JAKARTA,PGI.OR.ID-Sebanyak 30 orang pemuda lintas agama dari 315 pendaftar, dan dari berbagai daerah, dinyatakan lolos seleksi untuk mengikuti kegiatan Tanah Air-Bhinneka Goes to Padang. Kegiatan ini merupakan kerja sama PGI bersama mitra untuk isu KBB dan perdamaian, seperti Mission 21, ANBTI, dan Pelita Padang.

Ketigapuluh pemuda tersebut yaitu Sardi, Irmawati, Herman Bakti Manullang, Kefi Maulana Putra, Hakirtan Kaur, SH, Paskalina Putri Saubaki, Nabilah Hurul A’ini, Sopian Lubis, Yuliana Yani, Ni Luh Rosita Dewi, Nashifa Noor, Komang Satya Yogi S, Tiara Tri Dewi, Gharsa Syahputra, Ar Rafi Saputra Irwan, Hendrika Sagulu, Rian Afdol, Fidelia Novita Sagulu, Firlin Syam, Eparius Laia, Anjali Sabna, Yossi Latifa, Fitrawati, Reni Dian Anggraini, Dimas Rozi Pratama, Muliadi, Imam Sabrani Yurizal, Ramadhani, Diska Lamtiar Manurung, dan Yaebaesi Zai.

Sekretaris Eksekutif Bidang KKC PGI, Pdt. Jimmy Sormin memgaku sangat senang karena banyak peserta yang lolos seleksi untuk dapat mengikuti kegiatan ini. Menurutnya, Renstra PGI tahun 2020-2024 sengaja menyoroti KBB dan dialog antariman, sebagai upaya untuk ikut mempromosikan sekaligus mengadvokasi persoalan ini.

“Berbagai peristiwa di bumi pertiwi, mulai ujaran kebencian atas nama agama, persekusi dan kekerasan, pelarangan kegiatan beragama dan sebagainya memperlihatkan bagaimana tindakan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama masih terus terjadi. Pada level hukum, penegakan hukum terhadap berbagai tindakan pelanggaran KBB masih belum maksimal. Tidak jarang pula, korban yang umumnya dari kelompok minoritas mengalami kriminalisasi karena didakwa melakukan tindak pidana penodaan agama atau mengganggu ketertiban umum,” jelasnya.

Problem penegakan hukum, lanjut Pdt. Jimmy Sormin, muncul karena peraturan perundang-undangan yang lebih berat menekankan pada pembatasan kemerdekaan beragama, seperti Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/Penodaaan Agama; SKB 3 Menteri Tahun 2008 tentang Ahmadiyah, Peraturan Bersama 2 Menteri Tahun 2006 tentang Rumah Ibadah dan keberadaan berbagai peraturan di tingkat daerah yang membatasi kemerdekaan beragama kelompok minoritas.

Berbagai peraturan tersebut dalam banyak laporan telah terbukti gagal menjamin hak atas kemerdekaan beragama. Tentu saja ini bukan hanya fenomena khas Indonesia, di tingkat global pun bisa ditemukan bagaimana kebebasan beragama, dalam pengalaman dunia barat juga terus menerus didiskusikan ulang. Kita bisa temukan dari laporan media massa yang membentuk persepsi umum bahwa konflik global berakar pada konflik yang bernuansa keagamaan, setidaknya pasca penyerangan WTC 11 September 2001 yang dilanjutkan dengan berkembangnya aksi terosisme di mana-mana.

Meskipun dalam sejarahnya masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, namun dalam praksisnya tidak ada jaminan bahwa penghormatan terhadap perbedaan dilakukan dengan cara yang patut dan nir kekerasan. Bahkan jelang Pemilu 2024 tidak tertutup kemungkinan akan mendatangkan gejolak dalam kehidupoan KBB karena politik identitas masih “laku” untuk dimainkan.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Koferensi Waligereja Indonesia (KWI) bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) telah menetapkan Pesan Natal 2022 yaitu “……pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain” (Mat. 2:12).  

Dalam pesan tersebut antara lain dijelaskan, keanekaragaman merupakan anugerah Allah yang harus disyukuri, dirawat, dan dikembangkan. Kebhinekaan yang kita sadari sebagai anugerah Tuhan itu seharusnya mendorong kita untuk saling bergandengan tangan dalam mewujudkan tata kehidupan bersama yang lebih bermartabat.

Dengan berjalan bersama kita dimampukan untuk “pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat”: membangun kembali kehidupan dari keterpurukan dalam berbagai bidang akibat pandemi COVID19; membangun peradaban kasih di tengah menguatnya tindak kekerasan; merajut kerukunan di tengah merebaknya intoleransi; mempopulerkan budaya jujur di tengah mengguritanya tindak kejahatan korupsi; menggemakan pertobatan ekologis di tengah maraknya kerusakan lingkungan hidup, dan mengembangkan hidup berpolitik yang beretika menjelang pesta demokrasi tahun 2024.

