JAKARTA,PGI.OR.ID-Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyati mengungkapkan, pengakuan dan penyesalan Presiden Joko Widodo terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat tidak ada artinya jika tak disertai langkah konkret.

Langkah konkret yang dimaksud berupa pertanggungjawaban hukum dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat sangat diperlukan. “Kami memandang bahwa pengakuan dan penyesalan yang disampaikan Presiden Jokowi tentu tidak ada artinya jika tidak diikuti dengan langkah konkret pertanggungjawaban hukum dan akuntabilitas negara dalam menyesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu,” ujar Fatia dalam siaran pers di laman resmi KontraS, pada Kamis (12/1/2023).

Lebih jauh dijelaskan, pada dasarnya rekomendasi perihal pengakuan atas adanya kejahatan kemanusiaan bukanlah hal baru. Sebab sejak 1999, Komnas HAM sudah menyampaikan rekomendasi demikian kepada presiden saat itu. “Bahkan, tidak hanya sekedar pengakuan melainkan permintaan maaf, mengingat pelanggaran HAM berat adalah akibat penyalahgunaan kekuasaan badan/pejabat pemerintahan,” tutur Fatia. Ditambahlkan, pengakuan dan permintaan maaf kepada korban pelanggaran HAM berat masa lalu tidak dapat berdiri sendiri.

Menurutnya, pengakuan dan permintaan maaf tersebut harus ditindaklanjuti dengan rangkaian tindakan untuk memberikan hak-hak korban secara keseluruhan. Namun, sejauh catatan dan pemantauan Kontras selama ini, model pemulihan yang terjadi terdapat indikasi bahwa muatannya menyalahi prinsip keadilan, misal dengan tidak berpihak kepada korban sebagai pemangku utama kepentingan.

“Pemerintah di sejumlah kesempatan tertangkap tangan membuat peraturan dan kegiatan yang seolah ingin pelanggaran HAM berat selesai, namun tidak sesuai dengan standar penegakan HAM yang berlaku secara universal,” katanya.

Sebab itu, KontraS khawatir pernyataan Presiden Jokowi yang berangkat dari rekomendasi Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) hanya pemanis yang menempatkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat hanya mendorong pada mekanisme non-yudisial.

“Sekaligus mewajarkan praktik pengabaian terhadap pengadilan HAM yang buruk terjadi selama ini. Ditambah pembiaran terhadap tidak dilakukannya reformasi kelembagaan yang selama ini menjadi aktor pelanggaran HAM berat. Dengan kata lain, pengakuan, penyesalan, serta pernyataan Presiden Jokowi lainnya atas rekomendasi hasil Tim PPHAM tidak lebih dari pembaruan terhadap janji lama,” tandas Fatia.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dalam sedikitnya 12 peristiwa di masa lalu.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi setelah menerima laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM (PPHAM) masa lalu yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Istana Merdekan, Jakarta, pada Rabu (11/1/2023).

Presiden mengaku bahwa ia telah membaca secara seksama laporan dari Tim PPHAM tersebut, yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2022. “Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa,” kata Jokowi.

Presiden juga menyatakan bahwa dirinya sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam 12 peristiwa masa lalu. Keduabelas peristiwa tersebut adalah Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari di Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1989, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, dan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.

Kemudian Peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA Aceh 1999, Peristiwa Wasior Papua 2001-2002, Peristiwa Wamena Papua 2003, dan Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003. “Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban,” kata Jokowi.

Oleh karena itu, Kepala Negara menegaskan bahwa ia dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. “Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang,” kata Presiden.

Presiden juga mengaku telah menginstruksikan kepada Menko Polhukam agar mengawal upaya-upaya konkret pemerintah dalam memastikan dua hal tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. “Semoga upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesame anak bangsa, guna memperkuat kerukunan nasional kita dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutup Presiden.

Dalam kesempatan lebih awal, Menko Polhukam menegaskan kembali bahwa kerja Tim PPHAM tidak meniadakan sekali kelanjutan proses yudisial. “Jadi tim ini tidak menutup dan mengalihkan penyelesaian yudisial menjadi penyelesaian non-yudisial. Bukan. Yang yudisial silahkan jalan,” kata Mahfud.

