KUPANG,PGI.OR.ID-Sidang Sinode ke-35 Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) yang berlangsung di Kabupaten Sabu Raijua, pada 11-21 Oktober 2023 telah dimulai. Kegiatan yang dipusatkan di Desa Eimau, Kecamatan Sabu Tengah ini, telah dibuka pada Rabu (11/10).

Persidangan sinode yang dilaksanakan setiap empat tahun sekali ini bertujuan mengevaluasi pelayanan selama satu periode (2020-2023), menetapkan HKUP periode berikut (2024-2027), memutuskan sejumlah dokumen penataan organisasi, dan pemilihan MS GMIT 2024-2027.

Dikutip dari sinodegmit.or.id, website resmi Sinode GMIT, peserta persidangan berasal dari 53 klasis, para undangan, dan mitra ekumenis, telah tiba pada hari ini, Selasa, (10/11), dengan menggunakan kapal laut. Usai sarapan di Jemaat Yeruel Seba Kota, para peserta yang berjumlah kurang lebih 500 orang diantar oleh panitia ke penginapan di rumah-rumah jemaat.

Dalam konferensi pers di Sabu, pada Selasa (10/10), Majelis Sinode (MS) GMIT mengatakan bahwa Persidangan Sinode akan dimulai pada pukul 09.00 Wita, besok dihadiri sekitar 1.000 orang. “Akan hadir pada acara pembukaan besok, sekitar 700 orang peserta sidang termasuk peninjau, dan anggota jemaat di pulau Sabu Raijua, sehingga jumlahnya sekitar seribu sampai seribu dua ratus orang,” kata Ketua MS GMIT, Pdt. Mery Kolimon.

Kendati aula persidangan belum 100% rampung namun Ketua Panitia Pembangunan Thimotius Ludji dan Ketua Majelis Klasis Sabu Timur, Pdt. John Mozes Hendrik Wadu Neru mengaku sungguh-sungguh merasakan campur tangan Tuhan dalam proses pembangunan ini sehingga gedung ini bisa digunakan sebagai tempat persidangan tepat pada waktunya.

Kebaktian pembukaan dipimpin Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Selain pimpinan PGI, hadir pula pimpinan Gereja Protestan dari Timor Leste, Gereja Kristen Sumba, Mitra dari Gereja Australia, Compassion, Wahana Visi Indonesia, pemerintah, dan lain-lain.

Tema periodik 2024-2027 GMIT didasarkan pada nas alkitab Mikha 6:8, “Lakukan Keadilan, Cintai Kesetiaaan, dan Hidup Rendah Hati di Hadapan Allah.” Sebagaimana latar belakang kitab Mikha yang mendorong keselarasan hidup antara ritual dan kepedulian sosial, tema ini menurut Ketua MS GMIT, hendak mengingatkan GMIT bahwa cinta kasih kepada Tuhan pertama-tama adalah beribadah kepada-Nya tetapi serempak dengan itu kita harus menjadi gereja yang melakukan keadilan, baik keadilan sosial, ekonomi, dan ekologis.

Selanjutnya terkait hal mencintai kesetiaan, kata Pdt. Mery, mendorong GMIT agar membangun solidaritas dan persaudaraan. Sedangkan tentang hal rendah hati di hadapan Allah, hendak mengingatkan anggota-anggota GMIT agar senantiasa mengelola berbagai perbedaan dengan rendah hati sebagai satu keluarga Allah.

Di tengah berbagai persiapan untuk pembukaan persidangan, pada hari ini juga dilaksanakan acara penyerahan sumur bor yang merupakan sumbangan dari Yayasan Sumur 83 yang diwakili oleh Orias Petrus Moedak kepada MS GMIT. Sumur bor yang berlokasi tepat di belakang aula persidangan ini mendukung kebutuhan air terutama selama persidangan dan juga bagi warga sekitar.

Menurut Orias, hingga saat ini pihaknya melalui Yayasan Sumur 83, telah membantu menyalurkan bantuan sebanyak 61 sumur kepada gereja-gereja di NTT. Seusai acara tersebut, MS GMIT dan panitia juga mengadakan panen simbolis sayur-mayur di Ledeana. Lokasi ini merupakan salah satu dari sejumah lokasi lain yang menjadi tempat produksi sayuran untuk memenuhi kebutuhan konsumsi peserta sidang selama 10 hari. Selain sayuran, panitia juga menyediakan 1.000 ekor ayam KUB untuk kebutuhan yang sama.

Pdt. Mery Kolimon menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi, seluruh jemaat, para petani, panitia dan Yayasan Sumur 83, yang telah memberikan persembahan terbaik bagi pelaksanaan persidangan ini.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

MALUT,PGI.OR.ID-Hutan di Maluku Utara (Malut) turut menyumbang kekayaan hayati dan oksigen bagi bumi ini. Seperti kritikalnya situasi hutan-hutan lain di Tanah Air, ekosistem hutan di Malut terancam tangan-tangan yang melancarkan bisnis ekstraksi sumber daya alam (SDA) secara rakus dan tidak berkelanjutan.

Karenanya, Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia turut mendorong para tokoh agama dan masyarakat di Malut untuk berkolaborasi secara lintas iman dan budaya, termasuk dengan pemerintah dan pelaku-pelaku bisnis atas SDA. Hal ini dimaksud untuk menyelamatkan hutan dan ekosistemnya di Malut.

