JAKARTA,PGI.OR.ID-Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur, pada Senin (29/1/2024). Dalam Keppres tersebut terdapat lima poin keputusan, salah satunya perubahan nomenklatur Isa Almasih menjadi Yesus Kristus.

Sehingga terdapat beberapa perubahan penyebutan nama hari libur dalam kalender nasional, yakni berganti menjadi libur kelahiran, wafat, kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus.

Seperti dimuat dalam salinan lembaran Keppres yang telah diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, Selasa (30/1), nomenklatur terbaru itu termaktub bersama 16 rangkaian hari libur yang tercantum dalam diktum kesatu.

Adapun rincian 16 daftar hari libur yang dimaksud yakni:

1. 1 Januari Tahun Baru Masehi;
2. 1 Muharram Tahun Bam lslam Hijriah;
3. Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.;
4. Idul Fitri (dua hari);
5. Idul Adha;
6. Maulid Nabi Muhammad S.A.W.;
7. Kelahiran Yesus Kristus;
8. Wafat Yesus Kristus;
9. Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah);
10. Kenaikan Yesus Kristus;
11. Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka);
12. Hari Raya Waisak;
13. Tahun Baru Imlek;
14. Proklamasi Kemerdekaan;
15. Hari Lahir Pancasila 1 Juni;
16. Hari Buruh Internasional 1 Mei.

Sementara itu pada diktum kedua disebutkan apabila pada hari-hari libur tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, Aparatur Sipil Negara karena kepentingan tugas dinas/pekerjaan diharuskan bekerja, baginya berlaku ketentuan-ketentuan bekerja pada hari libur.

Adapun hari-hari libur sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu angka 2, angka 4, dan angka 5, ditetapkan setiap tahun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Selanjutnya pada diktum keempat disebutkan pada saat Keppres tersebut berlaku, maka membuat keempat Keppres lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Adapun keempat Keppres yang dicabut yakni Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang HariHari Libur, Keputusan Presiden No. 148 Tahun 1968 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur.

Kemudian Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun l97l tentang Hari Wafat Isa Al-Masih Dinyatakan Sebagai Hari Raya/Hari Libur, dan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971, Pemerintah sebelumnya sepakat mengubah nomenklatur Isa Almasih menjadi Yesus Kristus.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

MENTAWAI, PGI.OR.ID – Pilihan Kabupaten Mentawai, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sebagai lokasi pelaksanaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), pada 26 hingga 29 Januari 2024, diapresiasi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Gereja Sedunia atau The World Council of Churches (WCC), Pendeta Prof. Dr. Jerry Pillay.

Jerry menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya, pada lokasi Sidang MPL PGI di Tuapeijat, Mentawai, Sumbar, Senin (29/1/2024).

“Pilihan ini merupakan simbol keberpihakan gereja kepada masyarakat terpinggirkan. Sekalipun begitu, saya berharap kehadiran ini tidak terhenti pada makna simbolik, tetapi segera menindaklanjutinya secara konkrit,” tandasnya.

Menyangkut pergumulan ekumenisme dalam dalam konteks Asia, Jerry manggarisbawahi pentingnya memberi perhatian pada isu-isu bersama, seperti transformasi politik, instabilitas pemerintahan, kerapuhan ekonomi, konflik etnis dan agama, serta gerakan-gerakan pemisahan diri.

“Dalam seluruh tantangan itu, persekutuan Kristen harus diutamakan. Sangatlah penting bagi agama-agama lainnya untuk melihat kerjasama kekristenan. Tentu kita harus memberi perhatian pada instabilitas situasi yang ada, namun jauh lebih penting untuk menyatakan persekutuan Kristen yang kuat di tengah mayoritas masyarakat non-kristen, seperti Indonesia,” paparnya.

Jerry juga mengapresiasi PGI yang mengelola kerjasama 96 sinode gereja anggota dengan baik. “Realitas ini sangat positif dan menjadi kesaksian yang baik dalam konteks Indonesia. Peliharalah semangat kerjasama, kolaborasi, dan kesatuan,” ujarnya.

Pada bagian lain dari sambutannya, Jerry mengulas berbagai isu global yang menjadi perhatian WCC. Keadilan sosial, inklusifitas, rekonsiliasi dan perdamaian, penatalayanan lingkungan,dialog dan kerjasama antaragama, adalah isu-isu global yang juga digarisbawahinya.

“Dalam upaya kita menghadapi berbagai trend global yang ada, hendaknya kita dituntun oleh cinta Kristus yang memampukan kita menjadi agen rekonsiliasi dan persatuan di antara kepelbagian,” saran Jerry.