Tim PPHAM diketuai oleh Profesor Makarim Wibisono bersama tujuh anggota lainnya yakni Ifdal Kasim, Profesor Suparman Marzuki, Dr. Mustafa Abubakar, Proesor Rahayu, K.H. As’ad Said Ali, Letjen TNI Purn. Kiki Syahnarki, dan Profesor Komarudin Hidayat. Sementara Menko Polhukam MAhfud MD menjabat sebagai Ketua Tim Pengarah PPHAM.

 

Sumber: antaranews.com

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan terdapat pergerakan sebanyak 44 juta orang saat momentum menjelang dan perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Presiden Jokowi dalam rapat terbatas persiapan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/12/2022), meminta seluruh kementrian dan lembaga non-kementrian untuk menyiapkan berbagai kebijakan dan infrastruktur agar suasana Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 berjalan aman dan nyaman.

“Saya hanya ingin memberikan peringatan. Hati-Hati terhadap survey Badan Kebijakan Transportasi ada potensi pergerakan 44 juta orang di Natal dan tahun baru ini,” katanya.

Jokowi meminta seluruh pemangku kepentingan untuk mengantisipasi masalah dan gangguan yang berpotensi muncul pada momentum Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. “Saya minta persiapan seluruh sektor dan stakeholder dalabm mengantisipasi gangguan dan masalah pada natal dan tahun baru ini, betul-betul disiapkan agar masyarakat terasa nyaman dan aman,” imbuh Presiden.

Kepolisian RI (Polri) sebelumnya menyatakan akan menggelar Operasi Lilin 2022 mulai 22 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023.  Polri menyebutkan terdapat 52.636 titik lokasi yang menjadi sasaran pengamanan Operasi Lilin 2022, termasuk di antaranya 711 terminal, 653 pelabuhan, 206 bandara, 256 stasiun kereta api, 3.693 pasar dan pusat perbelanjaan, 3.709 objek wisata, 41.702 gereja, dan 1.706 titik perayaan malam pergantian tahun.

Sebanyak 102 ribu personel Polri akan disiagakan dengan dibantu personel TNI, Kementrian Kesehatan, Dinas Perhubungan, Jasa Marga, serta kementrian dan lembaga pemerintah non-kementrian (K/L) terkait. Selain itu, Polri juga mendirikan 1.868 pos pengamanan (pospam), 776 pos pelayanan (posyan) dan 70 pos terpadu.

 

Sumber: Antaranews.com

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada rapat paripurna DPR RI 6 Desember 2022 lalu masih memunculkan sorotan dari berbagai kalangan. Salah satu komentar yang mengemuka adalah KUHP baru dianggap bisa mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Tenaga Ahli Utama, Kedeputian V, Kantor Staf Presiden Dr. Rumadi Ahmad menilai, pendapat tersebut sebuah opini yang menyesatkan, karena tidak disertai penjelasan yang konkrit aspek mana dari KUHP baru yang menjadi ancaman bagi kebebasan beragama dan berkeyakinan.

“Jika yang dimaksud terkait dengan delik keagamaan sebagaimana diatur dalam pasal 300-305, pendapat tersebut tidak sepenuhnya tepat,” kata Dr. Rumadi, dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Kantor Staf Presiden, pada Minggu (12/12).

Dr. Rumadi menegaskan, delik keagamaan di dalam KUHP baru telah diatur dengan formulasi yang jauh lebih baik. Yakni, diarahkan pada perbuatan yang bersifat permusuhan, kebencian, menghasut untuk melakukan kekerasan, serta diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama dan kepercayaan.

Untuk menghindari adanya kemungkinan penyalahgunaan dalam pelaksanaannya, terang Dr. Rumadi, maka pada pasal 300 dijelaskan bahwa delik tersebut tidak bisa digunakan untuk memidana perbuatan atau pernyataan tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif dan terbatas untuk kalangan sendiri, atau bersifat ilmiah mengenai sesuatu agama atau kepercayaan yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata atau kalimat yang bersifat permusuhan, kebencian atau hasutan. “Penjelasan ini penting karena selama ini delik keagamaan diterapkan secara eksesif,” jelasnya.

