Oleh: Pdt. Mery Kolimon

Selama empat hari, pengurus Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah (PGIW)/Sinode Gereja Am (SAG) dari berbagai tempat di seluruh tanah air bertemu dalam rapat kerja nasional (Rakernas) di Kota Yogyakarta. PGIW adalah persekutuan gereja-gereja anggota PGI maupun yang bukan PGI di suatu daerah tertentu. Sedangkan SAG lebih merupakan persekutuan gereja-gereja yang sinodenya berada di wilayah tersebut. Setelah tertunda karena pandemi, akhirnya agenda tahunan ini boleh berlangsung secara tatap muka.

Pertemuan onsite yang dimulai 11 Agustus 2022 dan selesai 14 Agustus 2022 itu berlangsung utamanya di kampus Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Jogjakarta. Panitia yang berasal dari gereja-gereja anggota dari PGIW Daerah Istimewa Yogyakarta menginapkan seluruh peserta di Hotel Artotel, Jl. Urip Sumoharjo, Yogyakarta. Untuk kegiatan ini ada dukungan yang serius dari Pemerintah Prov. DIY, UKDW, dan RS Betesda Yogyakarta.

Bus-bus Pemprov DIY dan UKDW siap mengantar peserta bolak balik dari hotel ke tempat kegiatan, termasuk ketika berkunjung ke keraton Yogya dan ke acara penutupan di candi Prambanan. Petugas medis dari RS Betesda siap melayani kesehatan para peserta Rakernas. Dinas-dinas terkait dari Pemprov DIY mendukung pula untuk pentas musik tradisional Jawa di lokasi Rakernas, termasuk sendratari Ramayana yang memukau di kawasan candi. Sepanjang acara ada sambutan singkat dari Rektor UKDW, dari wakil direktur RS Betesda. Sultan HBW X sebagai Gubernur DIY bersedia menerima peserta Rakernas di keraton dan menyampaikan pidato yang sangat bagus. Pak Wakil Gubernur, KGPAA Paku Alam X, menutup kegiatan dengan pidato singkat secara virtual.

Seluruh peserta Rakernas berjumlah 55 orang, yang datang dari 25 PGIW dan 2 PGI Setempat (PGIS). Hanya 3 PGIW yang tidak bisa hadir secara fisik. Mereka mengikuti pertemuan secara online, menggunakan media Zoom. Delegasi PGIW NTT terdiri dari lima orang: Pdt. Mery Kolimon/ketua umum PGIW NTT/GMIT), Pdt. Yuliana Ata Ambu (wakil ketua PGIW NTT/GKS), Pdt. Kirenius Bole (sekretaris umum PGIW NTT/BPD GBI NTT), Pdt. Cherfy Djenal (wakil sekretaris umum PGIW NTT GKPB MDC), Pdt. Anderias Hawu/anggota PGIW NTT/GMII). Rata-rata tiap PGIW mengirim dua atau tiga utusan. Yang paling banyak memang dari PGIW NTT. Biaya kesertaan utusan PGIW NTT berasal dari lembaga gereja masing-masing. Sepanjang pertemuan ada bahan belajar yang sangat baik dari para narasumber yang datang dari berbagai lembaga mitra PGI, maupun dari masing-masing peserta yang berbagi pengalaman dan refleksi mereka.

Spiritualitas Ugahari: Mampu Mengontrol Diri
Salah satu tema yang terus didorong PGI untuk menjadi pokok refleksi dan spiritualitas hidup gereja-gereja di Indonesia adalah keugaharian/hidup sederhana. Namun apa itu kesederhanaan?  Dalam kotbah di ibadah pembukaan Rakernas, Pdt. Wahyu Satria Wibowo, PhD, dosen Fakultas Teologi UKDW, berbagi refleksi yang menarik.

Beliau berkata: “Bagi orang-orang kaya, makan hanya dengan lauk ayam goreng mungkin disebut sederhana. Namun bagi pemulung sampah, makan dengan ayam goreng adalah kemewahan. Bagi pengusaha besar sehari-hari memiliki dan mengendarai mobil Pajero mungkin sederhana, namun bagi sebagian pendeta itu kemewahan”. Beliau mengutip pemikiran Sokrates, filsuf Yunani, bahwa ugahari/kesederhanaan adalah kemampuan mengontrol diri dari berbagai kenikmatan. “Makan adalah kenikmatan, berkendara adalah kenikmatan dan kehormatan adalah kenikmatan . . . Tahu batas cukup akan membuat kita bisa mengontrol sikap dan sekaligus cara pandang terhadap orang lain. . . Hidup berkecukupan adalah hidup yang tidak dikontrol dan diperintah oleh kenikmatan”.

Berefleksi dari Matius 25:31-46 beliau menekankan makna ugahari sebagai kesediaan berbagi, memikul tanggung jawab untuk keadilan sosial dan ekologis, serta tidak dininabobokan oleh uang dan kuasa sehingga takut membela kaum tertindas dan alam. Sebaliknya dengan menghidupi spiritualitas ugahari, gereja-gereja di Indonesia mesti bersedia berjuang bersama melawan keserakahan yang memiskinkan rakyat dan merusak alam. Gereja sendiri mesti berhati-hati untuk tidak mempraktikkan hidup serakah dan sebagai gantinya memiliki sikap yang jujur, matang, dan berpihak kepada kaum rentan dalam mengambil keputusan.  

Dalam sesi-sesi percakapan, khususnya dalam diskusi wilayah, para pengurus PGIW dari berbagai tempat di Indonesia berbagi mengenai praktik menghidupi spiritualitas di daerah masing-masing. Umumnya contoh-contoh yang disebutkan adalah mengenai kampanye dan upaya gereja mengurangi penggunaan plastik dan kertas dalam kegiatan gereja. Acara-acara gereja telah mengurangi penggunaan air kemasan plastik. Bahan-bahan persidangan lebih banyak dalam bentuk file elektronik.

Sebagian yang lain berbagi tentang program pemberdayaan ekonomi bersama kelompok masyarakat yang terdampak baik oleh krisis akibat pandemic Covid-19, maupun oleh krisis pangan dan energi akibat perang antara Rusia dan Ukraina di Eropa Timur. Beberapa peserta menyebut pentingnya penghematan sumber daya pangan dan energi dan mengkritisi seremonial pelayanan gereja dan berbagai pesta pora yang dapat makin menggerus ketahanan sumber daya ekonomi masyarakat. Sebagian peserta berbicara tentang sikap kritis terhadap pertambangan di berbagai wilayah yang merampas hak ulayat masyarakat dan merusak alam.

The Energy of Indonesia: Pidato Sri Sultan HBW X
Salah satu agenda Rakernas yang paling berkesan adalah kunjungan peserta Rakernas ke keraton Yogyakarta. Pada hari kedua rapat itu, Sri Sultan sebagai gubernur DIY bersedia menerima seluruh peserta dan panitia di istananya. Dalam kesempatan itu beliau menyampaikan pidato yang sangat bernas. Beliau memulai pidatonya dengan mengatakan bahwa keragaman adalah hal yang niscaya, bagian paling mendasar dari maksud Allah menciptakan bumi. Hal itu terbukti dari kenyataan bahwa tak ada satupun makhluk di dunia ini yang sama dengan makhluk yang lain. Karena itu siapapun yang melawan keragaman sesungguhnya sedang melawan Sang Pencipta. Dalam konteks itu kita perlu menghargai dan menyukuri keragaman bangsa Indonesia.

