SWITZERLAND,PGI.OR.ID-Pertemuan dialogis antara WCC dan Iranian Council of Interreligious Dialogue (CID) berlangsung di Bossey Ecumenical Institute, Switzerland, pada 4-8 Desember 2022 untuk merayakan persahabatan, dialog, dan kerjasama antara WCC dan CID. Telah 10 kali pertemuan seperti ini dilangsungkan, sejak relasi antara WCC-CID dimulai pada 1995. WCC memang menaruh perhatian serius pada relasi antaragama yang dikelola melalui bidang khusus Dialog dan Kerjasama Antaragama yang kini digawangi oleh Pdt Dr. Abraham Silo Wilar sebagai Programme Executive. Melalui bidang ini, WCC sejak lama telah mengembangkan kemitraan antaragama dengan Univ Al-Azhar, Mesir, komunitas Konfusionis, komunitas Hindu di Rajpur, India, komunitas Buddha, komunitas Yahudi, dan lainnya.

Delegasi WCC dalam pertemuan ini diwakili oleh Dr. Heidi Hadsell, moderator dari pertemuan ini, Pdt Dr. Jean-Claude Basset yang telah berulangkali terlibat dalam pertemuans ebelumnya, Pdt DR. Jacky Manuputty, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt Dr. Abraham Silo Wilar, Program Executive Dialog dan Kerjasama Antariman WCC, Pdt Prof Dr. Ioan Sauca, yang akan menyelesaikan pengabdiannya sebagai Sekretaris Umum WCC dalam tahun ini, Pdt Prof Dr. Jerry Pillay, Sekretaris Umum terpilih WCC yang akan memulai pelayanannya di WCC awal tahun depan, Dr. Hans Ucko, mantan Program Executive Dialog dan Kerjasama Antariman WCC.

Delegasi CID dari Iran diwakili oleh Dr. Mohammad Mahdi Imanipour, President of the Islamic Culture and Relations Organizations dari Republik Islam Iran, Prof Dr. Seyyed Hassan Eslami Ardakani, prof Filsafat Agama pada Univ of Religions and Denominations di Iran, Dr. Mahmoud Karimi Banadkooki, dosen pada Imam Sadiq Univ (ISU) dan Tehran Univ, Dr. Zahra Rashidbeygi, Kepala Departemen Dialog Antara Islam dan Orthodox serta Protestan dari CID, dan Prof Dr. Mahdi Esfahani, membidangi Filsafat Agama.

Mengawali dialog ini, Pdt Prof Dr. Ioan Sauca dalam sambutannya menyampaikan kegembiraannya atas terlaksananya pertemuan ini, dan berharap pertemuan ini dapat terbuka untuk mendalami nilai-nilai bersama yang bisa menuntun perjuangan bersama bagi keberlangsungan hidup yang bermartabat.  Ia menegaskan bahwa pertemuan ini mungkin akan berbicara mengenai banyak aspek praktis, tetapi jangan melupakan bahwa dasar dari kerjasama ini adalah ziarah keadilan, rekonsiliasi, dan persatuan. Sauca melalui kesempatan ini menyampaikan keprihatian atas peristiwa tragis kerusuhan yang terjadi di Iran sejak bulan September lalu.

“Kami menantikan untuk mendengar lebih banyak dari anda tentang hal ini selama berlangsungnya pertemuan, dan berkomitmen untuk mencari cara untuk bersama-sama sebagai orang beriman mengatasi tantangan kekerasan dan menemukan jalan menuju kohesi sosial, menghormati hak asasi manusia, dan martabat manusia untuk semua,” kata Sauca. Ia juga mengingatkan supaya pertemuan dan kerjasama semacam ini harus melibatkan generasi muda dalam pengembangan ide-ide yang dinamis, menghidupi imannya, dan melayani kemanusiaan yang rusak serta bumi yang menderita.

Pimpinan delegasi Iran, Dr. Mohammad Mahdi Imanipour mengawali sambutannya dengan menegaskan bahwa dialog antaragama dan antar kebudayaan adalah hal esensial yang dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan kita saat ini. Menurutnya, di dunia saat ini tidaklah mungkin kita hidup dari dan untuk diri sendiri . Sangatlah penting untuk mengembangkan relasi koeksistensi antara tradisi agama-agama serta mengembangkan trend dari perilaku agama-agama pada jalan perdamaian. Koeksistensi antara agama-agama mengisyaratkan interaksi dan kerjasama, pungkasnya.

Imanipour selanjutnya menjelaskan bahwa dialog antaragama bukanlah fenomena baru dalam Islam. Khusus untuk Republik Islam Iran, sejak awal pembentukannya telah menaruh dialog antaragama sebagai agenda penting mereka. Para sarjana agama dan pemikir Iran dalam bidang dialog antaragama sejauh ini telah melakukan transfromasi besar dalam bidang ini. Dialog antara WCC dan CID adalah salah satu bukti mengenai perkembangan yang konstruktif di Iran terkait dialog dan kerjasama antaragama.

Pertemuan dialog selama tiga hari membicarakan berbagai topik yang menjadi perhatian barsama. Fenomena anak-anak muda yang semakin menjauhi institusi agama, dan memilih mencari spiritualitas baru, menjadi salah satu topik menarik dalam percakapan. Berkembang fenomena ‘believing without belonging,’ dimana orang-orang muda mengaku beriman tetapi tak mau terikat pada institusi-institusi dan tradisi agama tertentu. Mereka mencari spiritualitas tanpa harus berakar pada institusi. Pendekatan agama terhadap krisis lingkungan juga menjadi teman yang dibicarakan dalam pertemuan dialogis ini.

Selain fenomena orang-orang muda, perubahan yang terjadi dalam masyarakat Iran saat ini menjadi pokok percakapan yang cukup menyita waktu.  Delegasi Iran menjelaskan dengan terbuka apa yang sedang terjadi di Iran saat ini dan pengaruhnya pada pembaruan perspektif mengenai hukum Islam yang selama ini mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan di Iran. Demonstrasi dan kekerasan berdarah di Iran saat ini mendorong otoritas resmi keagamaan dan pemerintahan mendiskusikan serius perspektif penggunaan hijab bagi perempuan Iran.

Menurut delegasi Iran, awalnya mereka memahami hijab itu sebagai kewajiban agama yang harus dikontrol penggunaannya oleh polisi moral. Berdasarkan tuntutan masyarakat, kini banyak pemuka agama mengembangkan pemahaman bahwa hijab itu bukanlah isu agama, artinya tak ada keharusan tekstual, tetapi isu budaya yang tak boleh disikapi oleh polisi moral. Sudah ada konsensus bahwa polisi moral tak cocok untuk isu ini. Otoritas resmi pemerintah Iran sedang mengadakan referendum tentang hijab untuk mendengar tuntutan publik.