Dr. Rumadi juga menyebut, delik kegamaan dalam KUHP baru juga memberi perlindungan yang jelas kepada kelompok minoritas, terutama penganut penghayat kepercayaan yang dalam KUHP lama tidak ada. Hal ini bisa dilihat dalam judul BAB VII KUHP baru yang memuat 6 pasal (pasal 300-305), yaitu Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan.

Atas fakta-fakta itu, Dr. Rumadi tidak membenarkan jika KUHP baru dinarasikan sebagai ancaman terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bahkan, menurutnya, KUHP baru justru memberi perlindungan serta jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang jauh lebih baik dari KUHP lama. “Contohnya, pada KUHP baru sudah tidak lagi memuay norma “Penodaan Agama” Sebagaimana di dalam KUHP lama yang banyak dipersoalkan kalangan aktivis,” tutur Dr. Rumadi.

“Siapapun yang mengikuti dngan cermat proses pembahasan delik keagamaan, akan melihat dengan jelas adanya perbaikan-perbaikan secara substansial dari KUHP lama,” pungkasnya.

 

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Meski optimis memasuki tahun 2023, namun tetap harus hati-hati dan waspada dalam membuat kebijakan. Fiskal moneter harus selalu berbicara, harus selalu berdampingan, sehingga semua kebijakan yang ada betul-betul bermanfaat bagi rakyat dan negara.

Demikian sambutan Presiden RI Joko Widodo pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2022, bertemakan Sinergi dan Inovasi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju, di Assembly Hall Jakarta Contention Centre, Rabu (30/11/2022). Selain pimpinan lembaga tinggi negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Bank Indonesia beserta seluruh jajaran, duta besar negara-negara sahabat, gubernur, dan wali kota, hadir pula Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom. 

Hal tersebut diingatkan Joko Widodo berdasarkan konfirmasi yang diterimanya dari pertemuan G20 di Bali beberapa waktu lalu. “Dari pertemuan di G20 kemarin, bertemu dengan seluruh kepala negara, negara-negara dengan GDP terbesar di dunia, saya menyimpulkan semuanya pusing, benar. Saya melihat kerutan wajahnya tambah semuanya, rambutnya di sini tambah putih semuanya. Dan, memang situasi global ini confirmed tidak pasti, masih tidak pasti, ruwet, complicated, sulit dihitung, sulit diprediksi. Enggak ada yang bisa menghitung memprediksi akan berada di angka berapa. Enggak jelas,” jelasnya.

Dia mencontohkan tidak satupun produsen-produsen minyak kelas besar, dapat dapat memprediksi besaran harga minyak. “Dan akan di cut harga minyak, lebih menyulitkan lagi mengitungnya nanti seperti apa. Oleh sebab itu, di 2023 betul-betul kita harus hati-hati dan waspada. Saya setuju bahwa kita harus optimis, tetapi tetap hati-hati dan waspada. Yang pertama, menurut saya ekspor Indonesia, yang tahun ini dan tahun yang lalu melompat sangat tinggi sekali, tapi hati-hati tahun depan dapat menurun karena problem di Tiongkok yang belum selesai. Ekonomi mereka juga turun karena policy 0 covid,” tandasnya.

Soal kedua yang berkaitan dengan investasi. Menurutnya, saat ini trustnya baru kita dapat. “Kepercayaan itu sudah kita dapat, tapi (bagaimana) policy yang diikuti dengan implementasi di lapangan. Pelaksanaan di lapangan bisa kita kerjakan atau tidak? Trustnya sudah dapat, policynya, reformasi struktural, UU Ciptakerja sudah, nanti keluar lagi UU masih dalam proses untuk industri keuangan, nanti mungkin ada lagi UU Kesehatan yang juga akan masuk lagi. Semuanya mereform kita, yang itu juga dilihat, bahwa kita memang ingin membangun sebuah cara-cara kerja baru. Kita ingin membangun sebuah mindset baru, itulah yang menimbulkan trust dan kepercayaan terhadap kita. Tapi, hati-hati, masih perlu policy yang kita reform dan perlu pelaksanaan di lapangan yang benar,” ungkapnya.