Mengutip konsep Benedict Anderson tentang “the imagined community”, Sri Sultan berbicara tentang bangsa sebagai sebuah komunitas imajiner. Sebelum kedatangan Belanda, masing-masing kepala suku di Nusantara tidak membayangkan diri mereka sebagai bagian dari suatu kesatuan organik. Suku-suku itu memiliki relasi perdagangan antaretnis yang juga membawa misi agama dan ditopang oleh pemakaian bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan. Suku-suku yang berdiri sendiri-sendiri itu kemudian berusaha menjadi suatu bangsa imajiner dengan moto Bhinneka Tunggal Ika. Faktor agama dan bahasa itu telah turut merintis komunitas imajiner tersebut.

Dalam pidatonya itu, beliau menunjukkan kenyataan bahwa proses integrasi berbagai budaya adalah keniscayaan dalam sejarah Nusantara. Beliau mengatakan: “Kita semua sepakat bahwa peradaban Indonesia baru adalah pohon yang berdiri tegak, rimbun dan berbuah lebat, pengandaian Indonesia yang maju dan beradab. Indonesia haruslah mampu memakmurkan, memajukan, dan memberi rasa keadilan bagi seluruh rakyat dengan pembangunan yang bukan lagi mitos tetapi maujud menjadi etos bangsa yang konstruktif, visioner, antisipatif, progresif, kiritis dan berkelanjutan”.

Beliau juga menekankan tugas kita semua menjaga Indonesia tetap lestari dengan merawat kesatuan dalam keragaman. Beliau menyebut tiga cara merawat Indonesia: preserving (menjaga agar tetap ada), nursing (berupaya agar rasa persatuan kita tidak sakit serta mencari cara untuk pemulihan ketika konflik dan kekerasan terjadi), dan nurturing (merawat agar rasa persatuan tetap tumbuh dan berkembang).

Dalam konteks perayaan HUT RI ke-77, beliau menekankan pentingnya kerja sama sebagai syarat utama bangsa ini bangkit kembali dari dampak krisis berlapis. The energy of Indonesia menurut beliau terletak pada kemauan bekerja sama bahu membahu membangun bangsa. Energi keragaman itu yang membuat Indonesia ada. Dan bangsa ini akan tetap berdiri kalau energi keragaman itu terjaga. Tak boleh ada yang merasa terlalu tinggi, jangan juga ada yang direndahkan. Para pejuang kemerdekaan bangsa telah mewariskan nilai dan pengalaman dasar keberhasilan perjuangan mereka: perbedaan jangan jadi penghalang untuk bersatu. Justeru dalam persatuan ada energi maha dasyat untuk Indonesia merdeka.

Bagi beliau, Indonesia tak boleh hanya sekedar nama-nama atau gambar deretan pulau di peta dunia, melainkan keterjalinan beragam serat (budaya dan agama) yang saling menguatkan dalam relasi resiprokalitas yang kaya. Hanya dengan begitu kita menjadi kekuatan dasyat yang disegani bangsa lain dengan penuh hormat. Beliau menutup pidatonya dengan kutipan Alkitab: “Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri . . . Perlakukanlah setiap orang sebagaimana kamu sendiri ingin diperlakukan orang lain”. Seorang kawan berbisik kepada saya, apakah Sultan juga membaca Alkitab?

Ini kali pertama saya mendengar pidato beliau secara langsung dan merasa sangat diberkati berjumpa dengan seorang bangsawan sepuh dengan pemikiran bening, terbuka, luas, dan dalam. Kita semua mendoakan agar kepemimpinan beliau tetap mengayomi seluruh rakyat Yogyakarta, termasuk berbagai orang muda dari semua pelosok Indonesia yang datang belajar di kota toleran ini. Sebagaimana Sultan HBW IX, ayahanda beliau, dan keraton Yogyakarta telah menjadi salah satu pilar paling penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, biarlah semangat perjuangan kemerdekaan bangsa dari berbagai belenggu dan spirit keragaman bangsa akan tetap dibela dan dirawat oleh pemimpin dan masyarakat Yogyakarta. Kiranya orang-orang muda yang datang belajar di kota ini akan tertular energi kebaikan untuk bergiat menjaga dan membangun republik tercinta.

Melampaui Moderasi
Di hari yang sama selepas berkunjung ke keraton, kami kembali ke kampus UKDW dan belajar bersama sejumlah pemimpin lembaga agama. Tiga pemimpin lembaga keumatan hadir membagikan pemikiran mereka terkait tugas memelihara keragaman. Ibu Alisa Wahid, puteri Gus Dur, membawa materi mewakili pengurus besar NU. Selain itu ada Prof. Syafiq Mughni, salah satu Ketua PP Muhamadiyah, dan Sekum PGI, Pdt. Jacky Manuputty.

Ibu Alisa Wahid banyak merujuk pemikiran ayahnya tentang kebangsaan. Salah satu rujukan yang sangat kuat dari Gus Dur, presiden keempat Indonesia itu, adalah: “Indonesia ada karena keberagaman. Keberagaman adalah raison d’etre (alasan keberadaan) Indonesia. Kalau tidak ada keberagaman kita, tidak perlu ada Indonesia”. Menurut saya ini pemikiran yang kedengaran sederhana tetapi menyentuh hal yang paling mendasar sebagai bangsa. Tanpa ada kesediaan untuk menerima, menghormati, dan menjaga keragaman, atau dengan kata lain kalau kita menolak perbedaan dan memaksakan keseragaman, kita sedang menghancurkan esensi dan eksistensi bangsa ini.

Dalam konteks hari ini, Ibu Alissa mengingatkan ancaman yang dihadapi bangsa, termasuk ideologi transnasional yang bisa merusak kesatuan. Beliau menarik perhatian kepada fakta menguatnya ekstremisme, mayoritarianisme, praktik intoleran, dan politik berbasis kekuasaan dan modal di bangsa ini. Dengan mengutip Seth Godin yang menunjukkan bahwa akibat globalisasi, suku atau bangsa hari ini tak lagi dibentuk oleh keturunan dan kedekatan fisik melainkan oleh kesamaan nilai dan minat, maka kita memiliki tugas bersama untuk menggerakkan pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan, melalui empat strategi penting yang dia sebutkan: kebijakan penyelenggara negara, pendekatan teologis, peran masyarakat sipil, dan pengorganisasian akar rumput. Keempat aspek ini sama penting dan harus bergerak bersama untuk perubahan yang berkelanjutan demi menjaga tegaknya Indonesia yang menghargai dan menjaga keragaman.

Selanjutnya di sesi berikut para pembicara dari lembaga pendidikan tinggi mengupas tentang moderasi beragama. Hadir dan berbicara Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Prof. Dr. Ir Gunawan Budiyanto, MP, IP); Rektor Universitas Kristen Duta Wacana (Ir. Henry Feriadi, M.Sc., Ph); yang mewakili Rektor Universitas Nahdlatul Ulama/UNU (Dr. Suhadi); dan Dekan Fakultas Filsafat Keilahian UKDW (Pdt. Dr. Robert Setio). Yang menarik bagi saya adalah pemaparan dari Dr. Suhadi, pemikir muda dari UNU. Dia menyebut konsep moderasi beragama sebagai kemajuan besar dalam cara pandang pemerintah, khususnya Kementerian Agama, terkait keragaman agama di Indonesia.