Terkait dengan turbulensi sosial-politik yang terjadi di Iran saat ini, delegasi Iran meminta masyarakat internasional untuk membiarkan orang-orang Iran menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Harus dimengerti bahwa dukungan terbesar bagi para korban di Iran datang dari warga Iran sendiri, dibanding dukungan internasional. Perempuan-perempuan Iran sangatlah independen dan kuat. Mereka memiliki banyak hak dan posisi dalam kehidupan sosial dan politik, kata anggota delegasi Iran. Sebagai otoritas resmi pemerintah Iran, delegasi Iran meminta supaya tekanan global terhadap Iran diakhiri, sehingga pemrintah dan rakyat Iran bisa menyelesaikan kekisruhan yang ada secara damai.

Pada akhir pertemuan, kedua delegasi menyusun komunike bersama https://www.oikoumene.org/resources/documents/communique-from-the-10th-dialogue-between-wcc-and-cid yang isinya antara lain menyepakati berlangsungnya pertemuan berikut di Teheran-Iran pada 2024 dengan mengusung tema “Pemuda dan Iman.” Untuk mempersiapkan pertemuan dimaksud, akan dibentuk kelompok kerja kecil yang memfokuskan diri pada penelitian dan publikasi berkala.

 

Pewarta: Pdt. Jacky Manuputty

JAKARTA,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengikuti dengan baik seluruh proses hukum atas kasus Paniai (8 Desember 2014). Dibutuhkan waktu yang sangat lama (8 tahun) untuk memproses hukum para pelaku dalam kasus ini ke ranah peradilan HAM sesuai janji Presiden Jokowi sejak menghadiri Natal Nasional yang dilaksanakan di Jayapura pada 26 Desember 2014.

Pada akhirnya di tahun ini, niat pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini  ditindaklanjuti di Pengadilan HAM Makassar.

Pengadilan telah berlangsung dan putusan dibacakan 5 Hakim (3 Hakim memutus pelaku bebas, dan 2 Hakim memutus dissenting opinion) pada Sidang Putusan kemarin (8 Desember 2022), dan akhirnya pelaku diputus bebas karena tidak terbukti memenuhi unsur unsur pidana yang didakwakan.

Terhadap fakta persidangan tersebut dan berdasarkan masukan dari keluarga korban, yang merupakan anggota gereja dari salah satu Sinode Gereja anggota PGI yaitu Gereja Kemah Injil Indonesia, maka PGI pada Hari HAM Internasional 2022 ini, menyatakan sikap, sebagai berikut:

1. Putusan bebas ini sama sekali mengabaikan hak dan rasa keadilan keluarga korban yang sudah menanti sangat lama suatu putusan yang memiliki nilai keberpihakan terhadap korban atau keluarga korban dari kasus ini.
2. PGI mendukung dilakukannya penyelidikan dan penyidikan ulang atas kasus ini oleh Komnas HAM, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencegah impunitas terhadap para pelaku termasuk yang belum tersentuh proses hukum.
3. PGI akan selalu mendukung semua proses hukum yang adil dan bermartabat atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di dalam kasus Paniai ini.

 

Jakarta, 10 Desember 2022

Terima kasih!

 

Jeirry Sumampow
Kepala Humas PGI

Siaran Pers PGI Dalam Rangka Hari HAM Internasional

JAKARTA,PGI.OR.ID-Momen peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang dilaksanakan setiap 9 Desember, dirayakan oleh PGI, Mission 21, bersama Yayasan BPK Penabur dengan menggelar kampanye gerakan antikorupsi di kalangan pelajar dan guru, di SMAK 3 Penabur, Jln. Gunung Sahari No 90A, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jumat (9/12/2022).

Selain orasi, kegiatan yang diikuti sekitar 200 orang siswa dan guru ini, juga diisi dengan penandatanganan Komitmen Bersama Melaksanakan 9 Nilai Antikorupsi yang dilakukan oleh Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, perwakilan siswa dan guru SMAK 3 Penabur, serta pegiat anti korupsi Saut Situmorang. Adapun kesembilan Nilai Antikorupsi yaitu Jujur, Adil, Berani, Peduli, Disiplin, Mandiri, Kerja Keras, Sederhana dan Tanggung jawab.

Menurut Saut Situmorang, jika kesembilan nilai antikorupsi ini dapat ditanamkan sejak dini di hati anak-anak, dapat dipastikan mereka tidak akan korupsi. Hal ini menurutnya penting dilakukan mengingat kondisi bangsa Indonesia yang masih peringkat ke 38 untuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

Menjadi dosa besar, lanjut Saut, jika 9 nilai anti korupsi tidak segera diajarkan kepada anak-anak. “Mungkin kita tak lama lagi selesai di dunia ini, tetapi anak-anak ini lah yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Makanya penting sekali penandatanganan komitmen ini untuk kita merawat dan melaksanakan 9 nilai antikorupsi itu,” pungkasnya.

Sementara itu dalam orasinya, Pdt. Gomar Gultom menekankan soal kerja keras, yang juga merupakan salah satu dari 9 Nilai Antikorupsi. “Kerja keras, belajar keras, ketekunan, dan kemauan untuk menunggu itu hilang sekarang, karena anak-anak sudah hidup dengan serba instan. Oleh sebab itu, saya mengajak anak-anak seluruh siswa mau meningkatkan prestasi dengan bekerja keras untuk mau belajar, disiplin dan jujur,” tegasnya.

Terkait kegiatan ini, mewakili Yayasan BPK Penabur, Tiorimun Tiorimin melihat sebagai sinergi yang baik antara PGI dengan BPK Penabur. Menurutnya, hal tersebut sangat relevan dengan apa yang dilakukan oleh BPK Penabur dalam rangka membentuk karakter peserta didik yang lebih baik, termasuk antikorupsi.

Sedangkan Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian (KP) PGI Pdt. Henrek Lokra mengatakan, bahwa memperingat Hari Antikorupsi Sedunia 2022 dengan menggandeng SMAK 3 Penabur merupakan upaya menangkap sekmen anak-anak dan remaja. “Dari situlah kita bisa melihat bibit yang terbaik bagi bangsa ke depan, mereka adalah generasi yang harus ditolong untuk bagaimana bisa menyelamatkan bangsa ini dengan cara menghapus atau menghentikan upaya-upaya korupsi,” tegasnya.

