JAKARTA,PGI.OR.ID-MPH-PGI melantik Pengurus Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PPKS-PGI) Masa Bakti 2021-2026, dalam rangkaian ibadah virtual, pada Jumat (25/6). Selain pengurus, kegiatan ini juga diikuti beberapa staf PGI.

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan SK MPH-PGI NOMOR: 27/PGI-XVII/SKEP/2021 tentang Kepengurusan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PPKS-PGI) Masa Bakti 2O21-2O26.

Dalam khotbahnya, Wasekum PGI Pdt. Krise Anky Gosal mengatakan, pandemi Covid-19 mendatangkan penderitaan kepada seluruh masyarakat. Sebab itu, PPKS PGI hadir untuk memberikan akses akan kebutuhan hidup bagi mereka yang menderita melalui ketrampilan, beasiswa, dan sebagainya.

“Dengan demikian PPKS adalah khotbah di balik mimbar gereja, melalui aktifitasnya yang memberi dan memberdayakan serta mengembalikan hak mereka. Dan pengurus yang baru  telah digerakkan Tuhan untuk memahami belas kasih Tuhan yang tak terbatas. Kiranya Tuhan akan terus memelihara gerak belas kasih ini agar terwujud dalam perjalanan hingga 5 tahun ke depan,” tandasnya.

Usai dilantik, Ketua PPKS-PGI Masa Bakti 2021-2026 Dewi Soedarjo, selain mengucapkan terimakasih kepada MPH-PGI, juga kepada pengurus PPKS-PGI yang baru. Menurutnya, tugas kali ini tidak ringan karena di tengah pandemi Covid-19. “Namun saya percaya bersama Tuhan dan pengurus baru bisa menjalankan program. Kiranya Tuhan senantiasa mengikat kita untuk bahu-membahu mewUjudkan program 5 tahun ke depan,” kata Dewi.

Sementara itu, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom diakhir kegiatan juga menyampaikan terima kasih kepada pengurus lama dan baru, yang telah menyediakan diri. “Saya makin gembira dan semangat karena pengurus yang baru sangat potensial dan menjanjikan. Semoga akan makin memperkuat tim,” tandasnya.

Lebih jauh dijelaskan, fokus PPKS-PGI adalah pelayanan diakonal, yang sering kali dianggap gereja hanya sebagai pelayanan suplementer atau pelengkap semata. Padahal, pelayanan diakonial adalah ibadah yang sesungguhnya.

“Itu substansi bergereja. Kita harus berani mengatakan tidak ada evangelisasi dan pewartaan kabar baik tanpa ada kepedulian dan keterlibatan sosial. Ini yang ditekankan Yesus, dan ini menerabas semua ibadah konvensional kita. Kepedulian terhadap sesama itu lebih dilihat dan dinilai oleh Kristus di akhir zaman,” tandasnya.

Nantinya, pengurus PPKS-PGI yang baru akan menjalankan tugas yaitu, melakukan upaya-upaya dalam melaksanakan kegiatan di bidang diakonia, sosial dan pendidikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial baik dalam lingkungan gereja ataupun masyarakat umum lainnya, melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan secara bertanggungjawab Tata Kerja PPKS-PGI, serta mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya.

Adapun Pengurus PPKS PGI Masa Bakti 2021-2026:

PENASEHAT:
Pdt. Jacklevyn F. Manuputty
Lygia Christiawan

PENGURUS:
Ketua: Dewi Soedarjo
Wakil Ketua: Dani Firmansjah
Sekretaris: Tegoeh Hary Santoso
Bendahara: Laura Kansil
Anggota:
Mira A, Harefa
Pinky Rosalie M
Budi Kurniawati Nauli
Trita Amahorseya
Chrisye Franz Subono
Liana Prajanti
Lenny Dasuha
Pdt. Henrek Lokra – (ex Offisio PGI)

Pewarta: Markus Saragih

MANOKWARI,PGI.OR.ID-Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbang) Provinsi Papua Barat bekerjasama dengan Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia Wilayah Papua Barat, melaksanakan Pembekalan Program Prakarsa Lintas Agama untuk Hutan Tropis – Indonesia Chapter Papua Barat, di salah satu hotel di Manokwari, pada Rabu (23/6). Kegiatan ini diikuti tokoh lintas agama yang ada di provinsi tersebut.

Dalam sambutannya, Dewan Penasehat IRI Indonesia Pdt. Jimmy Sormin mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan sebagai respon terhadap persoalan hutan tropis yang konon dan berdasarkan riset semakin terdegradasi. Atas dasar itu kolaborasi bersama pemerintah, pelaku usaha, masyarakat adat, dan elemen lain terpanggil membangun, dan selanjutnya menyelamatkan hutan tropis demi masa depan.