Disampaikan pula, investasi tahun depan tidak semudah yang dialami pada 2021-2022. Tapi tahun depan (target) Rp 1.400 triliun itu bukan angka yang kecil, karena semua negara berebut investasi, semua negara bersaing merebut investor. “Oleh sebab itu, saya titip kepada seluruh kementerian, gubernur, bupati, dan walikota, jangan sampai ada yang mempersulit, mengganggu capital inflow arus modal masuk dalam rangka investasi, kerena ini menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi kita. Kenapa kita di kuartal III ini bisa tumbuh 5,72%, salah satunya didukung oleh investasi yang masih tumbuh dengan baik,”kata dia.

Ketiga, yang berkaitan dengan menjaga konsumsi rumah tangga (RT). Karena PDB ekonomi kita ini sangat dipengaruhi oleh konsumsi. Ini harus sedikit lebih sedikit kita ubah agar dari konsumsi bisa masuk ke produksi yang mempengaruhi. “Hati-hati mengenai pasokan pangan, hati-hati mengenai pasokan energi yang harus betul-betul kita jaga agar konsumsi RT tetap tumbuh dengan baik, sehingga growth kita akan sesuai dengan target yang telah kita buat,” ujarnya.

Selanjutnya, Presiden mengingatkan soal hilirisasi supaya tetap dilakukan. “Kembali ke investasi yang berkaitan dengan hilirisasi. Itu konsisten harus terus kita lakukan, hilirisasi nikel sudah, masuk lagi hilirisasi bauksit, masuk lagi ke hilirisasi tembaga, masuk lagi ke hilirisasi bahan-bahan mentah kita semuanya. Karena disinilah kuncinya.” 

Presiden Joko Widodo mencontohkan Maluku Utara, yang sekarang melakukan hilirisasi dengan dibukanya beberapa smelter. “Saya ingkatkan Gubernur Maluku Utara untui hati-hati karena pertumbuhan ekonomi Malut 27 persen, paling tinggi di dunia. Ini karena hilirisasi, dengan adanya smelter. Dan nanti akan berkembang ke hilirisasin ainnya. Inflasi di Malut juga hanya 3,3%. Survey yang saya ikuti menyebutkan, saat ini penduduk paling bahagia di Malut.”

Dalam sambutannya, dia juga menyinggung tentang pembangunan Infrastruktur di luar Jawa yang menambah titik-titik pertumbuhan baru, antara lain Mandalika dan Labuan Bajo di bidang pariwisata. Demikian juga Morowali. Tadinya pembangunan infrastruktur 70% di Jawa dan 30% di kuar Jawa. “Sekarang ini di luar Jawa sudah 53 persen”

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Mengusung tema MPKW Tangguh, Sekolah Kristen Bertumbuh, Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (MPK) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I, pada 18-20 November 2022, di Hotel Santika, Kelapa Gading, Jakarta.

Dalam sambutannya, Ketua Umum MPK, Handi Irawan D, MBA,MCom memaparkan, bahwa pandemi yang terjadi selama dua tahun terakhir, menunjukkan semakin melebarnya kesenjangan dalam dunia pendidikan di Indonesia.

“Sebanyak 7000 sekolah Kristen yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, namun 40 persen sekolah Kristen berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Yang menyedihkan adalah tidak banyak stakeholder yang melihat sekolah-sekolah Kristen di Indonesia sedang dalam kondisi tidak baik. Tercatat 40 persen sekolah Kristen mengalami kondisi penurunan, 30 persen stagnan, 20 persen kondisi baik, 10 persen dalam kondisi sangat baik,” jelas Handi Irawan saat pembukaan Rakernas I MPK, pada Jumat (18/11/2022). 

