KUPANG, PGI.OR.Id – Cuaca ekstrim yang diramalkan BMKG terjadi pada Sabtu (3/4) tepatnya pukul 08.00 WITA. Sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT), seperti Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Flores Timur, Ende, Malaka, Lembata, Ngada, Sumba Barat, Sumba Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor, TTS, dan TTU terdampak akibat cuaca ekstrem itu.

Bencana terjadi pada 5 April 2021. Hujan yang turun selama beberapa hari disertai angin kencang yang disebut Siklon Seroja menyebabkan banjir, tanah longsor, gelombang besar, dan banyak pohon tumbang. Ribuan orang, dari anak-anak sampai orang tua, terpaksa mengungsi untuk menghindari risiko musibah tersebut. Banyak orang mengalami luka ringan hingga berat, hilang, bahkan meninggal dunia.

Kerusakan akibat bencana itu, di antaranya Rumah/gedung berjumlah lebih 12.000 rumah, 1 dusun menghilang di Amarasi, 1 gedung sekolah TK, 1 gedung SMP dan 6 gedung gereja.

Bencana ini juga merengut korban jiwa yang tercatat 78 orang meninggal, 8 orang hilang (termasuk 1 anak berusia 7 tahun), 27 orang luka, dan lebih dari 969 jiwa yang mengungsi termasuk bayi, difabel, ibu hamil serta lansia.

Ternak seperti Sapi, Babi dan hewan lainnya belum terdata secara lengkap namun banyak yng hilang. Kerusakan pertanian, seperti sawah, ladang dan lainnya juga cukup besar jumlahnya belum lagi kerusakan fasilitas umum, seperti  jalan dan jembatan putus, pasar terendam air, jaringan listrik, dan internet serta pipa air rusak.

 

Gerakan solidaritas

Gerakan solidaritas untuk penanganan bencana alam di NTT berlangsung di semua level, yaitu lokal, nasional, dan global. Mengingat anggotanya yang tersebar di hampir seluruh wilayah NTT, Sinode Gereja Masehi Injili Timor (GMIT) juga berupaya dalam penanggulangan bencana ini. Setidaknya terdampak bagi jemaat-jemaat di 52 klasis GMIT. dan data tersebut tersus bertambah.

Setelah Siklon Seroja mereda, terjadi kelangkaan beberapa bahan kebutuhan seperti seng, paku seng, bahan bakar minyak (BBM), dan sembako. Akibatnya, harga bahan-bahan tersebut meningkat harganya.  Seng di Pulau Sabu naik 100% dari Rp. 50.000 menjadi Rp. 100.000 per lembar. Di Kota Kupang harga paku naik dari Rp. 25.000 menjadi Rp. 35.000 hingga Rp. 50.000/kg dan harga telur dari Rp. 48.000 menjadi Rp. 60.000/rak. Selain itu Di Kota Kupang stok genset habis. Pada satu-dua hari setelah siklon, hanya beberapa ATM yang berfungsi sehingga banyak sekali orang yang antre sepanjang hari tanpa menjaga jarak sesuai protokol Covid-19.

Aksi Bantuan GMIT

Sinode GMIT berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten di NTT untuk mengevakuasi anggota jemaat yang tertimbun longsor dan menetapkan status darurat.

Sejumlah jemaat GMIT juga membuka gedung gereja dan fasilitas gereja lainnya untuk menerima ribuan pengungsi, baik warga jemaat maupun umat beragama. Sinode GMIT juga membentuk Tim Tanggap Bencana Majelis Sinode GMIT terhadap Siklon Seroja yang mulai bertugas 7 April 2021 dan menggalang dukungan dari berbagai sumber.

Jemaat-jemaat dan klasis-klasis mulai bergerak, hingga kini telah membentuk sedikitnya 40 posko bantuan guna mengumpulkan serta mendistribusikan kebutuhan mendesak kepada yang terdampak dan lima anggota Majelis Sinode Harian (MSH) segera mengunjungi teritori-teritori GMIT untuk menguatkan jemaat.