Dari segi gagasan, menurut beliau, konsep moderasi sudah lebih maju dibandingkan konsep sebelumnya yaitu, kerukunan agama, yang berpusat pada ketertiban masyarakat dan relasi kuasa yang ditentukan oleh suara/tekanan kaum mayoritas. Konsep moderasi didasarkan pada empat pilar penting: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan mengakomidasi budaya lokal. Dalam tanggapannya terhadap pertanyaan saya apakah konsep moderasi cukup memadai untuk menanggapi realitas dinamika keragaman di Indonesia hari ini, terutama terkait konteks meningkatnya ancaman intoleransi dan kekerasan berbasis agama seperti ditunjukkan Ibu Alisa Wahid, Pak Suhadi, yang telah saya kenal sebelumnya sebagai kawan di jaringan Dian Interfidei Yogyakarta, mengatakan kita tetap menghargai gagasan moderasi sebagai sebuah kemajuan berpikir dan langkah maju.

Konsep moderasi adalah “tawaran dari atas”. Pada saat yang sama, kelompok-kelompok masyarakat sipil yang peduli terhadap urusan keragaman harus tetap mengupayakan bentuk-bentuk relasi timbal balik antar agama yang lebih maju, matang dan mandiri, seperti dalam konsep dialog kehidupan, bina damai, dan pluralisme. Pendekatan dari atas ini perlu berjalan bersama dengan pendekatan dari bawah yang sudah berjalan selama ini, demi hasil yang lebih maksimal.

Dalam diskusi kelompok di antara para peserta, kami berbicara tentang pentingnya gereja bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang peduli dengan keutuhan bangsa, serta mendorong narasi-narasi yang mengikat semua unsur bangsa. Secara khusus menjelang perhelatan suksesi kepemimpinan bangsa, gereja-gereja tidak boleh terjebak politik identitas dan politik uang, sebaliknya berdiri kuat untuk menjaga kewarasan berdemokrasi dan mengupayakan agenda pendidikan politik lintas agama.

Kelenturan Ber-ekklesia
Agenda terakhir dari Rakernas ini lebih terkait urusan “dalam rumah” PGIW/SAG. Pertanyaan penting yang dibahas oleh Pak Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, adalah tentang relasi MPH PGI, PGIW/SAG, dan Persekutuan Oukumene Umat Kristen (POUK). Pendeta Gomar menjelaskan tentang latar belakang berdirinya POUK. Secara struktural, POUK tidak langsung berkaitan dengan MPH PGI, melainkan dibentuk dan dibina oleh tiap PGIW. Meskipun demikian tidak semua PGIW memiliki POUK di wilayahnya.

Beliau juga menunjukkan bahwa pola relasi antara PGIW dan POUK di tiap daerah berbeda. Ada POUK yang memiliki relasi yang kuat dan sehat dengan PGIW, namun ada yang terkesan sangat mandiri dan tidak peduli dengan PGIW. Umumnya ada komitmen awal bahwa POUK bersifat sementara untuk melayani umat Kristen lintas denominasi di area industri baru seperti pertambangan, maupun di wilayah asrama/basis militer. Namun belakangan POUK berkembang menjadi lebih permanen dan mandiri. Juga awalnya ada keterbukaan untuk keanggotaan rangkap bagi warga jemaat POUK: yang bersangkutan adalah anggota POUK dan sekaligus anggota gereja asalnya. Dalam perkembangan belakangan ini, kebanyakan generasi muda hanya merupakan anggota POUK dan tidak lagi menjadi anggota gereja denominasi orang tua mereka.

Dalam sesi tanya jawab sempat didiskusikan mengenai masa penugasan pendeta yang melayani di POUK; hubungan pendeta tersebut dengan gereja pengutusnya dan PGIW; kepemimpinan secara kemajelisan di POUK; dan pola pelayanan dalam POUK seperti apa agar berlaku adil terhadap keragaman latar belakang denominasi anggota POUK. Pak Ketua Umum PGI menekankan perlunya di tiap PGIW ada aturan yang lebih khusus untuk melengkapi pedoman pengelolaan POUK yang sifatnya lebih umum yang sudah dihasilkan dalam Sidang MPL PGI.

Selanjutnya masih dalam kaitan dengan hal itu, sekaligus lebih luas terkait panggilan gereja dalam konteks kebhinekaan bangsa, beliau berbicara mengenai pentingnya kelenturan berorganisasi dalam gereja. Saya menangkap pesan beliau bahwa aturan gereja penting, tetapi gereja tidak boleh lupa apa yang menjadi amanat utama gereja, yaitu terlibat dalam karya keselamatan Allah. Urusan-urusan administrasi perlu diperhatikan tapi tak boleh menjadi yang utama dan satu-satunya. Kita tidak boleh menjadi gereja yang kaku di dalam tembok-tembok institusi kita, sibuk dengan ritus-ritus dan aturan-aturan yang kaku, menjadi budak dari aturan yang dibuat sendiri dan gagal menjadikan misi keselamatan sebagai yang utama. Kita butuh aturan agar menjadi persekutuan yang tertib dan efektif dalam pelayanan keselamatan, namun jangan jadikan aturan sebagai yang paling dominan dalam hidup bergereja. Saya dapat menambahkan bahwa kita dipanggil bukan untuk melayani hari sabat, melainkan hari sabat untuk kemanusiaan (band. Matius 2:27). Bahkan ibadah-ibadah kita yang indah di hari Sabat akan kehilangan maknanya jika kita tidak melayani Allah dalam karya cinta kasihNya di dunia.

Di pihak lain perlu kita tambahkan bahwa ini tidak berarti orang lalu bisa meremehkan begitu saja tata/peraturan gereja. Tata gereja lahir dari upaya gereja berteologi untuk menata diri dan tugasnya. Pengabaian tata gereja akan membawa gereja/persekutuan beriman ke dalam kekacauan dan perpecahan. Kelenturan yang disebutkan Pdt. Gomar saya kira terletak juga di sini: bahwa kita tidak memutlakkan tata gereja dan kesepakatan ekumenes, namun di pihak lain kita juga tidak mengabaikannya sama sekali. Patokan tertinggi untuk keseimbangan seperti itu adalah ketulusan bersama untuk melayani kehendak Allah dalam gereja dan masyarakat, dan bukan untuk ego dan kepentingan kita masing-masing.  

Aspek lain dari kelenturan adalah terkait relasi MPH PGI dan MPH PGIW. PGI selalu menjaga keseimbangan dua sisi penting dari relasi kedua level kepemimpinan ini. Di satu sisi harus terus diingat dan dimaknai bahwa PGIW bukan bawahan/onderbouw PGI, tapi di lain sisi harus MPH PGI harus bisa juga mengajak seiring-sejalan dengan arah kebijakan PGI.

Dalam diskusi kelompok kami berdiskusi mengenai pentingnya moderasi dalam relasi antargereja juga. Selain kita membangun dan menjaga kemampuan menghargai perbedaan antaragama dalam bangsa yang beragam latar belakang, kita juga mesti jujur apakah relasi antardenominasi gereja-gereja anggota PGI sudah cukup sehat. Ada kawan yang berbicara mengenai persekusi yang dilakukan antar denominasi Kristen. Yang lain menyebut praktik menerima atau bahkan membujuk berpindah “domba dari kandang (denominasi) sebelah”, terutama ketika ada konflik dalam gereja tertentu. Hal-hal seperti ini perlu dibicarakan secara terbuka untuk tidak menciderai relasi gereja sebagai anggota tubuh Kristus dan merusak kesaksian Kristiani dalam bangsa yang majemuk.

