BALI,PGI.OR.ID-Bersamaan dengan dihelatnya pertemuan R20 yang mempertemukan pemuka lintas agama dari berbagai negara menjelang pelaksanaan pertemuan presidensi G20 di Bali, sebuah koalisi internasional lintas agama juga menyelenggarakan forum tahunan mereka di Seminyak, Bali, 31 Oktober – 3 November. International Partnership on Religion and Sustainable Development (PaRD) bekerjasama dengan Kementerian Agama RI menggelar forum tahunannya yang  dikemas dengan tema “Faith and Partnership in Addressing the Climate Crisis.”

PaRD beranggotakan 123 organisasi berbasis agama dan keyakinan dari seluruh dunia, serta  tujuh organisasi pemerintah, dan sembilan lembaga penelitian. Keanggotaan PaRD sejauh ini bersifat sukarela dan terbuka untuk semua entitas pemerintah dan antar-pemerintah yang aktif di bidang agama dan pembangunan serta bantuan kemanusiaan.

Pertemuan yang bertempat di The Trans Resort, Seminyak, diawali oleh Menteri Agama RI, Bapak Yaqut Cholil Qoumas, sebagai keynote speaker yang hadir secara daring. Di hadapan lebih kurang 120 peserta dari perwakilan pemerintah, akademisi/lembaga penelitian, masyarakat sipil, khususnya komunitas agama, spiritual, adat, pakar dan praktisi pembangunan, Menag menegaskan bahwa “Agama menawarkan inspirasi spiritual yang bisa dijadikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi dunia internasional saat ini. Begitu banyak persoalan di dunia yang tidak mungkin diselesaikan dengan pendekatan sains dan teknologi semata,”

Menteri Agama selanjutnya mencontohkaan peran agama-agama yang sangat signifikan dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat  selama Pandemi Covid-19. “Ajaran agama berperan sangat signifikan dalam meningkatkan imunitas spiritual khususnya dalam upaya peningkatan kesehatan mental dalam menghadapi pandemi Covid-19. Upaya ini terbukti mempercepat proses penyembuhan pasien Covid-19,” ujarnya.

Terkait peran agama-agama dalam upaya pencapaian SDGs, Menag mengatakan, “Praktik keagamaan telah menjadi nilai sehari-hari masyarakat Indonesia. Peningkatan spiritual melahirkan manusia ideal yang mengutamakan kehidupan sosial dan peduli terhadap lingkungan. Manusia ideal terbentuk dari norma budaya dan kebiasaan sehari-hari yang dibutuhkan dalam mewujudkan upaya pembangunan berkelanjutan.”

Mempertimbangkan banyaknya tema serius yang harus dipercakapkan terkait peran agama-agama dalam pengelolaan dampak krisis iklim, pertemuan empat hari itu digelar dalam bentuk plenari maupun percakapan kelompok (parallel sessions). Setiap sesi juga dikelola secara hybrid untuk memfasilitasi partisipasi anggota-anggota PaRD dan narasumber yang tak bisa hadir di Bali. Isu-isu yang digelar dalam pertemuan ini sangat menarik dan terintegrasi satu sama lainnya, sehingga potret tentang peran agama-agama dan kepercayaan dalam mengelola krisis perubahan iklim bisa dihadirkan secara utuh.

Sekretaris Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Manuputty bersama Pdt. Jimmy Sormin, Sekretaris Eksekutif PGI yang membidangi isu lingkungan dan kerjasama antaragama, diundang mewakili PGI sebagai narasumber dalam panel mengenai ‘Gerakan Antaragama Menanggapi Krisis Iklim.’  Sepanggung bersama Amanah Nurish, Dosen Univ. Indonesia dan KAICIID Fellow, Jero Jemiwi (aktifis lingkungan dan antaragama dari Bali), panel yang dipandu oleh Filip Buff dari Jaringan Denmark untuk Agama dan Pembangunan, membagi pengalaman-pengalaman pengelolaan dampak krisis lingkungan berbasis agama dan keyakinan di Indonesia.

Pada panel ini, Sekum PGI menjelaskan bahwa kepedulian gereja-gereja di Indonesia terkait permasalahan lingkungan sudah terdokumentasikan sejak 1971 dalam Sidang Raya PGI ke-VII di Pematang Siantar. Setidaknya hal itu nampak dalam perumusan tugas dan panggilan gereja untuk memberitakan Injil bagi semua ciptaan. Dalam penyusunan perencanaan strategis PGI selama lima tahun (2019-2024), tanggung-jawab gereja terhadap ketidak-adilan, hak asasi manusia, dan isu lingkungan berhimpitan dengan jelas.