Handi mengatakan, “Jangan hanya melihat kondisi sekolah Kristen seperti BPK Penabur, Pelita Harapan, IPEKA atau PETRA atau Tritunggal di Semarang dan Trimulya di Bandung. Tapi dari 380-400 yayasan yang jadi anggota MPK sebenarnya kita ada pada posisi yang tidak baik.”

Menurutnya, Tuhan juga menambahkan umat Kristen Indonesia 10 tahun terakhir. Pada 2010 pendudukan Kristen berjumlah 16.450.000 jiwa. Pada 2020 ada umat Kristen sekitar 20.250.000 jiwa. Ada penambahan hampir 4 juta selama 10 tahun. “Kalau gereja bertumbuh itu sudah pasti. Tapi kenapa sekolah Kristen mengalami kemunduran. Dan mengapa gereja-gereja tidak foKus untuk membangkitkan, mereformasi dan mengubah sekolah-sekolah yang mengalami penurunan agar menjadi baik,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, di Jawa Tengah ada 40 yayasan anggota MPK, namun hanya 15 yang survive. Sisanya (25 yayasan), 5-15 tahun kemudian akan berguguran. Di Papua ada 1200 sekolah Kristen, di GMIM ada 1100 sekolah Kristen, GMIT 500 sekolah Kristen, dan HKBP 101 sekolah Kristen. Jika tidak ada perobahan, Jawa Tengah yang penduduk KRistennya Cuma 1,6 persen, Jawa Timur Cuma 1,7 persen, Jawa Barat Cuma 1,8 persen, pasti akan mengalami penurunan karena pemda tidak bisa membantu.

“Tapi kantong-kantong Kristen seperti Toraja, Poso, Toba, Nias, Mentawai, Papua, Maluku dan Halmahera, pemdanya masih mau membantu sekolah-sekolah Kristen,” paparnya.

MPK yang tahun ini sudah berusia 72 tahun adalah lembaga yang mewadahi sekolah-sekolah Kristen dan diakui oleh pemerintah. MPK memiliki tugas yang sangat besar untuk membantu sekolah Kristen di seluruh Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan.

Sementara itu, mewakili Dewan Kehormatan MPK, Mayjen (purn) Drs. Christian Zebua, MM, mengatakan, SDM yang dihasilkan sekolah-sekolah Kristen mampu membangun integritas dan kepribadian agar mereka menjadi tumpuan masyarakat.

Rakernas MPK diikuti 130 orang peerta yang terdiri dari utusan 19 MPKW seluruh Indonesia. Saat pembukaan, turut hadir MPH-PGI, diantaranya Sekum PGI Pdt. Jacklevyn F. Manuputty yang hadir secara virtual, Ketum PGLII Pdt. Ronny Mandang, serta sejumlah peninjau dari lembaga mitra seperti Family First Indonesia, Sinode GBI, Sinode Kalam Kudus, YKKI, IFCE, Thrid Mill, dan UPH.  

 

Pewarta: Markus Saragih

 

BANDUNG,PGI.OR.ID-Sidang Sinodal KWI yang berlangsung pada 14-18/11/2022 di Bumi Silih Asih (BSA) Keuskupan Bandung, telah menetapkan Susunan Fungsionaris KWI 2022-2025.

Pemilihan yang berlangsung dengan penuh persaudaraan ini sepakat mempercayakan pelayanan sebagai Ketua KWI kepada Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC, Uskup Bandung, melanjutkan kepemimpinan Ignatius Kardinal Suharyo yang sudah menjadi Ketua KWI selama tiga periode dan menurut aturan tidak dapat dipilih lagi.

Mgr. Antonius Subianto, OSC, sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal selama dua periode, akan menjalankan kepemimpinan KWI bersama dengan Mgr. Paskalis Bruno Syukur, OFM, Uskup Bogor sebagai Sekretaris Jenderal.