“Puji Tuhan Papua Barat adalah salah satu tempat hutan terbesar di dunia setelah Amazon. IRI melihat apa yang dilakukan hari ini merupakan momen bersejarah bagi kebersamaan kita selaku masyarakat adat, agama, dan pemerintah untuk terus semakin berkomitmen dalam mendukung upaya perlindungan hutan tropis, sekaligus juga membangun kehidupan bersama,” jelas Pdt. Jimmy Sormin.

Salah satu sesi dalam kegiatan pembekalan

Sementara itu, Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakatoni menyebutkan, Papua Barat dengan luas keanekaragaman hayati terlengkap di bumi.

“Tahun 2015 sudah mendeklarasikan diri sebagai provinsi konservasi pertama untuk melindungi bumi dan isinya. Kebijakan Pemda melalui Perdasus tentang pembangunan berkelanjutan sebagai wujud pembangunan ekonomi,” jelasnya.

Lebih jauh dijelaskan, Perdasus memberi peluang dan tantangan karena minimal harus mempertahankan 75 persen tutupan hutan. Masyarakat adat menggantungkan kehidupan dari alam. Sebab itu, diharapkan melalui kegiatan ini bisa menghasilkan rekomendasi yang nantinya disampaikan ke Pemda agar nantinya dapat menjadi sebuah kebijakan.

Sedangkan Kepala Balitbang Papua Barat Prof. Charlie D Heatubun menyatakan, Papua Barat sebagai provinsi toleran di Indonesia dan memiliki indeks toleransi dalam 5 tahun terakhir selalu menempati urutan teratas. Selain itu, dalam hal pembangunan berkelanjutan Papua Barat adalah yang terdepan.

Menurutnya, untuk mewujudkan komitmen Pemda dan juga masyarakat, dibutuhkan kerjasama semua pihak. “Artinya pemerintah, akademisi, masyarakat sipil itu sudah ada, jadi kita perlu juga mengedepankan peran serta tokoh agama dan tokoh adat. Ini sesuatu yang cukup signifikan,” tandasnya.

Dia yakin apapun agama dan kepercayaan selalu mengedepankan upaya untuk melindungi, melestarikan ciptaan Tuhan dan bagaimana merawat bumi. Karena hal itu merupakan amanat agung yang memang sudah dititipkan kepada semua agama dan kepercayaan.

Untuk diketahui, selain di Indonesia, IRI juga terbangun dan bergerak di Brazil, Kolombia, Kongo, Meso Amerika, dan Peru, dalam gerakan bersama platform interfaith hutan tropis.

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Mission-21 saat ini membutuhkan seorang staf akunting. Bagi warga gereja yang berminat dipersilahkan untuk mengirimkan lamarannya. Adapun kriteria yang ditetapkan yaitu:

Kriteria Umum:

1. Anggota jemaat/gereja anggota PGI.
2. Mempunyai pengalaman di bidangnya minimal 3 tahun.
3. Diutamakan berpengalaman di bidang pengelolaan keuangan untuk Non Profit Organization.
4. Memiliki integritas, spiritualitas dan komitmen Kristiani yang mendalam, kepribadian yang matang, kerjasama, dan bertanggungjawab.
5. Pendidikan minimal Strata Satu (S1).
6. Menguasai dan aktif berbahasa Inggris.
7. Mampu mengoperasikan program-program computer, khususnya Microsoft (Word, Excel dll).
8. Bersedia menandatangani surat kesediaan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (pelamar bersedia menjalankan prokes ketat dan tidak merokok dalam lingkungan kerja).
9. Bersedia tinggal dan menetap di Kota Jakarta.

Kriteria Khusus:

1. Berlatar belakang pendidikan ekonomi (minimal S1 Ekonomi).
2. Memiliki kemampuan yang memadai untuk membuat anggaran dan laporan keuangan.
3. Menguasai PSAK45.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang perpajakan.
5. Memiliki kemampuan membuat daftar asset, asuransi dan lainnya yang terkait.
6. Dapat berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan pihak Internal maupun Eksternal.
7. Memiliki kemampuan memfasilitasi keperluan keuangan untuk berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Mission 21.

Berkas lamaran : Surat Lamaran, Curriculum Vitae (CV), Scan Ijazah Terakhir, Fotocopy KTP, Pas Foto Berwarna, Sertifikat/Berkas pengalaman di bidang organisasi atau yang terkait dengan pengalaman kerja (jika ada, bisa disertakan lebih baik). Harap dimasukkan melalui email pgi@cbn.net.id sebelum tanggal 6 Agustus 2021.