Pembelajaran dan Yogyakarta: Apresiasi kepada Panitia dan Pemerintah Provinsi DIY
Sejak Minggu pagi ini, para peserta Rakernas mulai kembali ke gereja dan rumah masing-masing di berbagai pelosok negeri. Para pemimpin gereja dari berbagai latar belakang denominasi itu telah mendapat kesempatan belajar bersama hal-hal penting dan membangun komitmen untuk peran yang lebih konstruktif dalam membangun bangsa. Ruang-ruang belajar lintas denominasi dan lintas agama menyirami pohon oukumenisme dan toleransi kebangsaan di bumi Indonesia.

Di grup WhatsApp forum komunikasi PGIW/SAG, ada banyak komentar memberi penghargaan terhadap kinerja panitia. Panitia yang dipimpin oleh Ketua PGIW DIY, Pdt. Em. Bambang Sumbodo dan Ketua Umum, Bapak. Purnawan Hadiyanto ini  terdiri dari kelompok yang tidak terlalu besar tetapi bekerja secara baik. Ada para pendeta jemaat, dosen berbagai fakultas di UKDW, anggota jemaat, dan para mahasiswa. Sebagian berasal dari gereja-gereja anggota PGIW di DIY, UKDW, dan lainnya dari RS Betesda. Pelayanan mereka diatur dengan protokol kesehatan yang baik. Sebelum acara ada tes antigen kepada semua peserta untuk memastikan bahwa semua yang hadir tidak terinfeksi Covid-19.

Panitia juga sudah menyiapkan pelayanan kesehatan bagi semua peserta, termasuk jika ada yang dikonfirmasi terinfeksi Covid-19. Beruntungnya semua yang dites antigen dinyatakan sehat. Karena protokol kesehatan di masa pandemi, hampir sepanjang Rakernas, kami makan dari makanan dalam kotak dengan menu yang sederhana. Hal itu telah menjadi bagian dari kesaksian tentang keugaharian panitia yang kami hargai. Sampai jumpa di Rakernas berikut, Mei 2023, di Pulau Ambon. Hormat kami untuk semua yang telah berbuat baik.

Yogyakarta telah memberi kami pembelajaran bermakna yang kami bawa pulang ke sudut masing-masing. Salah satu sumber daya kehidupan bangsa yang paling penting ada dalam kerja sama dan kesediaan bahu membahu membangun bangsa, tanpa stigma dan diskriminasi satu terhadap yang lain. Perbedaan suku, agama, ras, dan bahasa daerah tak boleh jadi batu sandungan bagi persatuan bangsa. Justeru kesediaan saling belajar, mengenali dan merayakan perbedaan, saling melengkapi dalam keragaman harus jadi energi yang memampukan bangsa ini tetap berdiri, lentur dan bertahan menghadapi berupa goncangan dan badai kehidupan multidimensi, terus bertumbuh dan menghasilkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

 Bandara Juanda Surabaya dan penerbangan Lion Air, 14 Agustus 2022
dalam perjalanan kembali ke Kupang

 

 

YOGYAKARTA,PGI.OR.ID-Pada hakikatnya keberagaman adalah konsep Tuhan dalam misteri penciptaan alam semesta ini. Tidak ada satu ciptaan-Nya yang identik sama, pasti ada banyak perbedaan meskipun sekilas nampak sama. Dalam hal ini, sangatlah jelas bahwa keberagaman dan pluralitas merupakan realita yang terjadi atas kehendak Sang Adikodrati.

Hal tersebut ditegaskan Sri Sultan Hamengku Buwono X secara langsung dihadapan sekitar 120 peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Gereja Indonesia Wilayah dan Sinode Am Gereja (PGIW-SAG) dari 28 provinsi di Indonesia, yang hadir di Bangsal Srimanganti, Keraton Yogyakarta, pada Jumat (12/8/2022).

Lanjut Sri Sultan, keberagaman sejatinya merupakan sesuatu yang sepatutnya disyukuri. “Saat kita membicarakan sebuah negara, maka keberagaman adalah sebuah keniscayaan yang sudah seharusnya kita hargai dan kita syukuri. Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar dengan keniscayaan keberagaman,” imbuhnya.

Lebih jauh dijelaskan, terdapat tiga aspek penting yang terkait dengan keberagaman di Indonesia yakni bahasa, agama, dan kepercayaan. Ketiganya dapat semakin kokoh jika dilandasi semangat Bhinneka Tunggal Ika. “Bhinneka Tunggal Ika jangan hanya dijadikan mitos, tetapi hendaknya dijadikan etos bangsa untuk ‘memperkokoh kebangsaan’ di tengah tarikan globalisasi budaya,” tandasnya.

Menilik tema peringatan 77 tahun proklamasi Indonesia “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”, Sri Sultan berharap kerja bersama menjadi syarat bangkit gumregah-nya kembali kehidupan dalam berbagai aspeknya, pasca pandemi Covid-19.

Indonesia, ujar Sri Sultan, bukanlah hanya sekedar nama-nama atau gambar deretan pulau-pulau di peta dunia. Tetapi sebuah kekuatan dahsyat yang disegani oleh bangsa-bangsa lain dengan penuh hormat. “Inilah realitas kebhinekaan budaya-budaya kita, yang selain sebagai kekayaan, juga mengekspresikan Kemerdekaan Indonesia di bidang budaya,” imbuhnya.

Hal lain yang juga menjadi landasan bertindak dan penting untuk dilakukan adalah penerapan nilai-nilai saling mengasihi dan menghargai sesama yang beragam demi terwujudnya kedamaian. “Perlakukanlah setiap orang sebagaimana kamu sendiri ingin diperlakukan orang lain,” tutup Sri Sultan.

Pada kesempatan itu, selain peserta Rakernas PGIW-SAG, hadir pula Plh. Asekda DIY Bidang Administrasi dan Umum Beny Suharsono, Ketua PGI DIY Pdt. Em Bambang Sumbodo, Ketua Rakernas PGI Purnawan Herdianto, dan Sekretaris Umum PGI Pusat Pdt Jacklevyn F. Manuputty.

Pelaksanaan Rakernas PGIW-SAG dilakukan selama 3 hari pada 11-14 Agustus 2022 dengan seluruh kegiatan dipusatkan di Auditorium Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta.

Selain dengan Sri Sultan, para peserta juga berdialog dengan Ketum PP Muhammadiyah KH. Haedar Nashir dan Ketua Umum Nahdlatul Ulama KH. Yahya Cholil Staquf. Demikian halnya dialog dengan tiga universitas juga akan digelar. Ketiga rektor tersebut adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rektor Universitas Kristen Duta Wacana, dan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta.

Ketua PGIW DIY Pdt. Em Bambang Sumbodo, menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Ngarsa Dalem karena telah berkenan hadir dan memberikan arahan. “Para tamu Rakernas kali ini berupaya membangun keadaban publik dengan pemeliharaan bumi sebagaimana filosofi Memayu Hayuning Bawana, atau memperindah keindahan dunia, salah satunya dengan membangun karakter manusia,” jelasnya.

