BOGOR,PGI.OR.ID-Para aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bekerja dalam bidang Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB), akademisi atau peneliti KBB, jurnalis, dan komunitas agama atau kepercayaan yang rentan menjadi korban pelanggaran hak-hak KBB, Selasa (22/8) hingga Kamis (24/8), berkumpul di Wisma Remaja PGI, Cisarua, Jawa Barat, untuk mengikuti Konferensi“Refleksi Advokasi KBB di Indonesia 2023”.

“Secara umum, kegiatan ini bertujuan menyediakan forum silaturahmi dan tukar pikiran, bagi mereka yang berkepentingan dengan penguatan hak-hak KBB di Indonesia,” ujar Sekretaris Umum (Sekum) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Jacky Manuputty, Selasa (22/8) kemarin.

Mengingat pentingnya kegiatan ini untuk penguatan hak-hak KKB di Indonesia, kata Pdt. Jacky, inisiatif yang diambil ini sangat disyukuri oleh teman-teman yang bekerja pada isu KKB. Pegiat KBB menyampaikan terima kasih kepada PGI yang turut bersama Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina, serta Indonesian Consortium for Religious Studies (CRCS) mewadahi atau menjadi host bagi kegiatan ini.

“Teman-teman yang datang ini dari berbagai lembaga di seluruh Indonesia, yang selama ini kita tahu mengambil bagian dalam kerja-kerja advokasi Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk kerja-kerja advokasi kebebasan beragama dan lain-lain,” terangnya.

Di hari pertama kegiatan, menurut Pdt. Jacky, ada Ihsan Ali-Fauzi dari PUSAD Yayasan Paramadina, yang memetakan situasi dan problematika Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia dalam 25 tahun terakhir. “Dalam presentasinya Ihsan menekankan, bahwa harapan bagi pengelolaan dan penyelesaian masalah-masalah itu tetap ada,” terang Pdt. Jacky.

Dia katakan, ada sejumlah komponen yang menunjukkan kemajuan di dalam penanganan masalah KBB baik dari tata kelola, regulasi tetapi juga dari aspek sosio budaya, semakin banyak bertumbuh teman-teman yang memberikan perhatian dan bekerja untuk advokasi kasus ini di berbagai tempat di Indonesiai.

“Dan itu memberikan harapan bahwa kesadaran publik tentang pentingnya pengelolaan isu-isu KBB, semakin berkembang sebagai sebuah kekuatan sipil yang menyeimbangkan posisi tawar ke pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya,” ujarnya.

Menurut Pdt. Jacky, Ini gayung bersambut dengan kesediaan pemerintah untuk bisa mendengar apa masukan yang diberikan oleh publik. “Antara lain misalnya Ibu Dani (Jaleswari Pramodhawardani dari Kantor Staf Presiden) yang tampil juga pada sesi pertama, sangat mengapresiasi penelitian yang dilakukan PUSAD Paramadina terkait dengan masalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),” ungkapnya.

Dan itu, lanjut Pdt. Jacky, menjadi dasar bagi percakapan-percakapan di tingkat kementerian. Untuk mengeluarkan misalnya, Perpres Kerukunan Umat Beragama yang sementara difinalisasi saat ini. “Ibu Dani misalnya menjelaskan posisi pemerintah di dalam pengelolaan KBB, teristimewa terkait dengan penyelesaian Perpres, baik itu Perpres KUB maupun Perpres Moderasi Beragama. Memang tidak mudah, karena kemajemukan pandangan, di kalangan kementerian, pemerintah dan lain-lain,” tuturnya.

Jadi, kata Pdt. Jacky, ada bagian-bagian yang sensitif, dimana dibutuhkan rapat lintas kementerian untuk memutuskan hal itu. Misalnya terkait dengan posisi Penghayat Kepercayaan di dalam FKUB. Itu masih jadi salah satu pokok percakapan yang harus diputuskan, sebelum keluarnya Perpres terkait Kerukunan Umat Beragama. “Nah itu dua sesi yang dibicarakan pada hari pertama ini. Tetapi secara menyeluruh, kegiatan ini sendiri merupakan upaya PGI di dalam kerja sama jaringan,” jelasnya.

“Ini kerja-kerja advokasi yang dilakukan PGI selama ini untuk banyak kasus. Pada advokasi KBB dilakukan kerja-kerja di basis masyarakat, penguatan kapasitas pemuka agama dalam mediasi, dalam dialog, dalam membangun kemitraan dan lain-lain,” tambah Pdt. Jacky.