Menanggapi Pikiran Pokok yang diangkat PGI dalam persidangan ini, Jerry mengatakpan, membangun demokrasi serta politik yang berkeadilan tentunya penting, namun bingkai spiritualitas jauh lebih penting untuk mengelola situasi polikrisis yang dihadapi.

Peserta persidangan terlihat antusias menyambut kehadiran Sekjen PGI dalam persidangan ini.

Menanggapi kehadiran Sekjen WCC, Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, menyampaikan apresiasi atas kesediaan Pdt Pillay menghadiri perhelatan tahunan PGI ini.

“Kami sangat bergembira karena baru pertama kali Sekjen WCC hadir dalam Sidang MPL PGI. Beberapa kali Sekjen-sekjen WCC sebelumnya bekunjung ke Indonesia, namun baru kali ini seorang Sekjen WCC menghadiri Sidang MPL PGI,” ujar Pdt. Gomar.

Dijadwalkan, Pdt.Prof. Dr Jerry Pillay akan meninggalkan Mentawai bertolak ke Tondano, Sulawesi Utara hari ini, untuk menghadiri pembukaan acara pertemuan Komisi ‘Faith and Order WCC’, yang akan berlangsung pada 1 hingga 8 Februari mendatang di Tondano.

Jerry akan mengakhiri kunjungannya di Indonesia, setelah melakukan pertemuan dengan para tokoh antaragama di Jakarta pada 2 Februari 2024 nanti.(*)

MENTAWAI,PGI.OR.ID-Salah satu pergumulan konkrit kita kini adalah bagaimana mempersiapkan warga gereja menyikapi Pemilu 2024 yang sudah di ambang pintu.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum (Ketum) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Gomar Gultom pada pengantar Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) PGI, yang berlangsung di Tuapeijat, Kabupaten Mentawai, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jumar (26/1) hingg Senin (29/1).

“Sebagai bangsa, kita telah menetapkan demokrasi sebagai kendaraan menuju masyarakat adil dan makmur yang kita cita-citakan,” ujar Pdt. Gomar.

Dan salah satu prasyarat negara demokrasi, kata dia, adalah penyelenggaraan Pemilu secara berkala, sebagai mekanisme berkala pemilihan wakil rakyat untuk menjadi penyelenggara negara.

Dia katakan, Pemilu merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Dengan demikian melalui Pemilu 2024 kita sedang menilai kontrak yang pernah kita berikan kepada wakil-wakil kita lima tahun, dan pada saat sama juga akan menentukan orang-orang yang kita percayai untuk memimpin negeri ini lima tahun ke depan.

“Sekalipun Pemilu 2024 bukanlah segala-galanya, namun tanpa Pemilu 2024 yang berkualitas akan mempersulit masyarakat dan bangsa Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan di masa depan. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi kita semua memperjuangkan dan mengawal penyelenggaraan Pemilu 2024 ini untuk sungguh-sungguh mencerminkan nilai-nilai demokrasi, yakni kemanusiaan, kesetaraan, keadilan dan profesionalitas, dengan tetap berpegang teguh pada keutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945,” paparnya.

Pdt. Gomar mengaku bersyukur, bahwa sejak Reformasi 1998, Indonesia telah mampu menyelenggarakan Pemilu yang makin mencerminkan nilai-nilai demokrasi, dan telah melahirkan penyelenggara negara yang lebih mencerminkan kehendak rakyat. “Namun dari pengamatan sementara akan proses demokratisasi yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, kita sungguh prihatin dengan makin  terpinggirkannya Etika Politik dalam pengambilan keputusan dan perilaku para elit politik kita. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa perpolitikan kita dewasa ini sebagai Politik Nir-etika,” jelasnya.

Realitas sedemikian, kata dia, adalah cermin masyarakat kita yang sakit, ketika masyarakat tidak lagi mementingkan kepatutan dalam bersikap. Perilaku manipulatif dan koruptif telah menjadi keseharian kita, paling tidak masyarakat begitu permisif terhadap manipulasi dan korupsi. “Krisis moral masyarakat sedemikian adalah juga akibat dari kegagalan agama-agama, termasuk kita sebagai gereja. Betul gereja masih hadir di tengah kehidupan masyarakat kita, sebagaimana nampak masih ada ibadah-ibadah yang mengharu-birukan,” ujarnya.

Tetapi, lanjut Pdt. Gomar, patut juga kita berefleksi, jangan-jangan kita tinggal menjalankan fungsi minimalis saja dari gereja, berupa ritus-ritus keagamaan, namun tak lagi hirau akan peran transformatif gereja yang membawa pembaharuan di tengah masyarakat.