Berjalan bersama dapat menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Oleh karenanya semangat itu perlu ditopang dengan sikap saling memahami, menerima, mendengarkan, dan menghargai kawan seperjalanan yaitu seluruh warga bangsa kita. Kita hilangkan berbagai pikiran negatif dan prasangka buruk. Kita kembangkan budaya hidup damai dan bersaudara.

Untuk melihat secara lengkap Pesan Natal KWI-PGI 2022 dalam bentuk pdf, silahkan klik di bawah ini.

 

PESAN NATAL KWI-PGI 2022

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Ada suasana berbeda di kantor PGI, Grha Oikoumene, Jakarta. MPH-PGI penuh waktu tidak berada di ruangan masing-masing, melainkan anak-anak. Tugas mereka (MPH-PGI, red) pun diambil alih! Itulah bagian dari kegiatan Kids Take Over PGI yang dilaksanakan oleh Biro Perempuan dan Anak (BPA) serta Biro Pemuda dan Remaja (BPR) PGI, pada Senin (21/11/2022).

Kids Take Over PGI diikuti oleh 12 orang anak usia 7-18 tahun, yang merupakan perwakilan dari gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta dan Depok. Menurut Kabiro BPA Sonya M. Uniplaita, program ini selain dalam rangka Hari Anak Internasional, juga sekaligus ingin mengingatkan gereja-gereja, untuk saatnya terbuka, dan memberi ruang terhadap anak-anak. “Karena mereka juga memiliki hak yang sama dengan kita orang dewasa, hak untuk berkumpul, dan mengemukakan pendapat,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom melihat, kegiatan ini selain untuk memperlihatkan potensi anak-anak, tetapi juga sebagai kesempatan melatih kepemimpinan. “Ini menurut saya menjadi praktik kepemimpinan mereka, dengan cara mencoba mengambil peran menjadi Ketum PGI, Sekum, Wasekum. Tentu mereka akan dibekali, sehingga pengalaman yang singkat ini mungkin juga akan bisa meningkatkan rasa percaya diri,” tandasnya.

Selain MPH-PGI, sebagian dari anak-anak juga mengambil alih tugas sekretaris eksekutif dan kepala biro di lingkungan PGI. Pada kesempatan itu, mereka (anak-anak, red), mendapat pengalaman langsung terlibat dalam kegiatan dari masing-masing bidang dan biro. Termasuk melakukan kegiatan rapat-rapat yang biasa dilakukan di PGI.

Hampir lima jam mengambil alih tugas pimpinan PGI ternyata memberi kesan tersendiri bagi anak-anak. Seperti dituturkan Charlotte Tupan, yang mengambil alih tugas Ketum PGI. “Saya senang sekali, karena sebelumnya gak nyangka diminta jadi Ketum PGI. Semoga saya bisa ikut lagi nanti,” harap siswi SMA Santo Fransiscus, Kramat Raya, Jakarta Pusat ini.

Hal yang sama juga disampaikan Janet Angelina Simanjuntak, siswi SMA 5 Sumur Batu, Pademangan, Jakarta. Menurutnya, menjadi Sekum PGI dia belajar memahami tugas dan peran seorang sekretaris umum. “Menarik sekali bisa tau lingkungan kerja Sekum PGI, tegang juga sih rasanya, tapi ini menambah pengalaman dan pengetahuan saya, sepertinya kalau sekretaris harus bisa berkomunikasi dengan baik,” ujarnya sambil tersenyum.

Jemaat HKBP Rajawali, Pademangan, Jakarta Utara ini, juga berharap kegiatan Kids Take Over PGI bisa dilaksanakan kembali sehingga teman-teman lain bisa ikut ambil bagian. Dia pun berharap PGI terus maju, dan tetap bisa merangkul gereja-gereja di Indonesia.

Demikian pula Mathew. Sebagai peserta termuda, dia mengaku senang karena mendapat pengetahuan dan pengalaman baru. “Hari ini aku bisa ikut zoom rapat bencana sama Om Shurej, rasanya senang sekali,” katanya.

Program Kids Take Over PGI mendapat respons positif dari Wulan (48), orangtua Hanaya, salah seorang peserta. Jemaat GKI Buaran, Jakarta ini mengatakan, program ini menambah pengetahuan tentang ada dan bagaimana PGI. “Karena selama ini anak-anak kan belajar di sekolah, padahal mereka juga perlu tau apa yang ada di seputar gereja, termasuk bagaimana mengenal PGI, termasuk bagi saya beruntung juga karena bisa tau apa itu PGI,” ujarnya.