Berikut susunan Fungsionaris KWI 2022-2025:
1. Ketua KWI: Mgr. Antonius Subianto Bunjamin OSC – Keuskupan Bandung.
2. Sekretaris Jenderal KWI: Mgr. Paskalis Bruno Syukur OFM – Keuskupan Bogor
3. Wakil Ketua I KWI: Mgr. Adrianus Sunarko OFM – Keuskupan Pangkalpinang.
4. Wakil Ketua II KWI 2: Mgr. Robertus Rubiyatmoko – Keuskupan Agung Semarang.
5. Bendahara KWI: Mgr. Yustinus Harjosusanto MSF – Keuskupan Agung Samarinda.

Anggota Presidium KWI:
Mgr. Kornelius Sipayung OFMCap – Keuskupan Agung Medan.
Mgr. Dominikus Saku – Keuskupan Atambua, Timor, NTT.
Mgr. Vinsensius Sensi Potokota – Keuskupan Agung Ende, Flores, NTT.
Mgr. Valentinus Saeng CP – Keuskupan Sanggau, Kalbar.
Mgr. Benedictus Estephanus Rolly Untu MSC – Keuskupan Manado.
Mgr. Aloysius Murwito OFM – Keuskupan Agats, Papua.

Diketahui, KWI merupakan organisasi nasional yang bertujuan menggalang persatuan dan kerja sama Hierarki Gereja Katolik Indonesia dalam tugas pastoral mereka untuk memimpin umat Katolik Indonesia. Di dalam wadah ini, para uskup bekerja sama merundingkan dan memutuskan sesuatu mengenai umat Katolik Indonesia.

 

Pewarta: Markus Saragih

CIGUGUR,PGI.OR.ID-Sekretaris Eksekutif Perserikatan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Jimmy Sormin menyebut, penganut agama leluhur seperti Sunda Wiwitan rentan menjadi korban diskriminasi dan intoleransi, baik yang dilakukan oleh negara maupun oleh sesama warga masyarakat. Hal itu dia sampaikan dalam sambutan pada pembukaan kegiatan Seminar Agama-Agama ke-37 PGI di Cigugur Kuningan, Rabu (16/11/2022).

“(diskriminasi itu) misalnya, berupa minimnya akses mereka terhadap layanan administrasi publik; sekalipun kita mengenal peraturan dalam Adminduk kita, dan pendidikan di beberapa daerah masih mengalami hambatan yang berat,” kata Pendeta Jimmy.

Ironisnya kata dia, praktik itu terjadi meskipun putusan MK no 97 tahun 2016 telah secara tegas menyatakan bahwa, penganut kepercayaan atau agama leluhur memiliki kedudukan yang sama dengan 6 agama lainnya.

Seiring dengan persoalan itu kata dia, persoalan rumah ibadah, larangan pendirian rumah ibadah, ujaran kebencian terhadap agama tertentu, penistaan, dan lain sebagainya masih tetap muncul di banyak tempat.

Sehingga kata dia, pelaksanaan Seminar Agama-Agama PGI kali ini memilih tempat di Cigugur bersama komunitas Sunda Wiwitan. Pilihan tempat tersebut jelas pria itu, dilakukan sebab PGI ingin menyatakan kepedulian dan keberpihakan nyata terhadap persoalan yang dialami komunitas penghayat agama leluhur dan secara khusus kepada Komunitas Masyarakat Adat Cigugur yang telah lama mengalami diskriminasi.

“PGI juga ingin membangun kesadaran dan kepedulian banyak pihak baik kelompok agama, adat, akademisi, peneliti, mahasiswa, pegiat budaya dan pemuda lintas agama terhadap apa yang selama ini dialami kelompok masyarakat penghayat agama leluhur,” tegasnya.

Selain Pendeta Jimmy, Hadir pula Kepala Kesbangpol Kabupaten Kuningan Dr. M. H. Budi Alimudin, M.Si. Dalam sambutannya Budi menyebut, moderasi beragama sebenarnya bukan hal baru bagi kita, masyarakat Indonesia sejak dahulu memiliki modal sosial dan kultural yang cukup mengakar.