Pada titik inilah, disebut Pdt. Gomar, kita perlu terus menggelorakan gerakan oikoumene sebagai gerakan untuk menata dunia ini menjadi rumah yang nyaman untuk didiami oleh semua. “Sayangnya, kita masih berhadapan dengan realitas yang sebaliknya, dengan terdapatnya beberapa gereja, baik pada aras sinodal maupun pada aras jemaat lokal yang kehadirannya, ganti menjadi solusi berbangsa malah harus menjadi beban kita bersama, bahkan menjadi beban aparat negara,” terangnya.

Arus balik seperti ini, tambahnya, kita saksikan sendiri dengan pergulatan yang masih terus terjadi di beberapa sinode serta deretan kasus-kasus di jemaat lokal yang sampai harus melibatkan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, oleh rupa-rupa konflik dan pertentangan. “Saya berulang-ulang menyampaikan bahwa dalam setiap konflik dan pertentangan, apalagi kalau berlama-lama, masing-masing pihak telah ikut menyumbang bagi kerusakan yang ada. Sayangnya kesadaran ini sangat kurang. Inilah ironi kemanusiaan kita, masing-masing menginginkan (bahkan mengklaim) kebenaran berpihak kepadanya, tetapi yang belum tentu adalah, apakah masing-masingnya mau berpihak kepada kebenaran,” paparnya.

Dari pengalaman memediasi konflik gereja terlihat, kata Pdt. Gomar, untuk klaim-klaim kebenaran itu, selalu berupaya mengedepankan kebenaran formal, dengan mendalilkannya atas rumusan-rumusan hukum dan perundang-undangan, entah hukum nasional atau tata gereja. “Yang sangat kurang adalah Etika Bergereja dan sikap-sikap etis, tak ubahnya dengan para elit bangsa kita yang melakoni politik nir-etika. Kita sama memahami bahwa etika jauh melampaui hukum, karena etika merupakan wahana untuk suatu pertimbangan moral mengenai hal-hal yang sepatutnya,” tandasnya.

Dengan inilah, tambah Pdt Gomar, seseorang menentukan etis tidaknya sesuatu tindakan atau keputusan. “Di sini kita tidak sedang berbicara mengenai benar dan salah, yang dari perpektif hukum bisa diputuskan secara normatif,” ujarnya.

Menurut dia, penilaian atas tindakan atau keputusan etis jauh lebih kompleks dari itu, karena tindakan atau keputusan etis tidak semata soal kepatuhan kepada hukum atau tradisi, tetapi sesuatu yang muncul dari sebuah kesadaran eksistensial. “Di sinilah masalah besar yang sedang menghantui gereja-gereja kita kini. Persoalan yang kita hadapi kini adalah masih rendahnya kemampuan dan kesadaran kita akan perlunya tindakan dan keputusan etis dalam kehidupan kita. Penyakit ini pun mengimbas juga dalam gerakan oikoueme kita, termasuk dalam proses kepemimpinan gereja, yang mensiasati kebenaran formal dan tidak memedulikan nilai-nilai etisnya,” jelasnya.

Permisifisme untuk hal-hal sedemikian, kata dia, sedang menghantui gerakan oikoumene kita. Lawrence Kohlberg menyebutkan bahwa kesadaran etis itu berjenjang, dan jenjang yang paling dasar adalah kepatuhan kepada hukum, yang ia sebut jenjang pra-konvensional. “Seseorang, tanpa perduli baik dan buruk, mendasarkan tindakannya semata pada hukum. Pada tahap ini, jika tidak ada yang mengawasi, maka bisa terjadi melakukan pelanggaran hukum tanpa merasa bersalah,” ucapnya.

Pada jenjang berikutnya, lanjut Pdt. Gomar, adalah kesadaran konvensional di mana ada upaya dan kepatuhan hukum sebagai bentuk penghargaan akan keberadaan orang lain. Dan jenjang terakhir adalah paska-konvensional, di mana ada kesadaran bahwa hukum sebagai pengaturan hidup bersama adalah produk kesepakatan, dan setiap saat bisa berubah. “Maka di sini akal sehat, toleransi dan yang memuncak pada kesetiaan hati nurani merupakan dasar dalam pengambilan keputusan etisnya,” terang Pdt. Gomar.

 

Pewarta: Tiara Salampessy

MENTAWAI,PGI.OR.ID-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Gereja Dunia atau The World Council of Churches (WCC) Rev Jerry Pillay dalam lawatannya ke Indonesia, juga akan melakukan pertemuan dengan gereja-gereja di Indonesia, yang menjadi anggota WCC dan melakukan perjumpaan dengan organisasi lintas iman di Indonesia.

Lawatan Rev Jerry Pillay ke Indonesia ini, dalam rangka menghadiri Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL-PGI) 2024, yang digelar di Tuapeijat, Kabupaten Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, 26 hingga 29 Januari 2024.