Pada level menengah, kata Pdt. Jacky, penguatan jaringan lintas agama untuk memperkuat kerja-kerja di basis. Misalnya pelatihan mediasi dilakukan PGI dalam kerjasama dengan CRCS UGM maupun dengan PUSAD Paramadina yang sekarang berlangsung pada beberapa tempat.

Lebih lanjut dia menuturkan, di sini disadari bahwa kekuatan jaringan itu menjadi penting. Karena ada banyak jaringan masyarakat sipil yang memberikan perhatian terhadap advokasi KBB di Indonesia selama ini. “Nah kita berupaya untuk dapat menghubungkan semua teman-teman,  dengan kerja-kerja PGI sebagai salah satu elemen di dalam jaringan,” tandasnya.

Pada hari-hari berikutnya di kegiatan ini, kata Pdt. Jacky, percakapan akan dilanjutkan, bukan hanya untuk memetakan persoalan-persoalan di berbagai wilayah secara lebih mendalam, tetapi juga untuk mengoleksi dan saling berbagi tentang succes story atau kesuksesan-kesuksesan di dalam advokasi isu KBB pada berbagai tempat.

Karena, kata dia, ada juga cerita-cerita sukses yang selama ini tidak terpetakan. Dengan begitu kita dapat berbagi soal pengetahuan, tetapi juga soal skill di dalam membangun advokasi mengelola jaringan sosial di tengah masyarakat tetapi juga secara vertikal, untuk bagaimana negosiasi dengan berbagai pemangku kebijakan, baik di level daerah maupun di level nasional. “Kita berharap kita punya satu pemetaan bersama, menyegarkan kembali kerja-kerja bersama kita, sehingga kita dapat mengentalkan sebuah strategi bersama dalam perjalanan ke depan,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekertaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC) PGI, Pdt. Jimmy Sormin menyebutkan konferensi ini dimotivasi tiga pengamatan mengenai kondisi kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di Indonesia, juga upaya-upaya penguatannya oleh masyarakat sipil, dalam beberapa tahun terakhir.

“Setidaknya ada tiga dimensi yang menggambarkan kondisi KBB itu, yaitu munculnya konflik-konflik sosial-keagamaan, dimensi legal tata kelola keagamaan, dan dimensi politiknya,” terangnya. Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan untuk mengawal dan mengarusutamakan KBB di Indonesia, sekaligus memperkuat jaringan para pegiat dan pemerhati KBB yang selama ini kaya akan pengetahuan dan pengalaman namun belum terbangun dalam satu gerak dan strategi bersama.

 

Pewarta: Tiara Salampessy

JERMAN,PGI.OR.ID-Selama 14 hari kedepan, Debby Manalu, perwakilan dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) bersama 19 peserta lainnya, mengiktui International Summer School 2023 “Peacebuilding & Human Rights Protection” yang berlansung di vangelishe Tagungsstatte Hofgeismar, Jerman.

“Pada acara yang berlangsung sejak 19 Agustus sampai 3 September ini, para peserta akan diajak untuk berdiskusi, berlatih tentang Human Right Protection, Peacebulding, serta Management Conflict,” ungkap Debby, Rabu (23/8/2023).

Dia menyebutkan, para peserta antara lain berasal dari Indonesia, Nigeria, Cameron, Rwanda, Sri Lanka, Timor Leste, Guatemala, Inda dan Kenya. “Sementara untuk perwakilan dari Indonesia berasal dari PGI, HKBP, GKE, GKJW, GKI-TP, dan Komite Nasional Lutheran World Federation,” jelas Debby.

Pembukaan di tanggal 19 Agustus lalu, dimulai dengan Ibadah Pembukaan di Gereja Ev Kirche Gesundbrunnen Hofgeismar.  “Dari kegiatan ini, para peserta diharpkan menemukan metode baru tentang advokasi tanpa melupakan situasi lokal, dan membangun koneksi secara global,” tuturnya.

Dia menambahkan, melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat bertumbuh bersama baik para peserta, juga tentunya para penyelenggara dan fasilitator dari United Evangelical Mission (UEM). “Sangat senang bertemu banyak orang-orang muda dan mau memperhatikan serta mengerjakan peacebuilding and human right, dan ternyata semua negara memiliki masalah, baik yang serupa dengan negara lain maupun berbeda,” ungkapnya.