“Kita sudah biasa bertenggang rasa, toleran, menghormati persaudaraan, dan saling menghargai atas keragaman yang ada. Nilai-nilai fundamental inilah yang menjadi fondasi dan filosofi masyarakat di nusantra dalam menjalani moderasii agama.” Kata dia.

Nilai tersebut lanjutnya, ada dalam setiap agama, karena masing-masing agama pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang sama. Agama mengajarkan bahwa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan merupakan bagian dari inti pokok agama.

“Tuhan diyakini menurunkan agama dari langit ke bumi justru untuk melindungi kemanusiaan, inti pokok ajaran agama adalah untuk melindungi kemanusiaan bukan menghancurkan kemanusiaan itu sendiri,” kata Budi.

Sehingga lanjutnya, orang moderat memperlakukan mereka yang berbeda agama sebagai saudara sesama manusia, dan memperlakukan mereka yang satu agama sebagai saudara seiman. Selain itu, orang moderat juga akan sangat mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan di samping kepentingan keagaamaan yang sifatnya subjektif. Bahkan pada situasi tertentu, kepercayaan keagamaan mendahului subjektivitas keagamaan.

Dalam kegiatan ini, hadir Forkopimda Kecamatan Cigugur, Dr. Wawan Junaedi Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kemenag RI; Pdt. Gomar Gultom Ketua Umum PGI; Nia Sjarifuddin Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI); Wawan Gunawan Jakatarub Bandung; Engkus Ruswana (Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa); Husni Mubarak PUSAD Paramadina; Samsul Ma’arif CRCS UGM; Asfinawati YLBHI; serta Dewi Kanti Komisioner Komnas Perempuan RI.

Menyambung apa yang disampaikan Budi, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (Kapus KUB) Kementerian Agama RI, Dr. H. Wawan Djunaidi, M.A menyebut, moderasi beragama di Indonesia telah diterapkan sejak dahulu. Ada dalam budaya dan masyarakat kita. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya hakim dari kalangan perempuan, kepala daerah, bahkan juga kepala negara. “Hal itu membuktikan bahwa Indonesia sudah moderat,” tegasnya.

 

Pewarta: Vina

BALI,PGI.OR.ID-Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar perang segera dihentikan, saat membuka Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20. Seruan disampaikan di depan delegasi yang hadir, di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, yang sedang bertikai akibat Perang Rusia Ukraina.

“Kita harus hentikan perang,” kata Jokowi dalam acara yang digelar di The Apurva Kempinski Bali, Selasa, 15 November 2022.

Kalau perang tak berakhir, akan semakin sulit bagi dunia untuk bergerak maju. “Kalau perang tak berakhir, akan sulit bagi kita untuk bertanggung jawab atas masa depan generasi saat ini dan masa depan,” ujar Jokowi.

Perang Rusia Ukraina sudah berlangsung sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Amerika yang mendukung Ukraina, menjatuhkan sanksi, termasuk kepada Lavrov.

Sergei Lavrov masuk dalam daftar sanksi pada 25 Februari 2022. Washington menuduhnya secara langsung bertanggung jawab atas provokasi Rusia dan invasi yang tidak berdasarkan hukum ke Ukraina.

Jokowi lalu menyampaikan bahwa dunia tak punya opsi lain. Upaya kolaborasi sangatlah dibutuhkan untuk menyelamatkan dunia. “Kita semua punya tanggung jawab, tidak hanya kepada masyarakat kita, tapi juga masyarakat di seluruh dunia,” kata dia.

Bertanggung jawab, kata Jokowi, artinya menghormati hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB secara konsisten. “Bertanggung jawab artinya win-win, bukan situasi zero-sum,” ujarnya.

Setelah membuka KTT G20, Jokowi dan pemimpin negara akan melanjutkan diskusi tertutup. Media yang hadir di lokasi pun diminta untuk meninggalkan ruangan pertemuan.

Sementara kemarin, Joe Biden telah menyatakan bahwa pihaknya dan sekutu akan menyoroti dampak invasi Rusia ke Ukraina di KTT G20, di antara sejumlah isu penting lainnya. Biden secara khusus memberikan perhatian pada krisis pangan yang makin buruk karena terpengaruh agresi Moskow itu.