Salam sejahtera dalam kasih Kristus!

Di tengah suasana bangsa yang masih bergumul menghadapi pandemi Covid-19, kiranya penyertaan dan penghiburan dari Tuhan senantiasa bersama Saudara sekalian.

Kami menyaksikan dengan prihatin peningkatan kasus baru penularan covid-19 selama seminggu terakhir, setelah kita berjuang bersama pemerintah dan seluruh komponen bangsa untuk menanganinya selama lebih dari setahun. Kluster-kluster baru penularan covid-19 bermunculan dan menyebar cepat dengan varian virus yang berbeda. Fasilitas kesehatan yang tersedia pun semakin kesulitan untuk melayani arus kedatangan pasien baru yang tertular tersebut.

Menyikapi kondisi yang yang memprihatinkan ini, kami mendorong Gereja-gereja untuk menahan diri dalam pelaksanaan kegiatan persekutuan dan pelayanannya di gedung Gereja, terutama bagi Gereja-gereja yang memiliki media dan jaringan komunikasi yang baik. Kepada Gereja-gereja dengan keterbatasan sarana digital, disarankan untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi pelayanan sebagaimana telah dilaksanakan selama ini dengan tetap mewaspadai penyebaran virus.

Diharapkan bagi Gereja-gereja untuk mengimbau umatnya membatasi keluar rumah bila tidak sangat diperlukan. Janganlah lengah dan terjebak pada zonasi wilayah karena mobilitas masyarakat lintas wilayah masih sangat tinggi dengan resiko penularan yang besar. Protokol kesehatan ketat yang diberlakukan selama ini hendaknya terus digiatkan sebagai bagian dari sikap hidup sehari-hari, maupun dalam aktivitas pelayanan di Gereja.

Kami terus berharap Gereja-gereja menjadi pelopor atau teladan dalam beragam upaya yang dilakukan pemerintah dan lembaga lainnya untuk menghentikan penularan virus yang mematikan ini. Dengan begitu, panggilan kita untuk menjadi garam dan terang bagi dunia juga dapat teraktualisasi pada masa-masa yang berat ini; itulah ibadah yang sejati.

Atas doa dan perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

a.n Majelis Pekerja Harian PGI
Seruan PGI untuk Menyikapi Perkembangan Virus Covid-19

PONOROGO,PGI.OR.ID-Aksi penolakan pembangunan rumah ibadah yang menimpa Gereja Bethany di Jalan Thamrin, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, pada Rabu malam (9/6) direspons cepat oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).

Sebagaimana diketahui, penolakan dilakukan oleh warga di 4 RT, di antaranya RT 01/02, RT 02/02, RT 01/03, RT 02/03. Dalam keterangannya Ketua RT 02/02, Hence Hapsaki mengatakan, penolakan didasari karena tidak adanya izin dari lingkungan yang mayoritas Muslim.

Sedangkan Kapolsek Kota Ponorogo AKP Kusbiantoro mengatakan bahwa langkah dari pihak Kepolisian yang pertama mengamankan agar tidak terjadi tindakan anarkis agar kerukunan tetap terjaga dan kondusif.

PGI telah merespons baik melalui PGIW Jawa Timur dengan menghubungi pemerintah daerah setempat. Menurut Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian (KP) PGI Pdt. Henrek Lokra, hasil sementara kasus ini akan dikawal dengan baik, dan telah direncanakan langkah-langkah solutif, yang tidak menimbulkan kegaduhan atau memperburuk keadaan.

Dia pun berharap agar semua pihak dapat menahan diri dan menghindari provokasi yang hanya akan menggangu solidaritas sesama warga bangsa.

Sementara itu, Majelis Pertimbangan PGIW Jawa Timur Pdt. Simon Filantropa yang dihubungi via wa menjelaskan, pihaknya akan terus mengkonfirmasi data yang akurat terkait kasus ini. “Ketika membangun nggak ngomong apalagi lapor PGIW, ketika bermasalah teriak minta tolong pada PGIW. Info dan cerita jadi bias nggak karuan,” tegasnya. Namun ia menyampaikan proses penyelesaian sedang berlangsung.