Manuputty menegaskan bahwa kepedulian terhadap krisis lingkungan berimplikasi pada tanggungjawab advokasi yang harus dikerjakan juga oleh gereja-gereja. Krisis lingkungan menurutnya tidak semata terkait dengan sebab-sebab natural, tetapi juga diakibatkan oleh perilaku-perilaku rakus perusahan-perusahan multi-national dan trans-national yang didukung oleh produk regulasi yang tak berpihak pada lingkungan. Krisis lingkungan terkait dengan pilihan model pembangunan yang melegitimasi penggunaan kapital dan eksploitasi sumber daya alam dalam skala besar. Krisis lingkungan juga merupakan persoalan ketidak-adilan, ketidak-pedulian (etis), serta rusaknya relasi saling bergantung, kata Manuputty. Karena itu, mengelola krisis lingkungan adalah perjuangan yang tidak ringan dari komunitas masyarakat lokal, jaringan pendukung, sampai pada advokasi bagi perubahan kebijakan. Gereja harus hadir dalam setiap tahap perjuangan itu, tukasnya.

Di kesempatan yang sama, Pdt Jimmy Sormin turut menegaskan perspektif ‘mendiami rumah bersama sebagai satu keluarga Allah’ telah menjangkarkan tanggung-jawab pemeliharaan lingkungan sebaga isu strategis yang selalu diangkat oleh PGI di antara berbagai isu terkait lainnya. Gereja terpanggil untuk selalu menghadirkan ‘shalom’ bagi semesta, karenanya tanggungjawab pemeliharaan lingkungan adalah tanggungjawab iman.

Bertindihan dengan isu relasi antariman, Sormin menginformasikan bahwa PGI selama ini terlibat aktif dalam gerakan ‘Interfaith Rainforest Inititive’ di Indonesia, bahkan saat ini dipercaya untuk memimpin gerakannya. Menurutnya, dalam banyak kasus perusakan lingkungan keterlibatan orang-orang Kristen juga terlihat jelas. Hal ini terkadang menjadi tantangan tersendiri bagi sikap advokasi gereja, apalagi bila para aktor di balik perusakan lingkungan itu adalah para pejabat publik sekaligus warga gereja.

Penjelasan mengenai inisiatif gereja-gereja di indonesia dalam penanganan krisis iklim melalui kerja-kerja lintas agama memperoleh apresiasi tinggi dari peserta yang hadir. Indonesia dianggap sebagai negara besar dengan keunikan pengelolaan peran agama di ruang publik, termasuk ketika bersinggungan dengan tanggungjawab pemeliharaan lingkungan. Banyak peserta mengaku, ada banyak pembelajaran yang bisa diambil dari Indonesia terkait peran penting agama-agama dalam pembangunan berkelanjutan.

 

 

 

 

BALI,PGI.OR.ID-Konferensi internasional ke-21 mengenai studi-studi Islam (The 21^st AICIS Annual International Conference on Islamic Studies) berlangsung dengan semarak di dua wilayah berbeda, Lombok dan Bali. Kegiatan di Bali bertempat di Hotel Four Points Nusa Dua, 3-7 Oktober 2022.

Konferensi yang digelar dengan tema “Future Religion in G20: Digital Transformation, Knowledge Management, and Social Resilience,” menghadirkan puluhan narasumber menarik dari dalam dan luar negeri. Konferensi ini mengangkat isu-isu terkini studi Islam ke dalam tiga topik utama, masing-masing; Humaniora Digital, Manajemen Pengetahuan, dan Ketahanan Sosial.

Terkait Humaniora Digital, konferensi ini menggali gagasan ‘digital turn’ dan pengaruhnya pada pemahaman klasik tentang studi Islam. Topik Manajemen Pengetahuan secara kritis membahas urgensi reformasi kelembagaan dalam transformasi studi Islam yang bisa menawarkan tata kelola pengetahuan yang sesuai dengan masyarakat yang cepat berubah. Percakapan tentang Ketahanan Sosial menelisik secara dekat ruang-ruang sosiologis dan pribadi dari subjektivitas Muslim. Di segmen ini percakapan akan difokuskan pada ketahanan sosial Muslim di dunia global kontemporer.

Dalam sesi “Religious Council Talks” yang memanggungkan nara sumber dari enam lembaga agama, Sekretaris Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Manuputty hadir mewakili Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia.