Debby menuturkan, bahwa dibutuhkan kerja bersama membangun networking baik di tingkat lokal dan global untuk kerja-kerja kemanusiaan.

 

Pewarta: Tiara Salampessy

BOGOR,PGI.OR.ID-Sidang Majelis Pekerja Lengkap Gereja Bethel Indonesia (MPL-GBI) yang berlangsung sejak 21-23 Agustus 2023 di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, telah memilih kembali Pdt. Dr. Rubin Adi Abraham, MTh sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Sinode GBI periode 2023-2027.

Sidang MPL GBI ini mengawali kegiatan Sidang Sinode ke-XVII GBI yang berlangsung 23-25 Agustus 2023, di tempat yang sama. Dalam pemilihan ketua umum ada lima kadindat calon ketum, namun setelah ditanyakan kesanggupannya dalam pleno, tiga calon menyatakan mundur, Pdt Yosia Abdi Saputra, Pdt. F. Irwan Widjaja, dan Pdt. Jossie Mesakh.

Dalam sidang sinode akan diadakan Sidang Pleno I dan Sidang Pleno II (Pengesahan hasil sidang MPL dan pelantikan-pelantikan: Ketua Umum terpilih, Anggota MP, Anggota MPL, Ketua BPD, Pendeta yang lulus ujian, Pejabat Penggabungan dan Pengurus BPP), dan Pastors Conference di 24 Agustus 2023.

Pdt. Dr. Rubin Adi Abraham, M.Th untuk yang keduakalinya terpilih sebagai pimpinan Sinode GBI. Sebelumnya dia adalah Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia di Bandung dan Jakarta, serta Ketua Sekolah Tinggi Teologi “Kharisma” Bandung.

Pria kelahiran Surabaya, 14 Juni 1964 ini, menempuh pendidikan teologi di Seminari Bethel Petamburan Jakarta – Sarjana dalam bidang PAK (Pendidikan Agama Kristen), Institut Alkitab Tiranus Bandung – Master dalam bidang Konseling, Universitas Kristen Indonesia Jakarta – Master dalam bidang PAK dan STII – Yogyakarta; Doctor of Ministry dalam bidang konsentrasi Pastoral Leadership dan juga Doctor of Theology dalam bidang Misi. 

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sejumlah tokoh lintas agama, diantaranya Sekum PP Muhammadiyah Prof. Abdul Mu’ti, Ketum PHDI Wisnu Bawa Tenaya, dan Rm. Hari Wibowo dari KWI, larut dalam kemeriahaan acara Interfaith Jazz Night, yang dilaksanakan oleh PGI dalam rangka HUT ke-78 Kemerdekaan RI, di Auditorium Lt 5 Grha Oikoumene, Jakarta, pada Rabu (16/8/2023).

Tidak hanya tokoh lintas agama, acara bertajuk Kesatuan dan Harmoni dalam Simfoni Jazz. Nusantara Bangkit dan Maju ini, juga dihadiri perwakilan dari ANBTI, Jaringan Gusdurian, LDII, WKN, Penghayat Sunda Wiwitan, Komnas Perempuan, GAMKI, dan GMKI.

Koordinator acara Interfairth Jazz Night, Pdt. Jimmy Sormin mengungkapkan, kegiatan tersebut diselenggarakan untuk mempererat persaudaraan lintas identitas dengan sukacita, sekaligus merayakan HUT ke-78 Kemerdekaan RI.

“Pada umumnya para pimpinan atau tokoh agama berinteraksi dengan formal atau terkesan “kaku” satu sama lainnya. Melalui event ini mereka dapat berinteraksi lebih lepas dan sukacita, diwarnai simfoni Jazz yang menyegarkan,” ujar Sekretaris Eksekutif Bidang KKC PGI ini.

Dia berharap, pascakegiatan akan ada kesempatan atau kegiatan lain yang memfasilitasi kebersamaan para tokoh melalui aktivitas seni, dan budaya yang mempersatukan sekaligus mengharmonikan keberagaman anak-anak bangsa.