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-“Kami menghendaki agar revisi UU Otsus itu dilakukan secara menyeluruh, tidak sepotong-sepotong seperti sekarang ini, yang hanya memperhatikan perobahan pada dua pasal,” demikian dikatakan Timoteus Morib, Ketua Majelis Rakyat Papua, saat bertemu dengan Pimpinan PGI hari ini (11/6) di Grha Oikoumene. Selain itu Morib juga menyesalkan tidak dilibatkannya MRP dalam proses revisi tersebut. “Padahal Pasal 77 UU 21/2001 tentang Otsus Papua itu jelas mengatakan bahwa perubahan atas UU ini dengan melibatkan rakyat Papua yang diwakili oleh MRP dan DPRP,” lanjutnya.

Rombongan MRP yang datang menjumpai Pimpinan PGI terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Pokja Agama, Pokja Adat, Pokja Perempuan dan Staf Ahli MRP dan diampingi oleh Peradi. Sebagaimana diketahui MRP adalah Lembaga negara dan Lembaga kultural Papua yang mewakili ketujuh wilayah adat, agama dan perempuan di Papua seturut dengan amanat UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

“Kami melihat kesungguhan Bapak Presiden Jokowi untuk membangun Papua. Tapi sebagai bagian dari Forkompinda Papua, dan lahir sebagai amanat Undang-undang, kami MRP belum pernah bertemu dengan Presiden. Kami berharap Nawacita dan blusukannya Presiden bisa berkolaborasi dengan MRP, dalam semangat pendekatan kultural,” lebih lanjut Monib menyatakan harapannya. “Kami sudah ke barat dan ke timur untuk menyampaikan keluh-kesah kami, tapi tak ada hasilnya. Kami berharap PGI dapat menjembatani kepada Presiden untuk menyampaikan harapan dan aspirasi kami,” kata Joel Elmulai, Wakil Ketua MRP.

Pada percakapan ini terungkap selama 21 tahun Otsus, dari 24 kekhususan Papua yang diamanatkan oleh UU Otsus hanya 4 yang dijalankan, yakni Gubernur dan Wakil Gubernur adalah orang Papua asli, Pembentukan MRP, persolan kekerasan serta pembangunan infrastruktur.

Meresponi harapan ke dua puluh lima anggota MRP tersebut, Ketua Umum PGI, Pdt Gomar Gultom, menyatakan bahwa Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyampaikan dukungan terhadap Majelis Rakyat Papua (MRP) yang lahir dari UU Otonomi Khusus Papua sejak 20 tahun lalu. Juga adanya Biro papua di PGI menjadi bentuk perhatian khusus PGI terhadap Papau. “Kami senantiasa terbuka untuk mendengar berbagai harapan, keprihatinan dan keluhan masyarakat, khususnya suara-suara dari mereka yang terpinggirkan. Secara khusus dengan persoalan Papua, kami memang memiliki perhatian khusus. Itu sebabnya di PGI ada Biro Papua,” kata Pdt. Gomar.

“Saya sependapat dengan MRP, betapa perlunya UU Otsus tersebut dievaluasi secara menyeluruh. Kita tidak bisa hanya bicara tentang anggaran atau dana otsus yang sudah digelontorkan pemerintah pusat. Hingga kini beberapa amanat UU Otsus tak dihiraukan, seperti menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, pembentukan Komnas HAM Papua, pembentukan Komisi kebenaran dan rekonsiliasi, dll,” lanjut Gomar.

Sementara itu, Sekretaris Umum PGI, Pdt Jacky Manuputty menyampaikan, berbicara mengenai Papua haruslah melibatkan gereja. Dan itu sebabnya, gereja akan terus mendukung penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh dengan penuh martabat. Sekum PGI juga mengungkapkan kekecewaannya karena berbagai institusi hanya membangun narasi dan berbicara tentang apa yang telah dilakukan untuk Papua, tanpa pernah berpikir sebagai bangsa besar untuk mengakui bersalah dan memohon maaf pada Papua. PGI juga prihatin dengan diabaikannya lembaga MRP dalam berbagai kebijakan di Papua, terutama dalam isu pemekaran dan perdasus.

PGI berpendapat penyelesaian masalah Papua haruslah dari hati, kejujuran dan keseriusan, melalui pendekatan kultural dan kemanusiaan, sebagaimana berkali-kali diungkapkan oleh Presiden. Pendekatan kultural itu mestinya haruslah dengan dan melalui MRP, sebagai lembaga resmi negara yang mewadahi representasi kultural (agama, adat dan perempuan).

Jakarta, 11 Juni 2021

Humas PGI

Philip Situmorang

Rilis pers_PGI Mendukung MRP yang Luput dari Perhatian (1)

JAKARTA,PGI.OR.ID-Dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan pada 9 Juni 2021, para tokoh lintas agama mendesak DPR RI untuk segera mensahkan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual  (RUU PKS) menjadi undang-undang.