Mengapresiasi acara ini, Pdt. Jacklevyn menyampaikan bahwa tema yang dipilih untuk mengemas acara ini sangat kontemporer dan menjadi pergumulan bersama agama-agama saat ini. Gereja-gereja di Indonesia juga mengalami pergulatan yang tidak mudah untuk menyelaraskan diri dengan era transformasi digital yang menantang gereja untuk beradaptasi secara teologis, moral, dan spiritual.

Menurut Pdt. Jacklevyn, perkembangan digitalisasi dalam kehidupan berlangsung sangat cepat dan masif. Percepatannya jauh meninggalkan kepampuan adaptasi gereja-gereja. Perkembangan ini turut mempengaruhi manajemen pengetahuan yang juga mengalami transformasi dengan cepat. Pengetahuan yang katanya dulu harus dicari sampai ke negeri China, sekarang hadir secara berlimpah di ruang-ruang privat, dan bisa diakses dengan mudah hanya dengan memanfaatkan dua jari di atas gadget-gadget pintar yang semakin hari semakin murah harganya.

Dalam situasi ini, pengelolan pengetahuan untuk meningkatkan produktivitas, toleransi, dan solidritas, dalam rangka pelayanan kemanusiaan dan lingkungan harus sungguh-sungguh menjadi perhatian agama-agama. Dengan begitu, aplikasi pengetahuan memiliki signifikansi etisnya bagi transformasi kehidupan yang lebih bermartabat.

Terkait aspek Ketahanan Sosial, Manuputty menggaris-bawahi disrupsi transformasi digital bagi ketahanan sosial, terutama ketika kelompok-kelompok masyarakat tak bisa beradaptasi dengan dampak dari era transformasi digital. Jarak sosial akan semakin melebar antara kelompok masyarakat yang mampu beradaptasi dengan komunitas yang bahkan tak memiliki kecukupan akses untuk memanfatkan kemajuan tekhnologi digital. Indonesia sangat luas dan beragam, termasuk keragaman dalam kemampuan untuk beradaptasi dengan kemajuan.

Selain implikasi disrupsi transformasi digital bagi ketahanan sosial, Manuputty juga mengingatkan berbagai situasi yang saat ini turut berdampak pada melemahnya ketahanan sosial, seperti Pandemi Covid-19, bencana alam dan bencana sosial, politisasi identitas dan perkembangan populisme.

“Tingkat frustrasi dan bunuh diri meningkat dari waktu ke waktu. Beberapa hari yang lalu di Jakarta, pemuka-pemuka agama menandatangani deklarasi bersama antaragama untuk mengelola berkembangnya kasus-kasus kesehatan jiwa dan kecenderungan bunuh diri yang meningkat di tengah masyarakat,” ungkap Manuputty.

Mengakhiri ulasannya pada acara pembukaan yang dihadiri oleh lebih kurang 350 peserta dari seluruh Indonesia, Manuputty menegaskan peran penting agama-agama saat ini. ‘Sejak dua dekade lalu, lembaga-lembaga sekular dan berbagai agen pembangunan semakin sadar akan peran penting agama-agama yang tidak bisa dilepas-pisahkan dari kerja-kerja pembangunan dunia,’

Selanjutnya ia menggaris-bawahi bahwa dalam seluruh tantangan dan peluang ini, agama-agama harus sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya dan bekerjasama untuk meningkatkan relevansi misinya di tengah dunia yang sedang berubah. Ada dua peran eksistensial yang harus dilakoni agama-agama saat ini, katanya. Pertama, tugas penting agama-agama saat ini untuk menjadikan dirinya sebagai ‘sumber makna,’ jalan bagi masyarakat untuk menemukan makna hidup yang pasti dalam perkembangan kontemporer yang berlangsung cepat dan masif.

Kedua, agama-agama harus menempatkan dirinya sebagai ‘penggerak solidaritas kemanusiaan’ yang selalu siap mendampingi masyarakat untuk meningkatkan ketahanan sosial di tengah berbagai tantangan perubahan yang terjadi di sekitarnya. “Untuk mengimplementasi dua peran itu maka dialog dan kerjasama antaragama bukan lagi merupakan pilihan tetapi sebuah keharusan,” tukas Manuputty.

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-MPH-PGI menyampaikan sejumlah masukan kepada Ketua Pelaksana Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM berat Masa Lalu (PPHAM), Prof Makarim Wibisono, saat berkunjung ke  Grha Oikoumene, Jakarta, pada Jumat (27/10/2022).

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi melalui Keppres no 17/2022 telah membentuk Tim PPHAM  dengan tugas melakukan pengungkapan, dan upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu, berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komnas HAM sampai dengan tahun 2020. Selain itu, merekomendasikan pemulihan bagi korban dan keluarganya serta merekomendasikan langkah untuk mencegah pelanggaran HAM berat tidak terulang lagi.

