JAKARTA,PGI.OR.ID-Para utusan gereja-gereja yang hadir pada Asian Church and Ecumenical Leaders Conference (ACELC), yang digelar atas kerja sama CCA, PGI dan GPIB, bertempat di Hotel Milenium, Jakarta (1/5/2023), diharapkan bisa saling belajar pada konferensi ini.

“Saya berharap para pimpinan gereja yang hadir pada konferensi ini, bisa saling belajar,” ujar Ketua Umum PGI, Pendeta Gomar Gultom, usai pembukaan ACELC.

Menurut dia, pimpinan gereja di Indonesia, sedikitnya 30 gereja di sini yang hadir dari Indonesia, bisa belajar dari para pimpinan gereja dari Asia yang hadir pada konferensi ini.

Pdt. Gultom katakan, Asia ini identik dengan kemiskinan. Tapi Asia juga identik dengan kemajemukan. “Bagaimana sekarang kita belajar dari negara-negara tetangga. Bagaimana gereja hadir menghadapi kemiskinan dan kemajemukan,” tuturnya.

“Saya berharap lewat konferensi ini ada semacam dasar pemikiran yang kuat, baik secara teologis tapi juga secara sosiologis, yang bisa diterapkan bagi gereja-gereja anggota di Asia,” tambah Pdt. Gultom.

Tapi Indonesia, kata dia, juga bisa memberikan sumbangan bagi koferensi ini. Dalam banyak hal gereja-gereja di Indonesia sudah selangkah lebih maju dibandingkan, dengan negara lain. “Tentang, misalnya good governance yang dibicarakan di sini. Saya kira gereja-gereja di Indonesia sudah lebih maju. Kita sudah punya code of condact tentang pengelolaan keuangan gereja,” ungkapnya.

Selanjutnya Pdt. Gultom berharap, momen ini juga bisa memperkuat seluruh gereja-gereja Asia, untuk mempersiapkan sidang raya yang akan datang.

Senada dengan Pdt. Gultom, harapan yang sama soal kesempatan saling belajar, disampaikan Pdt. George Noya, peserta dari GPIB, saat berbicara dengan Tim PGI.OR.ID. “Lewat konferensi ini, selain kita dapat mengembangkan relasi  dalam hubungan dengan gereja-gereja lain baik di Indonesia maupun se-Asia, kita juga bisa saling belajar,” ujarnya.

Harapannya lewat kegiatan ini, kata Pdt. George, dapat mewujudkan spiritualitas para pemimpin gereja yang mengedepankan semangat economical. Karena semangat economical itu, menurut dia, itu dapat mengatasi segala perbedaan dan tetap mempertahankan Kesatuan. “Baik dalam hubungan secara internal gereja itu sendiri, maupun dalam hubungan dengan gereja-gereja yang lain,” ucapnya.

Pdt. George katakan, ini memang harus dimulai dari para pemimpin gereja, dan kalau bisa hadir di tempat ini, dan juga belajar tentang bagaimana membangun relasi dalam membangun semangat economical itu.

Maka, kata dia, harapannya terwujud pemimpin-pemimpin gereja, baik di Indonesia maupun di Asia ini, yang dapat menghadirkan damai sejahtera Allah dalam hubungan satu dengan yang lain. “Terus berkarya tetap kuat, teguh dan tentu menjadi berkat,” pungkasnya.

 

Pewarta: Tiara Salampessy

JAKARTA,PGI.OR.ID-Dalam semangat kebersamaan, PGI menggelar aksi berbagi takjil, dan buka puasa bersama (bukber) dengan mitra lintas iman, serta beberapa lembaga lainnya, di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Rabu (12/4/2023).

Kegiatan berbagi takjil dan bukber diawali diskusi terkait Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan), yang kini masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2023, dengan narasumber Muqaromah dari Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3).

Koordinator acara, Pdt. Jimmy Sormin mengatakan, diskusi terkait RUU Kesehatan saat ini menjadi sangat penting, dan PGI untuk yang kesekian kalinya telah melakukan diskusi terkait RUU tersebut.  

“Sebelumnya telah dilakukan diskusi antar lembaga Kristen, saat ini bersama dengan rekan-rekan lintas iman, komunitas, juga organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap isu-isu sosial, perempuan, keberagaman, kemanusiaan dan lainnya, untuk mendapatkan masukan terkait RUU Kesehatan,” ujar Sekretaris Eksekutif bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC) PGI ini.

Menyinggung aksi berbagi takjil dan bukber, menurut Pdt. Jimmy, hal ini bagian dari semangat kebersamaan, keberagaman, dan berbagi kasih di bulan suci Ramadhan. “Semangat ini ingin kita bangun, kawal, dan rawat terus, supaya dengan semangat tersebut membuat kita dapat bersama-sama menghadapi berbagai tantangan yang ada, dan mampu menghadapinya dengan baik, serta dapat menghasilkan sesuatu yang baik pula bagi masyarakat,” pungkasnya.