Kedatangan Rev Jerry disambut Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pdt. Gomar Gultom, dan Sekretaris Umum (Sekum) PGI Pdt. Jacky Manuputty di Pelabuhan Tuapeijat, Minggu (28/1/2024).

Sesaat setelah kedatangannya di Mentawai, Sekum WCC merayakan kebersamaan bersama jemaat Gereja Kristen Protestan Mentawai (GKPM) Mandiri Pniel Tuapeijat dalam ibadah minggu. Ibadah yang dibawakan dalam bahasa Mentawai, memberikan kesan tersendiri baginya.

“Sebuah sukacita dapat beribadah bersama bapak ibu di sini. Saya sangat terhubung ketika beriibadah di sini. Meski saya baru pertama kali ke sini, saya merasa tidak terasing. Saya sangat terhubung tidak peduli dari mana datangnya, bagaimana  budaya dan bahasanya. Karena dalam Tuhan Yesus, bahasa kasih yang menyatukan kita semua,” ujar Rev Jerry.

Pada bagian lain, dalam sambutannya seusai ibadah, Rev. Jerry Pillay menyampaikan salam dari seluruh anggota WCC. Selain itu, ia juga menjelaskan sekilas tentang WCC kepada para jemaat setempat. “WCC terbentuk pada tahun 1948, bertujuan untuk membawa persekutuan gereja-gereja menuju kesatuan dalam Kristus, suara bersama untuk keadilan dan perdamaian, dan pelayanan kepada sesama sebagai ekspresi dan pemenuhan kasih Kristus,” tuturnya.

Ia menambahkan, pihaknya bekerja dalam berbagai isu terkait sosial kemasyarakatan. “Ada beberapa negara yang sulit dalam kehidupan sosial masyarakat, seperti perang dan konflik. WCC menyuarakan keadilan dan perdamaian. WCC Bersama agama-agama lain berusaha mewujudkan dunia menjadi lebih baik,” tandasnya.

Mengakhiri sambutannya Rev.  Jerry Pillay mendoakan jemaat, untuk tetap kuat dalam iman dan dalam penyertaan kasih Tuhan.

Ibadah bersama dengan Majelis Pekerja Harian (MPH) PGI dan juga Sekum WCC tersebut mendapat sambutan hangat dari jemaat setempat.

Asni Karlina Sanebe, salah satu jemaat menyatakan sukacitanya. “Sangat bersukacita, sangat luar biasa, senang dan tidak disangka dapat dikunjungi tamu dari PGI dan juga Sekum WCC  di Gereja Pniel Mentawai ini,” tuturnya.

 

 

PGI.OR.ID – Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Togap Simangunsong mengharapkan para pendeta maupun petugas gereja yang ada di seluruh Indonesia, untuk bersama-sama melibatkan para generasi milenial dan generasi z, guna menyampaikan hak suaranya pada Pemilu 2024.

“Karena bagaimanapun hasil Pemilu 2024 ini, juga menentukan masa depan mereka,” ujar Togap, saat berbicara pada acara pembukaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja-geraja Indonesia (PGI) di Tuapeijat, Ibukota Kabupaten Mentawai, Provinsi Sumater Barat (Sumbar), Jumat (26/1/2024).

Sidang yang diikuti 68 gereja anggota MPL serta 22 gereja dari Persekutuan Gereja-geraja di Indonesia Wilayah (PGIW) ini, akan berlangsung hingga 29 Januari mendatang.

“Pemilu kita ini berhasil ada 4 indikatornya. Pertama berlangsung aman dan lancar. Kemudian partisipasi yang tinggi di atas 79,5%. Selanjutnya tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan kesatuan,” terang Togap.

Yang terakhir, kata dia, pelayanan masyarakat pada fasilitas publik dan pemerintahan di seluruh Indonesia, tetap berjalan dengan lancar dan melayani, meskipun ada penyelenggaraan persiapan tahapan pemilu.

“Di Kepulauan Mentawai, pemilihnya lebih dari 66.000 orang. Yang menarik 64% adalah generasi milenial dan generasi Z yang bakal jadi pemilih,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Uskup Padang Mgr. Vitus Robianto Solichin, mengingatkan seperti disinyalir dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia pada November lalu, bahwa tahun 2024 ini akan menjadi tahun yang suhu politiknya tinggi. Dan dari segi ekonomi akan menguras anggaran pusat dan daerah yang begitu banyak.

“Anggaran yang mungkin mencapai puluhan trilunan rupiah itu akan mubazir, jika pemilu tersebut tidak bisa memunculkan orang-orang yang akan bekerja untuk kesejahteraan rakyat banyak,” tuturnya.