Selain dapat mengenal PGI, lanjut Wulan, anak-anak juga dapat berinteraksi dengan orang lain, dan melihat dunia luar, sehingga menambah pengalaman. Sebab itu, dia pun berharap acara serupa dapat dilaksanakan secara rutin dengan tidak hanya melibatkan warga gereja.

Kegiatan Kids Take Over PGI dimulai pukul 10.00-14.00 WIB. Sebelumnya, anak-anak berkesempatan melakukan building tour yang dipandu Kabiro Pemuda dan Remaja PGI Rosiana Indah Purnomo. 

 

Pewarta: Markus Saragih   

 

CIGUGUR,PGI.OR.ID-Seminar Agama-Agama (SAA) Ke-37 PGI yang dilaksanakan di tengah Komunitas Sunda Wiwitan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat telah berlangsung pada 16-19 November 2022. SAA dengan Tema: Rekognisi, Pemenuhan dan Perlindungan Hak Beragama dan Berkeyakinan Warga Negara, merupakan SAA pertama yang dilakukan PGI di mana pesertanya live-in di rumah masyarakat adat. Terjadi proses interaksi langsung antara peserta dan warga yang menarik sebab memunculkan banyak cerita dan pengalaman inspiratif dan mengharukan. Suasananya penuh kasih dan persaudaraan.

Dinamika proses empat hari SAA kali ini menunjukkan betapa diskriminasi dan intoleransi masih terjadi secara sistematis kepada kelompok masyarakat penganut agama leluhur atau penghayat kepercayaan. Sumber masalahnya pun jelas yaitu tak adanya pengakuan negara yang sungguh bahwa penghayat kepercayaan adalah sebuah agama yang hidup secara nyata dalam masyarakat Indonesia. Sebuah ironi di tengah bangsa yang mengagungkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama.

Menyikapi situasi yang memprihatinkan itu, peserta SAA Ke-37- yang terdiri dari tokoh agama, tokoh kepercayaan, tokoh masyarakat, akademisi, pemuda lintas agama, organisasi kemasyarakatan serta pegiat HAM dan demokrasi – menyatakan sikap dan keprihatinannya dalam bentuk Maklumat Cigugur. Maklumat Cigugur ini menekankan dan menegaskan beberapa hal sebagai berikut;

1. Mendesak lembaga legislatif dan pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat untuk menjamin kepastian hukum demi rekognisi, pemenuhan, perlindungan hak konstitusional masyarakat adat.
2. Menuntut agar pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan semua agama yang ada di Indonesia, termuat di dalam Undang-Undang/sistem pendidikan nasional.
3. Menolak segala bentuk stigma, diskriminasi, intoleransi dan kekerasan atas nama agama, suku, dan kepercayaan terhadap setiap warga negara.
4. Menuntut perbaikan kebijakan yang berkeadilan dan penghapusan segala bentuk tindakan yang menghambat layanan negara terhadap setiap warga negara.
5. Mengajak semua elemen masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keutuhan NKRI.

 

Terima kasih!

 

Jakarta, 20 November 2022

 

Jeirry Sumampow
Juru Bicara SAA
Kepala Humas PGI

 

Siaran Pers SAA ke 37 PGI

SURAKARTA,PGI.OR.ID-Kita menghadapi kondisi geopolitik yang kompleks di berbagai wilayah di dunia, ancaman kesehatan, dan perubahan iklim yang menyebabkan krisis pangan dan energi, ancaman ekonomi global, dan kemiskinan ekstrem. Dalam situasi ini, agama-agama harus menjembatani kerjasama dunia dan membangun solidaritas bersama untuk mengatasi krisis global.

Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty dalam paparannya di acara World Peace Forum (WPF) ke 8, di Hotel Sunan Surakarta, pada Kamis (17/11/2022).

“Pemuka agama, aktor agama, dan lembaga agama harus meyakinkan pemerintah, partai politik, dan pembuat kebijakan lainnya untuk mengembangkan keterlibatan yang konstruktif dengan pemangku kepentingan agama dan spiritualitas,” katanya.

Institusi keagamaan dan berkeyakinan, lanjut Pdt. Jacky Manuputty, memiliki tingkat kepercayaan yang khas dalam banyak masyarakat. Mereka dapat mendorong perubahan perilaku, membuat narasi pro-eksistensi, menetapkan standar moral dan etika untuk mendukung kesehatan masyarakat, ketahanan masyarakat, penegakan keadilan serta pengelolaan lingkungan, dan mengurangi penyebab kekerasan.

Menurutnya, tren politik dan ekonomi global menunjukkan evolusi yang berbahaya. Situasi ini membunyikan alarm bagi agama dan kepercayaan untuk bertindak. Persaudaraan manusia (human fraternity) dan prinsip jalan tengah (the middle path) menawarkan kontra-narasi terhadap kecenderungan evolusioner yang mencemaskan kehidupan saat ini. Sudah saatnya agama memperkuat kerja sama dan bertindak.