Tepat pukul 16.54 WIB, MPH-PGI, Pdt. Jimmy Sormin, bersama beberapa staf dan karyawan, turun ke jalan untuk membagi-bagikan takjil, tidak hanya kepada pejalan kaki, petugas kebersihan kota, tetapi juga pengendara motor, driver ojol, serta supir angkot, yang melintas di Jalan Dipenogoro, dan Salemba Raya, Jakarta.

Rencananya, aksi serupa akan dilaksanakan oleh PGI, di GPIB Zebaoth, Bogor, pada 18 April 2023, bekerjasama dengan Badan Sosial Lintas Agama (Basolia) Bogor.

 

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Komitmen PGI dalam rangka membangun kader-kader pemimpin bangsa yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, terus diupayakan melalui berbagai kegiatan, salah satunya melalui kerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI).

Beberapa waktu lalu PGI telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Lemhanas untuk pelatihan intensif bagi para pemimpin gereja dalam rangka membangun nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila di Indonesia. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan secara khusus dengan Gubernur Lemhanas RI Andi Widjajanto, di Gedung Lemhanas, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, pada Selasa (11/4/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom didampingi oleh Sekretaris Eksekutif bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC) Pdt. Jimmy M.I. Sormin, Sekretaris Eksekutif bidang Keesaan dan Pembaruan Gereja (KPG) PGI, Pdt. Lenta Enni Simbolon, serta Rr. Manda Andrian, Asisten Staf KKC.

“Telah disepakati kerja sama antara PGI dan Lemhanas, tidak semata untuk pelatihan atau kursus singkat kebangsaan, tetapi juga untuk bentuk kegiatan lain, seperti dukungan narasumber seminar, kajian politik dan kebangsaan, serta aksi kemanusiaan yang bisa difasilitasi oleh Lemhanas melalui mitra-mitranya,” tandas Pdt. Jimmy Sormin.

Pdt. Jimmy meminta kepada Gubernur Lemhanas agar peran strategis para pendeta atau pemimpin gereja dalam memengaruhi kehidupan umat bahkan masyarakat, perlu diperhatikan dan diberdayakan. “Wawasan kebangsaan yang luas, kemampuan untuk memetakan dan menganilis kehidupan sosial dan politik, akan membuat para pemimpin gereja semakin kritis dan sensitif terhadap isu kebangsaan dan beragam tantangannya. Dengan demikian umat juga dapat lebih teredukasi dengan baik agar berperan aktif demi kemaslahatan dan keutuhan bangsa ini,” tegasnya.

Pdt. Gomar Gultom juga menjelaskan kepada Andi Widjajanto dan jajarannya, bahwa di PGI sendiri juga memiliki program pembinaan yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh Lemhanas. Program tersebut adalah Pendidikan Oikoumene Keindonesiaan (POK). Para pemimpin muda gereja dari beragam denominasi dididik dengan wawasan oikoumene dan kebangsaan. Mereka juga mendapatkan kesempatan untuk mengalami perjumpaan dengan para pemimpin di pemerintahan, gereja, maupun masyarakat. Untuk satu angkatan mereka bertemu sebanyak 3 kali/tahap dalam satu tahun.

Pdt. Lenta Simbolon menambahkan, “POK telah dilaksanakan PGI untuk 4 angkatan dari 2016, 2017, 2018 dan 2019. Program ini dilaksanakan PGI untuk menjawab krisis kader oikoumene diantara pendeta-pendeta calon pemimpin gereja yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat,” jelasnya.

Meski sempat terhenti karena pandemi, lanjutnya, program ini akan dilaksanakan kembali di 2023. “Kami perlu dukungan dari banyak pihak termasuk Lemhanas, karena POK ini sering disebut sebagai Lemhanasnya gereja-gereja. Kiranya Lemhanas bisa mendukung program ini dengan mengutus narasumber atau dalam bentuk dukungan lainnya,” ujar pendeta dari Huria Kristen Indonesia (HKI) ini.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam ini, juga didiskusikan terkait fenomena artificial inteligence atau kecerdasan buatan, yang menimbulkan pro dan kotra di kalangan masyarakat maupun gereja. Merespon isu tersebut, dalam waktu dekat PGI akan melakukan kajian etis dan teologis, juga studi yang lebih mendalam. Diharapkan Lemhanas juga turut mendukung kegiatan ini dengan mengutus narasumber yang mumpuni.

Pada kesempatan itu, pendidikan politik bagi warga gereja menjelang tahun politik 2024 juga menjadi sorotan. Diinformasikan bahwa sepanjang tahun 2023, PGI telah merencanakan edukasi bagi warga gereja, dan kader-kader gereja yang akan ikut dalam politik praktis. Termasuk juga telah mempersiapkan program edukasi untuk pemilih pemula.