Menilik sejarahnya, Hari Antikorupsi Sedunia berawal pada tanggal 31 Oktober 2003. Kala itu Majelis Umum mengadopsi Konvensi PBB untuk melawan Korupsi. Majelis tersebut juga meminta Sekretaris Jenderal menunjuk Kantor PBB (United Nations Office on Drugs and Crime) sebagai sekretariat untuk Konferensi Negara Pihak Konvensi.

Sejak saat itu 188 pihak telah berkomitmen terhadap kewajiban Konvensi Antikorupsi, yang menunjukkan pengakuan universal akan pentingnya tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan komitmen politik.

Majelis Umum PBB juga menetapkan tanggal 9 Desember sebagai Hari Antikorupsi Sedunia. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global akan bahaya korupsi. Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia juga bertujuan untuk meningkatkan peran konvensi atau perjanjian antarnegara dalam memberantas dan mencegah korupsi. Konvensi atau perjanjian antarnegara tersebut mulai berlaku pada Desember 2005.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Kasus pertanahan di Indonesia masih menjadi persoalan yang mengkhawatirkan, terlebih dengan adanya mafia tanah, yang kerap merugikan masyarakat. Dalam sebuah pertemuan, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menegaskan mafia tanah harus dilawan. Sebab itu, Kementerian ATR/BPN pun meluncurkan hotline pengaduan masyarakat untuk melawan mafia tanah. Layanan pengaduan ini nantinya dikaitkan langsung dengan evaluasi kinerja Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kepala Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN beserta jajarannya.

Melawan mafia tanah, tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, melainkan perlu kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga keagamaan. Ajakan ini disampaikan Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), Budiardjo, saat menemui MPH-PGI, di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Rabu (7/12/2022).

“Puluhan ribu orang telah menjadi korban mafia tanah. Salah satu konsep yang ditawarkan FKMTI dalam rangka pemberantasan mafia tanah dengan membentuk badan ad hoc yang melibatkan universitas. Dari situ ada dua hal yang bisa dilakukan dalam penyelesaiannya, pertama, adu data atas hak kepemilikan awal, nanti akan terurai. Kedua, memutus mata rantai konflik pertanahan,” jelasnya.

Dia pun mengajak PGI untuk bersama-sama bersatu menyampaikan kebenaran, agar negara ini tidak terpecah hanya karena kasus tanah. “Kami tahu betul bagaimana proses perampasan tanah terjadi lewat pengadilan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom menyampaikan keprihatinannya atas apa yang dialami oleh warga korban mafia tanah. Menurutnya, mafia ada dalam semua aspek, dan ini diakui oleh pemerintah. “Itu sebabnya, saat pertemuan dengan Menteri ATR/BPN, PGI mengingatkan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tanah,” tandasnya.

Persoalan mafia tanah, lanjut Pdt. Gomar Gultom, sangat pelik dan tidak mudah, meski demikian PGI akan terus bersuara. “Masalah mafia tanah dan sengkarutnya persoalan tanah harus segera diselesaikan, jangan dibiarkan lagi rakyat terlunta-lunta karena hak-haknya dikangkangi oleh mereka yang memiliki kekuatan-kekuatan,” tegas Pdt. Gomar Gultom. Dalam pertemuan ini, dia juga menegaskan bahwa sertifikasi tidak dapat menghilangkan hak-hak rakyat.

Merespon pertemuan tersebut, Budiardjo mengaku sangat bersyukur karena FKMTI dan PGI memiliki keresahan yang sama terkait persoalan tanah. “Sebagai organisasi hari ini kami melangkah bersama mengingatkan negara bahwa dibutuhkan suatu effort yang besar untuk menegakkan UUD 45 dan Pancasila terutama di bidang pertanahan. Oleh sebab itu mari kita bersatu mendorong negara untuk hadir menyelesaikan konflik pertanahan dengan membentuk sebuah kebijakan yang secara sistematis, struktur, dan massif di seluruh Indonesia,” katanya kepada wartawan usai pertemuan.

Untuk diketahui, terkait persoalan agrarian, selama ini dalam beberapa hal, PGI bekerja bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), terutama ketika terjadi konflik-konflik agrarian, yang jumlahnya cukup memprihatinkan dari tahun ke tahun.

Konflik-konflik ini bukan saja bermasalah di sekitar pemilikan tanah, tapi ditengarai juga akan merusak lingkungan dan akan membuat masyarakat terserabut dari akarnya. Kualitas lingkungan pada gilirannya makin mengancam kualitas kehidupan kita sebagai manusia. Akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan kita telah diperhadapkan pada realita degradasi tanah, air dan udara, deforestasi atau penggundulan hutan, kepunahan jenis binatang dan tumbuhan, peracunan alam di tingkat global, perubahan atmosfer dan degradasi masyarakat dan budaya.

Itulah sebabnya, Sidang MPL-PGI 2013 mendorong gereja-gereja untuk memiliki komitmen untuk ikut serta mengatasi masalah agraria dan krisis sumber daya alam. Hal ini merupakan muara dari proses yang sudah cukup panjang dan diperhadapkan dengan realitas sosial sebagaimana telah diuraikan. Apalagi ternyata, belakangan ini, beberapa warga desa, terutama korban-korban konflik agraria, merasa ditinggalkan oleh gereja, karena perjuanga mereka mempertahankan haknya tak mendapat perhatian gereja.

 

Pewarta: Pdt. Henrek Lokra

PADANG,PGI.OR.ID-Di hari ketiga, Sabtu (3/12/2022), peserta kegiatan Tanah Air Bhinneka (TAB) 2022 Goes to Padang, melakukan kunjungan ke rumah ibadah Paroki St. Maria Bunda Yesus, Klenteng See Hin Kiong, Masjid Raya Gantiang, dan Pura Jagatnatha.

Salain menambah pengetahuan, dari kunjungan ini diharapkan mereka (peserta, red), dapat mengenal, dan memahami keberagaman di Kota Padang, Sumatera Barat. 

Pastor Bernard dari Paroki St. Maria Bunda Yesus, menyambut hangat kedatangan peserta TAB. Goes to Padang. “Gereja kami sudah ada bisa beribadah sendiri sejak 44 tahun lalu, sebelumnya bergabung dengan gereja induk. Di sini gabung juga dengan sekolah, dan ruang sekolah kami jadikan tempat ibadah. Paroki ini memang tidak punya gereja karena belum mendapat izin, tapi kami tetap bersyukur masih bisa ibadah,” ceritanya.

Menurutnya, paroki yang memiliki 3000 jemaat ini, aktif dalam berbagai kegiatan lintas iman di Kota Padang. Demikian pula relasi dengan warga sekitar juga berjalan dengan baik.