Masa kerja Tim PPHAM mulai berlaku sejak Keppres 17/2022 ditetapkan pada 26 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

“PGI mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan tim ini, yang adalah kehendak negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu yang telah membelenggu kita selama ini,” ujar Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom.

Adapun masukan-masukan yang disampaikan oleh MPH-PGI antara lain, perlunya pengungkapan kebenaran, penyelesaian secara non-yudisial hendaknya tidak menihilkan pendekatan yudisial, menghindari kemungkinan adanya impunitas, dan perlunya memorialisasi atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, semisal dengan membangun tugu peringatan, serta perlunya negara meminta maaf.

“Kami mengangkat pengalaman gereja dengan perumusan Barmen These. Kami akan memberikan tanggapan dan masukan secara tertulis kepada tim,” katanya.

Prof Makarim Wibisono menyampaikan terimakasih atas masukan-masukan yang telah diberikan oleh MPH-PGI. Menurutnya, apa yang menjadi harapan dengan dibentuknya tim ini, tidak akan terwujud tanpa bantuan dari lembaga-lembaga keagamaan seperti PGI. “Dengan bantuan PGI, maka tugas atau usaha besar namun dengan waktu yang mepet ini, akan dapat tercapai,” tandasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

TALAUD,PGI.OR.ID-Gereja Masehi Injili Talaud (GERMITA) menggelar sidang sinode yang akan berlangsung pada 24-28 Oktober 2022, dengan mengusung tema: “Aku adalah yg awal dan yang akhir” dan Sub tema: “Bersama Warga Bangsa, mewujudkan GERMITA yang Tangguh dan Masyarakat yang berkeadaban”.

Persidangan yang nantinya akan memilih Badan Pekerja Harian Sinode untuk masa bakti 2022-2027 ini, dibuka secara resmi, Senin (24/10/2022), di Essang, Kab. Talaud, sekaligus dirangkai dengan perayaan HUT GERMITA ke 25.

Tampak hadir di acara pembukaan, Gubernur Sulut yang diwakili oleh Kaban Pengelolah Perbatasan Daerah Dr. Jetty Pulu, Bupati Talaud Dr. Elly Lasut, Wkl Bupati Pnt. Moktar Parapaga, Wasekum PGI Pdt. Krise Gosal, Ketua Sinode GMIST Pdt. Dr. Welman Boba, Ketua DPRD Talaud, tamu dari Uniting Church of Australia, Kepala Kantor Kemenag, para tokoh masyarakat, TNI, dan Polri.

Pdt Krise Gosal dalam sambutannya, menyampaikan terimakasih kepada GERMITA yang telah turut mendayung bersama perahu Oikumene di Indonesia melalui aktifitasnya. “GERMITA pernah menjadi host Sidang MPL tahun 2012, dan pada bulan Mei tahun ini GERMITA didukung oleh Pemda Talaud dan Pemprov Sulut memberi diri sebagai tuan dan nyonya rumah Paskah Nasional 2022, atas penunjukan dari Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak PGI yang tahun ini dipercayakan melaksanakan Paskah oleh 7 Lembaga Kristen aras Nasional,” jelasnya.

Wasekum PGI juga mengapresiasi GERMITA yang akan melaksanakan program 5 tahun kedepan dibawah tema bersama “Aku adalah yang awal dan yang akhir”, serta bertekad menjadi tangguh untuk membangun masyarakat yang berkeadaban. “Kiranya ini menjadi komitmen ekumenis yang diharapkan menjiwai seluruh rokomendasi program yang akan dihasilkan oleh Sidang besar ini,” ujarnya.

Lebih jauh dijelaskan, sebagai gereja yang berada di wilayah terdepan, di perbatasan negara, dengan SDA yang kaya, didukung oleh SDM yang kualitasnya makin meningkat, diharapkan GERMITA mampu menjadi gerbang kesaksian bagi bangsa dan negara, memperjuangkan kesejahteraan warga dengan memberdayakan potensi jemaat, sambil terus merawat bumi sebagai panggilan sosio-ekologis Gereja. Pulau-pulau indah di seputaran Talaud, serta laut yang gagah adalah sahabat dan sekaligus sumber hidup manusia berhak dirawat, mengingat dimana-mana terjadi penghancuran atas bumi yang adalah karya Allah yang menurut Allah sendiri “baik adanya.

Usai pembukaan, dilanjut pembahasan tema dan sub tema dengan narasumber Pdt. Krise Gosal, Pdt. Welman Boba, Pdt. Richard Siwu, dan Prof Cyrus Lalompoh.