Menurutnya, sangat tepat apabila peserta Rakernas ‘ngangsu kawruh’ kepada Ngarsa Dalem, yang dengan kearifan lokal dapat menjaga dan merawat kerukunan masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Ia turut mendoakan agar Sri Sultan senantiasa diberkahi untuk senantiasa mengemban amanah dengan baik dan berharap Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi masyarakat Yogyakarta.

Adapun Yogyakarta terpilih sebagai tuan rumah Rakernas PGIW-SAG karena dapat merepresentasikan atau sebagai miniatur Indonesia. “Masyarakatnya sangat majemuk, beragam, dan relatif rukun. Tidak ada gesekan antar umat beragama dan lain sebagainya. Ini yang menjadi dasar PGIW dari seluruh Indonesia belajar dari Yogyakarta,” ujar Purnawan, sesuai audiensi dengan Gubernur DIY, Jumat (08/07) silam di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. 

Menurut Purnawan, identitas Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan dan Kota Budaya serta semangat Pemerintah Daerah mewujudkan Yogyakarta sebagai “City of Tolerance” juga dinilai dapat menginspirasi gereja-gereja di Indonesia dalam melakukan penatalayanan secara holistik dan berkesinambungan serta berdampak positif terhadap kehidupan umat Kristen yang visioner. Oleh karena itu, Rakernas PGIW se-Indonesia Tahun 2022 di Yogyakarta ini diharapkan menjadi momentum strategis guna melakukan konsolidasi, baik dalam perspektif struktur dan jejaring maupun dalam perspektif program yang membumi.

 

Pewarta: Markus Saragih/dari berbagai sumber 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Didampingi sejumlah staf, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni melakukan kunjungan, dan berdialog dengan MPH-PGI, di ruang sidang Lt. 2 Grha Oikoumene, Jakarta, pada Rabu (10/8/2022).

Pada kesempatan itu, Raja Juli Antoni mengungkapkan tentang persoalan agraria atau pertanahan di Indonesia yang sangat pelik. “Benar-benar ruwet. Saya banyak mendengar pengaduan dari masyarakat. Meski demikian saya berencana untuk memperbaiki sistimnya, dan perlahan-lahan memperbaiki segala pelanggaran yang terjadi,” ujarnya.

Menyikapi kondisi tersebut, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mengajak PGI untuk melakukan kerjasama secara struktural yang permanen, melalui Momerandum of Understanding (MoU), dalam rangka menghadapi persoalan agraria. Hal yang sama juga telah dilaksanakan dengan PP Muhammadiyah.

“MoU ini sangat penting supaya ada kepastian hukum dalam jangka panjang, bagi kita untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan agraria, dan kami akan menselaraskannya ke bawah, supaya ada ikatan. Ini seperti amanat umat yang harus dijalankan,” tandas Raja Juli.

Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom juga mengamini ruwetnya persoalan agraria, yang juga dialami oleh gereja-gereja di Indonesia. Diantaranya seperti yang dialami Sinode GKP dan GBI. “Tanah tempat kantor sinode kami di Jalan Baypass, Jakarta yang sudah lama ditempati, tiba-tiba menghadapi permasalahan,” ujar Hanan Soeharto dari Sinode GBI yang juga hadir dalam pertemuan.  

Di penghujung pertemuan, Ketum PGI menyampaikan terimakasih atas kehadiran Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni, sekaligus berharap dan mendoakan agar mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) ini, dapat menjalankan tugasnya seturut dengan amanat yang telah diberikan oleh pemerintah.

Selain MPH-PGI, pertemuan singkat namun penuh keakraban ini, juga dihadiri sekretaris eksekutif, staf, Anggota Komisi Aset PGI David M.L. Tobing, serta perwakilan sinode gereja.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-MPH-PGI menerima kunjungan khusus delegasi Gereja Protestan Indonesia (GPI) Papua Klasis GPI Asmat sebanyak 8 orang, yang dipimpin oleh Sekum GPI Papua Pdt. Dr. Ronald Helweldery, dan Ketua Klasis GPI Asmat Pdt  Rudi Falirat, pada Rabu (10/8/2022).

Kunjungan tersebut dimaksudkan sebagai courtesy call dengan MPH PGI, untuk mengenal lebih dekat program kerja, dan isu-isu oikoumenis yang sedang menjadi concern PGI, serta berbagi pengalaman dan tantangan pelayanan dari Klasis GPI Asmat Papua untuk menjadi perhatian PGI.

Selain MPH PGI, turut hadir menerima perkunjungan ini SE Bidang Keadilan dan Perdamaian, Karo Perempuan dan Anak, serta Karo Papua.

 

 

Pewarta: Pdt. Ronald R. Tapilatu

JAKARTA,PGI.OR.ID-Pada momen 77 tahun Indonesia merdeka kita perlu belajar dari para pendiri bangsa. Semisal pada Sidang BPUPKI, 22 Juni 1945, dibentuk Panitia Sembilan, yang diketuai oleh Soekarno. Kita tahu bersama hasil dari Panitia Sembilan ini, Piagam Jakarta. Lalu pada 18 Agustus 1945, Sidang PPKI menyepakati perubahan sila pertama, dengan menghilangkan tujuh kata. Perubahan ini, untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara karena Indonesia terdiri dari beragam suku dan agama.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom dalam Dialog Nasional Lintas Agama, di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Senin (8/8/2022). Dialog mengusung tema Membina Persaudaraan Melalui Hikmah Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77.

“Buat saya menarik, bagaimana AA Maramis, yang Kristen sedia mencantumkan 7 kata dalam Piagam Jakarta, dan bagaimana Kyai Abdul Wahid Hasyim, Teuku Muhamad Hasan dll yang muslim sedia menghapus tujuh kata tersebut pada 18 Agustus. Inilah yang saya lihat, kesediaan memasuki kesepakatan dengan mengedepankan kepentingan bersama, dan mengorbankan kepentingan diri dan kelompok,” jelasnya, dalam dialog yang digagas oleh Badan Pengelola Masjid Istiqlal ini.

Selain itu, lanjut Ketum PGI, kita juga perlu belajar dari ungkapan para pendiri bangsa kita yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu tidak semata karena adanya kejuangan mereka, tetapi adalah rahmat Tuhan, baik di teks proklamai maupun pembukaan UUD 1945. Ini merupakan sebuah pengakuan tetapi sekaligus juga tanda kerendahan hati, yang membuka pintu untuk senantiasa mensyukuri rahmat Tuhan atas Indonesia merdeka.

Munculnya semangat kesatuan bangsa di tengah beragam suku dan agama adalah rahmat dan anugerah Tuhan. Tanpa kesediaan sedemikian, kita tidak akan mengenal dan menikmati indahnya kemajemukan Indonesia. “Saya merasa perlu menyampaikan hal pertama ini di tengah kecenderungan kita sekarang yang selalu mau menang sendiri dan memaksakan kehendak kita. Ruang publik kita, ganti kita berbagi dengan memberi kesempatan semua pihak mengekspresikan dirinya secara adil, kini ruang publik dipenuhi dengan rebutan yang seolah tak pernah berakhir,” ujarnya.