Interfaith Jazz Night diawali penampilan Pdt. Jimmy Sormin bersama Pauline dengan lagu Juwita Malam. Dilanjut oleh Ketua Matakin Budi Tanuwibowo yang membawakan lagu Sepasang Mata Bola, karya Ismail Marzuki. Kemeriahan berlanjut usai rehat makan malam. MPH-PGI pun tidak mau ketinggalan untuk tampil membawakan lagu-lagu perjuangan. Selingan lomba makan kerupuk yang diikuti perwakilan lembaga semakin menambah semaraknya acara.

Tembang-tembang perjuangan diiringi dengan apik oleh Light of Unity Jazz Band yang digawangi Cendi Luntungan (drum), Juan Azriel (gitar), Fanny Kuncoro (keyboard 1), Rio Colondam (keyboard 2), Moko Manumpil (bass), Harley Korompis (trompet), Pauline Inggrid (vokal), dan Aldo Ririhena (vokal).

Acara yang berlangsung sekitar 3 jam ini, mendapat apresiasi dari Abdul Mu’ti. Menurutnya, ini adalah momen penting dimana kita merayakan kemerdekaan dengan cara yang gembira, namun tetap memiliki makna untuk membangun semangat patriotisme dan kebersamaan.

“Apapun bentuknya yang penting dia dapat membangun semangat patriotisme dan kebersamaan, yang sangat dibutuhkan oleh bangsa kita di tengah situasi sekarang,” tandas Sekjen PP Muhammadiyah ini.

Hal senada juga disampaikan Ketum PHDI Wisnu Bawa Tenaya. “Acara ini sangat luar biasa karena kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, dalam keanekaragaman, kebhinnekaan, dan dalam suasana yang cair, di tengah perayaan HUT ke 78 kemerdekaan RI.

Dia melihat, kegiatan Ini juga bagian dari implementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. “Sebab itu saya berharap acara semacam ini bisa berkesinambungan dilakukan oleh setiap lembaga keagamaan, namun tidak hanya di aras pimpinan tetapi juga umat,” pungkasnya.

Tembang pamungkas Kemesraan, karya Franky Sahilatua yang dinyanyikan oleh para tokoh agama bersama-sama seluruh peserta, menjadi tanda berakhirnya Interfaith Jazz Night.

 

Pewarta: Markus Saragih

AMBON,PGI.OR.ID-Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pesekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah (PGIW)/Sinode Am Gereja (SAG), di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Kamis (10/8) hingga Sabtu (12/8) lalu, menghasilkan tujuh (7) poin rekomendasi.

Poin pertama rekomendasi tersebut menyebutkan, spiritualitas keugaharian menjadi cara hidup yang terus dihayati dalam kehidupan bergereja dan berbangsa, berdasarkan etos hidup berkecukupan, kesediaan berbagi, dan penolakan etos keserakahan global yang adalah bagian dari kekuasaan dan ketidakadilan. Salah satunya dengan menolak penjualan tanah sebagai protes terhadap kenyataan ketidakadilan.

Poin kedua menyatakan, pendidikan politik jangka panjang perlu dirancang secara berkesinambungan, sehingga gereja-gereia dan PGW perlu menyusun kurikulum pendidikan politik yang berkelanjutan, terorganisir dan terlembaga. Secara khusus untuk pemilu tahun 2024. Gereja perlu mempersiapkan umat masuk dunia politik dan menyajikan literasi politik yang baik agar umat menjadi pemilih cerdas dan bebas.

Pada poin ketiga disebutkan, PGIW/SAG adalah alat kelengkapan PGI untuk membina POUK yang ada di wilayah masing-masing, sehingga bagi PGIW/SAG yang memiliki POUK maka perlu meningkatkan komunikasi dan pelayanan serta pembinaan berkelanjutan terhadap POUK. PGIW/SAG perlu melakukan peninjauan kembali terhadap pedoman dan tata kerja POUK nasional, sehingga pengelolaan POUK lebih terarah. PGIW/SAG perlu menyusun pedoman POUK dan Tata Kerja POUK di wilayah sesuai konteks masing-masing.

Selanjutnya di poin keempat, menyatakan PGI dan PGIW/SAG perlu menyatukan langkah-langkah kolaborasi untuk mencapai tujuan strategis dan kerja-kerja bersama. Maka perlu mekanisme kerja agar ada komunikasi yang intensif antara PGI dan PGIW sehingga kerja-kerja bersama terjadi lebih efektif.