Diskusi terpumpun dan peluncuran IRI Indonesia chapter Maluku Utara telah berlangsung pada 7 Oktober 2023, di hotel Muara, Ternate, Malut. Kegiatan yang dihadiri 32 pimpinan lembaga keagamaan di Ternate ini, berjalan dengan baik dan diwarnai antusiasme mereka untuk membangun gerakan bersama antariman, sekaligus bersama pemerintah, LSM, dan Masyarakat adat. Para peserta kegiatan ini sangat menyadari pentingnya arti hutan dan fungsinya untuk keberlangsungan hidup berbagai ciptaan Tuhan.

Hal yang sering dikeluhkan oleh peserta maupun narasumber dari kegiatan-kegiatan ini adalah beberapa kebijakan dan izin dari pemerintah pusat yang kerap menimbulkan ketidakselarasan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kebijakan dan izin dimaksud terkait kemudahan usaha bagi para pelaku bisnis ekstraksi dalam skala besar, tanpa mempertimbangkan kerusakan dan beragam dampak lainnya bagi ekosistem hutan. Sekalipun masyarakat telah ada kearifan lokal, seperti sistem “sasi” (konsesus atau hukum adat untuk hal-hal tertentu, khususnya pengelolaan SDA).

Pdt. Jimmy Sormin, Sekretaris Eksekutif Bidang KKC-PGI, yang dipercaya sebagai Ketua IRI Indonesia, menyampaikan dalam sambutannya, bahwa peran strategis tokoh atau pimpinan keagamaan adalah melakukan gerakan moral untuk perubahan yang lebih baik. “Mengapa harus gerak moral? Karena seluruh kerusakan pada alam kita ini diawali dengan rusaknya moralitas manusia, dengan ketamakan atau kerakusan yang dimilikinya. Tamak atau rakus untuk mengambil sebanyak-banyaknya dari alam ini, hanya untuk memenuhi keinginan diri sendiri maupun kelompoknya,” tandasnya.

Baginya, di sinilah letak peran strategis tokoh agama itu. Karena para pebisnis, pemerintah, dan warga masyarakat lainnya yang melakukan pengrusakan, adalah juga umatnya para pemimpin keagamaan. Pada umumnya pesan atau ajakan dari para pemimpin agama didengar atau dipatuhi oleh umat-Nya.

“Jangan kita hanya dijadikan seperti pemadam kebakaran, pada saat ada masalah baru dipanggil atau dibutuhkan. Sejak awal kita perlu terlibat aktif untuk melakukan perubahan untuk masa depan generasi yang akan datang, yang hak-haknya sudah banyak dirampas atau dipakai oleh generasi saat ini,” tegas Pdt. Jimmy.

Sehari sebelumnya, tim IRI Indonesia yang terdiri atas perwakilan dari beberapa lembaga keagamaan selain PGI, seperti MUI, PB Nahdlatul Ulama, PP Muhammadiyah, PHDI Pusat, Matakin, Permabuddhi Pusat, KWI, melakukan audiensi dengan Sultan Ternate. Tim diterima oleh Sultan di Kedaton, Hidayatullah Sjah. Tepat di halaman Kedaton, Sultan dan Tim IRI Indonesia berdiskusi sembari menikmati suasana Ternate di sore hari.

Sultan Ternate ke-49 ini menyambut baik upaya IRI untuk mengkonsolidasi para tokoh agama dan masyarakat adat untuk berkolaborasi dan memperhatikan isu-isu lingkungan hidup. Baginya peran tokoh agama dan adat itu penting untuk perubahan, namun tanpa diiringi perubahan dalam kepemimpinan di pemerintahan, akan banyak tantangan atau hambatan.

Menurutnya, kerap pemerintah dengan gampangnya mengklaim tanah negara, sekalipun itu dimiliki oleh masyarakat adat jauh sebelum bergabung ke NKRI. Izin-izin industri ekstraktif yang mudah diperoleh dari pemerintah pusat, dan tidak melibatkan masyarakat untuk menilainya, akan mempersulit upaya merawat lingkungan hidup, khususnya hutan di Malut. Sebab itu, dibutuhkan kepemimpinan yang tegas dan memiliki visi yang jelas untuk kesejahteraan masyarakat, dan masa depan Tanah Air kita.

Memang upaya untuk melakukan restorasi ekosistem hutan dan pembangunan yang selaras alam tidaklah mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Butuh komitmen jangka panjang untuk mengawalnya, dan semakin merangkul banyak pihak dalam berkolaborasi dengan perspektif yang sama. Ini semua harus dimulai dengan tekad bersama.

Sekretaris Umum MPH PGIW Maluku Utara, Pdt. Willem. J. Terloit, yang juga hadir dalam kegiatan ini mengatakan, PGIW Maluku Utara bersama pemuka agama lintas iman di Maluku Utara bertekad untuk melindungi hutan tropis dari ancaman kerusakan, sebagai bagian dari panggilan dalam membangun ruang publik keindonesiaan, yang humanis ekologis bersama IRI Indonesia.”

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

SWITZERLAND,PGI.OR.ID-Para pemimpin Gereja di Tanah Suci menyuarakan seruan mereka untuk menghentikan semua aktivitas kekerasan dan militer yang membahayakan warga sipil Palestina dan Israel.