Diakhir paparannya, Pdt. Jacky Manuputty menawarkan sejumlah ide singkat sebagai kesimpulan dari pidatonya. Pertama, kita harus terus bekerja untuk membumikan prinsip-prinsip pro-eksistensi dari dokumen persaudaraan manusia dan perspektif jalan tengah di berbagai wilayah rapuh dan banyak menderita akibat krisis kemanusiaan dan lingkungan.

Dimensi etis yang sangat kuat dari kedua prinsip yang terkait erat dengan relasi antar-manusia ini harus diterjemahkan dalam gerakan bersama lintas agama dan kepercayaan. Prinsip-prinsip  dasar yang berakar pada nilai luhur agama-agama ini, juga selaras dengan banyak model kearifan lokal di berbagai kelompok masyarakat, khususnya di Indonesia, karenanya tidaklah sulit bila prinsip-prinsip ini  diterjemahkan secara konkrit dalam relasi masyarakat di akar rumput.

Kedua, sementara kita bekerja pada tingkat penyusunan kebijakan global untuk mempromosikan persaudaraan manusia dan jalan tengah, kita juga harus bekerja sama untuk memperkuat kapasitas motivator, pekerja perdamaian, negosiatir, dan mediator berbasis agama yang hidup dan bekerja di tengah masyarakat basis yang rentan terhadap  gejolak politik, sosial, dan ekonomi. Seruan para pemangku kepentingan agama untuk bertindak harus diperkuat dengan kapasitas untuk bertindak secara tepat di dunia yang berubah dengan cepat.

Ketiga, kita harus mendorong diakhirinya kecenderungan instrumentalisasi ajaran agama dan aktor-aktor agama untuk kepentingan politik dan ekonomi. Sebaliknya, libatkan pemangku kebijakan agama dan kepercayaan untuk mengembangkan relasi konstruktif agama dalam pembangunan berkelanjutan.

WPF ke 8 yang akan berlangsung hingga Jumat (18/11/2022), diikuti sebanyak 70 orang dari Indonesia dan 20 negara dari 5 benua. 20 Negara tersebut adalah Australia, Arab Saudi, Bosnia Herzegovina, Italia, India, Lebanon, Maroko, Malaysia, Mesir, dan Pakistan. Juga hadir delegasi dari Palestina, Philipina, Rusia, Slovakia, Thailand, Timor Leste, USA, UK, UEA serta Vatikan.

Acara yang digelar empat tahun sekali ini, mengusung tema Fraternity and the Middle Path for A Peacefull, Just, and Prospherous World.

 

Pewarta: Markus Saragih

CIGUGUR,PGI.OR.ID-Di hari kedua (17/11/2022), kegiatan SAA ke 37 PGI yang berlangsung di Balai Paseban Tripanca, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, diisi sesi pertama diskusi terkait tema Beragama dan Berkeyakinan di Tanah Air: Konteks Aktual, Tantangan, dan Peluang.

Mengulik tema tersebut, menghadirkan 4 narasumber yaitu Pdt. Gomar Gultom (Ketum PGI), Nia Sjarifudin (ANBTI), Engkus Ruswana (Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa Indonesia), dan Wawan Gunawan (Jakatarub),

Dalam sesi ini, Pdt. Gomar Gultom menegaskan, begitu banyak perjumpaan tokoh-tokoh agama, dari yang formal hingga yang non formal. Di antaranya juga ada doa bersama. Dari antara yang banyak itu, hampir bisa dipastikan, yang diagendakan hadir hanya perwakilan dari agama-agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Tidak ada ruang tersedia untuk penganut agama-agama dan kepercayaan lain.

“Padahal ada begitu banyak penganut agama dan kepercayaan di luar yang enam itu, seperti Jahudi, Bahai, Shinto, Taoisme, Zoroaster, Sunda Wiwitan, Kejawen, Parmalim, Merapu, Kaharingan, Tonaas Walian, Tolottang, dan lainnya,” jelasnya.

Sepertinya, lanjut Pdt. Gomar Gultom, ruang publik kita hanya diagendakan untuk diisi oleh keenam agama itu. Dan para pemimpin atau tokoh dari ke enam agama itu tidak pernah merasa terganggu dan merasa nyaman saja, dengan tiadanya ruang buat agama-agama lain itu.  Ironisnya, keenam agama itu adalah agama pendatang di nusantara ini, dan mereka menguasai ruang publik. Agama-agama lokal atau asli Indonesia, yang adalah agama pribumi malah dipinggirkan. Berbagai regulasi dan kebijakan dikeluarkan oleh negara untuk memfasilitasi kepentingan agama-agama yang enam itu, yang secara langsung semakin memarjinalkan agama-agama lokal itu.