Akan tetapi, lanjut dia, situasi politik negara kita cenderung menunjukkan turunnya kualitas demokrasi. Karena kita masih bisa menyaksikan orang-orang yang berani menghalalkan segala cara jadi kepentingan pribadi dan golongan.

“Kita membutuhkan para pemimpin yang mempunyai integritas kejujuran. Karena kejujuran adalah dasar integritas, kepribadian moral yang kuat. Tanpa kejujuran kita tidak dapat maju selangkah pun dalam kedewasaan, karena belum berani menjadi diri kita sendiri,” ujarnya.

Dia katakan, kita dapat bersikap jujur terhadap orang lain, apabila kita jujur terhadap diri kita sendiri. “Tanpa kejujuran, segala perbuatan baik bisa menjadi satu kemunafikan,” tandasnya.(*)

PGI.OR.ID – Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) 2024 diharapkan menjadi momentum untuk merenung dan memahami, serta memperkokoh landasan ritualitas keugaharian, dalam membangun kehidupan yang demokratis dan juga berkeadilan.

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Urusan Agama Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI, DR. Amsal Yuwei, pada pembukaan Sidang MPL PGI yang digelar di Tuapeijat, Ibukota Kabupaten Mentawai, Provinsi Sumater Barat (Sumbar), Jumat (26/1/2024).

Menurut Amsal, tema utama sidang ini, “Aku lah yang awal dan yang akhir”, mengajak kita untuk merenungkan keberadaan kita sebagai bagian dari sejarah yang panjang, sekaligus tanggung jawab kita sebagai pembentuk masa depan.

“Dengan tema bersama seluruh warga bangsa, gereja memperkokoh NKRI yang demokratis adil dan sejahtera bagi semua ciptaan, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, kita diingatkan agar peran penting gereja dalam mendukung dan juga memperkuat pondasi negara kita,” ujarnya.

Ia menambahkan, pikiran pokok spiritualitas keugaharian, membangun kehidupan dan juga demokratis dalam berkeadilan, serta politik yang bermoral dan beretika, menjadi pusat perhatian kita.

Keberadaan spiritualitas yang kuat, disebutnya, akan membimbing kita dalam membentuk masyarakat yang demokratis, adil dan sejahtera.

“Kita diingatkan untuk membangun pondasi politik yang bermoral dan beretika. Sehingga setiap langkah dan kebijakan yang diambil, merupakan cermin dari nilai-nilai luhur yang kita anut,” tandasnya.

Sejalan dengan tema dan sub tema sidang ini, Amsal mengajak, untuk merenungkan pentingnya politik yang bersih dan jujur dan menyongsong pesta demokrasi.

Politik yang bersih dan jujur, kata dia, menjadi pondasi utama, dalam menciptakan tatanan politik yang mencerminkan nilai-nilai keugaharian, demokratis dan juga berkeadilan.

Dalam menghadapi pesta demokrasi, lanjut Amsal, kita harus bersama-sama membangun kesadaran, bahwa setiap tindakan politik memiliki dampak besar terhadap arah dan juga masa depan negara.

Oleh karena itu, dia mengajak, agar berkomitmen untuk memperjuangkan politik yang bersih dari praktik-praktek korupsi, nepotisme dan juga kolusi.

“Kita harus menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam berpolitik, sehingga setiap warga negara dapat percaya, dan juga menghormati proses demokrasi yang sedang berlangsung,” ucapnya.

Kepada para pemilih, dia juga mengajak, agar teliti dan juga selektif dalam memilih pemimpin. “Pilihlah mereka yang benar-benar mewakili nilai-nilai keadilan moralitas dan etika. Dukunglah mereka yang memiliki tekad kuat untuk menjalankan pemeritaan yang bersih, dan berlandaskan kepentingan rakyat,” paparnya.

Dia katakan, melalui Sidang PML PGI 2024 ini, mari bersama-sama mengingatkan, juga memotivasi para pemimpin untuk menjalankan tugasnya, dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

“Politik yang bersih dan jujur bukan hanya tanggung jawab pemimpin tapi juga hasil dari partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan juga mendukung proses demokrasi,” pungkasnya.(*)

PGI.OR.ID – Pdt. Dr. Lintje Pellu dari Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyebutkan, perhatian gereja terhadap isu-isu pembangunan, atau khususnya isu-isu sumber daya manusia (SDM) di wilayah-wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) seperti Kepulauan Mentawai, memang harus ditingkatkan.

