MAKASSAR,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) kembali melaksanakan kegiatan Pelatihan Fasilitator Modul Pendidikan Politik bagi Warga Gereja, dan kali ini pelatihan berlangsung  di Grand Maleo Hotel, Makassar, pada 6-8 Juni 2023.

Sebanyak 35 orang peserta yang merupakan perwakilan dari gereja-gereja anggota PGI, yang berada di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua, serta PGIW, mengikuti kegiatan dengan tuan dan nyonya rumah PGIW Sulselbara.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom menegaskan, gereja perlu terlibat dalam proses politik karena akan menentukan pencapaian keadilan dan kesejahteraan masyarakat. “Jeremia 29:7 telah mengamanatkan bahwa umat harus mengusahakan kesejahteraan kota dan mendoakannya. Ayat ini menjadi ajakan untuk tidak pasif menghadapi realitas dimana kita berada, sebaliknya harus aktif mensejahterakan masyarakatnya,” jelas Pdt. Gomar Gultom.

Menurutnya, keterlibatan gereja dalam isu sosial, politik, ekonomi bukan hanya semata soal kebutuhan hidup tetapi panggilan iman, karena tidak ada evangelisasi tanpa keterlibatan sosial dan tidak ada pewartaan iman tanpa perjuangan keadilan.

Sementara itu, terkait kegiatan Pelatihan Fasilitator Modul Pendidikan Politik bagi Warga Gereja, Pdt. Henrek Lokra sebagai penanggungjawab menjelaskan, kegiatan ini adalah rangkaian dari 4 (empat) kegiatan Pendidikan Politik yang dilaksanakan PGI. Kegiatan pertama di Bali, yang kedua di Tangerang, Banten, yang ketiga di Makassar yang saat ini sedang berlangsung, dan keempat nanti di Medan.

Prokelita PGI tahun 2019-2024, Keputusan sidang MPH dan MPL PGI Tahun 2021 dan Keputusan Sidang MPL tahun 2023 di Balikpapan, menjadi landasan diadakannya kegiatan pendidikan politik bagi warga gereja, agar mereka mendapatkan panduan yang jelas tentang arah politik kebangsaan dan apa yang harus dilakukan oleh gereja menyikapi dan mengantisipasi kondisi kerentanan akibat politisasi identitas yang mengancam demokrasi.

Sedangkan output yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatnya kesadaran 150 peserta tentang partisipasi politik warga gereja dalam Pemilu 2024, tersedianya modul Pendidikan Politik bagi gereja-gereja di Indonesia, dan tersedianya sumberdaya manusia di setiap gereja pengutus yang dapat menindaklanjuti pendidikan politik di gereja masing-masing.

Selain itu, tersedianya buku panduan (handbook) bagi pemilh pemula akan terbit serta pemilih pemula di sekolah-sekolah Kristen dan pemuda gereja akan berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024 setelah mendapatkan edukasi ini, serta tersedia 600 pemilih pemula yang akan menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2024.

 

Pewarta: Chealsy Naomi Laras Sianturi

JAKARTA,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dalam suratnya yang dikirimkan kepada Anglican Church in Kenya (ACK), All Africa Conference of Churches (AACC-CETA), dan World Council of Churches (WCC), menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Dr Agnes Abuom, mantan Moderator WCC (2013-2022), di Kenya, Afrika Timur, pada Rabu (31/5/2023).

 “Kita mengenal Dr. Agnes Abuom sebagai sosok wanita terkemuka, yang tanpa lelah mendedikasikan dirinya untuk penguatan gerakan ekumenis selama sekitar 50 tahun. Kami menghormatinya karena kekuatan dan kepribadiannya. Dia telah menginspirasi kami tidak hanya melalui pengabdian hidupnya pada gerakan ekumenis, tetapi juga iman dan keberaniannya yang teguh dalam menghadapi tantangan berat sepanjang perjalanan ekumenisnya. Kami sangat beruntung bertemu Dr Agnes Abuom selama Sidang Umum WCC 2022 di Karlsruhe, Jerman dan sangat terkesan oleh sambutan hangatnya sebagai Moderator Komite Pusat WCC,” demikian surat tertanggal 6 Juni 2023 itu.

Dalam semangat ekumenis, PGI menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada keluarga tercinta Dr Agnes Abuom dan kepada Gereja Anglikan Kenya yang mempersembahkan Dr Agnes Abuom sebagai hadiah untuk gerakan ekumenis selama ini.