“Inilah ironi agama pendatang itu, membiarkan hak-hak sipil penganut agama lokal terabaikan, sementara dalam kotbah-kotbahnya mengatakan damai, adil, kasih dan sebagainya. Dalam kenyataannya, entah berapa banyak perkawinan warga yang tidak tercatatkan oleh negara dan sebagi akibatnya, anak-anaknya tidak bisa mendapatkan akte lahir. Tidak ada jaminan hukum kepada mereka, dan para pemimpin agama cuek bebek,” katanya.

Ironi seperti ini sesungguhnya bukanlah tabiat Indonesia. Ironi ini berakar berakar pada UU no 1/PNPS/1965, khususnya di bagian penjelasan, yang diplesetkan oleh para pengambil keputusan negara, dan  diaminkan oleh para pemimpin keenam agama itu. Saya katakan bukan tabiat Indonesia, karena ternyata, di dalam tubuh BPUPKI, terdapat dua tokoh dari penganut kejawen: Wongsonegoro dan RM Soenardi.

Lebih jauh dijelaskan, sesungguhnya yang terjadi agama-agama yang enam itu ingin mengkapling Indonesia ini hanya untuk dibagi-bagi oleh keenam agama yang ada. Kesimpulan seperti ini sangat valid bila melihat berbagai regulasi terkait penyebaran agama yang ada selama ini. Dalam berbagai surat edaran Menteri Agama selama Orba, terkesan oke saja menjalankan dakwah atau misi kepada mereka yang belum memeluk “agama”, yakni belum memeluk salah satu dari keenam agama itu. Dengan kata lain para penganut agama lokal itu  dijadikan target atau objek dari dakwah atau misi.

Belakangan kondisi makin runyam dengan makin merebaknya budaya kerakusan. Kini hampir tidak ada keseharian kita yang tanpa hura-hura. Semua seakan sudah menjadi tempat mengumbar nafsu dan amarah. Dan ini tidak hanya dalam ranah ekonomi atau politik, melainkan juga dalam kehidupan beragama. Maka ganti mengisi dan berbagi ruang publik, yang ada adalah rebutan ruang publik.

“Salah satu efektif mengatasinya, menurut hemat saya, adalah mencabut UU 1/PNPS/1965 itu. Itu sebabnya Judicial Review yang dilakukan Gus Dur dkk, didukung sepenuhnya oleh PGI. Sayangnya JR ini kandas di tangan Mahfudz MD, sebagai Ketua MK ketika itu. Tetapi sesungguhnya, dalam salah satu petitumnya MK juga mengatakan perlunya  executive review dan legislative review atas UU ini. Sayangnya, baik parlemen maupun pemerintah “ora mudheng” hingga kini. Bahkan dalam draft RKUHP, kembali dimasukkan muatan UU 1/PNPS/1965, yakni penodaan agama,” jelasnya.

Dia menambahkan, sesungguhnya terdapat peluang buat kita kini mengadvokasi rekognisi, pemenuhan dan perlindungan bagi hak-hak beragama dan berkeyakinan ini kini tersedia. Lukman Hakim saat menjadi Menteri Agama, adalah pejabat Kemenag pertama yang mengundang penganut kepercayaan ikut bergabung dalam perjumpaan interfaith. Selain itu, kementerian agama kini sedang giat-giatnya mensosialisasikan Moderasi Beragama. “Pada saat sama, di beberapa lembaga agama, makin muncul pemimpin dan tokoh yang terbuka dan tercerahkan dalam hidup beragamanya. Ini semua peluang yang harus dimanfaatkan dalam mengadvokasi kasus ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Nia Sjarifudin melihat, trend aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama saat ini semakin meningkat, yang sebenarnya sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama itu sendiri. Situasi semacam ini harus dihadapi dengan akal dan hikmat dalam memaknai setiap ayat-ayat dalam kitab suci masing-masing agama.  

Menurut Nia, komitmen bangsa Indonesia yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45 harus terus digaungkan, dalam rangka menciptakan kehidupan, termasuk kehidupan beragama, dan berkeyaninan. “Menurut Gusdur Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika adalah jatidiri bangsa yang tidak boleh dilemahkan apalagi dihilangkan dari bangsa ini. Ini pulalah yang akhirnya kami mendeklarasikan ANBTI,” katanya.

Pancasila, ujarnya, begitu kuat dalam habitus bangsa, tinggal bagaimana kita patuh mengaktualisasikannya dalam kehidupan, sehingga Pancasila tidak hanya dilihat sebagai tekstual atau hapalan semata.