Kebutuhan mendesak

Sejumlah posko pengungsian membutuhkan bantuan berupa sembako, susu, air mineral, pakaian, material bangunan, genset, terpal, tikar, WC darurat, minyak tanah, obat-obatan, popok bayi, pembalut, sabun, pasta gigi, masker, hand sanitizer.

 

Pewarta : Phil Artha

JAYAPURA,PGI.OR.ID-Pengurus Pusat-Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PP-PGLII) bersama pimpinan gereja, lembaga Kristen, aktivis, dan tokoh Papua melakukan diskusi terbatas di Kotaraja, Jayapura, pada Selasa (6/4),  dalam rangka mencari solusi terkait berbagai persoalan di Papua.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum PP PGLII Pdt. DR. Ronny Mandang, M.Th menjelaskan, PGLII terpanggil untuk memberi  masukan dalam rangka penyelesaian persoalan Papua, dengan berpedoman pada dialog yang tulus dan terbuka dengan semua pihak. “Penting untuk memperhatikan suara dan harapan dari tokoh agama di level grassroot yang dihormati oleh masyarakat, bukan hanya dilevel struktur atau elit,” katanya.

Dia pun meminta kondisi di Papua didalami dalam kemajemukan dan keberagaman dengan paradigma lintas sektoral, lintas budaya, lintas suku dan lintas agama.

Sedangkan Ketua III PP-PGLII Bidang Lintas Agama dan Hubungan dengan Pemerintah Pdt. Deddy Madong, SH, MA. Menegaskan, perlnya upaya bersama dalam membangun paradigma inklusif di tanah Papua, karena minimnya masyarakat menerima pendidikan, melihat praktek kemajemukan, dan keberagaman sejak dini, sehingga masyarakat belum terbiasa menerima kemajemukkan.

”Permasalahannya bukan pada ketiadaan konsep dan tehnologi untuk mencegah hidup yang eksklusif, tetapi masalahnya ada dalam keengganan kita dalam mempraktekkan konsep dan tehnologi hidup yang inklusif,” tandasnya.

Sebab itu, PGLII mengupayakan untuk mengembangkan secara bersama dengan pimpinan gereja untuk membangun paradigma inklusif. Papua merupakan contoh bagaimana toleransi beragama sangat baik. Oleh karenanya pengembangan melalui pembelajaran akan memadukan prinsip-prinsip alkitabiah serta prinsip Local Capasities for Peace. Diperkaya juga dengan pengalaman berbagai tokoh gereja di Papua.

“Solusi kongkrit yang konsisten, tulus dan berproses diperlukan karena selama ini hanya menjadi wacana seperti Otsus, Pokja Papua, Penelitian LIPI tentang 4 akar masalah di papua, dan lain-lain. Sebab itu, diperlukan pelatihan, pemahaman dan perangkat aksi bersama dengan sasaran adalah tokoh agama yang didengar, dihormati, diikuti teladannya oleh masyarakat,” katanya.

Pria yang juga Ketua Panitia Nasional 50 tahun PGLII ini menambahkan, diskusi terbatas ini  diadakan dalam rangka Perayaan Jubileum tahun 2021 ini.  Puncak Perayaan Jubileum dilangsungkan di Batu, Jawa Timur pada 17 Juli 2021, sedangkan setiap Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah mengadakan di lingkup provinsi dan kabupaten atau kotanya. Di Batu juga akan diluncurkan buku 50 Tahun Jejak Pekabaran Injil PGLII.

“Dalam rangkaian Perayaan Jubileum, PGLII akan menggelar Pelatihan Program Membangun Paradigma Inklusif “Aku Papua” di bulan Juni 2021, Konferensi Pekabar Injil pada bulan Agustus 2021 di Jayapura dan Simposium Misi yang direncanakan akan di selenggarakan bulan November 2021 di Makassar atau Yogyakarta,”jelasnya.

Disepakati bahwa diskusi terbatas ini akan dilanjutkan dengan aksi nyata yaitu berupa masukan bagi pemerintah, pelatihan dan konferensi.