Diakhir diskusi yang berlangsung sekitar 1 jam, Pastor Bernard menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini, dan sekaligus berharap agar generasi muda tetap terus membuka wawasan dalam rangka kehidupan keberagamaan, sehingga suasana damai dapat terwujud di negeri ini.

Sebelum meninggalkan Paroki St. Maria Bunda Yesus, peserta berkesempatan melihat-lihat sekitar kompleks paroki, untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Klentang See Hin Kion. Suasana tidak jauh berbeda dirasakan ketika tiba di klenteng yang sangat indah ini. Peserta pun kembali disambut dengan hangat.

Kunjungan berikut, Masjid Raya Gantiang. Bersama Almizum, pengurus masjid, peserta berdiskusi seputar masjid pertama yang ada di Kota Padang ini, serta relasinya dengan agama lain di sekitar tempat itu. “Masjid ini berdiri sejak 1805, dan dulunya hanya berbentuk surau sebagai tempat untuk bermusyawarah. Arsitek bangunannya itu orang Belanda dan Cina, sementara yang mengerjakannya adalah masyarakat di Gantiang ini.  Dan bangunannya ditopang dengan 25 tiang yang masing-masing mewakili nama para nabi,” paparnya.

Dengan diarsiteki orang Belanda dan Cina, lanjut Almizum, sebenarnya ini menunjukkan adanya solidaritas. Itu sebabnya masyarakat Gantiang sangat mendukung adanya solidaritas, termasuk solidaritas antar agama. “Nah, ini juga yang terus kami harapkan. Kembangkan segala sisi baik kehidupan, jangan melihat agamanya. Selalulah berbuat baik karena suatu saat kebaikan akan kembali kepada kita,” ujarnya.

Sore harinya, peserta beranjak menuju Pura Jagatnatha, yang berlokasi di Komplek TNI AU Tabing Kota Padang. Made subawa, pengurus Pura Jagatnatha berkesempatan menguraikan sejarah pure dan aktivitas yang dilakukan dalam melayani umat Hindu yang ada di Kota Padang ini.

Kunjungan ke rumah ibadah dirasakan memberi manfaat dan membuka wawasan terkait keberagaman di Kota Padang. Seperti dituturkan Imam Sabrani Yurizal, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, salah seorang peserta TAB 2022 Goes to Padang.

“Kunjungan ke rumah ibadah dari berbagai agama ini membuka wawasan, karena saya tidak tahu sebelumnya keberadaan rumah ibadah agama lain. Ternyata Kota Padang memiliki keberagaman yang sangat luas, bahkan punya sejarahnya masing-masing,” ujar Imam.

Selain bisa mengenal lebih jauh, lanjutnya, dari kunjungan tersebut banyak mendengarkan apa yang menjadi pergumulan dari masing-masing agama, salah satunya apa yang dialami Paroki St. Maria Bunda Yesus.

“Saya mengapresiasi sikap kebesaran hati yang diambil pengurus paroki ini, secara umum juga jemaat, karena mau memakai fasilitas yang ada meskipun memiliki keterbatasan dalam bangunan tetapi tidak menyurutkan jemaatnya untuk beribadah, bahkan hingga sekarang belum memiliki izin untuk mendirikan gereja,” katanya.

Dia pun berharap Pemkot Padang memiliki concern yang lebih besar dalam mewujudkan atau mmeperjelas rumah ibadah yang mengalami kesulitan, termasuk dalam izin mendirikan rumah ibadah. “Karena kita tidak boleh membiarkan hal semacam ini di masa mendatang. Sebab itu, saya kira perlu ada upaya advokasi dari teman-teman lintas iman, mungkin juga mahasiswa, untuk menyuarakan pentingnya kemajemukan,” tandasnya.

Sama halnya apa yang disampaikan Diskalamtiar Manurung dari Tanjung Balai Asahan, Medan. “Banyak pengalaman dan pengetahuan yang aku dapat, misalnya waktu masuk klenteng, itu yang pertama kali, saya bisa mengetahui seluk-beluknya, dan ternyata itu bukan rumah ibadah melainkan adalah peninggalan leluhur. Begitu juga waktu berkunjung ke masjid,” jelasnya.

Lanjut Diskalamtiar, demikian halnya ketika mengunjungi masjid. Menurutnya, menarik ketika dijelaskan bagaimana masjid, yang tidak hanya menunjukkan keislamannya saja, tetapi diarsiteki oleh orang dari negara lain, sebuah karya yang dilakukan oleh orang dari berbbagai latarbelakang agama dan negara.

Sementara itu, Ni Luh Rosita Dewi, peserta asal Bali, juga menegaskan hal yang sama. Kunjungan ke tempat-tempat ibadah umat agama lain, diakuinya membuka wawasan karena bisa melihat berbagai macam keberagaman, terlepas dari apapun isu yang diutarakan terkait Kota Padang.

“Sebagai orang awam yang diberi kesempatan mengikuti kegiatan ini dan melihat secara langsung, saya sangat salut sekali dengan kondisi aktual di sini. Bahwasanya banyak komunitas lintas iman yang kemudian menjalin komunikasi yang sangat baik, dan apalagi kalau misalnya kita lihat lebih jauh setiap kegiatan-kegiatan dari kawan-kawan kita yang berkaitan dengan agama mereka selalu ada gotong royong kemudian silaturahmi ini perlu dijaga,” jelas Ni Luh.

Secara khusus menyoroti kunjungan ke Pura Jagatnatha, ternyata umat Hindu juga bisa menjalankan agamanya dengan aman di daerah ini. “Setelah mendengar penjelasan Pak Made, di sini bisa dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan baik soal acara, ibadah rutin maupun di hari raya bisa dilaksanakan dengan baik. Dan, banyak teman-teman yang datang sekadar membantu persiapan, juga teman-teman lintas agama. Saya kira ini hal yang baik,” ujar penganut agama Hindu ini, sambil berharap, meski ada beberapa catatan kristisnya, diharapkan toleransi di Kota Padang tetap terpelihara.

Kegiatan Tanah Air Bhinneka 2022 Goes to Padang akan berakhir pada Minggu (4/12/2022) sore, dan diisi dengan pentas budaya yang dibawakan oleh peserta mewakili daerah masing-masing.  

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP) menganugerahi  penghargaan sebagai Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2022 kepada Pdt Gomar Gultom, Ketua Umum PGI, dalam Kategori Tokoh dan Penggerak Lintas Iman. Acara yang digelar pada Sabtu (3/12/2022), di Taman Budaya Jogjakarta ini, disiarkan secara langsung oleh TVRI.