 

 

 

PEMATANG SIANTAR,PGI.OR.ID-Sebagai upaya membekali para pekerja media gereja dan jurnalis Kristen agar dapat mengembangkan, dan menyebarluaskan pemahaman akan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) melalui kerja-kerja jurnalistik, PGI menggelar kegiatan Pelatihan Penulisan Isu KBB di Balai Harungguan, Kantor Sinode Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada Senin (24/10/2022).

Sekitar 25 orang pekerja media gereja dan jurnalis Kristen mengikuti kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Ephorus GKPS Pdt Dr Deddy Fajar Purba ini.

Dalam sambutannya, Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC) PGI,  Pdt. Jimmy Sormin, MA mengungkapkan, selain mendapat pembekalan, melalui kegiatan ini juga diharapkan peserta dapat berkolaborasi dalam membangun narasi-narasi konstruktif dalam mewujudkan KBB.

“Ini merupakan salah satu bagian dari proyek PGI bagaimana mendidik, membina, dan memguatkan networking media, salahsatunya ditingkat basis, dalam hal ini Pematang Siantar, dalam mengembangkan literasi dan membangun KBB. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi model bagi gereja-gereja karena ini adalah kegiatan yang pertama kalinya,” katanya.

Dia juga mengingatkan bahwa isu KBB sangat beririsan dengan politik, terutama menjelang Pemilu 2024. Sehingga media, termasuk media gereja, perlu mengambil peran membangun suasana yang kondusif.

Sementara itu, Pdt. Deddy F. Purba mengapresiasi sekaligus berterimakasih atas kepercayaan yang diberikan untuk Sinode GKPS menjadi tuan rumah dari kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini. “Kami bersyukur bisa bekerjasama, dan kita berada dalam semangat yang sama dalam rangka mewujudkan KBB di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Ini kesempatan berharga bagi GKPS, sehingga bisa berkontribusi di tengah kehidupan berbangsa, dan bernegara,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, media merupakan salah satu pilar yang perlu ditopang, karena melalui media kita dapat melakukan banyak hal. Namun demikian, harus senantiasa waspada karena media juga bisa digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, untuk kepentingan yang destruktif. Sebab itu, perlu adanya sensitifitas terhadap media.

Di hari pertama (24/10), peserta mendapat pembekalan terkait Prinsip-Prinsip KBB yang disampaikan oleh Pdt. Jimmy Sormin. Sedangkan di hari kedua (25/10), Thowik dari SEJUK akan memaparkan materi terkait Teknik Penulisan Berspektif KBB. Medsos dan Pemberitaan KBB oleh pegiat media sosial Fauzan, serta materi Peran Pemberitaan Media Kristen dalam Rangka Mewujudkan KBB, Perdamaian dan Keadilan di Indonesia oleh Sekum PGI Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty.

Jurnalis Kristen yang hadir dalam kegiatan ini berasal dari bentengtimes.com, harianmetro.id, IDN Times, kabarnas.com, dan SIB.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Peran media sekarang ini dalam rangka mewujudkan kehidupan keberagamaan telah berjalan dengan baik, melalui pemberitaan yang berupaya untuk meredam konflik. Namun di satu sisi, ada juga media yang yang kurang memperhatikan pemilihan kata dan bahasa, sehingga tanpa sadar ikut memprovokasi.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom di acara Pelatihan Mobile Journalism di Kantor IDN Media, Jakarta, pada Kamis (20/10/2022). Pelatihan yang berlangsung selama dua hari ini, secara khusus menelisik adanya kecenderungan media massa mengesampingkan isu agama dalam pemberitaan. Padahal berita-berita keagamaan perlu publikasi untuk menunjukkan keberagaman di Indonesia.

Lebih jauh dijelaskan Pdt. Gomar Gultom, media mainstream telah dikalahkan oleh media sosial yang begitu cepat menyebar berita, termasuk pemberitaan terkait agama, tanpa proses penyaringan. Sebab itu, dia pun mengajak dan sekaligus berharap agar media mainstream bersama-sama memperjuangkan kehidupan yang toleran, dan menghargai kemajemukan di Indonesia.