“Dedikasi, keberanian, iman, dan kepatuhannya dapat membangkitkan semangat kami untuk menjadi pengikut Kristus yang lebih layak. Semoga warisannya tetap ada di Gereja Anglikan Kenya dan berbuah dalam perjalanan ekumenis kita selamanya,” tandas PGI.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

Condolence Letter on the passing of Dr Agnes Abuom

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengecam keras aksi pembubaran ibadah secara paksa dan provokatif yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat terhadap jemaat Gereja Mawar Sharon (GMS) Binjai pada Jumat, 19 Mei 2023 di Kelurahan Satia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara; Gereja Bethel Indonesia (GBI) Gihon pada 19 Mei 2023 di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau; dan Gereja Bethel Indonesia (GBI) dengan aktivitas pendidikan Agama Kristen pada 28 Mei 2023 di Komplek Bumi Parahyangan Kencana Blok E 22 no. 30 Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kejadian-kejadian tersebut berlangsung pada rentang waktu yang hampir bersamaan.

Sangat disayangkan bahwa kasus–kasus seperti ini masih terjadi setelah Presiden Jokowi secara tajam mengkritisi pelarangan pembangunan rumah ibadah, serta menegaskan bahwa konstitusi menjamin kebebasan beribadah dan beragama pada Januari 2023 lalu dalam Rakornas Kepala Daerah 2023 di Sentul, Bogor.

Atas aksi penghentian paksa aktivitas peribadahan dan pendidikan agama Kristen tersebut, PGI menyampaikan sikap sebagai berikut:

1. Keberadaan rumah ibadah adalah kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pengayom masyarakat seharusnya dapat menjalankan fungsinya dalam membina kerukunan antarumat beragama, salah satunya dengan memfasilitasi pendirian rumah ibadah. PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 pasal 13 dan 14 mengamanatkan Kepala Daerah untuk memberikan izin sementara sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mencari solusi pendirian rumah ibadah, sementara jemaat terus mengupayakan dukungan 90 dan 60 KTP.
2. Menyatakan protes keras dan meminta Presiden Republik Indonesia, melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia untuk memberikan teguran keras kepada Walikota Binjai, Walikota Pekanbaru, dan Bupati Bandung Barat; untuk mengeluarkan izin sementara sebagai bentuk fasilitasi negara berdasarkan PBM 9 & 8 tahun 2006.
3. PGI meminta kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk tidak membiarkan kasus–kasus seperti ini berulang tanpa tindakan hukum yang tegas dan transparan. Sikap pembiaran negara akan berakibat pada pudarnya wibawa negara, berkembangnya rasa tidak percaya, serta terakumulasinya gesekan di tingkat akar rumput yang berpotensi menjadi konflik terbuka, apalagi pada momentum memasuki tahun politik dengan politisasi identitas yang sangat rawan.
4. Kepada para pelayan dan jemaat GMS Binjai, GBI Gihon Pekanbaru, dan GBI di Cilame, Bandung Barat, serta umat Kristen secara menyeluruh, PGI menganjurkan untuk tetap teguh dalam iman kepada Kristus dan tetap mengikuti peraturan yang berlaku untuk izin pendirian rumah ibadah, serta terus menjalin persaudaraan sesama anak bangsa di mana saudara berada.

 

 

Terima kasih.

Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI

Pdt. Henrek Lokra
Sekretaris Eksekutif

Siaran Pers Penghentian Ibadah di Binjai, Pekanbaru dan Bandung

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Di tengah tantangan maraknya populisme dan politisasi identitas saat ini, gereja-gereja ditantang tidak mengeraskan kubunya, tetapi untuk keluar dari zona nyamannya dan mengambil pola hidup Kristus yang telah meninggalkan kemuliaan-Nya di surga, mengosongkan diri dan  menjadi manusia (Yoh 1:14) dan tergerak hati-Nya oleh belas kasihan kepada semua orang yang sakit, lelah dan terlantar seperti domba tanpa gembala.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Umum (Sekum) Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty, ketika memberikan sambutan dalam perayaan HUT ke-73 PGI, di GKY Kebayoran Baru, Jakarta, pada Minggu (28/5/2023).