Apresiasi tersebut diberikan atas rekam jejak baik, prestasi atau karya inovasi yang inspiratif, yang diakui oleh masyarakat, negara, dan/atau internasional, yang memiliki dampak positif dan bermanfaat bagi bangsa dan negara sebagai Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2022. Demikian antara lain konsiderans pemilihan Ikon Prestasi Pancasila ini.

Tentang Kiprah Pdt Gomar Gultom, disebutkan pada Surat Keputusan Kepala BPIP tersebut, “Ditahbiskan sebagai pendeta pada tahun 1986 dan saat ini menjabat Ketua Umum PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) periode 2020-2024 setelah sebelumnya diamanatkan sebagai Sekretaris Umum selama 2 (dua) periode. Aktif dalam beragam forum lintas iman seperti menjadi bagian dari pengurus ICRP dan forum- forum kebinekaan lainnya.

Hubungannya yang sangat baik dengan kelompok lintas iman dan gerakan sipil lainnya banyak melahirkan gagasan program bersama, baik untuk dialog lintas iman juga perhatian pada isu sosial yang ada. Beliau juga banyak menjadi deklarator aliansi anti korupsi, Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Gerakan Optimisme Indonesia, Temu Kebangsaan Orang Muda, dan lain sebagainya.”

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 105 tertanggal 23 November 2022, dan ditandatangani oleh Kepala BPIP RI Yudian Wahyud tersebut, selain Pdt Gomar Gultom, penghargaan untuk kategori yang sama juga diberikan kepada Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, K.H. Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Pondok Pesantren PPMS Walisanga Ende, Lembaga Kajian Keislaman & Kemasyarakatan (LK3), Merlian Gogali, dan Pondok PesantrenAl Muttaqien Pancasila Sakti (Alpansa). 

Atas penghargaan itu, Pdt. Gomar Gultom mengaku, “Penganugerahan ini merupakan pengakuan atas kerja-kerja bersama kita di PGI dalam merajut kemajemukan Indonesia dengan memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila. Olehnya saya menerimanya atas nama kita semua.”

Untuk tahun ini, BPIP menganugerahi  45 Ikon Prestasi Pancasila, yang dibagi atas lima kategori, yakni Kategori Sains dan Teknologi, Kategori Olahraga, Kategori Seni dan Budaya, Kategori Kewirausahaan Sosial serta Kategori Tokoh dan Penggerak Lintas Iman.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

PADANG,PGI.OR.ID-Pendekatan budaya, baik melalui festival, pagelaran, dan lainnya, adalah jalan yang bijaksana untuk membuka ruang bagi eksistensi semua kelompok masyarakat, dari berbagai latarbelakang. Hal ini menjadi penting, karena sudah sejak lama ruang publik seakan-akan hanya dimiliki oleh kelompok tertentu.

Hal tersebut ditegaskan budayawan Sumatera Barat, Edi Utama saat  sharing bersama perwakilan pemerintahan, agama, dan lembaga, dalam kegiatan Tanah Air Bhinneka 2022 Goes to Padang, terkait toleransi, di Gedung Pusdiklat Grha Samatha Giri, Padang, Sumatera Barat, pada Jumat (2/12/2022),

“Dalam perkembangan 2-3 tahun terakhir tampaknya sudah ada perubahan signifikan dalam cara pandang, meski belum maksimal, bahwa kita bukan hanya Minangkabau, Pemda mulai memberi panggung-panggung. Artinya ini sebuah titik, atau pintu kecil yang mulai terbuka,” tandas Edi.

Pendekatan budaya, lanjutnya, lebih efektif dalam rangka mewujudkan kebersamaan dan menghargai perbedaan. “Saya pribadi lebih memperjuangkannya dalam bentuk kontrik yaitu melalui panggung budaya, ketimbang narasi-narasi yang memungkinkan adanya perdebatan. Tetapi dengan perayaan atau festival kita mengudang semua orang dengan identitas budaya masing-masing. Kita membuka untuk memperlihatkan perbedaan-perbedaan, juga sekaligus mendorong mereka saling bersilaturahmi, menghormati dan saling berbagi,” jelas sosok yang menjadi ikon Prestasi Pancasila dari Sumbar ini.

Dia pun mengajak generasi muda untuk jangan selalu asik dengan hal yang seremonial, tapi harus terus-menerus, dan kerja keras melakukan pendekatan-pendekatan budaya dalam membangun jembatan kebersamaan, toleransi dan penghargaan terhadap semua perbedaan.

Pada kesempatan itu, Muzakar dari Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat menegaskan, Sumbar sangat egaliter atau terbuka. Hal ini dibuktikan dari masyarakatnya yang mau berbaur, tidak hidup berkelompok, dan menjunjung tinggi adat istiadat masyarakatnya. “Contohnya banyak orang Sumatera Barat yang merantau ke daerah lain, mereka sangat menghargai falsafat dimana bumi dipijak disitu langit junjung. Ini artinya kami sangat hormat terhadap siapapun,” ujarnya. Apa yang disampaikan Kesbangpol Sumbar, juga diamini perwakilan FKUB Sumatera Barat, Zainal Tazar.

Sementara itu, Mubaliq Muis dari DPW Ahmmadiyah Sumatera Barat juga menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, Ahmmadiyah yang sejak 1925 telah ada di Padang, secara keseluruhan berjalan dengan baik. “Secara keseluruhan keberadaan kami, baik di Sumbar dan daerah lain bisa berdampingan. Hanya di zamannya Fauzi Bahar kami diminta menurunkan plang nama Ahmmadiyah, kami pun mengikuti, makanya masjid kami dinamakan krn pemerintah skr ganti Masjid Mubarok. Kami selalu siap untuk bekerjasama,” jelas Mubaliq.

Sedangkan Augusman Zega dari PGIW Sumatera Barat menegaskan, Indonesia diciptakan beragam. Maka untuk merawat keberagaman tidak perlu menunggu orang lain, tetapi harus dimulai dari diri kita sendiri.

Dalam sesi ini, turut memberikan pandangannya terkait toleransi di Sumatera Barat, perwakilan ormas kepemudaan seperti Forum Mahasiswa Mentawai, GP Ansor, dan Peace Gen Padang.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Setiap 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS seDunia.  Hal tersebut digagas pada pertemuan Menteri Kesehatan Sedunia mengenai Program-program untuk Pencegahan AIDS pada tahun 1988, dengan tujuan  untuk edukasi dan peningkatkan kesadaran serta kewaspadaan masyarakat tentang penyakit HIV/AIDS.