Sedangkan pada poin kelima, disebutkan PGIWJ/SAG sebagai alat kelengkapan PGI membutuhkan dukungan (finansial) dari PGI untuk menggerakkan operasional PGIW/SAG misalnya lewat pengembangan pekerja full time di PGIW. Dukungn ini sesuai kriteria yang ditetapkan oleh MPH PGI.

Sementara pada poin keenam, ditegaskan bahwa sebagai pembina, PGIW/SAG akan hadir dalam Konsultasi Nasional POUK 2023, dan PGI akan menfasilitasi pembiayaan 1-2 orang utusan dari PGIW/SAG.

Akhirnya pada poin terakhir, ditetapkan tuan/nyonya rumah Rakernas PGIW 2024 adalah PGIW DKI Jakarta.

Literasi Politik
Saat penutupan Ramernas ini, ketika menyinggung soal tahun politik 2024, kepada wartawan di Ambon, Sabtu (12/8/2023) Sekretaris Umum (Sekum) Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Jacky Manuputty menyatakan, gereja memiliki peran untuk mengembangkan literasi politik yang beretika kepada umat maupun masyarakat.

“Bahasan isu politik dalam rapat kerja nasional PGIW/SAG itu, bukan hanya soal kesiapan umat menghadapi Pemilu Serentak, yang mencakup pemilihan anggota legislatif, kepala daerah, dan presiden, tetapi juga bagaimana politik yang beretika itu musti dibangun di tengah kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia,” terangnya.

Dia katakan, bukan hanya Pemilu. Namun dalam kerangka besar, bagaimana literasi pendidikan politik dilakukan. “Gereja memainkan peranan untuk itu, di tengah realitas kehidupan demokrasi yang saat ini kadang-kadang kita tahu sangat miskin nilai-nilai etika,” tandasnya.

Lembaga Agama termasuk gereja, disebutnya, harus membangun satu konstruksi politik yang dijemaatkan tetapi juga disuarakan bagi masyarakat dan pemerintah secara luas, bagaimana etika menjadi faktor utama dalam kepemimpinan.

“Bagaimana leadership. Bagaimana memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak yang baik, rekam jejak yang teruji. Bagaimana mengawal dan mempersiapkan warga gereja  yang mengambil peran dalam bidang politik legislatif, misalnya. Pastoral politiknya dilakukan seperti apa, bukan hanya saat mereka ingin maju tetapi juga ketika mereka telah berpolitik,” pungkasnya.

Realitas Kepulauan
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum (Ketum) PGI Pdt. Gomar Gultom menuturkan, dirinya berharap melalui Rakernas yang berlangsung di Kota Ambon ini, gereja-gereja di Indonesia melalui PGIW bisa belajar dari realitas Ambon atau Maluku sebagai sebuah kepulauan.

Dia katakan, Indonesia ini negara kepulauan. Nusantara ini kepulauan, tapi pendekatan kita selama ini selalu pendekatan kontinental, termasuk pelayanan gereja juga sangat kontinental. Padahal kita negera kepulauan maka mestinya gereja gereja di Indonesia bisa belajar dari Gereja Protestan Maluku (GPM) memang bergumul dengan realitas kepulauan itu.

“Pola-pola pembinaan, pola-pola pelayanan disesuaikan dengan kondisi dengan pulau-pulau yang ada. Di Maluku ini, sebagi sebuah wilayah kepulauan, masyarakat di sini tahu betul laut itu adalah penghubung dan yang mempersatukan. Jadi laut tidak dilihat sebagai yang memisahkan pulau-pulau tapi justru yang menghubungkan pulau-pulau,” ujarnya.

Nah kepulauan dengan laut ini, kata Pdt. Gomar, sangat juga bersesuaian dengan gerakan Oikumene yang dilambangkan dengan perahu, yang sedang mengarungi samudera. Gereja-gereja kedepan melalui Rakernas ini kiranya bisa terinspirasi oleh realitas kepulauan, dan bagaimana GPM bergumul dalam pelayanan bagi jemaat-jemaat di kepulauan ini.

Dia menyebutkan, melalui Rakernas di Ambon, pihaknya sedang mencoba mengevaluasi perjalanan gereja-gereja. Bagaimana di tingkat wilayah, pokok-pokok panggilan dan tugas panggilan bersama itu dikerjakan bersama-sama oleh gereja-gereja di Indonesia.

“Nah selama tiga empat hari kita di sini kita menggumuli itu semua. Ternyata kita menemukan, betapa ternyata komunikasi dan koordinasi antar wilayah itu harus ditingkatkan,” ungkapnya.