Namun mengawali semua program edukasi tersebut, PGI akan menyelenggarakan seminar nasional secara hybrid, dan memohon Gubernur Lemhanas berkenan menjadi salah satu narasumber utama.

Gubernur Lemhanas beserta jajarannya berkomitmen untuk mengembangkan kerja sama ini. Diupayakan sebelum akhir 2023 akan dilaksanakan pelatihan untuk 1 angkatan para pemimpin gereja, seminar nasional, dan diskusi terkait politik dan AI. Diakhir pertemuan, pimpinan kedua lembaga saling bertukar cinderamata.

 

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Panja Komisi IX DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama perwakilan lembaga-lembaga keagamaan, seperti PGI, PBNU, PP Muhammadiyah, KWI, Matakin, PHDI, Matakin, dan PKMBI, di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, pada Selasa (11/4/2023).

Sebagaimana diketahui, RUU Kesehatan masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2023. Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) telah menyerahkan laporan Penetapan Prolegnas Prioritas 2023 kepada pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna DPR.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Eksekutif bidang Keadilan dan Perdamaian (KP) PGI, Pdt. Henrek Lokra, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR yang telah mengagendakan pembahasan RUU Kesehatan. Hal ini penting sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap warganya.

“RUU ini diharapkan membawa transformasi yang lebih baik bagi dunia kesehatan di Indonesia. PGI menekankan agar pemerintah selalu hadir dengan mengedepankan civil society tidak hanya sisi bisnis atau profit,” katanya.

Terhadap RUU Kesehatan, lanjut Pdt. Lokra, PGI fokus kepada sejumlah isu, diantaranya disabilitas, tenaga kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Terkait disabilitas, PGI berpendapat perlu untuk lebih memberdayakan disabilitas lebih baik. Rehabilitasi terhadap disabilitas kini tidak hanya rehabilitasi, tapi yang perlu diperhatikan adalah upaya habilitatif, mengingat tidak semua kaum difable perlu untuk direhabilitasi.

Sementara terhadap tenaga kesehatan, PGI berpendapat kejelasan kode etik perlu diperhatikan, sehingga tidak ada kriminalisasi profesi kesehatan, Penting untuk pemerintah terlibat dalam sertifikasi kedokteran, perlu mendorong produksi tenaga medis agar tidak ada wilayah yang kekurangan tenaga medis, serta perlu untuk mendorong kesejahteraan tenaga medis khususnya yang melayani di daerah-daerah terpencil.

“Sedangkan terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS), JKN harus tetap dikelola pemerintah sebagai tanggungjawab negara menghadirkan layanan bagi masyarakat, perlu mendorong agar JKN memperhatian juga upaya promotif dan preventif sehingga bukan saja setelah sakit yang diperhatikan, serta penting untuk memastikan RS melayani pasien yang menggunakan JKN tetap baik,” tandasnya.

Ditambahkan, paradigma RUU Kesehatan  masih sangat kontinental. Sehingga perlu memasukkaan paradigma wilayah kepulauan dalam rangka asesibilitas layanan kesehatan. Juga rumah sakit non pemerintah, dan nakes yang melayani agar tidak dihalangi dalam menjalankan pelayanan kesehatan non profit, seperti yang selama ini banyak dilakukan di gereja-gereja.

Diakhir paparannya, Pdt. Henrek Lokra menyampaikan harapan agar RUU ini dapat dibahas secara lebih cermat dan melibatkan semua pihak untuk transformasi bidang Kesehatan di Indonesia. PGI akan merumuskan detail masukan RUU untuk menjadi pertimbangan pemerintah dan dewan.

Sebelumnya, PGI juga telah melaksanakan FGD secara online terkait RUU Kesehatan, bersama sejumlah pakar, aktivis serta praktisi kesehatan, dalam rangka mendapatkan masukan terkait RUU ini.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

Pendapat PGI Terkait RUU Kesehatan

JAKARTA,PGI.OR.ID-Penyegelan bangunan yang dipakai warga GKPS Purwakarta untuk beribadah oleh Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika adalah tindakan diskriminatif dan tidak mencerminkan toleransi antar umat beragama. Tidak adanya IMB yang disebut sebagai alasan penyegelan bangunan gereja adalah alasan yang dibuat-buat oleh Bupati, mengingat beberapa gereja di Purwakarta sudah puluhan tahun mengajukan izin pendirian rumah ibadah namun izin tersebut tidak juga diperoleh. Gereja-gereja seperti Huria Kristen Indoensia (HKI) Purwakarta dan Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Purwakarta dan Gereja Kristen Perjanjian Baru juga mengalami nasib yang sama.

PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 pasal 13 dan 14 mengamanatkan kepala daerah untuk memberikan izin sementara sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mencari solusi pendirian rumah ibadah, sementara jemaat terus mengupayakan dukungan KTP 90 dan 60. Jauh sebelum diterbitkannya PBM 9 dan 8 tahun 2006, pengajuan izin tak kunjung membuahkan hasil.