Sebelumnya, PP-PGLII bersama Pimpinan Gereja-Gereja di Papua dan FKUB Papua merayakan Paskah di Sentani yang difasilitasi Tokoh Agama di Papua Pdt. Lipiyus Biniluk, pada Senin (5/4). Hadir dari jajaran pemerintah Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri DR Bahtiar, Kepala Badan Intelejen Negara Provinsi Papua Mayjend.  TNI Abdul Haris Napoleon dan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Dance Yulian Flassy.

Dari pihak tokoh agama Kristen, Ketua Umum PGLII Pdt. DR. Ronny Mandang M.Th, Wakil Ketua GKI Tanah Papua Pdt. Hiskia Rollo, S.Th., MM dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua KH Syaiful Islam Al Payage, menyampaikan kesan Paskah dan memberikan masukan dalam rangka memberikan solusi isu- isu di Papua kepada Pemerintah.

Pada kunjungan pelayanan yang dipimpin Ketua Umum Pdt. DR. Ronny Mandang, M.Th., PGLII melakukan pertemuan dengan Wakapolda Papua, Kajati Papua, berdoa dan memberikan sumbangan bagi pembangunan Gereja GIDI di Papua yang merupakan anggota PGLII, dan bersama Persekutuan Gereja Gereja Di Papua (PGGP) berdoa dan memberikan sumbangan dana bagi saudara-saudara korban bencana alam di NTT dan NTB.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sejak Senin (5/4) telah mendistribusikan tandon beserta 5.000 liter air bersih di 2 lokasi pengungsian di Mauliru dan Kambaniru, Kabupaten Sumba Timur, salah satu wilayah yang terdampak Siklon Tropis Seroja. Selain di Kabupaten Sumba Timur, WVI juga melakukan respons di Kupang, Alor, Timor Tengah Selatan dan Flores Timur.

Sebagai lembaga kemanusiaan fokus anak WVI melakukan respon bencana yang berfokus pada kebutuhan keluarga khususnya anak.

Dalam siaran persnya yang dikeluarkan pada Kamis (8/4) disebutkan, WVI fokus untuk menyediakan sanitasi dan air bersih, perlengkapan keluarga, bantuan nontunai dan alat pelindung diri (APD). Kini WVI sedang mempersiapkan untuk mendistribusikan 185 paket keluarga dan 20 paket untuk anak di bawah 2 tahun untuk para pengungsi di Mauliru. Air bersih juga akan disalurkan setiap pagi dan sore hari.

Selain itu, juga telah melakukan asesmen di lokasi dan mendapati kebutuhan para penyintas antara lain, makanan pokok, pakaian, obat-obatan, air bersih, fasilitas sanitasi, selimut, lampu emergency. Warga juga membutuhkan material bangunan untuk perbaikan rumah yang rusak.

“Saat ini kami fokus untuk memprioritaskan keselamatan dan kebutuhan kelompok rentan, terutama anak-anak. Kami menyalurkan bantuan air bersih, makanan, selimut, pakaian dan alat kebersihan untuk keluarga dan untuk anak-anak di bawah 2 tahun. Karena saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19, kami juga menyalurkan bantuan APD berupa masker,” tutur Humanitarian and Emenrgency Affairs WVI, Margarettha Siregar.

Respons tanggap darurat ini akan berlangsung selama 3 bulan ke depan. WVI akan menyalurkan bantuan nontunai untuk pemulihan ekonomi keluarga, juga mitigasi bencana untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

WVI melakukan penggalangan dana dan mengajak masyarakat luas untuk turut membantu para penyintas. Bantuan dapat disalurkan melalui rekening BCA nomor 478-3019445 atas nama Yayasan Wahana Visi Indonesia. Tambahkan kode angka “1” di nominal paling belakang.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sepanjang tahun 2020, terjadi 180 peristiwa pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB), dengan 422 tindakan. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah peristiwa menurun tipis, yang mana pada 2019 terjadi 200 peristiwa pelanggaran KBB, namun dari sisi tindakan melonjak tajam dibandingkan sebelumnya yang ‘hanya’ 327 pelanggaran.

Demikian siaran pers Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2020 yang launching SETARA Insitute, pada Selasa (6/4). Laporan riset ke-14 ini, mengusung judul Intoleransi Semasa Pandemi. Dampak pandemi dirasakan dan mempengaruhi seluruh sektor kehidupan, termasuk dalam KBB.