Selain itu, Ketum PGI juga menyoroti keragaman masyarakat kita, termasuk keragaman agama, kini sedang diusik oleh fanatisme agama, yang menurutnya perlu disaring oleh keindonesiaan kita. “Soekarno mengatakan, kalau  mau jadi Islam tidak harus menjadi orang Arab, kalau mau jadi Kristen tak harus menjadi irang Jahudi dan kalau mau jadi Hindu tidak harus jadi orang India. Ini penting kita camkan kini agar keindonesiaan kita tidak terserabut karena fanatisme agama dan kemajemukan kita tidak tersekat-sekat karena paham keagamaan,” katanya.

Lanjutnya, dalam lingkungan gereja, merumuskan pergumulan rangkap gereja-gereja, yang di satu sisi orang Kristen bergumul dengan Tuhannya dalam arti menghayati kebenaran dan anugerah di dalam Kristus, dan, di pihak lain, sekaligus merupakan pergumulan dengan kebudayaan dan realitas masyarakat di mana orang Kristen itu hidup, yakni NKRI dan Pancasila.

Namun menurutnya, gereja perlu mengingatkan: “Pendekatan yang melulu teoritis terhadap Pancasila cenderung menjerumuskan kita pada probelamtika teoritis pula, tanpa menyentuh problematika nyata yang mendesak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang sedang membangun. Pendekatan teoritis terhadap Pancasila mengandung bahaya akan melibatkan kita ke dalam suatu usaha yang melelahkan dan sia-sia, karena menghadapi keruwetan teoritis yang tak akan pernah mampu kita uraikan…. Masalah-masalah yang nyata malah jadi terlantar…Pancasila bisa membeku dan buntu dalam bentuk formal sehingga tidak lagi mampu memberikan ilham serta daya dorong untuk bertindak.”

Dia pun menyinggung kehadiran para pemuda ASEAN lintas agama di acara tersebut. “Saya mengingatkan kita semua fenomena keberagamaan kaum muda dewasa ini. UIN Syarif Hifayatulah tahun lalu merilis hasil penelitian yang memgatakan kaum muda muslim lebih banyak mendapatkan ajaran agama dari medsos, dengan narasumber dari ustad-ustad yang tidak otoritatif secara teologis. Mereka kebanyakan adalah ustad dadakan karena faktor selebritas,” jelasnya.

Dalam kaitan ketiga hal ini, Ketum PGI memandang perlunya pertemuan para tokoh agama seperti yang digagas secara berkala oleh Badan Pengelola Mesjid Istiqlal ini, dengan harapan para tokoh agama makin kuat mendorong umatnya beragama secara cerdas, dengan menghidupi substansi agama ketimbang mengendepankan simbol-simbol keagamaan, dan sedia melepas klaim-kalim keagamaannya semata, sebagaimana para pendiri bangsa kita. Semuanya demi Indonesia yang jaya dan majemuk.

Sementara itu, Imam Besar Mesjid Istiqlal, Prof Dr KH Nazaruddin Umar, mengatakan selama para tokoh agana bersatu maka tiang-tiang langit akan makin kokoh, dan sebaliknya kalau para tokoh agama terbelah akan runtuhlah tiang-tiang langit.

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Smartphone berfungsi tidak hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga dapat menghasilkan foto, dan video dengan kualitas yang sangat baik. Untuk mengetahui bagaimana memaksimalkan penggunaan smartphone sebagai sarana fotografi dan videografi, staf bersama karyawan PGI mengikuti pelatihan di ruang rapat Lt. 2 Grha Oikoumene, Jakarta, Jumat  (5/8/2022).

“Sekarang smartphone multifungsi, dan menjadi tools yang berguna, serta dapat membantu kita untuk membuat foto dan video, dengan fitur-fitur yang ada,” kata Fajar Indrajaya, fotografer CNN Indonesia, narasumber pelatihan.

Meski demikian, jelas Fajar, karakter smartphone yang ringkas, kaya fitur, dan hasil yang instan, tetap memiliki kelemahan, seperti sensor kecil, dan mic internal yang terbatas. Sehingga membutuhkan perangkat tambahan seperti gimbal, dan mic eksternal (shotgun dan klip on). 

Menurutnya, menghasilkan foto dan video yang bagus dengan smartphone perlu usaha serta keberanian untuk bereksperimen dengan memperhatikan cahaya, aspek rasio, serta komposisi. “Cahaya adalah elemen kunci dalam menghasilkan foto dan video yang bagus. Jadi perlu sekali diperhatikan, Lalu ISO atau sensiffitas sensor kamera kepada cahaya, juga diafragma, dan shooterspeed,” tandas Fajar.

Materi pelatihan disampaikan dengan santai dan komunikatif. Meski hanya berlangsung 2 jam, peserta pun cukup antusias mengikuti, dan sangat merasakan manfaatnya.

Pelatihan fotografi dan videografi menggunakan smartphone merupakan bagian dari kerjasama antara PGI dengan PT. Modula Cahaya Indonesia, dalam rangka pengembangan kapasitas media pemberitaan PGI, terutama dalam platform digital seperti website, facebook, twitter, dan instragram. Selain fotografi dan videografi, direncanakan pula pelatihan teknik menulis, serta public speaking.  

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 77 tahun 2022, HKBP Distrik VIII DKI Jakarta, berencana menggelar kegiatan dialog kebangsaan, dengan mengusung tema Merayakan Perbedaan Ditengah Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Hal tersebut disampaikan Praeses HKBP Distrik VIII DKI Jakarta Pdt. Bernard Manik, MTh saat menemui MPH-PGI di Grha Oikoumene, Jakarta, Kamis (4/8/2022). Pertemuan dilaksanakan untuk menerima masukan dari MPH-PGI terhadap rencana kegiatan ini.  

Lebih jauh dijelaskan Pdt. Bernard Manik, kegiatan tersebut rencananya akan dilaksanakan di Gedung Sopo Marpingkir, Pulo Gebang, Jakarta Timur. “Terkait kegiatan ini panitia telah menyampaikan undangan ke sejumlah lembaga keagamaan, diantara PB NU, PP Muhammadiyah, dan PHDI, sedangkan kegiatan ini rencananya dilaksanakan pada 29 Agustus 2022. Namun sepertinya masih menunggu konfirmasi sehingga tanggal yang kami tetapkan masih perlu didiskusikan lagi,“ katanya.

Pada kesempatan itu, Ketum PGI Pdt. Gomar Gultom menyampaikan apresiasi terhadap rencana dialog kebangsaan yang akan digelar HKBP Distrik VIII DKI Jakarta. “PGI menyambut baik prakarsa kegiatan ini, karena HKBP, selain sebagai gereja yang terbesar dari segi jumlah jemaatnya, tetapi juga memiliki kiprah yang besar pula bagi bangsa ini, juga bagi gerakan oikoumene. Sebab itu, dialog kebangsaan ini sangat wajar dilaksanakan,” ujarnya.

Terkait tanggal pelaksanakan kegiatan, menurutnya perlu dipertimbangkan kembali karena bersamaan dengan sejumlah agenda acara yang harus diikuti oleh MPH-PGI yaitu Sidang Raya XI WCC di Karlsruhe, Jerman, pada 31 Agustus-8 September 2022. “Jadi mungkin tanggalnya perlu dipertimbangkan lagi supaya kami bisa berpartisipasi,” ujar Pdt. Gomar.