Desakan tersebut didasari oleh misi utama agama hadir di dunia ini adalah menghadirkan kedamaian, cinta kasih dan membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Semua agama mengajarkan agar manusia hidup saling mengasihi dan bertindak adil terhadap seluruh ciptaan, secara khusus umat manusia tanpa memandang gender dan seksualitasnya. Manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga ia dituntut untuk bercermin pada sifat-sifat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Adil untuk diaktualisasikan dalam realitas kehidupan nyata, sehingga wajah dunia ini menjadi dunia yang penuh cinta kasih, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan.

Namun fakta yang dijumpai masih banyak ketidakadilan yang terjadi, secara khusus di Indonesia. Salah satu ketidakadilan itu mewujud dalam bentuk kekerasan seksual, yang disebabkan adanya ketimpangan relasi gender dan seksualitas. Data dari Komnas Perempuan menyatakan bahwa angka kekerasan seksual masih cukup tinggi di Indonesia, dan kebanyakan perempuan sebagai korban. Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan menyebutkan bahwa tahun 2020 ada 1.983 kasus kekerasan seksual yang terlapor ke lembaga pendamping. Namun realitas sesungguhnya mungkin masih banyak kasus yang tidak terlapor atau tidak diketahui.

Kekerasan dalam bentuk apa pun sangat bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama yang menjunjung tinggi cinta kasih dan perdamaian. Kekerasan seksual bertentangan dengan misi agama apa pun untuk mewujudkan sistem kehidupan yang adil bagi semua pihak termasuk perempuan.

Indonesia adalah negara yang berlandaskan konstitusi UUD 1945 yang menjamin perlindungan terhadap setiap warga negaranya. Indonesia juga mengakui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan telah meratifikasinya melalui UU RI No. 7 Tahun 1984 sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dari diskriminasi maupun kekerasan. Untuk itu negara harus hadir untuk menyikapi kasus kekerasan seksual. Negara adalah media bagi manusia untuk mewujudkan sistem kehidupan yang adil bagi semua pihak termasuk warga negara perempuan. Negara wajib melindungi setiap warga negara dari menjadi pelaku maupun korban kekerasan seksual.

Wujud kehadiran negara untuk melindungi para korban kekerasan seksual adalah dengan memberikan payung hukum dalam bentuk Undang-Undang. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang sudah disusun oleh Jaringan Masyarakat Sipil adalah upaya yang sangat penting untuk melindungi korban kekerasan seksual dan juga para pendamping korban kekerasan seksual. Substansi dari RUU PKS ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, cinta kasih dan berkeadilan sejalan dengan ajaran agama manapun. Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS) adalah kebutuhan yang sangat mendesak bagi Negara dalam melakukan perlindungan secara hukum atas warga Negara dari kejahatan kekerasan seksual.

Adapun para tokoh lintas agama yang mengeluarkan pernyataan sikap tersebut berasal dari  PGI, KUPI, PERUATI, ICRP, WKRI, PHDI, Khonghucu, Wanita Buddhis Indonesia, dan Pengahayat Sunda Wiwitan.

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OD.ID-Ketua Umum Persekutuan  Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Gomar Gultom dalam webinar  bertajuk Dampak Kehadiran TPL Sejak di Kawasan Danau Toba, pada Selasa (1/6) mengungkapkan, banyak sekali dampak negatif akibat kehadiran PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Tano Batak, yang mengakibatkan penderitaan manusia.

Sebab itu, menurutnya, ada 15 alasan untuk menutup TPL, baik dari tinjauan  krisis ekologis, perampasan tanah, kerakusan manusia, hingga perspektif teologis  pada isu lingkungan hidup. Kelimabelas alasan tersebut yaitu:

1) Krisis Ekologi. Keindahan Danau Toba yang dulu, dapat kita nikmati di kampung halaman, kini tinggal kenangan. Sejak hadirnya truk-truk TPL, hutan kita dirambah sedemikian rupa. Truk memasuki jalan-jalan kecil di desa-desa, truk dengan tonase sangat berat memasuki kampung-kampung. Sering terjadi pembakaran hutan sehari-hari.

2) Hutan Tropis Aneka Ragam Kayu Berubah Jadi Monokultur Eucalyptus. Hutan tropis kita dengan kekayaan pohon-pohon anekaragam, berubah menjadi hanya tanaman monokultur, yaitu eucalyptus  (kayu putih). Ada dua catatan. Pertama, eucalyptus adalah tanaman pendatang (dari Australia), yang tentu saja punya ciri khas sendiri. Kedua, tanaman monokultur ini punya problem tersendiri, salah satu dampaknya, tanaman tidak ramah terhadap lingkungan. Kenyataannya, Tano Batak sekarang monokultur eucalyptus.