“Kita lihat sekarang sudah banyak perumahan berdasarkan agama, jauh sebelumnya tempat pemakaman berdasarkan agama. Ini ancaman, dan menurut saya jurnalis perlu menyuarakan ini, karena dia tidak hanya mengedukasi tapi juga mengadvokasi. Tumpuan NKRI ada di para jurnalis karena mudah menjangkau pikiran masyarakat. Selain itu, media saat ini juga harus pro terhadap pemberitaan terkait perempuan dan anak,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan pembicara lain, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Staf Khusus Presiden bidang Keagamaan Internasional. Menurutnya, disrubsi media sosial sangat luar biasa, semua orang bisa menjadi narasumber. “Setiap orang bisa bebas bicara soal agama, dan kebenaran di ruang publik. Media mainstream punya filter, beda dengan media sosial.  Menjadi tantangan bagi kita untuk melakukan redifinisi, dan merekonstruksi ruang publik kita seperti apa, dan saya kira jurnalis punya peran sebagai jembatan. Namun dia harus memiliki literasi beragama lintas budaya,” jelas Siti Ruhaini.

Menyinggung toleransi yang menurutnya kini mengalami pasang surut, maka diperlukan adanya kerjasama antara lembaga keagamaan dengan media, sesuai dengan porsinya masing-masing. Moralitas dalam pemberitaan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mewujudkan partisipasi media dalam mewujudkan toleransi. Seperti yang diungkapkan Ketua Umum Permabudhi Prof Dr. Philip K Widjaja.

Sementara itu, merespon pertanyaan salah seoerang peserta terkait politik identitas jelang Pemilu 2024, Ketua Umum PGI menegaskan, jika politik identitas digunakan untuk mengangkat yang termarginalkan, meningkatkan nilai-nilai universal yang belum tercapai, hal itu bukan menjadi masalah.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

BOGOR,PGI.OR.ID-Selama masa pandemi covid 19, penanganan isu HIV/AIDS dirasa kurang mendapat perhatian. Masih banyak masyarakat belum memahami tentang HIV/AIDS dengan baik. Untuk itu, PGI bersama WCC, dan UNAIDS mengadakan lokakarya dan konsultasi yang diikuti lembaga masyarakat yang bergerak dalam penanganan isu HIV/AIDS dan para pegiat lintas agama yang peduli terhadap isu HIV/AIDS ini.

Lokakarya yang berlangsung sejak 19-21 Oktober 2022 ini, dilaksanakan di Pondok Remaja PGI, Bogor. Lokakarya ini diisi oleh narasumber yang berasal dari PGI, WCC, Kemenkes RI, Global Fund dan UNAIDS. Gracia Ros dari WCC sengaja hadir dalam acara ini dari Bolivia. Juga peserta yang hadir berasal dari berbagai daerah, dari Aceh sampai Papua.

Apa Kata Gereja?
Pdt Jimmy Sormin Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan PGI mengajak peserta melihat Alkitab yang mendokumentasikan pelayanan Yesus. Dalam setiap pelayanan Yesus, selalu membawa khotbah, pengajaran dan kesembuhan. Hal ini pun menjadi pelayanan gereja sampai sekarang: pelayanan khotbah, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Sejak tahun 2005, PGI sudah menginisiasi Komite AIDS yang mendorong gereja-gereja memiliki unit khusus untuk penanganan isu HIV/AIDS.

Gracia Ros dari WCC membagi cerita tentang dokumen hasil studi tentang kesehatan dan penyembuhan yang berisi kisah menarik dari berbagai negara yang berkaitan dengan HIV/AIDS, bukan berupa petunjuk atau panduan. Kisah ini tidak menggurui, tapi menginspirasi pihak-pihak yang berperan agar lebih maksimal.

Saat ini WCC menginisisasi Commission of Churches on Health and Healing yang bertugas merumuskan isu kunci dan menanganinya. Komisi ini masih dalam penyeleksian 25 komisioner dari berbagai negara.

Peran Pemerintah
Mewakili unsur pemerintah, hadir sebagai narasumber Dr. dr. Maxi Rondonuwu, DHSM, MARS, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI. Beliau menyampaikan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk meningkatkan pemahaman dan penjangkauan terhadap ODHA.

“Rencana Aksi Nasional penanggulangan HIV/AIDS tidak dapat dikerjakan oleh Kemenkes sendiri. Diperlukan Lembaga Swadaya Masyarakat dan berbagai pegiat lintas agama untuk menyebarkan pemahaman yang benar dan penjangkauan terhadap ODHA,” ujar dr. Maxi. “Penyediaan alat tes dan hadirnya pelayanan kesehatan tidak akan maksimal, jika tidak ada penderita yang mau dites atau memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan,” sambung mantan Kadis kesehatan Sulawesi Utara ini.

Harapan Lembaga Donor
Ujung tombak penanganan isu HIV/AIDS adalah pekerja penjangkauan. Sehingga strategi penanganan isu HIV/AIDS dapat dimulai dari tenaga pekerja penjangkauan. “Global Fund mengharapkan munculnya inisiatif baru untuk penjangkauan ODHA melalui lembaga masyarakat dan pegiat lintas agama,” harap Samhari Baswedan, Sekretaris Eksekutif Country Coordinator Mechanism Global Fund.