“Itu berarti mengatasi penderitaan yang ditimbulkan agresi Rusia tidak hanya pada orang Ukraina, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia,” katanya saat pengarahan media di Nusa Dua, Bali, Senin, 14 November 2022.

 

Sumber: Tempo.co

JAKARTA,PGI.OR.ID-“Badan Penerbit Kristen Gunung Mulia (BPK GM) sudah berusia 76 tahun. Setahun lebih muda dari usia NKRI. Banyak orang bertanya apakah BPK GM masih ada? Namun hari ini kita buktikan bahwa BPK GM tak pernah mati. Tuhan sertai BPK GM melalui banyak tantangan selama 76 tahun. Jika Tuhan telah berjalan bersama BPK GM selama 76 tahun, maka Ia akan terus melakukannya dalam tahun-tahun menjelang. BPK GM akan selalu dipakai Tuhan untuk melayani, bukan saja umat Kristen, negeri ini. Inilah dasar bagi kita untuk berkumpul dan bersyukur saat ini”.

Demikian beberapa kalimat yang disampaikan Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty, sebelum memanjatkan doa syukur bagi BPK GM yang pada Jumat (11/11/2022), tepat berulangtahun ke-76. Syukur dan Perayaan HUT ke-76 BPK GM dilangsungkan di Hall B Gedung JCC, Senayan, Jakarta, bersamaan dengan kegiatan Indonesia International Book Fair 2022.

Dalam sambutannya, Direktur BPK GM, Meyritha Maryani, mengatakan bahwa selama pandemi Covid-19  BPK GM menghadapi tantangan yang sangat besar, namun kini mulai pulih dengan dukungan berbagai pihak. “Kami mengalami pertolongan Tuhan lewat banyak cara. Efisiensi kami lakukan, termasuk job enrichment. Kami yakin BPK GM ini milik Tuhan, karena  itu Tuhan tak akan tinggalkan kita,” katanya.

Tema HUT BPK-GM pada tahun ini adalah “Pulih-Kuat-Bertumbuh.” Indonesia berada di urutan 67 dari minat baca, sekalipun menjadi negara dgn perpustakaan nomor dua terbanyak di dunia. Ironisnya minat baca sangat rendah. Meyritha selanjutnya menggarisbawahi bahwa meningkatkan minat baca merupakan tugas BPK GM, selain harus menselaraskan diri, dan kemampuannya dengan berbagai disrupsi tekhnologi yang berkembang pesat dan masif.

Merytha menjelaskan bahwa BPK GM berjuang melawan pembajakan yang semakin berkembang pesat saat ini, terutama melalui penggandaan e-book. “BPK GM harus menentukan langkah-langkah strategis di tengah semua tantangan ini untuk menjadi ‘center of christian literacy,” tukasnya.

Bermitra, dan kolaborasi menjadi salah satu strategi utama. BPK GM harus melakukan berbagai inovasi baru, dan manfaatkan perkembangan tekhnologi untuk penerbitan dan pemasaran. Dia pun mengajak keluarga BPK GM untuk meyakini sebagai orang percaya bahwa setelah sunset, ada sunrise. Dengan keyakinan itu BPK GM berpartisipasi dalam Indonesia International Book Fair 2022 setalah sekian lama absen.

Perayaan HUT BPK GM tahun ini mengangkat nuansa Indonesia Timur. Para pengisi acara secara dominan dibalut beragam jenis tenunan dari wilayah Timur Indonesia. Begitu pula para penari, musisi, serta karyawan/karayawati BPK GM. Dalam perayaan ini juga diluncurkan 33 judul buku ‘Seri Selamat’ dari Pdt. Andar Ismail.

Semarak perayaan ini membangkitkan optimisme badan penerbit Kristen tertua di Indonesia ini, untuk berdiri teguh menyongsong era baru, sambil tetap menggenggam mottonya, “Bersama Gereja Mewartakan Kabar Baik Melalui Literatur.”