3) Bencana alam berupa banjir dan longsor. Kehadiaran PT IIU/TP banyak menghadirkan bencana. Misalnya, Juni-Agustus 1987 longsor menimbun 15 hektare sawah. Kemudian, longsor di Desa Sianipar 7 Oktober 1987 menewaskan 15 orang, dan longsor di Desa Bulusilape, pada 29 September 1988 mengakibatkan 14 korban jiwa. Belakangan juga terjadi akhir-akhir ini, terjadi longsor di banyak tempat. Bahkan, banjir bandang terjadi di Parapat bertepatan dengan Lebaran, 13 Mei 2021. Itu semua akibat dari perambahan hutan.  Kondisi ini tidak jauh berbeda saat masih bernama PT IIU (sebelum tutup 19 Maret 1999) dengan PT TPL (pabrik beroprasi kembali sejak 1 Maret 2003 sampai dengan sekarang). Sehingga patut disangsikan jika dikatakan adanya paradigma baru TPL.

4) Musim cocok tanam tidak menentu. Keberadaannya menyumbang pemanasan global dan perubahan iklim (global warming and climate change). Musim kemarau berkepanjangan, suatu anomali iklim. Pola musim tanam menjadi tidak menentu.  Dulu warga tahu pasti kapan becocok tanam, karena tahu kapan musim hujan. Tetapi sekarang serba tidak menentu.

5) Mutasi gen dan serangan Virus Corona. Serangan hama tak terduga, akibat terjadi mutasi gen. Covid-19 juga bagian dari mutasi gen, dari virus Corona berubah-ubah hingga Covid-19, dan Covid-19 pun bermutasi gen menjadi Covid yang lain. Habitat kehidupan kita terganggu akibat ulah manusia sendiri. Dan tidak bisa dipungkiri, Tanah Batak ikut menyumbang rusaknya habitat kehidupan dunia saat ini akibat perubahan hutan tropis menjadi huta monokultur itu.

6) Perampasan tanah rakyat. Pola pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan  tata ruang yang karut marut. Demi pembangunan, petugas negara membuat peta citra satelit dari udara yang jauh dari bumi. Pemerintah lalu menyebut hutan ini adalah hutan negara, padahal di tengah-tengah hutan itu, ada pemukiman penduduk. Sebelum Indonesia merdeka, sudah ada permukiman warga di hutan itu, tiba-tiba diklaim sebagai hutan negara.  Dan setelah menjadi hutan negara, bisa saja dia seenaknya pemerintah memberi konsesi-konsesi kepada pengusaha-pengusaha. Dan oleh kekuatan sertifikat yang diberikan negara (kepada pengusaha), maka rakyat selalu kalah saat konflik agraria karena tidak punya sertifikat. Dan memang tanah ulayat tidak memiliki sertifikat. Itulah yang terjadi. Akhirnya konflik-konflik muncul antara masyarakat dengan pemilik konsesi lahan yang diberikan Menteri Kehutanan di masa-masa pemerintahan Orde Baru (rezim Soeharto).

7) Polusi Udara. Dampak lingkungan lainnya, mengakibatkan polusi udara, seperti bau tak sedap.

8) Perambahan hutan kemenyan. Perambahan hutan kemenyan di hutan Pandumaan-Sipitu Huta di Humbang Hasundutan, yang konfliknya baru berakhir setelah ada keputuasan Mahkamah Konstitusi tahun 2011 (dibacakan tahun 2012), menyebut bahwa distribusi hutan adat, bukan hutan negara. Kemenyan adalah tanaman khas Tano Batak yang kian langka.

9) Konflik agraria dan sengketa lahan. Dampak lainnya adalah sengketa lahan. Seperti menyerobotan dan pembuldozeran tanaman kopi warga di Nagahulambu, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun. Konflik di Desa Natumingka, Sihaporas, Matio, dan lainnya.

10) Kesehatan. Kesehatan masyarakat juga terdampak, yakni kulit manusia, terutama anak-anak mengalami gatal-gatal.