Hari AIDS 2022 bertema “Equalize”.  Lewat tema tersebut, peringatan Hari AIDS Sedunia 2022 mengajak masyarakat di seluruh dunia untuk mengatasi ketidaksetaraan yang menghambat kemajuan dalam mengakhiri HIV/AIDS.

Di dunia ada sebagian orang yang hidup dengan HIV/AIDS yang biasa disebut dengan sebagai Sematha (Sesama Manusia Terinfeksi HIV-AIDS). Masih banyak sematha yang mendapat diskriminasi dan cap buruk. Akibatnya  banyak penyandang HIV/AIDS yang menyembunyikan status hivnya dan  malu untuk memerikan dirinya. Olehnya, melalui peringatan Hari AIDS seDunia diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk memberikan dukungan sematha agar mereka tetap bersemangat menjalani hidup.

Memperingati Hari HIV/AIDS sedunia 2022, Biro Perempuan dan Anak (BPA) PGI mengadakan kampanye simpatik kepada masyarakat dengan membagikan bunga, pita dan pin di sekitar perempatan Jalan Diponegoro dan Jalan Salemba Jakarta Pusat, pada Kamis (1/12/2022).

Kabiro PA PGI, Pdt. Sonya M. Uniplaita mengatakan, kegiatan ini mengajak masyarakat untuk tidak memberikan stigma kepada para Sematha. “Kita juga mau mengedukasi masyarakat bahwa HIV/AIDS tidak menular hanya dengan bersentuhan, dan yang perlu sekali kita ingat bahwa virusnya yang kita jauhi orangnya kita rangkul, sehingga jangan lagi ada diskriminasi dan juga stigma,” tandasnya.

“Yang penting tetap semangat. Jangan pantang menyerah buat hidup. Semangat terus untuk sehat,” ujar seorang seniman pemain biola jalanan, yang ditemui saat kampanye berlangsung. Dia pun berpesan ke masyarakat yang maaih memberikan stigma ke Sematha untuk tetap mendukung para penyandang HIV/AIDS. “Dan buat orang-orang yang suka ngejauhin, suka ngasingin orang-orang dengan HIV/AIDS. Mereka  jangan dijauhi, harus tetap dirangkul,” tambahnya.

Sementara itu, seorang mahasiswa kedokteran yang melintas di lokaai kampanye memberi semangat untuk Sematha untuk rajin meminum obat dan mengunjungi faskes “Tentunya harus selalu kontrol terus ke dokter supaya terpantau kesehatannya dan   imunnya juga supaya meningkatkan kualitas hidup dari pasien. tetap semangat”.

Kegiatan peringatan Hari AIDS seDunia di PGI akan berlanjut dengan talk show bersama Komisi Penanggulangan Aids dari berbagai daerah yang diselenggarakan secara luring dan daring.

 

Pewarta: Nugroho Agung

PADANG,PGI.OR.ID-Riset Setara Institut tentang Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2015, 2017, 2018, hingga 2021 menempatkan kota Padang masuk dalam 10 besar kota dengan tingkat toleransi yang rendah. Sedangkan Riset Maarif Institute tentang Indeks Kota Islami tahun 2016 menempatkan kota Padang peringkat 28 dari 29 kota di Indonesia.

Sementara untuk level provinsi, riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Agama dan Sosial Budaya (PPASB) UIN Imam Bonjol Padang di tahun 2018 menemukan, 33% dari 66 guru di Provinsi Sumatera Barat mengajarkan sikap intoleransi yang cenderung radikal di sekolah.

SUSENAS BPS dan Bapenas 2014 tentang perlunya memasukan indikator KBB dalam perencanaan pembangunan menyebutkan: 84% masyarakat Sumatera Barat menolak pendirian rumah/tempat ibdah bagi non-Muslim, 57% masyarakat Sumatera Barat menolak non-Muslim beribadah pada kompleks atau perumahan yang mayoritas Muslim, dan 37,71% masyarakat Muslim Sumbar menolak bertetangga dengan non muslim. Puslitbang Bimas Agama, dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2019 tentang indeks kerukunan umat beragama (KUB) menempatkan Sumatera Barat di bawah rata-rata nasional di urutan 33 dengan nilai 64,4.

Mengamati kondisi tersebut, sekaligus sebagai respons terhadap situasi krisis kebangsaan yang terjadi secara nasional, selama empat hari berturut-turut (1-4/12/2022), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) bekerja sama dengan PGIW Sumatera Barat, Pelita Padang, Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), Mission 21, dan Yayasan Samatha Giri, menggelar kegiatan bertajuk: Tanah Air itu Bhinneka (TAB) Goes to Padang.

Kegiatan yang diikuti oleh 30 orang pemuda lintas iman dan budaya ini, berlangsung di Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Grha Samatha Giri, Padang, Sumatera Barat. Sebelumnya tercatat 315 pemuda yang mendaftar, namun hanya 30 orang yang lolos seleksi panitia. Terbanyak dari Kota Padang, dan yang lainnya dari berbagai daerah, di antaranya Kalimantan, Bali, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Aceh.

Dengan melibatkan pemuda-pemudi lokal, jaringan lokal, dan pemuda-pemudi dari luar Sumatera Barat, peserta akan belajar bersama tentang keberagaman, membangun semangat duta damai, dan berkomitmen untuk membangun perdamaian, persatuan dan keadilan di Sumatera Barat secara khususnya, dan Indonesia secara umumnya.

Nia Sjarifuddin/ANBTI, Leonard Chrysostomos Epafras/ICRS Yogyakarta, dan Rosiana Purnomo/BPR PGI, didapuk menjadi narasumber.

Sekretaris Eksekutif Bidang KKC PGI, Pdt. Jimmy Sormin menjelaskan, sesuai renstra PGI 2020-2024, PGI dengan sengaja dan serius menyoroti KBB dan dialog antariman, sebagai upaya untuk ikut mempromosikan sekaligus mengadvokasi persoalan ini. Dia pun berharap melalui kegiatan ini akan mendorong semakin banyaknya kaum muda yang siap menjadi duta damai, yang memiliki komitmen untuk membangun perdamaian, persatuan dan keadilan. Peserta sengaja ditempatkan di rumah-rumah keluarga yang berbeda budaya dan keyakinan keagamaan, untuk terjadi dialog dan persaudaraaan.

Hal senada juga diungkapkan Nia Sjarifuddin. Menurutnya, melalui kegiatan ini ada transformasi, lewat sharing pengalaman dan sebagainya. “Tujuan hanya satu, untuk bagaimana mereka bisa melihat, merefleksi dirinya sebagai bagian dari Indonesia, bagaimana mereka melihat ada masa lampau, masa kini dan masa depan yang harus mereka lihat. Tapi intinya, ANBTI dan PGI, kita selalu terus berkolaborasi untuk mendorong pola-pola untuk memperkuat persatuan, dan kesatuan terutama dengan anak muda sebagai salah satu agen yang paling penting,” tandasnya.