Tindakan intolerasi dengan alasan IMB dan berpedoman pada PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 sangat tidak tepat. Keberadaan rumah ibadah adalah kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pengayom masyarakat seharusnya dapat menjalankan fungsinya dalam membina kerukunan antar umat beragama di Purwakarta, salah satunya dengan memfasilitasi pendirian rumah ibadah.

Berdasarkan kondisi ini, kami menyatakan protes keras dan meminta Presiden Republik Indoensia, melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia untuk memberikan teguran keras kepada Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, mendesak bupati Purwakarta untuk mengeluarkan izin sementara serta segera mencari solusi bagi umat GKPS dan gereja lainnya di Purwakarta agar dapat melaksanakan peribadahan mereka dengan aman dan nyaman.

Kami menolak semua bentuk diskriminasi dan tindakan intoleransi yang dilakukan oleh siapapun di negara Pancasila ini, apalagi dengan motif kepentingan tertentu yang merusak sendi persatuan dan kesatuan bangsa.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama sebagai sesama anak bangsa.

 

Jakarta, 4 April 2023

 

Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI

Pdt.Henrek Lokra
Sekretaris Eksekutif

Siaran Pers PGI. Bupati Purwakarta, Hentikan Diskriminasi

 

 

“IA MENDAHULUI KAMU KE GALILEA; JANGAN TAKUT!”
(Bdk. Mat 28 : 7, 10)

 

Saudara-saudari seiman di dalam Kristus,

Tanpa terasa kita memasuki masa Paskah. Paskah tahun ini merupakan yang perdana setelah masa pandemi global yang relatif telah berakhir. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah yang oleh karena kemurahan-Nya telah menolong kita melewati masa mencekam tersebut. Kita juga mengapresiasi kerja keras semua pihak, baik pemerintah, pekerja medis dan para medis, relawan, organisasi-organisasi nonpemerintah, maupun warga masyarakat. Kita teringat bahwa pesan Paskah 2022 lalu, yang mengambil tema “Tak Terpisahkan dari Kasih Allah” (Rm. 8:38-39), sungguh sudah kita rasakan sepanjang tahun lalu hingga sekarang. Tuhan bersama kita melalui masa-masa sulit tersebut. Kasih Kristus adalah sebuah kenyataan yang amat berharga.

Pada Paskah tahun ini, PGI mengambil nas dari Matius 28:7, 10, karena kita menyadari bahwa kita belum sungguh-sungguh terlepas dari banyak masalah krusial. Setelah berlalunya pandemi Covid-19, kita menghadapi ketidakpastian ekonomi dan politik akibat perang Rusia-Ukraina yang diperkirakan memicu inflasi dan krisis ekonomi yang sudah terjadi di beberapa negara dan akan menghantam lebih banyak negara, gempa dahsyat di Turki, dan mulai memanasnya suhu politik di Tanah Air menjelang Pilpres dan Pilkada serempak pada 2024 yang berpotensi memunculkan benturan bermotif SARA.

Nas di atas berbicara mengenai kehadiran Kristus yang mendahului kita semua. Kristus yang tadinya mati dan meninggalkan para murid, kini bangkit, hadir serta bersama para murid dengan cara mendahului mereka ke Galilea. Kembali ke Galilea yang tidak dapat membanggakan simbol-simbol sesakral Bait Suci, daerah yang dihuni bersama Goyim, bangsa-bangsa yang tak bersunat!

Orientasi baru setelah kebangkitan Kristus ini menegaskan ulang misi-Nya yang terarah kepada “yang lain”, seperti yang ditunjukkan penulis Injil Matius sejak awal. Kita diingatkan bahwa di antara nenek moyang Yesus terdapat perempuan Moab (Mat. 1:5). Saat Ia lahir, orang-orang asing yang dikenal sebagai orang Majus ikut menyambut-Nya (Mat. 2:1-12). Setelah Ia bangkit, ruang untuk Kabar Baik itu kembali terarah kepada “yang lain”, kepada segala suku dan bangsa (Mat. 28:19).

Kristus yang bangkit memberi sinyal baru mulainya gerakan baru dengan harapan dan tatapan baru. Benar, Ia pernah menjadi korban ketidakadilan di tangan bangsa-Nya sendiri, di kota yang diyakini sebagai kota tersuci di bumi. Namun, pengalaman tragis itu tak dapat melumpuhkan daya juang yang diinspirasi oleh kebangkitan-Nya. Di Galilea, tempat yang jauh dari titik tersuci dalam keyakinan Yahudi, Ia meyakinkan para murid bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada-Nya (Mat. 28:18). Kekuatan baru inilah yang memberdayakan para murid dan gereja di sepanjang zaman itu untuk mewartakan dan mewujudkan Kabar Baik bagi segala bangsa!