11) Pujangga Batak:  Tano Batak indah, tetapi dirusak. Jika menyimak lagu-lagu karya Sitor Situmorang atau karya pujangga-pujangga lain dari Tanah Batak, menggambarkan Tanah Batak itu sangat indah. Meski kurang subur dibandingkan dengan tanah di Pulau Jawa, namun alamnya sangat indah, dan  di dalamnya, banyak keindahan yang bisa dijual, tetapi  telah dirusak.  Itulah akibat alih fungsi hutan dari hutan tropis menjadi monokultur.  Dan ketika memperjuangkannya, kita selalu diperhadapkan dengan alat negara. Alat negara yang seharusnya melindungi rakyat, justru selama ini melindungi pengusaha. Inilah problem kita yang harus kita atasi.

12) Alkitab berbicara tentang lingkungan. Semua itu karena kerakusan manusia yang tidak terbatas. Akar dosa manusia. Sebab manusia memperlakukan bumi sebagai objek dan mengekploitasinya semata-mata untuk kepentingan sesaat, tanpa mempertimbangkan dampak jangka  panjang. Dalam Kejadian 1: 31 disebutkan, Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Alam punya nilai lepas dari manusia “Allah melihat bahwa semuanya itu baik” (Kejadian 1 : 10, 12,  18, 21, 25) terungkap sebelum manusia dicipta. Allah mempunyai hubungan tersendiri dengan alam tersebut, sebagaimana Ia juga memb uat perjanjian dengan mereka (Kejadian 9: 9-10).

Salah satu alasan Allah menciptakan manusia adalah untuk memelihara kebaikan alam tersebut. Bukan semata-mata mengeksploitasi, tetapi memelihara alam. Betul alam diciptakan untuk manusia, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa alam diciptakan hanya untuk kepentingan manusia (Ayub 38 – 41). Ini harus kita garis bawahi, agar alam tidak kita porak-porandakan.  Manusia merupakan bagian dari alam, terikat dalam kesatian dengan bagian-bagian alam dan tunduk pada hukum-hukum alam. Manusia dibentuk dari debu tanah (Kejadian 2 : 7) seperti hanya binatang hutan dan segala burung (Kejadian 2 : 19). Jadi lingkungan yang rusak itu dan alam semesta juga saudara kita, saudara sesama ciptaan Tuhan, yang tidak boleh diperlakukan seenaknya. Kita harus berani katakan, Saudara Udang, Saudara (makluk lain), karena kita sesama ciptaan Tuhan.

Sidang Raya PGI di Waingapu, NTT tahun 2019 membahas empat topik masalah, satu di antaranya krisis ekologis. Oleh karena itu, PGI menyerukan kepada semua gereja, seperti HKBP, GKPI, HKI, GPKS, GBKP dan gereja apa pun di Sumatera Utara dan di seluruh Indonesia, harus ikut serta memperjuangkan ekologi. Untuk Tanah Batak terutama, kita semua terpanggil.

13) Kerakusan akar masalah. Amsal 30:15 menyebutkan:  Untukku, untukku.  Epithumia = Kenikmatan dunia. Kata-kata bijak Mahatma Gandhi, “Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man’s greed“. (Bumi menyediakan hal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak untuk orang-orang yang serakah).

14) Tiga dimensi Spiritualitas Keugaharian Gereja Kristen. Gereja Kristen mempunyai tiga dimensi spiritualitas keugaharian (kesederhanaan) yakni, pertama, keberanian mengatakan cukup, termasuk keberanian mengatakan cukup sudah perusakan lingkungan. Termasuk dari gereja dan pemerintah, harus berani mengatakan, cukup TPL merusak lingkungan.  Kedua, kesediaan berbagi kepada mereka yang kurang beruntung.  Ketiga, berjuang untuk sistem yang adil, termasuk mengkritik orang-orang rakus yang merusak alam, yang merampok kekayaan alam. Kita tidak bisa mendiamkannya. Pada gilirannya, ibadah adalah membangun hubungan yang harmonis dengan Allah, yang wujudnya dalam keharmonisan dengan seluruh ciptaan-Nya, termasuk diri sendiri dan sesama manusia. Kesimpulannya, gereja adalah sahabat alam.

15) Stop menggunakan produk perusahaan tidak ramah lingkungan.  Agar memberi efek jera, mari terus kampanye kepada dunia, stop menggunakan produk hasil perusahaan-pengusaha yang tidak ramah lingkungan. Dan merampok tanah rakyat. Mari konkret bekerja, membangun kerja sama dengan pegiat lingkungan hidup seperti Greenpeace. Ini bukan tidak cinta bangsa. Bukan juga tidak memiliki nasionalisme. Tetapi kita sekarang transnasional. Kebangsaan kita juga harus melihat kemanusiaan dalam kerangka global.