Sementara itu, Angelique Maria Cuaca, founder Pelita Padang, berharap bersama anak muda kita bisa mendorong Sumatera Barat, secara khusus, yang lebih inklusif dan menghargai semua keberagaman. Dia pun berharap bersama anak muda kita bisa mendorong Sumatera Barat, secara khusus, yang lebih inklusif dan menghargai semua keberagaman.

“Dan sekembalinya dari tempat ini, setelah belajar selama 4 hari akan mendapat tantangan karena mereka hidup dari kultur dan agama yang berbeda, untuk mengelola keberagaman dalam lingkup yang kecil, mereka membawa pengalamannya itu ke daerah mereka dan membuat kegiatan serupa. Sehingga dari kegiatan ini bisa dapat pengalaman, dan mereka bisa menjadi pelaku perubahan, duta damai di daerah mereka,” ujar Ketua Nasional Sobat KBB ini.

Sedangkan selaku tuan rumah, Kepala Pusdiklat Grha Samatha Giri, Bante Viriapholo mengaku bersyukur dan sangat mendukung kegiatan ini karena dilaksanakan oleh pemuda lintas iman. “Sekarang kita melihat intoleransi itu masih kerap melibatkan anak-anak muda. Dari kegiatan ini mereka bisa belajar bagaimana membangun kebersamaan dan toleransi. Saya juga berharap kegiatan ini dapat terus  berlanjut dan berkesinambungan,” tandasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

Oleh: Pdt. Jacky Manuputty

Selasa (29/11) seharian saya berada di Cianjur untuk mengunjungi beberapa wilayah terdampak bencana, serta melihat kerjasama jaringan gereja dan lembaga-lembaga Kristen dalam penanganan bencana Cianjur. Memasuki wilayah Cianjur sekitar jam 7.30 WIB, jalanan cenderung macet oleh berbagai kendaaraan dan ambulance pemasok bantuan dari berbagai lembaga kemanusiaan.

Di kiri dan kanan jalan nampak hamparan tenda serta berbagai pos bantuan dari  beragam lembaga kemanusiaan. Lokasi Cianjur yang mudah terjangkau dari Jakarta dan kota-kota di sekitarnya memudahkan distribusi logistik datang dari banyak pihak untuk membantu masyarakat terdampak.

Pos Terpadu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Penguatan Kapasitas Lokal
Memasuki Pos Terpadu PGI yang berpusat di gedung gereja GKP Cianjur, saya berjumpa teman-teman lintas gereja yang dikordinir oleh PGIS Cianjur. Pos Terpadu yang diinisiasi Biro PRB PGI dengan Jakomkris, PGIS Cianjur, dan lembaga-lembaga Kristen lainnya, berupaya memperkuat kordinasi lintas gereja dan lembaga Kristen dalam hal penanganan bencana. Kordinasi memang menjadi kata kunci dalam penanggulangan bencana seperti ini. Semua lembaga berniat baik untuk membantu, namun niat baik saja tak cukup. Dibutuhkan kesediaan untuk berkordinasi antarlembaga, sehingga daya intervensi kemanusiaan lebih efektif, efisien, dan tertata di lapangan. Pos Terpadu dengan demikian menjadi terminal untuk berbagi sumber daya antar berbagai jaringan Kristen penanggulangan bencana.

Pengelolaan Pos Terpadu sejauh ini dilakukan oleh tenaga-tenaga relawan dari jemaat GKP Cianjur. Mengingat terbatasnya kapasitas tenaga yang tersedia, MJ GKP Cianjur mengharapkan adanya tambahan tenaga relawan dari 23 gereja anggota PGIS Cianjur. Permintaan ini dapat dimengerti mengingat kapasitas gereja-gereja local untuk penanggulangan bencana sangatlah terbatas. Mekanisme standar untuk penanganan bencana seperti ini tidaklah mudah bagi lembaga gereja yang belum pernah mengalaminya. Pengelolaan gudang, distribusi, pendataan, dan berbagai kegiatan terkait dengan fase tanggap darurat kebencanaan membutuhkan kepasitas tim yang kuat dan terlatih.

Saat bencana terjadi, Tim dari Pos Terpadu PGI melakukan distribusi bantuan secara langsung ke 33 titik terdampak selama beberapa hari. Mereka kemudian memutuskan untuk membuka dapur umum dan menyediakan makanan siap makan untuk 500 orang/hari. Setelah beberapa hari, dapur umum itu kemudian ditutup karena kelelahan dan keterbatasan tenaga, selain berbagai lembaga sudah juga membuka pelayanan dapur umum. Tim dari Pos Terpadu PGI yang dikordinir oleh PGIS Cianjur dan GKP Cianjur merubah strategi dengan cara menyalurkan bantuan bahan makanan ke dapur-dapur umum yang bermitra dengan mereka. Saat ini mereka telah menyalurkan bantuan ke 30 titik dapur umum.

Sejak Senin (28/11), Pos Terpadu PGI memutuskan untuk memasuki tahap penanggulangan 14 hari ke depan dengan memberi perhatian kepada keluarga-keluarga jemaat yang terdampak, selain warga masyarakat di sekitar gereja mereka. Dijelaskan oleh Ketua PGIS Cianjur bahwa pada hari-hari pertama bencana, mereka belum secara spesifik memberi perhatian kepada warga jemaat yang terdampak. Saat itu mereka  lebih focus pada masyarakat secara umum. Siapa saja yang datang dan meminta bantuan pasti akan diberikan seadanya. Kini mereka akan membantu keluarga-keluarga dari jemaat-jemaat di Cianjur dan sekitarnya yang terdampak karena mereka telah memperoleh data-data yang lebih lengkap.

Belajar dari berbagai bencana yang terjadi di Indonesia, Biro PRB-PGI terus mendorong gereja-gereja anggota PGI untuk menginstalasi unit Penanggulangan Risiko Bencana di gereja mereka masing-masing, terutama di gereja-gereja yang berada di wilayah dengan risiko bencana tinggi. Untuk maksud itu Biro PRB-PGI sedapat mungkin mengonsolidasikan sebaran sumber daya jaringan yang tersedia guna membantu gereja-gereja anggota PGI yang membutuhkan pendampingan bagi pengadaan unit PRB di gereja masing-masing.