Kristus yang bangkit mendahului kita ke Galilea untuk mengajak kita melihat ulang hidup dan misi gereja dalam terang kebangkitan-Nya. Tragedi politis seperti yang dialami-Nya, bencana kemanusiaan dan alam niscaya berulang dari zaman ke zaman. Namun, sekali lagi, kita diajak untuk kembali ke “Galilea” yang mengingatkan kita pada visi awal yang menggerakkan gereja untuk bersaksi dan menghadirkan Kabar Baik-Nya dalam berbagai situasi yang terjadi, entah itu bayang-bayang resesi ekonomi, memanasnya suhu politik di tanah air, atau bencana-bencana yang melanda silih berganti.

Oleh karena itu, saudara-saudari seiman di dalam Kristus, di masa Paskah 2023 ini, izinkanlah Kristus hadir dan mendahului kita dengan menunjukkan jalan melalui kebangkitan sesudah kematian. Yesus telah memberikan panduan yang jelas bagi kita untuk menemukan orientasi baru, menjadi gereja dan pribadi-pribadi yang terus berupaya menguak ruang bagi “yang lain”, berjuang bersama “yang lain”. Kita tak perlu takut karena Dia Yang Bangkit senantiasa hadir dan mendahului kita menuju ”Galilea”. Seperti kepada para murid-Nya, kita diajak untuk “menyusul” Kristus dengan meyakini kuasa kebangkitan-Nya. Kita akan melihat Kristus yang bangkit di sana! Kristus yang hidup dan berkuasa menyertai kita senantiasa.

Selamat Paskah!

 

Teriring salam dan doa kami,
a.n Majelis Pekerja Harian PGI

 

 

Pdt. Gomar Gultom
Ketua Umum

 

Pdt. Jacklevyn F. Manuputty
Sekretaris Umum

 

Pesan Paskah 2023 pdf

 

 

 

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Rombongan Komisioner Komnas Perempuan bersama dua Sekretaris Eksekutif PGI, Pdt. Jimmy Sormin dan Pdt. Henrek Lokra, menemui sejumlah pejabat di Kementerian Agama (Kemenag) RI, untuk menyampaikan beberapa hal terkait masalah keberagaman akhir-akhir ini. Rombongan diterima oleh Stafsus, Juru Bicara, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), dan Staf Ahli di kantor Kemenag RI, pada Senin (19/12/2022).

Pada kesempatan itu, rombongan menyampaikan terkait masa depan HKBP dan kehidupan keberagaman di Cilegon. Baik pihak rombongan maupun Kemenag, menyampaikan informasi terkini yang mereka miliki sembari mendiskusikan hal-hal yang perlu dilakukan agar semangat moderasi beragama dapat terwujud di Cilegon, demikian pula hak-hak konstitusional warga Cilegon untuk dapat beribadah sesuai agama, dan kepercayaan masing-masing dapat terpenuhi serta terlindungi.

Pdt. Jimmy Sormin mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Kemenag ketika masalah pelarangan berdirinya gereja di Cilegon viral. Dia berharap agar upaya memastikan semangat moderasi beragama yang digaungkan oleh Kemenag sendiri, dapat terus berlanjut di Cilegon, sehingga kejadian tersebut tidak terulang, dan menjadi preseden bagi daerah-daerah lain.

Hal senada juga disampaikan Pdt. Henrek Lokra. Menurutnya, upaya kultural dan beragam pendekatan telah dilakukan selama kurang lebih 25 tahun terakhir, namun sebuah gedung gereja pun tidak bisa berdiri Cilegon yang telah memiliki ribuan umat Kristiani. Untuk itu, diperlukan upaya bersama dan ketegasan negara terutama terhadap pihak-pihak dan narasi-narasi yang menguatkan tindakan diskriminatif tersebut.

Mirip dengan permasalahan di Cilegon, yaitu peristiwa di Lebak terkait larangan pelaksanaan perayaan Natal umat Kristen di Maja, juga menjadi catatan buruk betapa negara absen atau kalah dengan tidak memenuhi amanat konstitusi untuk memenuhi hak warga negara dalam beribadah.

Turut menguatkan pernyataan dari Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), Pdt. Jimmy menyampaikan pentingnya kontrol dan pengawasan terhadap pejabat-pejabat di daerah yang tidak memfasilitasi warganya yang masih sulit untuk mendirikan rumah ibadah.  Demikian juga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ada di daerah-daerah agar tidak menjadi tameng oleh pemerintah.

“Jangan sampai pemerintah berlindung di balik FKUB, menjadikan FKUB legitimasi, sehingga tindakan diskriminatif tetap berlangsung. Para pengurus FKUB perlu dibekali dengan baik, agar sikap, pengetahuan dan keterampilannya sejalan dengan upaya untuk membangun kerukunan dan perdamaian,” ujarnya.

Bagian terakhir, yang menjadi perhatian anggota rombongan ini adalah pernyataan dari Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang telah beredar di banyak media digital, terkait larangan gereja membangun tenda-tenda selama ibadah dan perayaan Natal, dan mengoptimalkan gedung gereja untuk dipenuhi 100% oleh warganya karena Indonesia masih dalam kondisi PPKM level 1.