Dalam kerangka ini Rakernas merekomendasikan beberapa hal, salah satunya kata Pdt. Gomar, agar PGI memberi perhatian khusus terhadap penguatan institusi PGIW. “Tapi pada saat sama juga, memberdayakan SDM yang ada di setiap PGI wilayah,” pungkasnya.

 

Pewarta: Tiara Salampessy

JAKARTA,PGI.OR.ID-Setelah berhasil menyelenggarakan pelatihan fasilitator Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) tingkat dasar di beberapa wilayah, Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan – Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (KKC-PGI) kembali bekerja sama dengan PUSAD Paramadina menyelenggarakan pelatihan mediasi profesional bagi aktor lintas iman dan masyarakat sipil.

Gelombang kedua akan dilaksanakan di Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan. Bagi Saudara yang tertarik untuk mendapatkan kesempatan ini, silakan mendaftar melalui tautan: https://bit.ly/DaftarFPM-SUMUT

Peserta yang lolos seleksi akan mendapat beasiswa penuh untuk mengikuti pelatihan, serta menerima beragam manfaatnya. untuk informasi lebih jauh dapat menghubungi kontak kami yang tertera pada poster.

 

AMBON,PGI.OR.ID-Hari kedua pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2023 Pesekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah (PGIW) dan Sinode Am Gereja (SAG) se-Indonesia, yang digelar di Gedung Gereja Maranatha, Kota Ambon, Jumat (11/8/2023), para peserta diajak bicara tentang politik.

“Hari kedua, banyak bicara tentang politik. Ya karena memang kita menjelang pesta demokrasi serentak tahun 2024,” ujar SE Bidang KPG Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Lenta Enni Simbolon.

Lenta menuturkan, di hari pertama Rekernas, Kamis (10/8/2023), PGIW diajak untuk bisa merangkul semua jemaat atau gereja-gereja pada wilayah masing-masing, untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan.

“Walaupun misalnya nanti akan ada perbedaan-perbedaan dalam pilihan misalnya, gereja harus menyerukan pemilu damai itu juga masuk juga seruan Ibu Dirjen Bimas Kristen, Jeane Marie Tulung. Ya termasuk di peran pastoral gereja,” terangnya.

Di hari kedua ini, kata Lenta, baik Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom maupun Ketua MPH Sinode Gereja Protestan Maluku Pdt. Elifas Maspaitella juga menyerukan, supaya setiap warga gereja itu tidak pasif, tapi aktif ikut dalam pemilu juga memberikan suara, kemudian menolak money politik tapi tetap jujur dan mendukung.

Artinya, lanjut Lenta gereja harus memberikan pendidikan politik yang baik juga kepada umatnya. Tapi tidak hanya kepada warga gereja secara umum, tapi juga kepada mereka-mereka yang menjadi calon legislatif, juga harus diberikan pendidikan politik yang berkelanjutan,” ujarnya.

“Jadi kalau tadi dalam diskusi tentang peran personal gereja, ini kan sering sekali gereja itu hanya melakukan program pendidikan politik menjelang pemilu saja. Padahal seharusnya pendidikan politik kepada warga gereja, ataupun calon-calon anggota legislatif itu harus berkesinambungan, terus-menerus tidak hanya menjelang pemilu saja,” pungkasnya.

 

Pewarta: Tiara Salampessy

AMBON,PGI.OR.ID-Wadah Pesekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah (PGIW) dan Sinode Am Gereja (SAG) diharapkan dapat menjadi lokomotif, yang menggerakkan demokratisasi dan pembangunan dalam berbagai sendi kehidupan.

Harapan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno, saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2023 PGIW-SAG se-Indonesia, yang digelar di Gedung Gereja Maranatha, Kota Ambon, Kamis (10/8/2023).

“Rakernas PGI-SAD se-Indonesia, pasti menggumuli bukan saja masalah-masalah internal gereja, tetapi juga masalah bersama sebagai bangsa dan negara. Hal ini tergambar dari tema kegiatan, yang menegaskan tanggungjawab sosial gereja-gereja bagi masyarakat dab bangsa,” ujarnya.