“Demikianlah gereja dipanggil untuk selalu menyangkal diri, dan mengorbankan kepentingannya sendiri agar semua orang yang menderita karena berbagai penyakit dan kelemahan, yang merindukan kelepasan dapat mengalami pembebasan dan penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus (Mat 9:35-38; Luk 4:18-19)”, hal mana ditegaskan  dalam pokok Pemahaman Bersama Iman Kristen PGI tentang Gereja,” ujarnya.

Pdt. Jacky menyebutkan, tema bulan Oikoumene 2023 mengikuti tema Sidang Raya Dewan Gereja Dunia 2022 di Karlsruhe. Tema tersebut, lanjut dia dilandaskan kepada teks 2 Korintus 5:14 yang bicara mengenai kasih Allah dalam Trinitas yang menguasai orang percaya untuk bergerak ke luar dan menawarkan kasih kepada yang lain.

“Kasih Kristus, yaitu Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, diberikan tidak hanya untuk golongan tertentu, melainkan untuk semua ciptaan (bdk. Kol. 2:9). Melalui kasih dan pengorbanan Kristus, Allah mendamaikan diri-Nya  dengan dunia (2 Kor. 5:19). Kristus tergerak oleh belas kasih,” ucapnya.

Sebagai tubuh Kristus, kata Pdt. Jacky, gereja diutus untuk menyatakan Misi Allah melalui karya kesaksian, karya persekutuan yang penuh kasih, serta karya pelayanan kepada yang membutuhkan, dalam doa bagi semua makhluk. “Perayaan HUT PGI ke-73 saat ini, diselenggarakan dalam suasana kebangsaan yang semakin hingar bingar menjelang berlangsungnya pesta demokrasi pada tahun depan. Dalam situasi ini, gereja tentunya bukanlah entitas yang tuna politik,” tandasnya.

Peran dan panggilan politik PGI, lanjut Pdt. Jacky, telah sejak lama dirumuskan. PGI telah menegaskan bahwa gereja-gereja di Indonesia tidak terlibat dalam politik kekuasaan dan menolak agama diperalat dalam percaturan kekuasaan untuk kepentingan sesaat dari satu golongan politik.

Dia katakan, gereja mengakui bahwa Pancasila adalah anugerah Allah bagi kemajemukan bangsa ini, yang karenanya harus sungguh-sungguh diperjuangkan penerapan nilai-nilainya dalam seluruh sendi hidup bernegara dan berbangsa. “Setiap bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai luhur Pancasila merupakan penyangkalan terhadap anugerah besar Allah bagi bangsa ini, mengancam keutuhan integrasi bangsa ini, dan karenanya harus ditentang dan dilawan,” tegasnya.

Dalam tahun politik yang semakin gaduh ini, tambah Pdt. Jacky, PGI mengajak gereja-gereja untuk bersama-sama merumuskan sikap politik dan kebangsaan yang turut memberikan arahan etis bagi tegaknya demokrasi yang substansial demi terciptanya kebaikan bagi semua anak bangsa. “Pada kesempatan ini PGI mengingatkan warga gereja yang bergiat dalam politik kekuasaan, untuk berpolitik dengan santun dan beradab, menghindari cara-cara kotor berpolitik, dan bertekad menyeimbangkan kekuasaan, keadilan, dan kasih, dalam setiap langgam politiknya,” pungkasnya.

Ibadah syukur dan perayaan HUT ke 73 PGI berlangsung semarak, dengan melibatkan Paduan Gloria Dei Cantores (GKY), STT IKAT Jakarta, Kroncong Yudha & Friends (GKJ dan GKP) Paduan Suara Anak HKI Pulomas, PS Gita Bhakti (GPIB), serta Grup Kolintang Mattea – GPIB Paulus.

Pada kesempatan itu, Pdt. Dr. Freddy Lay dalam khotbahnya mengingatkan gereja-gereja pentingnya konsilidasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam menghadapi tantangan yang begitu kompleks, baik yang dialami bangsa, tetapi juga gereja.

“Tiga hal ini penting dilakukan. Dengan kesatuan mengingatkan kita yang telah diberikan talenta dan kelebihan masing-masing, disatukan dalam kolaborasi, untuk satu misi yang sama yaitu mewujutkan kasih Kristus dalam menggerakkan dunia menuju rekonsiliasi dan persatuan,” tandasnya.

Selain MPH, MP, BPP PGI, serta staf dan karyawan, dalam acara tersebut hadir pula perwakilan PGIW, pimpinan sinode gereja, lembaga mitra, pensiunan PGI, sahabat lintas iman PGI, Wamen Pariwisata & Ekonomi Kreatif Angela H. Tanusoedibjo, Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni, Hakim MK Daniel Yusmik Pancataski Foek, dan Dirjen Bimas Kristen RI Dr. Jeane Marie Tulung S.Th., M.Pd.

 

Pewarta: Tiara Salampessy

 

 

CIPAYUNG,PGI.OR.ID-Usai menyelenggarakan pelatihan fasilitator Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di beberapa kota di Indonesia, bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC) PGI kembali mempersiapkan penyelenggaraan pelatihan tahap lanjutan. Persiapan ini dimulai dengan diskusi terpumpun (FGD) dan lokakarya penyusunan modul pelatihan fasilitator KBB tahap lanjutan, di Pondok Remaja PGI, Cipayung, Jawa Barat, pada 23-25 Mei 2023.

Masih menggandeng PUSAD Paramadina sebagai kolaborator penyelenggaraan pelatihan, bidang KKC PGI mengajak 6 pengurus PUSAD untuk menyusun modul ini. Desain modul pelatihan menekankan pada aspek mediasi konflik keagamaan, baik yang berlaku di tingkat intraagama maupun antaragama. Kasus-kasus seperti penutupan dan pelarangan rumah ibadah, pencemaran nama baik, hingga sengketa terkait masalah keluarga, dapat direspons dengan keterampilan mediasi ini.

Sekretaris Eksekutif Bidang KKC PGI, Pdt. Jimmy Sormin, mengatakan bahwa pelatihan tahap lanjutan ini menekankan 30% pengetahuan dan 70% keterampilan bagi para peserta yang berasal dari berbagai latar belakang dan identitas. Para peserta akan mengikuti 5 hari pelatihan. Mereka dipilih dari antara para peserta yang telah mengikuti pelatihan tingkat dasar, serta berdasarkan seleksi atas para pendaftar yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar terkait isu KBB.

Mengapa mediasi? Pdt. Jimmy menjelaskan bahwa pemilihan keterampilan mediasi ini merupakan kebutuhan yang di tengah masyarakat. Banyak kasus-kasus sengketa terkait pelanggaran KBB atau keberagaman tidak bisa diselesaikan hanya secara hukum. Kasus GKI Yasmin yang berlangsung belasan tahun, bahkan telah inkrah berdasarkan putusan Mahkamah Agung, ternyata tidak juga direalisasikan secara ideal.

“Kemampuan mediasi perlu dimiliki oleh pimpinan gereja, aktor-aktor agama dan budaya, serta para aktivis sosial yang bergulat dengan isu kemanusiaan dan keberagaman,” tandasnya.

Untuk lokasi pelaksanaan pelatihan masih mengambil tempat pelaksanaan pelatihan tingkat dasar sebelumnya, yakni Mataram, Bandung, Medan, dan salah satu kota yang mewakili Indonesia Timur. Dengan penyelenggaran pelatihan ini hingga akhir 2023, ditargetkan tersedianya 120 mediator di masyarakat yang akan menjadi agen-agen perdamaian dan membawa keadilan. Diharapkan pula 2.400 orang terdampak dari aktivitas tindak lanjut dari para peserta di komunitas atau lingkungan masyarakatnya masing-masing.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Persoalan geopolitik dan beragam krisis secara global telah mendorong banyak pihak untuk mencari alternatif-alternatif solusi dari beragam sektor. Dalam hal ini agama dianggap memiliki peran strategis sebagai pedoman dalam membangun perdamaian dan keadilan, serta kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Oleh karenanya Majelis Ulama Indonesia menginisiasi kegiatan konferensi internasional tentang agama, perdamaian dan peradaban, di Hotel Sultan, Jakarta, pada 21-23 Mei 2023.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Eksekutif Bidang KKC PGI, Pdt. Jimmy Sormin, sebagai salah seorang rarasumber mewakili PGI, menekankan bahwa nilai-nilai moralitas yang dimiliki agama dan komunitasnya dapat menjadi solusi terhadap masalah-masalah global yang diakibatkan krisis moral.

Menurutnya, masalah krisis ekologis, peperangan, ketimpangan ekonomi, dan beragam masalah yang merebak, diawali dengan kerakusan. Keinginan untuk menguasai sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, seuntung-untungnya, untuk pribadi maupun kelompoknya, telah menjadi awal dari krisis moral secara global.

“Memang dunia telah mengalami progress ke arah konvergensi, yang ditandai dengan semakin meningkatnya harapan hidup, setelah ditemuinya beragam obat atau penanganan terhadap beragam penyakit, serta berkurangnya peperangan yang menimbulkan banyak kematian. Namun demikian krisis moral memang tetap menjadi pekerjaan rumah, bahkan semakin serius. Korupsi di mana-mana, eksploitasi terhadap alam dan sumberdaya, dan masih banyak contoh lain. Di sinilah peran agama sangat dibutuhkan, karena kaitannya dengan moralitas,” tegas Pdt. Jimmy.

Dia juga menyampaikan bahwa dengan tantangan digitalisasi di era revolusi 4.0. ini telah menuntut tokoh-tokoh agama untuk juga dapat beradaptasi dengannya. Hal ini dimaksudkan agar agama dan nilai-nilainya terus relevan dengan perkembangan zaman.

“Pasalnya, generasi milenial dan Z, sebagaimana temuan riset PGI dan ICRS, lebih banyak belajar agama atau nilai-nilai kehidupan dari orang-orang sebayanya, atau micro-pendeta atau micro-ustadz yang lebih banyak menggunakan media sosial. Sekalipun kualitas pemahaman keagamaannya mungkin belum mendalam, dan bisa jadi menyesatkan oleh karena memprovokasi hal-hal negatif. Apalagi tokoh-tokoh tersebut baru saja konversi agama, kemudian menjelek-jelekkan agama sebelumnya,” pungkasnya.  

Konferensi ini dihadiri beragam tokoh agama dan akademisi, yang umumnya dari kalangan Muslim. Mereka tidak hanya berasal dari Indonesia dan Asia, tetapi juga dari berbagai negara di Timur Tengah, dan belahan dunia lainnya. Konferensi ini juga mengeluarkan Deklarasi Jakarta 2023, dengan tiga poin utama yaitu, pertama, agama adalah sumber ajaran transformasional sebagai pedoman bagi penganutnya untuk hidup damai, harmoni, dan menjadi inspirasi dalam membangun peradaban. Karena mengajarkan nilai-nilai universal seperti hak dan kewajiban asasi manusia, toleransi, kesetaraan, dan persaudaraan kemanusiaan.

Kedua, perbedaan adalah keniscayaan. Pemerintah dan kekuatan civil society harus berupaya menjaga, menghormati, dan melindunginya, serta mendorong menjadi kekuatan bersama dalam membangun kemajuan peradaban. Untuk itu, kerukunan antarumat beragama harus terus dilakukan.

Ketiga, diperlukan langkah konkret secara bersama memperkokoh aliansi global dalam ikut serta menyelesaikan berbagai konflik melalui dialog agar dapat menciptakan keamanan, perdamaian, dan dapat bersama-sama membangun peradaban.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Setelah melalui proses seleksi akhir, sebanyak 21 orang pemuda lintas iman dinyatakan lolos untuk mengikuti kegiatan  Tanak Air itu Bhinneka (TAB) Angkatan II-Goes to Indramayu, yang akan dilaksanakan pada 20-23 Juni 2023.

Keduapuluhsatu pemuda tersebut yaitu Asniah, Cornelia Dumarya Manik, Dandy Timossa R. Pailing, Ernawati, Fidelia Novita Sagulu, Haidil Putra, Khairunnisa Burhanudin, Lintang Ayu, M. Rhaka Katresna, Natasya Nikita Napitupulu, Noviyanti Putri, Nurul Awaliah Hayati, Opan David Gandi, Roudhotul Jannah, Shinta Nurdia Devi, Sopian Jesika Gulo, Stella Rosita Anggraini, Tehan Ahlal Shuhfin, Widi Johan Syah, Yeremia Toar Saing, dan Yoshy Hendra Hardiyan Syah.

Mereka (peserta TAB Angkatan II, red), berasal dari berbagai daerah di Indonesia, di antaranya, Bandung (Jawa Barat), Bogor (Jawa Barat), Minahasa (Sulawesi Utara), Mamuju (Sulawesi Barat), Salatiga (Jawa Tengah), Padang (Sumatera Barat), Jakarta, Yogyakarta (Jawa Tengah), Jombang (Jawa Timur), Sukoharjo (Jawa Tengah), Subang (Jawa Barat), Indramayu (Jawa Barat), Tangerang Selatan (Banten), dan Lombok (NTB).

Sebagaimana diketahui, PGI, melalui Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC), dan Biro Pemuda dan Remaja (BPR), melaksanakan program rutin, yaitu TAB. Kegiatan TAB I dilaksanakan pada Desember 2022 di Padang, Sumatera Barat. Sedangkan TAB II akan berlangsung di Indramayu, Jawa Barat. Melalui kegiatan yang melibatkan para generasi muda ini, mereka belajar bersama tentang keberagaman, dan berkomitmen untuk membangun perdamaian, persatuan dan keadilan di Indonesia.

Sekretaris Eksekutif Bidang KKC PGI, Pdt. Jimmy Sormin menjelaskan, sesuai renstra PGI 2020-2024, PGI dengan sengaja dan serius menyoroti Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB), dan dialog antariman, sebagai upaya untuk ikut mempromosikan sekaligus mengadvokasi persoalan ini.

Dia pun berharap melalui kegiatan ini akan mendorong semakin banyaknya kaum muda yang siap menjadi duta damai, yang memiliki komitmen untuk membangun perdamaian, persatuan dan keadilan.

Pdt. Jimmy Sormin juga menyampaikan kepada rekan-rekan yang belum lolos, untuk tidak berkecil hati, karena TAB Angkatan III akan dilaksanakan pada tahun ini juga, dengan acara dan tempat yang tak kalah serunya.

Selanjutnya, mereka yang lolos untuk mengikuti TAB Angkatan II-Goes to Indramayu, akan dihubungi langsung oleh panitia untuk komunikasi lebih jauh terkait persiapan mengikuti kegiatan.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

YOGYAKARTA,PGI.OR.ID-Usai berhasil mendiseminasikan hasil riset PGI-ICRS untuk isu dinamika Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di kalangan generasi Z pada platform digital, PGI-ICRS kembali menyampaikan kepada publik hasil riset dengan topik berbeda. Topik kali ini adalah sejarah pergulatan kebebasan dan kerukunan di Indonesia. Hasil riset ini didiseminasikan melalui seminar yang diadakan di University Club Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada Kamis (17/5/2023).

Seminar ini dimoderatori oleh Pdt. Jimmy Sormin, dan menghadirkan para peneliti, antara lain Trisno Sutanto, Zainal Abidin Bagir, Asfinawati, Suhadi Cholil, Maufur, dan Ihsan Ali Fauzi. Hasil penelitian ini ditanggapi oleh Robert Hefner (Boston University) dan Diah Kusumaningrum (Universitas Gadjah Mada). Sementara peserta seminar yang hadir di lokasi kegiatan adalah para undangan yang berasal dari beragam unsur, seperti akademisi/peneliti sosial, aktivis, pemerintah, dan tokoh agama. Sementara secara online, PGI-ICRS hanya memfasilitasi live streaming melalui kanal Youtube Yakoma PGI.

Penelitian yang melandasi buku ini dimulai tak lama setelah beberapa anggota tim penelitinya menerbitkan buku yang berjudul Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama (2022). Setelah penerbitan buku itu, ada beberapa pertanyaan lanjutan yang mencuat di antara tim peneliti. Dalam buku itu kami melihat setidaknya ada tiga paradigma pengelolaan keagamaan yang berpusat pada ide-ide berbeda: kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB), kerukunan (umat) beragama (KUB), dan yang paling akhir adalah moderasi beragama (MB).

Dua yang terakhir sebetulnya tidak dapat dikatakan saling bersaing, karena dalam dokumen-dokumen resmi pemerintah, misalnya dalam RPJMN 2020-2024, MB disebut sebagai upaya strategis dalam rangka ”Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama”; sementara kebebasan beragama tidak muncul dalam dokumen itu.

Ini menunjukkan betapa sentralnya paradigma kerukunan umat beragama dan betapa kuatnya ia bertahan dalam politik agama Indonesia. Padahal, di sisi lain, istilah itu secara eksplisit tidak pernah muncul dalam Konstitusi kita, sejak 1945 hingga hari ini, setelah Indonesia melalui beberapa periode sejarah yang penting, dan beberapa upaya perubahan konstitusi.

Bakal buku dari penelitian ini terutama dimotivasi oleh pertanyaan tersebut: Mengapa ide kerukunan beragama bertahan dan tampak berakar kuat sebagai prinsip normatif utama dalam tata kelola keagamaan di Indonesia? Dan, sebaliknya, mengapa gagasan KBB kurang mendapat perhatian, atau bahkan sering dituduh sebagai “pengaruh Barat yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa”? Padahal, setelah Amandemen Konstitusi di masa reformasi, jaminan konstitusional KBB sangat kuat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28E UUD 1945.

Pertanyaan lanjutannya adalah: Apakah ada ketegangan antara kedua ide itu, yakni antara paradigma KBB dengan KUB? Apakah ide kebebasan dan kerukunan menempati posisi yang berbeda dalam tata kelola keagamaan kita? Ataukah keduanya bersaing? Demikian pula dengan kebebasan: Bagaimana ia muncul dalam debat-debat di Indonesia? Dan, akhirnya, bagaimana kaitan antara ide dan kebijakan terkait kerukunan dan kebebasan? Jika ada ketegangan, dapatkah dibayangkan adanya juga semacam konvergensi di masa depan?

Tim peneliti yang dibentuk berdasarkan kerja sama antara PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia) dengan ICRS (Indonesian Consortium for Religious Studies), tidak berambisi menjawab semua pertanyaan itu dengan memuaskan, namun setidaknya ingin melakukan penjajakan untuk membedah rangkaian problematik di atas. Pelacakan dilakukan sebagian besarnya dengan melihat ke belakang, memahami debat-debat posisi agama dalam dalam perumusan cita-cita bangsa Indonesia, sejak masa awal proses kemerdekaan pada tahun 1945, hingga kini. Pelacakan dilakukan dengan melihat bagaimana kedua gagasan tadi muncul dalam diskursus negara melalui dokumen-dokumen resmi, entah dalam bentuk perdebatan Konstitusi yang berulang kali terjadi, maupun dalam praktik kebijakan, peraturan dan putusan peradilan.

Satu catatan penting perlu disebut di awal. Para peneliti meyakini, “kerukunan” (atau bisa juga disebut “harmoni”) merupakan konsekuensi tak terelakkan bagi suatu masyarakat yang sangat majemuk seperti Indonesia, namun bercita-cita untuk dapat hidup bersama di atas landasan norma kesetaraan dan keadilan. Dan sesungguhnya kita masih dapat melihat praktik-praktik “kerukunan” dalam masyarakat itu di banyak tempat di pelosok Indonesia. Namun problem utama yang didedah dalam penelitian ini bukan pada praktik “kerukunan” pada ranah masyarakat itu. Fokus kajian ini adalah upaya-upaya negara untuk membentuk kerukunan. Di titik inilah upaya membangun “kerukunan” dapat berada dalam ketegangan dengan “kebebasan”.

Buku yang berangkat dari hasil penelitian ini akan dipublikasikan dalam beberapa bulan ke depan melalui salah satu penerbit nasional.

 

Pewarta: Markus Saragih

           

JAKARTA,PGI.OR.ID-Memasuki Bulan Oikoumene (Mei) ini, PGI kembali mengeluarkan Pesan Bulan Oikoumene kepada Gereja-gereja di seluruh Indonesia. Pesan Bulan Oikoumene 2023 mengusung tema “Kasih Kristus Menggerakkan Dunia Menuju Rekonsiliasi dan Persatuan (Bdk. 2 Korintus 5:14-21), mengikuti tema Sidang Raya Dewan Gereja Dunia 2022 di Karlsruhe.

Tema tersebut dilandaskan kepada teks 2 Korintus 5:14 yang bicara mengenai kasih Allah dalam Trinitas yang menguasai orang percaya untuk bergerak ke luar dan menawarkan kasih kepada yang lain. Kasih Kristus, yaitu Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, diberikan tidak hanya untuk golongan tertentu, melainkan untuk semua ciptaan (bdk. Kol. 2:9).

Melalui kasih dan pengorbanan Kristus, Allah mendamaikan diri-Nya dengan dunia (2 Kor. 5:19). Kristus tergerak oleh belas kasih dalam karya-Nya di berbagai kota dan sinagoge yang dikunjunginya (bdk. Mat. 9:35-36). Sebagai tubuh Kristus, Gereja diutus untuk menyatakan Misi Allah melalui karya kesaksian, karya persekutuan yang penuh kasih, serta karya pelayanan kepada yang membutuhkan, dalam doa bagi semua makhluk.

Dalam pesan tersebut disampaikan bahwa pada tahun 2023 ini, kita masih menghadapi berbagai tantangan yang meminta Gereja untuk bergerak dalam belas kasih seperti Kristus untuk melayani seluruh makhluk, sambil terus menguatkan pesan persatuan di antara tubuh Kristus. Kasih Kristus yang menguasai umat menggerakkan kita untuk membawa harapan bagi mereka yang mencari keadilan, yang terpinggirkan, ciptaan yang tidak bisa membela dirinya dari aksi serakah manusia yang merusak habitat alaminya. Kasih yang awalnya memampukan dan menopang, kemudian menuntut respons dan pengorbanan.

Untuk melihat secara lengkap Pesan Bulan Oikoumene 2023 silahkan klik di bawah ini.

Pesan Bulan Oikoumene PGI 2023

MANOKWARI,PGI.OR.ID-Perayaan Paskah Nasional 2023 merupakan momentum untuk berdoa dan bersama seluruh elemen bangsa mengubah Papua yang selama ini bersimbah darah, kini sungguh-sungguh menjadi Papua Tanah Damai.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan Perayaan Paskah Nasional 2023, di Stadion Sanggeng, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, pada Kamis (4/5/2023).

“Terang Paskah merekah di Papua, ufuk timur Indonesia dan memancar ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Manokwari kota Injil menerangi Indonesia, terutama dalam menyambut pesta demokrasi yang sudah di ambang pintu. Baiklah kita menyambut Pemilu dengan sukacita dan damai,” katanya.

Namun, lanjut Ketum PGI, hal itu harus mulai dari diri kita sendiri. Hentikan segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga masing-masing. Hentikan perjudian, hentikan mabuk-mabukan dan narkoba. “Terlalu mahal nyawa dan darah Kristus yang tercurah bagi kita, kalau kita sia-siakan untuk itu semua. Dengan demikian harapan baru harus datang dari Papua, sehingga sungguh-sungguh menjadi kepingan sorga di bumi Nusantara,” tegasnya.

Diawal sambutannya, Pdt. Gomar Gultom juga menyinggung bahwa perayaan Paskah ini, adalah momentum untuk menggulingkan batu kubur di mana kita sering memenjarakan harapan kita, dan mulai melihat masa depan dengan percaya diri, karena Kristus yang bangkit telah mengubah arah sejarah. Kekuatan Paskah memanggil kita untuk menggulingkan setiap batu kekecewaan dan ketidakpercayaan.

Perayaan Paskah Nasional 2023 resmi dibuka oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni. Dalam arahannya, dia menginstruksikan seluruh jajarannya di Indonesia untuk menjalankan program Gerakan Sertifikasi Rumah.

“Pada akhir 2024, tidak boleh ada satu rumah ibadah pun yang tidak disertifikasi. Apapun rumah ibadah itu, di mana ada nama Tuhan yang diagungkan, maka itu tanggung jawab negara untuk mensertifikasinya,” kata Wamen ATR/BPN.

Sementara itu, Ketua Panitia Paskah Nasional 2023, Dominggus Mandacan, mengatakan perayaan ini sebagai panggilan untuk menjaga persatuan dan harmoni  antara umat Kristen dan masyarakat secara umum. “Penting untuk memahami toleransi dan persatuan dalam perayaan Paskah, menghormati perbedaan dan memperkuat kesatuan sesama anak bangsa,” ujar Gubernur Papua Barat periode 2017-2022 ini.

Pembukaan Perayaan Paskah Nasional 2023 dihadiri sekitar 5000 orang, termasuk delapan pimpinan aras Gereja Nasional, Forkopimda Provinsi Papua Barat, Kapolda Papua Barat, Pangdam XVIII/Kasuari, Kakanwil Kemenkumham Provinsi Papua, Pimpinan Gereja baik Sinode, dan Klasis Manokwari Raya.

Perayaan yang akan berlangsung selama tiga hari (4-5/5/2023), bakal diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan, yaitu kebangunan rohani selama 2 hari, seminar, dan terakhir pawai budaya keagamaan.

 

Pewarta: Markus Saragih