Terhadap hal ini Pdt. Jimmy mengingatkan, jika alasannya terkait mencegah penularan virus Covid-19, maka pernyataan itu salah. Justru dengan semua warga berada di dalam gedung, apalagi daya tampungnya sedikit sementara warga gereja lebih banyak di masa-masa Natal dan Tahun Baru, dapat meningkatkan risiko penularan itu sendiri. “Selama perayaan hari-hari besar gerejawi, gereja-gereja sudah biasa mendirikan tenda untuk memfasilitasi peribadahan warganya. Jangan sampai pula pernyataan Menag ini dipakai pula oleh kelompok-kelompok intoleran untuk membatasi dan mengganggu perayaan Natal di gereja-gereja,” tegas Pdt. Jimmy.

Merespon pernyataan tersebut, pejabat Staf Khusus Menag menjelaskan bahwa ada kesalahan dari pemberitaan media. “Pak Menteri tidak bermaksud demikian, namun media memberitakannya dengan cara yang berbeda. Kami akan segera mengklarifikasi hal ini,” tandasnya.

Dialog yang berlangsung lebih dari 1 jam ini berlangsung dengan hangat. Sempat tersampaikan pula upaya-upaya inovatif dari Kemenag dalam mengelola keberagaman ke depan, agar semangat moderasi beragama dan taat konstitusi itu semakin lebih baik lagi di masyarakat.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Bekerjasama dengan Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia, lembaga-lembaga keagamaan (PGI, MUI,  NU, PHDI, KWI, Muhammadiyah, Matakin, dan Permabudhi), Masyarakat  Adat, dan LSM-LSM lingkungan hidup, meluncurkan buku panduan keagamaan tentang kehutanan dan masyarakat adat, di Erian Hotel, Jakarta, pada Jumat (16/12/2022).

Buku panduan tersebut merupakan kontribusi pemikiran dan tulisan untuk dijadikan pedoman khotbah terkait ajaran agama masing-masing. Buku ini secara khusus dapat menjadi panduan bagi umat beragama dalam rangka penyelamatan hutan, dan mitigasi perubahan iklim, serta upaya pemberdayaan masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan.

Ketua IRI Indonesia yang juga Sekretaris Eksekutif Bidang KKC PGI, Pdt. Jimmy Sormin, dalam sambutannya mengungkapkan, bahwa sejak 2020 IRI Indonesia mensosialisasikan pentingnya komunitas keagamaan dalam merespon persoalan hutan. “Memang belum banyak yang memahami tentang keberadaan IRI Indonesia ini, masih dianggap asing, sehingga pentingnya sosialisasi untuk saling melengkapi secara lintas iman,” tandasnya.

Secara global, lanjut Pdt. Jimmy, dunia telah melihat betapa pentingnya umat agama dalam menyikapi kerusakan hutan. “Karena ini ternyata terkait persoalan moral. Kerakusan, eksploitasi alam yang berlebihan, perusakan hutan tropis, dan lainnya. Sebab itu, peran strategis lintas agama sangat dinantikan,”  jelasnya.

Lebih jauh dijelaskan, IRI Indonesia juga telah mengevaluasi bahwa kerjasama lintas agama bersama masyarakat adat sangat diperlukan. Sehingga pada awal 2020 telah dideklarasikan sebagai sikap moral masyarakat adat dan lintas agama, terhadap situasi lingkungan hidup dan iklim di Indonesia.

Menurutnya, pendekatan kultural, yang dilakukan oleh masyarakat adat serta agama-agama terbukti bisa mengurangi kerusakan hutan, seperti yang terjadi di hutan Amazon, Brazil, Amerika Selatan. “Mereka bisa mengontrol hutannya sendiri, karena masyarakat adat dan komunitas agama mengambil perannya, tentu juga atas dukungan NGO internasional yang peduli terhadap perlindungan hutan. Kenapa ini kita adaptasi juga di Indonesia,” tandasnya.

Dia pun berharap dengan adanya buku panduan ini terbangun kesadaran dan gerakan bersama untuk merestorasi dan mengkonservasi alam di Indonesia, khususnya hutan, demi keutuhan ciptaan Allah.

Pada kesempatan itu, dosen Universitas Nasional, Dr. Fachruddin Mangunjaya dalam diskusi panel memaparkan kondisi hutan tropis Indonesia dalam keragaman hayati serta perubahan iklim. Sedangkan Fasilitator Nasional IRI Indonesia, Dr. Hayu S. Prabowo mengungkap kiprah lembaga yang merupakan aliansi multi-agama internasional ini, dalam rangka membawa urgensi moral dan sumber daya spiritual, ke upaya global untuk menjaga kelestarian hutan tropis.