Mereka menyerukan perdamaian dan keadilan di tengah kekerasan yang sedang berlangsung. “Tanah Suci, tempat suci bagi jutaan orang di seluruh dunia, saat ini terperosok dalam kekerasan dan penderitaan akibat konflik politik yang berkepanjangan dan tidak adanya keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” demikian bunyi pernyataan mereka.

“Kami, para sesepuh dan kepala gereja di Yerusalem, berkali-kali menyerukan pentingnya menghormati status quo bersejarah dan hukum dari tempat-tempat suci.”

Pernyataan tersebut dengan tegas mengutuk tindakan apa pun yang menargetkan warga sipil, terlepas dari kebangsaan, etnis, atau keyakinan mereka. “Merupakan harapan dan doa kami yang sungguh-sungguh agar semua pihak yang terlibat akan mengindahkan seruan ini untuk segera menghentikan kekerasan,” bunyi pernyataan itu. “Kami memohon kepada para pemimpin politik dan pihak berwenang untuk terlibat dalam dialog yang tulus, mencari solusi jangka panjang yang memajukan keadilan, perdamaian, dan rekonsiliasi bagi masyarakat di negeri ini, yang telah terlalu lama menanggung beban konflik.”

Patriarkat Latin Yerusalem menyatakan keprihatinan mendalam mengenai siklus kekerasan. “Operasi yang dilancarkan dari Gaza dan reaksi Tentara Israel membawa kita kembali ke periode terburuk dalam sejarah kita baru-baru ini,” bunyi pernyataan tersebut. “Deklarasi sepihak seputar status situs keagamaan dan tempat ibadah mengguncang sentimen keagamaan dan bahkan memicu lebih banyak kebencian dan ekstremisme,” bunyi pernyataan itu. “Oleh karena itu, penting untuk melestarikan Status Quo di semua Tempat Suci di Tanah Suci dan di Yerusalem pada khususnya.”

Gereja Lutheran Evangelis di Yordania dan Tanah Suci menyatakan keterkejutan dan kesusahan atas meningkatnya keke “Karena bahasa ‘perang’ sekarang digunakan untuk mencirikan kekerasan ini, penting untuk diingat bahwa peperangan saat ini tidak terjadi secara terisolasi,” demikian isi pernyataan tersebut. “Ini terkait dengan konteks yang lebih luas dan sejarah yang lebih panjang.”rasan di Jalur Gaza dan sekitarnya. (oikoumene.org)

JAKARTA,PGI.OR.ID-Biro Litbang PGI bersama Interfidei menggelar peluncuran sekaligus bedah buku Demokrasi Indonesia: Persimpangan Antara Pluralisme Agama dan Politik Negara, di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Senin (9/10/2023).

Buku karya Pdt. Victor Rembeth ini, mengulas gagasan dan aksi almarhum TH. Sumartana, seorang seorang teolog Protestan dan aktivis, dalam isu antariman (agama) dan demokrasi, sebagai sumbangan yang signifikan dalam proses pembangunan nasional Indonesia. Selain itu sosok yang bergaul dengan semua kalangan seperti Dhaniel Dakidae, Djohan Effendy, Gus Dur, Eka Darmaputera, Gedung Bagus Oka, dan banyak lagi, menjadikan pribadi “Pak Tono” mendekati paripurna. Hal itulah yang ditelorkan dalam Lembaga Interfidei yang menjadi kancah perjuangan demokrasi, pluralism agama, dan kebebasan berkeyakinan.

Tidak hanya di Interfidei, Sumartana juga pernah mendikasikan dirinya di sejumlah lembaga, diantaranya dosen tetap Program Pascasarjana Studi Agama dan Masyarakat Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Jawa Tengah, DEMOS, Redaktur Teologi pada BPK Gunung Mulia (1972-1975), staf Lembaga Penelitian dan Studi Dewan Gereja-gereja di Indonesia (sekarang PGI), Jakarta (1975-1982).

Peluncuran ditandai dengan penyerahan buku tersebut oleh Victor Rembeth, yang didampingi Wabendra PGI Arie Moningka, Kabiro Litbang PGI Pdt. Shurej Tomaluweng, dan Direktur Interfide Elga Sarapung, kepada Direktur Urusan Agama Kristen Kemenag RI Amsal Yowei, yang mewakili Dirjen Bimas Kristen.

Usai peluncuran dilanjut dengan bedah buku yang dipandu Pdt. Margie Dewana. Sejumlah penanggap dihadirkan dalam sesi ini, seperti Sekum PP. Muhammadiyah Prof. Dr. Abdul Mu’ti, Sekum BPN Peruati Pdt. Obertina M. Johanis, Kepala KSDK BRIN Prof. Dr. M. Alie Humaedi, dan Ketua Komisi Antar Agama PGI Pdt. Dr. Martin L. Sinaga.

Pada kesempatan itu, Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa buku ini sangat menarik karena memuat berbagai pemikiran luar biasa dari Sumartana. Sebab itu diharapkan akan ada edisi kedua, dengan kajian mendalam, terlebih dalam tahun politik yang sangat menentukan Indonesia untuk 5 tahun mendatang.

Menurut Sekjen PP Muhammadiyah ini, apabila umat menghilangkan rasa superioritas agamanya, dan kemudian membangun kultur demokrasi yang sehat, maka negara akan berdaulat sehingga kerukunan akan sangat dimungkinkan. Tidak hanya saling hormat tapi dapat bekerjasama dalam ketulusan.

Menyinggu demokrasi, Abdul Mu’ti melihat hal ini masih menjadi tantangan di Indonesia saat ini. “Demokrasi kita sedang menghadapi masalah, karena yang ada sekarang demokrasi prosedural yang pada akhirnya melahirkan tirani mayoritas, dan mengerdilkan masyarakat sipil. Sebab itu perlunya dilakukan penguatan Pancasila sebagai dasar negara untuk Indonesia yang menjadi rumah bersama, ini adalah tanggungjawab seluruh umat beragama,” tandasnya lewat video.

Sementara itu, Martin Sinaga melihat, buku ini secara jelas memetakan pemikiran Th. Sumartana tentang situasi Protestantisme Indonesia, tantangan identitasnya sekaligus peluang kolaboratifnya dalam pembentukan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, tantangan utama Protestatisme ada pada beban identitasnya akibat misi yang umumnya bercorak kolonialistis. Untuk itu TH. Sumartana mengurai daerah misi di Jawa, dan mencari alternatif model pertumbuhan gereja di Indonesia.

Secara khusus dia mensoroti Bab 2 buku ini, yang menguraikan pergulatan beban identitas, melalui sejarah misi Protestan. Sekaligus kemungkinan terobosan sebagaimana diupayakan oleh Kiai Sadrakh, dalam horizon religiositas inklusif-emansipatif Indonesia, sebagaimana dikembangkan oleh Kartini. Ambiguitas identitas Protestan lainnya juga disoroti, yaitu model “gereja suku”, yang tertutup namun teologinya barat.

Sedangkan dari persepektif perempuan, Obertina Juhanis melihat buku ini masih sangat relevan dan penting untuk konteks Indonesia yang beragam. Buku ini juga sangat penting untuk dibaca tidak hanya oleh gereja, tetapi juga lintas iman. “Sebab itu, masukan saya, semoga ada julid 2 dari buku ini yang lebih praktis dan bisa dipakai oleh anak muda karena begitu pentingnya gerakan lintas iman,” katanya.

Dia pun mengaku sangat tertarik dengan pemikiran Th. Sumartana yang memasukkan icon Kartini dalam dialog antar agama. “Menurut saya ini sangat luar biasa, karena dialog sering menjadi ruangnya pria, sehingga perempuan, juga anak muda, tidak mendapat tempat, dan akhirnya membuat ruang sendiri dalam komunitas,” tandas Obertina.

Penanggap terakhir, M. Alie Humaedi secara khusus mensoroti titik tertentu Kiai Sadrach, dan sosok ini juga menjadi inspirasi utama dari pemikiran Th. Sumartana terkait pluralisme. Th. Sumartana hanya melihat sisi perdebatan antara Kiai Sadrach sebagai pengabar pribumi dengan kelompok zending sebagai perwakilan kolonial, di mana dia menyimpulkan bahwa “Kristen seharusnya bersifat terbuka terhadap pemikiran dan praktik entitas budayanya.

Upaya ini yang mengarah pada lansiran pluralisme agamanya; Padahal, pembangunan pluralisme agama dan moderasi beragama telah dimulai Sadrach dalam relasinya dengan 2 pihak lain di Desa Derma (peta belanda, saat ini disebut Kasimpar Pekalongan). Sadrach secara aktif membangun hubungan baik dengan Ki Ageng Panderesan (Islam) dan Ki Agung Naluri (Kepercayaan). Secara emik, cerita ini dikemas sedemikian rupa dalam membentuk “tradisi naluri” sebagai pilar penghargaan terhadap mereka yang berbeda agama dan budaya.

Ritual “selasa selapanan”, sebagai perjalanan suci dari jemaat Gereja Kerasulan Jawa Pantai Utara Jawa ke Karangyoso Bagelen, menjadi perjalanan penghargaan terhadap entitas-entitas keagamaan yang berbeda. Dalam konteks inilah, masyarakat desa menjadi contoh akurat dari bangunan pluralism agama (antar agama, dan antar budaya).

Alie Humaedi melihat, buku yang sangat luar biasa ini menjadi pengingat kita akan pemikiran Th. Sumartana, dan membawa kita untuk harus bersama-sama membangun politik negara demokrasi yang lebih beradab, yaitu menjadikannya sebagai saluran politik secara elektoral tetapi berbasiskan pada visi dan misi pembangunan dan kesejahetraan masyarakat yang bagus dan terimplementasikan dengan baik.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

DEPOK,PGI.OR.ID-Pentahbisan dan peresmian Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat Depok Resort 45 merupakan pencapaian penting dan momen yang patut disyukuri dengan penuh sukacita oleh seluruh jemaat. Hal ini juga sebagai bukti tambahan guna memperbaiki wajah beragama Indonesia di mata dunia.

Demikian sambutan Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI Jeane Marie Tulung, saat menghadiri pentahbisan dan peresmian gereja tersebut, pada Minggu, (08/10/2023).

“Kita semua menaruh harapan, gedung gereja ini menjadi episentrum merangkai momen kegiatan ibadah, kegiatan agama dan keagamaan yang menjadi kesatuan terlembaga berdampak secara luas,” ujarnya.

Dikutip dari bimaskristen,kemenag.go.id, lebih jauh Jeane Maria mengatakan, gedung gereja, merupakan wahana bagi umat kristiani untuk memantaskan diri sebagai pemeluk agama yang taat, inklusif, dan toleran. “Kita tidak hanya berhenti membangun, mentahbiskan dan meresmikan gedung gereja. Sejatinya gedung gereja ini diniatkan untuk membangun jiwa dan rohani jemaat yang terakumulasi secara kolektif untuk membangun manusia Indonesia secara keseluruhan,” tambahnya.

Lanjutnya, di gedung gereja ini nama Tuhan dipuji, diagungkan, ajaran kristiani dipelajari, didalami, dan dikhotbahkan. “Ini adalah lahan yang subur untuk menumbuhkan diri kita sebagai pribadi keluarga dan jemaat. Iman, ajaran keagamaan dan ilmu menjadi pupuk bagi tumbuh kembang kita sendiri. Di hadapan Tuhan tidak ada pilihan lain selain sikap, pikiran, pandangan pribadi kita dipandu menuju kesejahteraan iman, robani, dan akal budi,” ucap Jeane.

Disampaikan pula, peluang dan tantangan kini dan mendatang tidak kalah menantang yang membutuhkan keterlibatan BNKP sebagai kelompok gereja sekaligus kelompok strategis bangsa. Tantangan terbesar kita adalah bagaimana memberi kontribusi positif bagi bangsa dalam membangun iman, moral dan kehidupan rohani jemaat.

Dia pun berharap jemaat BNKP terus menjadi terang dan garam bagi dunia, serta menjalankan misi kasih Kristus dengan tekun dan konsisten. “Banyak selamat kepada gereja BNKP atas pentahbisan dan peresmian gereja ini, Tuhan memberkati kita sekalian,” pungkas Dirjen.

Selain Dirjen Bimas Kristen hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Sorni Paskah Daeli, Walikota Depok Mohammad Idris, Bupati Nias Yaato Gulo, Wakil Bupati Nias Barat Era Era Hia, Wasekum PGI Pdt. Krise Gosal, Ephorus BNKP Otoriteit Dakhi, Para Pendeta BNKP, para Majelis dan seluruh Jemaat BNKP Depok.

Pada kesempatan itu, Menko PMK dan Menkum-HAM didaulat untuk memberikan sambutan.

 

Pewarta: Markus Saragih

SWITZERLAND,PGI.OR.ID-Dewan Gereja Dunia (WCC) memantau dengan cermat perkembangan di Israel dan Palestina sejak pecahnya permusuhan pada 7 Oktober, menyusul laporan peluncuran ribuan roket dari Gaza ke Israel, dan penyusupan ke Israel Selatan oleh kelompok bersenjata Hamas. Perdana Menteri Israel telah menyatakan bahwa negaranya sedang berperang.

“Dewan Gereja Dunia menyerukan segera penghentian kekerasan mematikan ini, agar Hamas menghentikan serangan mereka dan meminta kedua belah pihak untuk meredakan situasi,” kata Sekretaris Jenderal WCC Pendeta Prof Dr Jerry Pillay. “Kami sangat prihatin dengan risiko meningkatnya konflik antara Israel dan kelompok bersenjata Palestina, dan konsekuensi tragis yang tidak bisa dihindari bagi masyarakat di wilayah tersebut, baik Israel maupun Palestina, setelah periode meningkatnya ketegangan dan kekerasan di Tepi Barat dan Tepi Barat. Yerusalem.”

Pillay menambahkan: “Serangan yang terjadi saat ini hanya mengancam akan terjadi lebih banyak kekerasan; mereka tidak bisa memberikan jalan menuju perdamaian atau keadilan.

“Kami mendesak semua gereja anggota WCC untuk bergabung hari ini dalam berdoa bagi perdamaian yang adil di tanah kelahiran Kristus, dan dalam solidaritas dengan semua orang yang terkena dampak dan terancam oleh kekerasan,” tutupnya. (oikoumene.org)

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Telah lebih dari 5 dekade sejak Papua berintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, konflik bersenjata di Papua tak kunjung selesai. Situasi demikian sangat mencekam dan mengancam nyawa penduduk lokal yang berada di wilayah-wilayah konflik tersebut.

Akibatnya, pilihan paling terburukpun diambil yaitu mengungsi sejauh-jauhnya keluar dari lokasi konflik. Perempuan dewasa serta anak-anak usia sekolah termasuk remajapun ikut mengungsi karena tidak ada pilihan lain.

Aktivitas belajar-mengajarpun lumpuh, pelayanan kesehatanpun tidak jauh berbeda, terhenti sama sekali karena baik guru maupun petugas kesehatan tidak ada yang berani mengambil risiko yang mengancam keselamatan nyawanya. Merekapun ikut dalam iring-iringan pengungsian.

Menyoroti kondisi ini, Biro Papua PGI menginisiasi pertemuan dalam rangka koordinasi dan konsolidasi bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi (IDPs) korban konflik bersenjata di Papua, di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Jumat (6/10/2023).

Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini, diikuti sejumlah lembaga yang concern terhadap persoalan pengungsi, diantaranya UEM Asia, Wahana Visi Indonesia, Yayasan Jangkar Indonesia Cerah, ADRA Indonesia, Mission 21 Regional Asia, MDS, YLKA, USAID, PELKESI, GKI Jabar, YFHI, dan Caritas Indonesia.

Menurut Kepala Biro Papua PGI Pdt. Ronald Tapilatu melalui kegiatan ini diharapkan ada persamaan persepsi dari peserta yang hadir tentang kesulitan yang dihadapi para pengungsi, dan akan menjadi dasar kajian untuk merumuskan langkah serta strategi bersama terkait upaya penanganan pengungsi korban konflik bersenjata tersebut.

“Dari penyamaan persepsi itu pada akhirnya akan dapat menghasilkan diantaranya konsep bersama yang dirumuskan sebagai strategi penanganan pengungsi, ada sistem koordinasi dan kontijensi yang dibangun, ada pembagian peran dengan pelibatan penuh gereja-gereja lokal sebagai mitra utama dalam penanganan pengungsi, dan ada garis besar program yang akan dilakukan secara bersama,” tandas pendeta dari GKI Tanah Papua ini.

Mengawali pertemuan, perwakilan Sinode GKI Tanah Papua, Sinode Kingmi Papua, Keuskupan Jayapura, dan Keuskupan Manokwari-Sorong serta perwakilan Sinode GKII Papua menyampaikan kondisi terkini para pengungsi di Papua. Diinformasikan bahwa pengungsi masih tersebar di sejumlah tempat antara lain Kabupaten Timika, Nabire, Paniai, Wamena, Jayapura dan Sorong, Sorong Selatan, dan Maybrat, dengan jumlah pengungsi yang sangat banyak dan variatif.

Sementara kondisi mereka (para pengungsi, red) sangat memprihatinkan, karena ada yang terpaksa tinggal di hutan, goa, dengan perlengkapan seadanya. Menarik disampaikan bahwa gereja masih menjadi pihak yang sangat dipercaya untuk menyalurkan bantuan bagi para pengungsi.

Rencana tindak lanjut dari pertemuan ini, disepakati untuk merumuskan bersama sitrep (situation report), membangun sistim koordinasi dan kontijensi, saling berbagi peran, sosialisasi keberadaan pengungsi kepada otoritas untuk mendapat pengakuan pemerintah dan gencatan senjata serta distribusi logistik melalui gereja-gereja setempat.

Selain itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas para pekerja gereja di Papua dalam hal manajemen bencana melalui Unit PRB yang telah dibentuk agar dapat menangani para pengungsi dengan baik. PGI akan menjadi sentra pengendalian logistik yang akan disalurkan ke gereja-gereja yang melayani di wilayah-wilayah konflik tersebut.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Puluhan anak rantau Dairi bersama dengan Solidaritas Masyarakat Sipil Peduli Dairi kembali menggelar aksi di depan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta, pada Kamis (5/10/2023).

Dalam aksi ini anak rantau Dairi menuntut agar Majelis Hakim PTTUN Jakarta memberikan putusan yang adil dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang telah memutus perkara gugatan Persetujuan Lingkungan PT. Dairi Prima Mineral (DPM) dan memenangkan warga Dairi.

Dengan kemenangan tersebut warga Dairi berharap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai tergugat dapat melaksanakan putusan pengadilan tersebut dan segera mencabut Persetujuan Lingkungan PT. DPM. Alih-alih melaksanakan putusan, KLHK justru mengajukan banding kepada PTTUN Jakarta pada tanggal 03 Agustus 2023 diikuti dengan PT. DPM (Tergugat Intervensi II) yang turut mengajukan banding pada 4 Agustus 2023.

“Kementerian LHK seharusnya tidak mengajukan banding atas kemenangan warga terhadap terbitnya Persetujuan Lingkungan PT. DPM. Gugatan warga PTUN Jakarta terdahulu berangkat dari keresahan warga yang mana KLHK sebagai perangkat pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi hak masyarakat dan juga melindungi lingkungan, justrumelakukan persekongkolan dengan perusahaan ekstraktif yang akan merusak lingkungan dengan mengeluarkan Persetujuan Lingkungannya” Ujar Robin Sitorus mewakili anak rantau Dairi.

Atas Upaya banding yang ditempuh KLHK dan PT. DPM, 11 warga Dairi sebagai terbanding (dahulu para penggugat) didampingi Kuasa Hukum SEKBER Tolak Tambang mengajukan kontra memori banding kepada PTTUN Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2023 bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-78 Republik Indonesia.

“Negara bersemangat merayakan HUT RI yang ke-78 dengan membuat perayaan yang semarak di Istana Negara, di sisi lain kami warga Dairi masih harus terus berkutat dengan proses hukum, berhadapan dengan pemerintah sendiri dan berjuang mempertahankan ruang hidup kami dari perusahaan. Bisa dikatakan, kami belum sepenuhnya mendapatkan kemerdekaan” Tutur Hotman Purba, mewakili warga desa Bongkaras.

Aksi juga dilakukan secara paralel di depan kantor DPRD Dairi. Tuntutannya sama yakni meminta Majelis Hakim PTTUN bersikap adil, kemudian warga juga mempertanyakan sikap Ketua DPRD Kabupaten Dairi yang mendukung kehadiran PT. DPM dengan mendatangi Kementerian LHK dan Marinvest.

“Hal ini sangat kita sayangkan, sudah seharusnya mereka bersikap netral dan dapat menjembatani setiap aspirasi dari masyarakat bukan malah memihak. Selain berkunjung ke kedua kementerian, Ketua DPRD Dairi juga mengungkapkan kekecewaannya atas putusan PTUN yang mengabulkan gugatan warga Dairi melalui surat yang ditujukan kepada KLHK. Menyikapi hal tersebut, kami warga bersepakat melakukan aksi protes”. Ungkap Sandi Panjaitan, Koordinator Aliansi Petani Untuk Keadilan Dairi (APUK).

Saat ini proses banding masih terus bergulir di PTTUN Jakarta sejak didaftarkan bulan Agustus lalu dan sudah teregister dengan nomor perkara 265/B/LH/2023/PT.TUN.JKT.

“Diperkirakan untuk putusan sendiri paling lambat awal November 2023, terhitung 90 hari sejak didaftarkannya banding. Oleh karena itu, melalui aksi paralel ini kami berharap Majelis Hakim dapat lebih jeli dalam memberikan putusan. Warga Dairi tidak butuh tambang, selama ini yang mereka kerjakan adalah bertani dan itu sudah cukup untuk menghidupi mereka. Belum lagi risiko runtuhnya bendungan limbah perusahaan karena letaknya di atas tanah yang pondasinya tidak stabil, bekas letusan Gunung Toba sangat mengancam keselamatan warga Dairi” Ujar Nimrot Munthe mewakili lembaga yang selama ini mendampingi warga.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

 

INDIA,PGI.OR.ID-Sidang Raya ke-15 Christian Conference of Asia (CCA) berakhir pada hari ini (3/10/2023). Kegiatan yang berlangsung sejak 28 September 2023 ini telah memperbarui kembali semangat melayani dan berjalan bersama dalam arak-arakan oikoumene pada regional Asia. Tidak hanya membahas hal-hal terkait program-program CCA yang telah berlangsung delapan tahun terakhir, maupun 5 tahun ke depan, para peserta kegiatan juga menikmati perjumpaan oikoumenis dengan beragam kegiatan spiritual, kultural, dan sosial.

Setiap harinya kegiatan dimulai dengan ibadah pagi di gedung gereja Jerusalem Mar Thoma. Ibadah-ibadah ini mengangkat doa, pujian dan refleksi terkait tema Sidang Raya CCA, “Tuhan, Perbarui Kami dalam Roh-Mu dan Pulihkan Ciptaan.” Ibadah-ibadah bernuansa etnik dan sangat reflektif ini dipandu oleh tim liturgi yang dipimpin oleh Pdt. Dr. Ester Pudjo. Seusai ibadah, pada gedung yang sama, dilangsungkan pula pendalaman Alkitab yang membahas isu-isu tertentu, dan dibawakan oleh pembicara dari beragam negara.

Acara selanjutnya adalah kegiatan utama persidangan yang setiap harinya berisi sesi-sesi terkait pembahasan tema dari beragam isu dan pembicara, tinjauan atas pelayanan CCA dan program yang sudah terimplementasi sejak 2015, isu-isu publik, masukan untuk program CCA lima tahun ke depan, serta diskusi-diskusi panitia kredensi dan nominasi. Pada hari tertentu dilaksanakan “Churcha,” sebagaimana sarasehan untuk membahas isu-isu tertentu untuk menjadi pengembangan diskursus pada CCA dan gereja-gereja anggota.

Tidak hanya itu, pada hari ketiga dari Sidang Raya ini (30/9/2023), diadakan pula Asian Ecumenical Festival (AEF) yang menyajikan penampilan seni dan budaya dari beberapa negara yang hadir. Penampilan budaya dan seni dari tuan rumah, India, cukup mendominasi jumlah penampilan. Namun, penampilan peserta Indonesia jauh lebih menarik perhatian seluruh insan yang mengikuti acara tersebut di gedung Mammen Mappillai Hall. Para peserta Indonesia menyajikan tarian “tor-tor” dan “gemu fa mi re” dan diikuti oleh hampir seluruh peserta persidangan dengan sukacita dari tempat duduk mereka masing-masing.

Pada hari Minggu (1/10/2023), para peserta dibagi menjadi banyak grup untuk mengikuti ibadah minggu di gereja-gereja yang tidak hanya berada di Kottayam, tetapi juga di beberapa daerah sekitarnya. Mayoritas gereja tempat peribadahan ini adalah gereja Orthodoks Syria. Para peserta mempelajari perbedaan teologi dan liturgi, sekaligus menikmati perjumpaan oikoumenis dengan warga gereja-gereja lokal tersebut. Kesukacitaan dan kehangatan terjadi antara warga gereja dan para peserta persidangan dengan beragam identitas budayanya.

Sehari sebelum persidangan ini ditutup, dari meja pimpinan sidang diumumkan hasil pemilihan panitia nominasi untuk posisi Officers dan anggota Executive Committee (EC) CCA untuk lima tahun ke depan. Dua orang delegasi dari Indonesia, Pdt. Jacklevyn F. Manuputty (Sekretaris Umum PGI) dan Ibu Tiurida Hutabarat (HKBP) terpilih sebagai anggota EC. Berikut komposisi dari Officers dan anggota EC:

Moderator: Bishop Reuel Norman Marigza (United Church of Christ in the Philippines)
Vice Moderator: Dr. Anna Alisha Mathew Simon (Council of Churches of Malaysia)
Treasurer: Chan Kwok Keung (Hongkong Christian Council)

Executive Committee Members:

1. Jacklevyn F. Manuputty (PGI)
2. Youngmi Cho (Presbyterian Church of Korea)
3. David Nigel Perry Brohier (Church of Ceylon)
4. Archbishop Dikran Sebouh Sarikissian (Armenian Orthodox Church of Iran)
5. Dethsacda Aphayamath (Laos Evangelical Church)
6. Dr. Pradit Takerngrangsarit (Church of Christ in Thailand)
7. Levi Vasconcelos Pinto (Igreja Protestante iha Timor Lorosa’e)
8. David Anirudha Das (NCC Bangladesh)
9. Zion Chung (Korean Christian Church in Japan)
10. Basanti Biswas (Methodist Church in India)
11. Nant Ruth Shwe Sin Nyein Aye (Myanmar Council of Churches)
12. Dymeas Sovy (Kampuchea Christian Council)
13. Tiurida Hutabarat (Huria Kristen Batak Protestan)
14.  Mr. Su-Hong Lim (Presbyterian Church in Taiwan)
15. John Gilmore (NCC Australia)
16. Hannah Manickyam Cassandra Mesa, MS (Anglican Church in Aotearoa, New Zealand and Polynesia
17. Kuriakose Theopilose Metropolitan (Jacobite Syrian Chruch)

 

Pewarta: Pdt. Jimmy Sormin

JAKARTA,PGI.OR.ID-Baik Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) maupun Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memiliki kepedulian yang sama yaitu bagaimana mencegah dan melawan intoleransi serta korupsi, yang kerap terjadi di tengah bangsa ini.

Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dengan MPH-PGI di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Selasa (3/10/2023).

Kaesang, yang didampingi Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni, sebelumnya mengungkapkan kedatangan pengurus PSI adalah dalam rangka memohon nasihat terkait pencegahan intoleransi dan korupsi.

“Fokus kami adalah bagaimana intoleransi yang masih terjadi di sejumlah daerah di Indonesia ini, bisa kita mencegahnya, juga persoalan korupsi. Dan kami bersyukur sejak 4 tahun berjalan, anggota kami selalu memegang teguh untuk melawan intoleransi dan mencegah korupsi. Saya berharap ini bisa terus dilakukan, tentunya dengan melibatkan seluruh lembaga,” ujar putra sulung Presiden Jokowi ini. 

Pada kesempatan itu, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom mengakui bahwa DNA PSI dan PGI memiliki kesamaan, yaitu melawan gerakan intoleransi dan korupsi. Menurutnya, salah satu upaya yang dilakukan oleh PGI adalah mengkampanyekan agar gereja tidak menyodorkan proposal kepada caleg.

“Kami mengkampanyekan agar gereja tidak kasih proposal ke caleg maupun timsesnya supaya ongkos politik mereka tidak menjadi mahal. Melainkan mari mengumpulkan persembahan bagi caleg yang dianggap layak didukung supaya ringan beban mereka. Ini salah satu cara memberantas korupsi,” jelasnya.

Sebab itu, ujar  Pdt. Gomar Gultom, PGI mendukung sepenuhnya seluruh upaya dalam rangka gerakan demokratisasi, gerakan politik di Indonesia yang berupaya memperjuangkan Indonesia yang toleran dan bebas korupsi.

“Dari platformnya yang sama, kita berharap di bawah kepemimpinan Mas Kaesang dunia perpolitikan kita berbenah diri untuk lebih setia kepada Pancasila, tetapi juga tetap dalam suasana anak-anak muda, gembira, santai dan santuy,” katanya.

Kaesang mengapresiasi kampanye yang telah dilakukan PGI. “Betul apa yang disampaikan Pak Pdt. Gomar supaya tidak meminta sumbangan dari para caleg maupun capres, karena nanti caleg dan capres tersebut biaya kampanyenya membengkak, nanti minta balik modal setelah jadi pejabat. Kalau kami dari PSI senang karena biaya kampanyenya kecil,” ujarnya sambil tersenyum.

Para pimpinan gereja yang turut hadir dalam pertemuan ini, menyampaikan harapan kepada PSI, seperti yang disampaikan Ketua Umum PGIW Banten Pdt. Benny Halim. “Intoleransi dan korupsi adalah persoalan klasik di negara ini. Maka kata kuncinya adalah bagaimana kader PSI berkomitmen untuk tidak terlibat dalam kedua persoalan itu. Ini sangat penting sehingga kehadiran PSI membawa aura solidaritas dan angin segar di tengah bangsa ini,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PGIW DKI Pdt. Arliyanus Larosa. Dia berharap dibawah kepemimpinan Kaesang, PSI tetap fokus, dan semakin kuat dalam melawan intoleransi dan korupsi.

Diakhir pertemuan, Sekjen PSI yang sekaligus Wakil Menteri Agraria dan Rata Ruang (ATR/BPN) Raja Juli Antoni menyampaikan terimakasih atas semua masukan yang telah diberikan. Masukan-masukan tersebut menurutnya akan dirumuskan sebagai agenda politik PSI, sehingga kehadiran partai yang belum lama berdiri ini dapat menjadi garam dan terang.

 

Pewarta: Markus Saragih