Peminggiran dan marginalisasi terhadap agama leluhur, sehingga pemerintah terkesan gamang untuk mengakui keberadaannya, diungkapkan Engkus Ruswana. Padahal, menurutnya, sejak zaman purba sudah terjadi perjumpaan-perjumpaa dari yang berbeda, dan hal itu sudah biasa. “Sejarah masa awal peradaban sudah terjadi perkawainan dari berbagi kerajaan. Tidak ada masalah. Jadi zaman dulu bukan saja toleransi tapi sudah terjadi pembaruan. Dan itu tidak menimbulkan konflik karena di masyrakat kita sudah punya nilai-nilai luhur, nilai-nilai kearifan lokal. Maka sekarang disebutkan ada mdoerasi beragama dari dulu sudah dipraktekkan,” katanya.

Munculnya marginalisasi, jelas Engkus, tidak terlepas dari adanya tigma yang diciptakan di masa kolonial Hindia Belanda. Agama leluhur dianggap penganut ajaran animisme, dan  bahkan penganutnya dianggap masih kanibal. “Makanya terjadi kegamangan dari para pejabat untuk mengakui penganut agama-agama leluhur, karena bayangannya primitif, menyembah batu dan sebagainya. Maka kami selalu dipojokkan, dipinggirkan, menjadi sasaran dakwah, sasaran misionaris karena dianggap belum beragama, padahal tidak seperti itu.”

Menurut Engkus, tindakan yang dibutuhkan sekarang ini diantaranya adalah upaya terus-menerus untuk memperluas dan meningkatkan konsolidasi bangsa (semua komponen bangsa), menghapus peraturan-peraturan yang diskriminatif, revitalisasi dan penerapan nilai-nilai kearifan lokal bangsa, serta pelurusan sejarah bangsa.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAYAPURA,PGI.OR.ID-Biro Papua PGI bersama PGIW Tanah Papua pada 15 November lalu, bertempat di kantor GKII Bethesda Abepura Jayapura, telah melakukan rapat koordinasi untuk rencana evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi KGM Sorong yang telah berlangsung pada 9-12 April 2018 di Kabupaten Sorong.

Dalam rapat tersebut dibicarakan rencana tindak-lanjut beberapa rekomendasi KGM Sorong oleh PGIW Tanah Papua pada tahun 2023 termasuk menulis laporan pertanggungjawaban program/kegiatan yang sudah dilaksanakan paska pelaksanaan KGM Sorong sampai saat ini. Selain itu, juga tanggapan PGIW Tanah Papua menyikapi isu pemekaran Provinsi yang saat ini sudah bertambah 3 Provinsi baru yaitu Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Sebagaimana diketahui, Pejabat Gubernur untuk 3 Provinsi Baru sudah ditetapkan dan dilantik di kantor Kemendagri oleh Mendagri Tito Karnavian pada 11 November lalu. Ketiga Pejabat Gubernur tersebut yaitu Pj. Gubernur Papua Selatan adalah Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, kemudian Pj. Gubernur Papua Tengah yaitu Dr. Ribka Haluk, SSos, MM, dan Pj. Gubernur Papua Pegunungan yaitu Nikolaus Kodomo, SH, MH.

Ketiga Pejabat Gubernur tersebut kemudian melantik Pejabat Sekdanya masing-masing. Ketiga Pj. Sekda yang dilantik adalah para penjabat di lingkungan Kemendagri, yaitu Sugiarto (Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri) sebagai Pj. Sekda Provinsi Papua Selatan, Valentinus Sudarjanto (Direktur Penataan Daerah Otsus dan Dewan Pertimbangan Otda Kemendagri) sebagai Pj. Sekda Provinsi Papua Tengah, dan Sumule Tumbo (Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kemendagri) sebagai Pj. Sekda Provinsi Papua Pegunungan. Pelantikan ketiga pejabat sekda ini dilaksanakan pada 15 November lalu di kantor Kemendagri.

Untuk diketahui pula, bahwa Provinsi Papua Selatan beribukota di Merauke dan menjadi Provinsi induk untuk 4 kabupaten yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Boven Digoel. Sedangkan Provinsi Papua Tengah beribukota di Nabire dan menjadi Provinsi induk untuk 8 Kabupaten yaitu Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai. Kemudian Provinsi Papua Pegunungan beribukota di Wamena dan menjadi Provinsi induk untuk 8 Kabupaten yaitu Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga.

Menurut Wakil Ketua PGIW Tanah Papua, Pdt. Petrus Bonya Done, penambahan 3 Provinsi baru ini tentu berpengaruh juga kepada pelayanan gereja-gereja anggota PGIW Tanah Papua sehingga penting ke depannya perlu dibahas langkah langkah strategi pelayanan dengan penyesuaian terhadap kebutuhan di ketiga Provinsi tersebut.

Hal lain dibicarakan juga adalah rencana PGIW Tanah Papua untuk melantik komisi komisi yang telah dibentuknya yaitu Komisi PKB, Komisi Perempuan, Komisi Pemuda dan Komisi Anak dan Remaja.

