Ketua KWI, Dirjen Bimas Kristen, Plt Dirjen Bimas Katolik, para Staf Khusus Menteri Agama, serta sekitar 1500 undangan dari berbagai latar belakang agama dan profesi, para uskup, pastor, pendeta, serta tokoh agama lainnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

SENTUL,PGI.OR.ID-Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin masyarakat menjadi korban pollitik identitas pada Pemilu 2024. Demikian arahannya di acara Rakornas Kelapa Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkpimda) Se-Indonesia, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (17/1/2023).

“Masalah stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024, saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondisuf. Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik. Namanya politik identitas,” ujar Jokowi.

Selain itu, dia juga mengingatkan agar aparat TNI dan Polri tidak terlibat dalam politik praktis, serta, meminta kepala dan pimpinan daerah memetakan potensi kerawanan pemilu. “Jangan pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini? Salah siapa ini?,” katanya.

Jokowi juga menekankan semua pihak harus betul-betul memiliki sensitivitas di tahun politik serta sering turun ke lapangan, sehingga kejadian-kejadian kecil saja bisa segera diredakan. “Saya titip betul masalah ini,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Presiden juga meminta kepala daerah memastikan bahwa semua pemeluk agama memiliki hak yang sama untuk beribadah, sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Jangan sampai ada peraturan wali kota atau instruksi bupati yang melarang pembangunan tempat ibadah. Sebab kebebasan beragama dan beribadah sudah dijamin konstitusi.

“Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itu kah orang yang akan beribadah? Sedih itu kalau kita dengar,” kata Jokowi.

 

Pewarta: Markus Saragih