Mengingat pentingnya panduan tersebut agar dapat diimplementasikan di tengah-tengah umat, peserta, baik yang mengikuti secara online dan onsite, bersama-sama mengikuti diskusi mendalam, yang dikelompokkan sesuai agama masing-masing, di ruang zoom.  

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sebagai bagian dari kegiatan kampanye anti kekerasan (negara) terhadap rakyat sipil dalam memperingati hari Hak Asasi Manusia, Biro Papua PGI melaksanakan Diskusi Kelompok Terfokus, secara khusus terhadap dua persoalan di Papua, yaitu kasus Kisor di Maybrat Papua Barat, dan kasus mutilasi yang terjadi di Timika Papua, dilanjutkan dengan konfrensi pers, di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Senin (12/12/2022).

Narasumber yang hadir pada kegiatan dimaksud, antara lain: Rivanlee Anandar (peneliti KontraS), Namaantus Gwijangge (Anggota Pansus Mutilasi DPR Papua), Michael Hilman, SH (PAHAM Papua salah satu kuasa Hukum kasus mutilasi), Leonardo Ijie, SH (LBH Kaki Abu salah satu kuasa Hukum kasus Kisor Maybrat), Pater Bernard Barus (mewakili Pastor-pastor Papua yang mendampingi para pengungsi Kisor Maybrat), dan Narip Narigi (anak dari salah satu korban Mutilasi/mewakili keluarga korban).

Dari paparan masing-masing narasumber terkait kasus mutilasi, tergambar jelas bahwa hingga saat ini belum diketahui apa motif utama pelaku pembunuhan sadis tersebut. Selain itu, masih banyak informasi yang ditemukan tim investigasi KontraS dan juga Pansus Mutilasi DPR Papua yang belum dimasukkan dalam BAP pihak penyidik.

Terhadap kasus mutilasi, “keluarga mendesak dilakukan penyelidikan dan penyidikan ulang serta memproses hukum para pelaku di pengadilan koneksitas di Timika. Permintaan tersebut tidak ditanggapi, dan tanpa sepengetahuan keluarga korban melalui kuasa hukumnya persidangan kasus mutilasi ini mulai dilakukan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura. Keluarga korban meminta dengan tegas agar proses persidangan harus dilakukan secara transparan dan berkeadilan,” ujar Narip Narigi. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Namaantus Gwijangge.

Menurut Michael Hilman, pihak LPSK sudah menemui salah satu saksi pelaku untuk memberikan perlindungan hukum dan menggali sebanyak mungkin informasi yang bermanfaat dalam rangka perlindungan saksi.

Terkait kasus Kisor di Maybrat Papua Barat, Pater Bernard, menginformasikan bahwa para pengungsi belum tertangani atau mendapat perhatian serius pemerintah setempat. Mereka yang tersisa dalam pengungsian saat ini berjumlah 1386 jiwa dari 3121 jiwa yang awalnya mengungsi sejak September tahun lalu. Segmen terbanyak adalah anak-anak dan ibu-ibu.

Dari laporan pemantauan gereja Katolik setempat, tambah Pater Bernard, ada 4 kondisi yang sangat memprihatinkan dialami para pengungsi, yaitu; tidak mendapatkan bantuan makanan dan minuman, tidak memliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, anak-anak pengungsi tidak dapat menikmati pendidikan sebagaimana layaknya, dan pengungsi masih mengalami trauma sehingga takut untuk mengambil risiko kembali ke kampung halamannya yang saat ini masih dijaga aparat keamanan.

“Harus segera dilakukan “humanitarian pause” di wilayah ini untuk memberikan kesempatan kepada berbagai lembaga kemanusiaan atau yang peduli dengan persoalan kemanusiaan di Kisor untuk melakukan tindakan penyelamatan termasuk medis dalam rangka menolong para pengungsi tersebut,” usul Pater Bernard.

Persoalan lain yang menyeruak adalah kondisi para tahanan yang telah diadili dan dijatuhi hukuman berkekuatan hukum tetap di Pengadilan HAM Makassar adalah mereka yang berusia dan berstatus anak-anak dan sedang menjalani pendidikan SMP, SMA dan bahkan kuliah. 6 tahanan yang diadili di Makassar telah diputus Hakim untuk menjalani hukuman penjara paling rendah 8 tahun. Saat ini masih ada 3 tahanan lagi yang sedang menjalani proses hukum di PN Sorong. Satu di antaranya meninggal di tahanan, bernama Abraham Mate (21 tahun). Saat ini keluarga korban masih menunggu hasil otopsi oleh pihak kepolisian setempat.

Menurut Kuasa Hukum mereka, Leonardo Ijie, 6 tahanan di Makassar selama menjalani masa penahanan di penjara baik di Polres Sorong dan di Polda Sulsel, telah mengalami penyiksaan atau perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Begitu pula dengan 2 tahanan yang masih berada di Rutan Sorong. Penyiksaan tersebut dilakukan oleh pihak aparat kepolisian untuk memaksa para tahanan tersebut mengakui perbuatan mereka dalam kasus Kisor.