Dilaporkan, peristiwa pelanggaran KBB di tahun 2020 tersebar di 29 provinsi di Indonesia dengan konsentrasi pada 10 provinsi utama yaitu Jawa Barat (39), Jawa Timur (23), Aceh (18), DKI Jakarta (13), Jawa Tengah (12), Sumatera Utara (9), Sulawesi Selatan (8), Daerah Istimewa Yogyakarta (7), Banten (6), dan Sumatera Barat (5). Tingginya jumlah kasus di Jawa Barat hampir setara dengan jumlah kumulatif kasus di 19 provinsi lainnya.

Sedangkan peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan mengalami fluktuasi di setiap bulannya sepanjang tahun 2020, seperti pada bulan Januari (21), Februari (32), Maret (9), April (12), Mei (22), Juni (10), Juli (12), Agustus (13), September (16), Oktober (15), November (10), dan Desember (8). Angka peristiwa yang tertinggi dan drastis terjadi pada bulan Februari 2020. 2 Mengacu pada detail peristiwa yang dicatat, tren pelarangan perayaan Hari Kasih Sayang (Valentine’s Day) di sejumlah daerah menjadi pemicu meningkatnya intoleransi.

Dari 422 tindakan yang terjadi, 238 di antaranya dilakukan oleh aktor negara. Sementara 184 di antaranya dilakukan oleh aktor non-negara. Hal itu menunjukkan bahwa kecenderungan peningkatan tindakan pelanggaran oleh aktor negara tahun lalu berlanjut. Tindakan tertinggi yang dilakukan oleh aktor negara adalah diskriminasi (71 tindakan), sedangkan tindakan tertinggi oleh aktor non negara adalah intoleransi (42 tindakan).

Menurut SETARA Institute, melihat potret tindakan aktor negara dan non negara, tampak bahwa pandemi menjadi lahan subur bagi terjadinya diskriminasi dan intoleransi. Konfigurasi aktor negara dan aktor non negara pelaku pelanggaraan KBB tidak banyak berubah. Pada kategori aktor negara, Pemerintah Daerah dan Kepolisian menjadi pelaku pelanggaran tertinggi dengan masing-masing 42 tindakan.

Aktor non negara tertinggi adalah kelompok warga (dengan 67 tindakan) dan ormas keagamaan (dengan 42 tindakan). Sedangkan kelompok korban pelanggaran KBB tahun 2020 terdiri dari warga (56 peristiwa), individu (47), Agama Lokal/Penghayat Kepercayaan (23), Pelajar (19), Umat Kristen (16), Umat Kristiani (6), Aparatur Sipil Negara (4), Umat Konghucu (3), Umat Katolik (3), Umat Islam (3), Umat Hindu (3), Umat Buddha (2), dan Ormas keagamaan (2).

Untuk rumah ibadah, dilaporkan selama tahun 2020 yang mengalami gangguan yaitu Masjid (14), Gereja (7), Pura (1), Wihara (1), dan Klenteng (1). Sehingga total sebanyak 24 kasus. Umat Islam menjadi pihak yang paling banyak mengalami gangguan terkait rumah ibadah. Namun perlu dicatat bahwa yang paling banyak mendapatkan gangguan adalah tempat ibadah umat Islam dari madzhab atau golongan yang oleh kelompok pelaku dianggap berbeda dari mainstream.

Kasus-kasus terkait rumah ibadah seharusnya segera diselesaikan mengingat adanya urgensi kesehatan masyarakat selama pandemi COVID-19, bukan malah ditunda lebih lanjut. Kasus penghentian pembangunan, penyegelan, dan perusakan masjid, gereja, dan klenteng sebagian besar disebabkan oleh produk kebijakan yang diskriminatif, intoleransi masyarakat sekitar, dan konflik internal kepengurusan rumah ibadah.

Sementara itu, terdapat 32 kasus pelaporan penodaan agama yang dilakukan oleh aktor non-negara. Sebanyak 27 di antaranya ialah berbasis daring yang berpotensi disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang membuat orang menjadi memiliki waktu luang lebih banyak untuk menggunakan sosial media karena dirumahkan. Pelaporan berbasis daring ini dilakukan terhadap konten yang dianggap sesat pikir, menghina tokoh agama, bermuatan kebencian, dan bercanda yang melecehkan. Selain yang berbasis daring, kasus pelaporan penodaan agama juga masih terjadi di kalangan masyarakat utamanya karena dianggap menyimpang dari mahzab mayoritas dan penistaan.

Dari semua kasus ini, 17 kasus di antaranya berujung penangkapan, dan 10 di antaranya dikenakan sanksi pidana berupa denda dan kurungan. Para tahanan nurani ini biasanya dijerat oleh UU PNPS, UU KUHP, UU ITE, dan UU Ormas. Padahal, beberapa Pasal di UU ITE merupakan ‘pasal karet’ yang multitafsir dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum (lex certa).

Dari total 180 peristiwa pelanggaran KBB yang terjadi di tahun 2020, setidaknya 12 di antaranya menimpa perempuan sebagai korban. Peristiwa ini meliputi pelaporan penodaan agama, pelarangan atribut keagamaan, penolakan rumah dan kegiatan ibadah, diskriminasi berbasis daring, dan penolakan jenazah penghayat mahzab keagamaan. KBB sebagai bagian dari HAM dapat dimaknai sebagai upaya untuk melindungi warga negara dari konservatisme dn patriarki yang berasal dari ajaran agama. Dalam konteks ini, kegagalan negara dalam mengidentifikasi kekhususan situasi, kerentanan, dan dampak spesifik yang dialami oleh perempuan pada peristiwa pelanggaran KBB memicu perlakuan diskriminatif terhadap perempuan.

SETARA Institute melihat, secara umum Pandemi COVID-19 membawa dampak positif dan negatif bagi KBB di Indonesia. Dampak positif yang ditimbulkan misalnya cakupan ibadah daring yang menjadi tak terbatas serta 3 timbulnya inisiatif gotong royong antar umat beragama. Dampak negatif yang ditimbulkan misalnya munculnya polarisasi dalam masyarakat, politisasi COVID-19, pelipatgandaan marjinalisasi kelompok yang terdiskriminasi terutama perempuan, dan pembatasan/pembatalan kegiatan keagamaan.

Sebab itu, ada sejumlah rekomendasi yang diberikan, diantaranya, pemerintah (Pusat dan Daerah) hendaknya menguatkan program kemasyarakatan yang mengarusutamakan interaksi antar agama dalam lingkungan sosial, Pemerintah (Presiden, Kementerian/Lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah) hendaknya mengintensifkan program penguatan solidaritas antarumat beragama untuk menangkal perpecahan masyarakat, menangani penyebaran berita bohong, dan menanggulangi politisasi COVID-19 berbasis doktrin keagamaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah juga hendaknya memberikan dukungan dan mengaudit pemenuhan protokol kesehatan rumah ibadah agar umat beragama dan berkeyakinan dapat terus beribadah dengan merdeka sesuai ketentuan Konstitusi namun tetap aman di tengah pandemi COVID-19.

Berkaitan dengan tingginya kasus pelaporan penodaan agama sepanjang tahun 2020, para penegak hukum dalam lingkup Kepolisian, Kejaksaan, maupun Mahkamah Agung hendaknya menerapkan pendekatan non-pidana dalam penyelesaian kasus penodaan agama. Hal itu juga harus juga disertai oleh proses penyidikan yang terukur dan adil sesuai dengan kerangka hukum dan hak asasi manusia.

Dalam pandangan SETARA Institute, hukum penodaan agama memang problematik. Penegakannya rawan bias dan subjektivitas serta membuka ruang besar bagi multi interpretasi. Oleh karena itu, moratorium penggunaan hukum pidana penodaan agama akan menjadi langkah progresif untuk melindungi korban, termasuk kelompok agama minoritas, dari pemidanaan yang tidak adil.

Selain itu, Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintahannya hendaknya menangani berbagai persoalan umum intoleransi, diskriminasi, dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan mengatasi akar permasalahannya.

 

Pewarta: Markus Saragih