 

Pewarta: RT

CIGUGUR,PGI.OR.ID-Doa lintas agama (Islam, Hindu, Budha, Katolik, dan Protestan), bersama penganut Sunda Wiwitan, pujian Riri Kurniasih, serta tari Buyung yang diiringi alunan musik tradisional khas Jawa Barat oleh komunitas Akur Sunda Wiwitan, mengawali pembukaan Seminar Agama-Agama (SAA) ke 37 PGI, di Balai Paseban Tripanca, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, pada Rabu (16/11/2022).

Prosesi pembukaan berlangsung hikmat. Tidak hanya diikuti oleh seluruh peserta seminar, tetapi juga Kepala PKUB Kemenag RI, Kepala Kesbangpol Kuningan, Forkopimda Kuningan, tokoh lintas agama, serta para pimpinan gereja.

Perhelatan yang menjadi agenda tahunan PGI ini, sengaja dilaksanakan di tengah komunitas Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Cigugur, sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan PGI terhadap persoalan yang dialami komunitas penghayat agama leluhur, secara khusus komunitas Masyarakat Adat Cigugur, yang telah lama mengalami diskriminasi.

Selain itu, PGI juga ingin membangun kesadaran dan kepedulian banyak pihak, baik kelompok adat, akademisi, peneliti, mahasiswa, pegiat budaya, dan pemuda lintas agama, terhadap apa yang selama ini  dialami kelompok masyarakat penghayat agama leluhur.

Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI Dr. H. Wawan Djunaedi, MA, dalam sambutannya, sekaligus membuka kegiatan ini mengatakan, SAA ke 37 PGI sangat penting, dan tidak tanpa sebab jika dilaksanakan tepat pada Hari Toleransi Internasional. “Forum ini bertepatan dengan Hari Toleransi Internasional, karena toleransi adalah upaya umat manusia yang pada hakekatnya diciptakan secara beraneka atau bhinneka,” katanya.

Lebih jauh Wawan Djunaedi menjelaskan, dalam rangka mewujudkan toleransi, pemerintah melalui Kemenag RI, telah menggaungkan apa yang disebut moderasi beragama, sebagai sebuah gerakan. “Sebagai gerakan maka harus dilakukan selama kita masih bernafas. Karena moderasi merupakan ihtiar bagi kita untuk merawat bangsa. Hanya dengan moderasi beragama mengajak kita untuk mengingatkan kembali bagaimana beragama dengan benar, seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat kita sejak dulu, yang telah terbiasa dengan toleransi.

Hal senada juga disampaikan Kepala Kesbangpol Kuningan Dr. H. M. Budi Alimudin, MSi. Menurutnya, moderasi beragama menjadi isu strategis dalam rangka mewujudkan toleransi.  Moderasi beragama bukan hal baru bagi bangsa Indonesia, karena masyarakat Indonesia telah memiliki modal sosial yang cukup mengakar di tengah masyarakat nusantara. “Meski demikian kita memang harus terus diingatkan agar kehidupan keberagamaan di Indonesia tetap terjaga, dan tidak digerogoti oleh kepentingan-kepentingan yang bisa memecah belah bangsa ini,” ujarnya.

Dia pun berharap seminar ini semakin mengokohkan moderasi beragama di Indonesia, dan dapat menolong untuk lebih menghargai, mengenal dan menghormati umat agama lain, termasuk terhadap komunitas penghayat agama leluhur, dan dapat memberi manfaat dalam rangka menjaga bangsa, dan membangun sinergi bagi negeri.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC) PGI Pdt. Jimmy Sormin menegaskan, salah satu komunitas yang kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif dan intoleran adalah para penghayat atau penganut agama leluhur. Sistem keagamaan/kepercayaan yang sudah ada jauh sebelum agama-agama dunia masuk ke ibu pertiwi ini, tampak menjadi inferior. Akses terhadap pelayanan administrasi publik dan Pendidikan misalnya, di beberapa daerah masih menghadapi tantangan yang tak mudah.

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 dengan jelas menyatakan bahwa penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama mayoritas. Putusan itu juga dengan tegas membuat status identitas religius para penghayat atau penganut kepercayaan dapat dicantumkan dalam kolom Kartu Keluarga (KK) serta Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Oleh karenanya PGI menggelar program tahunan bertajuk Seminar Agama-Agama (SAA) ke-37 dengan mengangkat tema Rekognisi, Pemenuhan, dan Perlindungan Hak Beragama atau Berkeyakinan bagi Warga Negara. Dengan harapan melalui kegiatan ini akan terjadi dialog atau diskusi yang konstruktif bagi para aktor antar-iman, akademisi, masyarakat adat, dan pegiat isu kebangsaan, agar dapat memberi rekomendasi atau berkontribusi upaya bersama dalam membangun perdamaian dan keadilan bagi seluruh warga negara,” tandasnya.