Bencana yang terjadi di Cianjur merupakan momentum untuk menguatkan gereja-gereja anggota di wilayah Jawa Barat, khususnya Cianjur, bagi peningkatan kapasitas PRB di masa depan. Jejaring mitra gereja dan berbagai lembaga kemanusiaan lainnya umumnya bekerja dengan durasi waktu terbatas, sementara pengelolaan dampak bencana akan berlangsung dalam waktu panjang. Menyikapi fakta ini, jejaring gereja dan lembaga mitra gereja perlu didorong untuk sungguh-sungguh menguatkan kapasitas mitra lokal di wilayah bencana, sehingga kelak mereka memiliki kecukupan pengetahuan dan kapasitas mandiri untuk mengelola situasi bencana dan paska bencana di masa depan.

Dalam kaitan itu, perlu dihindari ketergantungan warga lokal kepada lembaga-lembaga yang cenderung mengembangkan perilaku ‘savior syndrome’ (Sindrom Juruselamat) dan memosisikan warga lokal sebagai korban semata, bukan penyintas.

Penerimaan Warga dan Kerjasama Antaragama
Kunjungan ke beberapa lokasi terdampak seakan memupus viralnya berita tentang penolakan bantuan oleh warga disana berdasarkan perbedaan agama. Dalam percakapan dengan teman-teman lintas gereja dan lembaga di Pos Terpadu PGI, tidak terdengar sedikitpun cerita tentang penolakan warga. Kunjungan langsung ke lapangan malah memperlihatkan betapa antuasiasnya warga bekerjasama dengan teman-teman Jakomkris dan gereja-gereja lokal  disana. Tak ada warga yang mempertanyakan asal usul lembaga bantuan ataupun latar belakang agama. Menurut mereka, beberapa kasus yang diviralkan di media sosial hanyalah ulah kelompok-kelompok kecil yang tak didudukung oleh masyarakat setempat. Aparat keamanan bahkan telah menyikapi dan menindak para peneror pekerja kemanusiaan itu.

Di lapangan, rekan-rekan jaringan dan lembaga Kristen membangun kerjasama lintas iman dengan beberapa organisasi Muslim setempat, di antaranya dengan LPBI-NU PCNU Jabar maupun Kab. Cianjur. Teman-teman dari Gerakan Kemanusiaan Indonesia (GKI) yang membangun Pos Penanggulangan di gedung gereja GKI Cianjur, juga mengelola Kerjasama dengan teman-teman Gusdurian, GP Ansor, dan lainnya. Kerja-kerja kemanusiaan di tengah bencana memang harus menjadi simpul bagi penguatan relasi antaragama, mengingat bencana tak memiliki identitas agama.

Dalam kunjungan ke Desa Cisarandi, ditemukan kerusakan bangunan dalam skala yang luas. Menurut warga setempat, hanya tersisa 8 rumah yang tidak retak dari total 300 KK. Selebihnya terjadi keretakan, patahan, dan ambruk dalam skala yang berbeda-beda. Warga terdampak memilih tinggal di tenda-tenda pengungsi dalam wilayah desa yang menjadi area pelayanan teman-teman dari Mennonite Diakonia Services (MDS). Di desa itu mereka menginstalasi wadah pengelolaan air bersih yang bisa menghasilkan air siap minum sebanyak 1000 lt/hari, selain menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemulihan trauma bagi anak-anak. Interaksi teman-teman jaringan Oikumene dengan warga disitu terlihat sangat akrab. Teman-teman MDS bahkan menggelar satu tenda yang bertindihan dengan kuburan warga desa untuk tempat peristirahan mereka selama melayani disitu.

Pemulihan trauma bagi anak-anak adalah kerja besar paska bencana yang perlu konsolidasi serius. Bencana yang terjadi siang hari saat kegiatan persekolahan sedang berlangsung berdampak pada meninggalnya banyak anak akibat tertimpa reruntuhan sekolah. Catatan jumlah guru yang meninggal juga cukup tinggi dibanding total jumlah korban jiwa. Menyikapi situasi itu, beberapa lembaga Kristen lainnya berinisiatif untuk mengelola area trauma healing dalam kerjasama dengan guru-guru dan lembaga pengajian di wilayah terdampak, bermodalkan kapasitas yang tersedia. Selain MDS, teman-teman dari POUK di Bekasi mengirim tim khusus untuk mengelola aktifitas ini; begitu pula teman-teman dari dari pos penanggulangan di GKI Cianjur.

Membangun Gereja Tangguh Bencana
Selepas kunjungan ke beberapa area terdampak, koordinasi jaringan dilakukan di Pos Terpadu pada jam 16.00 sampai jam 19.30. Di antara yang hadir adalah; Jakomkris, Pelkesi, YEU, YAKKUM, PGIS, GKP, HKBP, POUK Jati Asih, YSDK-GKP, dan GKP Cianjur sebagai tuan rumah. Teman-teman yang hadir membagi pengalaman pelayanan di area masing-masing, tantangan yang dihadapi, serta berbagai pelajaran menarik yang diperoleh dari lapangan.

Disadari bahwa penanggulangan paska bencana masih menjadi rangkaian kerja panjang yang membutuhkan banyak tenaga. Tidak tertutup kemungkinan  bagi terjadinya gempa susulan, sekalipun pelepasan energi gempa telah semakin kecil. Hal yang mencemaskan bahwa episentrum gempa pada kedalaman 5-10 km di wilayah itu memperlihatkan kedangkalan gempa. Kondisi ini cukup berbahaya kalau ada gempa-gempa susulan. Struktur batuan di daerah Cianjur juga cukup lapuk, ditambah mulainya musim hujan, sehingga potensi longsoran dan goncangan masih mungkin terjadi.

Terhadap berbagai tantangan di atas, gereja-gereja di wilayah bencana harus sungguh-sungguh meningkatkan kapasitas mereka dalam hal Penanggulangan Risiko Bencana. Sangatlah penting bagi gereja untuk memaknai momentum ini guna bertumbuh sebagai gereja yang peduli terhadap kerentanan geografis di wilayahnya. Pengelolaan logistik di saat bencana sangat penting, namun pemulihan fisik dan pemukiman paska bencana tak boleh disepelekan, terutama untuk membangun konstruksi rumah yang tahan bencana.

Dalam kaitan ini, sejak setahun terakhir PRB-PGI telah berkordinasi dengan BNPB untuk menggagas konsep ‘Gereja Tangguh Bancana.’ Sangat diharapkan gereja-gereja anggota PGI dapat secara serius menaruh perhatian terhadap berbagai potensi bencana di wilayahnya, mengingat kontur geografis Indonesia yang dikenal juga dengan istilah ‘super mall’ bencana.

 

Penulis, Sekretaris Umum PGI