JAKARTA,PGI.OR.ID-Gereja harus terus memperjuangkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Sebab hal itu bagian dari membela kehidupan, memperjuangkan harkat dan martabat manusia sebagai mahluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah (Imagodei).

Hal tersebut disampaikan Wasekum PGI Pdt. Krise Anki Gosal, dalam webinar bertajuk Tarik Ulur RUU PKS, pada Senin (7/6). Webinar yang dilaksanakan oleh BPA-PGI ini, diikuti para pendeta, pegiatperempuan dan anak, serta pimpinan sinode gereja.

Lebih jauh dijelaskan, keterpanggilan gereja terhadap persoalan ini, juga dikarenakan tindak kekerasan seksual yang terjadi kini tidak hanya di ranah publik, tetapi juga di lembaga-lembaga yang justru sebagai pensemaian bagi bibit-bibit budi pekerti, perdamaian, tempat-tempat dimana hak asasi dikembangkan, seperti di rumah tangga, lembaga pendidikan, bahkan diranah agama.

Perlunya terus perjuangan terhadap pengesahan RUU PKS, juga dikarenakan melihat kondisi korban kekerasan seksual di Indonesia bagaikan potret buram, yang sampai sekarang ini terus meningkat dan sangat memprihatinkan. “Beberapa bulan terakhir ini, data yang diinformasikan sangat miris. Contoh dari sharing bersama teman-teman di Sulawesi Utara, salah satu tempat di pinggiran Kota Manado dimana seorang anak mengalami kekerasan seksual dan berakhir dengan pembunuhan. Ini terjadi di komunitas Kristen,” katanya.

Sebab itu, menurut Wasekum PGI, gereja harus bergerak bersama untuk penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan. Dan diharapkan, ruang-ruang dialog, kampanye, advokasi, dan afirmatif, dapat menjadi sarana untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama warga gereja, dalam memperluas pemberitaan tentang tekad untuk segera sahkan RUU PKS.

“Kita percaya bahwa RUU PKS ini menjadi jawaban untuk kebutuhan, untuk kesenjangan pengaturan-pengaturan seputar kekerasan seksual, karena mengatur mulai dari pencegahan hingga pemenuhan hak-hak korban. Dan ini menjadi payung hukum untuk mencegah semakin banyaknya korban kekerasan seksual di Indonesia. Dengan disahkannya RUU ini juga semakin menambah keberanian warga gereja untuk membebaskan komunitas gereja dari kekerasan seksual,” jelasnya.

Sementara itu, menyoroti RUU PKS dari perspektif Islam, Dr. Nur Rofiah dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menegaskan, spirit memanusiakan manusia, secara khusus terhadap perempuan, dalam Islam sangat kuat, karena merupakan bagian dari misi, yaitu mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semesta, termasuk perempuan.

Menurutnya, kerentanan perempuan untuk mendapatkan ketidakadilan dalam bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, semakin tinggi.  Sebab itu, cara menghapus ketidakadilan, kekerasan seksual harus dimulai dari bagaimana membangun kesadaran atau cara pandang terhadap kemanusiaan.

“Penting bagi kita dalam menghapus kekerasan seksual, yaitu membangun kesadaran bahwa proses panjang dari beragama atau yang identik dengan kemanusiaan manusia, agar bisa bergerak untuk mendukung upaya memanusiakan manusia, termasuk perempuan,” katanya.

Webinar juga menghadirkan Ketua Panja RUU PKS Willy Aditya. Menurutnya, perjalanan pengesahan RUU PKS memang masih melalui jalan panjang, dan Panja masih membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) seluas-luasnya.

Anggota DPR RI dari Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Baleg ini menambahkan, proses yang kini berjalan adalah masih dalam penyusunan rancangan undang-undang. Jika selesai, naskah tersebut menjadi naskah usulan dari DPR RI, yang selanjutnya akan dikirim ke Presiden untuk menerbitkan surat bersama DIM. Kemudian barulah ditetapkan ditetapkan dimana ruu ini akan dibahas, apakah di Komisi 8 atau Baleg.

“Jadi kita perlu diperhatikan proses pembuatan undang-undang supaya jangan bongkar pasang, baru 5 tahun sudah direvisi, jadi perlu dipersiapkan untuk jangka panjang, termasuk dalam RUU PKS ini. Prolegnas 2021 baru disahkan Maret, bukan Januari dan pembahasannya baru 2 kali masa sidang. Sebab itu, RDPU kita buka seluas-luasnya supaya prosesnya selanjutnya bisa berjalan lancar,” pungkasnya.

Pewarta: Markus Saragih