SAA ke 37 PGI akan berlangsung hinggal 19 November 2022. Seminar kali ini menghadirkan beberapa tokoh sebagai narasumber, seperti Kepala PKUB Kemenag RI Dr. Wawan Junaedi, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, Nia Sjarifuddin dari Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), Wawan Gunawan dari Jakatarub Bandung, Engkus Ruswana (Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa), Husni Mubarak dari PUSAD Paramadina, Samsul Ma’arif dari CRCS UGM, Asfinawati dari YLBHI, Dewi Kanti, Komisioner Komnas Perempuan RI, dan lainnya.

Selain diskusi, juga diagendakan kunjungan lapangan ke beberapa tempat bersejarah dan kebudayaan di Kuningan. Sedangkan untuk lebih mengenal dan memahami lebih jauh, peserta tinggal (live in) di rumah-rumah warga Sunda Wiwitan.   

 

Pewarta: Markus Saragih

 

PAPUA,PGI.OR.ID-Kementerian Kesehatan RI melalui kerjasama dengan PGI, pada 14-15 November 2022,  melakukan pendampingan penyusunan regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Provinsi Papua, dan Papua Barat secara serentak. Di Papua Barat dilaksanakan di Swiss-belhotel Manokwari, sedangkan di Papua dilaksanakan di Hotel Horison Jayapura.

Kegiatan pendampingan penyusunan regulasi ini menghadirkan beberapa narasumber dari Kemenkes RI, Kemendagri, Bappeda, Biro Hukum, Dinas Kesehatan, dan OPD lainnya termasuk Kanwil Kemenag serta FKUB di masing-masing provinsi. PGIW Tanah Papua dan Persekutuan Gereja-gereja Papua di Papua Barat juga diundang untuk berbagi pengalaman dalam mendukung program Germas.

Menurut Kepala Biro Papua PGI Pdt. Ronald Tapilatu yang terlibat sebagai fasilitator, kegiatan lintas instansi pemerintah dan lembaga masyarakat ini cukup mendapat tanggapan positif dari semua peserta yang hadir karena kedua provinsi ini belum mempunyai regulasi yang dapat dijadikan payung hukum untuk melakukan perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah untuk melakukan berbagai kegiatan mendukung Instruksi Presiden yang tertuang dalam Inpres No. 1 tahun 2017 tentang Germas.

 

Pewarta: RT

BALI,PGI.OR.ID-G20 atau Kerja Sama multilateral Pembangunan Internasional (International Development Cooperation/IDC), baik itu Utara-Selatan atau Selatan-Selatan, berlangsung di Merusaka Nusa Dua, Bali. Forum ini merupakan elemen penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Pentingnya kerja sama pembangunan internasional dalam sorotan pencapaian SDG 17 (Kemitraan untuk Tujuan) ini mengingat dunia sedang mengalami krisis yang makin serius.

Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (SSTC) merupakan dimensi penting dari IDC yang telah berkembang dalam skala dan cakupannya selama bertahun-tahun. SSTC bertujuan memfasilitasi pertukaran pengetahuan antar rekan sejawat untuk mendukung pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Hal ini sangat terlihat selama pandemi Covid-19.

Sementara pandemi telah berdampak langsung pada melemahnya, sektor sosial-ekonomi  yang terus menantang negara-negara baik di dalam G20 maupun di luarnya.

Lebih jauh lagi, perubahan iklim, krisis pengungsi, dan konflik regional menambah tekanan lebih lanjut pada IDC yang sudah rapuh. SSTC hadir untuk memberikan solusi bagi banyak tantangan yang kita hadapi saat ini melalui fokus yang kuat pada kerja sama berbasis solidaritas dan kolaborasi. Pentingnya kolaborasi dengan pelibatan multy stake holders akan sangat membantu pemerintah dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk dari masalah finansial, krisis energi, pengungsi, dan krisis lingkungan yang mengancam.

Hadir mewakili PGI di acara G20, Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian (KP) Pdt. Henrek Lokra, mengatakan, sebagai salah satu stake holders pembangunan berkelanjutan di Indonesia, PGI  melihat forum G20 sangat penting bagi gereja-gereja untuk melakukan upaya strategis dalam memperkuat umat dan masyarakat. “Bidang KP PGI selama ini juga berperan mewujudkan indokator SDG 17 dalam program strategis PGI,” ujarnya. 

Acara puncak G20 Bali akan berlangsung Selasa (15/11/2022) hingga Rabu (16/11/2022). G20 beranggotakan 19 negara dan Uni Eropa (UE). Selain RI, negara G20 adalah Amerika Serikat, Afrika Selatan, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Perancis, China, dan Turki.

Karena anggotanya merepresentasikan lebih dari dua per tiga penduduk dunia, G20 menjadi salah satu forum internasional paling berpengaruh di dunia. Pertemuan ini akan menjadi forum strategis untuk membahas upaya pemulihan global.​

 

Pewarta: Markus Saragih