Peran lembaga donor yang memobilisasi peningkatan sumber daya dapat direspon Lembaga swadaya masyarakat dan pegiat lintas agama menghadirkan pembaruan strategi promosi dan penguatan kemitraan dalam penanganan isu HIV/AIDS.

Melalui sambungan virtual, Tina Boonto, Country Director Indonesia UNAIDS mengungkapkan tren penurunan orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Tapi masih diperlukan kerja sama dalam penanganan semua pihak untuk mencapai titik terendah populasi ODHA dan naiknya pemahaman tentang HIV/AIDS. Melalui kesepahaman, menghilangkan stigma dan menghasilkan kesetaraan yang bertujuan pada keberlanjutan pembangunan. No One Left Behind.

 

Pewarta: Fernandez 

BALIKPAPAN,PGI.OR.ID-Kolaborasi antara Kemenko PMK dan PGI dalam rangka Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) melalui kegiatan penanaman Sepuluhjuta Pohon, berlanjut di GPIB Immanuel, Jl. Milono No.40 RT.38, Gunungsari Ilir, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Selasa (18/10/2022).

Prosesi penaman bibit pohon yang dimulai pukul 9.00 WITA ini, dilakukan oleh Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, Wasekum PGI Pdt. Krise Anki Gosal, Anggota Tim Ahli Gugus Tugas Nasional (GTN) GNRM Dr. Wachid Ridwan, Koordinator Pemajuan Kebudayaan, Kemenko PMK Nuswardana Sarodja, MM, Ketua Umum PGIW Kalimantan Timur Pdt. Analita Migang, MPH PGIS Balikpapan, Pdt. Elim, SE, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Balikpapan Pdt. Y. Hehanusa Sahetapy, BPDAS Mahakam Berau Rintan Nilaywati, S,Hut, serta perwakilan Kemenag dan FKUB Balikpapan.

Usai penanaman bibit pohon, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom mengatakan, salah satu yang dilakukan dalam revolusi mental yaitu bagaimana kita hidup bersih dan dan sehat. Dalam hal ini kita butuh alam yang bersih dan sehat.

“Maka mestinya pandemi ini menyadarkan kita untuk menghentikan kekerasan terhadap alam, dan di sisi lain sikap yang proaktif dari manusia untuk memulihkan alam perlu dilakukan demi kehidupan manusia. Sebab itu, kegiatan yang telah kita lakukan di Balikpapan ini, mengajak untuk memperlakukan alam lebih bersahabat lagi,” tegasnya.

Sedangkan Dr. Wachid Ridwan menegaskan, aksi penanaman pohon merupakan 5 gerakan yang menjadi visi dari GNRM, terutama dalam Indonesia bersih. Gerakan penanaman pohon, lanjutnya, merupakan bagian dari semangat dari etos kerja, gotong royong, dan integritas merupakan nilai-nilai instrumen dari revolusi mental, yang terimplementasi dalam sebuah gerakan Indonesia Bersih.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Balikpapan Adwar Skenda Putra memberi apresiasi atas kegiatan penanaman bibit pohon ini. Menurutnya, di Balikpapan sendiri telah memiliki gugus tugas dalam rangka GNRM. “Menjadi Indonesia Bersih dan Indonesia Terbit merupakan bagian dari tugas kita bersama. Sebab itu kami menyampaikan terimakasih kepada Kemenko PMK, PGI dan juga GPIB Immanuel yang telah memulai gerakan ini, lewat penanaman bibit pohon,” ujar Adwar.

Sebagaimana diketahui, tahun ini Kemenko PMK bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat lintas iman menggelorakan dan mendorong internalisasi nilai-nilai Revolusi Mental dan pelaksanaan Aksi Nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental  (GNRM) pada majelis/organisasi keagamaan masing-masing.

PGI merupakan satu dari organisasi keagamaan yang menandatangani  MoU dengan Kemenko PMK pada 2022 untuk menginternalisasikan nilai-nilai  Revolusi Mental dan melaksanakan gerakan aksi perubahan dalam rangka pembangunan SDM yang unggul untuk menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam skema kerjasama Kemenko PMK dan PGI tahun ini, diselenggarakan Aksi Nyata Seminar Warga Jemaat dengan tema “Pembangunan Mental dan Karakter Warga  Gereja: Internalisasi Nilai Revolusi Mental dan Pemantapan Ideologi Pancasila. Kegiatan pertama sudah dilangsungkan di kota Batam, Kepulauan Riau beberapa pekan lalu. Selanjutnya, kegiatan dilakukan di kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada 18 Oktober 2022. 

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Dinas Pendidikan Jawa Barat diminta mengambil tindakan tegas kepada oknum di SMA Negeri 2 Depok, Jawa Barat, yang melakukan diskriminasi terhadap siswa-siswa beragama Kristen yang hendak melakukan kegiatan rohani Kristen (rohkris) di sekolah ini.

Demikian ditegaskan Ketua Umum PGI Pdt Gomar Gultom, menyikapi peristiwa yang viral di jagat maya ini. “Saya sangat menyayangkan terjadinya perlakukan yang sangat diskriminatif terhadap siswa-siswi beragama Kristen di SMA Negeri 2 Depok ini,” tandasnya.

Dia pun meminta agar oknum staf sekolah yang bahkan berniat membubarkan kegiatan rohkris hanya karena meminta izin untuk menggunakan ruangan dalam rangka pembinaan rohani mereka dalam konteks ekstrakurikuler itu, ditindak tegas.

Hal yang sama juga kepada Kepala Sekolah yang mengancam memindahkan guru yang memberikan informasi tentang perlakuan diskriminatif tersebut. “Perlakuan diskriminatif tersebut sangat bertentangan secara diametral dengan semangat Undang-Undang Sisdiknas yang mengamanatkan perlunya peserta didik menerima pembinaan budi pekerti sesuai dengan agamanya masing-masing,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, sebagai sekolah yang dibiayai dan dikelola secara langsung oleh negara, seharusnya Pimpinan dan Staf di SMA Negeri 2 Depok memberikan layanan dan fasilitas pembinaan spiritual dan budi pekerti kepada seluruh siswa, tanpa memandang suku dan agamanya, baik seturut dengan tuntutan kurikulum maupun kebutuhan ekstrakurikuler.

Perlakuan diskriminatif seperti ini, lanjut Pdt. Gomar Gultom, menambah daftar panjang perlakuan negara yang sangat diskriminatif terhadap siswa-siswi non-Muslim di Indonesia, termasuk penganut agama-agama lokal.

Menurutnya, salah satu hal yang sangat krusial dalam dunia pendidikan saat ini adalah kelangkaan guru Pendidikan Agama Kristen di sekolah-sekolah negeri. “Kalau kita memperhatikan Data Pokok Pendidikan Kemedikburistek RI 2020, rasio jumlah guru Pendidikan Agama Kristen di sekolah negeri adalah 1 banding 8,5. Artinya, dari 8 atau 9 sekolah negeri hanya ada satu guru Pendidikan Agama Kristen. Data ini menunjukkan betapa banyaknya siswa Kristen yang tidak mendapatkan Pendidikan Agama di sekolah-sekolah negeri, termasuk di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, dan lainnya,” papar Pdt. Gomar Gultom.

Padahal UU Sisdiknas jelas dan tegas menyatakan bahwa negara hadir dan menjamin hak peserta didik menerima pendidikan agama dan budi pekerti sesuai agamanya, dan diajar oleh guru yang seagama dengan peserta didik. Namun dalam praktiknya hal ini masih jauh dari kenyataan. Sesuatu yang dari waktu ke waktu dialami oleh siswa dari agama-agama di luar Islam.

“PGI telah berulangkali menyuarakan hal ini kepada pemerintah, baik kepada Menteri Agama maupun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun hingga kini tidak mendapatkan solusi yang memadai. Saya mengimbau negara untuk segera menghentikan praktik-praktik diskrimintatif seperti ini, demi menggapai masyarakat yang adil, cerdas dan berbudi pekerti luhur,” pungkasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA.PGI.OR.ID-Asian Church Women’s Conference (ACWC) atau Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia (HPPGA) 2022 akan kembali dirayakan pada November, sekaligus pengumpulan Persembahan Mata Uang Terkecil (PERMUT). Untuk itu, Biro Perempuan dan Anak PGI, kembali mengajak bersama-sama merayakan HPPGA.

Tahun ini, Tata Ibadah HPPGA 2022 disusun oleh komisi Perempuan Gereja di Bangladesh dengan tema “Bangkit Bersama Kristus”. Tema tahun ini terambil dari kitab Kolose 3:1, Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah.

Bagi Gereja-Gereja yang membutuhkan tata ibadah untuk melaksanakan perayaan HPPGA 2022 dalam bahasa Indonesia, silahkan klik di bawah ini.

TATA IBADAH ACWC 2022