Dalam kaitan ini, Barnabas katakan, tentu saja Teologi Sosial Gereja menjadi penting sebagai inspirasi dan penggerak pelayanan, bagi umat dan masyarakat. “Teologi sosial Gereja yang berpihak kepada mereka yang marginal dan miskin, serta bersama-sama mengusahakan transformasi dan kesejahteraan social,” tututnya.

Menurut dia, di tengah perubahan sosial politik yang kian cepat pada aras nasional maupun global, diperlukan visi dan gagasan startegis untuk membangun bangsa. Gagasan serta tindakan strategi itu, tambah Barnabas, salah satunya berasal dari agama-agama, yang pada saat ini ditujukan kepada gGereja-Gereja.

“Semoga melalui Rakernas ini, dapat melahirkan Deklarasi Ambon yang menegaskan komitmen gereja-gereja se-Indonesia untuk terus merawat Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, serta terus membangun bangsa dan negara,” harapnya.

Lebih lanjut, Wagub Barnabas juga menyatakan, menyongsong agenda politik 2024, Gereja bersama agama-agama lainnya, diharapkan terus melakukan pendampingan dan pembinaan kepada umat untuk menciptakan suasana aman dan damai.

Selain itu, sebagai kekuatan moral, kata dia, agama-agama terpanggil untuk memberikan sandaran etik moral terhadap politik. Sehingga politik yang dikembangkan adalah politik yang beretika, politik yang berintegritas dan bermuara pada kemaslahatan bersama.

Menurut dia, gereja-Gereja dan agama-agama pada umumnya akan menjadi rekan sekerja pemerintah dan penyelenggara Pemilu, untuk terus memastikan bahwa Pesta Demokrasi ini, dapat berjalan lancer. “Semoga Rakernas ini dapat memberi manfaat signifikan bagi gereja-gereja, juga bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.

 

Pewarta: Tiara Salampessy

JAKARTA,PGI.OR.ID-Biro Pemuda dan Remaja (BPR) PGI mengajak komunitas remaja gereja untuk melaksanakan ibadah di tempat masing-masing, dalam rangka memperingati International Youth Day (Hari Remaja Internasional) 2023. Untuk itu, BPR PGI telah menyiapkan tata ibadah.

Menilik sejarahnya, masyarakat dunia memperingati 12 Agustus sebagai International Youth Day (Hari Remaja Internasional) sebagaimana disahkan oleh Majelis Umum PBB, melalui resolusi 54/120, atas rekomendasi Konferensi Menteri Dunia yang Bertanggung Jawab untuk Pemuda (World Conference of Ministers Responsible for Youth), 8-12 Agustus 1998, di Lisbon. Hari Remaja Internasional memperingati wujud peran orang muda dalam kehidupan bermasyarakat. Kaum muda dapat menjadi mitra penting dalam mewujudkan upaya global dalam berbagai permasalahan.

Dewan Gereja-gereja Dunia (WCC) juga ambil bagian dalam perayaan ini, yang pada tahun 2023 mengambil tema “Young People and Their Voices from the Warzone“. Berangkat dari tema itu, BPR PGI telah merumuskan tema yang sesuai dengan konteks Indonesia, yaitu “Menjadi Suluh Damai di Tengah Badai Permusuhan”. Melalui tema ini, diharapkan umat, terkhusus anak muda, dapat menjaga perdamaian di lingkungan masing-masing, karena  membangun perdamaian merupakan tugas dan tanggung jawab gereja di tengah dunia yang rentan akan permusuhan.

Kepala BPR PGI, Pdm. Rosiana Purnomo berharap, dengan adanya tata ibadah ini dapat menolong kita semua dalam mengingat, mendoakan, dan mendukung karya serta peran orang muda di tengah gereja dan masyarakat.

Untuk mendapatkan Tata Ibadah Hari Remaja Internasional 2023 silahkan klik di bawah ini.

TAIB HARI REMAJA EKUMENIS INTERNASIONAL 2023

 

Pewarta: Markus Saragih

JAYAPURA,PGI.OR.ID-Gerakan antaragama dan masyarakat adat untuk hutan tropis di Indonesia, dalam forum Interfaith Rainforest Initiative (IRI) berlanjut di tanah Papua. Setelah mendorong terbentuknya IRI chapter Papua Barat, 2 tahun sebelumnya, kini 5 provinsi lainnya, Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, juga telah terbentuk chapter tersebut melalui lokakarya dan peluncurannya di Jayapura, pada 28 Juli 2023.

Pdt. Jimmy Sormin, Sekretaris Eksekutif Bidang KKC PGI, yang dipercaya sebagai Ketua IRI Indonesia turut mengorganisasi kegiatan ini bersama beberapa perwakilan majelis keagamaan pusat, LSM Econusa, masyarakat adat, dan PGIW Tanah Papua selaku tuan rumah.

Pdt. Jimmy mengatakan, “hutan Papua merupakan hutan hujan tropis terbesar kedua di dunia, setelah Amazon. Namun saat ini ada dalam situasi krisis, lantaran pengerusakan terjadi di berbagai tempat di Tanah Papua.”

“Izin atas usaha eksploitasi hutan di Tanah Papua sudah bisa dilihat dengan mata telanjang dimanapun, baik dalam pemberitaan lokal maupun nasional. Namun sayangnya belum banyak pihak yang ingin menyatukan hati, atau melihat hal ini menjadi penting,” tandas Pdt. Jimmy.

Menurut dia, merusak hutan, sama juga dengan merusak kehidupan umat beragama dan kehidupan masyarakat. Sehingga sangat mendesak untuk selalu dikritisi dan direspons segala bentuk ancaman kerusakan atas hutan. “Untuk itu peran pemuka agama menjadi penting, selain mengenai isu moral juga selama ini peran pemuka agama ini dipandang hanya mengurusi peribadatan saja, padahal pemuka agama memiliki peran sosial yang kuat dan ekologis,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa kita sudah berhutang banyak dari anak-cucu. Semua yang seharusnya dinikmati oleh mereka, telah banyak dirampas oleh generasi yang sekarang ini. “Alih-alih untuk bisa mewariskan mata air yang baik, justru telah terjadi banyak eksploitasi dan pengrusakan alam hutan dan ekosistemnya, untuk memuaskan kebutuhan sekelompok orang, dan bisa menjadi air mata bagi generasi yang akan datang” jelasnya.

Dalam lokakarya di Jayapura ini, mantan Gubernur Papua, Barnabas Sebu, juga menyampaikan, bahwa hutan Papua harus menjadi prioritas penyelamatannya- sebagai hutan kedua terbesar di dunia dan paru-paru dunia.

Pada zaman beliau menjabat sebagai gubernur, ada sejumlah regulasi yang dibuat untuk melindungi dan memanfaatkan hutan secara tepat. Namun masalah penerapan dan penegakkan hukumnya masih belum sejalan. Karenanya dibutuhkan pengawalan pula oleh masyarakat, seperti tokoh agama dan masyarakat.

Sementara Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua, mewakili Plh. Gubernur Papua, menyebutkan bahwa dirinya sangat senang dengan kegiatan yang sudah lama ia mimpikan. “Dengan perhatian tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk hutan di tanah Papua, itu sangat membantu kami dalam menjalankan tugas untuk merawat hutan yang cukup banyak tantangannya,” ujar laki-laki kelahiran Biak ini.

Sehari sebelum kegiatan di Jayapura berlangsung, tim IRI sempat berkunjung dan berdialog dengan masyarakat adat di kampung Ayabo dan Yoboy. Kedua kampung ini terletak di danau Sentani. Pada 2019 lalu masyarakat adat di danau Sentani mengalami banjir bandang yang menenggelamkan rumah-rumah panggung mereka.

Banjir yang diakibatkan semakin gundulnya hutan di pegunungan Cycloop itu membuat warga harus menderita selama berbulan-bulan hingga pemukiman dan kehidupan mereka dapat direhabilitasi dengan bantuan dominan dari gereja.

Masyarakat adat mengatakan sangat menyesali kejadian yang tidak pernah mereka alami sejak dahulu itu. “Bukan warga Sentani yang merusak Cycloop, tapi kami yang mengalami kemalangan,” ungkap kepala kampung Ayabo.

Mereka mengaku sangat senang jika tokoh-tokoh agama dan masyarakat adat bersatu hati untuk menyelamakan hutan Papua demi masa depan anak-cucu, dan bagi dunia.

Sebagai tindak-lanjut kegiatan sehari di Jayapura ini, para peserta berdasarkan kelima provinsi akan melakukan pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk merencanakan program atau aksi-aksi yang relevan. Di antara mereka bahkan telah menunjuk tim formatur dan pengurus forum gerakan pelestarian hutan dan ekosistemnya.

 

Pewarta: Tiara Salampessy