Dia pun berpesan, selain mengundang pimpinan lembaga lintas agama, kegiatan dialog kebangsaan itu diharapkan nantinya juga melibatkan agama lokal, seperti komunitas Penghayat.

Hal senada juga disampaikan Sekum PGI Pdt. Jacklevyn F. Manuputty. Menurutnya, tema yang diusung dalam dialog kebangsaan ini sangat menarik, terutama menjelang 2024, sebagai respon gereja terhadap situasi politik bangsa Indonesia sekarang ini. “Kami berterimakasih kepada HKBP yang telah memulai kegiatan semacam ini, dan berharap kegiatan serupa juga dilakukan oleh gereja-gereja anggota PGI,” ujarnya.

Diakhir pertemuan, Ketua Pelaksana dialog kebangsaan HKBP Distrik VIII DKI Jakarta Andar Siburian menyampaikan terimakasih, dan sepakat agar kegiatan semacam ini juga dapat dilaksanakan oleh gereja-gereja. “Ini juga harapan kami, bahwa gereja-gereja memiliki kepedulian yang sama ditengah kehadirannya di bangsa ini. Harapan yang sama juga dengan lintas agama. Itulah sebabnya kami beraudiensi dengan lembaga keagamaan lainnya. Soal tanggal kegiatan kami akan lihat kembali,” tandasnya.

Dijadwalkan panitia dialog kebangsaan HKBP Distrik VIII DKI Jakarta akan beraudiensi dengan pengurus PP Muhammadiyah, pada Jumat (5/8/2022).

 

 Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Menyambut Ecumenical Youth Gathering (EYG) WCC 11th Assembly 2022, Biro Pemuda dan Remaja (BPR) PGI melaksanakan kegiatan Pertemuan Pemuda Remaja Indonesia, yang akan berlangsung pada 2-3 Agustus 2022, dengan mengusung tema Kasih Allah Memperdamaikan dan Memulihkan Orang Muda di Gereja dan Masyarakat.

Selain bentuk partisipasi terhadap arak-arakan serta perayaan oikumenisme global di tingkat nasional, pertemuan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan gerakan oikoumene tingkat global, dan isu-isu yang menjadi perhatian orang muda di Indonesia.

Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacklevyn F. Manuputty dalam sambutannya saat membuka pertemuan yang dilaksanakan secara hybrid, pada Selasa (2/8/2022), menegaskan, partisipasi orang muda sangat besar dalam gerakan oikoumene, baik regional maupun global, dan pertemuan ini memperkuat jejaring gerakan oikoumene orang muda di Indonesia. Sebab itu perlu mendapat dukungan. Dan, sebagai konsolidasi suara orang muda, pertemuan ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

“Terutama isu-isu gereja yang hanya bisa diadaptasi secara cepat oleh anak-anak muda, seperti transformasi digital. Ini merupakan kekuatan baru bagi gereja-gereja di Indonesia dalam menghadapi beragam persoalan ke depannya, melalui orang muda,” tandasnya.  

Mengakhiri sambutan, Pdt. Jacky menyampaikan bahwa PGI mendukung penuh, dan selalu mendorong gereja-gereja untuk mengembangkan anak-anak mudanya.

Pertemuan Pemuda Remaja Indonesia diikuti sekitar 100 orang muda dari berbagai gereja. Di hari pertama, mereka mendiskusikan paparan tematik yang disampaikan narasumber Pdt. Kristi, Anggota Central Committee WCC. Menurutnya, kasih merupakan kekuatan dan nilai yang tidak akan berubah. Selalu relevan dalam setiap kondisi, termasuk ditengah pandemi Covid-19 ini. “Di negara yang majemuk seperti Indonesia, jika tidak ada kasih Kristus, kita tidak bisa menyatu seperti sekarang ini. Kasih justru sangat dibutuhkan setiap saat, termasuk untuk memulihkan relasi kita,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, Yesus menjadi teladan sebagai orang muda dari Nazaret, yang diusia muda telah memulai pelayanan. Yesus adalah contoh orang muda yang berakar kuat pada ajaran agamanya. Namun, Dia juga kreatif karena bisa mengajarkan ajaran agamanya dengan cara yang berbeda dari kebanyakan ahli-ahli agama di zamannya.

Sebab itu, pendeta GKJ Gondokusuman, Yogyakarta ini mengajak orang muda di Indonesia untuk tidak melihat usia menjadi penghalang untuk menjadi bijaksana dan berpengaruh, berakar pada iman dan nilai-nilai Indonesia, kreatif, serta menyatu ditengah keberagaman.

Pada kesempatan itu, dia juga menyinggung pentingnya peran orang muda dalam pembentukan WCC.  “Dimulai dari gerakan para awam dan mahasiswa pada abad ke-19. Gerakan ini justru tidak dimulai dengan para pendeta atau teolog. Para anak muda ini bergerak berdasarkan gerakan Young Men’s Christian Association pada 1844, Young Women’s Chrstian Association pada 1855, dan World Student Christian Federation pada 1895. Bergerak bersama tanpa menghilangkan perbedaan yang ada di dalamnya. Hal ini lah yang menunjukkan bahwa peran anak muda sangat penting sebagai pembentuk WCC,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Programme Executive WCC Youth Engagement, Joy Eva Bohol. Menurutnya, anak muda di gerakan ekumenis ingin menyebarkan kasih Kristus untuk membuat masyarakat lebih waspada terhadap streotip, diskriminasi, kekerasan, dan distorsi di tengah masyarakat. Di sisi lain, gereja seringkali tidak mendengarkan suara anak-anak muda ini di gereja.

“Hal ini membuat EYG berusaha mempertemukan 500 orang muda untuk mengakomodir suara mereka yang selama ini tidak didengarkan oleh gereja. Seharusnya gereja berusaha menghadirkan anak muda. Di sisi lain, anak muda juga harus berusaha berinteraksi dengan gerejanya. Gereja dan anak muda juga harus aktif untuk merangkul kelompok-kelompok marginal,” jelasnya.

EYG, lanjut Joy Eva, juga berusaha merekonsiliasi hubungan anak muda dengan dirinya, orang lain, dan gereja. Salah satunya mengenai isu kesehatan mental yang selama ini dipandang sebelah mata oleh gereja. Selama ini dianggap mereka yang memiliki masalah kesehatan mental, karena kurang beriman. Termasuk isu LGBTQIA dan identitas, termasuk isu keberagaman.

Hari kedua kegiatan Pertemuan Pemuda Remaja Indonesia, akan dilaksanakan pada Rabu (3/8/2022), direncanakan akan dilaksanakan melalui platform zoom, dimana para peserta akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, untuk mendiskusikan sejumlah isu seperti Identitas Diri dan Kesehatan Mental, Relasi Ekumenis dan Lintas Iman, Pemuda, Gereja, dan Era Digital, Merawat Oikos, Peran Pemuda Dalam Perjuangan Kesetaraan Gender, serta Potensi Perpecahan di Dalam Tubuh Organisasi.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Merespon surat MPH-PGI terkait buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, terutama umat Kristen Protestan dan Katolik, Tim Badan Standar, Kurikulum, dan Asasmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek RI, menemui MPH-PGI di Grha Oikoumene, pada Kamis (28/7/2022).