“Ada Daftar Pencarian Orang (DPO) yang tanpa nama dan berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi penduduk asli setempat. DPO tanpa nama ini juga menjadi salah satu penyebab para pengungsi tidak berani pulang ke kampung halamannya, karena tidak adanya jaminan keamanan kepada mereka,” tambah Ijie.

Atas dasar beberapa fakta dan informasi yang diungkapkan para narasumber di atas, PGI berpendapat:

1. Mendukung inisiatif “humanitarian pause” yang dilakukan berbagai pihak, dalam hal ini gereja-gereja di Papua, dengan melibatkan otoritas negara dan lembaga-lembaga kemanusiaan di Indonesia yang berempati terhadap persoalan kemanusiaan yang sedang dialami para pengungsi korban konflik di wilayah Kisor-Maybrat, termasuk juga di wilayah-wilayah konflik lainnya di Papua, seperti di Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Puncak Papua dan lain-lain.
2. Mendukung KPAI menindak-lanjuti permintaan keluarga para tahanan Kisor Maybrat untuk menyelidiki tindakan penyiksaan di dalam tahanan, baik di Polres Sorong maupun di Polda Sulsel Makassar, dan melakukan upaya peninjauan kembali atas putusan Pengadilan HAM Makassar yang telah mengadili para tahanan kasus Kisor yang masih berstatus anak-anak.
3. Mendukung permintaan keluarga korban mutilasi agar proses hukum terhadap kasus mutilasi dilakukan secara transparan untuk memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban.
4. Mendukung inisiatif dialog hak asasi manusia melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dalam rangka mencari solusi damai atas berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi selama lebih dari 50 tahun berintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Terima kasih!

Jakarta, 13 Desember 2022

 

Narahubung:
Jeirry Sumampow, Kepala Humas PGI

Siaran Pers PGI. Memutus Rantai Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Papua

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Seniman, sastrawan, novelis, wartawan, dan sekaligus aktor Remy Sylado (77) telah berpulang ke Sang Khalik pada Senin (12/12/2022). Dalam beberapa bulan terakhir, kondisi kesehatan Remy Sylado memang menurun. Pria kelahiran 12 Juli 1945 ini, harus diobservasi kondisi kesehatannya selama dua hari di rumah sakit.

Semasa hidupnya, pria bernama asli Yapi Panda Abdiel Tambayong ini, pernah aktif pula memberikan pelatihan di Yakoma PGI akhir tahun 80-90an. “Remy Sylado adalah salah satu budayawan Kristen dengan kapasitas yang sangat mumpuni. Bung Remy kuasai beberapa bahasa dan rajin menulis. Saya bersyukur pernah dibina olehnya, saat Remy melatih di Yakoma-PGI pada akhir 80-an sampai awal 90-an,” ungkap Sekum PGI Pdt. Jacklevyn F. Manuputty.

Menurutnya, Remy Sylado dengan beberapa seniman Kristen lainnya kerap menyambangi kantor Yakoma-PGI saat itu, di Jl. Cempaka Putih Timur XI No.26, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, untuk berdiskusi. “Remy selalu melatih dengan keras dan mengajak kami berdialog secara mendalam. Kerasnya ia melatih pernah saya rasakan saat kita disuruh masuk sungai di Cipinang sebagai bagian dari latihan,” kisahnya.

Bagi Sekum PGI, horizon pengetahuan Remy Sylado sangat luas, dan dia selalu mengartikulasikannya dengan jelas. “Dunia kesusastraan Indonesia sangat kehilangan atas meninggalnya Bung Remy. Bagi saya Remy bukan sekedar sastrawan tetapi juga budayawan, dan cendekiawan,” tandasnya.

Sosok Remy Sylado memang tidak hanya berkarya sebagai sastrawan. Dia pun dikenal sebagai aktor. Beberapa film yang dibintanginya adalah Tinggal Sesaat Lagi (1986), Taksi (1989), Bulan di Atas Kuburan (2015), Senjakala di Manado (2016), dan lainnya. Selain menjadi aktor, dia juga berkarya sebagai seorang penulis skenario. Beberapa film yang skenario ditulis olehnya yakni Duo Kribo (1977), Ombaknya Laut Mabuknya Cinta (1978), dan Ca-bau-kan (2001).

Beberapa novel juga ditulis olehnya, seperti Gali Lobang Gila Lobang (1977), Kita Hidup Hanya Sekali (1977), Kembang Jepun (2002), Namaku Mata Hari (2010), dan masih banyak lagi. Salah satu novel karya Remy yang populer adalah Ca Bau Kan: Hanya Sebuah Dosa, yang dirilis pada 1999. Novel tersebut bahkan diadaptasi menjadi sebuah film yang berjudul Ca-bau-kan. Selamat jalan dalam damai sorgawi, Bung Remy.

 

Pewarta: Markus Saragih