“Oleh karena itu, perlu ada kerja-kerja kolaboratif antara gereja, antara pemerintah, yayasan-yayasan Kristen dan lain sebagainya, untuk mengoptimalkan pembangunan SDM pada wilayah-wilayah 3T di Indonesia,” ujar Pdt. Linjte, pada pembukaan Sidang MPL PGI yang digelar di Tuapeijat, Ibukota Kabupaten Mentawai, Provinsi Sumater Barat (Sumbar), Jumat (26/1/2024).

Dengan begitu, kata Pdt. Linjte, SDM yang akan tampil nanti, memiliki kualitas yang berkarakter Kristiani dan juga mumpuni, untuk menghadapi era perubahan digitalisasi yang sangat cepat ini.

“Kami sangat mengharapkan bahwa gereja-gereja di Indonesia, bergandengan tangan untuk membantu pembangunan yang terjadi di Mentawai ini,” katanya.

Lintje menuturkan, MPL yang dilaksanakan sekarang di bumi Mentawai ini, pilihan sebagai tuan dan nyonya rumah, bukan pilihan yang secara acak saja dilakukan. Tetapi secara sengaja dan dipersiapkan secara baik.

“Dan kita tahu bahwa pembangunan SDM, pemerataan pendidikan, logistik dan lain sebagainya, masih terbatas untuk Kepulauan Mentawai ini. Dan semoga kehadiran kami yang datang dari ujung timur sampai ke barat. Dari utara sampai selatan, bisa membawa dampak. Bisa berdampak terhadap perkembangan masyarakat dan semua yang ada di kepulauan,” harapnya.

Pihaknya juga, kata Lintje, berharap bahwa jejaring dan relasi yang nanti akan dibangun oleh gereja-gereja yang lain, yang hadir pada persilangan ini, dengan Gereja Kristen Protestan Mentawai (GKPM), akan membawa kemajuan kesejahteraan di bumi Mentawai ini.

Ia menyebutkan kerja keras, kerja cerdas dan kerja yang tulus, antara pemerintah dan semua pihak yang ada di wilayah Mentawai ini, akan memperhatikan dan mewujudkan keadilan sosial.

MPL yang dilaksanakan ini, disebut Lintje, memang dilaksanakan pada sebuah konteks sosial politik menjelang Pilpres yang akan digelar bulan depan.

“Kita berharap bahwa event atau sebuah pesta besar demokrasi ini, sebagai gereja kita perlu diingatkan terus-menerus akan panggilan kita, mewujudkan keadilan dan kebenaran di Bumi Pertiwi ini. Agar di tengah-tengah persoalan kebangsaan yang marak, yang semakin menjurus bahkan ke sikap-sikap yang mungkin tidak etis dan lain sebagainya, kita perlu untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran itu,” tuturnya.

Lintje katakan, kita diminta untuk mendukung proses penyelenggaraan dari Pilpres ini, sebagai sarana yang bermartabat dan juga demokratis, untuk memilih pemimpin bangsa yang akan tampil 5 tahun ke depan secara jujur adil dan beretika.

Lebih lanjut menurut dia, Sidang MPL PGI merupakan sebuah sidang kerja, atau sidang tahunan dari gereja-gereja di Indonesia, yang akan memikirkan serta berproses dan kemudian akan memutuskan apa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun ke depan.

“Selain itu, apa juga pandangan-pandangan serta pesan-pesan dari gereja-gereja di Indonesia, untuk menyikapi berbagai problem isu, persoalan, tantangan, khususnya tantangan strategis yang akan dihadapi satu tahun ke depan. Sambil juga menggumuli masalah-masalah politik kemasyarakatan yang ada di Indonesia ini,” ucapnya.(*)

PGI.OR.ID – Mewakili Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Drh. Erinaldi MM, berharap Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja-geraja Indonesia (PGI) di Tuapeijat, Ibukota Kabupaten Mentawai, 26 hingga 29 Januari 2024, juga bisa memberikan kontribusi pemikiran dan membantu pemerintah Provinsi Sumbar serta Pemerintah Kabupaten Mentawai, menangani beberapa hal yang menjadi permasalahan di daerah ini.

Saat acara pembukaan Sidang MPL PGI, Jumat (26/1/2024), Erinaldi menuturan, masalah yang paling krusial di Kabupaten Mentawai ialah persoalan logistik.

Karena daerah ini berbentuk pulau-pulau, lanjut Erinaldi, pasti lah biaya transportasinya sangat mahal. Artinya aksesibilitas yang menjadi program Kabupaten Mentawai sudah selalu diperjuangkan.

“Semoga sidang ini bisa menghasilkan rekomendasi bersama untuk bisa kita aplikasikan bersama-sama, terutama untuk Kabupaten Mentawai. Kita berharap Mentawainya ‘dikeroyok’, sehingga ada percepatan pemangunannya,” setusnya.

Sementara itu, Uskup Padang Mgr. Vitus Robianto Solichin, atas nama Konferensi Wali Gereja-gereja Indonesia (KWI), mengucapkan selamat dan menyatakan dukungan sepenuhnya atas terselenggaranya persidangan ini.

“Harapan kita bersama juga, agar gereja-gereja di Mentawai ini, semakin disemangati untuk berjuang, dan bergandengan tangan demi keadilan dan kesejahteraan umat Kristiani serta masyarakat di Sumatera Barat ini. Khususnya umat kita di Mentawai, yang sering kurang diperhatikan suaranya,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia SIdang MPL PGI Pdt. Binsar Parlindungan yang juga pimpinan jemaat Gereja Kristen Protestan Mentawai (GKPM), menyebutkan Sidang MPL PGI ini menjadi momentum untuk saling menguatkan, dan juga menjadi pengingat perlunya satu tubuh dalam payung PGI.

“Kami warga GKPM merasa sangat terhormat ketika dipercaya MPH PGI, untuk menjadi tuan dan nyonya rumah penyelenggara Sidang MPL PGI 2024 ini. Sidang MPL PGI ini tidak sebatas hanya hadir mendengar laporan MPH PGI, tetapi juga untuk membangun kebersamaan dan saling kepedulian. Ketika sudah saling memaham dan peduli, maka akan saling menguatkan,” ujar Pdt. Binsar.(*)

MENTAWAI,PGI.OR.ID-Majelis Pekerja Harian (MPH) Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menggelar sidang di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Kamis (25/1/2024).

Sidang yang dilaksanakan satu hari jelang Sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI (MPL PGI) ini, dalam rangka mempersiapkan materi dan menyepakati agenda Sidang Majelis MPL PGI.

Pada Sidang MPH PGI tersebut, juga dilakukan evaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran PGI di 2023, berdasarkan Program Kerja Lima Tahun (PROKELITA) PGI, sebelum disampaikan dalam Sidang MPL-PGI tersebut.

Sidang MPH PGI dihadiri unsur-unsur MPH-PGI, Majelis Pertimbangan (MP), Badan Pemeriksa Perbendaharaan (BPP) dan Sekretaris Eksekutif (SE) Departemen, Bidang dan Biro.

Sebelumnya, kehadiran MPH PGI dan staf di Mentawai,  pada Rabu (24/1/2024) disambut langsung Pj. Bupati Mentawai Fernando Jongguran Simanjuntak, di Dermaga Pelabuhan Tuapeijat. Penyambutan yang diawali dengan tarian adat Mentawai ini, dilanjutkan dengan pemberian ikat kepala dan kalung khas Mentawai kepada MPH PGI beserta rombongan.

Sekretaris umum panitia pelaksana sidang MPL PGI 2024, Pdt. Famahato Zalukhu, berharap bahwa kehadiran peserta sidang dari seluruh Indonesia di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini, bisa melihat keadaan dan kondisi wilayah kepulauan tersebut. Dan nantinya diharapkan akan mempresentasikan dan mempromosikan keindahan Mentawai.

Sidang MPL PGI  tahun 2024 ini, akan berlangsung di Gedung GKPM Pniel Mapaddegat, pada 26 hingga 29 Januari 2024. Selain akan diikuti oleh sekitar 200 orang peserta dari Sinode-sinode Gereja anggota PGI dan lembaga mitra PGI, Sidang MPL PGI Mentawai ini juga, akan dihadiri oleh Sekjen Dewan Gereja-gereja Sedunia.

 

Pewarta: NAS

JAKARTA,PGI.OR.ID-Pesta demokrasi lima tahunan di tanah air, yaitu Pemilu 2024, tidak lama lagi akan berlangsung. Seluruh kontestan, termasuk pasangan calon (paslon) yang bertarung untuk menduduki kursi presiden dan wakil presiden, telah melakukan berbagai upaya, salahsatunya melakukan kunjungan, termasuk ke lembaga keagamaan seperti Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).

Diawali kunjungan Cawapres no urut 3 Prof. Mahfud MD, Capres no urut 2 Prabowo Subianto, dan terakhir Capres no urut 3 Ganjar Pranowo. Pada kesempatan itu, mereka melakukan dialog dengan MPH-PGI, pimpinan sinode gereja, PGIW, serta sejumlah ormas Kristen. Tidak hanya sosialisasi, penyampaian visi-misi, tetapi juga dalam rangka mendapat masukan, kritik dan saran.

Dalam bincang-bincang dengan Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, di ruang kerjanya, disampaikan bahwa sebagai “Rumah Bersama”, PGI terbuka untuk menyambut kedatangan siapapun yang maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Meski demikian, netralitas PGI sebagai lembaga tetap terjaga.

“Itu karena PGI terbuka kepada semua Paslon. Capres dari Paslon no urut 1 juga sudah dijadwalkan, mustinya hari Sabtu yang lalu tetapi karena bentrok dengan jadwal maka dirobah lagi. Anytime kita siap kalau Capres no urut 1 mau datang kita siap terima. PGI adalah rumah bersama untuk semua caleg, untuk semua paslon. Bahwa pimpinan PGI orang-perorang ada pilihan referensi tertentu itu urusan pribadi yang bersangkutan,” jelasnya.

Lebih jauh dijelaskan pendeta yang baru saja memasuki masa emeritasi ini, kepada seluruh paslon maupun para caleg, bahkan dalam berbagai kesempatan, PGI selalu mengingatkan untuk tidak menempuh cara-cara yang tidak etis, yang jauh dari kepatutan, apalagi melanggar hukum untuk memenangkan pemilihan. Selain itu, menjauhkan pendekatan uang, serta pendekatan politik identitas. “Bertarunglah secara jujur, adil dan transparan. Siap untuk menang siap juga untuk kalah. Karena selalu ada yang menang ada yang kalah. Siap untuk menerima kekalahan dengan berpikiran positif,” ujarnya.

PGI dalam pesan pastoralnya mengingatkan bahwa Pemilu adalah sarana bagi warga gereja, yang adalah warga negara, bersama pemerintah melaksanakan panggilan kudusnya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Di dalam Pemilu, warga negara memilih pemimpin dan wakil rakyat, serta berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional. Menurut Pdt. Gomar Gultom, warga gereja pastilah memiliki keragaman pilihan, dan hal ini merupakan bagian dari dinamika demokrasi di tengah masyarakat yang patut dihargai. Mereka memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan.

“Bahkan seorang yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput. Saya memahami bahwa golput juga sebuah pilihan, tetapi sebenarnya kita sebagai warga gereja memiliki tanggung jawab teologis untuk memilih yang terbaik di negeri ini, kalau tidak bisa memilih yang terbaik minimal mencegah supaya yang tidak baik jangan berkuasa. Itu himbauan saya,” tandasnya.

Dia mengingatkan, dalam rangka menentukan pilihan, hendaknya warga gereja dapat memilih dengan cerdas, menggunakan akal sehat, sesuai hati nurani, dan tidak berdasarkan pendekatan emosional. “Pendekatan emosional yang saya maksud adalah karena satu suku, satu agama, ada kepentingan jangka pendek, karena dipengaruhi oleh paman, kakak, dan karena idola-idola,” katanya.

Dalam menentukan pilihan yang tepat, menurutnya Keluaran 18:21 bisa menjadi semacam penuntun. “Ayat ini bisa semacam penuntun untuk memilih. Disitu dikatakan cakap. Cakap disini artinya terampil, memiliki kemampuan managerial, teruji, jadi bukan saja anti korupsi tapi juga tidak korupsi, dan dia mau memberantas korupsi. Lalu bagaimana kita dapat mengetahui orang seperti ini? Sederhana saja, lihat track recordnya,” tegas Pdt. Gomar Gultom.

Dengan melihat track record atau pengalaman hidup, kita bisa menentukan apakah seseorang itu cakap atau tidak, dapat dipercaya atau tidak. Jangan hanya percaya kepada janji-janji. Sebab janji-janji tidak pernah membentuk kepribadian seseorang, dan janji-janji tidak menentukan integritas seseorang. “Karena itu, berdoalah untuk keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. Mintalah hikmat dan tuntunan Allah untuk menggunakan hak pilih saudara-saudara secara bebas dan bertanggung jawab demi kemajuan demokrasi dan kesejahteraan bangsa kita,” ujarnya.

Suksesnya sebuah pemilu, tentu tidak lepas dari mereka yang mendapat mandat sebagai penyelenggara pemilu. Untuk itu, Pdt. Gomar Gultom berharap agar mereka (penyelenggara pemilu, red), dapat menjalankan tugas dengan rasa takut kepada Tuhan, bukan kepada kekuasaan, dan tidak takut kepada kekuatan-kekuatan yang bisa mengancam. Melainkan, taat kepada  konstitusi. “PGI akan selalu mendoakan dan mendukung para penyelenggara pemilu,” tandasnya.

Sedangkan kepada penyelenggara negara, diharapkan untuk tidak ikut bermain politik yang ada, berprilaku adil sejak dari pikiran terhadap semua calon, baik calon presiden, wakil presiden, maupun anggota legislatif.

 

Pewarta: Markus Saragih