Pada kesempatan itu, Ketua BSKAP Anindito Aditomo menyampaikan permohonan maaf atas terbitnya buku tersebut. “Kami sadar telah terjadi kekeliruan yang sangat mendasar, dan atasnama Kemendikbudristek RI saya memohon maaf. Kami juga telah memerintahkan ditariknya buku yang telah beredar di sejumlah sekolah, serta dilakukannya revisi segera atas pokok yang bermasalah berdasarkan masukan dari PGI dan KWI,” katanya.

Agar peristiwa semacam ini tidak terulang lagi, Anandito mengharapkan adanya kerjasama strategis ke depan terkait dalam penyusunan buku kurikulum terkait keberagamaan. “Kami melihat perlu dicari solusi atas kejadian ini karena telah menjadi bola liar. Sebab itu kami ingin melibatkan PGI secara strategis ke depan untuk bersama menyusun buku terkait keberagamaan. Ada semacam Pokja begitu,” ujarnya.

Dia pun sepakat dan berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerbitan buku berikutnya, serta akan memperhatikan narasi dan framing yang sensitive terhadap isu keberagaman.

Permohonan maaf juga disampaikan Zaim uchrowi, salah satu penulis buku tersebut. Dia mengaku mengembangkan buku tersebut dengan segala keterbatasan. “Buku itu sempat dievaluasi bagian kurikulum. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan siap menerima koreksi. Ini menjadi satu pembelajaran bagi kami,” ujar Zaim.

Sekum PGI Pdt. Jacklevyn F. Manuputty mengapresiasi respon cepat yang ditunjukkan oleh Kemendikbudristek RI.  Menurutnya, kekeliruan yang muncul dalam buku tersebut sangat principal karena terkait dengan inti iman Kristen, karenanya mendapat respon keras tidak hanya dari kalangan gereja, tetapi juga lembaga pendidikan Kristen. Dikhawatirkan pula polemik terbitnya buku ini akan berkembang menjadi bola liar, yang bisa saja digunakan oleh siapapun untuk kepentingan politisasi identitas. “Sebab itu kami langsung mengirim surat ke Kemendikbudristek untuk mengoreksi kesalahan ini, dan sesegera mungkin direvisi,” jelasnya.

Sekum PGI selanjutnya meminta supaya aspek-aspek yang terkait dengan dogma agama sebaiknya tak perlu dimasukan dalam buku ini karena ada keragaman denominasi Kristen Protestan yang cukup luas. “Cukup digambarkan saja aspek historis, karakter umum, dan prinsip etisnya,” tegas Sekum PGI.

Terkait kerjasama ke depan, Sekum PGI melihat hal ini sangat perlu dilakukan dengan lembaga keagamaan yang punya otoritas. Dengan demikian ada monitor dan komunikasi langsung terkait isu-isu agama yang mau disajikan dalam buku ajar. “Ini wilayah yang sangat sensitif dalam dinamika kemajemukan kita, karena itu komunikasi intensif dan kerjasama sangat dibutuhkan,” tandas Pdt. Jacky.

Sementara itu, berbagai masukan juga disampaikan oleh Sekretaris Eksekutif Bidang KKC PGI Pdt. Jimmy Sormin dan Humas PGI Jeirry Sumampow. “Usul saya mungkin perlu ada buku babon, seperti buku moderasi beragama, yang bisa jadi pegangan bersama terutama dalam rangka menyusun kurikulum terkait kebebasan beragama dan kemajemukan,” kata Pdt. Jimmy Sormin.

Pdt. Jimmy selanjutnya menyoal juga aspek-aspek lainnya dari buku itu yang bisa secara keliru menggiring siswa pada persepsi tertentu, misalnya terkait dengan kontribusi berbagai komunitas agama dan penghayat kepercayaan pada proses awal pembentukan negara Indonesia. Demikian pula representasi kelompok lainnya, termasuk kelompok Penghayat Kepercayaan, patut mendapat porsi pemberitaan yang seimbang dalam penjelasan mengenai kekayaan keragaman di Indonesia.

Jeirry Sumampow mengiyakan apa yang disampaikan oleh Pdt. Jimmy. Menurutnya ada banyak aspek dari buku ini yang bisa memancing polemic, tidak hanya terkait soal kekristenan. Sebab itu, dia meminta agar buku ini ditarik dari peredaran. “Isi buku ini bermasalah. Banyak substansi yang bermasalah. Contoh soal Piagam Jakarta yang seolah-olah itu pemberian umat Islam. Seperti yang diusulkan PGI sebaiknya menghindari pembahasan soal agama, tapi lebih kepada soal etik dan moral,” tegasnya.

Ketua BSKAP, Anindito Aditomo, dalam tanggapannya menyepakati berbagai masukan yang disampaikan, terutama pembentukan tim bersama yang melibatkan perwakilan dari PGI. “Kami telah menyurat kepada PGI menyangkut hal ini. Kami berharap PGI segera merekomendasikan wakilnya untuk terlibat dalam tim Bersama Kemendikbud,” jelas Anindito.

Terkait usulan merevisi buku itu secara keseluruhan, Anindito keberatan karena hal itu sulit dilakukan dalam waktu cepat, sementara buku ini sudah harus digunakan. “Kami akan merevisi pokok yang bermasalah ini segera, sementara revisi buku secara menyeluruh akan dilakukan kemudian, sehingga tidak terjadi kekosongan dalam kurikulum yang sedang berjalan,” kata Anindito.

Mengakhiri percakapan ini, Sekum PGI sekali lagi menyampaikan apresiasi atas tanggapan cepat Kemendikbudristek untuk menyelesaikan polemik ini, serta kehadiran langsung ke Grha Oikumene untuk menyampaikan permohonan maaf, serta menawarkan kerjasama yang lebih terstruktur dan strategis ke depannya.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI,OR.ID-Terkait dengan beredarnya Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP Kelas VII, tulisan Zaim Uchrowi dan Ruslinawati, sejak Tahun 2021, PGI menyatakan penyesalannya. Dalam buku terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2021 ini terdapat kekeliruan yang sangat fatal mengenai ajaran Kristen (lihat hal. 79, topik penjelasan tentang Kristen Protestan). Kesalahan tersebut sangat mendasar dalam konsep ketuhanan dan Trinitas seturut agama Kristen Protestan.

Terkait dengan itu, hari ini (26/7/22) PGI telah mengirimkan surat keberatan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Surat ditandatangani oleh Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, dan Sekretaris Umum PGI, Pdt. Jacklevyn F. Manuputty.

PGI menegaskan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Memohon kiranya buku tersebut ditarik dari peredaran dengan penjelasan seperlunya kepada sekolah-sekolah yang sudah sempat menggunakannya.
2. Masih menyarankan kepada Bapak Menteri agar muatan kurikulum terkait Pancasila dan Kewarganegaraan, sebaiknya dibebaskan dari tafsir agama. Untuk itu, sebaiknya buku-buku pegangan maupun pelajarannya tidak memasuki aspek dogma/ajaran mengingat beragamnya denominasi di kalangan umat beragama. Kalaupun harus menjelaskan tentang agama, cukuplah menyebutkan sejarah ringkas dan aspek nilai-nilai etikanya saja.
3. Mengusulkan agar melibatkan kelembagaan dengan otoritas resmi seperti Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) untuk turut menelisik draft yang sementara dikerjakan terkait pokok agama Kristen, sebelum mencapai tahap finalisasi untuk diterbitkan.

 

Jeirry Sumampow
Kepala Humas PGI

Siaran Pers PGI Terkait Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan