JAKARTA,PGI.OR.ID-Celia, Ibunda terpidana mati Mary Jane Veloso, menyampaikan terima kasih dan memohon agar PGI tetap terus mendukung upaya pembebasan anaknya yang hingga kini masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wirogunan, Yogyakarta.

Hal itu disampaikannya dalam bahasa Tagalog yang diterjemahkan oleh salah seorang aktivis pekerja migran, yang mendampinginya, saat bertemu dengan MPH-PGI di Grha Oikoumene Jakarta, pada Selasa (20/6/2023).

Celia didampingi suami Cesar Veloso, kedua anak Mary Jane, Mark Daniel dan Mark Darren, beberapa aktivis pekerja migran, serta Bishop Francisco JR Aviso dari United Church of Christ in the Philippines (UCCP). Ini adalah kunjungan keluarga Mary Jane yang kedua kalinya ke PGI.

“Kalau boleh kami ingin agar kunjungan kami kali ini adalah yang terakhir. Kami ingin membawa Mary Jane pulang. Kami keluarga miskin, namun kami mengajarkan anak-anak kami beragama dengan taat. Mereka selalu berdoa Rosario, dan tidak melakukan hal-hal yang jahat,” ujarnya

Suasana semakin haru ketika Mark Daniel, anak tertua Mary Jane mengungkapkan rasa sukacita karena setelah sekian lama akhirnya bisa bertemu dengan sang ibu di LP Wirogunan Yogyakarta, dan menyampaikan kerinduan untuk kembali berkumpul bersama.

Sebagaimana diketahui, Mary Jane (31) adalah salah seorang terpidana mati atas kasus peredaran narkoba jenis heroin. Dia ditangkap pada April 2010 di Bandara Yogyakarta setelah kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin.

Kasus seorang Mary Jane bisa dibilang cukup dramatis. Pasalnya, dia mengklaim jika narkoba tersebut dijahitkan di dalam kopernya tanpa sepengetahuan dirinya. Selama di persidangan atas kasusnya, Mary Jane berkukuh jika dirinya tidak bersalah atas kepemilikan narkoba. Pemerintah Filipina juga telah mengajukan grasi atas Mary Jane yang hingga kini masih menunggu eksekusi mati di Indonesia.

PGI sendiri telah lama terlibat bersama-sama dengan lembaga lain dalam rangka mengadvokasi kasus ini, termasuk kasus migrant workers lainnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian PGI terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan. 

Pada kesempatan itu, Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty dengan suara parau menyampaikan rasa empati, dan menegaskan komitmen PGI untuk terus mengadvokasi Mary Jane.

“Tangis anda, air mata anda, juga penderitaan anda, adalah bagian dari kami. Terimakasih untuk hati yang begitu tegar sebagai orangtua, dengan cinta yang begitu kuat terhadap keluarga. Kami berkomitmen untuk mendukung sesuai dengan kapasitas, relasi dan doa,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Wasekum PGI Pdt. Krise Anky Gosal. Bahkan meyakini bahwa Mary Jane akan dibebaskan. “Seperti Merry Utami, yang lolos dari vonis hukuman mati setelah menerima grasi melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1/G Tahun 2023, yang ditandatangani Jokowi pada 13 Maret 2023,” tandasnya.

Diakhir pertemuan, PGI bersama lembaga lain, diantaranya Kabar Bumi, sepakat untuk menindaklanjuti perjuangan dalam rangka membebaskan Mary Jane yang selama ini terputus akibat pandemi Covid 19.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

INDRAMAYU,PGI.OR.ID-Para anak muda peserta kegiatan Tanah Air itu Bhinneka (TAB) 2023 Goes to Indramayu yang digelar PGI bersama GKP di Tamiyang, Indramayu, Jawa Barat, sejak Selasa (20/6) hingga Jumat (23/6), mengaku sangat terkesan dengan kegiatan yang ada.

Seperti dituturkan Yeremia Toar Saing, peserta asal Manado, Sulawesi Utara. “Kegiatan analisis sosial kemarin sungguh luar biasa bagus dan seru. Senang bisa ngobrol dengan warga, terutama dengan para ibu dan bapak yang sudah lanjut usia. Yah, walaupun ada sedikit kesulitan, karena kadang mereka saat-saat ngobrol menggunakan bahasa setempat, jadi sedikit bingung aja, tapi ada yang jelasin jadi ngak apa-apa lah,” ungkap Yeremia, merespon kegiatan di hari pertama.

Menurutnya, warga Tamiyang sangat ramah dan baik. “Banyak pohon mangga di sini. Pemandangan alamnya bagus dan keluarga atau orang tua asuh saya itu jago masak loh kak, hehehe,” ujar Yeremia sembari tersenyum manis.

Di hari pertama (20/6), para peserta, yang adalah 30 pemuda-pemudi lintas iman dan lintas budaya dari berbagai daerah di tanah air ini, melakukan analisis sosial, kunjungan ke rumah-rumah warga, serta melakukan wawancara mengenai toleransi yang sudah ada di Tamiyang sejak dahulu kala.

Sebelumnya, Kepala Biro Pemuda dan Remaja PGI, Rosiana Purnomo menuturkan, pada prinsipnya analisis sosial dilakukan agar 30 peserta yang berusia antara 18 hingga 30 tahun ini, bisa mengenali konteks di mana mereka ada sekarang.

“Kalau dalam hal ini konteksnya mereka bisa mengetahui Tamiang masyarakatnya seperti apa, dan kehidupan di sini bagaimana, untuk nantinya menjadi bekal bagi mereka dalam interaksi selanjutnya dengan warga yang ada,” ujar Rosiana, di sela-sela kegiatan hari pertama.

Terlebih juga dengan orang tua asuhnya masing-masing. “Jadi selain itu juga, karena istilahnya kan kita ‘menumpang’, jadi setidaknya harus tahu dan mengenali bagaimana kehidupan masyarakat di sini. Seperti bagaimana dan nilai-nilai apa yang ada di masyarakat Tamiang,” tambahnya.

Setelah para peserta turun ke masyarakat setempat, Rosiana melihat mereka terkesan dan lebih rileks saat berinteraksi karena sedikit lebih mengerti daripada sebelumnya, terkait kehidupan, keadaan sosial ekonomi, dan pola interaksi masyarakat di sana.

Melalui kegiatan analisis sosial ini, dia berharap setidaknya saat peserta berinteraksi dengan keluarga asuh, akan lebih aware dengan keberadaan mereka. “Enggak cuman sekadar keluarga asuh yang menampung mereka. Tetapi lebih ada value yang mereka hargai, dan bisa diambil, yang nantinya mungkin bisa dibawa juga ke kehidupan sehari-hari peserta ketika kembali di tempat asalnya,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom menuturkan, bahwa agama apapun yang dianut peserta, karena iman yang mereka yakini, adalah justru untuk membangun kebersamaan. “Mereka setelah kegiatan Tanah Air itu Bhinneka 2023 Goes to Indramayu, diharapkan kelak menyumbang untuk kemanusiaan, menyumbang untuk keyakinan tanpa melihat agama maupun latar belakang lainnya,” tutup Pdt. Gomar.

 

Pewarta: Tiara Salampessy

 

INDRAMAYU,PGI.OR.ID-Sebanyak 30 orang pemuda-pemudi lintas iman dan lintas budaya dari Jawa Barat (20 orang) dan luar Jawa Barat (10 orang), yang berusia 18 sampai 30 tahun, mulai Senin malam (19/6/2023), belajar keberagaman, membangun semangat duta damai, serta berkomitmen dalam membangun perdamaian, persatuan, dan keadilan, di Jawa Barat (Jabar) khususnya, serta Indonesia pada umumnya.

Kegiatan yang diberi tajuk, “Tanah Air itu Bhinneka (TAB) 2023, Goes to Indramayu” ini, merupakan buah kerjasama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dengan berbagai pihak, termasuk Gereja Kristen Pasundan (GKP).

Sebelumnya, PGI bersama beberapa mitra telah berhasil membawa semangat hidup dalam keberagaman tersebut di Kota Padang, Sumatera Barat pada 2022 lalu. Spirit ini pula yang akan dibawa dalam kegiatan keren berbentuk Live In di Tamiyang, Indramayu, Jabar hingga 23 Juni mendatang.

Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC) PGI, Pdt. Jimmy Sormin saat pembukaan acara menuturkan, para peserta diseleksi dari 300an pendaftar. “Seperti angkatan pertama yang kami lakukan di Padang, diangkatan kedua ini juga diundang banyak pemuda-pemudi, anak-anak bangsa dari berbagai tempat. Dan kami menekankan juga lokalitas sebagai aspek paling penting dalam hal seleksi,” ungkapnya.

Menurut pendeta Gereja Protestan Indonesia bagian Barat (GPIB) yang sejak 2018 bertugas di PGI ini, salah satu tugasnya adalah menangani isu-isu soal agama serta masyarakat, dalam arti lintas iman, dengan perkembangan lokalitas itulah, rasio yang digunakan adalah 70:30.

“70 itu adalah pemuda-pemudi dari Jawa Barat. Sehingga yang di dalam sendiri (daerah kegiatan) juga merasakan manfaat dari kegiatannya. Selama ini pada kegiatan begini, peserta banyak datang dari luar, sementara masyarakat setempat atau warga provinsi tempat kegiatan tidak merasakan langsung,” paparnya.

Dengan begitu, kata Pdt. Sormin, program ini paling tidak memberikan, atau menginstalasi aktor-aktor lokal, yaitu pemuda-pemudi lintas iman, berjuang untuk merawat dan juga mengadvokasikan kebhinekaan terutama dalam isu kebebasan beragama dan berkeyakinan di negeri ini.

Dibanding kegiatan angkatan pertama di Padang, lanjutnya, kali ini ada unsur suprise. Salah satunya yakni Pesta Rakyat. “Pesta rakyat akan dilakukan bersamaan dengan deklarasi kampung ini (Tamiyang) sebagai Kampung Kebhinekaan, dan teman-teman akan melihat ada ribuan masyarakat serta tokoh-tokoh yang bergabung,” terangnya.

Dia pun berharap kegiatan ini tidak hanya membuat kita berkumpul dan bermain, tetapi membangun karakter bersama, bahkan berjejaring untuk negeri tercinta ini.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Sinode Gereja Kristen Pasundan (GKP), Pdt. Magyolin Carolina Tuasuun menuturkan, ada hal yang bisa dilakukan bersama melalui kegiatan ini.

“Kita tahu bahwa program ini, baik yang dilakukan GKP dengan kampung Bhineka, maupun PGI untuk angkatan ke-2 dengan Tanah Air itu Bhineka, juga kehadiran anak-anakku sekalian peserta Tanah Air itu Bhineka, ini lahir dari kerinduan kita. Indonesia bangsa yang besar, dan beberapa dekade belakangan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Tidak dipungkiri bahwa radikalisme menyebar di berbagai kalangan dengan berbagai macam caranya,” jelasnya.

Sebab itu, lanjut Tuasuun, inilah saatnya cara kita menunjukkan cita-cita kepada bangsa Indonesia, dimana kita ada, hadir bersama dengan saudara-saudara yang berbeda suku bangsa, agama, tetapi ada di negara Indonesia yang kita cintai ini.

Menurutnya, harapan dari kegiatan sederhana ini, yang tentunya juga sejalan dengan harapan PGI, ketika semua kembali ke tempat masing-masing, termasuk para peserta yang asalnya dari Tamiang Rehoboth, penuh dengan suka cita yang tidak menguap hilang begitu saja.

“Sebaliknya mari menjadikan ini semangat untuk dapat menjalani dan memajukan kehidupan di daerah, dan tempat masing-masing. Memang masih muda, terbilang anak-anak kalau masih di bawah 18 tahun, tapi meskipun masih anak-anak atau masih muda, kita bisa jadi teladan,” tandasnya.

Dia pun menghimbau, meski masih dikategorikan sebagai anak-anak, mereka dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Membawa semangat untuk dapat menjadi kehidupan dalam kebersamaan.

“Kita memikirkan sesuatu yang besar untuk bangsa ini, bahkan untuk dunia, tetapi kita mulai di lingkup yang kecil. Think globally and act locally alias berpikir secara global dan bertindak secara lokal. Kita mau berpikir hal yang luas, hal yang besar, tapi kita mau bertindak mulai dari hal-hal yang sederhana,” ucap Tuasuun.

 

Pewarta: Tiara Salampessy

TORAJA,PGI.OR.ID-Logo Sidang Raya ke XVIII PGI 2024 telah diluncurkan dalam acara Kick Off 500 Hari Menuju Sidang Raya XVIII PGI, yang berlangsung di Kantor BPS Sinode Gereja Toraja, pada Sabtu (17/6/2023). Berikut penjelasan dari makna logo tersebut.

Perahu dibuat berbentuk rumah Toraja berlayar membawa muatan iman, persekutuan dan pengharapan, dengan tiang berbentuk salib sebagai simbol oikumene yang menjadi symbol persekutuan gereja-gereja di Indonesia.

Bentuk perahu yang menyerupai bagian atap rumah Toraja sesuai juga dengan penuturan asal-usul orang Toraja yang datang dengan menggunakan perahu, dan karena dalam perkembangannya kemudian dihiasi dengan ukuran, lalu dinamai Lembang Sura’ (perahu berukir). Rumah yang disebut tongkonan cocok juga digunakan sebagai simbol oikumene ketika maknanya diperluas menjadi persekutuan keluarga Allah yakni keluarga yang terbentuk melalui kelahiran kembali (secara rohani) di yang dinyatakan melalui baptisan.

Burung merpati dapat diberi makna  ganda yakni burung merpati sebagai simbol Roh Kudus, baik yang menunjuk pada Roh yang melayang-layang di atas permukaan air ketika Allah mencipta, tanda kehadiran Roh pada peristiwa pembaptisan Yesus, maupun sebagai Roh yanng menyertai perjalanan hidup dan pelayanan orang percaya.

Salib berwarna merah bermakna pengorbanan Kristus yang menebus dosa terus mengingatkan umat percaya pada pengakuannya bahwa keselamatan adalah anugrah dan bahwa perjalanan hidupnya adalah perjalanan memikul salbi, memberitakan keselamatan di dalam Kristus. Salib berbentuk tidak simetris dan tidak kaku menggambarkan adanya dinamika dalam mengarungi samudra hidup yang di sana selalu ada gelombang, bahkan badai. Merah, pada garis yang membentuk lembang sura’  (perahu berukir) merupakan warna api dan darah yang mengungkapkan makna keperwiraan, keberanian, kesetiaan dan kepahlawanan.

Gelombang dengan tiga warna menggambarkan dinamika kehidupan masyarakat majemuk dalam sepanjang sejarah perjalanan gerakan oikumene di tengah dunia yang terus bergerak dan berubah. Keragaman warna memperlihatkan konfigurasi indah, yang dapat terpancar kehidupan masyarakat majemuk, ketika diterima sebagai pemberian dan dikelola dalam semangat perdamaian dan cinta kasih.

Warna hijau melambangkan penyembuhan, ketenangan dan pertumbuhan iman. Merupakan warna pengharapan. Hijau memberitakan kemurahan hati,keselamatan dari Allah yang menyembuhkan dan memperbaharui.

Warna Kuning bermakna kemuliaan dan keabadian. Dalam konteks Toraja, warna kuning juga mengungkapkan sukacita besar dan pengungkapan rasa syukur.

Warna biru menunjuk pada warna langit dan laut., keduanya melingkupi bumi, mengungkapkan keberadaan semesta dan seisinya adalah ciptaan Tuhan yang terus dipeliharanya.

Ukiran Sekong Kandaure pada gambar lembang sura’  mengungkapkan makna pengharapan kiranya di masa depan keturanan dari tongkonan akan melakukan tari-tarian sebagai salah satu bentuk pengungkapan sukacita dan rasa syukur dalam suatu pesta besar. Penggunaannya secara kristiani dapat dimaknai sebagai pengungkapan simbolik dari pengharapan akan datangnya langit baru dan bumi baru (zaman pemenuhan/penyempurnaan).

Burung dengan daun di paruhnya mengingatkan pada kisah burung  merpati yang membawa daun zaitun ke bahtera Nuh sebagai tanda dimulainya kehidupan baru setelah Tuhan membersikan bumi melalui air bah. Dalam konteks ini, burung merpati dengan daun di paruhnya mengingatkan kita pada harapan akan terjadinya pemulihan, terutama setelah pandemic Covid-19.

TORAJA,PGI.OR.ID-Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja menggelar acara Kick Off 500 Hari Menuju Sidang Raya (SR) ke XVIII PGI 2024 di Tongkonan Sangullele-Kantor BPS Gereja Toraja, yang didalamnya dilakukan peluncuran logo serta peresmian perpustakaan digital Gereja Toraja, sebagai media center SR ke XVIII PGI 2024, pada Sabtu (17/6/2023).

Sebagaimana diketahui, SR ke XVIII PGI 2024 akan berlangsung pada 8-15 November 2024, dengan tuan dan nyonya rumah Sinode Gereja Toraja. Kegiatan tersebut akan diawali Pertemuan Raya Pemuda Gereja (PRPG) PGI, dan Pertemuan Raya Perempuan (PRPrG) PGI.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Panitia SR XVIII PGI Pdt Musa Salusu, MTh menyampaikan terimakasih atas kepercayaan dari gereja-gereja di Indonesia untuk menjadi tuan dan nyonya rumah kegiatan ini.

“Sidang Raya ke XVIII PGI adalah pesta iman gereja-gereja di Indonesia, dan juga forum pengambilan keputusan tertinggi PGI. Sidang ini tidak hanya milik gereja tapi juga masyarakat. Sebab itu, kami selaku panitia berharap seluruh rangkaian kegiatan, baik PRPG, PRPrG, sidang MPL dan SR, dapat berjalan dengan baik dengan dukungan dari warga gereja juga masyarakat, serta pemerintah daerah, baik Tana Toraja maupun Toraja Utara, demi kemajuan daerah, gereja, dan demi kemuliaan Tuhan di Toraja, Indonesia dan dunia,” ujarnya.

Sedangkan Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom dalam sambutannya berharap, dengan adanya Kick Off 500 Hari Menuju SR XVIII PGI ini, kita semua beriringan memasuki perjalanan arak-arakan oikoumenis gereja-gereja di Indonesia, yang sangat beragam dan multi etnis, serta menjadikannya sebagai pengalaman iman bagi kita semua.

“Gereja Toraja, yang menjadi tuan dan nyonya rumah persidangan ini, sepemahaman saya, memiliki keunikan tersendiri dalam merayakan karya Misi Kristus di dunia ini. Semoga lewat keunikan ini, gereja-gereja di Indonesia lainnya juga dapat merayakan imannya dalam menyambut dan mempersiapkan diri untuk menghadiri SR yang akan datang,” katanya.

Ketum PGI menyampaikan keyakinanya akan komitmen dan kerja keras BPS Gereja Toraja bersama panitia akan mempersembahkan yang terbaik dari potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk mempersiapkan sidang raya ini. “Dari berbagai perkunjungan saya ke Toraja sekaitan dengan persiapan SR ini, saya menyaksikan kerja keras dan spirit yang menggebu dari masyarakat, gereja dan pemerintahan di Toraja untuk bahu membahu mempersiapkan segala sesuatunya untuk SR ini. Saya sangat mengapresiasinya,” tandas Pdt. Gomar Gultom.

Menurutnya, simbol-simbol, kekayaan dan pergumulan masyarakat Toraja diintegrasikan dengan simbol gerakan oikoumene dan pergumulan gereja-gereja di Indonesia lewat logo yang baru saja diluncurkan, telah menunjukkan betapa seluruh potensi dan kekayaan Toraja hendak dipersembahkan bagi gerakan oikoumene melalui SR ke XVIII ini.

Sementara itu, Ketua Umum BPS Gereja Toraja Pdt. Dr. Y.R. Alfred Anggui, MTh, mengungkapkan, bahwa sesungguhnya kegiatan Kick Off 500 Hari Menuju SR ke XVIII adalah wujud ungkapan hati, pikiran, serta luapan perasaan terbuka yang disampaikan kepada seluruh pimpinan sinode gereja anggota PGI, bahkan kepada seluruh masyarakat Kristen di Indonesia, bahwa Gereja Toraja, dengan segenap masyarakat serta pemerintah daerah Toraja di 2 kabupaten ini, sungguh berkomitmen mempersembahkan yang terbaik, melakukan semaksimal mungkin, demi terwujudnya SR XVIII PGI.

“Gereja Toraja sangat memahami sangat baik arti penting kehadiran persekutuan gereja di Indonesia bagi pelayanan bersama di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Manifesto pendirian PGI, DGI waktu itu, dengan jelas mencatatkan bahwa DGI adalah karunia bagi gereja-gereja di Indonesia, termasuk bagi kami. PGI hadir sebagai suatu wujud keesaan gereja yang tidak hanya untuk kepentingan gereja sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan, termasuk didalamnya kesejahteraan bagi bangsa dan negara Indonesia,” jelasnya.

Sebab itu, lanjut Pdt. Alfred Anggui, Gereja Toraja sebagai bagian dari PGI, yang juga bagian dari bangsa ini, ingin turut berkontribusi membangun bangsa melalui pelaksanaan SR ke XVIII PGI.

Mewakili pemerintah, Bupati Tana Toraja Pnt. Theofilus Allorerung, SE dan Bupati Toraja Utara Yohanis Bassang, SE, M.SI, keduanya menyampaikan dukungan penuh atas penyelenggaraan SR ke XVIII PGI. “Di tahun 2024 ada 3 agenda besar yaitu Pilpres dan Legislatif, Pilkada, dan SR PGI, saya berharap ketiga acara ini berjalan sukses tentu dengan bekerja keras dari semua pihak,” kata Yohanis Bassang.

Sedangkan Thelofilus Allorerung mengingatkan, bahwa pemerintah, warga gereja dan masyarakat Tana Toraja dan Toraja Utara, adalah bagian dari kesuksesan SR ke XVIII PGI. “Karena itu kami bersama-sama dengan panitia, akan mensuskeskan acara ini, dan berharap panitia dapat mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena taruhannya bukan hanya BPS Gereja Toraja tetapi seluruh masyarakat Tana Toraja dan Toraja Utara,” tegasnya.

Kegiatan Kick Off 500 Hari Menuju SR ke XVIII PGI diakhir dengan pemukulan gendang oleh pimpinan BPS Gereja Toraja, Ketua Panitia SR, bersama Bupati Tana Toraja dan Bupati Toraja Utara.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Biro Pengurangan Risiko Bencana (PRB) PGI melakukan percakapan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam rangka membangun kerjasama penguatan mitigas bencana, di Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav.38, Jakarta Timur, pada Rabu (14/6/2023).

Pada kesempatan itu, Kepala Biro PRB-PGI Pdt. Shuresj Tomaluweng menyampaikan peran PGI dalam penanganan risiko bencana yaitu mendorong gereja-gereja Anggota PGI untuk siap terhadap bencana, dan membentuk unit/biro PRB di tiap sinode.

Sementara Wakil Bendahara PGI, Pak Arie Moningka, yang juga hadir dalam pertemuan, berharap tindak lanjut dari pertemuan ini ada kerjasama antara PGI dengan BNPB.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB Dra. Prasinta Dewi, M.A.P menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan Biro PRB PGI. Menurutnya, pertemuan ini bisa menjadi awal untuk memperkuat salah satu pilar ketangguhan bencana BNPB yaitu rumah ibadah dan sekolah-sekolah Kristen.

“Saat ini sangat diperlukan penguatan untuk mitigasi bencana, baik di rumah ibadah dan sekolah-sekolah. Dengan diberikan penguatan ini, umat dapat paham terhadap bencana serta mengetahui tindakan-tindakan saat bencana terjadi,” ujar Prasinta Dewi, yang dalam pertemuan didampingi Direktur Mitigasi Bencana Berton Suar Pelita Panjaitan, dan Direktur Peringatan Dini Afrial Rosya.

Terkait kerjasama, Afrial Rosya mengingatkan pentingnya perhatian terhadap pemahaman dari pra bencana, saat bencana, hingga pasca bencana.

Di akhir pertemuan, Dra. Prasinta Dewi meminta kerjasama antara PGI dan BNPB dimulai dengan penandatangan MoU antara Pimpinan PGI dengan Kepala BNPB, dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama dengan deputi terkait. Penandatanganan MoU direncanakan akan berlangsung di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Oktober 2023, sebagai bulan PRB.

Dalam pertemuan itu, Kabiro PRB-PGI juga didampingi Anggota Komisi PRB-PGI Pdt. Victor Rembeth, serta Staf Biro PRB-PGI Herman Lumbantoruan.

 

Pewarta: Herman Lumbantoruan

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Menurut catatan Komisi Nasional Disabilitas (KND) RI terdapat 30 juta orang penyandang disabilitas di Indonesia, dan faktanya hingga saat ini stigma negatif terhadap mereka masih kerap muncul. Untuk itu, dibutuhkan adanya upaya bersama dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Ajakan tersebut disampaikan Jonna Aman Damanik dari KND, saat audiensi dengan MPH-PGI di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Selasa (13/6/2023).

KND RI merupakan lembaga negara nonstruktural yang bersifat independen, yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Pada tanggal 1 Desember 2021 secara resmi 7 orang komisioner telah dilantik melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 53/M Tahun 2021 tertanggal 30 November 2021.

Lembaga ini diberi amanah untuk melakukan tugas dan fungsinya, yaitu pemantauan, evaluasi, dan advokasi pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang meliputi 22 hak penyandang disabilitas.

“Kami memohon dukungan dari PGI terhadap disabilitas, karena melihat ini adalah tantangan kita bersama. Masih ada stigma di kalangan masyarakat terhadap mereka, bahkan ada daerah yang sengaja menempatkan penyandang disabilitas di pinggiran hutan” ungkap Jonna.

Stigma negatif tersebut seharusnya tidak boleh terjadi. “Dari perpektif Kristen jelas bahwa kita semua adalah segambar dengan Allah atau Imago Dei, dan dikatakan ada maksud Allah dalam kehidupan mereka. Memang ada gereja yang sudah melakukan pelayanan terhadap disabilitas, tapi hanya didasari oleh kasih,” ujarnya.

Sementara Fatimah Asri Muthmainah melihat, pentingnya kerjasama dengan lembaga keagamaan karena berdasarkan penelitian yang dilakukan KND apa yang disampaikan para tokoh agama lebih didengar oleh masyarakat.

“Sebab itu, kami melihat kerjasama dengan lembaga keagamaan dalam mengedukasi masyarakat memiliki dampak yang sangat besar,” jelas Komisioner KND ini.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan oleh KND. Dia melihat PGI memiliki kesamaan visi-misi dengan lembaga tersebut dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Lebih jauh dijelaskan, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas memang masih sangat terasa. Banyak gereja yang dibangun tidak ramah bagi penyandang disabilitas, namun ada juga yang sudah melihat hal ini. “Jadi kesadaran akan hal itu belumlah merata. Ada juga yang melakukan pelayanan tapi hanya bersifat karitatif. Padahal saya melihat perlunya community based yang bisa mengembangkan para penyandang disabilitas, dan menghargai setiap orang dengan apa adanya,” tandasnya.

Diakhir pertemuan kedua lembaga sepakat perlunya tidak lanjut dari pertemuan awal ini, seperti penandatanganan MoU, membangun suatu wadah, serta menggelar konferensi nasional gereja dan disabilitas.   

Selain Ketum PGI, pertemuan juga diikuti Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian (KP) PGI Pdt. Henrek Lokra, Direktur Yakoma Fernandez Hutagalung, serta beberapa staf.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, didampingi Ketua PGI Pdt. Bambang Widjaya, Ketua MP PGI Pdt. Henriette Hutabarat-Lebang, beberapa Sekretaris Eksekutif, Kepala Biro, serta staf, melakukan kunjungan silaturahim ke Kantor PBNU Pusat, di Jalan Kramat Raya, Jakarta, dan diterima oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Yahya Cholil Staquf, pada Senin (12/6/2023).

Dalam kunjungan tersebut, pimpinan kedua lembaga keagamaan ini, dengan penuh keakraban mendiskusi terkait hubungan antar umat beragama di Indonesia, serta Pemilu 2024.  

Pada kesempatan itu, Pdt. Gomar Gultom mengungkapkan rasa syukur karena mendapat sambutan hangat dari PBNU. “Memang kunjungan silaturahim sesungguhnya bukan hal baru, dan sudah menjadi tradisi antara PGI dengan NU. Sebab dalam rangka membangun bangsa ini tidak ada pilihan bagi kita selain bekerjasama dengan seluruh elemen bangsa,” ujarnya.

PGI, lanjut Ketum PGI, sangat bersyukur dengan kehadiran NU di tengah-tengah bangsa ini, dan kehadiran NU adalah rahmat Tuhan bagi bangsa Indonesia. “Kita melihat bagaimana sejarah panjang bangsa ini kita semua berhutang budi kepada NU untuk memperjuangkan Pancasila. Dalam kerangka ini, PGI melihat model Islam yang dibangun oleh NU di Indonesia ini, bisa menjadi sumbangan bagi peradaban dunia,” tandasnya.

Sementara itu, terkait kehidupan beragama di Indonesia, Ketum PBNU berharap dari pertemuan ini, akan muncul langkah-langkah bersama yang strategis dan intensif sebagai upaya untuk membangun harmoni di dalam masyarakat Indonesia.

“Kalau kita berhasil membangun harmoni yang konstruktif di dalam masyarakat yang sangat heterogen ini, mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi model bagi masyarakat lain di seluruh dunia, dan menjadi sumbangan dari bangsa ini bagi dunia,” kata Gus Yahya, yang didampingi Wakil Ketum PBNU KH Zulfa Musthofa, Ketua PBNU Drs. H. Abdullah Latopada, MA, dan Gufron Shiroz Sespri Ketum PBNU.

Sedangkan menyinggung Pemilu 2024, PGI bersama NU melihat perlunya memilih pemimpin yang membawa keteduhan, keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, tanpa melihat latarbelakang agama. Disepakati pula perlunya seruan bersama lintas agama menjelang pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia ini.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPH-PGI) menerima kunjungan silaturahim Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Jumat (9/6/2023).

Kunjungan dipimpin Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir. Turut serta pula Sekretaris Umum Abdul Mu’ti, Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M. Si, dan Sekretaris H. M. Izzul Muslimin, S. IP.

Delegasi PP Muhammadiyah diterima langsung oleh Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, Sekum PGI Pdt. Jacklevyn F. Manuputty, Wasekum PGI Pdt. Krise Anky Gosal, Wabendra PGI Arie Moningka, serta beberapa sekretaris eksekutif, kepala biro, dan staf.

Dalam kunjungan tersebut sejumlah isu dibicarakan, di antaranya terkait kehidupan keberagamaan di Indonesia, media sosial, serta jelang pesta demokrasi Pemilu 2024.

“Kunjungan silaturahim seperti ini memang sangat dibutuhkan karena sekarang ini setiap perbedaan, termasuk perbedaan agama, yang semakin dikedepankan hanya untuk kepentingan tertentu semata,” ujar Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom mengawali perbincangan.

Lebih jauh dijelaskan, fenomena perkembangan agama belakangan ini, tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia, yang makin mengarah ke kanan, termasuk juga dalam kekristenan. “Maka kami tertarik dengan penelitian yang dilakukan Mas Mu’ti tentang Kristen Muhammadiyah. Menurut saya ini sangat menginspirasi, bahwa sesungguhnya dakwah atau misi itu tidak melulu berorientasi kepada pertambahan jumlah, tetapi harus lebih bersifat kemanusiaan. Dewan Gereja seDunia juga mengartikulasikan bahwa misi itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan dengan umat yang berkeyakinan lain,” ujarnya.

Sebab itu, lanjut Ketum PGI, Kristen Muhammadiyah, bisa menjadi terobosan baru, dan sebuah pandangan model inklusif yang membuat perjumpaan antaragama menjadi sebuah rahmat.

Sedangkan Prof. Haedar Nasir melihat, umat beragama di Indonesia seharusnya telah masuk dalam fase baru, dan melihat isu, seperti kristenisasi, islamisasi, dan lainnya, adalah isu klasik yang tidak lagi memberikan ancaman bagi kedua pihak. Melainkan bisa menjadi tempat bertemu untuk memberi pencerahan keagamaan dan kemanusiaan.

“Tapi memang ada keagamaaan yang menjadi ke kanan ini perlu kita lihat, karena dalam kajian sosial agama, ini fenomena revitalisasi agama, dalam situasi yang dianggap chaos akibat sekularisasi dan lain-lain. Agama berkembang sebagai bentuk pertahanan diri lalu menjadi ke kanan, tetapi arus besarnya semakin moderat. Persoalan ini terkadang bertambah rumit karena peran media sosial,” paparnya.

Menghadapi situasi ini, menurutnya yang diperlukan adalah dialog serta kerjasama, sehingga semua menjadi terbuka.

Sementara itu, menyoroti Pemilu 2024, sudah seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang rutin. “Padahal memilihnya cuma lima menit, kenapa harus musuhan puluhan tahun,” tandasnya.

Agama dan ideologi, ujar Prof. Haedar, masih kerap digunakan sebagai alat politik. Karena itu umat yang ikut menjadi kontestan harus lebih moderat, tidak membawa urusan agama ke dalam politik. “Menjadi concern kita bagaimana mengingatkan elit politik dan mereka yang berkontetasi tidak menyeret isu primordialisme yang akhirnya kita juga lembaga keagamaan yang harus menyelesaikan. Dua dasawarsa reformasi seharusnya memberi kita perobahan,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Pdt. Gomar Gultom. Kita masih menyisakan “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan, termasuk keberadaan partai politik. Meski demikian diakuinya demokrasi masih sebagai pilihan terbaik, meskipun proses demokrasi bersifat prosedural.

Diakhir pertemuan, kedua lembaga keagamaan ini berkomitmen untuk berupaya menjadikan Indonesia sebagai rumah bersama yang ramah terhadap keragaman dalam spirit persatuan dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, akan mengawal Pemilu 2024 berjalan dipandu oleh moral keagamaan dan kebangsaan agar terlaksana dengan penuh demokratis, bermartabat, luber jurdil, dan tidak sekadar perjuangan kekuasaan semata.

PP Muhammadiyah dan MPH-PGI juga menyepakati perlunya merumuskan pesan moral bersama lembaga-lembaga keumatan jelang pemilu 2024.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas dalam raker bersama Komisi VIII DPR, Senin (5/6/2023) mengemukakan adanya rencana supaya pendirian rumah ibadah cukup mendapatkan rekomendasi dari Kemenag saja. Aturan ini lebih simpel dari aturan lama yang membutuhkan rekomendasi dari pihak Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB).

Kemenag pun telah mengajukan pembuatan peraturan presiden (Perpres) yang baru terkait rencana aturan baru ini. Jadi di Perpres yang kami ajukan, rekomendasi hanya satu saja cukup dari Kemenag, jadi tidak ada FKUB. Karena seringkali semakin banyak rekomendasi semakin mempersulit,” kata Yaqut dalam raker tersebut.

Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (SKB) tentang Pendirian Rumah Ibadah, mensyaratkan perlunya izin dari FKUB untuk mendirikan rumah ibadah, selain dari Kemenag setempat.

Adanya rencana penyederhanaan syarat pendirian rumah ibadah yang diusulkan oleh Kemenag RI mendapat dukungan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom menegaskan, rekomendasi FKUB memang kerap menjadi alat untuk mengganjal pendirian rumah ibadah. 

Sebab itu, Ketum PGI mengapreasi apa yang telah direncanakan oleh Kemenag RI ini, dan menyebutnya sebagai langkah yang bijak.

Dalam pertemuan dengan Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam yang dilakukan pada 2020, PGI telah meminta agar SKB Dua Menteri Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah direvisi, termasuk peran FKUB.

“Revisi terhadap posisi FKUB, FKUB itu sangat proporsional dalam peraturan lama. Kita menuntut itu supaya tidak dipakai kata proporsional karena dengan proporsional itu yang terjadi voting bukan musyawarah, itu yang menghilangkan spirit bangsa kita untuk musyawarah, oleh karenanya setiap FKUB itu jumlahnya harus terdapat cerminan dari seluruh komponen masyarakat,” jelas Pdt. Gomar Gultom dalam pertemuan itu.

Dia menilai keberadaan FKUB harusnya berfokus pada dialog dan kerja sama antarumat beragama dan bukan malah memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah. “Posisi FKUB tidak boleh menjadi penentu dalam pemberian izin. Karena izin itu adalah otoritas negara. Izin tidak boleh otoritas negara diserahkan kepada elemen sipil dalam hal ini FKUB,” jelasnya.

“Kalau mau disebut rekomendasi haruslah rekomendasi dari Kemenag, misalnya Kanwil atau Kandepag karena lembaga itu vertikal dari negara. Kalau FKUB ini kan masyarakat sipil, sangat mudah ditunggangi dan mudah disalahgunakan,” tandasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih